Author: [email protected]

Masalah Etik Pada Epidemik, Kegawatdaruratan dan Bencana

Kejadian berupa epidemik, kegawatdaruratan maupun bencana menimbulkan banyak masalah etik bagi orang-orang yang terlibat. Termasuk didalamnya adalah responder, public health specialists dan pembuat kebijakan. Panduan pelatihan ini disusun WHO untuk menjawab kebutuhan dalam menghadapi masalah tersebut. Publikasi ini tidak hanya membahas tentang etika dalam penelitian, penjelasan tentang surveilans dan perawatan pasien pada konteks ini, serta isu-isu terkait yang harus dikurangi baik saat, selama, maupun setelah kejadian tersebut. Secara lengkap publikasi ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama membahas tentang isu etik pada penelitian dan surveillance, seperti konflik yang dapat muncul melalui autonomy individu. Bagian selanjutnya memaparkan terkait perawatan pasien termasuk triage, standar perawatan dan tanggung jawab profesional kesehatan pada setting kegawatdaruratan. Penjelasan selengkapnya Klik Disini

Penguatan Hukum dan Pengurangan Resiko Bencana di Indonesia

Bencana di Provinsi Aceh pada 2004 lalu menyebakan dampak pada sektor kesehatan maupun sektor lainnya. Salah satu dampak positifnya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana pada 2007. Aturan ini mengatur tentang penanggulangan bencana dan mengatur seluruh sistem manajemen bencana di Indonesia, mulai dari kesiapsiagaan hingga respon dan pemulihan. Sebagai salah satu negara yang rawan bencana penguatan hukum atau aturan untuk mendukung manajemen bencana secara keseluruhan sangat diperlukan. Penelitian ini melakukan analisis terhadap hukum atau perundang-undangan yang berhubungan dengan resiko bencnana di Indonesia dengan menggunakan Checlist on Law and Disaster Risk Reduction. Tools ini dikembangkan oleh IFRC dan UNDP. Wawancara juga dilakukan terhadap stakeholder untuk memdapatkan gambaran secara menyeluruh. Publikasi ini penting untuk menjadi dasar pembelajaran bangsa dalam meningkatkan kualitas manajemen bencananya melalui aspek hukum. Penjelasan selengkapnya Klik Disini

Membangun Rumah Sakit yang Aman dengan Smart Hospitals Toolkit

Toolkit ini terdiri dari instrumen yang dikembangkan sebelumnya seperti hospital safety index yang digunakan oleh berbagai negara untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatannya tahan terhadap dampak hazard yang ada. Publikasi ini terdiri dari 3 bagian penting. Pada bagian pertama dipaparkan tentang hospital safety index yang dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan kemungkinan sebuah rumah sakit atau fasilitas kesehatan akan tetap berfungsi pada situasi kegawatdaruratan dan bencana. Hal ini berdasarkan faktor fungsi struktural dan non struktural. Untuk mencapai fasilitas kesehatan yang smart/cerdas tool ini harus digunakan bersamaan dengan The Green Guide. Bagian kedua membahas tentang The Baseline Assessment Tools (BAT) yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dasar untuk memandu keputusan mengenai penguatan fasilitas kesehatan. Pada bagian terakhir dijelaskan tentang The Green Guide yaitu checklist yang mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan tersebut dapat berkontribusi dalam perubahan iklim. Checklist ini dilengkapi dengan deskripsi yang detail terkait masing-masing kategori, strategi implementasi, rekomendasi tindakan dan hubungan ke sumber-sumber lain yang dapat menyediakan informasi tambahan. Penjelasan selengkapnya Klik Disini

Pencegahan Kebakaran Rumah Sakit dan Pedoman Untuk Evakuasi

Salah satu hal penting yang diperhatikan dalam mendesain keamanan pada semua fasilitas kesehatan adalah pencegahan terhadap api/kebakaran. Pedoman ini dibuat untuk mengetahui kerentanan rumah sakit terhadap kebakaran. Langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalisir hazard terkait api/kebakaran di rumah sakit dan kebutuhan terkait dengan evakuasi. Terdapat 4 bagian yang dijelaskan yaitu pencegahan, suppression, evakuasi dan pelatihan evakuasi. Pada kejadian kebakaran yang tidak disengaja atau berbahaya; ketersediaan alat untuk menghentikan api serta kemudahan dalam mengaksesnya pada saat kejadian menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Kemampuan staf dalam menggunakan peralatan tersebut juga menjadi bagian lain yang harus dipersiapkan rumah sakit. Hal terakhir yaitu proses evakuasi harus dipersiapkan untuk mengatasi situasi yang mengharuskan semua pasien, pengunjung maupun staf terbebas dari bahaya. Hal ini dilakukan apabila usaha respon kegawatdaruratan yang dilakukan tidak dapat menjaga lingkungan tetap aman. Penjelasan selengkapnya Klik Disini

