Author: [email protected]

Guru Besar bidang Fisika Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Dr. Rahmat Gernowo, M.Si., menawarkan sebuah upaya mitigasi bencana hidrometerologis di Indonesia. Beliau menyampaikan sebuah pemikiran mitigasi bencana alam dengan permodelan serta perancangan alat berbasis anomali dinamika atmosfer tropis sebagai upaya untuk diaplikasikan serta dipergunakan oleh pemangku kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan saat pengukuhannya sebagai Guru Besar pada Sidang Terbuka Senat Akademik Undip yang digelar di Gedung Prof. Soedarto SH kampus Undip Tembalang, Selasa (14/06).

Indonesia merupakan negara maritim yang secara geografis, terletak diantara dua benua dan dua samudera serta dilalui oleh garis khatulistiwa. Posisi geografis ini menyebabkan Indonesia memiliki variabilitas iklim yang sangat kompleks dan dinamis. Karakteristik utama wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai Benua Maritim Indonesia (BMI). Wilayah Indonesia memiliki aktivitas konvektif udara yang sangat kuat dikarenakan menerima radiasi matahari yang stabil sepanjang tahun.

Dari segi letak geografis, wilayah Indonesia merupakan wilayah ekuator yang menerima banyak radiasi panas matahari sehingga aktifitas penguapan di wilayah ini sangat tinggi. Secara meteorologi cuaca di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam sirkulasi yang terjadi di atmosfer baik secara zonal maupun meredional. “Dinamika atmosfer ekuator di atas Benua Maritim Indonesia (BMI) sangat dipengaruhi oleh sirkulasi zonal, meridional, dan lokal, serta ketersediaan uap air di atmosfer.” ungkap Prof. Rahmat saat menyampaikan pidato ilmiahnya yang berjudul Mitigasi Bencana Alam Hidrometeorologis Berbasis Dinamika Atmosfer Ekstrem Tropis di Indonesia.

Sirkulasi zonal terkait erat dengan kejadian El Niño dan Dipole Mode Positive, sementara sirkulasi lokal berperan penting dalam proses pengangkatan/konveksi dan berfungsi dalam mekanisme pembentukan hujan tropis. Sirkulasi meridional diasosiasikan dengan monsun lateral, utamanya monsun Asia – Australia, MJO (Madden-Julian Oscillation), monsun dan faktor lokal lainnya (morfologi daerah berpengaruh terhadap kondisi cuaca) yang saling berinteraksi.

Menurutnya, beberapa faktor ini yang mempengaruhi cuaca di Indonesia, dan dapat saling berinteraksi bersama-sama (saling menguatkan ataupun melemahkan) maupun sendiri sehingga membuat keragaman cuaca di wilayah maritim Indonesia. Sebagai akibatnya maka variabilitas curah hujan di BMI sangat terkait erat dengan ketiga sirkulasi tersebut di atas.

Ketua Prodi Doktor Sistem Informasi ini menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologis di Indonesia, lebih disebabkan oleh adanya fenomena anomali atmosfer terjadinya curah hujan lebat/ekstrem. Penyimpangan iklim yang dimaksud dalam hal ini, adalah berasal dari faktor iklim non-musiman seperti fenomena ENSO (El Nino Southern Oscillation).

Analisis tersebut di atas berdasarkan data peristiwa curah hujan (CH) ekstrim di Indonesia, dan tercatat ada 5 kejadian CH ektrim dari tahun 2002 hingga 2020, peristiwa CH ekstrim tertinggi dan memicu terjadinya banjir di Jakarta, yaitu pada 26 Januari – 1 Februari 2002, 4-14 Februari 2007, 15-24 Januari 2013, dan 9-12 Februari 2015, dan 31 Desember – 02 Januari 2020. Beberapa analisis menunjukan bahwa penyebab banjir di Jakarta terutama disebabkan oleh curah hujan ekstrem, penurunan muka tanah, dan kontribusi kenaikan permukaan laut. Dari analisis dan kejadian tersebut menjadi hal yang penting untuk membahas bencana hidrometeorologis tersebut berbasis dinamika atmosfer tropis yang mengakibatkan curah hujan ekstrim, sekaligus membuktikan ada indikasi efek perubahan iklim.

