Disaster Management: NEMA assures of collaboration with media

The National Emergency Management Agency (NEMA), has stressed the need for continuous support from stakeholders in the country, also assuring of its continuous collaboration with the media for active disaster mitigation and management.

The North West Zonal Coordinator of the agency, Alhaji Musa Ilalah gave this assurance Thursday in Kaduna during a courtesy call on him by officials of Nigerian Union of Journalists (NUJ), Kaduna Council led by the Chairman, Comrade Garba Muhammed.

Ilalah said no organisation can operate and succeed in vacuum without utilizing the media, hence, NEMA would always partner the media to ensure its aims and objectives are achieved seamlessly.

According to him, promoting disaster management and mitigation was a task that requires all critical stakeholders and the media attention.

He asserted that NEMA, North West has enjoyed a tremendous partnership with the media in Kaduna.

He said the agency’s stakeholder network was large such that even a peasant farmer in a remote village could be utilised to achieve the agency’s objectives, and as such he can be utilized.

“The media in Kaduna has always aided NEMA with useful advice and the heeding to the advice by the agency has gone a long way in saving of lives and property,” he stressed.

Ilalah said one of the greatest challenges of the agency was funding, but they are working within available means to make best use of the limited resources.

“Our goal is to ensure free disaster environment through proactive measures in collaboration with other agencies through mass sensitisation and street campaigns to avert and mitigate disaster.

“As a team, we can make better impact and achieve more results,” he asserted.

In his remarks, the chairman of Kaduna State NUJ, Comrade Garba Muhammad stressed the importance of taking the media along in the agency’s activities.

He applauded the prompt response of the agency to calls and cry for assistance, especially the recent visit to internally displaced persons (IDPs) camps within Kaduna to evaluate their conditions and needs.

Mitigasi di Daerah Bencana Lemah

PURWOREJO — Mitigasi swadaya masyarakat di daerah rawan bencana masih lemah. Mereka cenderung abai dan kurang responsif pada potensi bencana. Kondisi ini diperparah dengan lambannya antisipasi pemerintah daerah setiap memasuki musim bencana. Akibatnya, korban jiwa terus berjatuhan setiap bencana melanda.

Penelusuran Kompas ke wilayah-wilayah terdampak bencana longsor di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (22/6/2016), menunjukkan, sebagian besar masyarakat tidak memiliki naluri mitigasi kendati tahu bahwa mereka tinggal di wilayah rawan bencana. Bahkan, pada kondisi genting, mereka cenderung mengabaikan tanda-tanda alam dan prosedur keselamatan.

Kepala Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Suyoto mengatakan, di desanya terdapat 30 keluarga yang berisiko terdampak longsor karena bertempat tinggal tepat di bawah dengan kemiringan sekitar 80 derajat. Kendati sudah diberi tahu potensi longsor di daerah tempat tinggalnya, mereka tetap berkeras tinggal di lokasi itu.

“Sebagian dari mereka bersikeras tetap tinggal di daerah rawan bencana dengan alasan hanya memiliki tanah di daerah itu. Sebagian lainnya juga enggan pindah karena sudah nyaman tinggal di sana,” ujarnya.

Pada bencana longsor di Banjarnegara, tiga korban longsor di Dusun Wanarata, Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, menyalahi standar mitigasi saat bencana mengancam. Kepala Urusan Keuangan Desa Gumelem Kulon Raswanto mengakui, ketiga korban, yakni Sudarno, Bahrudin, dan Wato, sesudah longsor awal, di tengah hujan deras, mengarahkan aliran air dari perbukitan. Upaya itu membuat aliran air parit makin besar sehingga memicu longsor susulan yang lebih besar dan menimbun mereka.

Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno menyatakan, kesadaran mitigasi masyarakat di sekitar lokasi bencana masih lemah. “Mereka belum paham, saat hujan harus seperti apa, harus mengungsi ke mana dulu. Atau setidaknya menghindari kegiatan-kegiatan yang mengancam keselamatan jiwanya,” katanya.

Penataan permukiman

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Ahmad Yurianto mengatakan, selama delapan tahun terakhir, pihaknya telah intensif membagikan naskah kebijakan mitigasi dan menyarankan penataan ulang kawasan permukiman.

