Author: [email protected]

MANILA, Philippines— Disaster preparedness needs to be brought down to the community level.

Austere Panadero, undersecretary at the Department of the Interior and Local Government (DILG), aired this sentiment on Saturday, July 8, at the Agos Summit on Disaster Preparedness. Panadero said the problem stems from changes in leadership in local government units (LGUs) – when disaster risk reduction and management (DRRM) officers, for example, come and go depending on the mayor. (READ: The role of LGUs, local councils during disasters)

“May problema tayo sa LGU level. Every 3 years nagpapalit ng leadership, at sometimes kapag bago ang mayor, bago ang DRRM officer, and that’s why there are people who do not understand their job,” said Panadero. (We have a problem at the LGU level. Every 3 years, leadership changes, and sometimes when the mayor gets replaced, the DRRM officer comes with him. That’s why there are people who do not understand their job.)

Panadero pointed out that it questionable, for instance, that some LGUs seek help from national agencies just on the first day of a disaster.

As a solution, Panadero discussed Oplan Listo, the DILG’s capacity-development and disaster response program which initially involved giving the local government leaders manuals on how to respond to calamity so that they know what to do when disaster strikes.

Moving from the LGU level, Oplan Listo later extended down to the community and family level with manuals also tailored for civic groups and families.

Panadero emphasized that the expansion was because the preparation needs to go down to the family level and must not stay at the LGU level alone.

“At the end of the day it’s the behavior at the family level that leads to preparedness,” Panadero said.

Aside from this, even local governments have taken the initiative to provide disaster response frameworks that empower civic groups.

Cagayan experience

An example is Cagayan Governor Manuel Mamba whose province faced Super Typhoon Haima (Lawin) in 2014.

There were only 5 casualties in the province—a low number considering it was a super typhoon.

He said owes the success from volunteer groups he called agkakaisa, who are their “first responders,” numbering today at 144,000 all over Cagayan. They mobilized to prepare for the super typhoon when its landfall was announced.

He then initiated a “neighbor and force evacuation” program where vulnerable people were asked to evacuate, and those with stable homes were asked to take in evacuees.

PREPARED. According to Cagayan governor Manuel Mamba, disaster preparedness needs to be instilled to communities. Photo by Alecs Ongcal/Rappler

“Kasama dito ang mga simbahan na binuksan ang kanilang mga pinto maging sa mga kababayan na hindi kaanib sa kanilang relihiyon (Included are churches that opened their doors to their countrymen who are not part of their religion),” Manuel said in the Agos forum.

Ever since this happened, Mamba shared, they have also been fostering a culture of volunteerism by incentivizing local government units who have “people empowerment offices” that connect with the volunteer groups.

“Each barangay [gets] P300,000 provided that people empowerment offices are in place,” Mamba said.

As a final word of advice for fellow local government leaders, Mamba said: “I’d go down to the [community] level; the barangay is too huge already. Para sa akin they’re the more efficient partner for me, ever since I was a mayor (For me they are more efficient partners, ever since I was a mayor).” – Rappler.com

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Penanggulangan bencana di Riau selama ini dinilai masih sangat jauh dari harapan. Walau ada Perda yang mengatur hal tersebut, yakni Perda tentang penanggulangan bencana alam yang sudah diproduksi pada tahun 2013 lalu, namun tidak terlaksana sampai sekarang, dan belum ada Pergubnya.

Oleh karena itu, pihak DPRD Riau kemudian menginisiasi agar Perda tersebut bisa direalisasikan, dengan mengajukan kembali perda tersebut, namun dengan perubahan, yakni menjadi Perda tentang Penanggulangan Bencana, dan tidak ada kata alam di dalamnya, sehingga sifatnya lebih umum.

“Dalam Perda yang kita ajukan ini, tidak ada kata alam di dalamnya, sehingga bencana yang ditanggulangi tersebut tidak hanya bencana alam, tapi juga yang lainnya, termasuk bencana karena ulah tangan manusia,” kata Yusuf Sikumbang, Senin (10/7).

Tidak hanya perubahan judul yang dilakukan, menurut Yusuf pihaknya juga melakukan perubahan dalam materi Perda tersebut, misalnya penekanan pada pengkoordian, kemduian koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bendacana Daerah (BPBD).

“Dalam undang-undang jelas disebutkan bahwa ada 11 instansi terkait dan terlibat dalam tim penanggulangan. Selain itu, juga ada dilibatkan masyarakat secara langsung dalam tim tersebut. Kalau selama ini yang berjalan kan masing-masing saja. Harusnya satu komando, sehingga bencana bisa cepat ditanggulangi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dari kunjungan pihaknya ke DKI Jakarta yang sudah lama membentuk tim tersebut, menurut Yusuf sebanyak 50 orang yang tergabung dalam tim setiap kelurahan sudah terlatih dalam penanggulangan bencana. Sehingga masyarakat tidak perlu bingung jika terjadi bencana di sekitarnya.

“Kalau buat kita, setidaknya di kawasan rawan bencana dulu diterapkan, dibentuk tim terpadu yang terlatih khusus dan siaga di lapangan,” tuturnya.

Ditambahkannya, khusus untuk bencana kebakaran hutan dan lahan, tidak masuk dalam Perda tersebut, karena sudah ada Perda khusus yang dibuat sebelumnya. “Karhutla ada Perda khusus, karena penanganannya juga khusus,” ulasnya. (*)

(Hermansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI meninjau lokasi Kawah Sileri Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk meninjau Pos Bencana Dieng. Anggota Komisi VII Khotibul Umam mengatakan, Komisi VIII melakukan pengawasan untuk melihat dampak fisik dan non fisik dari bencana itu.

“Dampak fisik seperti gunung meletus atau banjir yang terkadang menimbulkan korban sedangkan non fisik seperti Dieng ini yang berbahaya adalah asap beracun,” kata Khotibul dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (4/7) siang.

Menurut dia, penanggulangan bencana yang harus dilakukan adalah merangkul ahli vulkanologi yang menguasai tentang gunung berapi dan asap beracun. “Selain itu, kita ingin BNPB juga punya program khusus untuk Dieng ini, karena Dieng ini banyak ditinggali oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara,” ujarnya.

Menurut dia, kawah Dieng pernah menimbulkan bencana besar yang mengakibatkan 20 korban luka. Namun masyarakat sekitar kawasan Dieng masih sulit untuk direlokasi, karena menganggap tanahnya merupakan tanah dari nenek moyang, sehingga untuk melakukan evakuasi dan relokasi tidak mungkin. “Oleh karena itu cara peringatan dini dari ahli-ahli vulkanologi ini menjadi penting,” kata dia.

Politisi PKB ini menilai kinerja BNPB sangat lambat dalam memberikan informasi mengenai pelarangan kawasan wisata yang tidak massive dan tidak tersosialisasikan dengan baik. Selain itu, masalah BNPB wilayah provinsi dan kabupaten, kata dia adalah tidak mempunyai alat yang cukup baik untuk mendeteksi berbagai macam bencana termasuk tanah longsor dan gas-gas beracun, yang punya adalah pusat namun pusat selalu terlambat

“Oleh karena itu, Komisi VIII akan mendorong tambahan anggaran untuk pengadaan alat-alat teknologi yang tujuannya untuk memberikan peringatan dini di kawasan-kawasan pegunungan rawan bencana seperti di Dieng ini,” ujar Khotibul.