Author: [email protected]

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon

 

{tab title=”KAK dan Materi” class=”red”}

 

PENGANTAR

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM), Pokja FK-KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) mengawal transformasi system Kesehatan di mana salah satunya adalah memperkuat ketahanan tanggap darurat Kesehatan. Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4/2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemic Covid-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra-bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan surge capacity, yaitu kapasitas tenaga kesehatan dalam menopang ketahanan tanggap darurat kesehatan yang dalam pengelolaannya dibutuhkan penyusunan peta respon.

Seminar mengenai digitalisasi peta respon saat tanggap darurat krisis Kesehatan untuk meningkatkan akses layanan Kesehatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak ketidaksiapan terhadap pemenuhan dan pengelolaan SDM Kesehatan saat penanggulangan bencana, tidak hanya pada ketidak efektivan dan ketidak efisien distribusi SDM Kesehatan yang berakibat kelangkaan di satu sisi dan overloaded di sisi yang lain, namun juga hilangnya nyawa masyarakat bahkan tenaga kesehatan karena kondisi tanggap darurat Kesehatan yang belum dapat dikatakan aman dan belum terpetakan. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana pengalaman pengalaman terkait penyusunan peta respon, lesson learnt, best practice termasuk inovasi kebijakan-kebijakan dalam transformasi digitalisasi penyusunan peta respon sehingga dapat menjaga ketahanan tanggap darurat kesehatan.

TUJUAN

Tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam penyusunan peta respon yang dapat meningkatkan meningkatkan akses layanan Kesehatan sebagai penopang ketahanan tanggap darura kesehatan sebagai salah satu sendi penanggulangan bencana secara umum.

PESERTA

Seminar ini terbuka untuk umum.
Diharapkan pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal           : Senin, 24 Oktober 2021
Waktu                    : 08.00 – 12.00 WIB

AGENDA

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
Sesi Penayangan Policy Brief
08.00 – 08.05	Pengantar	Moderator: apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid
08.05 – 08.25	Penayangan video policy brief	VIDEO
08.25 – 08.45	Pembahasan policy brief	PPK
Sesi Paparan dan Diskusi
09:00 – 09:10	Pengantar	Moderator: apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid
09.10 – 09.30	Pembukaan	Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep VIDEO
09.30 – 10.00	Kebijakan Peta Respon Krisis Kesehatan	Pusat Krisis Kesehatan  MATERI     VIDEO
10.15 – 10.30	Penyusunan Peta Respon saat bencana Gempa Mamuju	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Materi    VIDEO
10.30 – 10.45	Penyusunan Peta Respon saat bencana Erupsi Semeru	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Materi    VIDEO
10.45-11.15	Penggunaan Teknologi Inforasi dalam Penyusunan Peta Respon Krisis Kesehatan	Digital Transformation Office (DTO) MATERI   VIDEO
11.15-12.00	Diskusi	Moderator VIDEO
12.00-12.10	Penutup	Moderator

 

{tab title=”Reportase” class=”green” }

Reportase

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XII

Topik 7: “Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon”

 

Senin, 24 Oktober 2022

Kegiatan ini diselenggarakan oleh PKMK UGM, Pokja Bencana FK-KMK UGM, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia beserta mitra dan 11 universitas co-host melalui Zoom Seminar dan Live Streaming. Rangkaian kegiatan dimoderatori oleh apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Sesi pertama diawali dengan pemutaran dua video policy brief berjudul “Strategi Penanganan Krisis Kesehatan di Kabupaten Badung” dan “Efektifkah Mengatasi Penyakit TBC seperti Penanggulangan COVID-19”. Pada sesi diskusi policy brief, disampaikan bahwa kesiapsiagaan mitigasi bencana dan krisis kesehatan sangat penting disiapkan sejak dini artinya saat pra krisis kesehatan. dr Eko Medistianto, M.Epid selaku pembahas dari Pusat Krisis Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI menambahkan pada policy brief ada baiknya diidentifikasi juga jenis potensi lainnya yang dapat menyebabkan krisis kesehatan. Eko setuju dengan rekomendasi policy brief yang menyatakan sangat perlu dikembangkan sistem informasi surveilans berbentuk peta dan sangat disarankan sekali menyusun rencana kontigensi. Unsur pentahelix juga harus saling berkolaborasi dalam penangguangan krisis kesehatan.

