Laporan Kegiatan
Table Top Exercise (TTX) Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan
(Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, Dinkes Kota Makassar, Dinkes Kab. Maros)
Agustus 2022
{tab title=”Jumat, 29 Juli 2022″ class=”blue”}
Persiapan Table Top Exercises (Online)
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Persiapan TTX online”
Pertemuan ini dilakukan melalui zoom meeting yang dihadiri oleh 22 peserta dari Dinas Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ijin tidak bisa mengikuti karena sedang bertugas di lapangan yang sulit mengakses sinyal, mereka akan bergabung pada persiapan TTX onsite. Pada pertemuan ini, tim PKMK FK-KMK UGM memaparkan siapa saja rencana pemain dan rencana skenario yang akan diuji coba. Potensi bencana yang ada dalam skenario adalah terjadinya banjir di tengah pandemic penyakit menular. Skenario secara umum sama pada semua diinas kesehatan, namun injek akan berbeda dan ini akan dibahas pada pertemuan onsite. Terkait waktu pelaksanaan TTX peserta bisa mengikuti full dan akan memastikan perwakilan dari masing-masing bidang terkait pada struktur pengorganisasian bencana dapat mengikuti TTX. Masukan dari Dinkes Kota Makassar untuk skenario adalah menambahkan ada puskesmas yang terdampak dan juga RS yang terdampak banjir. Selanjutanya lebih detail lagi terkait wilayah mana saja yang terkena banjir akan dibahas pada Persiapan TTX onsite.
Reportase : Happy R Pangaribuan
Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab title=”Senin, 1 Agustus 2022″ class=”red”}
Persiapan Table Top Exercises (Onsite)
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Persiapan TTX hybrid (online dan onsite)
Pertemuan ini merupakan lanjutan dari persiapan TTX online Jumat, 29 Juli 2022 yang dilaksanakan secara hybrid (onsite dan online). Pertemuan dibagi menjadi 2 sesi dimana sesi pagi pukul 09.00 – 12.00 WITA persiapan TTX khusus untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; sesi siang pukul 13.00 – 16.00 WITA Dinas Kesehatan Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mematangkan skenario TTX dan pemain. Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan pengantar singkat dari PJ program tim PKMK FK-KMK UGM oleh dr. Hardhantyo. Peserta yang menghadiri dari Dinkes Provinsi Selatan sebanyak 10 orang, Dinas Kesehatan Kota Makassar 8 orang dan Dinas Kesehatan Kab. Maros 11 orang. Peserta sudah mewakili masing-masing bidang struktur pengorganisasian saat bencana.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pematangan Skenario TTX”
Tim PKMK FK-KMK UGM mereview kembali kelengkapan dari dokumen dinkes disaster plan provinsi Sulawesi Selatan. Dari dokumen dokumen dinkes disaster plan yang sudah disusun ada beberapa hal yang perlu dilengkapi kembali khususnya SOP yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Harapannya seluruh bagian dari komponen dinkes disaster plan ini bisa dilengkapi sebelum pelaksanaan TTX hari Kami mendatang. Sementara untuk dokumen dinkes disaster plan Kota Makassar dan Kab. Maros sudah lengkap dan siap untuk diuji cobakan. Selanjutnya pembahasan skenario, dinas kesehatan setuju dengan mengangkat bencana Banjir saat pandemic pada skenario TTX. Banjir terjadi hari Jumat dan sampai Sabtu intensitas hujan tidak berkurang, banyak daerah yang mulai tergenang luapan air. Menjelang 3 hari pasca bencana BPBD mendeklarasikan bencana lokal dan relawan sudah datang ke beberapa daerah. Dalam skenario juga ditambahkan di pengungsian, masyarakat dicurigai terkena gejala COVID-19. Waktu penanganan bencana pada skenario adalah selama 14 hari, dan pada pelaksanaan TTX nanti dokumen dinkes disaster plan akan diuji melalui pertanyaan2 dari segi pengaktifan tim, press release, manajemen relawan sampai dengan deaktivasi tim.
