Skip to content

Pemantapan dan Simulasi Hospital Disaster Plan RSUD Ungaran

emt rs ungaran

Pemantapan dan Simulasi Hospital Disaster Plan
RSUD Ungaran

emt rs ungaran

Pembaca website bencana, selamat berjumpa kembali. Pada pengantar minggu ini kami menyajikan dua pengantar. Pertama mengenai kegiatan HDP di RSUD Ungaran dan kedua mengenai reportase simulasi SAR dan EMT pekan lalu.

Kebutuhan perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP) dibutuhkan salah satunya untuk keamaan pasien dan korban baik pada saat gawat darurat dan kejadian bencana di rumah sakit. Berdasarkan hal ini, kembali kami bekerja sama dengan RSUD Ungaran untuk melakukan workshop dan simulasi dalam rangka pemantapan dokumen HDP RSUD Ungaran sebelumnya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari yang terbagi selama 2 minggu. Kegiatan workshop dan simulasi pada Senin-Selasa 9-10 Agustus 2016 dan revisi dokumen pada Senin, 15 Agustus 2016. Pembaca sekalian dapat menyimak kegiatan ini pada link berikut ini

TOR HDP  Reportase Hari 1

 

Reportase: SEMINAR NASIONAL HOSPITAL DISASTER PLAN

border-page

Reportase: 

SEMINAR NASIONAL
HOSPITAL DISASTER PLAN

(PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI RUMAH SAKIT)

Rabu, 7 September 2016

border-page

hdp 7 septmber

PKMK-Yogya. Seminar Hospital Disaster Plan (HDP) telah dilaksanakan pada Rabu, 7 September 2016 di FK UGM. Acara ini diinisiasi oleh Pokja Bencana PKMK FK UGM. Acara dibuka oleh Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK yaitu dr. Bella Donna, M. Kes. Tujuan penyusunan Hospital Disaster Plan (HDP) ialah RS memiliki respon yang baik saat terjadi bencana. Seminar ini diharapkan bisa memberikan bekal agar mahasiswa dan umum siap menghadapi bencana, selain untuk pembelajaran.

Sesi 1

dr. Ina Agustina Isturini (Kasubid Evaluasi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI) menyatakan telah ada kebijakan nasional untuk HDP. Salah satunya UU No 24 Tahun 2007  yang mengatur tentang penanggulangan bencana agar pemerintah dapat melindungi masyarakat dari ancaman bencana (salah satunya RS yang aman saat terjadi bencana). Sementara, untuk kesepakatan internasional terkait RS yang aman, antara lain kesepakatan yang diinisiasi WHO SEARO, Yogyakarta Declaration 2012, Sendai Framework 2015, sebelumnya tahun 2012 OKI dan Negara Asia Pasifik juga mendukung upaya ini.

RS berperan di seluruh tahap bencana, pra (pengurangan resiko), tanggap darurat (siap, mudah diakses, tetap aman dan berfungsi maksimum, siap dimobilisasi, tetap menyediakan layanan penting), pasca bencana (segera memperbaiki sarana prasarana membangun lebih baik atau build back better, tujuannya jika bencana terjadi lagi, situasi akan lebih baik). Kemudian, RS juga berperan dalam meningkatkan fungsi layanan kesehatan. Resiko bencana berbanding terbalik dengan kapasitas, namun berbanding lurus dengan kerentanan. Kerentanan ini juga bisa berasal dari struktur dan non struktur bangunan, misalnya letak lampu yang berada di atas persis bed  pasien harus diperhitungkan agar tidak mengganggu keselamatan pasien (jatuh atau yang lain). Kapasitas ini erat dengan kemampuan manajerial pemerintah dalam penanganan bencana. Salah satu tujuan HDP ialah mengurangi hazard dengan memiliki sistem pencegahan, menerapkan standar K3, melindungi pasien, pengunjung dan lingkungan. RS juga berfungsi sebagai jembatan perdamaian, tidak boleh memihak. Sehingga dalam situasi konflik, RS harus mampu melayani secara maksimal. Permenkes No 64 Tahun 2012 mengatur penanggulangan krisis kesehatan di tiap level. Sehingga peran Mentri Kesehatan dan Kadinkes Provinsi ialah memetakan unit yang ada. Sementara Kadinkes Kabupaten/Kota berfungsi memfasilitasi unit/fasilitas kesehatan. Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Kementrian Kesehatan terbagi dalam 9 PPK regional dan 2 PPK subregional. Tantangan seputar HDP ialah RS atau fasyankes yang aman belum menjadi komponen kunci dalam akreditasi, sehingga program yang terkait dengan hal ini berjalan sendiri dan tidak berkelanjutan. Kedua, SDM yang mampu memahami dan menyusun HDP masih kurang. Ketiga, HDP belum menjadi penilaian dalam akreditasi.