“Salah satu yang menjadi permasalahan bagi Indonesia adalah kecenderungan semakin meningkat bencana alam khususnya bencana hidrometeorologis, beberapa analisis menyimpulkan hal tersebut terjadi akibat indikasi dampak perubahan iklim global (global climate change). Secara umum faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut adalah intensitas curah hujan ekstrim di Indonesia. Intensitas curah hujan tersebut mudah terpengaruh oleh variabilitas iklim global.” ucap Prof. Rahmat.

Lebih lanjut Prof. Rahmat telah melakukan analisis pengembangan model forecasting kejadian pertumbuhan awan konvektif untuk memahami gejala anomali atmosfer dari kejadian di atas dan akan digunakan model Weather Research and Forecasting (WRF).

Model WRF adalah suatu generasi lanjutan model peramalan sistem asimilasi skala meso untuk membantu pemahaman dan prediksi sistem tentang hujan dan angin. Model WRF merupakan model terbaru diawali dari model MM5 yang diaplikasikan untuk hal-hal tersebut di atas:

1. Model menggunakan koordinat vertikal mengikuti terrain, tekanan-hidrostatik dengan model puncak permukaan tekanan konstan dan grid horizontal mengikuti Arakawa-C grid.
2. Skema integrasi waktu model menggunakan skema Runge- Kutta orde ketiga, dan diskritisasi spasial menggunakan skema orde kedua dan keenam.
3. Model mendukung baik aplikasi ideal maupun data real dengan bermacam pilihan kondisi lateral dan batas atas.
4. Perhitungan mikrofisika (microphysics).
5. Parameterisasi awan cumulus (cumulus parameterization).

Selain itu, dalam bidang transportasi udara telah mengenal bencana turbulensi. Berdasarkan data bencana BNPB tahun 2000 hingga 2020 jumlah kejadian tertinggi ke 2 adalah bencana turbulensi. Bencana turbulensi meliputi kejadian siklon, puting beliung, dan angin gradient (wind shear). Untuk mengantisipasinya dikembangkan pemodelan serta rancang bangun alat deteksi dini (early warning system). Jenis-jenis turbulensi dalam transportasi udara yaitu turbulensi konvektif yang disebabkan oleh awan konvektif, awan ini sering dikenal dengan awan cumulonimbus yang didalam awan tersebut terjadi turbulensi besar terutama saat hujan dan badai guntur.

Adapun Microburst merupakan wind shear yang berasal dari aliran udara dingin dari bagian bawah awan badai dengan pola seperti tanaman jamur terbalik yang biasanya diakibatkan dari awan comulunimbus (Cb). Saat terjadi badai di awan gelap (kondisi saturage) maka muncullah microburst yang merupakan musuh utama penerbang pesawat terbang baik pada saat take off maupun landing.

Ada turbulensi yang terjadi pada kondisi cuaca yang tak terduga, di daerah yang tidak terdapat awan konvektif yang disebut Clear Air Turbulence (CAT) atau Turbulensi Cuaca Cerah. Turbulensi jenis CAT merupakan kejadian yang tidak terdapat awan konvektif, oleh karena itu jenis turbulensi ini sulit dideteksi baik secara visual maupun menggunakan radar cuaca. CAT dapat terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang, dan dapat menyebabkan guncangan di pesawat, sedangkan intensitas kuat dapat menyulitkan pesawat untuk mempertahankan ketinggian.

Prof. Rahmat menambahkan ada penyebab lain bencana turbulensi selain karena awan Cb dan CAT yaitu Low Level Wind Shear (LLWS), kasus ini sering terjadi di landasan Pacu Bandara. Rancang bangun sistem monitoring LLWS menjadi analisis selanjutnya, sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi akurat terkait kondisi udara di atas bandara. Sistem yang dapat memantau kondisi low level wind shear secara real time dan secara otomatis menginformasikan pantauan tersebut dalam bentuk tingkatan kondisi low level wind shear maupun berupa tanda aman atau tidak aman untuk take off atau landing pesawat. Akurasi dari informasi ini sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan yang terjadi.

