Author: [email protected]

Pertemuan pembahasan PBB di kabupaten Painai telah berlangsung pada 23 Mei 2013. Peserta yang hadir diantaranya : Robby Kayame (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai), Mathias Gobay (Kasie Imunisasi), Martinus U.Yukey (Kasubdin Yankes), Elias Tatogo (Kasie HIV/AIDS), Willem Tekege (Kasubdin Promkes), Damianus P (Kasie Pelayanan), Budiono (Bagian Perencanaan), Oktovina Kayame (Kasie KIA/Kesga), Dolfina Nawipa (Kasie Kesga Gizi), Fx. Mote (Kepala Bappeda), Eliser Yogi (Kabid Sosbud), Tuyan A. Mote-Marike Kayame (Kasubid), Yan Pigay (Kasubid Sosbud), dr. Agus Chen (Kepala RSUD Painai) dan Yan Kayame (staf Dinkes).

Kegiatan dibuka oleh Kadinkes dan beberapa hal menarik yang disampaikannya diantaranya pertama, masalah kesehatan yang dirasa penting di Paniai: HIV/AIDS dan infertilitas. KB dianggap tidak sesuai diterapkan di Paniai. Kedua, untuk sektor KIA, program yang telah digulirkan saat ini antara lain: Gerakan Sayang Ibu, kemitraan bidan-dukun, pelatihan untuk SPK dan D1 kebidanan tetapi bertolak belakang dengan kebijakan di Poltekkes Papua. Ketiga, dari segi fasilitas; Puskesmas Enarotali akan dikembangkan menjadi tempat perawatan persalinan, sudah dibangun 8 Polindes namun hanya 1 yang ditinggali oleh bidan desa. Keempat, hal yang menghambat persalinan di fasilitas kesehatan yaitu masalah kultur dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Misalnya: pengambilan keputusan tentang melahirkan ada di tangan suami (bila suami jauh atau tidak ada di tempat, istri tidak berani untuk melahirkan di luar rumah), ada kepercayaan bahwa semakin banyak darah berarti menyembuhkan rasa sakit. Kelima, hanya ada empat Puskesmas yang melaksanakan imunisasi sehingga cakupan sangat rendah, pengawasan untuk penggunaan dana BOK lemah. Kelima, kader dapat menjadi titik penting untuk outreach, hanya saja pendataan kader masih kurang, banyak kader yang berpindah-pindah tempat.

Kemudian, acara selanjutnya ialah paparan dari Kepala Bappeda. Berikut ini beberapa poin yang disampaikan :

Di RKPD Dinas Kesehatan sudah dimasukkan 19 macam yang berkaitan dengan KIA, sebagai berikut:

1. Pengadaan Pusling air danau 2 unit untuk distrik Obano dan Komopa
2. Pembangunan Puskesmas PONED di distrik Panbar dan Agadid
3. Pendidikan dan Pelatihan Tim PONED Puskesmas Enarotali 30 orang
4. Bantuan biaya tugas belajar dokter spesialis 5 orang
5. Pelatihan Kader Posyandu di Distrik Yatamo, Pantim, Panbar
6. Bimtek Program Pelayanan Kesehatan
7. Pelatihan APN bagi bidan desa/kampung
8. Bantuan biaya tugas belajar D3 bidan kelas Paniai di Nabire
9. Revitalisasi Posyandu
10. Revitalisasi polindes 3 unit (Keniapa, Waidede, Madi) 
11. Pembangunan Poskesdes
12. Pengadaan bidan kit 50 buah,
13. Penuluhan kesehatan bayi, balita dan ibu hamil
14. Pelatihan tenaga bidan desa 52 orang
15. Pembinaan kelas ibu hamil dan peningkatan kerjasma kemitraan dukun dan bidan
16. PMT bumil 20 org melalui Puskesmas
17. PMT balita dan anak
18. Ada pula: program penyediaan pelayanan kesehatan daerah terpencil ke 3 Puskesmas

Sementara, PAD Paniai sangat kecil sehingga sangat tergantung dengan dana dari pusat. Maka. perlu melibatkan petugas lapangan dalam proses perencanaan misalnya: bidan, dukun, kader, dan sebagainya. Kemudian muncul usulan untuk pengembangan kader melalui kegiatan gereja, misal: Posyandu, imunisasi. Selanjutnya, tim Provinsi yang diwakili oleh Yane Tambing memaparkan tentang program penguatan PBB untuk sektor KIA

