Author: [email protected]

BNPB Imbau Masyarakat Waspada Bencana Hidrometeorologi

Jakarta – Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaannya atas potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan.

Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 63,7 juta jiwa masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah rawan sedang hingga tinggi dari banjir. Begitu juga 40,9 juta jiwa masyarakat tinggal di daerah-daerah rawan sedang-tinggi dari longsor.

“Mereka harus diselamatkan agar tidak terkena bencana,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa (26/1).

Sutopo menjelaskan saat ini dampak El Nino telah menyebabkan musim hujan terlambat dibandingkan normalnya. Cuaca kering dan hujan jarang turun. Bahkan di beberapa tempat, khususnya di Jawa, Bali, Nusa Tenggara curah hujan terjadi penurunan.

Berkurangnya curah hujan menyebabkan kejadian bencana banjir, longsor, dan puting beliung hingga minggu ketiga Januari 2016, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan normalnya. Tercatat ada 49 kejadian bencana hingga minggu ketiga Januari 2016.

“Biasanya pada Januari merupakan puncak kejadian bencana hidrometeorologi yang seringkali mencapai ratusan kejadian,” ucapnya.

Ia menambahkan pada Januari adalah bulan paling banyak kejadian bencana karena pada Januari juga merupakan puncak curah hujan sehingga memicu terjadinya banjir, longsor dan puting beliung.

“Dalam empat hari terakhir banjir dan longsor terjadi di 14 daerah di Indonesia,” katanya.

Banjir terjadi di Kota Pati, Kota Singkawang, Kota Mojokerto, Kota Palopo, Sarolangun, Musi Rawas, Kampar dan Kutai Kartanegara. Dua orang meninggal dunia, ribuan rumah terendam banjir dan ribuan masyarakat terdampak akibat banjir.

Longsor juga terjadi di Kabupaten Kerinci, Kota Manado, Brebes, Banjarnegara, Bandung, dan Kuningan. Tercatat 3 orang tewas, 1 orang hilang, dan ratusan rumah terancam longsor.

BMKG memprediksikan hujan akan mencapai puncak musim hujan pada akhir Januari dan Februari 2016. Meskipun saat ini El Nino masih berada dalam intensitas kuat, tetapi kondisinya terus meluruh dan diperkirakan akan memasuki fase netral pada bulan Maret atau April 2016.

Ari Supriyanti Rikin/CAH

Suara Pembaruan

Reportase Diskusi Outlook Manajemen Bencana Kesehatan Tahun 2016

$Description: C:\Users\Madelinaani\Downloads\IMG_8865.JPG$

Setiap awal tahun Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan rutin melaksanakan outlook kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Diskusi outlook manajemen bencana kesehatan tahun 2016 ini dimoderatori oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. Diskusi diawali penyampaian refleksi dan outlook manajemen bencana oleh dr. Bella Donna, M.Kes selaku Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM. Bella menyampaikan bencana yang terjadi pada tahun 2015 lebih banyak disebabkan oleh bencana yang berhubungan dengan perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan merupakan bencana yang memiliki dampak paling parah. Kebijakan penanggulangan bencana sektor kesehatan tahun 2016 masih akan berfokus pada pengurangan risiko bencana sesuai dengan Sendai Framework.

Diskusi outlook kebijakan manajemen bencana kesehatan menghadirkan pembicara yaitu Danang Samurizal, ST dari BPBD DIY. Danang menyampaikan koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan pada fase pra bencana, sedangkan pada saat tanggap darurat yang berlaku adalah sistem komando. Danang menegaskan untuk menciptakan koordinasi yang bagus maka diperlukan sebuah perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana. Terkait dengan dana penanggulangan bencana, Danang menyampaikan dana on call memang terpusat di BNPB, sedangkan di daerah untuk penanggulangan bencana masuk dalam belanja tidak terduga.

Pembicara kedua dr. Achmad Yurianto, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Achmad menyampaikan berdasarkan hasil assessment kesiapsiagaan sektor kesehatan di 34 Kabupaten/Kota, masih banyak daerah yang belum siap. Untuk tahun 2016, sesuai dengan renstra kebijakan sektor kesehatan masih pada isu pengurangan risiko bencana. Pendekatan penanggulangan bencana yang digunakan oleh PPKK antara lain pendekatan faktor hazard, kerentanan masyarakat dan kemudian peningkatan kapasitas masyarakat. Selanjutnya, penanggulangan bencana dilaksanakan dengan pendekatan klaster kesehatan. untuk mengkoordinasikan semua kapasitas. Koordinasi akan lebih bagus jika dikumpulkan dalam satu klaster sehingga kapasitas terebut bisa berkolaborasi dengan baik.

