BOGOR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi, mengadakan rapat koordinasi penyusunan Panduan Pelaksanaan Analisis Risiko Bencana pada kegiatan / pembangunan berisiko tinggi bencana yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat pada Selasa (13/9) dan Rabu (14/9).

Pembahasan kali ini menitikberatkan pada penyusunan panduan analisis risiko bencana untuk setiap pembangunan yang mempunyai risiko tinggi, yang dapat menimbulkan bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, kawasan wisata yang berada di darah rawan bencana dan lain sebagainya.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati menyatakan, seiring dengan perkembangan zaman dan pemenuhan hidup manusia, perlu diadakan pembangunan. Perlu diperhatikan apakah akan menimbulkan risiko bencana di kemudian harinya.

“Kita tidak bisa menolak pembangunan, pembangunan akan mendorong investasi. Bila ada pembangunan yang mana akan menimbulkan risiko baru, perlu diperhatikan terkait pengurangan risiko bencananya,” Ucap Raditya saat membuka acara secara virtual, Selasa (13/9).

Bagi wilayah yang memilki risiko tinggi perlu disiapkan mitigasinya, termasuk wilayah pariwisata yang pernah dilanda bencana.

“Termasuk Kawasan Ekonomi Khusus, sangat penting bagaimana upaya mitigasi di wilayah tersebut. Beberapa wilayah pariwisata yang sempat diterjang tsunami dan bencana lainnya dapat dijadikan pembelajaran untuk melakukan antisipasi mitigasi dengan lebih baik,” Tuturnya.

Pada akhir sambutan, dirinya mengungkap analisis risiko bencana ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melindungi aset dan keberlangsungan hidup masyarakat.

“Tujuan penyusunan ini sebagai upaya dalam melindungi aset pembangunan dan  meminimalisir risiko bencana yang akan terjadi dari dampak kegiatan pembangunan, ” pungkas Raditya.

Pada kesempatan yang sama, Udrekh selaku Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, menjelaskan bahwa anaisis ini diharapkan sebagai rekomendasi bagi setiap pembangunan yang akan dilakukan wilayah berisiko tinggi.

“Analisis risiko bencana ini sebagai rekomendasi pembangunan dapat dilakukan dengan syarat adanya mitigasi bencna, asuransi bencana dan disosialisasikan kepada masyarakat,” tutup Udrekh.

Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dihadiri oleh perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Perindustrian, dan Kementarian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK-UGM) menggelar pertemuan pembentukan ASEAN Institute of Disaster Health Management (AIDHM) pada tanggal 2-3 Juni 2022, di Yogyakarta.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil The 15th ASEAN Health Ministrial Meeting (AHMM) Mei 2022 lalu di Nusa Dua, Bali yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AIDHM.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc., mengatakan bahwa Kemenkes bersama PKMK-UGM akan membuat suatu proposal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen bencana di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ia ingin mengubah julukan Indonesia, dari ‘laboratorium bencana’, menjadi ‘negara yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen bencana’.

“Ini adalah upaya kita, sehingga kita harus bekerja lebih bagus lagi, lebih terintegrasi lagi,” kata dr. Eka.

Dalam kesempatan ini dr. Eka juga menyebut bahwa Kemenkes dengan dunia pendidikan, yaitu UGM dan Unsrat, sebagai cikal bakal perkembangan pendekatan pentahelix dalam manajemen bencana.

“Jadi ada NGO (Non-governmental organization) dan akademis. Ada unsur pentahelix dengan akademis. Jadi tidak hanya pekerjaan Kemenkes dan dinas kesehatan saja,” tutur dr. Eka.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa Kemenkes juga telah membentuk koalisi dengan NGO seperti, Muhammadiyah Disaster Management Center, Pramuka, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Katolik, Persatuan Protestan dan Buda Tzu Chi, yang jumlahnya mencapai 22, sebagai tenaga relawan saat bencana terjadi.

selengkapnya 

https://www.liputan6.com/health/read/4978447/perbaiki-sistem-manajemen-bencana-kemenkes-dan-ugm-bentuk-aidhm

Kediri, koranmemo.com – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kediri bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri, sejak Sabtu (10/9/2022) hingga Minggu (11/9/2022) mengadakan Jambore Mitigasi Bencana di Alas Secang Jugo Mojo.

Jambore Mitigasi Bencana yang diadakan FPRB dan BPBD Kabupaten Kediri di Alasa Secang Jugo Mojo ini dihadiri Dodi Purwanto Ketua DPRD Kabupaten Kediri , dan Syaifudin Zohri Plt Kepala BPBD Kabupaten Kediri.

Sebanyak 300 peserta dari kelompok pecinta alam Kediri Raya, ikut dalam Jambore Mitigasi Bencana yang diadakan FPRB dan BPBD Kabupaten Kediri ini.

