Hospitals unprepared for natural disasters

A patient being shifted from a flooded hospital during the recent floods in Chennai. Photo: PTI

Completely unprepared for disasters: the hospitals in Chennai — private as well as government — were particularly vulnerable, improvising solutions as the situation developed. At least 13 primary health centres in Kancheepuram and Tiruvallur districts were affected. The Tambaram Taluk Hospital in Chromepet ran outpatient (OPD) services from a wedding hall for two days after evacuating many of its inpatients to other hospitals.

Water had entered the ground floor of the ESIC Hospital in K.K. Nagar too.

Patients were shifted to a higher floor. But the worst affected was MIOT International, where 18 patients on ventilator support died on December 2 and 3, as per the Health Secretary’s press release. Within days, police registered a case under section 174 of the Criminal Procedure Code (Cr.PC) against the hospital. The post-mortem reports are likely to be submitted this week.

The floods in Chennai bring to the fore the need for stricter implementation of hospital safety standards. The last time this topic was debated was after what has come to be known as the ‘AMRI fire tragedy.’ In December 2011, around 3 a.m. a fire broke out in the basement of the seven-storey hospital in Kolkata — Advanced Medical Research Institute (AMRI) Hospitals. By morning, 90 patients had choked to death.

A few months before the AMRI tragedy, Kavita Narayan, a disaster management expert trained by the Federal Emergency Management Agency (FEMA), along with some of the best minds in the country — structural engineers, doctors and specialists in hospital design — had written a policy document that laid out in great detail what was expected of medical and non-medical staff in case of any disaster.

Every single one of the 111 pages of Hospital Standards Safety Committee had answers that could have saved lives. The document had exhaustive instructions to doctors, nurses, and management about how to plan and evacuate in case of emergency. It even laid out how and where to store which equipment; how to avoid flooding in critical units; the norms of fire safety, etc. The document has been gathering dust since December 2013, when it was submitted to the National Disaster Management Authority (NDMA).

In an ideal situation, the response begins soon as water levels start rising or, as in the case of AMRI, the fire was spreading.

In Tamil Nadu, the private sector currently caters to roughly 60 per cent outpatient services, and 40 per cent of in-patient services, as per the State Health Department. The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 — enacted by the Central Government — which prescribes minimum standards to be followed has not been notified by Tamil Nadu because they already have a State Act. As of now, the Central Act is notified only in four States — Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Mizoram, Sikkim and all union territories except Delhi.

While the State has an Act in place to regulate private players, expecting any norms and standardised care from private hospitals is like building castles in the air.

Here is why: for nearly 18 years, the Tamil Nadu government has been sitting on The Tamil Nadu Private Clinical Establishments (Regulation) Act, 1997. The Act came into force in April 1997, the rules for it are yet to be notified.

The State government has three options: either adopt the Central Act, or enact its own or, lastly, make changes on the existing Act governing clinical establishments. Tamil Nadu has done none of this.

“We actually got the idea for the Central Act from Tamil Nadu. We were hoping it will pressure the State government to implement the existing law, if the Centre also passes it. Tamil Nadu passed the Act in the Assembly. Since then, it has been in animated suspension. We kept pushing for it but the lobby of private hospital owners is so strong that no progress has been made for nearly two decades.” said Sunil Nandraj, who was an adviser to the government as the Clinical Establishments Act was drafted.

Health Secretary J. Radhakrishnan said: “We are in the final stages of framing the rules for the Act. Several meetings have already been held with all stakeholders, and the rules will be notified shortly.”

With even minimal standards lacking, enforcing disaster preparedness is a far cry in India, Ms. Narayan said. “The draft hospital safety document has very specific rules — to the extent of specifying exact locations of storing emergency equipments. We do not follow any of this because India currently does not have a policy for this,” she said.

As the weather returns to normalcy in Chennai, the citizens should ask the question whether medical culture as well as governance in this country is willing to accept the virtues of regulation in the interest of patient safety.

Otherwise, this is the grim reality of Indian hospitals: they harm as much as they heal.

source: thehindu.com

Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia

Pameran Ilmiah PKMKPokja Bencana dan Divisi Manajemen Bencana, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM mengadakan pameran ilmiah kebencanaan. Pameran ini merupakan metode pembelajaran yang dikembangkan untuk memahamkan mahasiswa kepada perannya sebagai tenaga kesehatan di masa yang akan datang dalam menghadapi bencana. Sehingga mahasiswa membayangkan kejadian bencana, bagaimana proses koordinasi, bagaimana memberikan layanan kesehatan, bagaimana cara bergabung dalam upaya penanggulangan bencana, dan banyak tantangan lainnya.