“Namun, respons dari daerah bervariasi. Tidak semuanya cepat menanggapinya dengan melakukan relokasi warga di daerah zona rawan,” ujarnya.

Menurut Subandrio, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera, masyarakat dan pemerintah masih abai terhadap potensi bencana dari gerakan tanah. Padahal, bencana dari gerakan tanah termasuk kategori membahayakan karena menewaskan 200 orang di Indonesia per tahun.

Selain korban jiwa, kerugian ekonomi akibat bencana di Jawa Tengah juga terbilang besar. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, material akibat bencana di seluruh Jateng mencapai ratusan miliar rupiah.

Bupati Agus Bastian menyebutkan pula, akibat bencana banjir dan longsor ditaksir mencapai Rp 15,5 miliar. Kerugian meliputi kerugian infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rumah warga, serta kerusakan lahan pertanian.

Kerugian akibat banjir dan longsor di Banyumas ditaksir Rp 3,8 miliar. “Jumlah tersebut masih sementara karena laporan dari tingkat desa masih berjalan,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Banyumas Prasetyo Budi Widodo.

Sementara itu, hingga Rabu, upaya pencarian korban longsor yang masih tertimbun di Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, dan Desa Donorati, Purworejo, berlanjut. Kepala Badan SAR Nasional Jateng Agus Haryono mengatakan, hingga kemarin 40 orang meninggal akibat longsor di Purworejo. Tim SAR gabungan masih mencari sekitar 8 korban yang diperkirakan masih tertimbun di beberapa lokasi. Delapan orang juga masih dirawat di rumah sakit.

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya FH Bambang Soelistyo di Banyuwangi, Jatim, Rabu, mengatakan, pihaknya meminta BPBD, polisi, dan TNI membantu menangani bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan bantuan itu, operasi penyelamatan korban bencana diharapkan bisa lebih cepat. Basarnas kini tengah melakukan operasi penyelamatan di 11 wilayah, di antaranya Kupang, Medan, Manado, Kendari, Kebumen, dan Purworejo.

Banjir

Kesedihan mendalam akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, dirasakan seorang ibu, salah satu dari 2 korban selamat longsor di Desa Donorati. Ia harus kehilangan 3 anaknya dalam waktu yang bersamaan.

Di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, banjir akibat meluapnya Sungai Dolago di Desa Dolago Padang dan Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Selasa (21/6) malam, merendam 300 hektar sawah. Sekitar 42 hektar di antaranya rusak parah karena tertutup lumpur.

“Kami masih terus mendata untuk kepastian kerusakan tanaman. Sawah-sawah itu baru ditanam tiga minggu lalu. Air dan lumpur menghantam sawah karena tanggul jebol,” kata Camat Parigi Selatan Moh Muchen, saat dihubungi dari Palu, Rabu (22/6).

Hingga kemarin, air di areal sawah masih belum surut dengan ketinggian rata-rata 50 sentimeter. Sawah yang terendam lumpur kebanyakan berada di dekat alur sungai.

Banjir juga menggenangi Pasar Sentral Youtefa, di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu kemarin. Penyebab banjir karena hujan deras yang melanda Jayapura selama enam jam.

Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dua komunitas mandiri mitigasi warga mengetatkan sistem pemantauan bencana alam banjir dan longsor. Hujan yang turun beberapa hari terakhir rentan meluapkan sungai dan meruntuhkan tebing tanah. (GRE/EGI/VDL/NIT/CHE/FLO)

sumber: KOMPAS

Death toll from Indonesia floods, landslides rises to 47, disaster agency says

Rescuers were searching through wrecked houses and mounds of earth for 15 villagers still missing after days of rain triggered the landslips and flash floods on mountainous Java island over the weekend.

They were using excavators to hunt for survivors in more accessible areas, and in more remote places were digging through debris with their bare hands and shovels.

Disaster agency spokesman Sutopo Purwo Nugroho said 47 people were confirmed dead, 15 were missing and 14 had suffered injuries.

Hundreds of homes were badly damaged, with some completely flattened.

He said a La Nina weather system, which typically causes unseasonably heavy rains, could have contributed to the flooding.

Java, which should be entering the dry season, has been hit by torrential downpours in recent weeks.

“This June there’s still heavy rainfall which is causing floods and landslides,” Mr Nugroho said, warning La Nina was set to strengthen in the coming months, increasing the risk of disasters.