Reportase : Happy R Pangaribuan
Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab title=”Selasa, 2 Agustus 2022″ class=”red”}
Selasa, 2 Agustus 2022
Table Top Exercises (TTX) Disaster Plan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi press release”
Peserta yang mengikuti kegiatan TTX dari Dinkes Kab. Maros sebanyak 12 orang. Kegiatan diawali dengan memastikan bahwa tim dan dokumen sudah siap. Evaluator tim PKMK FK – KMK UGM membaca kembali skenario dan mulai menanyakan beberapa pertanyaan terkait skenario. Ketika dinkes menerima informasi terjadi bencana dan perlu aktivasi tim bencana, media informasi yang digunakan selalin WAG adalah menggunakan radio PMI yang sudah terintegrasi dengan puskesmas. Dinkes Kab. Maros memiliki PSC yang mengelola media informasi radio PMI. Alur komunikasi ini belum ditambahkan dalam dokumen. Tim bencana diaktifkan oleh komandan (Kadinkes), jika pada saat bencana kadinkes berhalangan karena sesuatu hal maka pelimpahan wewenang untuk pengaktifan tim diberikan kepada sekdis. Setelah tim sudah aktif maka akan diadakan rapat harian, koordinasi untuk pengadaan rapat ini akan diurus oleh sekretaris untuk mengakomodir rapat harian.
Pertanyaan selanjutnya terkait dengan press release, evaluator menanyakan bagaimana dinkes menghadapi relawan yang datang untuk mendapatkan update informasi penanganan bencana. Misalnya jika wartawan mendatangi bidang surveilans atau PSC langsung, apa yang harus dilakukan? Peserta dari bidang surveilans dan PSC menyampaian bahwa wartawan yang datang akan diarahkan ke komandan supaya satu pintu informasi. Komandan sudah menentukan siapa jubir yang membantu press release, namun PJ tetap di komandan. Data sudah disiapkan dulu dari masing masing bidang yang sudah direkap dan diserahkan kepada komandan. Khusus manajemen relawan, relawan yang datang diterima oleh kasubbag kepegawaian di aula lantai 1 sekretariat. Dinkes memiliki wewenang untuk menolak atau mengembalikan relawan yang tidak mau diatur atau diajak kerja sama.
Dok. PKMK FK – KMK UGM “Diskusi kesimpulan sementara hasil TTX”
Terkait dengan manajemen logistik, evaluator menanyakan bagaimana logistik mengelola bantuan yang datang melebihi kapasitas dinkes (seperti gudang penyimpanan terbatas). Hal yang pertama sekali dilakukan oleh bidang logisik adalah pencatatan bantuan yang datang. Dimana pasca bencana bidang logistik juga mulai menghitung kebutuhan obat dan kroscek dengan bantuan obat yang datang. Dinkes juga akan koordinasi dengan dinkes provinsi terkait buffer stock dan apabila diperlukan akan koordinasi dengan BPOM untuk obat khusus. Jika logistik bencana yang datang lebih dari kapasitas yang diterima maka bisa diterima dulu kemudian langsung didistribusikan ke puskesmas dan pos yang membutuhkan, sisanya disimpan dan menunggu arahan komandan untuk penyimpanan yang sudah penuh. Solusi kedua penambahan gudang dengan melihat dulu kapasitas yang ada di daerah. Penyimpanan tergantung bantuan yang datang, kalau MPASI koordinasi terlebih dahulu dengan bidang gizi KIA, jika kelambu koordinasi dengan bidang kesling.
Pada akhir sesi dr. Hendro Wartatmo yang mengikuti secara online menyampaikan dari proses TTX ini harus diingat dan dipahami disaster plan mengakomodir 3 hal yaitu pembagian kerja, komunikasi dan rencana cadangan. Pembagian kerja itulah struktur organisasi dan tupoksi, jelas siapa melakukan apa. Kemudian ada komunikasi seperti yang sudah didiskusikan tadi terkait pelaporannya kemana. Komunikasi yang dimaksud bukan komunikasi verbal namun komunikasi antar unit kerja nya seperti apa. Rencana cadangan atau alternatif untuk mengatasi kekurangan – kekurangan yang mungkin terjadi. Seperti untuk mengatasi gudang tadi, disiapkan surge capacity jika bantuan akan datang melebihi kapasitas. Hal lain yang penting adalah komandan harus ada, jangan sampai kosong, jika tidak ada maka disiapkan pelimpahan wewenang. Waktu deaktivasi tim ada pencatatan atau berupa evaluasi penanganan yang sudah dilaksanakan.
Rencana tindak lanjut dari TTX ini adalah tim akan melanjutkan revisi dan melengkapi dokumen. Jumat, 5 Agustus 2022 akan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan TTX.
Link Video Klik Disini
Reportase : Happy R Pangaribuan
Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM.