Pameran ini diselenggarakan tiap tahun sejak tahun 2010. Pameran berlangsung selama tiga hari, 2-4 November 2015 di lobby Auditorium FK UGM mulai pukul 09.00-16.00 WIB. Peserta pameran antara lain Komunitas Merapi, PMI, dan MDMC, serta rumah sakit, Pusbankes 118 dan TBMM FK UGM. “Kegiatan ini telah berlangsung kesekian kalinya sebagai media pembelajaran mahasiswa”, ungkap Ibu Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes, beliau adalah sekretaris PKMK FK UGM. “Serta pencegahan dan persiapan mahasiswa kedokteran terhadap bencana ,” tambah Ibu Putu.

Pameran ini merupakan salah satu kurikulum yang diselenggarakan di FK UGM, tertuang dalam Block 4.2. mengenai Sistem Kesehatan dan Bencana. FK UGM merupakan satu-satunya Fakultas yang memiliki kurikulum bencana dalam pendidikannya. Seperti yang disampaikan Dekan FK dalam sambutannya, “mata kuliah ini satu-satunya yang diselenggarakan oleh FK UGM.”

Melalui pameran harapannya mahasiswa dapat langsung berinteraksi dengan pelaku lapangan untuk lebih mudah memahami mengenai manajeman penanggulangan bencana bidang kesehatan. Proses pembelajaran manajemen bencana kesehatan ini semakin berat, terutama dirasakan oleh mahasiswa yang belum memiliki pengalaman dalam situasi bencana. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa akan lebih mengetahui manajemen bencana,” tambah Dekan FK UGM.

“Kedepannya kegiatan ini akan diperluas dengan pelatihan-pelatihan bencana untuk staf terutama skills,” ujar dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS, selaku Ketua Pokja Bencana FK UGM. Selain informasi dan publikasi yang rutin diselenggarakan untuk masyarakat luas, dengan adanya pelatihan bencana untuk staf maka pihak internal terlatih dalam penanganan bencana. (Dian/IRO, Sumber: PKMK FK UGM)

FK UGM Adakan Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan

Banyaknya bencana yang terjadi saat ini menuntut peran perguruan tinggi untuk dapat memasukkan kurikulum pendidikan bencana bagi mahasiswa sehingga mereka mampu memahami perannya di masa depan dalam penanggulangan bencana. Sayangnya, masih banyak tantangan dalam memahami pembelajaran manajemen bencana kesehatan bagi mahasiswa, seperti kesulitan mahasiswa dalam membayangkan kejadian bencana, bagaimana proses koordinasi, bagaimana memberikan layanan kesehatan, bagaimana cara bergabung dalam upaya penanggulangan bencana, dan banyak tantangan lainnya.

“Proses pembelajaran manajemen bencana kesehatan ini semakin berat, terutama dirasakan oleh mahasiswa yang belum memiliki pengalaman dalam situasi bencana,” kata Ketua Pokja Bencana Fakultas Kedokteran UGM, dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS dalam pembukaan Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia, bertempat di lobi auditorium FK UGM, Senin (2/11).

Handoyo berharap pameran ilmiah ini bisa menjadi media pembelajaran bagi seluruh sivitas akademika di UGM. Bukan hanya mahasiswa ataupun satuan keamanan kampus, namun juga pegawai dan dosen bisa memahami manajemen bencana kesehatan.

Senada dengan itu, Sekretaris Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM, Putu Eka Handayani, SKM., M.Kes., melihat banyak kemajuan dalam materi pembelajaran yang disampaikan dalam pameran ilmiah kali ini. Eka berharap sivitas akademika UGM bisa tanggap baik dalam pra maupun ketika bencana terjadi. “Tidak hanya ketika bencana terjadi namun juga pra bencana,” urai Eka.

Dekan Fakultas Kedokteran UGM, Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.B. (K) Onk., berharap melalui pameran ilmiah ini mahasiswa dan lulusan FK UGM akan lebih tahu ketika bencana terjadi. Mereka bisa memberikan bantuan kepada masyarakat ketika terjadi kejadian bencana yang mendadak.

“FK UGM mendorong mahasiswa agar selalu waspada terhadap bencana dan menyampaikannya kepada masyarakat,” tegas Teguh.

