Bencana Alam di Kabupaten Sukabumi Meluas

Tanah longsor menimpa rumah penduduk, ilustrasi

SUKABUMI — Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, wilayah yang terkena bencana alam dalam empat hari terakhir meluas yang disebabkan curah hujan semakin tinggi.

“Awalnya laporan bencana alam hanya melanda lima kecamatan, tetapi di hari ke empat ini, bencana alam yang disebabkan oleh hujan tersebut menjadi 10 kecamatan,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo, Senin (14/3).

Menurutnya, dari 10 kecamatan tersebut terdapat 25 desa yang dilanda bencana alam banjir dan tanah longsor. Namun hingga kini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya korban jiwa, tetapi bencana ini tidak hanya merusak rumah saja, tapi ada juga sarana dan prasarana umum lainnya seperti jembatan. Adapun kecamatan yang dilanda bencana alam baik banjir maupun longsor yakni Kecamatan Nyalindung, Purabaya, Jampangtengah, Cireunghas, Gegerbitung, Kadudampit, Sukabumi, Sukaraja, Cisaat dan Gunungguruh. Dari 10 kecamatan terdapat 25 desa yang dilanda bencana alam.

“Wilayah yang palih parah terkena dampak bencana tersebut adalah Kecamatan Nyalindung dan Jampangtengah karena selain terkena bencana banjir juga dibarengi dengan tanah longsor, tetapi tidak ada korban jiwa pada musibah ini,” tambahnya.

Usman mengatakan untuk bantuan sudah disalurkan ke lokasi-lokasi bencana, namun demikian karena titik bencana terpencar atau tidak di satu daerah, sehingga logistik dikirim secara bertahap dan memprioritaskan warga yang terkena dampak bencana paling parah. Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan bencana serupa akan kembali terjadi, karena hingga saat ini hujan deras terus melanda sejumlah daerah di Kabupaten Sukabumi.

“Kami juga mengimbau kepada warga yang tinggal di daerah rawan bencana untuk selalu waspada dan mengungsi ke tempat yang lebih aman,” katanya.

Sumber : Antara

Dampak El Nino Masih Terjadi Hingga April

DAMPAK PEMANASAN GLOBAL. Awan mendung menaungi kota Jakarta, Rabu (16/3). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan hampir 43 persen cuaca sekarang dipengaruhi pemanasan global dan selebihnya faktor alam seperti La Nina dan El Nino

JAKARTA — Dirjen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nur Masripatin mengatakan dampak El nino masih mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia hingga April mendatang. Tingginya suhu udara di beberapa tempat di Indonesia salah satunya disebabkan pengaruh El Nino.

“Diperkirakan masih ada dampak El Nino sepanjang Maret hingga April mendatang. Karenanya, suhu udara di Indonesia cukup tinggi dalam beberapa bulan terakhir,” ujar Nur ketika dihubungiRepublika.co.id, Rabu (16/3).

Pihaknya pun mengakui jika sepanjang Februari lalu suhu udara di Indonsia cukup tinggi. Berdasarkan data pantauan suhu udara oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), suhu udara tertinggi pada Februari mencapai 36 derajat celcius – 37 derajat celcius.

“Meski begitu, menurut catatan kami tingginya suhu udara pada Februari lalu bukan merupakan titik paling panas tertinggi. Masih harus kami amati lagi beberapa data mengenai kenaikan suhu udara sehingga bisa menyimpulkan fenomena kenaikan suhu ini,” kata Nur.

Lebih lanjut Nur mengingatkan agar masyarakat tidak membuat titik-titik api yang tidak diperlukan. Sebab, potensi kebakaran hutan akibat kenaikan suhu dan faktor lain tetap ada sepanjang 2016.  Bagi warga yang tinggal di permukiman padat penduduk pun, disarankan agar waspada terhadap potensi ledakan gas dan kebakaran.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Banjir di Kabupaten Bandung Kembali Naik

Anak-anak bermain air banjir di kawasan Desa Cijagra, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang terendam banjir, Rabu (16/3).