Indonesia and other parts of Asia had been affected by a strong El Nino, which brings drought and sizzling temperatures.

La Nina often follows an El Nino phenomenon.

Mr Nugroho also blamed inadequate preparations, saying his agency had warned local authorities that heavy rains were coming but it was not clear if they had taken action.

Evacuation centres, equipped with temporary shelters and kitchens, have been set up near the disaster zones.

source: http://www.abc.net.au

Pemerintah Imbau Dana Desa Diprioritaskan untuk Tanggulangi Bencana

Jakarta – Bencana banjir dan longsor terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengimbau agar dana desa yang telah dikucurkan bisa diprioritaskan untuk mencegah terjadinya bencana susulan.

Marwan mengatakan, setidaknya ada 16 kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami bencana longsor dan banjir akibat hujan lebat. Salah satunya yang paling parah adalah Purworejo yang mengalami longsor dan menewaskan puluhan korban jiwa.

Marwan mengatakan, bencana alam ini harus direspons dengan cepat. Setelah identifikasi dan evakuasi korban, masyarakat dapat menggunakan Dana Desa untuk membenahi dan membangun infrastruktur desa, terutama tanggul penahan longsor dan membangun saluran air agar tidak terjadi banjir.

“Membangun dan membenahi Infrastruktur desa yang rusak akibat bencana itu masuk dalam prioritas. Ini sudah kita atur dalam Permendesa No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016,” ujar Marwan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (20/6/2016).

Marwan mengatakan, dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) dijelaskan bahwa salah satu prinsip penggunaan Dana Desa adalah untuk mendahulukan kepentingan desa yang mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

“Bencana alam yang menimbulkan kerusakan infrastruktur adalah sesuatu yang mendesak untuk dibenahi. Jadi masuk dalam prioritas Dana Desa. Jalan desa, gorong-gorong, sanitasi air, maupun tanggul penahan banjir yang rusak harus dibangun kembali. Tentunya dengan penataan baru yang lebih baik dan tahan terhadap bencana,” jelasnya.

Marwan juga mengatakan, banyak desa yang rawan bencana. Untuk itu diperlukan desa yang siaga bencana.

“Bencana alam yang terjadi itu bisa karena murni bencana alam, bisa juga karena ada sumbangsih faktor manusia yang kurang bersahabat dengan lingkungan. Tapi dua-duanya ini bisa dihindari dengan membangun infrastruktur yang lebih kuat dan tahan bencana,” kata Marwan.

Marwan juga mengatakan, ke depannya desa-desa harus membuat program pembangunan terutama untuk penanggulangan bencana. Masyarakat pun diminta untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut.

“Berlakunya UU No 6/2014 telah memberikan Desa kewenangan penuh mengelola Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporannya. Kami kemudian membuat aturan turunan agar penggunaan dana desa ini punya panduan-panduan agar sesuai dengan tujuan,” katanya.

Bencana banjir dan longsor terjadi di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Jawa Tengah, seperti Solo dan Purwerejo. Paling parah, longsor di Purwerojo mengakibatkan 47 orang meninggal. Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah bencana tersebut.
(jor/bag)

Bencana Tahun 2016 Meningkat, BNPB Ajukan Tambahan Dana Cadangan Rp 6 Triliun

Bencana Tahun 2016 Meningkat, BNPB Ajukan Tambahan Dana Cadangan Rp 6 Triliun

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan tambahan dana cadangan sebesar Rp 6 triliun. Anggaran ini untuk mengantisipasi bencana di tahun 2016 yang cukup tinggi.

“Kami mengajukan tambahan dana cadangan sebesar Rp 6 triliun untuk antisipasi bencana. Jika kami melihat data maka dana Rp 4 triliun seperti anggaran sebelumnya sudah tidak mencukupi,” kata Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi.

Usulan dana tambahan tersebut disampaikan Dody saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR untuk membahas R-APBN 2017 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Dody menambahkan tingkat terjadinya bencana alam di tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. “Rp 6 triliun dasarnya apa? Jumlah kejadian bencana yang semakin meningkat. Kami lihat di tahun 2015 jumlah kejadian bencana 1.723. Di 2016, sudah ada 1.092 sampai bulan Juni,” papar dia.