Susi Runtiawati, BE, SE, MKM (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana RS Sardjito) memaparkan seputar Hubungan K3 dan HDP. RS Sardjito sudah memiliki HDP dan terakreditasi JCI. Dalam implementasi kerja K3, RS harus melakukan drili atau simulasi. Namun, di lokasi lain, Kadang K3 masih digabung dengan santitasi, teknik dan lain-lain. Fungsi utama K3 ialah melakukan advokasi dan sosialisasi  misalnya agar aman atau tidak terkena radiasi. Lalu diikuti dengan alat medis yang siap pakai dan tidak beresiko. Komitmen kebijakan K3 ialah bagaimana pengorganisasian K3? Bagaimana kajian atau penelitiannya? Bagaimana monev-nya?

Kesulitan K3 ialah saat sosialisasi harus mampu menyentuh banyak lapisan, baik staf RS maupun pengunjung. Perlu memaparkan seluruh bahaya yang mungkin muncul di RS, baik medis maupun non medis. Kemudian perlu membangun kesadaran seluruh pihak agar selalu waspada, mengurangi kepanikan dan mempelajari jalur evakuasi yang ada jika bencana terjadi.

Bangunan yang ada pun harus memenuhi standar evakuasi, misal gedung tinggi dengan kaca harus dilengkapi teralis, agar resiko jatuh dan bunuh diri dapat diminimalkan. Upaya lain yang dapat dilakukan ialah, semaksimal mungkin mengurangi resiko ergonomis saat dokter mengoperasi lebih dari tiga jam. Lalu, jika memadamkan api, jangan menyemprot ke arah dan lidah api, yang tepat ialah mengikuti arah angin atau sudut 30 derajat.

Diskusi

Jika menilik substansi maka HDP sudah termasuk di semua regulasi terkait RS yang telah ada (penanggulangan, pra dan pengurangan resiko). Sejumlah tema muncul dalam diskusi, namun yang cukup mencuri perhatian ialah penyusun HDP ialah seluruh elemen yang terlibat di RS. Sehingga HDP ini sangat tergantung pada situasi dan kemampuan masing-masing RS. Namun, siapa yang akan menghidupkannya? Tentu saja jawabannya ialah K3 karena K3 yang akan mensosialisasikan dan banyak melakukan drill terkait HDP ini, misal simulasi di bangsal jiwa, simulasi rawat jalan, simulasi penculikan bayi dan lain-lain. PPK menyatakan, PPK sempat menyusun hospital safety index dan hasilnya banyak RS yang tidak aman terhadap bencana.  Misalnya jika terjadi flu burung dalam skala luas di negara kita, maka banyak faskes yang belum mampu menangani hal tersebut. Untuk jalur evakuasi bangunan baru, sebaiknya ada jalur tersendiri yang menghubungkan gedung di atas lantai 3 ke bawah, misal dengan jalur langsung.