BANDUNG –  Hujan yang mengguyur pada Selasa (15/3) kemarin, membuat sejumlah daerah di Kabupaten Bandung terendam banjir.

Di Bandung Selatan, seperti Kecamatan Dayeuhkokot, Baleendah dan Bojongsoang, Sungai Citarum kembali meluap, padahal sebelumnya telah surut. “Tadi malam banjir naik lagi, pada pagi hari memang sedikit turun,” tutur Yayan Setiana, Kepala Desa Dayeuhkolot, Rabu (16/3).

Pada Selasa (15/3) malam, air menggenang seluruh RW di Desa Dayeuhkolot. Namun, pada siang hari air sudah surut dan hanya beberapa kampung saja yang tergenang seperti Babakan Sangkuriang, Cilisung, Bolero, dan Bojongasih.

Pada Selasa (15/3) kata Yayan warga sudah banyak yang kembali ke rumahnya dan membersihkan endapan yang dibawa oleh air. Namun, banjir kembali menggenang dan memaksa warga kembali ke pengungsian.

Lebih lanjut Yayan mengatakan, korban banjir di Desa Dayeuhkolot sangat membutuhkan makanan dan keperluan balita. “Bantuan banyak sebenernya, tapi rata rata memberi makanan instans seperti mie. Kan kurang baik jika dikonsumsi terus terusan oleh balita,” ujarnya.

Selain itu, pemberian bantuan juga tidak merata, sehingga banyak warga yang tidak mendapat bantuan sama sekali. Selain Bandung selatan, banjir juga menggenang wilayah Bandung Timur seperti Rancaekek dan Cileunyi.

Di Rancaekek, banjir sempat membuat jalan Bandung-Garut dan sebaliknya terputus karena tegenang air.
“Sempat terjadi kemacetan sampai 7 kilometer, karena di depan Kahatex jalan terendam banjir dan kendaraan tidak bisa melintas,” tutur Kanit lantas Polsek Cileunyi AKP Shandy Mardiansyah.

Arus kendaraan mulai lancar pada siang hari setelah banjir yang menggenang jalan surut. Selain Rancaekek, banjir juga menggenang di Kampung Jajawai Desa cileunyi wetan, Kecamatan Cileunyi.

Menurut Aceng, salah seorang warga, banjir mulai menggenang ratusan rumah di kampung ersebut pada Selasa malam. “Sungai cikeruh meluap dan merendam rumah,” turur Aceng.

Di kampung tersebut, air menggenang dengan ketinggian sekitar satu meter. Selain menggenang rumah warga, air juga menjebol tanggul di kampung tersebut. (mld)

sumber: POJOKJABAR.com

 

Japan a ‘model of disaster preparedness’, says UN chief

UN Secretary General Ban Ki-moon on Thursday held up Japan’s disaster preparedness efforts as a model to the world ahead of the fifth anniversary of the earthquake and tsunami that devastated large parts of the country’s northeast.

“The rest of the world has much to learn from Japan, if we are to make progress on saving lives and livelihoods, and reducing disaster losses,” he said in a statement.

On March 11, 2011 a magnitude-9.0 earthquake and ensuing tsunami struck northeastern Japan wreaking havoc as more than 15,000 were killed and more than 2,500 still remain unaccounted for in the hardest hit prefectures. The natural catastrophe also led to nuclear meltdowns at the Fukushima Daiichi nuclear power plant.

The “unprecedented” disaster, he said, taught the world a great deal about “the changing nature of exposure to risk and disaster”.

Visitors look out at the evacuation zone area surrounding the Fukushima nuclear power plant. Photo: Bloomberg“After Fukushima, it became clear that we are in a new era in which technology and natural disasters can combine to create danger of a previously unimaginable scale.”

An outcome of the cataclysmic event helped shape the so-called Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, which was adopted as an international guideline of action at a UN conference in Sendai, Japan, last March.