Berdasar dari prediksi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Dody mengatakan fenomena La Nina masih akan terjadi di sepanjang 2016. Hal ini akan berdampak terjadinya cuaca ekstrem yang bisa berujung bencana alam.

“Apalagi menurut ramalan BMKG ada fenomena La Nina yang mengakibatkan cuaca ekstrem. Hal itu memungkinkan semakin banyaknya terjadi banjir ataupun longsor,” ucapnya.
(Wisnu Prasetiyo/aan)

sumber: detik.com

Workshop Koordinasi Penanganan Korban Bencana oleh Tim Medis Reaksi Cepat

border-page

Term of Reference

Workshop Koordinasi Penanganan Korban Bencana oleh Tim Medis Reaksi Cepat

(Emergency Medical Team (EMT))

Yogyakarta, 27-29 Juni 2016

border-page

emt-2016

Latar Belakang

Penanganan bencana merupakan penanganan yang multidisiplin. Berbagai bidang keilmuan dan sektor terlibat didalamnya. Begitu juga dengan sektor kesehatan yang merupakan inti dalam upaya penyelamatan korban serta pemberian layanan kesehatan pada masa bencana. Namun, sangat disadari pentingnya upaya koordinasi dengan tujuan penyelamatan korban sejak tahap pencarian, pertolongan, hingga upaya penyelamatan baik dari tempat kejadian, pos kesehatan, hingga fasilitas kesehatan.

Dilaporkan pada kejadian gempa Haiti, banyak SDM SAR dan EMT yang terlibat, dari 2000 korban, hanya 100 korban yang mampu diselamatkan. Kejadian lain terjadi, dimana sulitnya tim DVI untuk identifikasi korban meninggal karena identitas korban sudah hilang oleh tim yang menyelamatkan sebelumnya.

Kekacauan atau masalah seperti ini dalam kebencanaan pasti terjadi tetapi dapat diminimalkan tingkat kekacauannya apabila masing-masing pelaksana mampu saling berkoordinasi, membagi peran dengan baik, dan dikoordinatori oleh satu komando. Terkait hal ini pada tahun 2015, BPBD DIY menginisiasi terbentuknya sebuah Pergub mengenai koordinasi penanganan pencarian, pertolongan, dan pencarian korban yang mengatur peran BASARNAS, DVI, PUSBANKES, dan PMI yang ada di DIY. Hal ini tentunya masih perlu didukung dengan SOP-SOP dan Form kebutuhan lainnya yang siap pakai jika suatu saat terjadi bencana.

Selain itu, akan diadakan simulasi internasional mengenai EMT di Yogyakarta pada tanggal 25-28 Juli 2016 yang diselenggarakan oleh BASARNAS, WHO Indonesia bekerjasama dengan INSARAG. Untuk itu, EMT Yogyakarta dan daerah Jawa sekitar diharapkan dapat berpartisipasi. Terlebih untuk Yogyakarta yang sudah memiliki peraturan mengenai hal ini untuk dapat diterapkan pada simulasi tersebut.

Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

  1. Mengidentifikasi partner lokal dalam hal ini Tim Medis Reaksi Cepat (EMT)
  2. Mensosialisasikan peraturan mengenai koordinasi penanganan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan korban bencana
  3. Mempersiapkan simulasi internasional pada 25-28 Juli 2016.

report-icon Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan ini berupa dokumen peraturan untuk koordinasi penanganan terkait pencarian, pertolongan, dan penyelamatan korban sektor kesehatan, berupa:

  1. SOP
  2. Formdan Checklist

monitor Bentuk Kegiatan

Secara umum bentuk kegiatan berupa seminar dan workshop.

Peserta Workshop:

EMT yang ada di DIY

  • Dinkes DIY
  • Pokja Bencana FK UGM (RS. Sardjito, RS Akademik, FK UGM)
  • MDMC (RS Muhammadiyah)
  • YEU
  • Dompet Dhuafa
  • BPBD DIY
  • BPBD Kabupaten/Kota
  • Dinkes kabupaten/Kota
  • PMI

