Skip to content

Gubernur Kalsel: Siaga Darurat Bencana Bisa Diperpanjang

Kalsel – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung di provinsi ini sejak 10 Januari hingga 31 Maret 2016 bisa diperpanjang apabila diperlukan.

Menurut Sahbirin, pemerintah akan memastikan kondisi cuaca yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan.

“Kalau memang diperlukan, status tersebut akan kita perpanjang,” kata Sahbirin di Banjarmasin, Selasa (08/03/2016).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kejadian banjir dan tanah longsor di Kalimantan Selatan Bulan Januari – 6 Maret 2016 terjadi di Kabupate Tabalong, merendam tujuh Kecamatan 25 Desa dan 1.840 Rumah.

Kemudian, di Kabupaten Balangan, merendam tiga Kecamatan sembilan desa dan 205 rumah, Hulu Sungai Utara, merendam 10 Kecamatan, 166 Desa dan 4.715 Rumah dan Tanah Bumbu, merendam lima kecamatan, 21 desa dan 814 Ha sawah terendam.

Penanganan banjir telah difokuskan di masing-masing kabupaten, baik dalam hal evakuasi maupun bantuan kebutuhan dasar (logistik). Pemerintah provinsi telah memberikan bantuan peralatan dan logistik ke masing-masing Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, Senin (07/03/2016) dilaksanakan rapat koordinasi terpadu penanggulangan kebakaran lahan dan hutan bersama dengan TNI, Kepolisian, serta BPBD se Kalimantan Selatan.

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Bandara (BMKG) Syamsudin Noor, Ibnu Sulistyono mengatakan, Kemarau 2016 diperkirakan diawalai pada akhir Mei 2016, yang intensitas dan frekuensi terjadinya hujan normal.

Saat ini, kata dia, hujan dengan intensitas tinggi, masih mungkin terjadi di wilayah Kalimantan Selatan bagian Timur masih mungkin terjadi, sehingga kemungkinan terjadinya banjir, tetap harus diwaspadai.

Sementara, pengaruh elnino pada 2016 ini, diperkirakan sudah tidak ada lagi, sehingga suhu udaranya akibat kemarau cenderung normal.

Namun, kata dia, peluang kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi menjadi perhatian lebih besar, diprediksi puncak musim kemarau antara Agustus – Oktober 2016.

Sebelumnya, Kepala Seksi Operasi SAR Banjarmasin Wasino mengatakan, menghadapi berbagai kemungkinan bencana tersebut, pihaknya telah menyiagakan seluruh personil dan seluruh peralatan yang dimiliki.

Seluruh peralatan penanganan banjir, baik darat maupun sungai, kini sudah disiapkan, bila terjadi bencana di beberapa daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah.

Beberapa peralatan tersebut antara lain, kapal rescue boat sepanjang 12 meter untuk evakuasi, kemudian perahu karet dan beberapa peralatan lainnya.

Selain peralatan, SAR pihaknya juga telah menyiagakan 91 orang personil selama 24 jam, yang ada Banjarmasin, Kotabaru, Sampit dan Pangkalanbun, untuk sewaktu-waktu melakukan pertolongan bila terjadi bencana.

Wasino memperkirkan, beberapa daerah, yang dulungnya langganan banjir cukup parah, seperti daerah Bati-Bati dan Cempaka, banjirnya akan berkurang.

Menurut dia, pemerintah telah mengeruk sungai yang dangkal dan membangun aliran sungai darurat di daerah Cempaka.

sumber: Rimanews

DigitalGlobe Providing Rapid Assessment of Cyclone Damage for Government of Fiji

WESTMINSTER, Colo. DigitalGlobe, Inc. (NYSE: DGI), the global leader in earth imagery and information about our changing planet, is delivering crowdsourced damage assessments derived from satellite imagery to the government of Fiji in response to the devastating cyclone that struck the island nation on Feb. 20. Beyond imagery alone, DigitalGlobe is committed to helping the government of Fiji make critical decisions where lives, resources, and time are at stake.

Before the powerful storm reached Fiji’s coast, DigitalGlobe activated its FirstLook service and began making preparations to capture the world’s first glimpses of Cyclone Winston’s impact. Despite lingering cloud cover, DigitalGlobe’s constellation of high-resolution satellites collected the first images within 24 hours of the storm’s landing. The satellite images were immediately loaded onto DigitalGlobe’s public crowdsourcing platform, Tomnod, where an online community of volunteers began to search the imagery for impassable roads, damaged buildings, and areas of major destruction.