Baca Juga: KPUD Kabupaten Ponorogo Temukan Puluhan Nama Masuk Dalam 2 Parpol Berbeda

Ketua FPRB Kabupaten Kediri dr Ari Purnomo Adi mengatakan, kegiatan Jambore Mitigasi Bencana ini untuk memberi bekal pengetahuan tentang potensi bencana yang mungkin terjadi di sekitar Gunung Wilis, dan cara pencegahannya.

“Lereng Gunung Wilis dipilih karena kawqsan ini sedang mendapatkan tekanan yang luar biasa karena pembangunan dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian,” ujar Ari, Minggu (11/9/2022).

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi dari kelompok pecinta alam dengan FPRB Kabupaten Kediri dan BPBD Kabupaten Kediri. Rencananya giat ini akan menjadi agenda rutin dan digelar tiap bulan September,” imbuhnya.

Reporter : Bakti Wijayanto

Liputan6.com, Jakarta Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar masyarakat waspada potensi bencana hidrometeorologi, seperti pohon tumbang, longsor dan banjir lintasan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Bima Arya menyebutkan, menurut laporan sementara, terdapat sembilan titik bencana pohon tumbang di berbagai lokasi wilayah Kota Bogor saat hujan deras pukul 17.00 hingga pukul 19.00 WIB, Minggu 4 September 2022 kemarin.

“Saya minta seluruh warga siaga ini cuaca tidak menentu. Jadi ketika hujan deras betul-betul hati-hati,” ujar Bima usai meninjau lokasi pohon tumbang di Jalan Cidangiang, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu malam, seperti dilansir Antara.

Dia memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama lurah, camat dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi untuk melakukan tindakan darurat bagi warga terdampak bencana pohon tumbang hari ini.

Juga soal bangunan warga yang terdampak kerugian pohon tumbang maupun korban luka ringan agar segera dapat ditangani petugas gabungan BPBD, aparat setempat dan Disperumkim.

Telah ada dua lokasi pohon tumbang yang langsung Bima Arya tinjau yakni di area Istana Bogor dekat Balai Kirti di Jalan Ir H Djuanda, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah dan di Jalan Cidangiang, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah.

selengkapnya

https://www.liputan6.com/news/read/5060819/bima-arya-ingatkan-warga-bogor-waspada-bencana-di-musim-hidrometeorologi

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR — Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Jawa Barat mencatat ada 31 bencana pohon tumbang, tanah longsor, bangunan roboh, dan angin kencang terjadi di wilayahnya saat hujan deras hingga ringan pada Ahad (4/9/2022) pukul 17.00 WIB hingga 19.00 WIB.

“Hingga saat ini, laporan yang kami data terdapat 31 bencana. Tadi bersama pak wali kota kami sudah tinjau beberapa lokasi pohon tumbang, petugas lain menyebar ke titik-titik lain,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Ahad.

Theofilo menyebutkan terdapat 15 kejadian pohon tumbang yang didominasi wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah dan satu titik di Kemacatan Bogor Selatan. Lokasi pohon tumbang pun berada di depan Gedung Serbaguna sekitar Istana Bogor.

Theofilo bersama Wali Kota Bogor Bima Arya pun telah meninjau dua lokasi pohon tumbang yakni di area Istana Bogor dekat Balai Kirti di Jalan Ir H Djuanda, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah dan di Jalan Cidangiang, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah.

Sementara, untuk kejadian tanah longsor terjadi di satu titik di Wilayah Lebak sari, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Dua kejadian bangunan roboh berada di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat.

Kemudian sebanyak 12 kejadian angin kencang terjadi di tiga kecamatan. Enam kejadian berada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, empat kejadian di Bogor Tengah, dua kejadian di Kecamatan Bogor Barat. Akibat kejadian angin kencang, kata Theo, tower Diskominfo di dalam area Balai Kota Bogor roboh menimpa sebagian gedung Sekretaris Daerah (setda) dan atap masjid.

Sebelumnya, saat meninjau lokasi pohon tumbang di Jalan Cidangiang, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah bersama Theofilo, Wali Kota Bogor itu memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama lurah, camat dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi untuk melakukan tindakakan darurat bagi warga terdampak bencana pohon tumbang hari ini.

Bagi bangunan warga yang terdampak kerugian pohon tumbang maupun korban luka ringan agar segera dapat ditangani petugas gabungan BPBD, aparat setempat dan Disperumkim.

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan memasuki akhir Agustus 2022, bencana hidrometeorologi basah kembali mendominasi. Setelah selama tiga minggu di awal hingga pertengahan bulan Agustus kejadian bencana hidrometeorologi kering yang mendominasi.

Hal ini dikatakan oleh Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB , Abdul Muhari, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (31/8/2022).

“Perlu menjadi perhatian kita di sini, di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga Agustus, itu kita memiliki frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi kering yakni kekeringan dan kebakaran hutan, khususnya kebakaran hutan dan lahan ini, ini lebih banyak dari hidrometeorologi basah,” kata Abdul Muhari.