EMT yang ada di Jawa Tengah

  • PPK Regional
  • Dinkes Jawa Tengah
  • BPBD Jateng

EMT yang ada di Jawa Timur

  • PPK Regional Jatim
  • FK Brawijaya

Undangan

  • WHO Indonesia
  • Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes
  • BASARNAS
  • SAR DIY
  • BNPB

agenda Jadwal

Hari 1: Senin, 27 Juni 2016

Waktu

Kegiatan

Keterangan

12.00 – 13.00

Registrasi Peserta

Panitia

14.00 – 14.30

Pembukaan 

PKMK FK UGM: Sekertaris Pusat PKMK FK UGM

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

16.30 – 17.00

a.    Standar Emergency Medical Team di Indonesia

     Materi

b.    Sosialisasi Pergub DIY tentang koordinasi penanganan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan korban

      Materi

c.    Sosialisasi peraturan (SOP) penanganan bencana bidang kesehatan di DIY

d.    Fungsi dan peran SAR dalam penanggulangan bencana

     Materi

 e.    Diskusi panel

a.    WHO Indonesia

b.    BPBD DIY

 

 

c.    Dinkes DIY

d.    BASARNAS

 

e.    Pembahas PKK (Pusat Krisis Kesehatan)

Hari 2: Selasa, 28 Juni 2016

Waktu

Kegiatan

Keterangan

09.00 – 10.30

Implementasi koordinasi Tim Medis Reaksi Cepat pada respon akut dalam bencana

 Materi 

Diskusi mengenai pengalaman EMT pada penanggulangan bencana di Indonesia atau ke luar negeri

PKMK FK UGM

10.30

Istirahat

10.30 – 12.00

Diskusi parallel pembahasan Sop dan form

Fasilitator Dibagi tiga kelompok

12.00 – 13.00

Istirahat

Peserta

13.00 – 14.00

Presentasi hasil diskusi

Peserta

14.00 – 14.30

Sosialisasi kegiatan simulasi 25-28 Juli 2016

PKMK FK UGM

14.30 – 15.00

Persiapan dan diskusi skenario simulasi

Hari 3: Rabu, 29 Juni 2016

Waktu

Kegiatan

Keterangan

09.00 – 10.00

Pemaparan rangkuman hasil diskusi hari pertama

PKMK FK UGM

10.00 – 11.30

Diskusi skenario simulasi

PKMK FK UGM

11.30 – 12.00

Penutupan

Panitia

12.00

Istirahat dan check out

Panitia

{jcomments on}

Perlindungan Anak dari Dampak Bencana

Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat kepada pengunjung website bencana yang sedang berpuasa, semoga dilancarkan ibadahnya.

http://www.unicef.org/ceecis/drr2.jpgPembaca sekalian, saat ini masih ada saudara kita di pengungsian Gunung Sinabung. Aktivitas Gunung Sinabung dalam enam tahun ini telah menyebabkan banyak penduduk yang mengungsi. Mereka meninggalkan desa untuk menyelamatkan diri. Keluarga dan harta benda dibawa ketempat pengungsian. Di sini pula kita lihat anak-anak melanjutkan aktivitasnya: bermain dan belajar.

Meski sepertinya anak-anak tidak peduli dengan kondisi ini tetapi dampak psikologis terus berkembang pada anak. Banyak relawan yang datang ke sana untuk memberikan bantuan psikologi ataupun hanya memenuhi kebutuhan belajar anak. Hal seperti inilah yang melatarbelakangi UNICEF untuk membantu negara-negara Asia Tengah dan Caucasus Selatan untuk mendorong pemerintah lokal melakukan pengurangan risiko bencana dengan berfokus pada anak. Penekanan dalam program ini adalah bagaimana anak dan masyarakat mengetahui apa yang harus mereka lakukan pada saat terjadi bencana dan bagaimana mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang.

Sama dengan yang sudah Indonesia lakukan, rencananya UNICEF akan medukung tiga negara di Asia Tengah untuk melakukan School Safety Assessment dan mengembangkan guideline pengurangan risiko bencana untuk sekolah. Kegiatan lainnya adalah dengan pengembangan pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah dan pelatihan untuk para guru. Kegiatan semacam ini juga dilakukan di Indonesia, bahkan sudah ada kurikulum bencana untuk anak SD. Menarik sekali bukan? Simak article lengkapnya pada link berikut Klik Disini

Pembaca sekalian, kami juga ingin memberitahukan mengenai perubahan jadwal Seminar Nasional Hospital Disaster Plan (HDP) yang rencananya dilaksanakan pada 2 Juni lalu, sekarang menjadi tanggal 21 Juli 2016. Simak TOR lengkapnya di halaman website ini dan kami tunggu partisipasti bapak dan ibu.