Pertemuan Sosialisasi Lintas Sektor Penguatan PBB untuk KIA

Pertemuan ini telah berlangsung pada 24 Mei 2013. Peserta yang terlibat antara lain : Bupati Paniai, Kadinkes Paniai, Kepala Bappeda Paniai, Staf Dinkes Paniai, Staf Bappeda Paniai, tokoh PKK dan tokoh BPMK, Agenda yang diangkat dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam ini, tim Provinsi-UGM yang diwakili oleh dr. Tiara memaparkan mengenai program PBB yang diselenggarakan atas kerjasama antara Provinsi Papua, FK dan FKM Uncen serta FK UGM. Disamping itu, Bupati Paniai menyatakan dukungannya secara penuh. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah pertama, UGM dan tim Perencanaan Berbasis Bukti Provinsi Papua memberi masukan tambahan untuk strategi KIA untuk Dinkes Paniai dan RSUD Paniai. Kedua, strategi yang dianggap perlu dan dapat dilakukan akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan Kabupaten Paniai. Ketiga, capacity building akan diberikan kepada berbagai instansi kesehatan di Kabupaten Paniai sekitar bulan Agustus-September 2013.

 

Kegiatan ini telah berlangsung pada 13 Mei 2013 di kabupaten Jayawijaya. Para peserta kegiatan ini diantaranya : Bappeda Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya, DPRD Komisi Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

Proses

Pertemuan pembahasan hasil strategi ini dimulai dengan pembukaan oleh Permadi, sekretaris Bappeda Kabupaten Jayawijaya. Dalam pembukaannya, Permadi mengemukakan bahwa proses perencanaan di Kabupaten Jayawijaya sudah sampai pada tahap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. Hasil perencanaan berbasis bukti ini penting untuk menjembatani kebutuhan perencanaan di dinas kesehatan dan rumah sakit. Hasil musrenbang kabupaten yang diajukan oleh SKPD masih dirasa “gemuk” dalam artian program dan kegiatan yang dihasilkan dalam musrenbang belum mengutamakan kebutuhan prioritas melainkan program dan kegiatan berdasarkan kepentingan.

Presentasi oleh dr. Reny dari Uncen merupakan sesi setelah pembukaan. dr. Reny menyampaikan secara garis besar hasil perencanaan berbasis bukti pada workshop di Jayapura pada 13-15 Februari 2013. Hasil workshop tersebut merupakan hasil analisis data terbaru untuk kabupaten Jayawijaya dan intervensi yang digunakan untuk mengatasi masalah. Dari hasil analisis data dan intervensi yang digunakan, lahirlah strategi untuk mengatasi masalah atau menjawab tantangan di sektor KIA. Hasil strategi ini merupakan program dan kegiatan dalam proses perencanaan berbasis bukti. Hasil strategi perencanaan berbasis bukti merupakan program dan kegiatan yang dilakukan di dinas kesehatan. Hal ini menunjukkan keterlibatan rumah sakit masih kurang.

Setelah pemaparan hasil strategi perencanaan berbasis bukti, sesi berikutnya adalah diskusi. Pada sesi ini Bappeda mengungkapkan bahwa hasil musrenbang 2013 yang menghasilkan dasar perencanaan untuk tahun 2014 masih belum optimal. Belum optimal artinya bahwa program dan kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dihasilkan tidak fokus pada masalah kabupaten dan bukan program-program prioritas. Program dan kegiatan hasil musrenbang tahun 2013 masih sama dengan program-program tahun sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi untuk dinas kesehatan dan rumah sakit. Hal penting yang diungkapkan Bappeda adalah tidak adanya dukungan data dan intervensi yang digunakan dalam pembuatan program dan kegiatan. Hal ini dibenarkan oleh staf dinas kesehatan dan staf rumah sakit. Staf dinas kesehatan mengungkapkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal dinas kesehatan yang masih lemah menyebabkan tidak optimalnya program dan kegiatan yang direncanakan. Hasil musrenbang tahun 2013 sebagian besar masih mengadopsi perencanaan sebalumnya. Untuk rumah sakit hasil musrenbang tahun 2013 sebagian besar program dan kegiatan difokuskan pada pembangunan fisik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kenaikan tipe kelas rumah sakit yaitu Rumah Sakit Tipe C. Hal yang menarik adalah dalam hasil musrenbang kab rumah sakit tidak ditemukan perencanaan yang berkaitan dengan program di dinas kesehatan khususnya Program kesehatan Ibu dan anak.

