Pakar Geologi ITS Jelaskan Tanda Awal Bencana Tanah Longsor

Amien Widodo pakar geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menjelaskan tanda-tanda awal bencana alam tanah longsor.

Menurut Amien, saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Selasa (4/4/2023) tanda-tanda awal ini harus dikenali oleh masyarakat untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

“Tanda yang jelas ada retakan dan pada waktu musim hujan tambah besar, sering orang menyebut tanah gerak atau tanah ambles. Dan tanda lain kayak pintu rumah nggak bisa dibuka padahal dulunya bisa dibuka, tiang listrik miring, pohon miring,” ujarnya.

Tanda-tanda alam ini harus diperhatikan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan, karena longsor sebagian besar terjadi di kawasan gunung berapi yang sedang tertidur.

“Longsor sebagian besar terajdi di wilayah pegunungan, dalam hal ini daerah gunung berapi atau gunung berapi yang sedang tidur seperti Wilis, Lawu, gunung daerah Bondowoso, Argowayang, Anjasmoro,” jelas Amien.

Pihaknya juga meminta agar masyarakat yang mengetahui tanda-tanda tersebut sekecil apapun supaya bisa lapor ke pemerintah setempat agar dapat dilakukan survei mendetail.

Dalam kesempatan tersebut Amien juga menyoroti ‘SOP tidak tertulis’ di wilayah rawan longsor yaitu apabila muncul retakan maka masyarakat akan mengungsi di malam hari kemudian paginya kembali lagi ke rumahnya.

“SOP itu sudah harus ditinggalkan kalau sudah retak. Karena longsor ternyata bisa terjadi di siang hari, itu yang terjadi di Banaran pagi hari sehingga korbannya menjadi banyak,” katanya.

Sementara terkait langkah mitigasi, Amien menyebut, dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah membuat peta dan memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan longsor di Tanah Air. Peta ini bisa digunakan pemerintah setempat untuk melakukan pemetaan secara detail dan kajian mendalam terkait kerawanan bencana di daeragnya.

Selain itu langkah mitigasi juga telah dilakukan dengan membuat alat Early Warning System (EWS) longsor, yang didatangkan dari luar negeri serta bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Dalam penelitiannya, ITS saat ini sedang mengembangkan untuk membuat alat EWS longsor yang bisa dibuat juga oleh masyarakat.

“Nanti ada dua rencananya (alat EWS longsor), pertama secara mekanik model tarikan. Kedua membuat alat yang sifatnya agak lebih canggih, semacam alat tiltmeter, kalau dia bergerak dia kan mengirim data ke alat tadi,” pungkasnya.(dfn/ipg)

Cuaca Ekstrem Jadi Ancaman Bencana Alam di Sukoharjo

Krjogja.com – SUKOHARJO – Cuaca ekstrem masih menjadi ancaman masyarakat karena rawan bencana alam. Sebab hujan deras dan angin kencang sering terjadi hampir setiap hari saat puasa Ramadan seperti sekarang. Padahal awalnya diprediksi Maret ini sudah masuk peralihan kemarau dimana kondisi menjadi kering.

“Disaat masyarakat sedang ibadah puasa Ramadan tetap kami minta waspada cuaca ekstrem dimana masih sering turun hujan deras dan angin kencang. Khususnya di wilayah rawan disepanjang aliran Sungai Bengawan Solo,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo, Rabu (29/03/2023).

Hujan deras dalam beberapa hari terakhir dipantau BPBD Sukoharjo di Sungai Bengawan Solo berupa peningkatan debit air. Hal tersebut terpantau di titik pemantauan di bawah jembatan Bacem Telukan Grogol.

Peningkatan debit air ini menjadi tanda bagi BPBD Sukoharjo kepada masyarakat untuk waspada banjir. Beberapa wilayah rawan banjir seperti di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban tetap diminta selalu meningkatkan kewaspadaan.

Selain hujan, angin kencang juga sering terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Beberapa ranting pohon bahkan tumbang karena tertiup kencangnya angin. Sebagai antisipasi pohon tumbang dan menimbulkan korban maka Pemkab Sukoharjo telah melakukan pemangkasan ranting pohon.