Pembicara ketiga Rimawati, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UGM itu menyoroti isu kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahun yang meresahkan masyarakat juga negara tetangga. Perlu adanya sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi perdata, pidana dan sanksi administratif. Peran lintas Sektor-SKPD dalam penegakan hukum terhadap isu pengendalian kabut asap dapat berupaya preventif seperti sosialisasi, advokasi dan evaluasi dan dapat juga upaya represif dengan penegakan regulasi penanganan bencana.
dr Handoyo Pramusinto, Sp.BS selaku ketua pokja bencana menyoroti rencana penanggulangan bencana di daerah dan rumah sakit. Handoyo menyatakan bahwa dalam Permenkes No 64 Tahun 2013 mengatur peran kementerian kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten dalam penanggulangan krisis kesehatan. Dalam Permenkes tersebut belum ada yang mengatur peran rumah sakit dan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan, Handoyo mengusulkan agar Permenkes dapat direvisi.

$Description: C:\Users\Madelinaani\Downloads\IMG_8861.JPG$

Pembicara terakhir adalah dr. Iskandar Leman dari Masyarakat penanggulangan Bencana di Indonesia. Iskandar menyampaikan bahwa sekarang kita fokus pada pengurangan risiko bencana dengan membentuk masyarakat yang tangguh bencana. Iskandar memandang sangat penting untuk memasukkan agenda penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kementerian memiliki banyak program desa binaan, tetapi berjalan sendiri-sendiri sehingga program-program ini perlu diintegrasikan (Oktomi Wijaya).

Your Tweets Could Help Improve Disaster Response: Study

Washington: Analysing tweets or other social media posts during a disaster may help quickly identify which of the impacted areas are in urgent need of assistance, a new study has found.

By analysing the September 2013 floods in Colorado in US, researchers showed that a combination of Twitter and Flickr data, and remote sensing could help identify flooded areas.

“We have seen here that there is potential to use social media data from community members to help identify hotspots in need of aid, especially when it is paired with remote sensing imagery of the area,” said Guido Cervone, associate professor at the Pennsylvania State University’s Institute for CyberScience.

After a disaster, response teams typically prioritise rescue and aid efforts with help from imagery and other data that show what regions are affected the most.

Responders commonly use satellite imagery, but this on its own has drawbacks.

“Publicly available satellite imagery for a location isn’t always available in a timely manner – sometimes it can take days before it becomes available,” said Elena Sava, graduate student at Penn State.

“Our research focused on identifying data in non- traditional data streams that can prove mission critical for specific areas where there might be damage,” Ms Sava said. The September 2013 Colorado flooding was an unprecedented event. Because the flooding occurred in an urban setting, the researchers were able to access more than 150,000 tweets from people affected by the flooding.

Using a tool called CarbonScanner, they identified clusters of posts suggesting possible locations of damage.

Then, they analysed more than 22,000 photos from the area obtained through satellites, Twitter, Flickr, the Civil Air Patrol, unmanned aerial vehicles and other sources.

They developed a machine-learning algorithm to automatically analyse several thousand images, which allowed them to quickly identify individual pixels of images that contained water.

“We looked at a set of images and manually selected areas that we knew had water and areas that had no water,” said Ms Sava.

“Then, we fed that information to the algorithm we had developed, and it allowed the computer to ‘learn’ what was and wasn’t water,” she said.

Twitter data could help identify hotspots for which satellite imagery should be acquired, researchers said. The team also found that satellite imagery on its own was not always reliable, and that social media can be fused with remote sensing imagery to help identify the extent of the flooding.

The study was published in the International Journal of Remote Sensing.

source: ndtv.com

BNPB: 63,7 Juta Penduduk Indonesia Tinggal Di Daerah Rawan Bencana Banjir

BNPB: 63,7 Juta Penduduk Indonesia Tinggal di Daerah Rawan Bencana Banjir

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 63,7 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana banjir.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB menyebutkan intensitas banjir yang mengancam mereka pada kadar sedang hingga tinggi. Selain itu sebanyak 40,9 juta jiwa masyarakat tinggal di daerah-daerah rawan longsor.

