Author: [email protected]

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merilis data titik rawan bencana di sejumlah ruas jalan nasional Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan sebagai langkah antisipasi bagi pemudis selama periode mudik Lebaran 2023.

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa saat ini kondisi jalan nasional di Pulau Jawa 02 persen dari 4.858 km dalam kondisi mantap.

Selain itu, Bina Marga juga tengah memfokuskan pada penanganan dan perbaikan pada beberapa ruas jalan seperti akses Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, Jalur Pantura, dan penggantian jembatan Callendar Hamilton.

Adapun jalur rawan bencana pertama di jalan nasional Pulau Jawa ada di akses menuju Pelabuhan Merak. Terdapat pelebaran dan penataan bahu jalan Cikuasa Bawah dan Atas.

Pelebaran dan penataan jalur Cikuasa Bawah sepanjang 500 meter saat ini sudah 40 persen pengerjaannya, sementara jalur Cikuasa Atas sepanjang 980 meter saat ini pengerjaannya sudah 65 persen.

“Target penanganan setelah Lebaran 2023 meliputi pelebaran Jembatan Langon A dan penambahan lajur dari oprit Fly Over Merak sampai pintu pelabuhan,” kata Endra, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Senin, 10 April 2023.

Kemudian jalur rawan bencana kedua adalah akses ke Pelabuhan Ciwanda, yang merupakan dermaga ferry tambahan untuk melayani penyebrangan Jawa-Sumatra. Saat ini Pemkot Cilegon tengah melakukan perbaikan dan pengaspalan jalan dan jembatan pada Jalan Aat Rusli.

Endra mengatakan perbaikan jalan ini  tengah dilebarkan dan perkerasan bahu jalan selebar 2 km ke kiri dan 2 km ke kanan, mulai dari Cilegon ke Pasauran sepanjang 5,8 km. Ditargetkan pengerjaan ini bisa selesai H-10 sebelum Lebaran 2023.

“Kami targetkan selesai 4 km di sisi kiri dan 800 m di sisi kanan. Jalan menuju Ciwandan juga dapat melalui Jalan Nasional Raya Anyer dengan kemantapan jalan sekitar 90 persen,” katanya.

HAWAI – BNPB menghadiri konferensi tahunan Pacific Risk Management Ohana (PRIMO) yang dihelat di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat pada 3 – 6 April 2023. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. dan beberapa jajaran pejabat lain mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan antar pemangku kebijakan bidang kebencanaan di wilayah Pasifik. 

Pada kesempatan ini Lilik Kurniawan menjadi pembicara kunci di hadapan para peserta. Lilik menjelaskan bagaimana cara Indonesia dalam melakukan penanganan bencana, antara lain dengan memperkuat ketangguhan komunitas ataupun masyarakat dalam proses penanggulangan bencana. 

“Indonesia adalah negara rawan bencana, berbentuk kepulauan lebih dari 17.500 pulau, similar dengan negara-negara pulau di Pasifik dan memiliki risiko tinggi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Kerja sama dan pertukaran pengetahuan berbasis local wisdom sangat penting dilakukan. Ijinkan saya menyampaikan lesson learned dari Indonesia,” ucap Lilik di Hawai, Amerika Serikat, pada Rabu (5/4). 

“Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 kilometer atau nomor dua di dunia setelah Kanada sehingga upaya mitigasi yang dilakukan dengan green infrastructure, mixing green dan gray infrastructure pada kota-kota di pesisir,” tambahnya. 

Dirinya menungkapkan, BNPB memiliki program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Indonesia. 

“Bencana adalah persoalan lokalitas, sehingga ketangguhan masyarakat sangat penting. Program Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat, didukung pemerintah daerah, akademisi dan lembaga usaha. Destana memiliki 20 indikator dan prioritas pada ekonomi, lingkungan dan inklusi,” ungkap Lilik. 

Lilik menambahkan, Program Destana disesuaikan dengan risiko dan potensi bencana di wilayah tersebut. 

“Destana di Kawasan pesisir memiliki upaya kesiapsiagaan terhadap tsunami  dan adaptasi perubahan iklim,” lanjutnya. 

Selain memperkuat dari sisi masyarakat, juga perlu adanya penguatan dari sisi bangunan. Struktur bangunan yang tepat, akan memperkecil dampak susulan dari bencana yang terjadi. 

“Penguatan ketangguhan masyarakat tidak berhenti pada level desa, tetapi juga pada obyek ketangguhan seperti rumah, sekolah, kantor, tempat ibadah, sarana Kesehatan, pasar, dan prasarana umum. Konsep yang dilakukan dengan identifikasi lokal risk, peran lokal authority dan menyiapkan lokal action melalui penguatan infrastruktur, manajemen risiko bencana dan edukasi,” pungkas Lilik. 

