Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika asuransi sebagai alat manajemen risiko bencana alam di India. Kemudian, lebih lanjut mengeksplorasi berbagai strategi dan program untuk asuransi bencana yang diadopsi oleh pemerintah India dan menyoroti kesenjangan inisiatif ini. Kajian tersebut menyerukan upaya yang mendesak dan berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah individu yang diasuransikan terhadap bencana alam di negara ini dengan mengatasi kekurangan kebijakan dan melibatkan masyarakat dan sektor swasta untuk memahami kebutuhan mereka masing-masing. Tinjauan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan kesadaran tentang asuransi bencana di antara populasi yang lebih luas. Selain itu, diperlukan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dengan asuransi sebagai salah satu pilarnya. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di Journal of Disaster and Emergency Reasearch
SEMINAR KESIAPSIAGAAN SECTOR KESEHATAN DALAM MENGHADAPI BENCANA NON ALAM (NUKLIR)
Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Selama ini, terdapat banyak pengalaman penanganan bencana alam, tetapi masih belum banyak pengalaman penanganan bencana non alam. Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia yang akan akan dimulai setelah 2025. Rencana pembangunan ini tentunya menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi bencana nuklir.
Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK)
Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) dicanangkan oleh Kemenkes untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan. Hal ini sesuai dengan transformasi kesehatan pilar ketiga yakni transformasi ketahanan sistem kesehatan yang bertujuan untuk memperkuat sekaligus melengkapi ketersediaan tenaga kesehatan yang saat ini masih sangat kurang dan belum merata. Pencanangan TCK juga bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan penanganan bencana dan krisis kesehatan di masa mendatang. Keberadaan tenaga kesehatan maupun relawan kesehatan memegang peranan yang krusial dan penting untuk memberikan bantuan kegawatdaruratan saat terjadi bencana dan krisis kesehatan. Dalam merumuskan pencanangan TCK Kemenkes melibatkan banyak pihak termasuk organisasi relawan dan pihak akademisi terkait. Tentunya Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM turut serta dalam mengambil bagian untuk memberikan masukan, rekomendasi dan saran terkait pengembangan penanganan bencana dan krisis kesehatan pada pertemuan public hearing substansi TCK pada RUU Kesehatan. Tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan menyampaikan masukan terkait langsung substansi TCK dan masukan terkait dengan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan secara umum pada batang tubuh RUU Kesehatan.
Article ASEAN Senior Officer Health Division Visit to AIDHM Secretariat
AIDHM-Yogyakarta. ASEAN Senior Officer Health Division Socio-Culture Community Department, Jim P. Catampongan visiting to AIDHM Secretariat was welcomed by Dr. dr. Sudadi Sp.An., KNA., KAR Vice Dean for Cooperation, Alumni, and Community Service FK-KMK UGM, Dr dr Andreasta Meliala M.Kes, MAS, DPH Director of Health Policy and Management Department UGM, Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep Chairman of the Disaster Working Group, apt. Gde Yulian, M.Epid Disaster Working Group Consultant and AIDHM team.
Pengetahuan, Sikap, dan Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana
Tenaga kesehatan diharapkan memiliki pengetahuan tentang pengobatan bencana dan siap menghadapi bencana obat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pengetahuan, sikap, dan kesiapan praktik kedokteran bencana di kalangan petugas kesehatan di Uni Emirat Arab (UEA) dan mengetahui pengaruh faktor sosiodemografi terhadap praktik kedokteran bencana. Sebuah survei cross-sectional dilakukan di antara berbagai profesional kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan di UEA. Kuesioner elektronik digunakan dan didistribusikan secara acak di seluruh negeri. Data dikumpulkan dari Maret hingga Juli 2021. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal PLOS One
Reportase: Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua
Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, kebali melakukan pendampingan kepada tim penyusun dinkes disaster plan Provinsi Papua untuk menyelesaikan dokumen dinkes disaster plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan semenjak workshop yang pertama telah dilakukan pendampingan online via grup WhatsApp sehingga 75% dari dokumen sudah berhasil disusun.
Webinar & Musyawarah Nasional Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia/ MUNAS KREKI II-2023
Perhatian terhadap pertolongan pertama, respon cepat dalam situasi emergensi dan bencana semakin terlihat. Kemenkes dan Dinas Kesehatan terus membangun kolaborasi dalam peningkatan pelayanan kegawatdaruratan medis dengan sektor terkait termasuk dengan organisasi relawan kesehatan. Pengantar website bencana kesehatan minggu ini akan membagikan modul Bantuan hidup dasar (BHD), reportase dan video rekaman ulang kegiatan Webinar dan Musyawarah Nasional Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia/ MUNAS KREKI dengan tema “Bangga menjadi relawan kesehatan, garda terdepan tenaga cadangan kesehatan”. Dalam webinar ini dibahas terkait teknik pertolongan bantuan hidup dasar, teknik menolong kegawatdaruratan medis dan peran relawan kesehatan dalam penanggulangan kedaruratan bencana. BHD biasanya dilakukan oleh petugas medis yang terlatih, namun teknik ini sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat umum. Teknik BHD sangat baik diajarkan kepada masyarakat umum supaya mereka mampu memberikan pertolongan pertama dalam situasi darurat ketika seseorang mengalami kegagalan organ vital yang dapat mengancam nyawa seperti Resusitasi Jantung Paru (RJP) dan Pertolongan Pertama Korban Tersedak. Kemudian bagaimana dengan kondisi emergensi dalam lingkup besar yaitu kondisi bencana? Tentu kebutuhan daerah sudah berbeda, tidak hanya memberdayakan kapasitas lokal saja namun membutuhkan bantuan relawan dari luar daerah.