Hasil

Beberapa hasil pertemuan strategi perencanaan berbasis bukti diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil musrenbang tahun 2013 sebagai dasar perencanaan untuk tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.
2. Kemudian juga hasil musrenbang tahun 2013 sebagai dasar perencanan untuk tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Kabupaten Jayawijaya.
3. Hasil musrenbang tahun 2013 SKPD Dinas Kesehatan dan SKPD Rumah Sakit Umum Daerah belum fokus pada masalah daerah dan belum prioritas program dan kegiatan.
4. Proses Perencanaan Berbasis Bukti di dinas kesehatan dan rumah sakit belum dilaksanakan secara optimal karena hanya dilakukan pada bidang perencanaan dan bidang Kesga dan belum melibatkan bidang-bidang lain di dinas kesehatan. Untuk rumah sakit proses perencanaan berbasis bukti belum dilaksanakan.
5. Hasil proses perencanaan berbasis buktidiharapkan dapat diperluas untuk bidang lain di SKPD Dinas Kesehatan maupun SKPD lain.
6. Hasil proses perencanaan berbasis bukti untuk SKPD Rumah Sakit Umum Daerah belum ada.

Kesimpulan

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan di daerah telah memasuki tahap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kab). Hasil Musrenbang kabupaten untuk dinas kesehatan sebagian telah mengadopsi hasil strategi perencanaan berbasis bukti.

Pertemuan Sosialisasi dan Konsultasi Hasil Strategi Perencanaan Berbasis Bukti Kabupaten Jayawijaya tanggal 14 Mei 2013

Peserta:

• Bappeda Kabupaten Jayawijaya
• Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
• RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya

Proses

Pertemuan Sosialisasi dan konsultasi hasil strategi perencanaan berbasis bukti di buka oleh Bappeda Kabupaten Yapen. Setelah pembukaan, pertemuan ini dilanjutkan ke sesi pemaparan hasil perencanaan berbasis bukti bidang kesehatan sektor KIA oleh dr. Renny dari FK UNCEN. Pemaparan ini juga menjelaskan secara ringkas mengapa harus dilakukan perencanaan berbasis bukti untuk sektor KIA. Pemaparan hasil perencanaan dilanjutkan pada pemaparan perbandingan hasil strategi perencanaan berbasis bukti kesehatan sektor KIA untuk tahun 2014 dengan hasil musrenbang untuk tahun 2014. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa hasil PBB telah diadopsi pada musrenbang untuk tahun 2014 walaupun tidak semua. Dalam diskusi dengan dinas kesehatan, Kabid Kesga mengatakan pada saat melakukan proses perencanaan berbasis bukti di Jayapura pada Februari yang lalu, hasil yang diperoleh tidak maksimal karena memang data yang dikumpulkan tidak begitu lengkap. Hal ini mempengaruhi hasil proses PBB. Jadi pada saat dibandingkan sebagian hasil PBB belum masuk dalam hasil Musrenbang. Hal ini dibenarkan oleh Kasie Kesga, bahwa data-data untuk tahun 2012 baru dievaluasi setelah semua data pada akhir tahun masuk di bidang kesga. Perbedaan hasil PBB dengan musrenbang memang tidak begitu besar tetapi mengingat ada beberapa strategi hasil PBB yang belum dimasukkan dalam dokumen perencanaan dinas kesehatan. Strategi itu diantara lain seperti insentif kader, menyekolahkan bidan c dan lain-lain.