Cuaca Ekstrem Jadi Ancaman Bencana Alam di Sukoharjo

Antisipasi juga dilakukan dengan memantau papan reklame berukuran besar rawan roboh akibat angin kencang. Petugas mengecek ulang struktur bangunan papan reklame. Apabila ada kerusakan maka pemilik atau pengelola papan reklame diminta segera melakukan perbaikan.

“Banjir tetap masih kami waspadai. Karena cuaca sulit ditebak bisa berubah kapan saja. Tapi kami juga prioritaskan antisipasi dampak kekeringan selama kemarau. Sebab warga terdampak bisa kekurangan air bersih karena sumur kering,” lanjutnya.

BPBD Sukoharjo sudah meminta kepada para camat, kepala desa dan lurah untuk membantu pemantauan dan melaporkan kondisi wilayahnya masing-masing. Hal ini untuk mempermudah penanganan baik banjir akibat musim hujan maupun kekeringan kekurangan air bersih saat kemarau.

Laporan secara berkala akan dijadikan acuan bagi BPBD Sukoharjo bertindak. Pada awal masa peralihan musim diperkirakan belum ada warga kekurangan air bersih. Namun demikian pergerakan debit air sumur warga di wilayah rawan kekeringan terus dipantau melibatkan camat, lurah dan kepala desa serta tokoh masyarakat.

BPBD Sukoharjo mencatat beberapa desa rawan kekeringan saat musim kemarau berada di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo meliputi Kecamatan Tawangsari, Weru dan Bulu. Di wilayah tersebut Pemkab Sukoharjo sebenarnya telah menyediakan sumur dalam untuk membantu penyediaan air bersih warga dan petani, namun demikian debit air saat musim kemarau sering mengalami penurunan dan berdampak kelurahan untuk memenuhi kebutuhan warga. (Mam)

Krjogja.com – SUKOHARJO – Cuaca ekstrem masih menjadi ancaman masyarakat karena rawan bencana alam. Sebab hujan deras dan angin kencang sering terjadi hampir setiap hari saat puasa Ramadan seperti sekarang. Padahal awalnya diprediksi Maret ini sudah masuk peralihan kemarau dimana kondisi menjadi kering.

“Disaat masyarakat sedang ibadah puasa Ramadan tetap kami minta waspada cuaca ekstrem dimana masih sering turun hujan deras dan angin kencang. Khususnya di wilayah rawan disepanjang aliran Sungai Bengawan Solo,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo, Rabu (29/03/2023).

Hujan deras dalam beberapa hari terakhir dipantau BPBD Sukoharjo di Sungai Bengawan Solo berupa peningkatan debit air. Hal tersebut terpantau di titik pemantauan di bawah jembatan Bacem Telukan Grogol.

Peningkatan debit air ini menjadi tanda bagi BPBD Sukoharjo kepada masyarakat untuk waspada banjir. Beberapa wilayah rawan banjir seperti di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban tetap diminta selalu meningkatkan kewaspadaan.

Selain hujan, angin kencang juga sering terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Beberapa ranting pohon bahkan tumbang karena tertiup kencangnya angin. Sebagai antisipasi pohon tumbang dan menimbulkan korban maka Pemkab Sukoharjo telah melakukan pemangkasan ranting pohon.

Kalurahan di Gunungkidul Diminta Perkuat Mitigasi Bencana

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Cuaca ekstrem beberapa waktu terakhir membuat program mitigasi bencana menjadi keharusan. Kalurahan di Gunungkidul harus memiliki program mitigasi tersendiri.

Usulan mitigasi bencana di tingkat kalurahan disampaikan Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih. Menurut dia, sejak 2022 hingga sekarang sudah ada 568 bencana alam.

Adapun rinciannya, sebanyak 268 tanah longsor, 264 banjir, 84 kekeringan, dan satu kebakaran hutan. “Paling banyak bencana hidrimeteorologi. Jadi, ke depan ini harus terus diwaspadai,” kata Endah kepada wartawan dalam Raker Pemkab Gunungkidul dengan Lurah Se-Gunungkidul di Taman Budaya Gunungkidul, Rabu (29/03/2023).

Dia menjelaskan penanggulangan bencana di tingkat kalurahan sangat penting. Mitigasi dibutuhkan untuk menekan dampak saat  terjadi bencana. Mitigasi dapat dilakukan dengan membentuk kalurahan tangguh bencana yang diperkuat sukarelawan pengurangan risiko bencana.