{tab title=”Rabu, 3 Agustus 2022″ class=”green”}
Rabu, 3 Agustus 2022
Table Top Exercises (TTX) Disaster Plan Dinas Kesehatan Kota Makassar
Dok. PKMK FK-KMK UGM “TTX Dinkes Kota Makassar”
Peserta yang mengikuti kegiatan TTX dari Dinkes Kota Makassar sebanyak 10 orang. MC menanyakan peserta dan dari bidang mana saja yang mengikuti TTX. Kemudian menyerahkan sesi pada evaluator untuk menjelaskan kembali skenario dan metode pelaksanaan TTX. Pelatihan diawali dengan pertanyaan bagaimana Dinkes Kota Makassar merespon kejadian bencana banjir seperti yang tertulis dalam skenario. Kota Makassar memiliki call center 112 yang dapat diakses umum oleh masyarakat. Biasanya jika menghadapi kodisi darurat masyarakat akan menghubungi call center 112 dan jika sangat darurat dan membutuhkan pertolongan kesehatan maka akan diteruskan ke pejabat dinas kesehatan. Selain itu dinkes juga bergabung dengan grup BMKG, sehingga memudahkan bagi dinkes mendapatkan informasi terkait kejadian bencana. Bisa juga misalnya kader yang melaporkan ke petugas puskesmas, dan grup puskesmas melaporkan ke dinkes melalui grup surveilans dan TGC. Ketika ada bencana, koordinasi akan aktif dalam grup TGC yang dikoordinir oleh sie surveilans dinkes. Kemudian yang mengolah laporan awal tersebut adalah staf surveilans dan imunisasi.
Selanjutnya evaluator menanyakan bagaimana proses aktivasi tim bencana. Ketika sudah ada informasi siaga bencana, maka masing – masing SKPD langsung bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kepala Dinas Kesehatan mengundang rapat seluruh kepala bidang dan kepala seksi di ruang rapat. Notulis rapat sementara dilakukan oleh penanggung jawab operasional, karena rapat awal masih penanggung jawab masing- masing bidang yang diundang. Jika kepala dinas kesehatan tidak ada maka pelimpahan wewenang aktivasi tim diberikan kepada sekretaris dinas kesehatan.
Manajemen relawan akan ditangani oleh bidang pengendalian penyakit bekerja sama dengan bidang PSDK. Tim relawan yang datang akan diprioritaskan ke wilayah yang paling terdampak. Terdapat 6 titik lokasi banjir yang paling parah dan 6 tim relawan akan ditugaskan kesana. Kemudian yang bertugas menempatkan relawan ini adalah PSDK berkoordinasi dengan bidang yankes. Lalu yang melakukan pencatatan relawan adalah sie layanan primer dan koordinasi dengan sistem rujukan terkait dengan relawan yang akan ditempatkan di rumah sakit. Jika ada relawan datang sementara dinkes tidak membutuhkan lagi maka bisa ditolak dan diterima. Terdapat perhitungan kapasitas, jika dampak masih luas bisa diterima. Jika ada satu puskesmas terdampak maka puskesmas yang lain bisa membantu (ini ditambahkan dalam dokumen).
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Manajemen Relawan”
Bagaimana jika daerah terdampak tidak bisa diakses karena tingginya luapan banjir. Untuk wilayah yang susah diakses, ada bantuan transportasi dari BPBD seperti perahu karet. Puskesmas wilayah yang mendampingi tim relawan yang memasuki wilayah yang sangat sulit dijangkau. Laporan relawan melalui puskesmas, artinya relawan yang ditugaskan di wilayah kerja puskesmas melaporkan kegiatan ke puskesmas tersebut. Selanjutnya puskesmas yang meneruskan laporan ke dinas kesehatan.
Subklaster yang akan diaktifkan berdasarkan kasus skenario di HEOC kota Makassar adalah subklaster promkes, sub klaster PTM, sub klaster yankes. Sub klaster promkes akan membantu edukasi dan penyuluhan, ini bisa bekerja sama dengan puskesmas. Jika ada mahasiswa yang dtan membantu promkes maka mereka bisa menbantu untuk merancang media seperti leaflet, poster dan spanduk. Laporan harian promkes berupa kegiatan yang sudah dilakukan dan kebutuhan kegiatan. Laporan promkes didapatkan juga dari puskesmas. Sama halnya dengan logistik, laporan kebutuhan dan penggunaan didapatkan dari puskesmas.Mekanisme BAST ada dalam penerimaan donasi bantuan, namun form nya belum masuk dalam dokumen. Ini sangat penting disiapkan untuk mengindari kecurigaan atau kecurangan, misalnya ketika ada pengecekan oleh BPK. Mekanisme BAST ini harus dituliskan secara detail dalam dokumen.