“Japan has shown the world how important it is to pause for reflection, to examine the lessons learned from past calamities and to raise public awareness of the importance of prevention and mitigation,” he also said.

Last year at a plenary session the General Assembly adopted a resolution to mark November 5 as World Tsunami Awareness Day. The date was picked to coincide with a day in 1854 when a Japanese farmer in Hiromura village set his rice sheaves on fire to warn neighbours of the incoming tsunami, thus saving countless lives.

Belajar Penanggulangan Bencana dengan Kamishibai

Kegiatan seminar Siaga Bencana Gempa dan Tsunami, di Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Wonokromo, Pleret, Bantul, Senin (14/3/2016). (Yudhi Priambodo/JIBI/Harian Jogja)

BANTUL– Kamishibai atau cerita bergambar adalah salah satu kebudayaan yang berasal dari Negara Jepang. Menggunakan cerita dengan menampilkan gambar-gambar, metode ini sangat digemari oleh semua kalangan di Jepang.

Dengan menggunakan kamishibai, para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Wonokromo, Pleret, Bantul diajarkan bagaimana cara penanggulangan bencana alam dalam seminar Siaga Bencana Gempa dan Tsunami, Senin (14/3/2016).

Adalah Yoko Takafuji seorang peneliti asal jepang yang sedang melakukan penelitian di Indonesia yang mengenalkan metode tersebut. SMA MAN Wonokromo menjadi salah satu SMA di DIY yang mendapatkan materi cara penanggulangan bencana alam gempa dan tsunami melalui metode kamishibai.

Sebanyak 90 siswa-siswi kelas X dan XI, jurusan Bahasa Jepang SMA MAN Wonokromo yang menjadi peserta pada seminar kali ini.

Yoko Takafuji mengatakan karena daerah Bantul memiliki tingkat kerawanan bencana gempa dan tsunami yang mirip dengan Jepang maka para pelajar itu harus wajib bagaimana cara melakukan penanggulangan saat terjadi bencana.

“Dari penelitian yang saya lakukan di Indonesia, beberapa daerah tersebut sangat rawan dengan bencana gempa dan tsunami. Jadi tindakan siaga bencana harus dikenalkan kepada anak-anak muda khususnya para pelajar SMA,” ujar Yoko.

Diakui oleh Yoko dengan menggunakan metode kamishibai materi penanggulangan bencana akan lebih diserap dan lebih mudah dipahami, karena metodenya sangat menarik.

“Dengan metode yang tidak umum, sebuah pembelajaran akan mudah dipahami. Saya berharap mungkin di Indonesia ada metode yang mengunakan unsur budaya Indonesia yang digunakan untuk materi pembelajaran serupa,” imbuh Yoko.

Para pelajar yang mengikuti seminar juga tampak sangat antusias, beberapa pertanyaan dilontarkan oleh beberapa siswa dalam seminar yang berlangsung di Balai Desa Wonokromo, Pleret, Bantul kamarin.

Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan Syaefulani berharap dengan adanya seminar ini para siswa dapat menyerap ilmunya, “Bagaimana cara penanggulangan bencana bi Jepang bisa diterapkan di Bantul agar dapat menekan angka korban jiwa jika terjadi bencana alam,” kata Syaeful.

Selain materi penanggulangan bencana, para pelajar juga dapat secara langsung praktik dalam menggunakan bahasa Jepang dalam bahasa sehari-hari.

SMA MAN Wonokromo memang satu-satunya SMA di Bantul yang memiliki jurusan Bahasa Jepang, maka dari itu diharapkan para siswa dapat benar-benar menyerap ilmu dan dapat menularkan ilmunya kepada para siswa yang lain.

sumber: Harianjogja.com

Abbott issues disaster declaration in 17 counties hit by weekend rain, flooding

Jose Santivanez stands in flood water as he fishes at River Park in Chandler, Texas Saturday March 12, 2016. Rainy conditions did not stop several dozen fishers from coming to the park, situated along the Niches River. (Sarah A. Miller/Tyler Morning Telegraph via AP) MANDATORY CREDIT (REV-SHARE)

AUSTIN — Gov. Greg Abbott has declared a state of disaster in 17 counties hit by severe rain and flooding.