“Yang paling penting adalah partisipasi aktif dari masyarakat,” katanya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Gunungkidul, Agus Wibawa Arifianto mengatakan mitigasi bencana terus dilakukan sebagai upaya mengurangi dampak pada saat terjadi bencana alam.

Jawatannya belum bisa membentuk kalurahan tangguh bencana di seluruh wilayah. “Total ada 144 kalurahan, tapi hingga sekarang baru terbentuk 82 kalurahan tangguh bencana,” kata Agus.

Menurut dia, di tahun ini ada rencana membentuk lima kalurahan tangguh bencana di Kalurahan Hargosari, Tanjungsari; Botodayakan dan Semugih, Rongkop; serta Giripanggung, Tepus, dan Semanu di Kapanewon Semanu.

“Masih proses dan target kami sudah terbentuk paling lambat Agustus mendatang,” ungkapnya.

Menurut dia, kategori kalurahan tangguh bencana disesuaikan dengan karakteristik dan potensi kebencanaan di masing-masing wilayah. Sebagai contoh, di kawasan Gedangsari, jaringan yang dikembangkan untuk antisipasi tanah longsor.

“Sebelum dibentuk ada sejumlah pelatihan baik berupa gladi bersih maupun gladi lapangan berkaitan dengan upaya penaganan saat terjadi bencana alam,” katanya.

IPB rekomendasikan empat hasil riset aksi usai bencana Cianjur

Kabupaten Cianjur (ANTARA) – Institut Pertanian Bogor (IPB) University merekomendasikan empat hasil riset aksi usai bencana gempa 5,6 magnitudo di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada akhir tahun 2022, yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan ribuan rumah terdampak.

Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB Ernan Rustiadi di Kantor Bupati Cianjur, Kamis, mengatakan para peneliti berbagai bidang, yakni psikologis, rumah tahan gempa, pertanian dan perhitungan kerugian pertanian akibat gempa telah melakukan riset sejak akhir tahun lalu.

“Jadi, ada empat penelitian yang kita lakukan dalam riset aksi IPB di titik bencana Kabupaten Cianjur, semoga ini bisa memberi solusi dan bisa berlanjut terus,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran riset aksi IPB di Kantor Bupati Cianjur.

Ernan menyampaikan para peneliti IPB membawa sejumlah relawan yang berkonsentrasi di titik lokasi dalam riset yang dilakukannya pada Desember 2022.

Hasilnya, kini meluncurkan program penguatan psikologis untuk anggota keluarga korban gempa Kabupaten Cianjur bernama PSIKOGA yang dilaksanakan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (Fema), yakni Dr Melly Latifah, Nur Islamiah dan tim guru Labsschool Pendidikan Karakter.

Kelompok peneliti lain juga meneliti strategi pemulihan sektor pertanian dan pariwisata dengan pendalaman kepada para petani di lokasi terdampak gempa yang menghasilkan rekomendasi Metode Post Disaster Need Assessment (MPDNA).

Metode tersebut dikembangkan dengan penyesuaian terhadap karakteristik lokal dan jenis dampak tertentu.

Selanjutnya, para peneliti IPB model bangunan tahan gempa hasil studi rekonstruksi tempat tinggal masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Cianjur yang merekomendasikan rumah Agronomi Holtikultura IPB (Arip).

Terakhir, sejumlah peneliti IPB juga memberikan hasil penelitian mengenai model perhitungan nilau kerugian dan kerusakan sektor pertanian akibat gempa di Kabupaten Cianjur yang diberi nama Pena.

“Demikian yang kami bisa tawarkan untuk Kabupaten Cianjur yang terus dikembangkan,” kata Ernan.

Bupati Cianjur Herman Suherman menyambut rekomendasi dari IPB yang diharapkan dapat memberi solusi bagi kabupaten terluas kedua di Jawa Barat tersebut.

Herman menyebutkan menurut data terakhir, gempa bumi berskala 5,6 magnitudo Senin (21/11/2022) masih terus berlangsung dengan gempa susulan yang lebih kecil dan terakhir kembali menguat hingga magnitudo 4,4.