TOR Seminar Nasional Hospital Disaster Plan

Indonesia’s Central Java hit by deadly floods and landslides, at least 35 people killed

Flooded area in Solo, Central Java

Flash flooding and landslides in Indonesia have killed 35 people and left more than two dozen others missing, officials say, with mud avalanches burying people inside their homes.

Torrential rain since Saturday has triggered serious flooding across Central Java, with thousands of homes inundated, said disaster agency spokesman Sutopo Purwo Nugroho.

“The number of casualties from floods and landslides in Central Java is 35 people dead, 25 people missing and 14 injured,” Mr Sutopo said in a statement.

Footage aired by local broadcasters showed villagers sitting on their roofs to escape the rising water, their cars and homes submerged in brown water.

Areas prone to landslides in the densely-populated province were the worst hit, with drivers swept off roads and dozens of homes destroyed by fast-moving walls of mud, rock and water.

In one district, five people were buried in their homes as a landslide swept through the village. In another, nine people were killed as they tried to clear rubble from a road.

“Suddenly a huge landslide struck the cars and people on the street. Nine bodies were retrieved,” Mr Sutopo said in a statement.

Search and rescue crews are combing villages for missing people, Mr Sutopo added.

Temporary shelters have been erected to help those evacuated from the disaster zone.

Landslides are not uncommon in Indonesia.

Last month, 15 students holidaying at a popular tourist spot in western Indonesia were killed when a landslide swept through their camp ground.

 

source: abc.net.au

Korban Jiwa Bencana di Jawa Tengah Sudah Mencapai 35 Orang

Korban Jiwa Bencana di Jawa Tengah Sudah Mencapai 35 Orang

Semarang, – Korban jiwa dalam berbagai bencana di sejumlah Wilayah Jawa Tengah sejak hari Sabtu (18/6) kemarin hingga kini mencapai 35 jiwa. Sementara daerah yang mengalami longsor parah antara lain Banjarnegara, Kebumen, dan Purworejo.

“Banjarnegara longsor di daerah Wanarata dan Gumelem dengan jumlah korban 6 sudah terevakuasi dalam keadaaan meninggal dunia. Kemudian di Kebumen juga 6 orang masih dalam pencarian, serta di Purworejo sebanyak 29 jiwa yang tersebar di beberapa lokasi,” kata Kepala Basarnas Kantor SAR Semarang, Agus Haryono seperti rilis yang diterima detikcom, Minggu (19/6/2016).

Selain itu, lanjut Agus, di Purworejo tepatnya di Desa Karangrejo/Caok Kecamatan Loano sebanyak 6 korban meninggal dan sudah dievakuasi. Di Desa Jelok Kecamatan Kaligesing ada 4 korban luka ringan, 2 patah kaki, dan 3 masih tertimbun.

“Sedangkan korban terbanyak berada di daerah Donoranti, Kecamatan Purworejo dengan jumlah korban jiwa mencapai 14 orang, 3 dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan 11 masih dalam pencarian,” tandasnya.

Saat ini tim Basarnas Kantor SAR Semarang bergabung dengan tim SAR Gabungan di Kebumen dan Purworejo untuk melakukan evakuasi. Tim dari Semarang juga dibagi untuk membantu evakuasi korban banjir di Kendal dan Surakarta.

Dari data Basarnya korban jiwa di Kecamatan Susukan, Banjarnegara tepatnya Desa Gumelem bernama Wanto (40), Sudarno (40), dan A. Bahrudin (40). Di Desa Wanarata Titis (11), Fina (10), dan Tariwen (30).

Kemudian di Dukuh semampir, Desa Sampang Kecamatan Sempor, Kebumen, korban diidentifikasi bernama Satimun (40), Bu Sari (35) (istri Satimun), San Rustin (55), Marsiyem (50), Sutiyem (25) yabg sedang hamil 8 bulan, Poniyem (50).

