Pembukaan Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia

pameran ilmiah

pameran ilmiah

Pameran ilmiah manajemen bencana kesehatan merupakan kegiatan rutin yang  dilaksanakan ke-6 kalinya di Fakultas Kedokteran UGM. Pameran ini diadakan oleh Pokja Bencana FK UGM dan Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM. Pembukaan pameran ilmiah manajemen bencana kesehatan diawali dengan sambutan oleh Ketua Pokja Bencana FK UGM, dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS. Dalam sambutannya, Handoyo menyampaikan bahwa harapannya di tahun depan pameran ini bisa disertai dengan simulasi bencana. Selengkapnya Klik Disini

 

Drones to the rescue: Could UAVs be used to deliver aid to disaster zones?

The possibility of using drones to deliver humanitarian aid in the wake of natural disasters in the Asia-Pacific region will be investigated as part of a new research project.

For the next nine months, a research team funded by the Australian Red Cross and the Department of Foreign Affairs will examine how drones could help in relief efforts.

“After a natural disaster, one of the most critical elements is time,” said Peter Walton, Director of International at the Australian Red Cross.

“The aim is [to find out] is this a way to get humanitarian aid to be more effective and faster?”

The team will head to Fiji — hit by Cyclone Winston earlier this year — and other South Pacific countries.

To begin with, researchers will assess what drones can do after a severe cyclone that conventional aircraft, like planes and helicopters, cannot.

After recent cyclones in Fiji and Vanuatu, it was several days before many areas could be safely overflown to assess damage.

“The cloud cover was low, the weather conditions were very poor,” said Mr Walton.

“Drones offer us an ability to actually fly at much lower levels. [They] give us the opportunity to get GPS coordinates so we know exactly what has happened where.”

 

Patrick Meier, executive director of WeRobotics and a leading expert in the use of drones in humanitarian assistance, said drones could fill the “vacuum of information” in the wake of a disaster.

“Understanding who has been affected, how badly, and where, is absolutely key. Otherwise you’re just guessing,” he said.

Based in Washington, DC, Mr Meier will lead the research project in the South Pacific. He also worked in the region in Vanuatu after Cyclone Pam in 2015. His team used drones to assess recovery efforts.

“This is important, because we need to identify the price, the costs of the damage in order to basically be able to rebuild.”

The study will look at some of the potential issues surrounding the use of drones, such as whether they comply with local aviation laws, and making sure their operation does not offend cultural sensitivities.

Ultimately, the goals will be to permanently base drones in South Pacific countries and train local operators.

Media player: “Space” to play, “M” to mute, “left” and “right” to seek.

 
 

00:00

00:00

AUDIO: Listen to Norman Hermant’s story on AM (AM)

“It takes time to fly international teams, it takes money to fly international teams around the world,” said Mr Meier.

“Why not work with first responders, who are by definition the local partners and the local communities, and build their capacity?”

The study will also look at what is the holy grail for drone operators who work in humanitarian relief: the possibility that drones could eventually be used to deliver vital emergency supplies, such as medicine and food, to areas isolated after a disaster.

“As Unmanned Aerial Vehicles (drones) become more available, more common, then I think it’s absolutely feasible that we could look at dropping essential aid items,” said Mr Walton.

“But firstly we have to make sure that it’s possible.”

Di Kalsel, Tim Gabungan Siap Siaga untuk Bencana

BANJARMASIN – Bencana yang terjadi di Banua akhir-akhir ini, mulai menjadi perhatian serius. Tim gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD, Tagana serta seluruh stakeholder terkait Senin (28/11) kemarin menggelar apel pasukan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, bencana banjir yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bersama untuk berupaya menanggulanginya. Hal terpenting dalam penanganan bencana ialah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, aparat pemerintah. Serta seluruh pemangku kepentingan, seperti Polri dan TNI. “Seluruh tenaga harus dikerahkan untuk menanggulangi bencana ini,” katanya.

Ia menambahkan, banjir yang telah terjadi di beberapa kabupaten. Seperti di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungan Utara, diakibatkan oleh cuaca yang dipengaruhi oleh Lalina. “Berdasarkan pantauan BMKG Syamsudin Noor tahun ini cuaca dipengaruhi Lalina, sehingga menyebabkan beberapa potensi kerawanan bencana,” tambahnya.