Observer dr. Bella Donna, M.Kes di akhir kegiatan menyampaikan masukan bahwa jangan lupa ada juga kolaborasi dan koordinasi dengan RS, puskesmas dan fasilitas lainnya. Alur koordinasi ini harus jelas tertulis di dokumen. Semua yang sudah disampaikan oleh peserta sudah bagus dan operasional, tugas penting sekarang adalah mendokumentasikannya secara detail dalam dokumen. Sehingga jelas alurnya seperti tadi alur aktivasi dan deaktivasi tim. Rencana selanjutnya adalah dinkes perlu melakukan simulai rutin, bisa dijadwalkan sekali dalam setahun.
Reportase : Happy R Pangaribuan
Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK
Link Video Klik Disini
{tab title=”Kamis, 4 Agustus 2022” class=”grey”}
Table Top Exercises (TTX) Disaster Plan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Dok. PKMK FK – KMK UGM “TTX Dinkes Disaster Plan Provinsi Sulsel”
Peserta yang mengikuti TTX dari Dinkes Sulawesi Selatan sebanyak 10 orang. Metode pelaksanaan TTX ini sama dengan TTX Dinkes Kota Makassar dan Dinkes Kab. Maros. Perbedaannya di provinsi lebih banyak ke fungsi koordinasi dan pengawasan karena kabupaten dan kota yang mempunyai wilayah kerja. Proses TTX hari ini, lebih banyak mendiskusikan bagaimana alur koordinasi dengan dinas kesehatan kota dan dinas kesehatan kabupaten serta alur koordinasi dengan BPBD. Ketika Dinkes Provinsi Sulsel mendapatkan informasi bahwa sudah ditetapkan tanggap darurat bencana, maka komandan bencana langsung mengaktifkan tim bencana. Pertemuan rapat awal dilaksanakan di secretariat Pusat Krisis Kesehatan (PKK) regional Sulsel yang dihadiri oleh bidang – bidang terkait sesuai dengan yang ada dalam struktur penanganan bencana dalam dokumen. Selanjutnya rapat rutin akan dilaksanakan di ruangan krisis kesehatan dinkes.
Evaluator menanyakan bagaimana Dinkes mendapatkan data rujukan sementara pengampu wilayah adalah dinkes kota dan kabupaten? Dinkes provinsi menyampaikan, tentunya data ini didapatkan dari petugas dinas kesehatan kabupaten/kota. Dinkes provinsi sudah mengetahui siapa yang bertugas menangani ini di kabupaten/kota dan sudah ada media WAG yang bisa memudahkan koordinasi. mendapatkan data rujukan dari RS dari petugas Dinkes kabupaten/kota. Selanjutnya terkait dengan manajemen relawan, sudah dipahami bahwa dinkes provinsi lebih berperan dalam hal koordinasi. Ketika terjadi bencana dan dinkes kab/kota collabs artinya data informasi, manajemen relawan akan diambil alih oleh provinsi, tentunya ini juga akan berpengaruh untuk data rujukan tadi. Dinkes akan menerima relawan sesuai dengan prosedur yang sudah disusun dalam dokumen, manajemen relawan ini ada di bawah PKK (sekretariat). Bidang yankes akan mengambil alih untuk sistem rujukan. Evaluator mengingatkan peserta supaya dalam dokumen disiapkan situasi terburuk, di tupoksi rujukan diperbaiki lagi bagaimana supaya situasi seperti ini. Artinya jika situasi seperti ini terjadi peran dinkes provinsi tidak hanya sekedar dalam fungsi koordinasi.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pembahasan Alur Komunikasi dalam Strutuk Organisasi”
Bagaimana jika ada wartawan datang menjumpai PSC dan bidang yankes untuk mendapatkan informasi? Apakah data langsung diberikan? Peserta menjelaskan data tidak akan diberikan, namun wartawan akan diarahkan dulu ke sekretariat. Sama halnya dengan jika ada relawan yang datang makan akan diarahkan ke sekretariat dinkes provinsi. Pos klaster kesehatan ada di sekretariat. Relawan yang datang ini, tidak semuanya mengetahui klaster kesehatan ada di sekretariat, banyak juga yang lagsung mendatangi posko utama (BPBD). PPK dinkes provinsi akan mensosialisasikan lokasi kesekretariatan di provinsi melalui WAG nasional. Strategi lain adalah berkoordinasi dengan BPBD, untuk menyampaikan relawan kesehatan menuju ke dinas kesehatan. Ini belum dimasukkan dalam dokumen. Pihak yang bertugas mengelola informasi relawan adalah sekretariat provinsi. Relawan yang registrasi di dinkes kab/kota maka dinkes kab/kota akan meneruskan informasi relawan ke sekretariat provinsi. Dalam form relawan akan ada aturan terkait dengan publikasi, jika ada publikasi yang tidak sesuai akan ditelusuri dan ditarik kembali. Selain form relawan ada aturan publikasi, sanksi dan teguran. Tim akan verifikasi terkait data publikasi yang salah tersebut.