Aam sapaan akrabnya menjelaskan, bencana hidrometeorologi ini ada dua yakni hidrometeorologi basah adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, abrasi pantai. Kemudian hidrometeorologi kering itu dominan kekeringan dan karhutla.

“Yang paling sering di kita itu karhutla, tetapi kekeringan juga di awal Agustus di Lani Jaya juga terjadi dan cukup signifikan dampaknya,” ucapnya.

“Setelah 3 Minggu berturut-turut kita memiliki frekuensi kejadian hidrometeorologi kering lebih dominan dibanding hidrometeorologi basah, masuk di minggu-minggu terakhir Agustus ini, ini menjadi kembali hidrometeorologi basah yang dominan,” tambah kata Aam.

Artinya kata Aam, periode kering yang dialami di tahun ini sangat singkat. Biasanya, musim kemarau mulai Juni, Juli, Agustus, kemudian September, Oktober, November masuk peralihan dari kemarau ke hujan, dan pada Desember, Januari, Februari masuk puncak musim hujan.

“Tetapi saat ini di Juni, Juli, Agustus ini kita memiliki waktu kering di mana Karhutla itu dominan sangat-sangat singkat,” jelasnya.

“Di Minggu 22 hingga 28 Agustus ini kita udah balik lagi hidrometeorologi basah yang sangat dominan di mana kejadian banjir ini merata hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Kalimantan Sulawesi sampai Papua Sorong tadi yang menjadi perhatian kita,” ungkap Aam.

Oleh karena itu Aam mengimbau, agar hal ini menjadi alarm bagi masyarakat bahwa bencana hidrometeorologi kering selama awal bulan kembali lagi ke bencana hidrometeorologi basah di akhir bulan Agustus ini.

“Peringatan dini buat kita, bahwa kita sudah mulai bergeser lagi ke hidrometeorologi basah, meskipun potensi kebakaran hutan dan lahan masih ada. Tetapi dominannya sudah bergeser kembali ke hidrometeorologi basah dengan intensitas yang cukup besar,” imbaunya.

PR DEPOK – Peristiwa pemanasan global telah menyebabkan es mencair terutama di Greenland dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut.

Krisis iklim yang panjang dapat mengakibatkan banjir yang disebabkan kenaikan permukaan air laut.

Meningkatnya permukaan air laut ini sangat berdampak tidak baik bagi miliaran orang yang menggantungkan hidupnya di daerah pesisir laut.

Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari theguardian-com, kenaikan permukaan laut besar yang disebabkan oleh pencairan lapisan es Greenland saat ini tak terelakkan lagi. 

Penelitian menunjukkan pemanasan global hingga saat ini akan menyebabkan kenaikan permukaan laut minimum sebesar 27 cm (10,6 inci), dari Greenland saja berpotensi 110 triliun ton es mencair.

Dengan emisi karbon yang terus berlanjut, pencairan lapisan es lainnya dan ekspansi termal lautan, kenaikan permukaan laut beberapa meter tampaknya bisa terjadi.

Baca Juga: Indonesia Dipastikan Tidak Menggelar Kompetisi Domestik Piala Indonesia, Iwan Bule Buka Suara

Krisis iklim dalam jangka panjang mengakibatkan naiknya permukaan laut yang menyebabkan terjadinya banjir akan berimbas kepada miliaran orang tinggal di wilayah pesisir .

Para ilmuwan mengatakan, Jika rekor pencairan tahun 2012 di Greenland menjadi kejadian rutin di akhir abad ini, kemungkinan lapisan es akan menghasilkan kenaikan permukaan laut sebesar 78 cm.

Berdasarkan pemahaman keseluruhan para ilmuwan tentang bagaimana lapisan seperti Greenland kehilangan es ke laut, para peneliti mengatakan sebagian besar kenaikan akan relatif segera terjadi.

Bahkan pada tahun 2021, ilmuwan lain memperingatkan bahwa sebagian besar lapisan es Greenland berada di ambang titik kritis .

Gletser pegunungan di Himalaya dan Alpen sudah pada posisi kehilangan sepertiga dan setengah dari es mereka masing-masing, sementara lapisan es Antartika barat juga dianggap oleh beberapa ilmuwan telah melewati titik kritis.

Pemanasan lautan juga meluas, ini menambah kenaikan permukaan laut.Baca Juga: Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk Cek Nama Aktif BPJS Ketenagakerjaan, BSU 2022 Segera Cair

Runtuhnya lapisan es Antartika timur yang sangat besar , yang akan menyebabkan kenaikan permukaan laut setinggi 52 meter jika semuanya mencair, dapat dihindari jika tindakan iklim yang diambil secara cepat.

Saat permukaan laut naik, orang yang tinggal di pesisir akan semakin rentan, dan mengancam sekitar $1 triliun kekayaan global.

Para pemimpin politik harus dengan cepat meningkatkan pendanaan untuk adaptasi dan kerusakan iklim.***