Untuk itu, Sahbirin mengimbau agar Basarnas dan BPBD dapat membangun sinergi dan kerjasama mempersiapkan diri. Dengan cara melakukan pengecekan perlengkapan penanggulangan banjir, serta meng-update kembali pemetaan daerah rawan banjir di wilayah Kalsel guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir. “Masyarakat juga, harus selalu berhati-hati dengan kondisi cuaca seperti ini,” katanya.

Sementara itu, Komandan Korem 101/Antasari Kolonel Yanuar Adil mengungkapkan, meski belum ada status siaga banjir. Pihaknya telah menyiapkan 100 personil untuk membantu para korban yang diterjang bencana. “Jika diperlukan, kami juga bisa mengumpulkan satu batalyon ke lokasi bencana,” ungkapnya.

Ia mengaku, sudah memerintahkan para Komandan Kodim agar memetakan wilayah-wilayah banjir. Agar dapat mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi perhatian khusus. “Dandim juga sudah saya perintahkan agar selalu berkoordinasi dengan BPBD setempat, supaya dapat mengetahui jika banjir datang,” ujarnya.

Sedangkan, personel yang disiapkan Polda Kalsel dua kali lipat lebih banyak. Kapolda Kalsel Brigjen Pol Erwin Triwanto mengaku telah menyiapkan 600 personel. “Kami siapkan 600 personel dan beberapa peralatan keselamatan,” pungkasnya. (ris/by/ran)

Di Kalsel, Tim Gabungan Siap Siaga untuk Bencana

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Bencana yang terjadi di Banua akhir-akhir ini, mulai menjadi perhatian serius. Tim gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD, Tagana serta seluruh stakeholder terkait Senin (28/11) kemarin menggelar apel pasukan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, bencana banjir yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bersama untuk berupaya menanggulanginya. Hal terpenting dalam penanganan bencana ialah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, aparat pemerintah. Serta seluruh pemangku kepentingan, seperti Polri dan TNI. “Seluruh tenaga harus dikerahkan untuk menanggulangi bencana ini,” katanya.

Ia menambahkan, banjir yang telah terjadi di beberapa kabupaten. Seperti di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungan Utara, diakibatkan oleh cuaca yang dipengaruhi oleh Lalina. “Berdasarkan pantauan BMKG Syamsudin Noor tahun ini cuaca dipengaruhi Lalina, sehingga menyebabkan beberapa potensi kerawanan bencana,” tambahnya.

Untuk itu, Sahbirin mengimbau agar Basarnas dan BPBD dapat membangun sinergi dan kerjasama mempersiapkan diri. Dengan cara melakukan pengecekan perlengkapan penanggulangan banjir, serta meng-update kembali pemetaan daerah rawan banjir di wilayah Kalsel guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir. “Masyarakat juga, harus selalu berhati-hati dengan kondisi cuaca seperti ini,” katanya.

Sementara itu, Komandan Korem 101/Antasari Kolonel Yanuar Adil mengungkapkan, meski belum ada status siaga banjir. Pihaknya telah menyiapkan 100 personil untuk membantu para korban yang diterjang bencana. “Jika diperlukan, kami juga bisa mengumpulkan satu batalyon ke lokasi bencana,” ungkapnya.

Ia mengaku, sudah memerintahkan para Komandan Kodim agar memetakan wilayah-wilayah banjir. Agar dapat mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi perhatian khusus. “Dandim juga sudah saya perintahkan agar selalu berkoordinasi dengan BPBD setempat, supaya dapat mengetahui jika banjir datang,” ujarnya.

Sedangkan, personel yang disiapkan Polda Kalsel dua kali lipat lebih banyak. Kapolda Kalsel Brigjen Pol Erwin Triwanto mengaku telah menyiapkan 600 personel. “Kami siapkan 600 personel dan beberapa peralatan keselamatan,” pungkasnya. (ris/by/ran)

Natural disasters are affecting some of Australia’s most disadvantaged communities

Bushfires have been the most common natural disaster in New South Wales over the past decade, according to our study published today in Nature’s Scientific Reports.
Our study, the first of its kind, looked at disaster declarations in local government areas (LGAs). We found 207 disasters affected the state between 2004 and 2014. Bushfires were the most common, responsible for 108 disaster declarations, followed by storms (55) and floods (44).

By looking at where disasters were declared, we found a “hotspot” in northern New South Wales, which includes some of the state’s most disadvantaged communities.
This suggests that to help communities prepare for disasters, we need to address underlying causes of disadvantage.

There’s nothing natural about a disaster

Disasters are a regular part of life for communities across the globe. So far in 2016, disasters have cost US$71 billion and claimed some 6,000 lives. Globally, the number and cost of disasters is rising.