Hasil

Pembahasan strategi berbasis bukti ini menghasilkan beberapa hal seperti:

1. Hasil perencanaan berbasis bukti di Kabupaten Jayawijaya sudah diadopsi pada perencanaan di dinas kesehatan.
2. Proses perencanaan berbasis bukti belum dilakukan di rumah sakit, hal ini dibuktikan dengan hasil perencanaan RSUD yang belum mengadopsi hasil strategi PBB.
3. Koordinasi lintas sektoral menajdi isu yang penting, kesulitan dalam mengumpulkan SKPD dalam pembahasan perencanaan sektor kesehatan menjadi fokus permasalahan dan pembahasan selanjutnya.

Kesimpulan

Pembahasan strategi hasil perencanaan berbasis bukti yang telah diadopsi pada perencanaan di dinas kesehatan menunjukkan hasil yang baik, namun masih perlu dioptimalkan dengan memasukkan strategi hasil perencanaan berbasis bukti. Proses perencanaan berbasis bukti belum dilakukan di tingkat perencanaan rumah sakit. Koordinasi lintas sektoral terutamanya dengan pihak legislatif menjadi hal yang perlu di lakukan lebih optimal. Bappeda kabupaten memegang peranan penting dalam proses perencanaan berbasis bukti, hal ini dibuktikan dengan beberapa arahan dari Bappeda yang berpengaruh pada proses perencanaan, seperti penggunaan data-data lokal dan bukti ilmiah dalam perencanaan SKPD.

Laporan tentang perkembangan Strategi Perencanaan Berbasis Bukti dari kabupaten Jayapura ini disusun pada Rabu pekan lalu (5/6/2013). Peserta yang terlibat saat kegiatan berlangsung diantaranya : dr. Farid (Kabid SDM Dinkes Kab Jayapura), Edward (Kabid Umum dan Program Dinkes Kab Jayapura), Kasie Program Dinkes Kab Jayapura, Kabid Kesehatan Keluarga Dinkes Kab Jayapura, FKM UNCEN Tim Provinsi Papua dan PKMK FK UGM.

Proses

Pertemuan sosialisasi dan pembahasan hasil perencanaan berbasis bukti di kabupaten Jayapura dilaksanakan dengan metode kunjungan. Metode ini digunakan karena pertemuan yang awalnya dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Jayapura terkendala dengan padatnya kegiatan. Agenda kunjungan dilakukan pertama kali ke dinas kesehatan Kabupaten Jayapura. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pertemuan kecil yang melibatkan beberapa kepala bidang, memang sangat disyangkan beberapa pihak yang ikut dalam pelatihan PBB di Hotel Yasmin kota Jayapura tidak dapat mengikuti pertemuan kecil tersebut. Pada pertemuan tersebut diperkenalkan kepala bidang Umum dan Program yang baru satu minggu menjabat. Dijelaskan pula bahwa ada beberapa pergantian posisi kepala bidang dan kepala seksi di beberapa bidang. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang mengikuti pelatihan di Hotel Yasmin sudah tidak pada tempatnya.

Tantangan yang dihadapi dinas kesehatan semakin besar tidak hanya kurangnya SDM tetapi juga karena kondisi politis dimana SDM sering kali dirotasi dan dipindah tugaskan. Masukan yang diperoleh dalam pelatihan PBB berikutnya perlu menunjuk orang dan posisi yang tepat dalam mengikuti pelatihan selanjutnya. Pertemuan di dinas kesehatan mengungkapkan kurangnya koordinasi yang melibatkan semua bidang. Akibatnya perencanaan setiap bidang dilakukan secara terpisah. Pada pertemuan tersebut, mereka sangat senang karena ada pihak yang menfasilitasi pertemuan dan membicarakan perencanaan secara bersama-sama.

Hasil strategi PBB dari pelatihan sebelumnya di Hotel Yasmin pada Februari 2013 telah masuk dalam draft perencanaan tahun 2014. Pada tahun 2013 untuk bidan KIA hanya dialokasikan 200 juta masing-masing untuk DTPK dan AMP masing-masing 100 juta. Untuk perencanaan 2014 oleh bidang KIA dimasukkan perencanaan sebesar 1,5 Milyar rupiah. Hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan ini dihasilkan karena pendampingan UNICEF dan masukan dari PBB. Pembahasan perencanaan tersebut juga sangat di dukung oleh bidang SDM dimana terungkap bahwa bidang SDM tidak banyak dilibatkan dalam koordinasi program dan kegiatan lintas bidang.