Pedoman untuk Multi-Sector Initial Rapid Assessment (MIRA)

Apabila terjadi bencana secara tiba-tiba, kebutuhan untuk pengkajian secara bersama-sama oleh berbagai sektor dibutuhkan. MIRA merupakan langkah pertama yang dilakukan pada keadaan ini. MIRA memang paling tepat digunakan untuk setting bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba. MIRA diimplementasikan secara bertahap melalui pengumpulan data primer dan sekunder, analisis bersama serta pelaporan. Pelaksanannya pada 2 minggu pertama setelah bencana terjadi. Data tersebut dianalisis bersama dan akan memberikan informasi selanjutnya tentang respon terhadap analisis yang dilakukan dan rencana strateginya. Efektivitas koordinasi dari MIRA membutuhkan keseimbangan antara aktor penting dan mobilitas dari tim-tim kecil dengan kemampuan teknis yang relevan. Peran dan tanggung jawab utama dari setiap stakeholder dipaparkan, sehingga penggunaan MIRA dapat dilakukan dengan maksimal. Penjelasan selengkapnya Klik Disini

DISASTER MANAGEMENT

Disaster Management (or Emergency management) is the creation of plans through which communities reduce vulnerability to hazards and cope with disasters. Disaster management does not avert or eliminate the threats; instead, it focuses on creating plans to decrease the effect of disasters. Failure to create a plan could lead to human mortality, loss of revenue, and damage to assets. Events covered by disaster management include acts of terrorism, industrial sabotage, fire, natural disasters (such as earthquakes, hurricanes, etc.), public disorder, industrial accidents, and communication failures.

Before proceeding let me mention some of major natural disasters faced by state of J&K in recent years.

1) Snow Blizzard at WaltenguNad (Kulgam district) February, 2005:

On 18th Feb 2005 a snow blizzard occurred in villages Waltengu Nad, Pachgam and Nigeenpora affecting 128 families consisting of 618 souls. During the incident 175 lives (54 men, 48 women and 73 children) were lost. In many cases full families were wiped out. 183 sheep/goats, 308 cows, 54 buffaloes and 5 horses perished.

2) Kashmir Earthquake, October, 2005:

On 8th October, 2005 a devastating earthquake of magnitude 7.6 resulted in 953 deaths and 418 injuries in J&K (also more than 80,000 deaths in PaK. This was one of the deadliest earthquakes in the sub-continent. 23,782 houses were fully damaged in the quake in J&K. 40.3% of the deaths comprised children below 10 years of age, thereby depicting their vulnerability and signifying the importance of school safety.

3) Leh Cloudburst and Flash floods, August 2010:

On the intervening night of August 5 – 6, 2010, Leh witnessed a devastative cloudburst followed by flashfloods. The unprecedented event resulted in the death of over 250 people and damage worth crores of rupees. The areas in and around Leh, especially Choglamsar, where people had constructed houses along the dry water course had no idea that the stream could get flooded and wash away everything whatever came in its way.

4) Cloud burst at Bagger (District Doda), June 2011:

A cloud burst occurred at Bagger in District Doda on 8th June 2011, where 17 structures got washed away and three people died. The dead bodies got washed away and have not been traced till date.

5) 2014 Kashmir Floods

In September 2014, the Kashmir region suffered disastrous floods across many of its districts caused by torrential rainfall .By 24 September 2014, nearly 277 people in India. According to the Home Ministry of India, several thousand villages across the state had been hit and 390 villages had been completely submerged. In actual figures 2600 villages were reported to be affected in Jammu and Kashmir, out of which 390 villages in Kashmir were completely submerged. 1225 villages were partially affected and 1000 villages were affected in Jammu Division.