Australia has a long history of natural disasters, from catastrophic bushfires to flooding rains. Many people are asking whether such disasters are becoming more frequent, and what we can do to better prevent and prepare for them.

Despite the way we talk about them, fires, floods and storms are not inherently natural disasters. Though they may threaten social systems or the environment, they are more accurately classified as natural hazards.

A disaster occurs when a natural hazard overwhelms a social system’s capacity to cope and respond. Instead, disasters require many agencies and a coordinated response. Many factors such as vulnerability, resilience and population density influence a how a community copes with hazards.

Read more at: http://phys.org/news/2016-11-natural-disasters-affecting-australia-disadvantaged.html#jCp

50 DAERAH DI INDONESIA RENTAN BENCANA IKLIM

RADARJOGJA.CO.ID – Dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (API) menyebut ada 50 daerah terentan terhadap bencana iklim. Mengacu pada kajian Dewan Nasional Perubahan Iklim tahun 2014, Kabupaten Gorontalo merupakan daerah terentan dengan kapasitas terendah di Propinsi Gorontalo.

Bahkan, kajian kerentanan dan risiko bencana iklim lebih spesifik di tingkat Kabupaten Gorontalo yang dilakukan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) bekerja sama dengan tim peneliti. Hasilnya, menunjukkan ancaman banjir, longsor, dan kekeringan yang tinggi di kabupaten tersebut. Kajian tersebut menunjukkan terdapat 82 desa yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

“Dalam menghadapi anomali iklim, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang program pembangunan yang dapat melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ada tiga aspek ketahanan yang penting diperhatikan. Yakni, ketahanan pangan, energi, dan air,” kata Ketua Dewan Penasihat Transformasi Sarwono Kusumaatmadja, pekan lalu (2/11).

Untungnya, Kabupaten Gorontalo sudah bersiap. Pemda ini mengintegrasikan Strategi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (API) ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan pendek. Ini menjadi langkah nyata mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana iklim.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalinggo  memaparkan rencana aksi tersebut saat diskusi Pojok Iklim di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.

Bupati Gorontalo dan jajaran perangkat daerah komit menyusun rencana pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

“Ancaman bencana semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo. Karena itu, merupakan keharusan bagi kami memasukkan strategi  API ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021,” tegas Nelson.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja API Kabupaten Gorontalo Sumanti Maku menambahkan, strategi API diturunkan menjadi 24 rencana aksi yang implementasinya akan melibatkan 10 dinas/ badan terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, badan ketahanan pangan, badan penanggulangan bencana daerah dan lainnya.

September 2016, kepala SKPD dari 10 dinas / badan tersebut menandatangani joint-plan di hadapan bupati sebagai komitmen nyata dalam menjalankan 24 rencana aksi API di 2017. Sedangkan proses pengintegrasian rencana tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017, Rencana Kerja (Renja) 2017 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2017 masih dalam proses.

Langkah nyata Pemkab Gorontalo ini mendapat apresiasi ICCTF. Direktur Eksekutif ICCTF Erwin Widodo menyebut, pengintegrasian yang dilakukan Pemkab Gorontalo merupakan bukti keseriusan menghadapi resiko perubahan iklim.

“Komitmen mereka akan lebih berkesinambungan karena terintegrasi ke dalam rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan,” katanya.

Keseriusan Pemkab Gorontalo dalam melakukan aksi API membuat mereka diundang KLHK untuk berbagi pengalaman pada COP 22 UNFCCC di Maroko.(hes/dem)

 

 

Pembukaan Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia

pameran ilmiah

Pembukaan Pameran Ilmiah
Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia

Lobby Auditorium Fakultas Kedokteran UGM
Senin, 31 Oktober 2016

Reportase oleh Intan Anatasia N.P.


 

pameran ilmiah

Pameran ilmiah manajemen bencana kesehatan merupakan kegiatan rutin yang  dilaksanakan ke-6 kalinya di Fakultas Kedokteran UGM. Pameran ini diadakan oleh Pokja Bencana FK UGM dan Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM. Pembukaan pameran ilmiah manajemen bencana kesehatan diawali dengan sambutan oleh Ketua Pokja Bencana FK UGM, dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS. Dalam sambutannya, Handoyo menyampaikan bahwa harapannya di tahun depan pameran ini bisa disertai dengan simulasi bencana.