“Untuk itu masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaannya, terutama menjelang puncak musim hujan. Mereka harus diselamatkan agar tidak terkena bencana,” ujar Sutopo, Sabtu (23/1/2016).

Menurut Sutopo saat ini dampak El Nino telah menyebabkan musim hujan terlambat dibandingkan normalnya. Cuaca kering dan hujan jarang turun. Bahkan di beberapa tempat, khususnya di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara curah hujan terjadi penurunan.

Meski begitu, Sutopo menyebut masyarakat tetap waspada dengan pola puncak hujan yang biasanya terjadi pada Januari. Hingga kini, sejak awal Januari tercatat ada 49 kejadian bencana hinga minggu ketiga Januari 2016.

“Biasanya Januari merupakan puncak kejadian bencana hidrometeorologi yang seringkali mencapai ratusan kejadian. Januari adalah bulan paling banyak kejadian bencana karena pada Januari juga merupakan puncak curah hujan sehingga memicu terjadinya banjir, longsor dan puting beliung,” ujar Sutopo lagi.

Dalam empat hari terakhir banjir dan longsor terjadi di 14 daerah di Indonesia. Banjir terjadi di Kota Pati, Kota Singkawang, Kota Mojokerto, Kota Palopo, Sarolangun, Musi Rawas, Kampar, dan Kutai Kartanegara.

Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menyebabkan dua orang meninggal dunia, ribuan rumah terendam banjir dan ribuan masyarakat terdampak akibat banjir. Longsor juga terjadi di Kabupaten Kerinci, Kota Manado, Brebes, Banjarnegara, Bandung, dan Kuningan yang menyebabkan tiga orang tewas, 1 orang hilang, dan ratusan rumah terancam longsor.

Sutopo melanjutkan, berdasarkan data BMKG, hujan akan mencapai puncak musim hujan pada akhir Januari dan Februari 2016. Meskipun saat ini El Nino masih berada dalam intensitas kuat, tetapi kondisinya terus meluruh dan diperkirakan akan memasuki fase netral pada bulan Maret/April 2016.

sumber: Bisnis.com

Kesulitan Mobilitas Bantuan Bencana, Riau Minta Helikopter ke Pusat

PEKANBARU – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Edwar Sanger sedang meminta izin helikopter BNPB untuk digunakan di Riau dalam memobilisasi bantuan bencana. Baik itu bencana banjir di Riau daratan dan Kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di pesisir Riau.

“Saya jelaskan ke Pak Kepala BNPB, kalau masalah di Riau itu sangat komplit, ada banjir dan Karhutla sehingga butuh helikopter,”ujar Edwar Sanger kepada Tribun Selasa (19/1/2016).

Selain banjir dan Karhutla, bencana lainnya yang melanda Riau adalah longsor yang sudah menyebabkan empat desa terisolir. Sehingga untuk mengantarkan bantuan dibutuhkan jalur udara, karena jalur darat terputus.

“Kalau sesuai dengan aturannya, harus dalam status siaga darurat dulu baru dapat bantuan Helikopter. Tapi kondisi Riau saat ini memang harus mendapatkan bantuan helikopter. Saya sudah jelaskan ke BNPB, hari ini akan diurus,”ujar Edwar Sanger.

Edwar Sanger juga menambahkan meskipun sejumlah wilayah Riau bagian selatan dilanda hujan lebat, namun Riau bagian utara atau bagian pesisir dilanda kekeringan atau kemarau. Sehingga muncul sejumlah titik Hotspot.

“Makanya memang Riau itu sangat membutuhkan helikopter, BNPB mengizinkan dan sedang diurus izin pemakaiannya,”jelas Edwar. (*)

sumber: TRIBUNPEKANBARU.COM

ASM Div. Manajemen Bencana 2016

Dalam rangka Annual Scientific meeting (ASM) Fakultas Kedokteran UGM 2016
Kelompok Kerja (Pokja) Bencana FK UGM bekerjasama dengan
Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM
Menyelenggarakan seminar mengenai:

PEMANTAPAN KONSEP HOSPITAL DISASTER PLAN:

ANALISIS KESENJANGAN HICS (HOSPITAL INCIDENT COMMAND SYSTEM),

HOSDIP (HOSPITAL DISASTER PLAN), HOPE (HOSPITAL PREPAREDNESS FOR EMERGENCIES)

Jumat, 18 Maret 2016
Gedung Senat Lantai 2 KPTU Fakultas Kedokteran UGM

Latar Belakang

Rumah Sakit memiliki peran yang sangat penting dalam masa tanggap darurat bencana. Menurut UNDP (2008), diantara infrastruktur pelayanan kesehatan, rumah sakit adalah penanggung jawab utama dalam penyelamatan hidup korban bencana. Ketika bencana terjadi, korban bencana mengandalkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan medis yang cepat dan efektif. Rumah sakit juga bertindak sebagai sarana vital untuk melakukan diagnosis, tindakan medis, follow up baik itu fisik maupun psikologi untuk mengurangi kesakitan dan kematian.