Sesi selanjutnya adalah seminar topik Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon yang dibuka oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep selaku ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM. Pada sesi ini dipaparkan materi terkait : (1) Kebijakan Peta Respon Krisis Kesehatan oleh dr Eko Medistianto, M.EpidI; (2) Penyusunan Peta Respon saat bencana Gempa Mamuju oleh drg. Asran Masdy, SKG, MAP sebagai Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat; (3) Penyusunan Peta Respon saat bencana Erupsi Semeru oleh dr. Bayu Wibowo IGN sebagai Kepala Dinas Kabupaten Lumajang; dan (4) Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penyusunan Peta Respon Krisis Kesehatan oleh Setiaji, ST, M.Si sebagai Staf Ahli Menkes Bidang Teknologi Kesehatan Digital Transformation Office (DTO).

Pengalaman penyusunan peta respon di Sulawesi Barat, peta respon disusun satu hari setelah terjadi Gempa Sulawesi Barat. Dinas kesehatan langsung melakukan kajian cepat untuk menilai daerah mana saja yang terdampak gempa, bagaimana kejadian bencana berdampak pada fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang masih bisa digunkanan dan kapasitas SDM yang siap bertugas menangani korban bencana. Dari peta respon Dinas Kesehatan dapat mengetahui potensi, kapasitas, kesenjangan yang terjadi, tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan kebutuhan logistik. Hal tersebut juga dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang saat penanganan Erupsi Gunung Semeru. Pada saat tanggap darurat, dinas kesehatan melakukan rapid health assessment untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan kemudian mengaktifkan klaster kesehatan / HEOC. Tim HEOC setiap hari rapat untuk upadate data bencana dan kebutuhan penanganan bencana. Saat itu tim HEOC didampingi dan dibantu oleh relawan FK-KMK UGM, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Lumajang serta MDMC. Salah satu kegiatan HEOC ini adalah penyusunan peta respon, sehingga semua pusat informasi tentang penyebaran relawan dapat dilihat pada pesta respon di HEOC.

Peta risiko dibuat pada saat pra krisis kesehatan yang memuat risiko bahaya, kerentanan dan kapasitas sehingga ada visualisasi yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaku manajemen darurat kesehatan menyusun peta respon di HEOC saat tanggap darurat bencana. Dalam rangka respon cepat dibutuhkan suatu peta yaitu peta respon. Artinya peta risiko dan peta respon berbeda, peta risiko disusun saat pra krisis kesehatan sementara peta respon saat krisis kesehatan (tanggap darurat bencana). Teknologi akan menjadi kekuatan penunjang transformasi kesehatan. Tantangan data kesehatan dan kebencanaan adalah data yang tidak terintegrasi dan terstandarisasi. Bisnis proses tata Kelola data kesehtaan dan kebencanaan masih belum sepenuhnya terdigitalisasi dengan baik. Harapannya command center di daerah dapat digabungkan dengan kirisis kesehatan sehingga data dan informasi yang dikeluarkan dapat sama dan terintergrasi. Dashboard satu data kesehatan menjadi harapan bersama, seluruh data yang terintegrasi dengan satu sehat ditampilkan dalam dashboard data kesehatan. Seluruh sistem terkait dashboard dan analisis data di Kemenkes menjadi satu di dalam Dashboard Satu Data Kesehatan.

 

Reportase : Happy R Pangaribuan, MPH

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

{/tabs}

Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah

diselenggarakan oleh:
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan POKJA Bencana FK-KMK UGM

 

{tab title=”KAK – Materi – Video” class=”blue”} 

PENGANTAR

Dewasa ini bencana yang terjadi bukan hanya bencana alam, melainkan juga non-alam seperti wabah COVID-19. Kesiapan pusat layanan kesehatan masyarakat dituntut berpacu dengan kebutuhan yang belum pernah ada sebelumnya, kondisi ini diperparah dengan cukup tingginya angka kematian tenaga kesehatan karena terpapar virus COVID-19. Salah satu faktor yang dapat mencegah hal ini adalah tingginya pemahaman tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas akan standard pelayanan minimum bencana kesehatan. Kerena dengan jelas disebutkan bahwa setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dan pemda wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak dan penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana. Fakta yang kita temui adalah meningkatnya frekuensi kejadian bencana, dan banyak Puskesmas tidak mampu bertahan ketika bencana terjadi karena standar pelayanan minimum yang belum optimal dijalankan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu penguatan sistem ketahanan dan standard pelayanan minimum pelayanan puskesmas oleh dinas kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan puskesmas yang tanggap dan tangguh bencana serta sebagai indikasi bahwa sistem kesehatan di daerah terdampak bencana memiliki ketahanan.