Prof. Rahmat dalam melakukan penelitian dan pengembangan alat deteksi wind shear telah bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain Angkasa Pura 1 (AP1), Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), LION, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Anggota Himpunan Ahli Geofisika Indonesia ini menjelaskan bencana hidrometeorologis meliputi bencana alam anomali atmosfer, curah hujan ekstrem, dan fenomena turbulensi atmosfer. Dinamika atmosfer extrem tropis menjadi dasar pemicu kejadian bencana anomali atmosfer. “Ada dua hal yang telah kami kembangkan sebagai upaya mitigasi bencana meterologis, yaitu pengembangan model global untuk prediksi indeks konvektif dan indeks turbulensi berbasis anomaly dinamika atmosfer tropis. Selanjutnya Rancang Bangun alat deteksi dini gerak turbulensi LLWS.” jelas Prof. Rahmat.

Pendekatan persamaan fisis untuk model forecasting kejadian pertumbuhan awan konvektif sangat diperlukan untuk memahami gejala anomali atmosfer, serta pola fisis yang ada dalam fenomena gerak turbulens menjadi landasan untuk menyusun rancang bangun alat deteksi dini. “Besar harapan kami segala daya upaya serta pengembangan pemikiran kami akan berguna bagi ilmu pengetahuan kebencanaan dan masyarakat.” pungkasnya.

Prof. Dr. Rahmat Gernowo, M.Si., dikukuhkan sebagai Guru Besar ke-17 pada Fakultas Sains dan Matematika Undip. Adapun jumlah Guru Besar aktif Undip saat ini adalah 161 Guru Besar.

Dalam kurun 12 tahun terakhir, Indonesia mengalami keadaan darurat bencana disebabkan hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana pada 2021 mencapai 3.034 kejadian.

Untuk membantu masyarakat terdampak, pemerintah mengeluarkan kebijakan penanggulangan tanggap darurat, yang melibatkan di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Keuangan, BNPB, Perum Bulog, pemprov/pemkab/pemkot.

Kebijakan itu, di antaranya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca-Bencana.

Ini mengharuskan Bulog menyalurkan bantuan CBP maksimal 100 ton/tahun untuk tingkat kabupaten/kota dan 200 ton/tahun untuk provinsi.

 

Jadi, perlu diusulkan pembuatan platform digital untuk mempermudah kerja sama antarpemangku kepentingan, seperti BNPB dan BPBD, pemerintah dan TNI, Disdukcapil dan BMKG, Bulog, PT Pos, nakes, dan sukarelawan.  

Beras disalurkan berdasarkan jumlah data korban sesuai nama dan alamat dengan indeks 400 gram per orang per hari dikalikan jumlah hari masa penanggulangan keadaan darurat bencana. Kenyataannya, pengiriman barang tak dapat diperkirakan dengan cermat.

Sebab, infrastruktur transportasi zona bencana yang tersisa bervariasi dari kasus ke kasus. Ini menjelaskan, alur pelaporan distribusi logistik bencana cukup rumit. Bantuan yang datang kepada korban juga memiliki polemik berkepanjangan.

Ini karena adanya bantuan sukarela yang bergerak indipenden sehingga mengindetifikasikan tumpah tindih dan ketidakmerataan bantuan. Maka itu, penanggulangan bencana harus dikelola dengan baik karena mendorong keberhasilan tanggap darurat.

Jadi, perlu diusulkan pembuatan platform digital untuk mempermudah kerja sama antarpemangku kepentingan, seperti BNPB dan BPBD, pemerintah dan TNI, Disdukcapil dan BMKG, Bulog, PT Pos, nakes, dan sukarelawan.

Platform digital ini, berfungsi memantau bantuan demi meningkatkan transparasi dan akuntabilitas informasi bantuan. Dalam, implementasinya, menggunakan strategi rantai pasok yang dikondisikan dengan situasi bencana Indonesia.