Dalam kejadian bencana alam, fasilitas kritis termasuk rumah sakit harus mampu melindungi masyarakat dan korban bencana, terutama pada saat tanggap darurat. Kemampuan rumah sakit untuk tetap berfungsi tanpa gangguan dalam kondisi darurat adalah persoalan hidup dan mati. Menjadi hal yang sangat penting untuk semua rumah sakit memiliki perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit.

Begitu penting rencana penanggulangan bencana bagi rumah sakit ini didukung oleh adanya Undang-undang RI No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, khususnya pada pasal 29 yang salah satu poinnya berbunyi bahwa “Rumah sakit mempunyai Kewajiban memiliki system pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana”. Selain itu, dalam Pembahasan Akreditasi Rumah sakit tahun 2012 pada elemen penilaian akreditasi pada Standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) mengenai Kesiapan menghadapi bencana pada Standar MFK 6 yang berbunyi “Rumah Sakit membuat rencana manajemen kedaruratan dan program penanganan kedaruratan komunitas, wabah dan bencana baik bencana alam atau bencana lainnya”. Salah satu elemen penilaian MFK 6 adalah rumahsakit telah mengidentifikasi bencana internal dan eksternal yang besar, seperti keadaaan darurat di masyarakat, wabah, dan bencana alam atau bencana lainnya serta kajadian wabah yang bisa menyebabkan terjadinya risiko yang signifikan.

Terkait dengan rencana penanggulangan bencana di rumah sakit, belum ada kesamaan konsep dan nomenklatur dalam penyebutannya. Sebagai contoh, ada konsep Hospital Incident Command System (HICS), Hospital Preparedness for Emergency (HOPE), Hospital Disaster Plan (Hosdip), Perencanaan Penyiapan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (P3BRS). Dengan seminar ASM 2016 ini secara bersama-sama akan dibahas kesenjangan antara beberapa konsep dalam perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit.

Tujuan Kegiatan

Mensosialisasikan lebih luas menengenai Hospital Disaster Plan
Terciptanya kesepahaman yang sama dalam konsep hospital disaster plan

Bentuk Kegiatan (Seminar/ Workshop)

Kegiatan pemantapan konsep hospital disaster plan ini akan dilaksanakan dalam bentuk seminbar setengah hari.

Peserta

Seminar ini mengharapkan kehadiran rekan-rekan dari:

Lingkungan Kementerian Kesehatan
Pengurus PERSI se Jawa dan Bali
Manajemen dan Tim Penanggulanan Bencana di Rumah Sakit se Jawa dan Bali
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia
Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat
Mahasiswa S2 dan S3 yang tertarik dengan isu manajemen bencana kesehatan
Peneliti bidang manajemen bencana dan manajemen rumah sakit
LSM yang bergerak di bidang bencana dan emergensi
Pemerhati Bencana, dan
Perseorangan.

Batasan Peserta

Demi kelancaran diskusi maka seminar ini membatasi peserta maksimal 50 orang.