To date, the crowd has searched through more than 5,400 sq. km. of high-resolution, high-accuracy imagery and identified 5,500 unique points of interest that are helping the Fiji government and the Secretariat of the Pacific Community (SPC) organize a multi-agency relief effort. Fresh imagery and crowd-sourced results are being delivered in near real-time as the crowd searches through new areas each day.

Tropical Cyclone Winston made landfall as a category 5 storm with sustained winds of 230 kilometers per hour, making it the most powerful storm ever recorded to hit the island nation. More than 40 people have been killed and tens of thousands of people have been left homeless. The Tomnod campaign will remain active until the entire area of interest, as defined by the Fiji government, has been fully crowdsourced.

“With more than 100 inhabited islands scattered across thousands of square kilometers of open ocean in the South Pacific, Fiji faces unique challenges when it comes to disaster response and recovery,” said Caitlyn Milton, DigitalGlobe’s Crowdsourcing Manager. “The pointing agility and broad area collection capacity of our satellites enabled us to quickly image many of the affected islands. Only with DigitalGlobe’s high-resolution, high-accuracy imagery can the Tomnod crowd pinpoint the location of every damaged or flooded building and every impassable road and bridge, features that cannot be reliably detected in lower resolution imagery.”

“DigitalGlobe is a trusted partner of the Secretariat of the Pacific Community, and we appreciate their support, as well as the efforts of the many Tomnod volunteers who have contributed to the response to Cyclone Winston,” said Michael Petterson, Director of the SPC’s Geoscience Division. “By working jointly to collect, analyze, and distribute this information to response agencies, we are ensuring that aid reaches those who have been affected in the most efficient way possible.”

Join the online Tomnod community of volunteers & help map damage across Fiji: http://www.tomnod.com/campaign/fiji_winston_2016

Explore a sample of the current results via this interactive map: http://admin.tomnod.com/campaign/fiji_winston_2016/results

source: ()

Logistik Bencana Disiagakan

MUKOMUKO, BE –  Kabupaten Mukomuko salah satu daerah rawan bencana gempa dan tsunami. Terkait hal itu, Pemda melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiagakan dan menyiapkan logistik bencana tersebut.

“Harapan kita tidak terjadi bencana apapun di daerah ini. Untuk kesiapsiagaan, logistik yang dibutuhkan sudah kita siapkan,” demikian Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko, Ramdani SE MSi dikonfirmasi Bengkulu Ekspress. Logistik itu diantaranya tenda keluarga, tenda pleton dan posko, makanan siap saji dan logistik lainnya. Pun dengan anggaran tak terduga juga telah disiapkan di APBD yang dapat digunakan sewaktu – waktu jikalau sudah darurat. “

Meskipun jumlah anggarannya tidak besar. Minimal dapat membantu masyarakat bersifat sementara  pasca terjadi bencana di daerah ini,” ujarnya. Sejumlah logistik yang disiapkan telah disimpan digudang BPBD. Jika  sewaktu – waktu dibutuhkan segera didistribusikan. Dan jikalau logistik yang ada kurang. Kita akan berkoordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan wilayah pesisir mulai dari kecamatan Air Rami, Ipuh, Sungai Rumbai, Teramang Jaya hingga Kota Mukomuko dan sekitarnya diantara termasuk rawan bencana. Masyarakat diingatkan tetap waspada. Karena kemungkinan apapun bisa terjadi kapanpun seperti gempa bumi dan bencana lainnya. (900)

sumber: bengkulu ekpress

Survey finds post-disaster reconstruction slow in Tohoku prefectures

https://itsadisaster.files.wordpress.com/2013/03/japan2.jpg

The pace of reconstruction after the powerful earthquake and tsunami that hit parts of northeastern Japan in March 2011, and the subsequent nuclear disaster, differs from community to community, with a delay forecast in Fukushima municipalities affected by radiation from the accident, a Jiji Press survey has revealed.

The survey was conducted in January and February in a total of 42 municipalities along the Pacific coast in Iwate, Miyagi and Fukushima prefectures, and around Tokyo Electric Power Co.’s Fukushima No. 1 nuclear power station, where an unprecedented triple reactor meltdown occurred following the natural disasters.

Of the 42, 12 are in Iwate, and 15 each in Miyagi and Fukushima.

Of the total, 15 municipalities said that post-disaster reconstruction will be completed by the end of fiscal 2020 in March 2021, the final year of the reconstruction period designated by the government.