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor  Tahun 2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra-bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan logistik medis dalam menopang ketahanan kesehatan. Rangkaian seminar mengenai SPM kesehatan sebagai indikator ketahanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan di daerah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan upaya ketahanan kesehatan di saat yang di luar kewajaran yaitu situasi krisis kesehatan. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana pengalaman terkait pemenuhan SPM kesehatan saat krisis, baik lesson learnt dan best practice termasuk kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan bencana seperti alam maupun Covid-19 ataupun situasi bencana dan krisis kesehatan lainnya serta menggunakan SPM kesehatan kabupaten untuk mencapai SPM kesehatan propinsi.

TUJUAN

1. Mendokumentasikan lesson learnt dan best practice penggunaan SPM kesehatan kabupaten/kota dan propinsi  saat penanggulangan bencana
2. Meningkatkan pemahaman peserta dalam menyiapkan program indikator SPM Kesehatan di daerah
3. Mengidentifikasi perlunya pemahaman terhadap pengorganisasian pendekatan incident command system (ICS) dalam alur manajemen pemenuhan SPM Kesehatan

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam dua hari dimana beberapa narasumber akan menyampaikan materi atau bahas diskusi terkait topik kebijakan SPM kesehatan kabupaten/kota dan tools untuk menyiapkan SPM Kesehatan di daerah. Selanjutnya daerah akan mencoba melakukan perhitungan SPM kesehatan sesuai dengan risiko bencana dan krisis kesehatan yang mungkin dihadapi daerah. 

PESERTA KEGIATAN

Seminar ini terbuka untuk umum. Diharapkan dari dinas kesehatan, puskesmas, pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami bagaimana pengalaman dinas kesehatan terkait penyusunan program, pemenuhan SPM kesehatan kabupaten/kota dan propinsi, lesson learnt dan best practice termasuk kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan di garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran dan praktik rekomendasi yang mendukung perningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.

WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal               : Senin & Kamis / 17 & 20 Oktober 2022
Waktu                         : 09.00 – 11.30 WIB

AGENDA

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
SENIN, 17 OKTOBER 2022
09.00-09.05 WIB	Pembukaan	Moderator: Happy R Pangaribuan, MPH
09.05-09.20 WIB	Pengantar	Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Alumni, dan Pengabdian Masyarakat FK-KMK UGM VIDEO
09.20-09.50 WIB 09.50–10.05 WIB	Penggunaan Indikator Program SPM Kesehatan saat Penanganan Bencana Erupsi Merapi di Dinas Kesehatan Lumajang. Diskusi	Bidang Penyusunan Program Dinkes Lumajang MATERI   VIDEO
10.0–10.35 WIB 10.35–10.50 WIB	Sinkronisasi Program SPM Kesehatan di Puskesmas dengan Program SPM Kesehatan saat Penanganan Krisis Kesehatan dan Bencana di Dinas Kesehatan   Diskusi	Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid MATERI    VIDEO
10.50–11.20 WIB	Penugasan Perhitungan Indikator SPM di Puskesmas
11.20-11.30 WIB	Arahan pertemuan 2 dan penutupan	Moderator

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
KAMIS, 20 OKTOBER 2022
09.00 – 09.10	Pembukaan	Moderator: Happy R Pangaribuan, MPH
09.10–09.40 WIB 09.40–09.55 WIB	Penyusunan Program SPM Kesehatan di Puskesmas Diskusi	Madelina Ariani, MPH MATERI
09.55 10.25 WIB	Penugasan Perhitungan SPM kesehatan di Dinas Kesehatan
10.25–10.55 WIB 10.55–11.10 WIB	Pengorganisasian : alur manajemen pemenugan SPM Kesehatan di daerah Diskusi	dr Bella Donna MKes MATERI
11.10	Penutupan	Moderator