Sambutan kedua disampaikan  oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes, MAS, Ketua Blok D2 Pendidikan Dokter regular/internasional.  Dalam sambutannya, Andre  menyampaikan bahwa senang sekali dengan adanya kegiatan pameran yang rutin dilaksanakan ini karena bermanfaat ntuk mahasiswa dalam mendukung proses pembelajaran. Andre juga menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran UGM, Pokja Bencana, divisi manajemen bencana PKMK FK UGM beserta seluruh pihak yang telah mendukung sehingga terlaksananya pameran ini. Beliau berharap dari POKJA Bencana FK UGM akan mengadakan praktek simulasi bencana di FK UGM tahun depan untuk melihat kesiapsiagaan mahasiswa terhadap bencana.

Sambutan ketiga diberikan oleh Dr .dr. Wahyudi Istiono, M.Kes selaku perwakilan CFHC. Dalam sambutannya, Wahyudi memaparkan mengenai kegiatan CFHC dalam kebencanaan. Salah satunya adalah sudah melakukan simulasi bencana bersama mahasiswa FK UGM. Salah bentuk refleksi dari kegiatan kebencanaan adalah mahasiswa diminta untuk membuat poster mengenai bencana dan dipamerkan di Pameran Ilmiah Tentang Manajemen Bencana Indonesia pada tahun ini.

Sambutan keempat diberikan oleh perwakilan dekanat FK UGM, Dr. dr. Ibnu Purwanto, Sp. PD K-HOM. Dalam sambutannya, Ibnu merasakan bahwa banyak sekali manfaat dari pameran ini untuk menambah pengetahuan mahasiswa FK UGM mengenai bencana mengingat banyaknya bencana yang telah terjadi di Indonesia. Harapannya agar pameran ini bisa terus dilaksanakan dan semakin meningkat tiap tahunnya.

Setelah sambutan, perwakilan dekanat  FK UGM didampingi ketua Pokja Bencana FK UGM, Ketua Blok D2 pendidikan dokter, perwakilan CFHC beserta kepala divisi manajemen bencana FK UGM memotong pita sebagai tanda dibukanya pameran ilmiah manajemen bencana kesehatan di Indonesia. Setelah pemotongan pita, perwakilan dekanat FK UGM berkeliling menuju stand MER-C, ASB, FK UGM dan Tim Bantuan Medis Mahasiswa FK UGM, serta PMI.

First the tsunami took their homes. Now it’s taking their memories

The 2011 Japan earthquake and tsunami appears to have led to an increase in dementia in the years following the disaster. Scientists have shown the number of people with dementia symptoms trebled in the aftermath, with those who lost their homes, friends and relatives at most risk.

Natural disasters pose major risks for older people – their medical care can be disrupted and they face social isolation as a result of the displacement. While there has been research into the impact natural disasters has on mental health, it has been largely limited to the development of post-traumatic stress disorder (PTSD).

However, researchers from the US and Japan have now been able to examine the effect of the natural disaster on mental health thanks to a survey taken carried out shortly before the tsunami struck. In their study published in the journal PNAS, scientists looked at over 3,500 survivors of the disaster aged over 65 to work out if dementia risk increased – and, if so, what factors were behind the rise.

The Japan Gerontological Evaluation Study was carried out seven months before the earthquake and tsunami. It looked at the health of older people living in communities around 80km (50m) from the earthquake’s epicentre, allowing the team to assess the risk factors for health issues like dementia, stroke and hypertension. Researchers followed up with the survivors two and a half years after the disaster.

Japan earthquake tsunami then and now
Natori city in Miyagi prefecture is seen being engulfed by a huge wave as the tsunami hits on 11 March 2011Kyodo/Reuters

Before the tsunami, 4.1% of participants had been assessed as having symptoms of dementia. After the disaster, this rose to 11.5%. They found the biggest impacter was people losing their homes, more so than losing friends and family. People who ended up in temporary housing showed the highest levels of cognitive decline – the greater the damage, the greater the cognitive decline.

“The severity of housing damage was significantly associated with cognitive decline after controlling changes of covariates and risk factors during the follow-up period,” the team wrote. “Cognitive decline should be listed as a health risk of older survivors in the aftermath of natural disasters.”

“In the aftermath of disasters, most people focus on mental health issues like PTSD,” said Hiroyuki Hikichi, lead author of the study. “But our study suggests that cognitive decline is also an important issue. It appears that relocation to a temporary shelter after a disaster may have the unintended effect of separating people not just from their homes but from their neighbours – and both may speed up cognitive decline among vulnerable people.”