Sesi 2

dr. Adib A Yahya, MARS (PERSI) yang merupakan surveyor dan instruktur di penyusunan HOPE RS memaparkan pengalamannya dalam penerapan HDP di Indonesia. Selama ini, masih banyak RS yang meniru HDP RS tetangga tanpa memperhitungkan kebutuhan internal. Faktanya, HDP harus disusun dengan struktur yang jelas, agar pengorganisasiannya mudah. Setelah HDP disusun, perlu dilakukan pelatihan ke seluruh staf. Setelah pelatihan, perlu dilakukan pencatatan. Salah satu kunci dalam penanggulangan bencana ialah mengurangi rasa panik yang pasti muncul.

dr. Hendro Wartatmo, SpBKBD ((Pokja Bencana FK UGM) menyatakan HDP merupakan kumpulan protap atas respon bencana. Sehingga, dalam HDP perlu dituangkan kerjasama antara tim medis dan tim manajemen yang ada di RS. Salah satu isu yang mengemuka ialah belum banyak RS yang melakukan search capacity saat pra bencana, pasalnya jika bed hanya ada 700 sementara pasien yang datang ada 2 ribu, maka perlu disiapkan sejumlah tempat yang dapat digunakan untuk merawat pasien, misal aula, lobby dan lain-lain. Adib menambahkan pengalamannya saat di Seoul, Korea terdapat satu RS yang memasang colokan listrik dan jalur oksigen tiap 2 meter di aulanya, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pasien saat terjadi bencana.  Hendro juga menambahkan, sebaiknya HDP ini masuk dalam kategori penilaian akreditasi KARST atau JCI agar pewujudkan RS aman dapat segera tercapai.

Diskusi

Salah seorang peserta dari Poso menanyakan, bagaimana penyusunan HDP di lingkungan konflik semacam Poso? Adib menyatakan untuk lingkungan khusus seperti wilayah konflik, HDP perlu melibatkan militer dan masyarakat, karena dibutuhkan dukungan semua pihak agar RS menjadi tempat yang aman untuk berobat.

Pada masa pra bencana perlu diupayakan adanya jejaring antar RS dan faskes dalam satu wilayah, misalnya di Jogja ada Pusabankes 118, dimana antar satu dan lain ambulance saling terhubung. Sehingga, saat terjadi kecelakaan pesawat di Jogja pada 2008, kurang dari satu jam, sudah ada 40 ambulance yang berkumpul di bandara. Saat di bandara pun, ambulance tersebut telah terkoordinir dengan baik (W).

Disaster preparedness program held

PREPARE AHEAD OF TIME — 46th District Rep. Jason Ortitay, R-South Fayette, left, speaks with Ron Maltony at the Greater Burgettstown Area Senior Center Monday before an American Red Cross-sponsored program on disaster preparedness. -- Summer Wallace-Minger

BURGETTSTOWN — The American Red Cross, in partnership with 46th District Rep. Jason Ortitay, R-South Fayette, held an educational and entertaining program on disaster preparedness at the Greater Burgettstown Area Senior Center Monday.

“Disaster” bingo combined the favorite game with education on preparing for potential emergencies.

Tina Hammett, American Red Cross of Southwestern Pennsylvania disaster program specialist, said this was just one of several programs to increase disaster awareness.

The programs also includes “Mickey and Friends” for children in kindergarten through second grade and the “Pillowcase Project” for children in third through fifth grades.

“Pillowcase Project helps teach the kids coping skills,” Hammett said.

Volunteer Becky Veltre explained that the Red Cross encourages seniors to have a bag packed with items that would be helpful in an emergency, such as blankets, changes of clothes, water and flashlights, and keep it in the same place.

“That way, if someone comes to the door and says ‘we’re asking everyone to evacuate,’ all they need to do is pack their medication and go,” she said. “They’re not scrambling, looking for the things they need.”

Hammett noted the organization is currently installing 10-year smoke detectors throughout Washington and Greene counties. Red Cross volunteers will install the devices and offer education on fire safety at no cost.