(Source ; Website of Department of Environment Ecology and Remote Sensing J&K)

Emergency Planning Ideals

If possible, emergency planning should aim to prevent emergencies from occurring, and failing that, should develop a good action plan to mitigate the results and effects of any emergencies. As time goes on, and more data becomes available, usually through the study of emergencies as they occur, a plan should evolve. The development of emergency plans is a cyclical process, common to many risk management disciplines, such as Business Continuity and Security Risk Management, as set out below:

• Recognition or identification of risks

• Ranking or evaluation of risks

• Responding to significant risks

• Tolerate

• Treat

• Transfer

• Terminate

• Resourcing controls

• Reaction Planning

• Reporting & monitoring risk performance

• Reviewing the Risk Management framework

Phases and Personal activities

Prevention

It focuses on preventing the human hazard, primarily from potential natural disasters or terrorist attacks. Preventive measures are taken on both the domestic and international levels, designed to provide permanent protection from disasters. Not all disasters, particularly natural disasters, can be prevented, but the risk of loss of life and injury can be mitigated with good evacuation plans, environmental planning and design standards. Preventing or reducing the impacts of disasters on our communities is a key focus for emergency management efforts today. Prevention and mitigation also help reduce the financial costs of disaster response and recovery.

Mitigation

Preventive or mitigation measures take different forms for different types of disasters. In earthquake prone areas, these preventive measures might include structural changes such as the installation of an earthquake valve to instantly shut off the natural gas supply, seismic retrofits of property, and the securing of items inside a building. The latter may include the mounting of furniture, refrigerators, water heaters and breakables to the walls, and the addition of cabinet latches. In flood prone areas, houses can be built on poles/stilts. In areas prone to prolonged electricity black-outs installation of a generator ensures continuation of electrical service. The construction of storm cellars and fallout shelters are further examples of personal mitigative actions.

Preparedness

Preparedness focuses on preparing equipment and procedures for use when a disaster occurs. This equipment and these procedures can be used to reduce vulnerability to disaster, to mitigate the impacts of a disaster or to respond more efficiently in an emergency.

Local Emergency Planning Committees

Particular requirements of Local Emergency Planning Committees (LEPCs) include

• Identification of facilities and transportation routes of extremely hazardous substances

• Description of emergency response procedures, on and off site

• Designation of a community coordinator and facility emergency coordinator(s) to implement the plan

• Outline of emergency notification procedures

• Description of how to determine the probable affected area and population by releases

• Description of local emergency equipment and facilities and the persons responsible for them

• Outline of evacuation plans

• A training program for emergency responders (including schedules)

• Methods and schedules for exercising emergency response plans

Response

The response phase of an emergency may commence with Search and Rescue but in all cases the focus will quickly turn to fulfilling the basic humanitarian needs of the affected population. This assistance may be provided by national or international agencies and organizations. Effective coordination of disaster assistance is often crucial, particularly when many organizations respond and local emergency management agency (LEMA) capacity has been exceeded by the demand or diminished by the disaster itself

Donations are often sought during this period, especially for large disasters that overwhelm local capacity. Due to efficiencies of scale, money is often the most cost-effective donation if fraud is avoided. Money is also the most flexible, and if goods are sourced locally then transportation is minimized and the local economy is boosted. Some donors prefer to send gifts in kind, however these items can end up creating issues, rather than helping. Medical considerations will vary greatly based on the type of disaster and secondary effects. Survivors may sustain a multitude of injuries to include lacerations, burns, near drowning, or crush syndrome.

Recovery

The recovery phase starts after the immediate threat to human life has subsided. The immediate goal of the recovery phase is to bring the affected area back to normalcy as quickly as possible. During reconstruction it is recommended to consider the location or construction material of the property.

The most extreme home confinement scenarios include war, famine and severe epidemics and may last a year or more. Then recovery will take place inside the home. Planners for these events usually buy bulk foods and appropriate storage and preparation equipment, and eat the food as part of normal life. A simple balanced diet can be constructed from vitamin pills, whole-meal wheat, beans, dried milk, corn, and cooking oil.One should add vegetables, fruits, spices and meats, both prepared and fresh-gardened, when possible.

International organizations Involved in Disaster Management

a) The International Emergency Management Society

b) International Association of Emergency Managers

c) International Recovery Platform

d) The International Red Cross and Red Crescent Movement

e) Baptist Global Response

f) United Nations

g) World Bank

National Organizations Involved in Disaster Management in India

The National Disaster Management Authority is the primary government agency responsible for planning and capacity-building for disaster relief. Its emphasis is primarily on strategic risk management and mitigation, as well as developing policies and planning. The National Institute of Disaster Management is a policy think-tank and training institution for developing guidelines and training programs for mitigating disasters and managing crisis response.

The National Disaster Response Force is the government agency primarily responsible for emergency management during natural and man-made disasters, with specialized skills in search, rescue and rehabilitation. The Ministry of Science and Technology also contains an agency that brings the expertise of earth scientists and meteorologists to emergency management. The Indian Armed Forces also plays an important role in the rescue/recovery operations after disasters.