Pameran Ilmiah Tentang Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia ini merupakan kerja sama antara Fakultas Kedokteran UGM, Pokja Bencana FK UGM dan Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan FK UGM, yang berlangsung 2-4 November 2015. Beberapa organisasi yang ikut serta dalam pameran, antara lain Komunitas Merapi, PMI, dan MDMC (Humas UGM/Satria)

FK UGM Dorong Manajemen Bencana Kesehatan Masuk Kurikulum

SLEMAN — Maraknya bencana yang terjadi saat ini menuntut peran perguruan tinggi untuk memasukkan kurikulum pendidikan bencana bagi mahasiswanya. Sehingga mereka mampu memahami perannya di masa depan dalam penanggulangan bencana.

“Proses pembelajaran manajemen bencana kesehatan ini semakin berat, terutama dirasakan oleh mahasiswa yang belum memiliki pengalaman dalam situasi bencana,” kata Ketua Pokja Bencana Fakultas Kedokteran UGM Handoyo Pramusinto dalam pembukaan Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia, Senin (2/11).

Ia berharap pameran ilmiah ini bisa menjadi media pembelajaran bagi seluruh sivitas akademika di UGM. Bukan hanya mahasiswa ataupun satuan keamanan kampus, namun juga pegawai dan dosen bisa memahami manajemen bencana kesehatan.

Senada dengan itu, Sekretaris Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM, Putu Eka Handayani melihat banyak kemajuan materi pembelajaran yang disampaikan dalam pameran ilmiah kali ini. Eka berharap sivitas akademika UGM bisa tanggap baik dalam pra maupun ketika bencana terjadi.

“Tidak hanya ketika bencana terjadi namun juga prabencana,” kata Eka.

Dekan Fakultas Kedokteran UGM Prof. Teguh Aryandono berharap melalui pameran ilmiah ini mahasiswa dan lulusan FK UGM akan lebih memahami karakteristik bencana. Sehingga, mereka bisa memberikan bantuan kepada masyarakat ketika terjadi kejadian bencana yang mendadak.

“FK UGM mendorong mahasiswa agar selalu waspada terhadap bencana dan menyampaikannya kepada masyarakat,” tegas Teguh.

Pameran Ilmiah Tentang Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia ini merupakan kerja sama antara Fakultas Kedokteran UGM, Pokja Bencana FK UGM, dan Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan FK UGM.

Agenda ini berlangsung mulai tanggal 2 sampai 4 November 2015. Beberapa organisasi yang ikut serta dalam pameran, antara lain Komunitas Merapi, PMI, dan MDMC.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Pameran Ilmiah “Manajemen Bencana Kesehatan” Resmi Dibuka

Pameran Ilmiah

YOGYA – Fakultas Kedokteran (FK) UGM bekerjasama dengan Pokja Bencana FK UGM dan Divisi Manajemen Bencana, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan FK UGM resmi membuka pameran ilmiah manajemen bencana kesehatan di Indonesia, pada Senin (2/11/2015) siang di Lobby Auditorium FK UGM.

Pameran ilmiah ini akan berlangsung hingga (4/11/2015) nanti dengan menampilkan berbagai hal informasi maupun dokumentasi tentang sebuah manajemen kesehatan saat terjadi bencana.

Pameran ini resmi dibuka oleh Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono Sp.B(k) Onk, Dekan Fakultas Kedokteran UGM. (sumber: tribunjogja.com)

 

UGM Gelar Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan

UGM Gelar Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan

KBRN, Yogyakarta: Banyaknya bencana yang terjadi saat ini menuntut peran perguruan tinggi untuk dapat memasukkan kurikulum pendidikan bencana bagi mahasiswa sehingga mereka mampu memahami perannya di masa depan dalam penanggulangan bencana.

Sayangnya, masih banyak tantangan dalam memahami pembelajaran manajemen bencana kesehatan bagi mahasiswa, seperti kesulitan mahasiswa dalam membayangkan kejadian bencana, bagaimana proses koordinasi, bagaimana memberikan layanan kesehatan, bagaimana cara bergabung dalam upaya penanggulangan bencana dan banyak tantangan lainnya.

Dokter Bella Donna, Kepala Divisi Manajemen Bencana Fakultas Kedokteran (FK) UGM megatakan, pameran yang sedang berlangsung lebih diarahkan untuk membantu mahasiswa kedokteran maupun masyarakat umum lebih memahami tentang menejemen bencana.

“pameran itu setiap tahunnya berbeda-beda, untuk tahun ini kita lebih kearah konsep, baik konsep bencana di rumah sakit seperti apa, konsep manajemen di simulasi seperti apa, agar mahasiswa lebih paham seperti apa kosep manajemen bencana,” ungkap dokter Bella.

sementara Dokter Handoyo Pramusinto, Ketua Pokja Bencana Fakultas Kedokteran UGM mengatakan, FK UGM merupakan satu-satunya fakultas kedokteran yang memasukkan manejemen bencana kedalam kurikulum pembelajaran calon dokter.