Pembahasan selanjutnya terkait manajemen logistik atau donasi barang. Jika ada relawan membawa bantuan selimut maka diserahkan ke posko induk. Bantuan kesehatan atau logistik kesehatan disampaikan ke dinkes. Banyak bantuan yang datang ini ditempatkan dimana. Ada gudang logistik, dan ada petugas ditugaskan untuk mencatat. PJ logistik akan memisahkan mana bantuan obat dan pakaian – pakaian. Tim logistic salah satunya tim logistik besar (BPBD dan Dinsos), ini ada pengklasifikasian obat-obatan, makanan, pakaian. Khusus untuk dinkes terkait dengan obat-obatan. Jika terjadi kasus bantuan yang datang ke dinkes adalah pembalut, susu formula dan vitamin sementara di surat jalan pemberi bantuan tertulia hanya vitamin dan susu formula ternyata isinya ada pembalut juga sementara truk sudah menunggu di gudang farmasi. Siapa yang mengecek dan bagaimana solusinya? Instalansi farmasi dinkes provinsi akan memeriksa apa saja barangnya, jika tidak sesuai dengan surat jalan maka bantuan tersebut akan dikonsultasikan dulu ke pimpinan. Jika diputuskan diterima, maka akan dibuatkan BAST untuk barang tersebut. Terdapat 2 bantuan konteiner artinya penyimpanan tidak cukup. Ada 3 tempat fasilitas penyimpanan di dinkes provinsi (volumenya belum diketahui), jika tidak cukup maka strategi lain adalah titip di gudang kantor lainnya, gedung sekolah, Poltekkes Makassar atau membangun tenda penyimpanan. Dalam dokumen dinkes harus memetakan tempat yang bisa dialihfungsikan di daerah menjadi tempat penyimpanan sementara sebelum barang didistribusikan.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Masukan dari Observer”
Jika tanggap darurat sudah selesai, maka dilakukan rapat evaluasi yang dipimpin penanggung Jjawab PKK regional Sulsel. Pengecekan terhadap data – data yang kurang dan laporan akhir yang harus disampaikan kepada kepala dinas kesehatan, termasuk tindakan – tindakan yang masih diperlukan pasca bencana. Kepala Dinas Kesehatan yang akan melakukan deaktivasi tim.
Penutup dari dr. Bella Donna, M.Kes, dari seluruh diskusi harapannya adalah petugasnya jelas. Dalam menyusun tim bencana harus dipahami bahwa ini berbeda dengan birokrasi. Dalam situasi bencana ada birokrasi yang dipotong (tidak seperti sehari – hari), namun sesuai dengan tupoksi struktur pengorganisasian yang ada di dokumen dinkes disaster plan. Jika tupoksi sudah jelas maka alur juga sudah jelas siapa melakukan apa, kepada siapa melapor. Sarannya dinkes provinsi bisa mengadakan program pertemuan sekali setahun untuk hospital disaster plan yang ada di provinsi, bisa penyusunan, TTX atau evaluasi dokumen. Bisa juga melibatkan puskesmas dan faskes lainnya. Sehingga semua dokumen disaster plan di rumah sakit, puskesmas sudah terintegrasi dan terdokumentasi di dinas kesehatan provinsi.