ASURANSI BENCANA NASIONAL : Skema PPP Diusulkan

Bisnis.com JAKARTA – Pemerintah diminta membuat skema public private partnership untuk melaksanakan asuransi bencana nasional.

Kornelius Simanjuntak, Direktur Utama PT Asuransi Himalaya Pelindung menuturkan kerugian akibat bencana terus melonjak. Dia menyebutkan laporan dari United Nations Developmnet Programme (UNDP) dalam 10 tahun terakhir kerugian akibat bencana di Indonesia mencapai Rp400 triliun.

Sedangkan penanganan kerugian ini dilakukan oleh pemerintah secara sporandis.

“Memang di kita belum tinggi semangat berasuransi namun harus dimulai. Dengan adanya OJK maka sangat terbuka peluang untuk melakukan asuransi bencana nasional. Kita harus mulai melakukan sesuatu,” kata Kornelius, di Jakarta, Selasa (25/10/2016)

Dia mengatakan selama ini selain menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perbaikan daerah bencana menggunakan bantuan dari luar negeri. Namun bantuan itu semakin menurun dibandingkan ketika Bencana tsunami menimpa Aceh.

Apalagi skema asuransi bencana nasional ini tidak harus bergantung sepenuhnya kepada dukungan negara. Kornelisu mengatakan di sejumlah negara yang sering terjadi bencana seperti Jepang, Meksiko hingga Taiwan sebagian risiko juga dialihkan ke pasar modal global dengan membentukcatastrophic bond. Dia mengatakan peran pemerintah memfasilitasi dan memberikan payung hukum bagi pelaksanaan asuransi bencana nasional ini.

Kornelius mengatakan skema asuransi bencana dimulai dengan pemungutan premi yang didukung regulasi, bagi pihak yang tidak mampu maka premi ditanggung pemerintah. Sedangkan perusahaan penyelenggara merupakan seluruh perusahaan asuransi umum yang membentuk konsorsium. Oleh konsorsium ini sebagian risiko dialihkan kepada reasuransi  sedangkan sebain lainnya dialihkan ke pasar modal global melalui spesial purpose vehicle (SPV) yang menerbitkan obligasi. “Yield obligasi dibayarkan menggunakan  premi yang dipungut.”

Lebih lanjut dia mengatakan pola ini telah berhasil diterapkan seperti Taiwan, Meksiko, New Zeland hingga Taiwan. Bahkan di Meksiko risiko yang dialihkan kepada  catastrophic bond jauh lebih dominan dibandingkan yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan reasuransi. Bond yang diterbitkan juga memiliki pasar yang baik mengingat imbal hasilnya jauh di atas investasi rata-rata yang ada di pasar modal.

“Catastropik bond ini untuk mengatasi masalah permodalan asuransi yang terbatas. Di pasar modal dana yang tersedia jauh lebih besar dibandingkan dengan reasuransi secara global. Beribu-ribu kali lipat,” katanya.

Dia menjelaskan jika mengacu kepada aturan OJK untuk retensi sebesar 2% maka dari total ekuitas industri asuransi umum 41,6 triliun maka kemampuan retensi sebesar Rp832 miliar sangat kecil jika dibandingkan risiko yang akan dijamin.

Yasril Y. Rasyid, Direktur Utama PT Reasuransi Maipark Indonesia menuturkan saat ini skema asuransi bencana nasional masih terkendala dengan payung hukum. Dia mengatakan tahun ini perusahaan melakukan pendekatan dengan pemerintah Yogyakarta dan Sumatera Barat yang dekat dengan kejadian bencana alam.

Akan tetapi proposal skema asuransi bencana daerah tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pertanyaan yang diajukan kementerian keuangan meliputi jika tidak ada klaim bagaimana posisi uang premi yang dibayarkan serta jika terjadi klaim kemana penyalurannya.

Meski begitu, kata Yasril, pihaknya terus mengupayakan arah asuransi bencana nasional ini. Saat ini pihaknya telah menerapkan untuk Bank Perkreditan Rakyat dimana jika terjadi bencana gempa dan usaha nasabah mengalami kerusakan akan diganti oleh perusahaan asuransi. Yasril mengharapkan produk ini mulai dapat dipasarkan untuk kawasan resedensial.  