“pameran ini sebetulnya tidak hanya sekedar pameran tapi ini bagian dari proses pembelajaran, sekarang ini sedang berlangsung namanya blok-blok bencana dan sistem kesehatan, ada kluiah, praktikum, diskusi, nah kuiliah ini masuk dalam kurikulum,” tutur doketer Handoyo.

Ikut dalam pameran tiga hari dan akan berakhir hari ini rabu (4/11/2015) itu antara lain Pusat Kebijakan dan manajemen kesehatan FK UGM, Palang Merah Indonesia dan Muhammadiyah Disaster Management Center.(MUN/BSL)

sumber: rri

COP and Sendai: Towards an Integrated Approach

http://www.ifrc.org/PageFiles/130768/p-NIC0020.jpg

2015 has been a formative year for climate change and disaster management efforts. The Sendai Framework for disaster risk reduction was adopted this year, and it culminates with COP 21 – which aims to attain a global climate agreement.

The UN World Conference on Disaster risk reduction took place in Sendai, Japan last March, which brought together government and civil society representatives from around the globe to discuss ways to achieve sustainable development by managing disaster and climate risks better. And UNFCCC’s 21st International Conference of Parties (COP 21) is currently taking place in Paris with the aim of reaching a binding agreement for reducing emissions and keeping global temperature rise below 2 degrees.

It was only appropriate that these two events took place on the same year, as climate change and disaster risk are indispensably linked. A recent UNISDR study shows 90% of natural disasters are weather related. Climate change is exacerbating disasters – as evidenced by more frequent and intense climatic events such as floods, cyclones and droughts in vulnerable regions.

“It is important to bring the disaster agenda with the climate change agenda going forward,” said Dame Julia Slingo, chief scientist at the UK Met Office. “Forewarned is better than forearmed,” she said, adding that while prediction may not be possible, preparedness such as early warning can go a long way in improving resilience to disasters. She highlighted the importance of access to better information in the context of increasing frequency and intensity of disasters due to climate change.

“Climate change is an issue that is very much a part and parcel of the Sendai Framework,” said Anote Tong, President of Kiribati, which is facing unprecedented floods, inundation and salt water intrusion. The islands on average are about 2 meters above sea level and many of the communities have to change their way of life to adapt. “Our experience this year with cyclone Pam represented that the most devastating risks would be from the changing weather patterns,” he said. “We don’t want to be duplicating the processes at Sendai and Paris, we want to make them as effective as possible”.

To be effective in reducing the risks from disasters and climate change, inter-ministerial cooperation is required, according to Manuel Pulgar Vidal, Minister of Environment of Peru and the president of COP 20. “We are used to organize our public agencies by sectors in an isolated way,” he says, “but we need a cross cutting way of governance to strengthen our government’s ability to reduce disaster and climate change risks.”

Abdullah Majeed, Minister of Environment and Energy, Maldives, stressed the importance of public funding for strong preparedness. “Disasters and climate change need to become priorities not just for disaster management and environment ministries, but for finance ministries as well,” he says.

Given the scale of climate change impacts and disasters, efforts from the government or development organizations alone are no longer adequate. “National efforts need to be augmented by regional cooperation,” says Majeed. His nation Maldives is in the Asia Pacific which is the most disaster prone region of the world and has faced over USD 200 billion worth of damage from disasters. The IPCC in its last two assessment reports have said that the poorest of the poor will be worst affected by climate change. Most small island developing states such as Maldives lack the capacity to address the disasters they are facing and are in dire need of international assistance and regional support.

“We agreed on 7 global targets [for disaster risk reduction] to be achieved by 2030 to reduce the impact of disasters. One of the targets is ready to be achieved by 2020,” said Margarita Wahlstrom, Special Representative of the Secretary-General (SRSG) for disaster risk reduction, referring to countries having national and local plans for disaster risk reduction.

With the extensive loss of lives and property brought about natural disasters around the world, Sendai Framework’s objectives are crucial to improving disaster preparedness and thus reducing risks in the short term. However, to reduce vulnerability and reach long term sustainable solutions, there needs to be increased focus on integrating disaster preparedness efforts with climate change mitigation and adaptation interventions. Sendai framework has been the first step towards doing so. And a strong agreement in Paris can give the finishing touch.

source: http://www.huffingtonpost.com

Probolinggo Siaga Bencana Erupsi Bromo

Malang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur telah menyiapkan rencana darurat bencana erupsi Gunung Bromo. Ini sebagai antisipasi lantaran aktivitas vulkanik Gunung Bromo terus naik. Bahkan saat ini status gunung tersebut siaga level III.
 