Reportase : Happy R Pangaribuan/ Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM
Link Video KLIK DISINI
{tab title=”Jumat, 5 Agustus 2022” class=”blue”}
Jumat, 5 Agustus 2022
Evaluasi Table Top Exercises (TTX) Disaster Plan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kab. Maros
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Evaluasi TTX”
Peserta yang mengikuti evaluasi ini sebanyak 31 orang dari Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, Dinkes Kabupaten Maros dan Dinkes Kota Makassar. Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid dan Madelina Ariani, MPH memaparkan hasil evaluasi dari kegiatan TTX secara keseluruhan. Evaluasi yang disampaikan per sesi mulai dari penerimaan kejadian bencana hingga deaktivasi tim bencana. Catatan perbaikan dokumen dinkes disaster plan Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya alur Informasi bencana dan aktivasi HEOC Provinsi Sulsel; melengkapi struktur dan tupoksi organisasi bencana; melampirkan form registrasi relawan dan BAST; menyusun mekanisme evaluasi pada setiap proses deaktivasi bencana. Catatan perbaikan dokumen dinkes disaster plan Kota Makassar diantaranya menetapkan indicator – indikator kapan mengaktifkan tim bencana; melampirkan format laporan awal kejadian bencana disesuaikan dan buat standar; melengkapi struktur pengorganisasian dan tupoksi. Catatan perbaikan dokumen dinkes disaster plan Kabupaten Maros diantaranya mematangkan konsep kapan pertimbangan mengaktifkan tim bencana; menuliskan media komunikasi yang dimiliki oleh dinkes kabupaten Maros; menentukan siapa yang akan mengolah data dari bidang dan sub klaster menjadi informasi.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi”
Setelah evaluator membacakan hasil evaluasi secara keseluruhan, dalam sesi diskusi ada tiga hal yang dibahas oleh peserta, yang pertama bagaimana dinkes disaster plan ini dapat mengakomodir koordinasi dengan BPBD karena seyogyanya leading kebencanaan di daerah adalah BPBD. Kedua, terkait dengan penerimaan relawan atau dengan istilah penolakan relawan. Ketiga terkait dengan perhitungan SPM krisis kesehatan di daerah. Perlu dipahami bahwa, ranah dari dinkes disaster plan ini adalah apa yang menjadi peran dinas kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan, artinya peran dari BPBD atau sektor lainnya tidak perlu dicantumkan. Hanya alur koordinasi dengan BPBD bisa ditulis dalam beberapa SOP yang membutuhkan koordinasi eksternal, misalnya dalam aktivasi tim, komandan koordinasi dengan BPBD untuk mendapatkan informasi tanggap darurat bencana atau dalam manajemen bantuan logistic maupun relawan. Terkait istilah penolakan relawan ini memang sangat berbahaya jika kita sampai menolak relawan. Mungkin istilahnya bisa diganti bukan penolakan namun tetap dinas kesehatan menawarkan alternatif lainnya kepada relawan. Artinya selain pertimbangan informasi penuhnya relawan misalnya dan ini jelas tertulis di peta respon, ada alternatif lain yang bisa ditawarkan seperti kesediaan bertugas di hari ketiga (setelah registrasi), kesediaan memperpanjang masa penugasan atau kesediaan bergabung dengan tim yang lain yang mungkin perannya hanya sekedar saja. Jadi, prosedur atau pertimbangan – pertimbangan ini sudah ada ditulis dalam dokumen. SPM krisis kesehatan tidak banyak dibahas, evaluator hanya memastikan apakah dinas kesehatan kesulitan dalam menghitung indikator SPM ini dan tim PKMK FK – KMK UGM terbuka jika ada pertanyaan lanjutan terkait SPM.
Kegiatan ditutup oleh Dr. dr. Hardhantyo dari PKMK FK – KMK UGM dan dr. Muhammadong dari Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Dinkes akan terus berproses untuk kelengkapan dokumen dan dinkes sangat apresiasi terhadap pendampingan dari tm PKMK FK – KMK UGM karena dokumen ini memang sangat krusial untuks segera disiapkan. Jikan dokumen disaster plan ini sudah lengkap maka akan disosialisasikan ke pihak internal terlebih dahulu kemudian ke pihak eksternal, hingga selanjutnya bisa dilaksanakan full-scale exercises. Tim PKMK FK – KMK UGM akan selalu terbuka jika ada pertanyaan untuk kelengkapan dokumen atau hal lainnya yang menyangkut manajemen penanganan bencana dan krisis kesehatan di daerah.