 

Selain itu, meningkatkan hubungan kepada donor dengan menyediakan laporan berkala sehingga masyarakat atau donor dapat berkomunikasi secara objektif dengan informasi yang tersedia. 

Crowdfunding dalam kebencanaan

The Humanitarian Supplies Management System (SUMA) adalah sistem kemanusiaan rantai pasok dengan metode pelacakan, yang didirikan FUNDESUMA dan Pan-American Organisasi Kesehatan (PAHO).

Dalam operasi kemanusiaan, SUMA dinilai bermanfaat menyelaraskan proses pengadaan dengan standar operasional, yang mempercepat penerimaan dan pendistribusian barang.

Metodologi SUMA menetapkan pedoman untuk pengemasan dan pelabelan untuk kategorisasi barang dan prioritas. SUMA juga memberikan sumber informasi akuntabel sebagai hasil akhir pengelolaan informasi yang lebih baik.

Lalu pertanyaannya, apakah crowdfunding dengan menggunakan metode SUMA memfasilitasi transparansi dalam pengelolaan bantuan ke daerah bencana?

Hasil penelitian mengatakan, SUMA meminimalkan kemungkinan “koneksi konflik” dan melindungi ruang kemanusiaan dengan memberikan snapshot dari operasi, yang memungkinkan pemangku kepentingan melakukan kesalahan dalam pendistribusian dan sesuai prinsip kemanusiaan.

Selain itu, meningkatkan hubungan kepada donor dengan menyediakan laporan berkala sehingga masyarakat atau donor dapat berkomunikasi secara objektif dengan informasi yang tersedia.

 

Pemerintah pusat harus bersinergi pemerintah daerah. Kementerian Sosial, bersinergi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti BNPB/BNPD ataupun lembaga swasta.  

Instansi pemerintah dan BNPB juga bisa memanfaatkan sistem informasi tersebut, untuk mengelola pengungsi dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat untuk mengurangi situasi pengungsi yang berlarut-larut.

Selain upaya penanggulangan bencana tersebut di atas, yang harus dilakukan pemangku kepentingan terkait adalah meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah pusat harus bersinergi pemerintah daerah. Kementerian Sosial, bersinergi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti BNPB/BNPD ataupun lembaga swasta.

Penguatan mitigasi

Dengan adanya bencana di Indonesia, selain meningkatkan sinergi, juga perlu penguatan mitigasi bencana di bidang search and rescue dengan dibentuknya BNPB dan BNPD, memperkuat peran BMKG, termasuk //early warning system// dalam aplikasi kemajuan teknologi.

Diharapkan, dampak bencana bisa ditekan seminimal mungkin jika penguatan mitigasi bencana dilakukan maksimal.

Palu (ANTARA) – Badan SAR Nasional (Basarnas) menggelar uji kesiapan unsur dan potensi SAR di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan bencana alam di daerah tersebut.

Simulasi operasi, katanya, melibatkan sejumlah potensi SAR, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PMI Sulteng, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Palu dan Pemerintah Kelurahan setempat.

“Kami berharap lewat simulasi ini Basarnas dan potensi SAR lainnya lebih mampu melakukan upaya pencarian dan pertolongan dalam kondisi darurat,” demikian Wurjanto.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengingatkan pentingnya pembentukan desa tangguh bencana (destana) dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana.

“Desa tangguh bencana merupakan salah satu program yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi risiko bencana,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Letjen TNI (Purn) Sudirman dalam wawancara virtual bersama ANTARA di Jakarta, Rabu.

Deputi menjelaskan pada saat ini terdapat lebih dari 5.000 destana dan sejenisnya yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun inisiasi masyarakat lokal.

“Jumlah 5.000 lebih destana sudah cukup baik namun tentu ke depan diharapkan jumlah destana di Tanah Air masih akan terus meningkat,” katanya.