Three municipalities said reconstruction will finish by the end of fiscal 2016, one by the end of fiscal 2017, six by the end of fiscal 2018 and five by the end of fiscal 2019.

The city of Soma in Fukushima said it is difficult to say exactly when the construction projects will be completed.

Meanwhile, 11 municipalities, including nine in Fukushima, noted that post-disaster reconstruction will end in fiscal 2021 or later.

Many of the nine Fukushima towns and villages cited delays in work to decontaminate areas polluted with radiation and dispose of radiation-tainted soil, and the restoration of agriculture, forestry and fishery industries.

This suggests that industry reconstruction has been tardy, affected by shipment restrictions and misinformation about radiation.

The two other municipalities projecting the completion of reconstruction after fiscal 2020 are Sendai, the prefectural capital of Miyagi, and the Miyagi town of Minamisanriku.

Sendai faces a delay in land procurement for reconstruction projects, including one for elevating roads. The central district of Minamisanriku was devastated by the tsunami.

In Iwate, nearly 50 percent of the planned public housing for people who lost their homes in the quake and tsunami has been completed. The proportion stands at about 50 percent in Miyagi and 40 percent in Fukushima.

Of the 12 Fukushima municipalities where evacuation advisories were issued after the nuclear accident, six, including the towns of Tomioka and Okuma, said that their populations at the end of 2025 are expected to decrease by 20 percent or more from current levels.

Among other municipalities in Fukushima and the two other prefectures, five, including Minamisanriku, project drops of 15-20 percent and eight foresee declines of 10-15 percent.

An official of Minamisanriku said, “The population decrease in our town will likely accelerate, because the number of children is falling and some of the residents who have been evacuated to other areas have found new homes and jobs there and therefore opted not to return to Minamisanriku.”

In Miyagi, Sendai and three nearby municipalities expect increases in their populations, on the back of inflows of evacuees from other areas and the establishment of operational hubs by construction companies.

In Fukushima, population growth is forecast in the town of Shinchi, where a liquefied natural gas storage facility is planned to be constructed.

Many of the surveyed municipalities said that they want the central government to continue securing enough reconstruction budgets and providing personnel support, and to increase flexibility in subsidy programs.

The earthquake and tsunami killed more than 15,800 people and left over 2,500 others unaccounted for.

BPBD Pagaralam Tetapkan Dempo Selatan Kecamatan Paling Rawan Bencana

BPBD Pagaralam Tetapkan Dempo Selatan Kecamatan Paling Rawan Bencana

PAGARALAM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pagaralam memetakan Kecamatan Dempo Selatan masuk dalam daerah atau zona kawasan potensi rawan bencana, mulai dari longsor, puting beliung, banjir bandang hingga kebakaran lahan maupun hutan, dibanding kecamatan lainnnya di wilayah Kota Pagaralam.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pagaralam, Herawadi mengatakan, berdasarkan data yang ada, kawasan Kecamatan Dempo Selatan merupakan daerah yang paling sering dilanda bencana alam, baik saat musim kemarau berkepanjangan maupun memasuki musim penghujan disertai angin kencang saat ini.

Banyakya insiden tersebut disebabkan daerah tersebut kondisi geografisnya memiliki banyak lereng terjal yang labil atau kontur tanahnya miring, dikelilingi perbukitan serta terdapat daerah aliran sungai besar.

“Kita imbau kepada semua warga baik itu yang tinggal ditepi sungai maupun di sekitar kawasan persawahan untuk lebih waspada. Pasalnya saat ini curah hujan sangat tinggi disertai musim angin kencang, yang bisa memicu longsor dan puting beliung,” ujarnya, kepada Sripoku.com.

Menurutnya potensi bencana seperti banjir bandang, tanah longsor pun bencana puting beliung hingga letusan gunung, kebakaran dan lainnya perlu diinventarisir dan dipetakan.

Sehingga, apabila sewaktu-waktu bencana menimpa, paling tidak bisa menangani korban secara cepat dan tepat dalam upaya meminimalisir dampak yang mungin ditimbulkan, baik harta maupun nyawa.(*)

sumber: tribunnews

Penyandang Disabilitas Dilatih Tanggap Bencana

 

Harianjogja.com, JOGJA- Lembaga sosial dari Jerman Arbeiter-Samariter-Bund memberikan pelatihan 32 perwakilan organisasi difabel dari delapan provinsi di Indonesia mengenai pengurangan resiko bencana di Jogja, Rabu (24/2/2016).