– The writer is a final year Civil Engineering Student

Gunung Marapi Meletus 19 Kali

BUKITTINGGI, KOMPAS.com – Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, telah mengeluarkan 19 kali letusan pada Senin (5/6/2017) sejak pukul 00.01 WIB.

Petugas Pos Pengamat Gunung Api (PGA) Marapi Sumbar, Hartanto, di Bukittinggi, Senin, mengatakan, aktivitas di Marapi masih didominasi gempa letusan.

Ia menyebutkan, dalam pantauan pukul 00.01 WIB hingga 06.00 WIB, telah terjadi sebanyak sembilan kali letusan.

“Saat itu kondisi visual tidak jelas terlihat. Yang tercatat durasi gempa dari sembilan letusan itu selama delapan sampai 34 detik,” katanya lagi.

Kemudian dari pantauan pukul 06.01 WIB hingga 10.00 WIB, tercatat sebanyak 10 kali letusan.

Berdasarkan aktivitas tersebut terpantau ketinggian asap letusan mulai dari 75 sampai 250 meter, dengan lama gempa 10 sampai 12 detik.

Sedangkan sepanjang Minggu (4/6/2017) letusan terjadi sebanyak enam kali dan embusan sebanyak delapan kali.

“Hingga sekarang, status Gunung Marapi masih waspada atau level II, dan letusan- letusan yang terjadi adalah wajar karena statusnya tersebut. Masyarakat tetap diminta menjauhi radius tiga kilometer dari kawah,” ujarnya pula.

Sebelumnya, letusan yang terjadi sejak Minggu itu membawa dampak terhadap empat kecamatan di Kabupaten Tanah Datar berupa semburan abu vulkanik.

Baca juga: Pasca-erupsi Gunung Marapi, Delapan Pendaki Tersesat

Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengatakan empat kecamatan yang terkena dampak abu vulkanik tersebut adalah Batipuh, Pariangan, Sungai Tarab, dan Salimpaung.

Ia meminta camat dan wali nagari yang wilayahnya berada pada seputaran Gunung Marapi agar memonitor perkembangan dari letusan tersebut.

Pasca-gempa di Barat Boyolali, Terjadi 13 Guguran di Gunung Merapi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Pascagempa bumi tektonik 2,5 SR yang terpusat di 18 Km Barat Daya Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (4/6/2017), Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta mencatat 13 gempa guguran di Gunung Merapi.

Namun hingga kini, status Gunung Merapi dipastikan masih aktif normal. “Gempa di sebelah Barat Daya Boyolali itu tektonik, bukan vulkanik,” ujar BPPTKG Yogyakarta, I Gusti Made Agung Nandaka, saat ditemui Senin (5/6/2017).

Berdasarkan catatan pemantuan BPPTKG, pasca-gempa tektonik terjadi rentetan gempa guguran di Gunung Merapi. Dari data yang tercatat di BPPTKG, gempa guguran di Gunung Merapi terjadi dari setelah gempa tektonik sampai dengan pukul 20.00 Wib.

“Dari data yang kita peroleh kemarin, ada13 guguran setelah gempa ,” tegasnya.

Namun, Made belum mengetahui apakah ada kaitannya antara guguran yang terjadi di Gunung Merapi dengan gempa tektonik 2,5 SR yang terpusat di 18 Km Barat Daya Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu (4/6/2017) kemarin.

“Mungkin saja, tektonik mempengaruhi meski tidak semua. Tapi kita ga tahu yang kemarin apakah terkait. Mungkin juga bisa karena lapuk, di lereng yang terjal hingga jatuh, atau terlalu tinggi hingga goyang dikit, kalau manusia 2,5 SR kan ga merasakan,” tandasnya.

Ia menegaskan, meski sempat terjadi rentetan gempa guguran pasca gempa tektonik, namun dari semua alat pemantauan menunjukkan data aktivitas Gunung Merapi tidak mengalami perubahan. Karena itu, hingga kini, status Gunung Merapi Aktif normal.

“Data yang lain ga ada peningkatan, deformasi masih datar, gas tidak ada perubahan. Semua data Merapi masih dalam level normal,” ucapnya.

Made mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab tidak ada peningkatan aktivitas dan status Gunung Merapi masih aktif normal.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Status Gunung Merapi masih aktif normal,” pungkasnya.

Sebelumnya, BMKG merilis, pada Minggu 4 Juni 2017 pukul 14.48 Wib terjadi gempa dengan kekuatan 2,5 SR di 18 Km Barat Daya Boyolali, Jawa Tengah.