Untuk meningkatkan jumlah destana, Kemenko PMK mendorong penguatan sosialisasi destana dan program sejenisnya agar seluruh wilayah di Indonesia baik secara kelembagaan desa maupun sumber daya masyarakatnya memiliki kesiapan dan ketangguhan untuk menghadapi bencana serta mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak yang merugikan.

Menurutnya, program desa tangguh bencana yang mengutamakan pelibatan masyarakat akan meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri dalam menghadapi bencana.

“Peningkatan kapasitas masyarakat ini sangat diperlukan karena akan memberikan dampak terhadap upaya pengurangan risiko bencana,” katanya.

Sudirman menambahkan upaya untuk menumbuhkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peran aktif masyarakat dalam mitigasi bencana sangatlah penting.

“Terutama bagi masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana, misalkan mereka yang tinggal di lokasi rawan gempa maka perlu mengetahui jalur-jalur evakuasi yang aman, mengetahui apa yang harus dilakukan saat menerima informasi peringatan dini. Atau bagi mereka yang tinggal di lokasi rawan longsor perlu mengetahui tanda-tanda awal pergerakan tanah dan lain sebagainya,” katanya.

Menurutnya masyarakat perlu terus meningkatkan pemahaman yang responsif dan adaptif.

“Ini merupakan bagian dari ‘think resilience’ atau berfikir ketahanan karena keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana mengingat masyarakat dapat menjadi pihak pertama yang terkena dampak, sekaligus juga menjadi pihak pertama yang memberikan respons terhadap bencana yang dihadapi,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan seluruh kecamatan di daerah itu rawan terdampak bencana hidrometeorologi saat musim kemarau basah atau kemarau yang masih terjadi hujan ini.

“Itu potensinya menyeluruh di semua wilayah, kejadiannya tidak hanya pohon dan baliho tumbang, tapi ada juga sungai rawan tergerus air,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bantul Agus Yuli Herwanto di Bantul, Ahad (12/6/2022).

Menurut dia, sesuai prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) beberapa bulan lalu, bahwa musim hujan berlangsung sampai pertengahan Mei, sehingga pada Juni sudah musim kemarau.

Tetapi sehubungan dengan perkembangan informasi dari BMKG, pada bulan Juni masih terjadi hujan atau kemarau basah, kadang turun hujan deras, terkadang cuaca panas. Oleh karena itu pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai dampak hujan deras disertai angin kencang.

Dia mengatakan, meski potensi bencana hidrometeorologi menyeluruh, namun terdapat beberapa wilayah yang berdasarkan laporan masyarakat sering terdampak angin kencang dan hujan deras, di antaranya wilayah Kecamatan Banguntapan.

“Jadi kalau kemarin sering Banguntapan, di Piyungan juga ada, kemudian Trirenggo (Bantul), Sedayu, dan Sanden juga rawan, karena kalau bencana hidrometeorologi itu komplit, tidak hanya pohon tumbang,” katanya.

Dia juga mengatakan, seperti beberapa hari lalu ketika hujan deras di musim kemarau ini mengakibatkan sejumlah pohon mengalami tumbang akibat diterpa angin kencang di wilayah Kecamatan Bambanglipuro.

“Makanya saya selalu mengimbau kepada warga masyarakat sehubungan ketika bencana hidrometeorologi ini agar supaya mendeteksi lingkungan masing-masing adakah pohon yang tinggi, pohon rimbun maupun sudah tua,” katanya.

Menurut dia, masyarakat bisa melakukan pemangkasan dahan atau ranting pohon yang rindang yang ada di lingkungan tempat tinggal, atau menghindari daerah tersebut ketika terjadi hujan deras disertai angin kencang.

“Jadi kalau ada pohon yang rimbun yang tinggi mohon dipangkas, kalau yang sudah tua rapuh mohon diganti dengan yang muda,” katanya.

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik, menyebutkan Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana. Untuk itu, dia berharap adanya edukasi ke masyarakat untuk tanggap bencana.