Those interested in the smoke alarm program, volunteering or making a donation to the program can call Hammett at (724) 350-1827.

BPBD DIY Gelar Pelatihan Kedaruratan Bencana Nuklir

http://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/reaktor-nuklir-plant-vogtle-di-waynesboro-georgia-amerika-serikat-_130604122456-990.jpg

SLEMAN — Keberadaan reaktor nuklir di wilayah DIY membuat masyarakat harus tetap waspada. Sebab teknologi kimia tersebut memiliki resiko kebencanaan yang tinggi. Maka itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menggelar pelatihan kedaruratan bencana nuklir.

“Pelatihan ini kami gelar agar masyarakat semakin waspada. Kalau dari pihak Batan (Badan Tenaga Nuklir) kan orang-orangnya sudah mengerti tentang potensi bencana nuklir, sedangkan masyarakat umum belum,” kata Kepala BPBD DIY Krido Suprayitno saat ditemui di Kantor Batan Caturtunggal, Depok, Rabu (31/8).

Pasalnya saat ini pemukiman warga di sekitar Reaktor Nuklir Kartini Batan DIY sudah semakin berkembang. Bahkan penghuni kawasan tersebut didominasi oleh mahasiswa yang pada dasarnya merupakan pendatang baru. Di mana mereka tidak banyak mengetahui soal keberadaan reaktor nuklir di kawasan Caturtunggal.

Puncak pelatihan berupa gladi lapang atau simulasi kebencanaan akan berlangsung pada tanggal 10 September. Menurut Krido agenda simulasi bencana ini akan melibatkan 500 personil yang terdiri dari BPBD DIY, Sleman, Kodim, Polres, dan berbagai tokoh masyarakat.

“Karena dalam menangani bencana yang penting adalah koordinasi lintas sektoral. Makanya kami melibatkan semua pihak pada acara puncak nanti,” tutur mantan Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Sleman itu menjelaskan.

Selain pelatihan kedaruratan, ke depannya BPBD DIY berencana membangun kampung tangguh bencana di wilayah sekitar reaktor nuklir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Pencanangan kampung tangguh bencana ini akan disertai dengan berbagai aktivitas simulasi sebagaimana yang telah berlangsung pada kampung-kampung tangguh bencana lainnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Batan DIY Susilo Widodo menyampaikan, pihaknya telah menerapkan sejumlah standar prosedur dalam mengoperasikan Reaktor Nuklir Kartini. Termasuk dari pembangunan sungkup pelindung reaktor hingga mekanisme pengoperasiannya.

Di sisi lain Reaktor Nuklir Kartini memiliki kapasitas yang sangat kecil, yakni hanya 100 Kilo Watt (KW). Sehingga jangkauan radiasinya pun rendah. “Kalaupun terjadi bencana, paparan fisik radiasi nuklir di sini hanya sekitar 50 meter,” kata Susilo. Kondisi ini berbeda dengan reaktor nuklir di Bandung yang berkapasitas 1.000 KW, dan di Serpong sebesar 30 Megawatt.

Susilo menjelaskan, jika terjadi bencana nuklir di Batan DIY masyarakat paling tidak hanya diimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Imbauan itu pun hanya berlaku bagi warga yang memiliki pemukiman dengan radius 200 meter dari pusat reaktor. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi udara di luar rumah yang dapat berbahaya bagi kesehatan.

Namun demikian, Susilo mengatakan, pelatihan kedaruratan bencana nuklir sendiri tetap penting diselenggarakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana yang dapat terjadi kapan saja. “Ya sebagai sarana sosialisasi juga pada masyarakat,” katanya.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

FEMA opens disaster recovery center in Breaux Bridge

BREAUX BRIDGE, La. (KLFY) – FEMA disaster recovery centers are popping up in Acadiana, giving flood victims a sense of relief.

It’s been 12 days since historic flood waters swept across Acadiana leaving thousands displaced from their homes.