Simak informasi selengkapnya melalui reportase, buku panduan dan rekaman video dibawah ini.
NGO Coordination in Natural Hazard
Negara yang mengalami bencana skala besar membutuhkan bantuan dari multi sektor atau organisasi dalam penanganan bencana. Organisasi tersebut berasal dari antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik itu nasional maupun internasional. Non Goverment Organization(NGO) memainkan peran yang penting dalam menyediakan bantuan ketika bencana terjadi. Di Indonesia banyak NGO atau lembaga relawan yang beroperasi dalam penanganan bencana, mereka menyediakan banyak bantuan baik dalam pengadaan logistik dan pengembangan kapasitas daerah. Kemenkes sudah mulai mengatur manajemen peran NGO dalam penanganan bencana sektor kesehatan. Kolaborasi terbangun pada setiap fase bencana alam mulai dari fase pra bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan bencana. Pada masa tanggap darurat bencana NGO biasanya mengirimkan Emergency Medical Team (EMT) yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan.Artikel berikut membahas beberapa model koordinasi NGO dalam penanganan bencana alam. (1) The sphere project, proyek ini menyediakan alat untuk membangun koordinasi antar lembaga di lokasi bencana yang mencakup prinsip kerja sama, protokol tugas, identifikasi kesenjangan sektor kesehatan dan gambaran kapasitas sektor kesehatan. (2) The cluster approach, pendekatan klaster untuk membangun sistem kepemimpinan yang jelas dan respon terhadap kebutuhan di setiap klaster. (3) The code of conduct, digunakan sebagai alat dan pedoman untuk menciptakan koordinasi dan membuat keputusan mengenai tindakan kemanusiaan. (4) Decentralized and centralized approach, memfasilitasi koordinasi kemanusiaan ke dalam kategori terpusat dan desentralisasi yang memiliki otorisasi untuk mengarahkan operasi bantuan. (5) National disaster management authority, mekanisme untuk mempromosikan respon selama bencana sebagai alat manajemen dalam mengembangkan kebijakan, rencana dan undang-undang pedoman di tingkat nasional.
Pengetahuan, Sikap, dan Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana
Tenaga kesehatan diharapkan memiliki pengetahuan tentang pengobatan bencana dan siap menghadapi bencana obat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pengetahuan, sikap, dan kesiapan praktik kedokteran bencana di kalangan petugas kesehatan di Uni Emirat Arab (UEA) dan mengetahui pengaruh faktor sosiodemografi terhadap praktik kedokteran bencana. Sebuah survei cross-sectional dilakukan di antara berbagai profesional kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan di UEA. Kuesioner elektronik digunakan dan didistribusikan secara acak di seluruh negeri. Data dikumpulkan dari Maret hingga Juli 2021. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal PLOS One
Webinar & Musyawarah Nasional Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia/ MUNAS KREKI II-2023
Perhatian terhadap pertolongan pertama, respon cepat dalam situasi emergensi dan bencana semakin terlihat. Kemenkes dan Dinas Kesehatan terus membangun kolaborasi dalam peningkatan pelayanan kegawatdaruratan medis dengan sektor terkait termasuk dengan organisasi relawan kesehatan. Pengantar website bencana kesehatan minggu ini akan membagikan modul Bantuan hidup dasar (BHD), reportase dan video rekaman ulang kegiatan Webinar dan Musyawarah Nasional Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia/ MUNAS KREKI dengan tema “Bangga menjadi relawan kesehatan, garda terdepan tenaga cadangan kesehatan”. Dalam webinar ini dibahas terkait teknik pertolongan bantuan hidup dasar, teknik menolong kegawatdaruratan medis dan peran relawan kesehatan dalam penanggulangan kedaruratan bencana. BHD biasanya dilakukan oleh petugas medis yang terlatih, namun teknik ini sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat umum. Teknik BHD sangat baik diajarkan kepada masyarakat umum supaya mereka mampu memberikan pertolongan pertama dalam situasi darurat ketika seseorang mengalami kegagalan organ vital yang dapat mengancam nyawa seperti Resusitasi Jantung Paru (RJP) dan Pertolongan Pertama Korban Tersedak. Kemudian bagaimana dengan kondisi emergensi dalam lingkup besar yaitu kondisi bencana? Tentu kebutuhan daerah sudah berbeda, tidak hanya memberdayakan kapasitas lokal saja namun membutuhkan bantuan relawan dari luar daerah.
Simak informasi selengkapnya melalui reportase, buku panduan dan rekaman video dibawah ini.