Dari luas wilayah mencapai 3.614,35 km persegi, kata Herman, terdapat 18 dari 32 kecamatan dengan 160 dari 360 desa/kelurahan yang ada di daerah itu terdampak bencana tersebut.

“Kami ini terluas kedua di Jawa Barat. Pertanian kami sekarang terdampak gempa. Mungkin ini cobaan dari Allah, semoga IPB bisa membantu dari apa yang direkomendasikan tadi,” katanya.

Reportase: Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua

pelatihan hdp papua h1

pelatihan hdp papua h1

Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, kebali melakukan pendampingan kepada tim penyusun dinkes disaster plan Provinsi Papua untuk menyelesaikan dokumen dinkes disaster plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan semenjak workshop yang pertama telah dilakukan pendampingan online via grup WhatsApp sehingga 75% dari dokumen sudah berhasil disusun.

Selengkapnya

Proses dan Komponen Komunikasi Risiko Bencana dalam Sistem Kesehatan

Risk communication (RC) merupakan salah satu fungsi yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Menetapkan proses komunikasi seperti perencanaan, transparansi kebijakan dan pedoman, pelatihan ahli RC, menyediakan infrastruktur komunikasi dan evaluasi dalam waktu sesingkat mungkin mengurangi kebingungan dan ketidakkonsistenan manajemen. Salah satu tantangan yang ada adalah tidak mengetahui secara pasti dimensi komunikasi risiko dan komponennya dalam bencana. Tujuannya untuk mengidentifikasi komponen komunikasi risiko bencana dalam sistem kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan sistematis dan pencarian database PubMed, Scopus, Web of Science, ProQuest, Google Scholar dan Science Open 2000–2021 untuk mengidentifikasi komponen komunikasi risiko bencana dalam sistem kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal NCBI

Selengkapnya

Kemenkes Mengirim Tenaga Medis dalam Penanganan Gempa Turki

Gempa yang terjadi di Turki dan Suriah pada 6 Februari hingga saat ini telah menewaskan 33 ribu orang. Upaya pencarian korban masih terus berlanjut dan jumlah korban terus bertambah. Konflik Suriah menjadi tantangan besar dalam pengiriman bantuan, khususnya pengiriman bantuan bagi wilayah-wilayah pemberontak. Bantuan kemanusiaan datang dari berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia telah mengirimkan tim BASARNAS, tim SAR, tenaga medis, logistik kesehatan untuk membantu korban gempa. Dilansir dari website Kemenkes, pada 13 Februari 2023 Kemenkes mengirimkan tim medis dan logistik kesehatan untuk membantu penanganan gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah. Tenaga medis yang dikirim terdiri dari 3 jenis yakni dokter spesialis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan. Total tenaga medis yang diberangkatkan sebanyak 104 orang. Pengiriman tim medis (Emergency Medical Tim /EMT) ini menjadi tahap awal, bantuan  perkembangan penanganan gempa akan tetap dipantau sehingga pengiriman tim selanjutnya menyesuaikan kebutuhan Turki.  Info terkait perkembangan pengiriman tim medis dan bantuan logistik dapat dipantau melalui

Selengkapnya

REPORTAGE PKMK UGM INVOLVEMENT IN FOCUS GROUP DISCUSSIONS (FGD) MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS FOR INDONESIA’S CHAIRMAN IN ASEAN

aidhm meeting

REPORTAGE
PKMK UGM INVOLVEMENT IN FOCUS GROUP DISCUSSIONS (FGD)
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS FOR INDONESIA’S CHAIRMAN IN ASEAN

Wednesday, March 23rd 2023

aidhm meeting

FK-KMK UGM Documentation: Greetings FGD from Yuliana Bahar as Director of ASEAN Socio-Cultural Cooperation and Madelina Ariani, SKM, MPH as FGD moderator.

Focus Group Discussions by the Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia with the theme “ASEAN Health Diplomacy: Development Manufacturing of Pharmaceuticals and Medical Devices towards Regional Independence and Resilience”. This activity began with forewords delivered by Yuliana Bahar as the Director of ASEAN Socio-Cultural Cooperation, Yuliana stated that one of the priorities of Indonesia’s chairmanship in ASEAN is increasing health capacity in view of public health risk readiness also Indonesia to be Epicentrum of Growth ASEAN.