Reportase Happy R Pangaribuan
Div. Manajemen Bencanan Kesehatan PKMK FK – KMK UGM
Link Video KLIK DISINI
{/tabs}
Materi pertama, “Pengorganisasian dan Sistem Komando dalam Hospital Disaster Plan” disampaikan oleh dr. Yudha Mathan Sakti, SpOT(K). Yudha menjelaskan eskalasi kebutuhan pelayanan pada kondisi bencana membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang agar mendapatkan hasil yang optimal. Kejadian bencana sendiri dapat diprediksi namun dapat datang sewaktu-waktu sehingga persiapan dan koordinasi adalah hal yang sangat penting. Selama ini masalah utama dalam manajemen bencana adalah koordinasi.
Materi kedua dengan judul “Akreditasi dan Strategi Persiapan HDP di Rumah Sakit” diapaparkan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. dr. Bella menyampaikan bahwa selama keadaan darurat atau bencana, rumah sakit harus aman (safe) secara fasiliitas, pasien, sumber daya manusia, dan alat. Tujuan HDP untuk mencapai safe-health facility, dengan tercapainya safe health facility maka fungsi fasilitas kesehatan bisa berjalan dengan baik. Bella menyampaikan tentang Surge Capacity, yaitu kemampuan sistem pelayanan kesehatan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Komponen Surge Capacity antara lain Structure, Staff, System, Stuff.
Materi berikutnya berjudul “Analisis Risiko, HVA dan HSI” oleh Madelina Ariani, MPH. Materi diawali bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana diperlukan tidak hanya untuk mempersiapkan akreditasi namun juga membudayakan tanggap bencana karena seluruh daerah Indonesia memiliki tingkat risiko bencana yang sedang hingga tinggi. Analisis risiko bertujuan mengetahui potensi ancaman bencana dan menentukan prioritas dalam penanggulangan bencana.
Materi terakhir pada pertemuan pertama disampaikan oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M. Epid, berjudul “Logistik Medik dan Manajemen Relawan”. Alasan mengapa manajemen logistik perlu dilakukan adalah logistik merupakan unsur pokok yang menentukan berhasil atau gagalnya manajemen bencana. Selain itu, manajemen logistik diperlukan untuk mencegah bencana susulan. Pengertian Manajemen Logistik merupakan proses perencanaan, manajemen dan mengontrol alur bantuan yaang efisien untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. 
Materi kedua berjudul “Konsep Organisasi, Tupoksi, dan Kartu Tugas” disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Bella memaparkan bahwa salah satu komponen dalam organisasi penanganan bencana adalah klaster kesehatan. Klaster kesehatan diaktifkan saat tanggap darurat bencana, yang alurnya berawal dari menteri kesehatan melalui kepala pusat krisis kesehatan, selaku koordinator klaster kesehatan nasional, dilanjutkan ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota (dinas kesehatan) hingga rumah sakit . Konsep pengorganisasian harus sederhana, dapat dimobilisasi dalam waktu singkat, tidak ada pembentukan organisasi baru, dan fleksibel.
Materi terakhir dengan judul “Manajemen Penanganan Bencana Non Alam (Penyakit Menular) dalam Dokumen HDP” oleh dr. R. Wahyu Kartiko Tomo, SpB. Tomo menyampaikan penyakit infeksi maupun non-infeksi merupakan tantangan tersendiri dalam penanganan bencana. HDP sendiri merupakan bentuk kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana alam maupun nonalam. HDP harus diperbarui, selalu terbaru.
Dalam struktur penanganan bencana dan krisis kesehatan, minimal bidang yang tercantum didalamnya adalah komandan, sekretaris, bidang operasional, logistik, perencanaan dan keuangan. Artinya pengetahuan terkait kesiapsiagaan manajemen penanganan bencana dan krisis kesehatan perlu dipahami oleh semua lini profesi kesehatan termasuk perawat. Dalam penanganan bencana perawat dapat masuk kedalam bidang operasional yaitu bidang yang berperan langsung dalam penanganan pasien akibat bencana. Artikel berikut bertujuan untuk menilai persepsi perawat Indonesia tentang pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan mereka tentang manajemen bencana. Disebutkan kesiapsiagaan dan pemahaman perawat tentang perannya dalam menghadapi bencana masih rendah di Indonesia. Oleh karena itu, kapasitas mereka dalam kesiapsiagaan, respon, pemulihan, dan evaluasi bencana perlu ditingkatkan melalui pendidikan berkelanjutan.