BIAYA KEPESERTAAN : GRATIS

REGISTRASI DARING

Kunjungi laman https://bencana-kesehatan.net

NARAHUBUNG

Hagung Putrasusila
(Kepersertaan)
Telp. 081326116064
E-mail : [email protected]

Gde Yulian Yogadhita
(informasi Konten)
Telp. 08175450684
E-mail [email protected]

 

{tab title=”Reportase H-1″ class=”green”}

Reportase

Pre Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XII

Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan

pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah

17 Oktober 2022

Pada Senin (17/10/2022), diadakan seminar Pre Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII dengan judul “Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah”. Acara dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, MPH. Agenda pada hari ini yaitu pemaparan penggunaan indikator SPM saat penanganan bencana oleh Dinas Kesehatan Lumajang dan materi sinkronisasi program SPM kesehatan oleh apt. Gde Yulian Y., M.Epid. Kegiatan ini dibuka oleh Dr. dr. Sudadi Mitrodihardjo, Sp.An, KNA, KAR (Plt. Wakil Dekan Kerja Sama, Alumni, dan Pengabdian FK-KMK UGM).

Sudadi menyampaikan bahwa pada saat situasi krisis, perlu penanganan situasi yang berbeda. FK-KMK UGM memilki pengalaman dalam manajemen bencana baik di sekitar Yogyakarta maupun di luar provinsi, pengalaman mendampingi dinas kesehatan, dan lain-lain. Manajemen bencana tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan tetapi perlu koordinasi dengan bidang lain, untuk itulah diperlukan adanya SPM kesehatan. Di akhir sambutan, Sudadi membuka pre fornas secara resmi. Acara dilanjutkan dengan paparan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Lumajang.

Ririn Fitriana, SKM, M.Kes, dari Bidang Penyusunan Program Dinas Kesehatan Lumajang menyampaikan presentasi dengan judul “Penggunaan Indikator Program SPM Kesehatan saat Penanganan Bencana Awan Panas & Guguran Semeru”. Ririn memaparkan berdasarkan pengalaman penanganan bencna gunung Semeru kemarin. Ririn menyebutkan kronologi kejadian 4 Desember 2021, daerah yang terdampak bencana, dan linimasa penyusunan rencana kontingensi berdasarkan dasar hukum.

Ririn juga memaparkan berbagai macam tugas sub bidang kesehatan yang salah satunya adalah melakukan pelayanan kesehatan dasar di pos kesehatan namun pada prakteknya tenaga kesehatan tidak sanggup dan kesulitan mengunjungi posko kesehatan. Selama bencana gunung Semeru, tim tenaga kesehatan melakukan vaksinasi COVID-19 dan imunisasi MR serta mendirikan pos pemeriksaan swab antigen yang pemeriksaannya dilakukan secara gratis. Dalam pengumpulan data, timnya mengumpulkan data setiap hari melalui google spreadsheet dan pelaporan data dan informasi tersebut dilakukan secara berjenjang dari puskesmas ke dinas kesehatan, HEOC dan Pusdalops BPBD. Hal yang menjadi kendala dalam pelaporan data & informasi adalah alur pelaporan yang belum sistematis, kurangnya sumber daya yang menangani data (tenaga kesehatan di lapangan fokus pada pelayanan), dan formulir yang harus diisi banyak dan pengisian secara manual. Solusinya adalah menyusun alur pelaporan data & informasi, penunjukan penanggung jawab data & informasi di masing-masing wilayah puskesmas terdampak, dan digitalisasi pelaporan. Sesi ini ditutup dengan tanya jawab.

Sesi selanjutnya diisi oleh apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid dengan topik “Sinkronisasi SPM Kesehatan Rutin di Situasi Bencana/Krisis Kesehatan di tingkat Sub-Nasional”. Gde memaparkan adanya 3 regulasi, diantaranya Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standar Manajemen Krisis Kesehatan, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Implementasi Standar Pelayanan Minimal, dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Irisan antara peraturan-peraturan tersebut mendorong munculnya keharusan untuk memberikan pedoman kesehatan yang berkualitas saat terjadi bencana menggunakan sistem yang terkoordinasi.