St. Martin Parish opened a FEMA center in Breaux Bridge. FEMAa media relations specialists Sharon Karr encourages anyone to apply.

“They should apply whether they have insurance or not because sometimes people are under insured, so we can help them if the circumstances permit,” said Karr.

Computers are provided, but Karr suggests registering before coming to the center if at all possible. Karr also urges residents to take pictures of damage and save receipts when buying relief supplies.

“The more documentation a person has to prove what they have lost the better it is,” said Karr.

Flood victims will need a social security number, address of damaged residence, description of damage, insurance coverage information, phone number, mailing address, and routing number to a bank account.

Karr said FEMA’s goal is to get residents back on their feet as soon as possible.

A FEMA recovery center also opened on Darnall Road in New Iberia.

Both FEMA centers in Breaux Bridge and New Iberia are open seven days a week from 8 a.m. – 6 p.m.

For more information on FEMA assistance and registration log on to www.disasterassistance.gov .

Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Gelar Pagelaran Budaya di Amurang

AMURANG – Suasana pesisir pantai boulevard Amurang berbeda dari biasanya. Tampak panggung utama berdiri megah dengan tenda utama dibagian tengah.

Disiang hari, suasana semakin dimeriahkan dengan aksi figura yang merupakan budaya unik warga Minahasa ketika menggelar kegiatan-kegiatan yang besar. Rupa-rupanya kegiatan tersebut merupakan bagian dari acara Pagelaran Budaya Pasca Bencana yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI bekerja sama denga Pemerintan Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Minsel.

Tak hanya lomba figura, kegiatan yang dimulai 23 hingga 24 ini juga dirangkaikan dengan lomba goyang dodol, bintang vokalia, serta pagelaran budaya yang menampilkan sanggar-sanggar yang berada di Minsel. Wakil Bupati, Franky Wongkar membuka secara resmi yang ditandai dengan pemukulan tatengkoreng serta tambur.

Acara semakin meriah ketika malam hari, pesta rakyat ini dipenuhi dengan pertunjukkan budaya diantaranya penampilan tarian ciri khas daerah Kabasaran, musik bambu, tari-tarian, kolintang, serta aksi yang dibawakan ‘tuama dan wewene’ atau pemuda-pemudi Minsel.

Aksi mereka cukup menghibur ratusan penonton yang hadir. Ditambah dengan efek lampu membuat pertunjukan semakin mempesona.

Menurut Makbul, Kepala Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya, Deputi Rehabilitasi dan Rekrontruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI lewat sambutan yang dibawakannya, bencana dapat memberi dampak kepada warga yang menjadi korban tak hanya dari segi ekonomi-sosial namun juga psikis dan mental.

“Pemulihan psikis dan mental dapat melalui pertunjukkan budaya. Diharapkan dengan adanya pagelaran budaya ini dapat memulihkan kondisi dan situasi yang ada pasca bencana. Terima kasih kepada warga Minsel yang berpartisipasi dalam acara ini,” ujarnya.

Turut hadir, Herry Runtuwene, Sekretaris BPBD Minsel, Danny Rindengan, Sekretaris Daerah, Kapolres Minsel, Arya Perdana, pejabat sipil TNI/Polri tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat.

sumber: TRIBUNMANADO.CO.ID

Climate change increases risk of earthquakes – and India, Bangladesh are among the most vulnerable

An earthquake is building up under the Gangetic delta, which could possibly be linked with the rapid rise in global temperatures leading to climate change, according to Kolkata-based geographer Sujib Kar.

“The relationship between temperature rise and rise in a number of earthquakes is evident from two sets of data documented over a period of time,” Kar told thethirdpole.net. “If you look at the number of earthquakes of 5 or more in Richter scale from 2001 to 2015 in earthquake-prone areas, you will be able to comprehend the dynamics. This has been the period when the rise of global temperature was phenomenal.”