Bimtek Peningkatan Kemampuan Petugas Dan Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana Di Puskesmas

Yogyakarta, 24 Oktober 2016
Reportase oleh Intan Anatasia N.P

Doc. PKMK FK UGM. dr. Bella Donna, M.Kes saat memberi materi

PKMK-FK UGM– Wilayah Kabupaten Seman secara geografis dan geologis termasuk daerah rawan bencana, baik yang disebabkan karena peristiwa alam maupun karena faktor manusia. Bencana alam yang dapat terjadi di kabupaten Sleman, seperti gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, banjir, petir dan tanah longsor. Dengan latar belakang dan kondisi seperti itu, maka semua pihak dituntut peran sertanya dalam mengantisipasi dan menghadapi segala resiko bencana yang bisa ditimbulkan sewaktu-waktu. 

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bertanggung jawab di wilayah kerjanya. Kondisi sehat, aman dan sejahtera merupakan idaman masyarakat pada masa ini maupun masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kejadian gawat darurat sehari-hari di masyarakat, kejadian gawat darurat, baik akibat bencana alam maupun manusia. Demi mewujudkan kondisi sehat dan aman di masyarakat tersebut perlu dilakukan penanganan terpadu. Maka, diperlukan dokumen penanggulangan bencana tingkat puskesmas. Dokumen diperlukan sebagai pedoman dalam penanggulangan suatu kejadian bencana sehingga memantapkan kesiapan jajaran petugas Pusat Kesehatan Masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

Pada 24 Oktober 2016 telah diadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Petugas dan Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana Di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Acara ini dibuka oleh dr. Patimah Hariyati sebagai Kasie Kesehatan Khusus di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. ”Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan saat bencana terjadi. Oleh karena itu, puskesmas harus sigap dan siaga menghadapi kondisi bencana” ujar Patimah. Peserta BIMTEK kali ini merupakan pemegang program PPPK di 25 Puskesmas.

Bimbingan Teknis ini melibatkan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan sebagai narasumber. Selaku pembicara pertama dalam BIMTEK ini adalah dr. Sulanto Saleh Danu, Sp,FK yang memaparkan mengenai pemahaman tentang peran dan fungsi puskesmas dalam penanggulangan bencana. Sesi diskusi pertama dr. Sulnato Saleh Danu Sp.FK menyarankan untuk puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan saat terjadi bencana diharapkan melakukan penyuluhan mengenai bencana pada masyarakat dan sering melakukan simulasi bencana agar semakin siap dalam menghadapi bencana yang akan datang. Peserta menanyakan, “Bagaimana mengkoordinasikan relawan yang akan ikut membantu saat bencana?”. Mengenai relawan yang biasa turut hadir dalam penanggulangan bencana, puskesmas harus mempunyai form registrasi yang d idalamnya memastikan relawan yang datang memang mempunyai kompetensi dalam membantu pelayanan kesehatan saat bencana terjadi, ujar dr. Sulanto Saleh Danu Sp.FK.

dr. Sulanto Saleh Danu Sp.FK

Pembicara kedua dalam BIMTEK ini adalah dr. Bella Donna, M.Kes sekaligus sebagai kepala divisi manajemen bencana PKMK FK UGM. Pada BIMTEK ini Bella menyampaikan pengorganisasian dan sistem komando dalam penanggulangan bencana dan mitigasi bencana di tingkat puskesmas. Dalam materinya kali ini Bella menekankan tentang pentingnya pengorganisasian dan sistem komando saat terjadi bencana faktanya banyak kegagalan penanggulangan bencana karena lemahnya koordinasi dari setiap pihak yang terlibat. Dalam sesi diskusi ada pertanyaan dari salah satu peserta mengenai struktur organisasi tim bencana di puskesmas, “Apakah struktur organisasi tim bencana dapat menggunakan struktur organisasi yang telah ada di puskesmas sehari-hari?”, tanya salah satu peserta. Menurut Bella, struktur organisasi tim bencana bersifat fleksibel hanya perlu ditambahkan saja koordinator yang mengurusi relawan dan pemulangan pasien saat bencana terjadi karena hal inilah yang membedakan dengan struktur organisasi sehari-hari.

Pada sesi terakhir dari BIMTEK yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dilakukan penugasan mengenai penyusunan dokumen Primary Health Care Disaster Plan. Masing-masing peserta diberikan lembaran tugas berisi pertanyaan yang akan membantu dalam menyusun dokumen Primary Health Care Disaster Plan. Setelah selesai mengerjakan, perwakilan dari peserta diminta untuk mempresentasikan hasil dari penugasannya. Harapan dari BIMTEK ini agar Puskesmas segera memiliki SK dalam penanggulangan bencana, memiliki dokumen dalam penanggulangan bencana dan memiliki dokumen mitigasi dalam penanggulangan bencana di wilayahnya.