Selain membahas hasil strategi PBB, melalui bidang Umum dan Program , pihak akademisi (UGM) diharapkan dapat membantu mendampingi dalam menyelesaikan pembuatan Renstra Dinas Kesehatan yang sampai saat ini sampai pembahasan bab I sampai bab III. Setelah pembahasan bab I, bab II dan bab III selesai diharapkan dapat dibahas oleh tim UGM melalui pertemuan jarak jauh atau skype dengan bantuan LDHE Kinerja USAID di dinas kesehatan.

Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan di RSUD Kabupaten Jayapura. Di RSUD tim provinsi dan UGM hanya bisa menemui kepala bagian Perencanaan RSUD. Kepala perencanaan ini pun masih baru menjabat sekitar seminggu. Pertemuan dilakukan untuk mengenalkan PBB yang telah dilakukan di kabupaten Jayapura. Staf RSUD yang pernah ikut dalam pelatihan sudah menjabat di bidang lain di RSUD.

Hasil

Pertemuan sosialisasi dan pembahasan hasil strategi PBB di Kabupaten Jayapura mengahasilkan :

1. Pergantian staf di beberapa bidang di dinas kesehatan kabupaten Jayapura
2. Kurangnya koordinasi antar bidang di dinas kesehatan dengan minimnya pertemuan lintas bidang di dinas kesehatan
3. Inkorporasi strategi hasil PBB pada perencanaan dinas kesehatan telah dilakukan yaitu dengan bertambahnya alokasi dana yang direncanakan di dinas kesehatan dari 200 juta ke 1,5 milyar untuk tahun 2014.
4. Adanya keinginan pendampingan pembuatan Renstra dinas kesehatan kabupaten Jayapura.

Kesimpulan

Pertemuan sosialisasi dan pembahasan strategi hasil PBB di dinas kesehatan kabupaten Jayapura telah dilakukan meskipun belum optimal karena hanya dilakukan model kunjungan ke dinas kesehatan dan RSUD. Kunjungan tidak dilakukan di Bappeda dan SKPD lain yang terkait. Peran Bappeda sebagai leading sektor masih kurang dikarenakan padatnya kegiatan di Bappeda.

Kabupaten Biak dan Supiori merupakan dua kabupaten yang termasuk ke dalam klaster (daerah) pesisir. Dua kabupaten ini memiliki karakteristik geografi dan topografi yang sama. Fasilitas kesehatan yang cukup berkembang baik, didukung dengan akses jalan yang telah diperbaiki (relatif baru) merupakan modal yang bisa dikembangkan di wilayah ini. Tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan pembangunan kesehatan adalah kurangnya SDM, baik yang bertugas di lingkungan masyarakat (bidan, perawat) maupun yang bertugas terutama di tingkat klinis (dokter dan dokter spesialis). Tantangan lain yang juga dihadapi oleh kedua kabupaten ini antara lain akses terbatas bagi penduduk yang tinggal di pulau di luar pulau utama (layanan perifer), kompetensi tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar terbaru, mutasi tenaga klinis yang bisa bertugas di puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK (RSUD Biak), serta koordinasi lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan.

Agenda pertemuan pembahasan dan sosialisasi perencanaan berbasis bukti dilangsungkan melalui dua pertemuan berkelanjutan di masing-masing kabupaten. Pertemuan internal dengan dinas kesehatan dan rumah sakit dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai masalah KIA yang dihadapi, penyebab, dan strategi apa saja yang telah dimasukkan ke dalam perencanaan tahun 2014. Kabupaten Biak menghadapi kendala untuk mempertahankan program KIA yang telah direncanakan pada proses penganggaran di kabupaten. Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Biak adalah perlunya dukungan Bappeda dan DPRD terkait komitmen untuk mengatasi masalah KIA, terutama kematian ibu dan bayi. Tantangan ini juga dihadapi oleh Kabupaten Supiori. Selama ini Bappeda dan Dinas Kesehatan Supiori telah bekerja sama dengan baik untuk mempertahankan perencanaan dan penganggaran KIA di tingkat Kabupaten, tantangan spesifik yang muncul adalah ketika sampai pada tahap konsultasi di tingkat provinsi. Seringkali rencana anggaran kesehatan yang diajukan terpaksa dikurangi di tingkat provinsi.