Project Officer Arbeiter-Samariter-Bund Ary Ananta mengatakan pelatihan itu dilakukan untuk merespons tingginya risiko yang dihadapi penyandang disabilitas menghadapi situasi bencana.

“Tingkat resiko penyandang disabilitas empat kali lebih besar dibandingkan kelompok rentan lainnya ketika menghadapi bencana,” kata dia, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Ary, perwakilan organisasi difabel yang dilibatkan dalam pelatihan yang berlangsung hingga 26 Februari 2016 itu berasal dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Sahabat Mata, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI). Mereka berasal dari Padang, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Mereka semua penyandang disabilitas yang nantinya juga akan memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas lain di organisasi masing-masing,” kata dia.

Ia mengatakan, beberapa materi yang diberikan di antaranya meliputi pengetahuan mengenai gempa bumi, penyelamatan diri menghadapi gempa bumi, gunung berapi, longsor, hingga simulasi evakuasi.

“Sesuai penelitian yang kami lakukan 78 persen penyandang disabilitas belum pernah dilibatkan dalam pelatihan pengurangan risiko bencana,” kata dia.

Sementara itu, ketua Gerkatin Jawa Timur, Yuyun mengatakan sebagai penyandang tuna rungi dirinya merasa sangat terbantu dengan pelatihan itu. Hingga saat ini, menurut dia, belum pernah ada pelatihan pengurangan risiko bencana yang digelar bagi penyandang tuna rungu di Jawa Timur.

“Dengan pelatihan ini saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi bencana gempa, atau banjir,” kata dia melalui seorang penerjemah.

sumber: harianjogja

Cegah Bencana 2016, BNPB Gelar Rakornas

PONTIANAK – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Penanggulangan Bencana Tahun 2016.

Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan kali ini, mengusung tema “Pengurangan Resiko Bencana Melalui Peningkatan Kapasitas Berbasis Masyarakat” dihadiri oleh kepala daerah seluruh Indonesia didampingi Kepala BNPB Provinsi, dan Pimpinan SKPD Terkait.

Kepala BNPB Pusat, Willem Rampangilei menjelaskan, tema yang diusung tersebut memiliki tiga kata kunci yang menjadi pegangan dalam penanggulangan bencana, yaitu pengurangan risiko bencana, peningkatan Kapasitas, dan berbasis masyarakat.

“Yang pertama pengurangan resiko bencana. Karena hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ini sepanjang sejarah pertama kali pengurangan risiko bencana pengarusutamaan di RPJMN,” ujarnya saat memberikaan katasambutan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2016).

Kedua, yakni peningkatan kapasitas yang merupakan cara untuk mengurangi risiko bencana, dan yang ketiga, berbasis masyarakat, dimaksudkan agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana.

“Karena kita tahu masyarakat lah yang pertama menghadapi ancaman bencana tersebut dan masyarakat yang harus dibangun kapasitasnya untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman bencana,” ucapnya.

Willem menuturkan, 33 persen orang dapat selamat dari bencana karena kapasitas dirinya yang baik. Diharapkan kedepannya 80 persen upaya penyelamatan adalah dari masyarakat itu sendiri.

sumber: TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Fiji Cyclone Disaster Is a Sign of Future Challenges

Small island states and environmentalists say the devastating cyclone that lashed Fiji on Saturday illustrates why the world must get serious about helping climate-vulnerable countries cope with warming.

Cyclone Winston was the most damaging storm ever to hit the small Pacific nation. The death toll was at 36 yesterday. Fiji’s representatives spent yesterday assessing the damage and securing aid.

“The government of Fiji’s first concern is to provide humanitarian emergency assistance, food, water, sanitation and shelter to people in dire need,” said the country’s U.N. ambassador, Peter Thomson, last night. “This process has begun, and we are working in close coordination with humanitarian partners to deliver the assistance required.”

Meanwhile, the climate community was quick to tie the storm to warming wrought by emissions from the developed world.

“Though we can’t connect a direct relationship to climate change, scientists will tell you that warmer temperatures and warmer water produces stronger storms,” Ambassador Ahmed Sareer, the Maldives’ U.N. representative and chairman of the Association of Small Island States (AOSIS), said in an email to ClimateWire. “For now, let’s call this the year’s first reminder of the urgent need to implement the Paris Agreement and support the decision on loss and damage with real resources.”

Secretary Emmanuel de Guzman of the Philippine Climate Change Commission, who heads the Climate Vulnerable Forum, said Saturday’s catastrophe was “another painful reminder of why global action on climate change is so urgent and vital.”