In a statement issued Monday, Abbott said the state is assisting with evacuations in three East Texas counties and stands ready to assist in swift water rescues.

Heavy rains last week forced the evacuation of hundreds of people in East Texas, as floodwaters rose in several Gulf Coast states.

His declaration covers the following counties: Angelina, Erath, Gregg, Hardin, Harrison, Hood, Jasper, Jefferson, Liberty, Madison, Marion, Newton, Orange, Parker, Sabine, San Augustine and Tyler

Pemasangan EWS untuk Meminimalisir Korban Bencana

SEORANG warga melihat alat EWS (Eraly Warning System) atau sistem peringatan dini yang dipasang di Kali Gajah Wong, Kota Yogyakarta.*

YOGYAKARTA, (PR).- Upaya meminimalisir bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY siap memasang 200 EWS (Eraly Warning System) atau sistem peringatan dini di seluruh DIY di tahun ini. Terlebih musim penghujan seperti sekarang ini. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DIY, Heri Siswanto di Yogyakarta, Selasa 15 Maret 2016.

 

Heri mengatakan, dari jumlah itu, 20 di antaranya akan dipasang di lokasi rawan di Gunungkidul dan beberapa alat pada sungai-sungai yang sering meluap kala musim hujan. “Untuk di Gunungkidul, kajian titik-titik rawan longsor terus dilakukan. Sedang untuk pemasangannya dilaksanakan secara bertahap,” katanya.

Untuk penanggulangan risiko bencana longsor, kata dia, BPBD DIY telah menyiapkan enam desa di Gunungkidul akan dijadikan desa tanggap bencana. Harapannya dengan status itu, warga di sekitar bisa mengantisipasi atau mengambil tindakan secara mandiri saat terjadi musibah sehingga kerugian yang diderita bisa diminimalisir.

“Sedangkan untuk mengantisipasi banjir luapan sungai maupun banjir lahar dingin, sebenarnya puluhan EWS sudah terpasang namun kami akan melakukan pengecekan ulang berfungsi tidakknya alat tersebut sehingga akan lebih efektif bagi warga yang terdampak bencana untuk setidaknya mengantisipasi agar tidak memakan korban,” ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyusun prioritas penanganan banjir Sungai Winongo yang sempat menggenangi permukiman warga dan merusak sejumlah infrastruktur di sepanjang bantaran sungai. “Prioritas itu perlu disusun untuk menentukan penanganan apa saja yang harus dilakukan dalam waktu cepat dan sangat dibutuhkan masyarakat karena menyangkut kepentingan umum,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Menurut Haryadi, luapan Sungai Winongo yang terjadi pada Sabtu (12/3) malam mengakibatkan sekitar 1.700 warga harus dievakuasi, namun kembali lagi ke rumah masing-masing saat air sudah tidak menggenangi permukiman. Saat ini hanya tersisa tujuh warga yang belum dapat kembali ke rumahnya karena rumah tempat tinggalnya hanyut dibawa derasnya arus air Sungai Winongo.

“Hal terpenting adalah memberikan kesadaran kepada warga tentang potensi bencana yang mereka hadapi apabila tinggal di tepi sungai, bukan hanya memberikan larangan. Dengan kesadaran yang terbangun, maka warga tidak akan tinggal di tepi sungai,” tuturnya.

Pemkot Yogyakarta masih terus melakukan pendataan terhadap kerusakan-kerusakan infrastruktur akibat terjangan air Sungai Winongo yang memiliki konsekuensi pada pembiayaan untuk perbaikan. Dari hasil pendataan akan diketahui, kerusakan mana saja yang harus dibiayai menggunakan dana tidak terduga atau dari APBD Kota Yogyakarta,” ucapnya.