Konferensi ini dihadiri oleh presiden negara-negara federasi Mikronesia,  badan penanggulangan bencana wilayah pasifik, pemerhati lingkungan dan para pimpinan lembaga masyarakat di bidang kebencanaan. 

Abdul Muhari, Ph.D. 

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkenalkan cara Indonesia dalam membangun ketangguhan bencana pada konferensi tahunan Pacific Risk Management Ohana (PRIMO)  di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat pada 3 – 6 April 2023.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan dan beberapa jajaran mewakili Indonesia dalam pertemuan antar-pemangku kebijakan bidang kebencanaan di wilayah Pasifik tersebut.

Lilik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan sejumlah cara memperkuat ketangguhan komunitas ataupun masyarakat dalam proses penanggulangan bencana, salah satunya melalui Desa Tangguh Bencana (Destana).

“Bencana adalah persoalan lokalitas, sehingga ketangguhan masyarakat sangat penting. Program Desa Tangguh Bencana melibatkan peran aktif masyarakat, didukung pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga usaha,” katanya. 

Lilik mengungkap Destana memiliki 20 indikator dan prioritas pada ekonomi, lingkungan, dan inklusi. Program Destana disesuaikan dengan risiko dan potensi bencana di wilayah tersebut.

“Destana di kawasan pesisir memiliki upaya kesiapsiagaan terhadap tsunami dan adaptasi perubahan iklim,” ujarnya.

Selain memperkuat dari sisi masyarakat, kata dia, juga perlu adanya penguatan dari sisi bangunan. Struktur bangunan yang tepat akan memperkecil dampak susulan dari bencana yang terjadi.

Penguatan ketangguhan masyarakat tidak berhenti pada level desa, tetapi juga pada obyek ketangguhan seperti rumah, sekolah, kantor, tempat ibadah, sarana kesehatan, pasar, dan prasarana umum.

“Konsep yang dilakukan dengan identifikasi risiko lokal, peran lokal authority, dan menyiapkan aksi lokal melalui penguatan infrastruktur, manajemen risiko bencana dan edukasi,” ujar Lilik.

Dia menjelaskan Indonesia adalah negara rawan bencana, berbentuk kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau.  Sama halnya dengan negara-negara pulau di Pasifik, RI memiliki risiko tinggi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, sehingga kerja sama dan pertukaran pengetahuan berbasis kearifan lokal menjadi penting.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 kilometer atau nomor dua di dunia setelah Kanada, sehingga upaya mitigasi yang dilakukan dengan green infrastructure, mixing green dan gray infrastructure pada kota-kota di pesisir.

Konferensi ini dihadiri oleh presiden negara-negara federasi Mikronesia, badan penanggulangan bencana wilayah Pasifik, pemerhati lingkungan, dan para pimpinan lembaga masyarakat di bidang kebencanaan.

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA — Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, mengantisipasi potensi terjadinya bencana saat arus mudik Lebaran 2023. Karena itu, pos siaga bencana akan disiapkan di sejumlah titik.

Mengantisipasi bencana saat arus mudik, Kepala Polres (Kapolres) Tasikmalaya AKBP Suhardi Hery Haryanto mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya dan Basarnas untuk menyiagakan personel dan alat berat.

“Ada lima titik pos bencana yang disiapkan di wilayah kami. Salah satunya ada di Salawu (Jalan Garut-Tasikmalaya),” kata Kapolres.

Penyediaan pos siaga bencana itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelancaran arus mudik Lebaran. 

Kapolres mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk persiapan pengamanan momen mudik. Menurut dia, nanti disiapkan juga sekitar 20 pos pengamanan, serta tiga pos pelayanan dan dua pos terpadu.

Salah satu fokusnya Jalan Garut-Tasikmalaya, ruas jalan provinsi yang biasanya ramai pemudik. “Kami titik beratkan di jalur utama Jalan Garut-Tasikmalaya dan jalur pantai selatan dari Cipatujah sampai Pangandaran,” kata Kapolres.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik, sebelumnya Kapolres juga mengabarkan soal perbaikan jalan. Menurut dia, pemerintah daerah berupaya membenahi jalan di sejumlah titik untuk mendukung arus mudik.

Kapolres menilai, kondisi ruas Jalan Garut-Tasikmalaya juga terbilang baik. “Mudah-mudahan masyarakat tetap memakai jalur utama, sehingga tak banyak yang melewati jalur alternatif (jalur pantai selatan),” kata Kapolres, Kamis (6/4/2023).

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sedikitnya terjadi 32 bencana dalam sepekan terakhir atau per periode 27 Maret hingga 2 April 2023.