Tempat/Waktu

Jumat, 18 Maret 2016
Ruang Senat KPTU Lantai 2 Fakultas kedokteran UGM

Waktu	Kegiatan
08.00 – 08.30	Registrasi
08.30 – 08.40	Pembacaan Safety Briefing
08.40 – 09.00	Pembukaan Sambutan oleh Ketua Pokja Bencana FK UGM dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS Sambutan dan Pembukaan oleh Dekan Fakultas Kedokteran: Prof. DR. dr. Teguh Aryandono, Sp.B(K)Onk
09.00 – 09.15	Tea Break
Sosialisasi Klaster Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana Reportase
09.15 – 09. 45	Pembicara 1: PPKK Kemenkes : Klaster Kesehatan (Webinar) Materi
09.45 – 10.15	Pembicara 2: Sosialisasi HDP sesuai dengan Permenkes 64 tahun 2013 untuk Dinas Kesehatan : Dinkes Provinsi DIY Materi
10.15 – 10.45	Pembicara 3: Pengalaman mendampingi HDP : Pokja Bencana FK UGM Materi
10.45 – 11.15	Diskusi Moderator: dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK
Pemantapan Konsep Hospital Disaster Plan: Analisis kesenjangan HICS (Hospital Incident Command System), HOSDIP (Hospital Disaster Plan), HOPE (Hospital Preparedness for Emergencies) Reportase
13.00 – 13.45	Pembicara 4: Modul Hospital Disaster Plan dr Hendro Wartatmo, SpB, KBD Materi
13.45 – 14.15	Pembicara 5: PERSI : Penerapan HDP di rumah sakit Dr. Adib abdullah yahya, MARS Materi
14.15 – 14.45	Pembicara 6: K3 RS Sardjito dr. Roosmirsa Gayatri,M.Sc Materi
14.45 – 15.15	Diskusi Moderator: dr. Handoyo Pramusinto, Sp. BS
15.15 – 15.30	Kesimpulan dan Penutupan

Fasilitas

Seminar kit
SKP IDI/IAKMI
Makan siang dan coffe break

Sekretariat

Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Gedung IKM Lantai 2 Sayap Utara, Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Indonesia
Phone/fax: +62 274 549425
Email: [email protected]

Contact person:

Dewi Catur Wulandari
Mobile: +62 818 263653
Email: [email protected]

Madelina Ariani
Mobile: +62 878 1569 1175
Email: [email protected]

Kaleidoskop 2015: Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia

Apa kabar pembaca website bencana kesehatan semua, semoga selalu dalam kebaikan dan semanga untuk upaya ketangguhan negeri ini. Pembaca sekalian, 2015 sudah berlalu tetapi kebijakan-kebijakan dan kejadian terus dalam kita ambil sebagai pembelajaran. Berikut merupakan tulisan dan analisis kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di sektor kesehatan. Senang sekali jika pembaca sekalian dapat membaca, memperluas, dan kemudian mendiskusikannya bersama kami. Silakan simak selengkapnya

Pembaca sekalian, silakan menyimak juga Refleksi Kebijakan Kesehatan Indonesia tahun 2015 yang disusun oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc. PhD. Kita dapat menyimak refleksi ini dan melihat kaitannya dengan kejadian krisis kesehatan dan bencana yang terjadi tahun lalu. Bagaimana kesiapan sektor kesehatan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil terkait bencana dan krisis kesehatan. Silakan menyimak selengkapnya,

Kaleidoskop 2015 dan Outlook 2016

Kaleidoskop 2015 dan Outlook

Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia Tahun 2016

Kamis, 21 Januari 2016 – 13.00 – 15.30 WIB
Ruang 301, Gedung IKM Lantai 3, FK UGM

Latar Belakang

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wlayah yang terletak di antara Benua Asia dan Australia dan lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayan dan keindalahan alam, bangsa Indonesia menyadari bahwa wilayah nusantara ini berada pada daerah rawan bencana. Indonesia memeiliki 129 gunung aktif yang dkenal dengan ring of fire, serta berada pada pertemuan 3 lempeng aktif dunia yaitu Eurasia, Indo Australia dan Pasifik.

Tingginya kejadian bencana di Indonesia, tentunya memerlukan upaya serius dalam upaya pengurangan risiko bencana. Sektor kesehatan memiliki peran penting dalam upaya mencegah korban jiwa. Bagaimana kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam penanggulangan bencana? Banyak daerah yang belum memiliki rencana penanggulangan bencana di daerah. Masih banyak juga rumah sakit yang belum mengimplementasikan hospital disaster plan serta anggaran penanggulangan krisis kesehatan yang belum memadai.

Gambar 1. Siklus Penanggulangan Bencana

Terdapat perubahan paradigma dalam manajemen bencana dari respon menuju pengurangan risiko bencana. Pada tahun 2015 ini penanggulangan bencana kesehatan lebih banyak berfokus pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan, seperti upaya penyusunan pedoman klaster kesehatan, pelatihan bagi petugas kesehatan dalam penanggulangan bencana, pelatihan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan Perda dan Pergub bencana.

Tantangan ke depan semakin besar, perubahan ilkim tetap menjadi penyebab utama kejadian-kejadian bencana yang harus dihadapi. Bagaimana arah dan strategi kebijakan penanggulangan bencana khususnya sektor kesehatan dalam penanggulangan bencana? Secara bersama-sama akan kita bahas dalam diskusi kaleidoskop dan outlook manamejen bencana kesehatan tahun 2016 ini.