Selain diskusi dengan Dinas Kesehatan, tim PBB berkesempatan untuk membahas masalah KIA dengan RSUD Biak dan Supiori. RSUD Biak merupakan RSUD tipe C yang mengalami overload pasien karena rumah sakit ini menjadi pusat rujukan dari berbagai daerah di sekeliling pulau Biak, bahkan ada pula pasien dari Nabire. RSUD Biak memiliki fasilitas PONEK yang lengkap, termasuk fasilitas bank darah yang baru saja diresmikan pada tahun 2012. Tantangan yang dihadapi RSUD Biak terkait layanan klinis adalah mutasi dokter spesialis yang cukup tinggi karena Sp.OG yang bertugas selama ini adalah dokter spesialis PTT yang ditugaskan di Kabupaten Biak. Kebijakan terkait pengadaan dokter spesialis perlu disusun untuk jangka menengah dan panjang untuk menjaga kelangsungan layanan kesehatan yang berkualitas. Apabila RSUD Biak sudah mampu melaksanakan layanan PONEK, maka lain halnya dengan RSUD Supiori. RSUD Supiori masih dalam tahap pengembangan karena Kabupaten Supiori sebenarnya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Biak.

Menindaklanjuti hasil pertemuan internal dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, tim provinsi dan universitas melanjutkan agenda pembahasan dan sosialisasi PBB dengan stakeholder yang lebih luas, antara lain DPRD (Komisi 3 yang membidangi masalah kesehatan), Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan lain-lain. Kabupaten Biak dan Supiori memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan perencanaan berbasis bukti. Hal tersebut ditunjukkan dengan antusiasme stakeholder yang hadir dan berdiskusi untuk merancang koordinasi, membahas strategi dan mengajukan solusi untuk setiap isu yang muncul. Contoh nyata kontribusi yang muncul adalah usulan dari Bappeda Biak untuk membentuk sebuah kelompok kerja (pokja) KIA yang akan digabungkan dengan Pokja Gerakan Sayang Ibu yang telah ada sebelumnya. Pokja KIA ini akan berfungsi sebagai forum untuk mendiskusikan permasalahan KIA, mengidentifikasi penyebab, dan mencari strategi bersama lintas sektor di Kabupaten Biak. Usulan dan dukungan dari Ketua Komisi III DPRD Biak (komisi kesehatan) terhadap strategi KIA yang telah direncanakan juga memacu dinas kesehatan dan Bappeda Biak untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Hasil pertemuan di Bappeda Kabupaten Supiori juga menunjukkan respon positif dari pemerintah setempat. Dinas kesehatan, RSUD, badan pemberdayaan perempuan dan KB, serta Bappeda kabupaten, secara aktif berdiskusi mengenai masalah KIA dan tantangan yang dihadapi masing-masing SKPD. Setelah tim bertanya lebih jauh, ternyata Kabupaten Supiori belum memiliki sebuah forum yang bisa mempertemukan sektor-sektor terkait KIA. Atas usulan berbagai pihak, sebuah forum akan diinisiasi oleh Bappeda kabupaten dengan cara memanfaatkan program air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) atau sanitasi air berbasis masyarakat. Sebagai langkah awal, masalah dan program KIA dapat disosialisasikan dan didiskusikan dalam forum tersebut. Komitmen positif dari Bappeda, RSUD, Dinas Kesehatan dan RSUD perlu dikembangkan menjadi langkah nyata yang dapat memberikan kontribusi penurunan AKI dan AKB.

Rencana tindak lanjut untuk kedua kabupaten adalah dengan mempersiapkan langkah yang diambil Dinas Kesehatan dan Bappeda untuk mempertahankan strategi di tingkat kabupaten serta pertemuan konsultasi di tingkat provinsi. Langkah tindak lanjut lainnya adalah mensosialisasikan kegiatan perencanaan berbasis bukti kepada kepala daerah atau tim perencanaan anggaran tingkat kabupaten, serta dewan perwakilan rakyat di tingkat kabupaten, serta SKPD lainnya.