Dari kejadian bencana itu menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 47 luka-luka, 75.021 jiwa mengungsi dan terdampak, 21.237 rumah terendam dan 106 rumah rusak.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan kejadian bencana dalam sepekan terakhir berkurang dari pekan sebelumnya. Sementara itu, kejadian bencana terbanyak yakni hidrometeorologi basah.

“Kita bisa lihat dari gambaran dari kejadian bencana sepekan, ada 32 kejadian bencana berkurang memang dari Minggu lalu. Minggu lalu kita ada 47 kejadian bencana tetapi tetap dominan di hidrometeorologi basah, ada banjir, puting beliung, dan tanah longsor, kebakaran hutan ada dua kejadian,” ungkap Aam sapaan akrab Abdul Muhari dikutip dalam keterangannya saat Konferensi Pers secara virtual, Selasa (4/4/2023).

Aam mengatakan berkurangnya kejadian bencana sepekan terakhir merupakan pertanda transisi musim hujan ke kering. “Artinya memang kita mulai masuk masa musim transisi dari hujan ke kering.”

Selain itu, Aam mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). “Kita sudah sudah cukup intens rapat untuk menyiapkan mitigasi Karhutla, tetapi tentu saja kita tidak boleh meninggalkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi hidrometeorologi basah.”

Aam menjelaskan bahwa distribusi kejadian bencana paling banyak masih di banjir dan puting beliung.

“Distribusinya sebenarnya cukup cukup merata yang dengan kebakaran hutan itu di daerah (Indonesia) lebih ke utara, memang karena faktor regional yang menyebabkan adanya awan hujan masuk ke Indonesia itu adalah Siklon Tropis di sebelah (selatan) sehingga dominan yang terdampak adalah Indonesia tengah, barat, bagian dari tengah ke selatan. Sedangkan yang bagian utara sudah mulai kering dan Aceh sudah mencatatkan kebakaran hutan,” ujarnya.

“Dari pulau ke pulau saat ini sudah baik itu kebakaran hutan maupun bencana lainnya banjir dan cuaca ekstrem sudah tertangani semua relatif sudah kondusif begitu juga yang di Jawa,” ungkap Aam.

Kementerian Sosial (Kemensos) kini memiliki pusat kendali atau social affair command center. Berlokasi di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur, command center ini diklaim bisa merespon secara cepat kejadian bencana hingga penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, social affair command Kemensos ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk memonitor masalah-masalah kesejahteraan sosial di masyarakat secara real time. Cara kerjanya, dengan menggabungkan laporan yang diterima Kemensos dari empat layanan pengaduan Kemensos. Mulai dari Jaga Bansos, SP4N-LAPOR, direktorat jenderal Kemensos, dan whistleblower. Sehingga, seluruh informasi dan pengaduan yang masuk bisa ditangani oleh seluruh SDM Kemensos tanpa ada penyekatan tugas satuan kerja.

”Jadi command center ini terus terang kita buat agar cepat dan terukur. Jadi dalam bidang apa saja terutama bencana, namun kemudian kami kembangkan jadi bansos,” ujarnya usai peresmian social affair command center, kemarin (4/4).

Diakuinya, ketika terbagi menjadi empat layanan laporan, ada kesulitan yang ditemui terkait manajemen kontrolnya. Beda dengan saat ini yang sudah disatukan melalui command center. ”Jadi bisa lari ke mana itu bisa dipantau dan akan ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Selain itu, pusat kendali ini juga terhubung dengan BMKG. Ketika ada laporan bencana, maka command center akan langsung melanjutkan informasi tersebut ke pendamping-pendamping yang ada di daerah tersebut. Dengan begitu, respon untuk pengerahan bantuan bisa lebih cepat.

Dia mencontohkan, kejadian gempa di Papua. Saat itu, Risma mendapat kabar tersebut tepat pukul 00.00 WIB. Dirinya langsung menginstruksikan untuk dilakukan pemasangan tenda di rumah sakit. Benar saja, pukul 03.00 WIT, ada yang melahirkan. Ada dua bayi yang dilahirkan di dalam tenda. ”Jadi itu tepat, karena kemudian kita bisa mengarahkan. Itu kan ada kelompok pendamping Tagana dan TKSK, kalau 1 gak bangun, ya satunya bangun. Makanya bisa cepat,” jelasnya.

Disinggung soal anggaran pembangunan, Risma mengaku tak ada anggaran khusus. Server pun, menurut dia, menggunakan server data penerima bansos yang juga telah diperbaiki keamanannya. Bahkan, saat ini keamanan IT dan manajemennya sudah mendapat ISO. ”Terus terang ga ada anggaran khusus, ya peralatannya kita kumpulin, software kita bikin dan siapkan sendiri. Kemudian teman-teman (petugas, red) ditraining oleh BMKG,” ungkap Mantan Walikota Surabaya tersebut.

sumber: Batampos