Banjir Padang, BPBD Tetapkan Tanggap Darurat Bencana 7 Hari

TEMPO.CO,Padang– Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang menetapkan status tanggap darurat bencanabanjir Padangselama tujuh hari. Tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah titik di Kota Padang, Rabu, 31 Mei 2017.

”Iya (tanggap darurat) selama tujuh hari,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Edi Hasyimi, Kamis, 1 Juni 2017.

Meskipun banjir sudah surut, kata dia, tanggap darurat tetap diperlukan karena masuk kategori pemulihan masa darurat. Masih banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Begitu juga untuk membersihkan rumahnya dari lumpur bekas banjir.

Edi mengatakan ada beberapa kegiatan yang dilakukan selama tanggap darurat. Di antaranya pendataan korban banjir, pembersihan lokasi atau rumah yang terkena dampak banjir, pemberian logistik berupa sandang dan pangan, serta memberikan layanan kesehatan. “Kami dari BPBD akansupportbantuan logistik,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara BPBD Kota Padang, bencana banjir terjadi di 24 titik yang tersebar di delapan kecamatan. Banjir terparah terjadi di kompleks Jondul Rawang, Kecamatan Padang Selatan, dengan ketinggian air mencapai 150 meter.

Selain banjir, kata Edi, ada tiga titik longsor yang dipicu derasnya hujan. Di antaranya di Jalur Lintas Sumatera Padang-Solok yang menyebabkan jalur tersebut lumpuh selama tiga jam. Kemudian, Kelurahan Gates dan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung.

Banjir dengan ketinggian dari 30-150 sentimeter itu merendam ribuan rumah. Banjir juga menggenangi jalan-jalan protokol di Kota Padang.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan banjir yang terjadi ini akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang dalam membenahi saluran air. Pemkot Padang akan lebih serius memperlebar, memperdalam, serta menghilangkan penghalang drainase.

”Saya telah melihat pengecilan got, serta adanya bangunan di pinggir anak sungai yang menjadi penyumbang terjadinya banjir. Termasuk banyaknya got tersumbat karena sampah,” ujarnya setelah menyusuri sejumlah titikbanjir di Padang, Rabu, 31 Mei 2017.

Beberapa Desa di Cilacap sudah Mulai Dilanda Kekeringan, Begini Solusi dari BPBD

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyiapkan distribusi air bersih ke beberapa desa di Kecamatan Kawunganten. Suplai air bersih itu menyusul permintaan beberapa desa yang sudah mulai dilanda kekeringan.

Kecamatan Kawunganten selama ini diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana kekeringan dan air bersih.

“Baru dua desa yang meminta. Kami minta manfaatkan air sumur dari penampungan air hujan yang masih ada dulu, jika tidak mencukupi kami kirim tanki,” kata Kepala BBPD Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy, Kamis (1/6)

Kawunganten berada di daerah dataran rendah sehingga terpengaruh pasang rob air laut.
Di wilayah tersebut, saat musim kemarau, warga tidak bisa menggunakan air sumur karena keruh dan berbau karat besi. Kualitas air tersebut membuatnya tak layak dikonsumsi.

Selain Kawunganten, dua kecamatan lain, yakni Patimuan dan Bantarsari teridentifikasi rawan bencana kekeringan tingkat tinggi.

Letak dua kecamatan itu berimpitan dengan Laguna Segara Anakan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibeureum sehingga rawan krisis air bersih.

Sedikitnya terdapat sembilan kecamatan di wilayah Cilacap yang rawan kekeringan, di antaranya, Kawunganten, Bantarsari, Patimuan, dan Kedungreja.

BPBD Cilacap telah menyiapkan 500 tangki air bersih untuk mengantisipasi krisis air bersih di Kabupaten Cilacap. Komara optimis, stok air bersih itu akan mencukupi kebutuhan air bersih di wilayah terdampak bencana kekeringan tahun 2017.

“Meskipun tahun kemarin kemarau basah dan tidak ada permintaan air bersih, tahun ini diperkirakan kemarau akan normal, antara Juni hingga September 2017. Sehingga stok 500 tanki air bersih dirasa cukup,” katanya.

Selain kekeringan, bencana kebakaran juga mengancam warga saat tiba musim kemarau.
Daun-daun kering akan mudah terbakar dan memicu kebakaran yang lebih luas saat tertiup angin kemarau.

Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar mewaspadai hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran. (*)