Both coalitions noted that while poor countries like their island states have done little to cause man-made warming, they are on track to bear the brunt of it, facing a one-two punch from rising sea levels and more frequent and severe storms.

“We’re expecting all countries to collaborate to safeguard our people by keeping warming to the minimum, which means living up to the 1.5 degrees limit enshrined in the Paris Agreement,” Guzman said.

Paris ‘not strong’ on compensation

Small island nations like Fiji advocated passionately for ambitious efforts to reduce emissions during talks that led to the landmark U.N. climate deal in Paris last December. Four days before it was hit by Winston, Fiji became the first country in the world to ratify the deal.

Island states initiated the “high-ambition coalition” heading into Paris, which succeeded in attaching aspirational language to the deal calling for the world to keep long-term warming to 1.5 degrees Celsius above preindustrial levels—an extremely challenging goal that scientists say would avoid the worst impacts of climate change.

They also insisted that any successful agreement address not only mitigation and adaptation, but also loss and damage—compensating poor countries that suffer irreparable loss due to warming. And they demanded that it create a facility to help populations that will be displaced by warming as the century progresses.

But the United States led other developed nations in refusing to accept any language that would open the door for liability. Secretary of State John Kerry told parties at the summit that “Congress will never buy into” language that creates a legal remedy. Such a provision would doom the deal in the United States, he said.

Climate aid of any kind is unpopular with Republican majorities in Congress. When Kerry defended the State Department’s fiscal 2016 budget yesterday before the Senate Committee on Foreign Relations, he was questioned sharply about the administration’s proposal to spend $1.3 billion for the Global Climate Change Initiative (E&E Daily, Feb. 24). Committee member John Barrasso (R-Wyo.) characterized it as sending “taxpayer dollars overseas to international bureaucrats in the name of climate change, rather than dealing with these issues at home.”

Instead, the agreement included the outline of a loss and damage agenda, calling for the introduction of early warning systems, emergency preparedness and other disaster readiness assistance to nations together with an insurance-based approach for losses. Details were left to a later time, but Paris extended a mechanism created two years previously at the U.N. summit in Warsaw, Poland.

But some observers said yesterday that what was agreed to in Paris isn’t enough to protect poor and vulnerable nations, and events like Winston demonstrate that fact.

“The Paris agreement is not strong on loss and damage,” said Karen Orenstein, who works on climate finance issues for Friends of the Earth. “I think this gives urgency to the need to actually have real money put into loss and damage and realize that this actually has to come on top of real finance for mitigation and adaptation.”

The collective $100 billion in climate aid that rich countries pledged in Copenhagen, Denmark, six years ago—and that was affirmed as a floor in Paris—does not scratch the surface of what will be needed to make countries like Fiji whole as climate change progresses, she said. And while developed countries say a large portion of those funds will come from the private sector, most of those dollars will go to renewable energy projects in the developing world. They won’t go to compensate islanders who saw their livelihoods washed away by rising tides and more frequent storms.

Doreen Stabinsky of the College of the Atlantic said developing countries got the short end of the stick in Paris.

“From my perspective, these countries paid a very high price to get some language on risk transfer and displacement—far less than what they had been demanding,” she said.

Record cyclone hints at coming damage

While the United States got what it wanted—an explicit exclusion of any liability language that put the issue to rest forever—poor countries only succeeded in ensuring that loss and damage would have a home under the convention, she said.

And the agreement’s language to create a task force to come up with recommendations to deal with displacement is “a far cry” from the coordination facility that climate-vulnerable countries seek, she said.

“The Paris outcome clearly showed who has the power to define the outcome of these sorts of agreements—it’s not the most vulnerable developing countries, no matter what moral weight they carry, or how many ‘biggest storm ever recorded’ events demolish their homes, and livelihoods, and lives,” she said.

Representatives of the AOSIS group will meet in New York City later this week to look for ways to show solidarity with Fiji in the aftermath of Winston, said Michael Crocker, a spokesman for the group.

Orenstein said the group should use the opportunity to propose new funding mechanisms to support compensation for loss and damage.

“This is the chance to make the connection between the damage caused by climate change—irreparable damage—and the need to have the funds to pay for it, and the connection between people losing their lives and their livelihoods and at some point their actual, physical countries,” she said.

Annaka Peterson of Oxfam America said that Winston demonstrated the importance of early warning systems in saving lives. People seem to have heeded government warnings to stay inside in advance of the storm, she said.