Sampai saat ini, Pemkot Yogyakarta masih menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat luapan air sungai. Luapan tidak hanya terjadi di Sungai Winongo, tetapi juga di Code namun tidak menimbulkan banyak kerusakan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, terjadi kerusakan talud di empat lokasi, dua rumah hanyut, satu rumah rusak, satu jembatan rusak, dan tiga sumur tercemar.

“Jika menggunakan dana tak terduga, maka penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan harus memenuhi semua syarat administrasi yang ditetapkan,” katanya.

Haryadi menuturkan, pihaknya mempunyai dana tak terduga sebesar Rp5 miliar dan belum digunakan untuk pembiayaan apa pun. “Jika bisa ditangani dengan dana APBD murni atau perubahan, maka penanganan akan lebih diutamakan menggunakan dana APBD,” ujarnya. (Wilujeng Kharisma/A-147)

Study finds 138 preventable hospital deaths following 2011 tsunami

At least 138 patients at major hospitals in Iwate and Miyagi prefectures who died in the aftermath of the 2011 quake and tsunami could have been saved under normal medical conditions, health ministry researchers have said.

The team attributed the deaths of 13 percent of the 1,042 patients who died in the 20 days following the disaster to power outages and shortages of materials such as drugs and clean water. The deaths are considered preventable because had there been electricity equipment such as respirators would have worked, and with suitable materials physicians would have been able to carry out surgery, the team said.

Data from Fukushima Prefecture is not included, due to the complicating impact of the nuclear disaster there.

The March 11, 2011, Tohoku disaster left more than 18,000 people dead or missing and triggered the world’s worst nuclear accident since Chernobyl.

Local doctors took part in the research by the Health, Labor and Welfare Ministry.

“Hospitals should map out plans in advance to continue providing medical service during a disaster, such as making up stockpiles on medical items,” said Satoshi Yamanouchi, a doctor who took charge of the survey in Miyagi Prefecture

Dewan Desak BPBD Perjelas Dana Bencana

(SUMENEP)– DPRD Sumenep meminta kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep untuk terus mengawal dan menseriusi dana Rp19 miliar. Karena dana untuk bencana 2013 hingga 2015 itu dinilai bisa diperoleh sesuai dengan pengajuan yang telah diajukan.

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep H. Subaidi menjelaskan, bahwa dana itu secepatnya diperjelas ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena dana tersebut tinggal diurus dan bahkan pihak dewan sudah pernah bertemu langsung pihak BNPB memperjelas dana tersebut.

“Sebenarnya dana itu tersedia di pusat, tapi mungkin tidak ditindaklanjuti. Sebab ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sumenep. Makanya kami berharap dana itu bisa turun dan pihak BPBD harus mengawal itu,” katanya.

Sebab, dana Rp19 miliar itu diperuntukkan kepada sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan yang diakibatkan bencana alam yang terjadi dari tahun 2013 hingga 2015. Oleh karenanya, dana yang tidak sedikit itu dinilai sangat penting untuk nantinya bisa memperbaiki infrastruktur tersebut.

“Bahkan, di dalam data yang ada di BNPB sudah ada titik yang akan diperbaiki dengan dana Rp19 miliar itu. Karena penggunanaan dana itu nantinya sesuai dengan by name, by addres. Bahkan sudah ada foto infrastruktur yang mengalami kerusakan dan membutuhkan dana itu,” terang politisi PPP itu.

Jika dana itu benar-benar turun ke Sumenep, pihak DPRD Sumenep akan terus mengawal realisasi dana tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan, jika penggunaan dana itu sesia dengan peruntukannya masing-masing atau sesuai dengan by name, by addres yang sudah ada dalam dokumen.

“Pengawalan pasti kita lakukan untuk realisasi dana itu. Oleh karenanya, kalau nanti ada survei ke lokasi berdasarkan data yang ada, harus bersama-sama dengan kami di komisi IV. Karena yang jelas akan ada survei, siapa tahu infrastruktur yang rusak seperti tebing ternyata sudah diperbaiki oleh masyarakat melalui swadaya,” lanjutnya.