“Sulbar berada di atas wilayah rawan bencana, Sulbar Supermarket-nya bencana. Ada gempa, banjir, longsor, jadi membutuhkan perhatian luar biasa dan membutuhkan edukasi kepada masyarakat dalam menyikapi bencana,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut pada rapat koordinasi penanganan pascabencana gempa bumi dengan BNPB, Kamis (9/6/2022).

Akmal menyebutkan masyarakat Mamuju masih khawatir dan dibayangi trauma kejadian gempa merusak lainnya, yakni gempa 6,2 magnitudo pada 15 Januari 2021.

“Peristiwa 2021 sangat menghantui masyarakat kita, sehingga pasca-kejadian sejumlah masyarakat langsung mengungsi,” ujar dia.

Senada dengan Akmal Malik, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala ancaman bencana.

Suharyanto mengingatkan kembali bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki ragam potensi ancaman bencana alam. Sehingga kesadaran masyarakat adalah hal mutlak yang harus ditingkatkan agar lebih siap dalam mengadapi bencana.

“Budaya sadar bencana ini harus terus kita tingkatkan. Ini mungkin ke depan akan jadi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Barat, bahwa tanah yang ditempati ini memang rawan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana di kemudian hari maka mereka bisa lebih paham bagaimana menyelamatkan diri,” kata dia.

Melalui siaran pers BNPB, Suharyanto mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Mamuju yang memilih tinggal di tenda pengungsian disebabkan faktor trauma atas gempa 6,2 magnitudo yang terjadi 15 Januari 2021.

Situasi ini diperparah dengan beredarnya hoaks terkait gempa bumi susulan yang lebih besar yang beredar luas di masyarakat. Untuk itu, Suharyanto meminta pemerintah daerah setempat bersama BMKG dapat terus memberikan pemahaman yang benar terkait fakta dari fenomena gempa bumi.

“Mohon disampaikan kepada masyarakat untuk tidak usah panik. Yang masih berada di tempat pengungsian di dataran tinggi agar turun dan kembali ke rumah,” kata dia.

BANDUNG – Sejumlah lembaga riset akan melakukan riset potensi bernama banjir rob yang diprediksi bakal terjadi dalam sepekan ini.

Hal ini menyusul adanya ancaman banjir rob di wilayah Pantura.

Lembaga riset tersebut di antaranya adalah Lembaga Kebencanaan IA-ITB yang bekerja sama dengan Laboratorium Geodesi ITB dan juga beberapa penggiat kebencanaan seperti Naraloka, Yayasan Mitigasi Hub Indonesia, Wanadri, Koalisi Peduli Lingkungan Jawa Tengah, Ganesha Nusakarya Consulting, Alfikr dan Pusat Penelitian Kebencanaa dan Perubahan Iklim ITS.

“Kami sedang melakukan prediksi dan pembuktian atas prediksi banjir rob di Pantura yang diperkirakan terjadi diantara tanggal 13 hingga 16 Juni 2022,” kata Kepala Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB Heri Andreas.

Menurut dia, dengan perhitungan data-data yang cermat diharapkan hasil prediksi dapat dibuktikan prediksinya dengan baik.

Nantinya, hasil riset akan diberikan kepada Pemerintah, sebagai argumen yang menunjukkan bahwa sejatinya banjir rob adalah bencana bauran.

Yaitu bencana yang lebih dikarenakan ulah manusia, yang dapat diprediksi dan diantisipasi dengan baik.

Untuk itu banjir rob di masa yang akan datang seharusnya hanya tinggal sebuah cerita yang dibaca anak cucu, bukan bencana yang harus ditanggung mereka.

Heri Andreas yang juga sebagai Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB lebih jauh mencatat bahwa di samping Pemerintah masih meyakini banjir rob sebagai bencana alam yang diluar kendali manusia, bencana ini ternyata belum secara tegas masuk ke dalam kategori bencana dalam Undang-Undang Kebencanaan serta perundangan turunannya.

Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dalam membuat program yang komprehensif terkait upaya pengurangan risiko bencana banjir rob.

Bencana ini hanya dilihat secara parsial, dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga sampai dengan hari ini banjir rob masih menjadi pemandangan umum wilayah pesisir dan pemberitaan di media-media.