Tujuan Kegiatan

Mendiskusikan lesson learnt penanggulangan bencana sektor kesehatan di tahun 2015
Mendiskusikan arah kebijakan penanggulangan bencana sektor kesehatan pada tahun 2016

Bentuk Kegiatan

Kegiatan kaleidoskop dan outlook manajemen bencana kesehatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi.

Peserta

Seminar ini mengharapkan kehadiran rekan-rekan dari:

BNPB
Pusat Penanggulangan Krisis, Kementerian Kesehatan RI
WHO Indonesia
UNFPA Indonesia
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)
BPBD DIY
BPBD SeIndonesia
Dinas Kesehatan DIY
Dinas Kesehatan se Indonesia
RS Sardjito dan RSA UGM
Pokja Bencana FK UGM
LSM (MDMC dan YEU)
Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Indonesia
Sekolah Tinggi Kesehatan di Indonesia

Batasan Peserta

Demi kelancaran diskusi maka diskusi ini membatasi peserta maksimal 20 orang.

Sedangkan peserta webinar tidak terbatas.

Tempat/Waktu pelaksanaan kegiatan

Kamis, 21 Januari 2016 Pukul 13.00-15.00 WIB

Susunan Acara

Waktu	Kegiatan
13.00-13.15	Sambutan Direktur PKMK FK UGM dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D
13.15-13.30	Pengantar Refleksi 2015 dan Outlook Manajemen Bencana 2016 Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM dr. Bella Donna, M.Kes
13.30-13.45	Koordinasi Penanggulangan Bencana Bagaimana pelaksanaan koordinasi bencana selama tahun 2015? dan bagaimana strategi koordinasi penanggulangan bencana di tahun 2016? Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Danang Samsurizal, ST
13.45-14.00	Bagaimana Arah Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan di Indonesia di Tahun 2016? Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan di Indonesia dr. Achmad Yurianto (via webinar)
	Bagaimana penegakan hukum (law enforcement) bagi pelaku penyebab bencana di Indonesia? Dosen Fakultas Hukum UGM Rimawati, S.H, M.Hum
	Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah dan Rumah Sakit (Implementasi Permenkes No.64 tahun 2013) Kepala IGD RSUP Dr. Sardjito dan Ketua Pokja Bencana FK UGM dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS
	Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana? Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia Dr. Iskandar Leman (via webinar)
	Diskusi
	Kesimpulan dan Penutup

Contact Person

Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM
Gedung IKM Lantai 2 Sayap Utara, Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Indonesia
Phone/fax: +62 274 549425
Email: [email protected]
Contact person:
Dewi Catur Wulandari
Mobile: +62 818 263653
Email: [email protected]

Kaleidoskop 2015: Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia

dr. Bella Donna, M.Kes, Madelina Ariani, SKM, MPH, dan Oktomi Wijaya, SKM, M.Sc
Tim Divisi Manajemen Bencana
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK),
Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
www.bencana-kesehatan.net

Pengantar

Hidup di negara yang kaya akan kekayaan alamnya selalu diiringi dengan risiko lainnya, salah satunya adalah bencana alam. Indonesia, negara yang memiliki letak strategis dan memiliki keindahan alamnya, tidak luput dari ancaman bencana, baik alam maupun perbuatan manusia. Perlu kita cermati apa saja bencana dan krisis yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia, termasuk kebijakan yang mengiringinya. Apa yang terjadi di tahun 2015? Pada tahun 2015 ada berbagai kejadian bencana dan kebijakan yang perlu dicermati antara lain kebijakan law enforcement, kebijakan mengenai kewajiban bagi rumah sakit melaksanakan Hospital Disaster Plan, kebijakan dana bencana yang terpusat di BNPB, dan kebijakan mengenai kurikulum bencana di perguruan tinggi kesehatan.

Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan:

Kesimpulan dan gambaran kejadian bencana dan krisis kesehatan di Indonesia
Kesimpulan dan gambaran hubungan berbagai kebijakan nasional dan kesehatan yang berkaitan dengan manajemen bencana di tahun 2015
Refleksi apa yang terjadi di tahun 2015 untuk keperluan pengembangan kebijakan manajemen bencana sektor kesehatan di masa mendatang
Bahan diskusi lebih lanjut untuk keperluan perbaikan kebijakan dan program di tahun 2016

Bagian 1: Berbagai Kebijakan Kesehatan dan Manajemen Bencana yang Berhubungan dengan Bencana dan Krisis Kesehatan di tahun 2015

Sumber: BNPB, 2015

Tercatat lebih dari 1200 kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2015. 90% diantaranya merupakan bencana yang terjadi akibat dampak perubahan iklim atau Climate Change. Ditambah bencana asap nasional yang terjadi sangat parah pada dua pulau sekaligus di Indonesia, Sumatera dan Kalimantan. Kerugian akibat bencana asap nasional ini mencapai lebih dari 200 trilyun rupiah berdasarkan data dari Center for International Foresty Research. Dampak selanjutnya adalah menurunya status kesehatan masyarakat dimana lebih dari 420ribu jiwa mengalami ISPA di 7 provinsi. Beberapa kebijakan dan pelaksanaannya yang terkait dan memberikan dampak pada kejadian bencana dan krisis kesehatan adalah:

Rendahnya law enforcement kepada para pelaku pembakaran lahan dan hutan yang menyebabkan bencana kebakaran hutan dan banjir. Hal ini menyebabkan munculnya bencana dan krisis kesehatan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kasus ini tidak bisa ditangani sendiri oleh sektor kesehatan. Sektor kesehatan adalah penerima dampak. Dapat dilakukan oleh sektor kesehatan adalah melakukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan akibat becana asap seperti penguatan promosi kesehatan dan penggunaan masker, kesiapan fasilitas untuk menghadapi lonjakan kasus penyakit terkait, dan penguatan upaya advokasi.
Kebijakan mengenai kewajiban bagi rumah sakit melaksanakan Hospital Disaster Plan. Kebijakan ini masuk pada point penilaian dalam buku akreditasi rumah sakit. Kebijakan ini sangat baik bagi sebuah rumah sakit, dimana pada saat becana, rumah sakit merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak temuan pada dokumen HDP rumah sakit yang hanya berakhir pada sebuah dokumen yang belum teruji secara operasional. Kebijakan ini pada akhirnya juga dikembangkan untuk fasilitas kesehatan lainnya, yakni puskesmas. Pada penelitian yang dilakukan oleh PPKK Kemenkes untuk mengukur kesiapsiagaan sektor kesehatan di daerah dalam menghadapi bencana, hasilnya masih tergolong rendah. Banyak daerah yang belum memiliki rencana penanggulangan bencana, fasilitas dan SDM Kesehatan yang belum memadai.
Kebijakan dana bencana yang terpusat di BNPB. Kebijakan ini membawa dampak pada minim atau bahkan tidak adanya dana penanggulangan bencana yang berdampak pada kesehatan. Padahal, sektor kesehatan selalu mengalami dampak akibat bencana. Namun, seluruh penanggaran untuk bencana terpusat di BNPB pada tingkat Nasional dan BPBD pada tingkat daerah. Sedangkan sektor kesehatan membutuhkan upaya-upaya kesiapsiagaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan, termasuk jugaupaya pelayanan pada masa bencana dan pascabencana. Sebenarnya kebijakan ini memberikan dua upaya bagi sektor kesehatan, pertama sektor kesehatan harus berupaya melakukan advokasi dan sosialisasi mengenai kebutuhan kesehatan dalam menghadapi bencana agar kebutuhan kesehatan menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana nasional. Kedua, sektor kesehatan harus bisa survive untuk upaya penanggulangan bencana sektor kesehatan ini. Seyogyanya, sektor kesehatan harus mengupayakan langkah yang pertama, karena hal ini juga berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana internasional dan nasional yang berbasis klaster. Kesehatan memiliki klaster tersendiri, yakni Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana.
Kebijakan mengenai kurikulum bencana di perguruan tinggi kesehatan. Salah satu upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana sektor kesehatan adalah mempersiapkan SDM kesehatan dalam menghadapi bencana termasuk memahami mengenai manajemen bencana. Saat ini, masih jarang sekali perguruan tinggi kesehatan di Indonesia yang memasukkan materi mengenai manajemen bencana sektor kesehatan. Padahal kekacauan yang kerap terjadi pada saat bencana bukan terjadi karena kurangnya SDM dan fasilitas tetapi karena lemahnya koordinasi. Ditemukan juga pada banyak penelitian, bahwa kemampuan masing-masing tenaga kesehatan dalam melakukan perawatan korban adalah baik, tetapi lemah dalam melakukan manajemen bencana sektor kesehatan terutama pada upaya koordinasi antar tenaga kesehatan. Saat ini belum ada standar kurikulum manajemen bencana sektor kesehatan. Hal ini harusnya menjadi sorotan kita bersama untuk merumuskan standr kurikulum manajemen bencana sektor kesehatan di Indonesia.