Sedangkan di Desa Donorati Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo yaitu Jumadi (80), Saman (60), Fatmiati (51), Herlina (55), L. Naya (2), Ifa (12), Desti (8), Pandu (8), Karyono (40), Misina (35), Zaikim (45), Doni (19), Rendra (8), dan Panji (1). Korban ditempat lainnya masih belum teridentifikasi.

sumebr: detik.com

Commentary: Complexity of healthcare requires a new approach to disaster preparedness

Every year, the start of summer begins with a familiar refrain predicting the severity of the upcoming hurricane season. This year, forecasters say it could be the most active season since 2012—the year Superstorm Sandy pounded parts of the East Coast.

Over the past few weeks, tropical storms Bonnie and Colin have already forced states to mobilize emergency plans. In response, emergency officials are pushing out messages, checklists and warnings to try and get individuals to make a plan, create an emergency kit, or download apps that will help them if the worst happens.

Yet, the data show individuals just don’t care that much about being prepared for a disaster. Healthcare Ready’s 2016 survey on disaster preparedness found only 25% of adults have discussed a plan and even fewer, 18%, have an emergency survival kit. Even relatively easy tasks like keeping track of one’s medicines are not a priority, with less than half of Americans able to list all of their prescriptions.

Who does plan? The majority of large healthcare systems have robust business continuity programs, and every facility accredited by the Joint Commission is required to certify they meet minimum levels of preparedness. But the lack of individual planning makes the job of hospitals, health systems and emergency responders more difficult. Not only must providers plan for continuity among loss of power and critical supplies, they must plan for mass casualty events and, increasingly, help people manage chronic health conditions that could worsen and drive acute incidences.

Even more requirements may be on the horizon as the CMS considers a rule to require providers and health systems to establish emergency plans across 17 types of healthcare settings. Providers plan not just because it makes good business sense, but because they recognize their responsibility to their communities.

So why don’t people plan? For one, disasters are scary. No one wants to think about the terrible things that could befall them, destroy their homes, or hurt their families. Also, the likelihood of a massive, catastrophic, disaster hitting one person’s community feels so small that the time and effort to prepare doesn’t feel worth it.

The reality is we are at risk. Whether it’s wildfires, tornadoes, hurricanes or H1N1, there have been more than 1,400 federally declared disasters in the past 10 years. These disasters are not confined to one geographic region; they hit every state.

How can we fill the gap between the need for every person to be ready and the apathy of many Americans? One way is to copy the successful early childhood and elementary programs like those on seat belt use or anti-smoking campaigns. Many organizations, including the Federal Emergency Management Agency, HHS and the American Red Cross have developed programs that can begin to change our culture to embrace preparedness.

But change of this scale can take decades, and until that occurs, preparedness should be focused on community-level resiliency. Doing so lifts some of the burden from individuals and moves it to a higher level without replacing it all together. New approaches to community resiliency involve government entities partnering with private enterprises to develop plans prioritizing how critical services such as power, healthcare and communications will be restored.

In a sector like healthcare, this coordination is critical because of the sheer number of groups involved. Providers of care include nurses, doctors, hospitals, nursing facilities, assisted living centers, home care staffers and pharmacists. They all need access to medications, durable supplies, oxygen, and other materials provided in a timely manner. They need healthcare distributors to get them products. They need power and communications to perform critical services. They need passable and safe roads. Restoring critical services like theses can only be done in partnership between government and private industry.

Superstorm Sandy was a wake-up call, and communities are responding. Efforts like the Community Disaster Resilience Initiative by the Robert Wood Johnson Foundation show a new commitment to planning and response. Sometimes preparedness doesn’t look like preparedness. The growth of wellness centers and pharmacist collaborative practice agreements—which can allow pharmacists to conduct tests and dispense medicines without the need for a doctor—can increase Americans’ access to convenient healthcare and help increase community resiliency.

Over the past decade, the 1,400 disaster declarations have shown us the strength and indomitable resiliency of the American people. In time, better individual planning combined with a deliberate approach to disaster preparedness—through government and private industry collaboration—will certainly increase our readiness.

As we begin the summer season that seems to bring so many natural disasters, it is imperative communities work to adopt structured, public-private disaster planning—starting today. Because of their critical role in the communities they serve, America’s hospitals and health systems must be proactive participants in these conversations.

Emily Lord is executive director of Healthcare Ready (founded in 2006 as Rx Response), a not-for-profit dedicated to building healthcare resilience by strengthening healthcare supply chains through collaboration with the public health and private sectors to address pressing issues before, during, and after disasters.