Global warming has been “increasing seismicity and probability of earthquake,” Kar – who teaches in Vidyasagar College, Kolkata – wrote in the paper Impact of global warming on the probable earthquake in the Bengal basin area with respect to the global scenario, which was published in the International Journal of Engineering Science Invention.

The latest identified threat is a subduction zone, where one section of earth’s crust, or a tectonic plate, is slowly thrusting under another. Instead of being under the ocean bed, this zone appears to be entirely under the land, which greatly multiplies the threat.

“Some of us have long suspected this hazard, but we didn’t have the data and a model,” lead author Michael Steckler, a geophysicist at Columbia University’s Lamont-Doherty Earth Observatory, said in a statement. “Now we have the data and a model, and we can estimate the size.”

Kar said the total number of earthquakes of five or more on the Richter scale across the globe in 2001 was 157. This has increased nearly 10 times in a decade and half to 1,556 in 2015, with almost all the continents showing a rising trend.

The period has also been the warmest, according to global data, with each year almost routinely breaking the maximum average temperature record being set in the preceding year. All the years between 2001 and 2015 fall within the top 16 warmest years, with 2015 being the warmest ever as per documented record, according to National Centres for Environmental Information of the US government.

The link between climate change and quakes

Kar’s research said that the continuous warming is increasing the volume of sea water, which in turn is triggering imbalance among the subsurface tectonic plates; hence the rising number of earthquakes. He also said that the changing climate, which is lengthening the duration of winter – especially in parts of the northern hemisphere – is adding to the trend. Winters have become milder overall, but longer.

“Longer winter means the release of much more heat from the land compared to release from water,” Kar said. “This is also triggering tectonic imbalance.”

Other researchers are echoing Kar. “Across the world, as sea levels climb remorselessly, the load-related bending of the crust around the margins of the ocean basins might – in time – act to sufficiently ‘unclamp’ coastal faults,” Bill McGuire, a professor of geophysical and climate hazards at University College London, said in his book Waking the Giant: How a Changing Climate Triggers Earthquakes, Tsunamis and Volcanoes.

After a series of earthquakes in Nepal last year, Vivek Kumar Srivastava, a professor in Kanpur University, observed in an article published in web journal countercurrents.org

In his paper, Kar said that the trend of earthquake occurrence is influenced by three factors – movement of the sun, increasing temperature of the atmosphere through global warming and the temperature deviation at the plate margin, mainly at the spreading sites and subduction zones. A subduction zone marks the boundaries of possible collision between two of the planet’s tectonic plates that triggers earthquakes.

“In the last 200 years, a majority of the earthquakes of the northern hemisphere have occurred between the months of November and March and a majority of earthquakes of the southern hemisphere occurred between May and July,” Kar told thethirdpole.net. “Such typical nature of the quakes indicates that due to excessive variation of temperature between the crust and the mantle, some parts the plates become much more active and cause powerful divergence or subduction, which is the main cause of such sudden quakes.”

Data shows that the temperature fluctuations were often very high in many of the days when major earthquakes happened, Kar’s research shows. “Such huge fluctuations may cater to significant unequal expansion and contraction of parent rocks,” he said. “Under such a situation, internal radioactive waves become extremely prominent and eventually may cause powerful earthquake.”

The trend has been quite prominent in case of some of the recent earthquakes in India, where in average the difference between highest and lowest temperatures on those days was around 15 degrees Celsius, the geologist pointed out.

Threat to India, Bangladesh

“The northern and north-eastern parts of India and northern part of the Arabian plate have developed a specific subduction zone that is extended through the continent,” Kar’s study claims. “As a result, any type of subduction occurs in this zone will cause tremendous earthquake in the major parts of Himalayan terrain, which may be able to change the Himalayan ecosystem and will cause a great devastation in the northern part of India, Mongolia and southern part of China, southern part of Europe and in the coastal tracts of Mediterranean Sea.”