.jpg)
Studi sosiologis komunitas manusia dalam bencana telah didasarkan pada peristiwa – peristiwa yang terjadi dengan cepat, terbatas dalam lingkup geografis, dan pengelolaannya dipahami sebagai tahapan – tahapan tanggap darurat, pemulihan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Literatur yang lebih baru mempertanyakan konsep – konsep ini, dengan alasan bahwa fenomena yang terjadi secara bertahap seperti kekeringan, kelaparan, dan epidemi patut dipertimbangkan sebagai bencana dan bahwa pengecualian mereka memiliki konsekuensi negatif bagi masyarakat yang terkena dampak, kebijakan publik dalam hal urgensi dan visibilitas dan untuk disiplin itu sendiri sebagai alat – alat analitis penelitian sosiologis tidak dibawa ke dalam peristiwa – peristiwa ini. Penelitii setuju bahwa bencana yang terjadi secara bertahap memerlukan perhatian yang lebih besar dari para ilmuwan sosial dan dalam makalah ini telah membahas dua bencana berkelanjutan yang paling signifikan yang terjadi secara bertahap, dalam lingkup global dan telah menyebabkan dampak besar pada kehidupan, mata pencaharian, masyarakat dan pemerintah yang harus mengatasi efeknya. Bencana – bencana tersebut adalah pandemi virus corona dan perubahan iklim global yang keduanya termasuk dimensi yang menantang definisi bencana yang berlaku. Peneliti memulai dengan pemeriksaan pekerjaan dasar dalam studi sosiologis bencana yang membentuk kerangka konseptual hanya berdasarkan bencana yang terjadi dengan cepat. Fokus peneliti adalah pada beberapa komponen kerangka kerja yang ada untuk mendefinisikan dan mempelajari bencana, yang kami sebut sebagai “perbatasan”. Batas – batas ini bersifat temporal, spasial, pentahapan dan penentuan posisi, yang, menurut pandangan penelitii, harus dikaji ulang, dan sampai tingkat tertentu diperluas atau didefinisikan ulang untuk mengakomodasi berbagai macam bencana yang rentan terhadap dunia global kita. Untuk melakukannya akan memperluas atau mendefinisikan kembali perbatasan ini untuk memasukkan dan mempromosikan pemahaman tentang risiko signifikan yang terkait dengan agen bencana yang bertahap dan berpotensi bencana, dalam lingkup global dan memerlukan kerjasama internasional untuk mengelola. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal NCBI
Studi jangka panjang ini membentuk kerangka kerja yang berkelanjutan dan tangguh untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan kemampuan beradaptasi, berdasarkan pemikiran adaptif, untuk sistem pencegahan bencana sekolah (school disaster prevention system/ SDPS) untuk institusi akademik yang terletak di daerah potensial bencana alam. Karena pergerakan lempeng benua dan efek depresi tropis, bencana sering terjadi di Taiwan. Kami menetapkan kerangka konseptual di bawah aspek ketahanan organisasi untuk SDPS untuk lembaga sekolah yang terletak di daerah bencana potensial di bawah kerangka eksperimen pilihan (CE). Peneliti kemudian mengevaluasi heterogenitas perspektif staf pada program mitigasi bencana adaptif, seperti yang diungkapkan oleh preferensi mereka dan memperkirakan efek marjinal yang terkait dengan berbagai skenario potensial untuk program semacam itu. Kami menemukan bahwa mengintegrasikan kepedulian pemangku kepentingan tentang masalah lingkungan, bekerja sama dengan latihan pemerintah daerah, memberikan pelatihan untuk menjadi sukarelawan bantuan bencana dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek pencegahan dan perlindungan bencana adalah semua karakteristik program yang valid. Kajian ini juga menegaskan adanya heterogenitas preferensi peserta untuk pengelolaan adaptif dalam konteks SDPS, yang dibuktikan dengan sikap kesediaan mereka terhadap keikutsertaan dalam kursus pendidikan dan pelatihan, partisipasi dalam pelaksanaan proyek pencegahan dan perlindungan bencana serta menjalani pelatihan menjadi relawan penanggulangan bencana. Secara khusus, program transformasi pencegahan bencana potensial yang mewujudkan fitur – fitur ini dikaitkan dengan kemauan marjinal tertinggi untuk bekerja (MWTW). Hasil ini dapat membantu dalam pengembangan dan implementasi kerangka evaluasi untuk strategi manajemen berbasis organisasi dalam konteks SDPS.