Berbagai Kegiatan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan di tahun 2015

Sesuai dengan analisis kebijakan di atas maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Bencana, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM juga beroreantasi pada pase pra bencana, diantaranya:

Penyusunana klaster kesehatan dalam penanggulangan bencana
Pelatihan manajemen bencana untuk tenaga kesehatan (ITCDRR)
TOT petugas kesehatan untuk bencana
Penyusunan perda dan pergub dalam penanggulangan bencana sektor kesehatan
Pendampingan bagi rumah sakit untuk menyusun dokumen HDP (Hospital Disaster Plan) dan bagi puskesmas untuk menyusun dokumen PHCDP (Primary Health Care Disaster Plan)
Kegiatan respon krisis kesehatan terfokus pada penanggulangan bencana asap
Penguatan kapasitas daerah khususnya kepulauan dalam penanggulangan bencana
Inisiasi dan sosialisasi pengembangan kurikulum manajemen bencana sektor kesehatan untuk perguruan tinggi kesehatan di Indonesia.

Kesimpulan dan Harapan

Melihat hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka tantangan penanggulangan bencana sektor kesehatan akan semakin besar. Upaya analisis kebijakan-kebijakan diatas sebenarnya adalah untuk mengupayakan agar sektor kesehatan tidak menjadi “single fighter” dalam penanggulangan bencana sektor kesehatan. Jangan lagi sektor kesehatan menjadi sektor yang hanya menerima dampak dari kejadian bencana tetapi menjadi sektor yang harus mensupport dan didukung baik dalam hal kebijakan, penganggaran, dan lainnya dalam penanggulangan bencana nasional. Namun, ada beberapa kebijakan yang kemudian dapat menjadi peluang kita bersama untuk mengembangkannya, yakni kebijakan HDP bagi rumah sakit dan PHCDP bagi puskesmas. Dengan ini kita bisa terpacu untuk benar-benar mempersiapkan fasilitas kesehatan terutama untuk daerah terluar, terpencil, dan kepulauan untuk mampu secara mandiri dalam menghadapi bencana. Begitu juga dengan upaya pengembagan kurikulum manajemen bencana kesehatan, di dunia saja belum memiliki standarnya, maka jika kita mau kita bisa mendukung slogan Indonesia sebagai Negara Laboratorium Bencana agar negara lain bisa belajar dari kita mengenai kurikulum manajemen bencana kesehatan ini.

Pertama Kali Persiapan Bencana dan Krisis Kesehatan untuk Puskesmas di Desa Talaga

Pembaca website bencana sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2016. Kami, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM mengucapkan Selamat Tahun Baru 2016. Awal tahun ini kami menyajikan laporan mengenai kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana penanggulangan bencana untuk puskesmas di Desa Talaga, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Menarik sekali menyusuri pulau, laut, dan kampung-kampung di pesisir pantai teluk ini. Namun, pernahkah terpikir oleh kita bahwa keindahan alam dan ketenangan kehidupan penduduk di sini bisa terusik karena terjadinya bencana yang tiba-tiba? Jika di kota barangkali kita akan berfikir ya mudah saja untuk mengirimkan bantuan, tapi bagaimana dengan daerah di sini? Bagaimana jika jalan darat tidak mungkin di tempuh? Kemudian jalan laut juga tidak memungkinkan karena gelombang sedang tinggi? Lantas bagaimana untuk menolong masyarakat di sini?

Tidak ada pilihan lain selain menguatkan kapasitas masyarakat untuk bisa bertahan hidup menolong diri dan masyarakatnya ketika terjadi bencana. Di bidang kesehatan? kita akan berbicara bagaiman SDM dan fasilitas mampu menolong masyarakatnya dalam menghadapi bencana atau pun krisis kesehatan. Disinilah muncul upaya Penyiapan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Puskesmas atau Primary Health Care Disaster Plan (PHCDP). Kegiatan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di Puskesmas Desa Talaga ini, pembaca website dapat menyimak reportasenya pada link berikut, silakan .