He further wrote: “The various hinges prevailing under the Bengal fan and the parallel faults present over various parts of Bengal delta indicate that these zones are not a stable area in the tectonic history of the earth. The Kolkata hinge is also connected with the Dauki fault in the north-eastern part of India and that fault line is well connected with the Indo-Burma subduction zone. It is the probable area where the future earthquake will originate and will cause a great devastation over deltaic Bengal.”

The new study led by Steckler and published in Nature Geoscience journal has warned that Bangladesh, eastern and north-eastern parts of India and Myanmar may be sitting over a possible major earthquake – around 9 in Richter scale – as the north-eastern corner of the Indian subcontinent is actively colliding with the Asian plate.

In April, the Hindu Kush regions of Pakistan and Afghanistan experienced a number of tremors and experts pointed out that the area recorded more than 100 seismic shocks.

“The Himalayas are a great example to emphasise the relationship between climate change and earthquake,” said Kar. “The Himalayas, where a number of earthquakes were recorded, has been experiencing significant climate change since last few decades. Such changes have caused increase in temperature and have triggered shifting of glacier, snow line and tree line. The average temperature of foothill zone of Himalayan is 30 degrees Celsius, middle Himalayan is 25.6°C and upper Himalayas 20°C. In recent times the averages have been fluctuating rapidly which might have increased radioactive emulsion in the typical fault zones of the terrain and triggered spurt in earthquake frequency in recent years.”

This article first appeared on the Third Pole.

We welcome your comments at [email protected]” target=”_blank”>[email protected].

DKI bangun 50 kampung siaga bencana

DKI bangun 50 kampung siaga bencana

Jakarta (ANTARA News) – Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta membangun sebanyak 50 Kampung Siaga Bencana di titik rawan bencana di provinsi itu untuk membantu penyaluran bantuan kepada korban.

“Saat ini sudah siap 50 KSB yang ada di beberapa kelurahan yang menjadi titik rawan bencana banjir. KSB ini nanti menjadi tempat penampungan logistik juga mengolah dan mendistribusikannya,” kata Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta Tarmijo Damanik di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Kampung Siaga Bencana berguna untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada korban yang terkena dampak bencana.

Dia menuturkan masyarakat akan mengelola kampung siaga bencana itu secara swadaya.

Pihaknya menyalurkan bahan logistik ke KSB. Kemudian, masyarakat berperan untuk mengolah dan mendistribusikan bantuan itu sesuai dengan kebutuhan di wilayah mereka.

“Kami berikan bahan. Masyarakat berperan aktif di sana. Karena tanpa peran masyarakat, penanganan bencana seperti ini tidak akan berjalan efektif. Masyarakat yang aktif biasanya masyarakat yang tergabung dalam pilar-pilar sosial. Ada karang taruna, pekerja sosial masyarakat, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Mereka yang membantu kita,” ujar Damanik.

Sementara itu, Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Sahrul mengatakan KSB bisa membuat makanan cepat saji berupa 1000 bungkus nasi dalam jangka waktu empat jam untuk segera disalurkan kepada korban.

“KSB ini menurut kami cukup efektif. Karena dengan adanya KSB, apabila masyarakat terkena bencana pada siang hari, paling lama malam harinya mereka sudah dapat makan nasi bungkus. Tergantung situasi, bisa lebih cepat,” ujarnya.

Dia mengatakan jumlah KSB mengalami peningkatan. Sejak dibangun pada 2014 hingga 2015, sebanyak 30 KSB telah beroperasi. Sementara, pada 2016, terjadi penambahan KSB sebanyak 20 KSB sehingga totalnya menjadi 50 KSB.

Dia menuturkan pihaknya menargetkan sebanyak 76 KSB hingga 2017 yang berada di titik-titik rawan bencana.

“Jika bencana banjir sudah menurun, KSB bisa menanggulangi bencana lainnya. Seperti bencana kebakaran dan bencana sosial seperti tawuran atau kekisruhan lainnya. KSB tetap bisa difungsikan. Karena fungsi KSB sendiri menyediakan kebutuhan dasar secepat mungkin bagi korban yang terkena dampak bencana,” ujarnya.