First explanation delivered by drg. Grace Lovita Tewu, M.Sc from Indonesian Ministry of Health, with the discussion about ASEAN health cooperation priority Indonesia’s chairman 2023 period. Second explanation presented by dr. Ira Cyndira Tresna, M.I.Kom about ASEAN Cooperation Disaster Health Management which is detailed on AIDHM, Safe Hospital, and ASEAN Academic Conference that be held in Yogyakarta. Last explanation presented by M. Rahman Roestan as the Director of Operation PT. Bio Farma stated that challenges and opportunities from the use of drugs and vaccines, especially COVID-19.

Discussion responder was by Director of Center for Health and Policy Management Universitas Gadjah Mada Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes. MAS. Various phenomena from a pandemic that has been conducted are regional AMS security cooperation internally. The basis is to do well at the national level, especially ASEAN, such as the PoA ALD safe hospital which requires mapping of actors at the national level and AMS, as well as the use of drugs and pharmaceuticals and medical devices. Thus, there is visible harmonization in maintaining ASEAN’s resilience and not competing with each other.

Discussion session included lots of input from all participants, primary from Indonesian Ministry of Industry, Indonesian Ministry of Cooperatives, MDMC, and Indonesian Ministry of Foreign Affairs. In the end of discussion, dr. Andre stated that his gratitude for PKMK UGM being involved in ASEAN and AIDHM activities.

 

Reporter: Gusti Sultan Arifin, S.Tr.T., S.S (AIDHM Secretariat)

Reportase Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat

pelatihan hdp papbar h1

Reportase

Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat

{tab title=”Hari 1″ class=”blue”}

Hari Pertama: Senin, 9 Maret 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari, Papua Barat

pelatihan hdp papbar h1

DOK. PKMK FK-KMK UGM: Sesi pembahasan bab analisis dampak dan rencana aksi sebagai bagian dari finalisasi rencana kontigensi sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat

Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, Kembali melakukan pendampingan kepada tim penyusun Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyelesaikan dokumen Rencana Kontijensi Dinkes Disaster Plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan sejak workshop pertama telah dilakukan pendampingan online via grup Whatsapp sehingga sebagian dari dokumen telah disusun. Workshop kedua bertujuan untuk menyelesaikan bagian dokumen yang perlu diselesaikan dari regulasi yang ada secara konsisten dan sesuai skenario.

Mengawali kegiatan pagi hari, Madelina Ariani SKM.,MPH selaku fasilitator dari PKMK, Menyampaikan update terbaru progress penugasan dari Rencana Tindak Lanjut pada kegiatan Workshop 1 beberapa waktu lalu, menyampaikan susunan acara pada hari pertama dan terkait jalannya kegiatan berlangsung selama 2 hari, disertai menunjukkan template dokumen rencana kontijensi yang hampir rampung.

Kegiatan berikutnya ialah pengarahan dan motivasi dari Bakhtiar selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang menyampaikan update informasi terbaru mengenai kebijakan-kebijakan dan peraturan terkait krisis kesehatan agar tim bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan dokumen tersebut yang nanti ke depannya jika terjadi kebencananaan dan krisis kesehatan akan mengikuti pedoman dan tim klaster kesehatan yang telah terbentuk akan dilantik melalui prosedur penandatanganan Surat Keputusan (SK) oleh Gubernur Provinsi Papua dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Diskusi pertama dimulai dengan membahas kesepakatan struktur organisasi klaster kesehatan, turut andil dalam berjalannya diskusi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Sekertaris Dinas, Kepala Bidang P2, staf BPBD, Staf Surveilans, setelah diskusi panjang hasil pembahasan adalah menyepakati struktur organisasi klaster kesehatan yang telah dibentuk sesuai bagan dengan menggunakan pendekatan ICS.

Diskusi berlanjut dengan membahas terkait pengembangan skenario, diawali oleh komentar dari Pihak BPBD Provinsi Papua Barat yang turut hadir dalam forum memberikan masukan dan saran terkait informasi awal saat bencana, lokasi terdampak, merevisi terkait jumlah pengungsi, populasi terdampak dan kerusakan fasilitas pada skenario yang dibuat bersama sebelumnya. Fasilitator menjelaskan terkait penugasan yang harus di isi oleh forum terkait pengisian pada tabel 1 terkait identifikasi masalah, kebijakan, dan strategi yang ada pada setiap sub-sub klaster kesehatan.