Sementara kepala BPBD Sumenep Febrianto, bahwa pihaknya sudah mendatangi BNPB, namun dana tersebut bukan merupakan dana yang bisa langsung diambil. Melainkan harus ada adminsitrasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Pasalnya, BPBD Sumenep diminta untuk menyediakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh pemerintah pusat. Namun pihaknya tidak bisa langsung menyediakan RAB tersebut karena masih harus butuh dana, sementara dana tersebut harus menggunakan dana pemkab Sumenep.

Yang paling membuat pihaknya tidak bisa langsung membuat RAB sesuai yang diinginkan pemerintah pusat, sebab pihaknya khawatir ketika RAB disediakan dnegan anggaran daerah, Rp19 miliar itu tidak bisa cair.

“Karena meskipun kami menyediakan RAB nya, belum tentu anggaran itu disetujui. Karena kalau tidak disetujui, yang jelas anggarannya tidak bisa cair,” katanya. (ong/h4d)

sumber: korankabar

Using info technology to tackle natural disasters

Due to diverse geo-climatic conditions prevalent in different parts of the globe natural catastrophes cause enormous destruction and create human sufferings and produce negative economic impact.

Disaster occurrences cannot be eliminated, but they can be managed in a better way. The successful management of emergency situations requires proper planning, guided response and well-coordinated efforts by adopting latest technology. Disaster cycle needs to be core of our information technology. Emergency responders face challenges of managing priorities, capacities, locations and the expectations of governments and the public in a complex environment and turbulent situation. Advancement in scientific technology in the form of Internet, geographical information system, remote sensing, satellite communication, weather observatory technology, early warning system and telemedicine made it possible to improve the quality and power of analysis of natural hazard assessment, guide development activities and assist planners in selecting measures and in the implementation of emergency preparedness and response actions. These enabling technologies can effectively contribute to the identification of hazardous areas, monitor the planet for its changes on real time bases, give early warning to many impending disasters and provide emergency communication, medical and relief management, disaster monitoring, modelling, mitigation, rescue operation management and rehabilitation strategies.

Over the three decades, scientific knowledge of intensity and distribution in time and space of natural disasters and technological means of confronting them expanded greatly in developed countries. Sensible nations have understood the mechanism, causes and parameters of the turbulent natural phenomena and the techniques to resist these adverse forces and, as a result, they got rid of consequences of natural hazards significantly. The critical information provided on weather prediction, identification of risk areas, response and relief work, global climate change and its implications on global environment is the fruit of this progress.

Pakistan is one of the most disaster-prone countries. It has witnessed devastating natural disasters in the recent past. Disasters have become an issue of growing concern across the country and the frequency and magnitude of natural catastrophes are on the rise. When we see disaster management in the context of adoption of scientific technology we can see problems in the pre-disaster and post-disaster phases as well as in times of planning and implementation. The responsible bodies/emergency organisations are still away from the ability to instantaneously connecting vast networks of individuals and organisations across great geographic distances, and to facilitate fast flow of information, capital, ideas, people and products.

However, the government, humanitarian agencies and emergency organisations are working hard to make use of information technology (IT) to tackle disasters with the help of conventional techniques. Decision makers should put efforts to use existing scientific and technical knowledge, adding advanced knowledge as needed to underpin the adoption and implementation of public policy for disaster prevention in accordance with the international strategy for disaster reduction framework.

Integration of space technology inputs into natural disaster monitoring and mitigation mechanisms is critical for hazard reduction. It is absolutely necessary to educate the people as well as decision makers to allocate resources for appropriate investments in information technology.

Applying scientific solutions in a complex situation merits not only special attention but necessitate true implementation of genuine emergency preparedness and response actions. It is high time for authorities concerned to develop new mechanisms involving information technology to help emergency organisations and professionals in the field of civil defence.

The writer is Lahore Civil Defence Academy commandant