Editor: Tasrief Tarmizi

President Obama Signs Louisiana Disaster Declaration

The President today declared a major disaster exists in the State of Louisiana and ordered Federal aid to supplement state and local recovery efforts in the area affected by severe storms and flooding beginning on August 11, 2016, and continuing.

The President’s action makes federal funding available to affected individuals in the parishes of East Baton Rouge, Livingston, St. Helena, and Tangipahoa.

Assistance can include grants for temporary housing and home repairs, low-cost loans to cover uninsured property losses, and other programs to help individuals and business owners recover from the effects of the disaster.

Federal funding also is available to the state and eligible local governments and certain private nonprofit organizations on a cost-sharing basis for emergency work as a result of the flooding in the parishes of East Baton Rouge, Livingston, St. Helena, and Tangipahoa.

Federal funding is also available on a cost-sharing basis for hazard mitigation measures statewide.

W. Craig Fugate, Administrator, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Department of Homeland Security, named Gerard M. Stolar as the Federal Coordinating Officer for federal recovery operations in the affected area. 

FEMA said that damage surveys are continuing in other areas, and more parishes and additional forms of assistance may be designated after the assessments are fully completed.

FEMA said that residents and business owners who sustained losses in the designated parishes can begin applying for assistance tomorrow by registering online at http://www.DisasterAssistance.gov or by calling 1-800-621-FEMA (3362) or 1-800-462-7585 (TTY) for the hearing and speech impaired.  The toll-free telephone numbers will operate from 7 a.m. to 10 p.m. (local time) seven days a week until further notice.  

FOR FURTHER INFORMATION MEDIA SHOULD CONTACT: FEMA NEWS DESK AT (202) 646-3272 OR [email protected].

BPBD Aceh Besar Adakan Simulasi Tsunami

JANTHO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar bekerja sama dengan International Organization Migration (IOM), Minggu (14/8) pagi mengadakan simulasi gempa bumi dan tsunami di Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Kegiatan itu diikuti warga dari tiga desa tangguh bencana di Aceh Besar yaitu Layeun dan Pulot (Kecamatan Leupung) serta Desa Krueng Kala (Kecamatan Lhoong).

Amatan Serambi, kemarin, simulasi itu diawali dengan apel di Kompleks Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Leupung. Kepala BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil SSos MSi bertindak sebagai upacara yang diikuti perwakilan relawan desa tangguh bencana, TNI/Polri, anggota Tagana, Basarnas, RAPI, dan beberapa elemen peduli bencana lainnya.

Ridwan Jamil antara lain menyampaikan tentang pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam. Sebab, menurutnya, bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami selalu datang secara tiba-tiba. Jika masyarakat sudah siaga, Ridwan berharap dapat meminimalisir korban jiwa dan harta benda akibat bencana.

“Hal yang tak kalah penting adalah semua stakeholder yang terkait kebencanaan bisa melaksanakan tugas masing-masing secara maksimal. Sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat mengurangi korban jiwa dan harta benda,” ungkap Ridwan Jamil.

Dalam simulasi itu, tambah Ridwan, semua stakeholder yang terlibat harus bisa mengajarkan kepada masyarakat apa yang harus mereka kerjakan saat bencana datang. Sehingga warga bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan diri secara mandiri sambil menunggu bantuan dari pihak terkait. “Dalam acara ini kita juga ingin melihat kerja sama semua stakeholder kebencanaan dalam memberi bantuan jika bencana datang,” pungkas Ridwan Jamil.

Seusai apel, acara dilanjutkan dengan simulasi bencana di kawasan Desa Layeun dan Pulot. Dalam simulasi itu, warga diajarkan cara menyelamatkan diri jika terjadi tsunami mulai dari desanya hingga ke tempat penampungan sementara yang aman.(jal)