Setelah pengisian tugas pada tabel tadi, Fasilitator mengajak forum untuk berdiskusi dan menanyakan kesepakatan bersama pada tabel identifikasi masalah yang telah diisi oleh masing-masing penanggung jawab sub klaster kesehatan.

Fasilitator memberikan tugas selanjutnya kepada setiap sub-sub klaster kesehatan untuk mengisi penugasan berikutnya pada tabel 2 terkait strategi dan kegiatan, forum mengisi tabel hasil dari diskusi tersebut dan digabungkan ke dalam draft dokumen rencana kontijensi keseluruhan. Sebelum menutup kegiatan penyusunan dokumen pada hari pertama, Fasilitator memberikan informasi tambahan terkait rangkaian kegiatan pada hari ke-2 kepada forum dengan membahas rencana aksi pada tabel 3 terkait penganggaran pada penanggung jawab setiap sub-sub klater kesehatan

Reporter Faiz Pratama (PKMK FK-KMK UGM)

{tab title=”Hari 2″ class=”green”}

Hari Kedua: Selasa, 10 Maret 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari, Papua Barat

pelatihan hdp papbar h2

DOK. PKMK FK-KMK UGM: Sesi hari-2 pembahasan bab penentuan penganggaran tiap sub-sub klaster kesehatan dan Rencana Tindak Lanjut sebagai bagian dari finalisasi dokumen rencana kontigensi sektor kesehatan Dinkes Disaster Plan di Provinsi Papua Barat

Pada hari ke-2 melanjutkan rangkaian kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM.

Madelina Ariani,SKM,MPH selaku fasilitator PKMK UGM, mengajak forum memulai diskusi dan mengisi tabel terkait penentuan anggaran sebagai acuan dalam rencana aksi, di dalam proses diskusi forum bertanya terkait honor petugas dan form RHA dengan total kebutuhan dengan jumlah ketersediaan dan perbandingan kesenjangan, forum mengisi dan menghitung jumlah total kebutuhan dengan anggaran yang ada dan langkah-langkah dalam upaya menyelesaikan masalah Selanjutnya fasilitator mengajak forum untuk segera menyelesaikan pengisian tabel penentuan penganggaran dan dikumpulkan dalam bentuk file word dan dikirimkan melalui grup WhatsApp untuk digabungkan dalam satu kesatuan dokumen yang utuh dan lengkap pada file yang telah disiapkan untuk dicetak nantinya.

Setelah pengerjaan tugas tabel penentuan penganggaran, fasilitator melanjutkan membahas terkait Rencana Tindak Lanjut untuk kordinasi dan penyempurnaan dokumen yang telah selesai melalui WhatsApp grup dengan kesepakatan bersama, untuk rencana sosialisasi dokumen disepakati Krisis Dinas Kesehatan sebagai pelaksanaan pada bulan April, rencana Pembentukan SK Klaster Kesehatan, SK Tim RHA,SK EMT,SK TGC ditujukan kepada Sekretariat sebagai penanggung jawab pada akhir Maret, dan teruntuk peningkatan kapasitas lain seperti Refreshment EMT, Sosialisasi RHA dan sosialisasi subklaster kesehatan dipilih kepala bidang P2 sebagai pelaksana pada saat sosialisasi TGC dan waktunya akan disepakati secara internal di dinas kesehatan provinsi Papua Barat.

Reporter: Faiz Pratama (PKMK UGM)

{/tabs}

Reportase Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat

papua barat 1

papua barat 1PKMK–Papua Barat. Provinsi ketiga dan yang terakhir yang menjadi sasaran tindak lanjut UNICEF yang bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM dalam menyusun modul Operasionalisasi Klaster Kesehatan pada 2022 adalah Provinsi Papua Barat. PKMK FK-KMK UGM memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan lintas sektor dalam menyusun dan merevisi rencana penanggulangan bencana dan operasionalisasi HEOC-health emergency operation center sebagai bagian dari klaster kesehatan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Swiss-Bell Manokwari ini dilangsungkan selama lima hari yaitu 13-18 Februari 2023. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas menyusun rencana penanganan bencana dan krisis kesehatan serta cara mengoperasionalisasikan klaster kesehatan. Selengkapnya