Gde menyampaikan bahwa pelayanan dalam bencana harus terukur. Solusi dari berbagai masalah yang ada adalah puskesmas menyiapkan Public Health Center Disaster Plan (PHCDP) dan dinas kesehatan menyiapkan rencana kontingensi kesehatan atau dinkes disaster plan. SPM tidak hanya menjadi indikator terukur penanganan bencana namun juga untuk merencanakan strategi operasi klaster kesehatan. Acara ditutup dengan pengarahan pertemuan kedua dan tanya jawab

Reporter: dr. Satrio Pamungkas

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK

{tab title=”Reportase H-2″ class=”red”}

Reportase Pre Fornas JKKI XII

SPM Kesehatan di Puskesmas dan Logistik Medis

20 Oktober 2022

Pada Kamis (20/10/2022), diadakan webinar kedua dalam rangkaian agenda Pre-Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) ke XII yang dibuka dan dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, MPH. Webinar hari ini berfokus pada peran puskesmas mencapai capaian indikator SPM kesehatan dalam kejadian bencana dan dilanjutkan dengan materi pengorganisasian.

Materi pertama berjudul “Identifikasi Program SPM Kesehatan untuk Situasi Bencana & Krisis Kesehatan di Puskesmas” oleh Madelina Ariani, MPH. Madelina mengawali dengan latar belakang bahwa hanya sedikit orang-orang yang terlibat dalam penanganan bencana sedangkan banyak layanan yang dibutuhkan saat kondisi krisis sehingga muncul pertanyaan bagaimana melibatkan pengelola program-program SPM pada kondisi bencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya Madelina menyampaikan kajian kesiapsiagaan puskesmas untuk bencana dan krisis kesehatan. Dalam kajian tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan namun sebagian besar jawaban dari puskesmas masih banyak menjawab tidak dalam arti belum memiliki kesiapsiagaan untuk menghadapi kondisi tersebut.

Lalu, Madelina menyebutkan dasar-dasar kebijakan terkait SPM pada kondisi bencana dan 25 daftar pertanyaan kesiapsiagaan SPM bencana dan krisis kesehatan di puskesmas. Di akhir sesi, Madelina memberikan tugas perhitungan minimal pelayanan kesehatan di puskesmas dan identifikasi program terkait bencana yang belum ada pada situasi normal. Materi pertama ditutup dengan tanya jawab.

Paparan kedua oleh dr. Bella Donna, M.Kes dengan topik “Pengorganisasian: Alur Manajemen Pemenuhan SPM Kesehatan di Daerah pada Situasi Bencana”. Bella mengawali materi kolaborasi klaster kesehatan berbentuk pentaheliks yang terdiri atas pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Selain kolaborasi, yang dibutuhkan adalah koordinasi dan integrasi. Tanggung jawab otoritas kesehatan pemerintah dipegang oleh kepala dinas kesehatan. Lalu Bella menyampaikan bahwa klaster kesehatan diaktivasi saat tanggap darurat dan koordinator klaster kesehatan berdasarkan cakupan wilayah, pada tingkat nasional, koordinator klaster ini diampu oleh menteri kesehatan melalui kepala pusat krisis kesehatan, pada tingkat provinsi diampu oleh kepala dinas kesehatan provinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota diampu oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Bella melanjutkan konsep pengorganisasian dalam kondisi bencana berdasarkan organisasi sehari-hari, dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat, organisasi harus sederhana dan jelas. Perbedaan pengorganisasian dalam kondisi bencana terdapat pada aktivasi dan kecepatan kebutuhan. Lalu Bella menjelaskan tentang skema Incident Commander System (ICS) yaitu sistem yang meliputi petugas, aturan, prosedur, fasilitas, dan peralatan. Keuntungan ICS antara lain membagi habis tugas pada tiap personel, adanya kejelasan alur komando dan komunikasi antara satuan kerja, dan memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan.

Peran SPM dalam fase bencana yaitu pada fase pra bencana dan fase tanggap darurat. Pada fase bencana, SPM sebagai pedoman untuk menentukan kapasitas sehari-hari, kapasitas maksimum, dan gap kebutuhan. Pada fase tanggap darurat, SPM digunakan juga sebagai pedoman untuk melakukan pelayanan. Acara hari ini ditutup dengan sesi tanya jawab.

Reportase oleh dr. Satrio Pamungkas

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM

{/tabs}