“Rencana kontingensi atau prosedur penanganan meliputi siapa melakukan apa jika terjadi bencana, sudah kami siapkan. Simulasi juga sudah pernah kita lakukan,” kata Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Jayadi dikonfirmasi di Malang, Rabu (9/12/2015).
 
Di Kabupaten Probolinggo, ada 3 desa yang masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) I di radius 5 kilometer. Ketiga desa itu yakni Desa Ngadirejo yang didiami 1.499 jiwa, Desa Ngadas dihuni 651 jiwa dan Desa Ngadisari didiami 1.555 jiwa.

Dwijoko menambahkan BPBD telah memasang papan informasi yang memuat titik kumpul, titik evakuasi, jalur evakuasi hingga persiapan penetapan posko. Namun sejauh ini, situasi di ketiga desa itu berjalan normal. Aktivitas warga tetap berjalan seperti biasa.

“Sempat ada abu vulkanik tipis saat Jumat 4 Desember lalu, tapi tak begitu mengganggu aktivitas warga,” ujar Dwijoko.
 
Status Bromo naik dari waspada level II menjadi siaga level III pada 4 Desember lalu. Masyarakat dilarang mendekat dalam radius 2,5 kilometer dari kawah.

Kaldera Bromo yang terdiri dari lautan pasir, savana dan kawah pun ditutup untuk kegiatan pariwisata. Semua jalur masuk ke Bromo, kecuali melalui Wonokitri, Pasuruan, ditutup oleh BB TNBTS.

suimber: liputan6

BPBD Boyolali Siapkan Posko Bencana di 19 Kecamatan

BOYOLALI – Status Kabupaten Boyolali, Jateng, ‘siaga bencana’. Memasuki musim hujan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat membangun Posko bencana di 19 kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan koordinasi ketika terjadi bencana melanda daerah.

Kepala BPBD Boyolali, Nur Kamdani, menyebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jateng memprediksi musim hujan di sana mulai turun sejak pekan ketiga November. ”Ternyata hujan sudah mulai turun sejak awal bulan,” katanya, Rabu (3/12).

”Dengan datangnya musim hujan ini, BPBD harus bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebelum bencana datang”.

BMKG melihat pergerakan angin dari Kota Salatiga menuju ke Kabupaten Boyolali berputar-putar. Kemudian, angin mengarah ke Kabupaten Sragen. Dampak arus angin kencang ini mengakibatkan puluhan rumah rusak, beberapa waktu lalu.

Angin kencang, beberapa hari lalu, merobohkan pohon turus jalan di Kecamatan Andong, Kemusu, dan Banyudono. ”Alhamdulillah. tak ada korban jiwa akibat roboh sejumlah pohon di sana. Kami meminta warga selalu waspada selama peralihan musim kemarau ke musim hujan, karena sering terjadi angin ribut,” pinta Nur.

Tercatat 19 kecamatan berpotensi terkena bencana angin ribut. Sedang potensi bencana banjir ada di tiga kecamatan, Ngemplak, Nogosari, dan Juwangi. Potensi longsor di Kecamatan Cepogo, Selo, Musuk, dan Ampel. BPBD juga mendekteksi potensi retakan tanah dapat menyebabkan longsor di Kecamatan Klego dan Kemusu.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Boyolali, Purwanto, dari 19 posko bencana yang akan dibangun nanti posko induk ada di Kantor BPBD. Potensi bencana, seperti, banjir, angin ribut, dan longsor mengancam seluruh wilayah kecamatan.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Chennai floods: Over 200 health camps to check outbreak

Fearing an outbreak of diseases, the state health department is running about 200 medical camps in various parts of the city as well as in Tiruvallur and Kancheepuram — two other flood-hit districts in northern Tamil Nadu.

The water is contaminated with sewage water at many places raising a major health threat.

State Health Secretary J Radhakrishnan told The Indian Express that over 1,700 doctors were on duty.

“Patients at the Tambaram government hospital were rescued and shifted to advanced facilities. The Global hospital in the city had to shut down after water entered the wards. The health minister, who is also a doctor, led the evacuation efforts. All other hospitals are operational in full strength, “ he said.

The dean of the Madras Medical College, Dr Vimala, said all medical colleges were running with full strength of doctors, nurses and resources. “Besides, several doctors have joined from other districts to run over 200 fever camps and disaster management camps. Senior doctors from medical colleges have been deputed to the camps in flood-hit areas,” she said.

See more at: http://indianexpress.com