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, bersama Yayasan Caritas Swiss Indonesia bersinergi dalam pengurangan risiko dan dampak bencana, seiring dengan rentannya Kabupaten Sigi terhadap bencana.

“Sinergi multi pihak termasuk dengan Yayasan Caritas Swiss dalam pengurangan sangat penting,” kata Bupati Sigi Mohamad Irwan, di Sigi, Rabu.

Mohamad Irwan mengakui bahwa kabupaten yang dipimpinnya termasuk sebagai daerah yang sangat rentan terhadap bencana alam gempa bumi, pergeseran tanah, longsor, dan banjir bandang.

Selain itu, peristiwa bencana alam 28 September 2018 lalu, kata dia, menjadi satu pelajaran besar bahwa pentingnya sinergi dalam pengurangan risiko dan dampak bencana.

Pemerintah Kabupaten Sigi, sebut dia, tidak dapat bekerja sendiri dalam pengurangan risiko dan dampak bencana. Melainkan, hal itu membutuhkan kerja sama dan sinergi multi pihak sesuai dengan konsep pentahelix.

“Kesuksesan pembangunan menjadi tanggung jawab multi pihak, sehingga Pemkab Sigi sangat membutuhkan keterlibatan multi pihak termasuk dalam pengurangan risiko dan dampak bencana,” ujarnya.

Mohamad Irwan mengatakan keterlibatan Yayasan Caritas Swiss untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana dengan mengoptimalkan mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi hal penting.

Yayasan Caritas Swiss telah berkontribusi dalam percepatan pemulihan pascagempa dan likuefaksi yang menimpa Kabupaten Sigi.

Yayasan Caritas Swiss bersama Yayasan Bumi Tangguh, dan Yayasan Pusaka Indonesia masih akan tetap menjalankan program pengurangan risiko dan dampak bencana di Sigi, termasuk percepatan pemulihan baik pada bidang infrastruktur maupun kesehatan mental masyarakat.

“Kerja sama yang dijalankan saat ini dapat terus berlangsung dari waktu ke waktu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya,” ungkap Mohamad Irwan.

Berkaitan dengan itu Perwakilan Yayasan Caritas Swiss Patricia menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sigi yang telah bekerja sama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Menurut Patricia, Pemkab Sigi sangat responsif dalam hal penanggulangan bencana. Ia mengemukakan Caritas Swiss akan terus berupaya membantu Pemkab Sigi dalam proses penanggulangan bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pewarta : Muhammad Hajiji
Editor : Laode Masrafi

JAKARTA, KOMPAS.com – Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam forum Plenary Session 2nd High Level International Conference On Decade For Action “Water For Sustainable Development” di Dushanbe, Tajikistan, pada Selasa (07/06/2022).

“Investasi pengurangan risiko bencana dapat mengurangi setidaknya empat kali biaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” ujarnya dalam rilis pers.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana yang mencakup seluruh aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, penyelamatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi perlu menjadi kerangka kebijakan nasional yang penting.

Menurut Basuki, Pemerintah Indonesia telah mengusulkan empat konsep ketahanan berkelanjutan dalam menghadapi bencana, termasuk pandemi kepada dunia.

Pertama, pentingnya penguatan kesadaran siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif untuk meminimalkan risiko bencana.

Kedua, setiap negara didorong untuk berinvestasi di bidang sains, teknologi, dan inovasi.

Konsep ketiga, membangun infrastruktur yang tahan bencana dan tahan iklim. Seperti bendungan, pemecah gelombang, waduk, tanggul, dan infrastruktur hijau.

Keempat, komitmen bersama di berbagai pemangku kepentingan dan berbagai tingkatan mulai tingkat internasional, nasional, serta lokal untuk melaksanakan kesepakatan global.

Dengan menerapkan empat konsep tersebut, pemeritah berharap dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Khususnya tujuan ke-6 tentang air dan sanitasi, dengan memastikan ketersediaan air dan ketahanan terhadap bencana terkait air,” pungkas Basuki.