“Looking ahead at what success looks like for the [loss and damage] mechanism, we need to make sure that all countries have early warning systems in place and have good response plans to prevent some of the most devastating effects of extreme weather events,” she said. “We also need to make sure that the resources and support the people of Fiji need gets there quickly.”

The United Nations has begun providing humanitarian aid to Fiji, and multilateral lending organizations said they would come to Fiji’s aid.

Min Zhu, deputy managing director of the International Monetary Fund, said “an IMF team stands ready to visit Fiji at short notice to help the government assess the macroeconomic situation and policies and determine any potential financing needs and assistance.”

The World Bank touted its climate-related projects in the Pacific region and pledged further assistance to Fiji.

“This is reported to be the strongest cyclone ever to hit Fiji and is yet another reminder of the increasing vulnerability Pacific Island countries face due to climate change and natural disasters,” said Franz Drees-Gross, World Bank country director for Timor Leste, Papua New Guinea and the Pacific islands.

Reprinted from Climatewire with permission from Environment & Energy Publishing, LLC. www.eenews.net, 202-628-6500

Fiji Declares a State of Natural Disaster After Fierce Cyclone

SYDNEY — Government officials declared a state of natural disaster inFijiafter a cyclone tore through the archipelago on Saturday, destroying villages and leaving five dead, Prime Minister Frank Bainimarama said on Sunday.

Mr. Bainimarama described Cyclone Winston, a Category 5 cyclone with winds up to 143 miles per hour and gusts up to 202 miles per hour, as the most powerful such storm in the country’s recorded history.

“The damage has been widespread,” he said in a statement. “Many are without power and full access to water and are cut off from communication.”

Aid workers said roofs had been blown off houses, power lines were down, roads were blocked by trees and some villages had been flooded by heavy rain.

At a hospital in the western district, patients were evacuated after a ward lost part of its roof, and at a hospital in the central district, an intensive care ward, operating room and maternity ward were flooded, Fiji’s national emergency operation center said on Sunday.

An elderly man died on Koro, an island to the east of Viti Levu, the main island, after a roof collapsed. Ewan Perrin, a spokesman for the prime minister, said that four other people had died but that the government would not release details until their next of kin had been notified.

Mr. Bainimarama said a curfew would remain in place until Monday morning to allow emergency workers to clear roads of fallen power lines and building debris. Most of the buildings in Suva, the country’s capital on the island of Viti Levu, appeared to have only minor damage.

A CARE Australia aid worker, Anna Cowley, said in a telephone interview from Suva that power outages had hampered aid efforts. “There is still a power blackout across the main island, Viti Levu, which has stopped water pumps from working,” Ms. Cowley said on Sunday, adding that patchy communications with outlying islands had made assessing the damage there difficult.

In a statement, CARE Australia said Cyclone Winston had also caused severe damage to houses and crops in Tonga, which lies to Fiji’s southeast.

source: http://www.nytimes.com/

Sukoharjo Siaga Bencana Alam

SUKOHARJO –Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo menetapkan status siaga hingga awal Maret mendatang. Masyarakat diminta untuk selalu siaga dalam menghadapi bencana alam baik banjir, tanah longsor maupun angin kencang.

Kepala BPBD Sukoharjo Suprapto, Minggu (21/02/2016) mengatakan kondisi cuaca sekarang ini memang lebih bersahabat. Artinya guyuran hujan deras dengan tempo waktu lama serta angin kencang sudah jarang terjadi. Selain itu,� i volume air di Sungai Bengawan Solo dan sungai kecil lainnya yang sering jadi penyebab banjir juga sudah mengalami penurunan. Namun, jangan sampai membuat masyarakat terlena dan melupakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Sebab potensi banjir, tanah longsor dan angin ribut masih besar terjadi.

“Setidaknya hingga awal Maret kami masih menetapkan status siaga terhadap ancaman semua bencana alam baik banjir, tanah longsor dan angin kencang, jadi masyarakat juga harus selalu siapsiaga,” ujar Suprapto.

BPBD Sukoharjo dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam sudah melakukan persiapan. Mulai dari latihan bersama dengan petugas gabungan, persiapan peralatan, pengenalan medan wilayah hingga sosialisasi ke masyarakat.

Dari persiapan yang sudah dilakukan diketahui semua dalam kondisi siap menghadapi bencana alam. Termasuk juga kesiapan anggaran untuk memberikan bantuan kepada korban.“Banjir paling kami waspadai dan tentu saja tetap memperhatikan potensi tanah longsor dan angin kencang yang sulit diprediksi,” lanjutnya 

sumber: (KRjogja.com)