BNPB Rilis Peta Rawan Bencana di Jalur Mudik Lebaran 2022, Antisipasinya?

Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merilis peta daerah rawan bencana di jalur mudik Lebaran 2022.

Hal ini dilakukan, agar para pemudik khususnya yang menggunakan moda transportasi darat tetap bisa aman sampai kampung halaman.

Berdasarkan data dari BNPB yang dikutip pada Jumat (22/4/2022), peta wilayah rawan bencana tersebut hanya memuat dua wilayah saja. Yakni Pulau Sumatera dan Jawa.

Untuk Jalur rawan banjir di Sumatera, BNPB memuatnya antara lain; Banda Aceh-Medan, Medan-Padang, Padang-Jambi, Bengkulu-Palembang, dan Palembang-Bandar Lampung.

Sedangkan jalur rawan longsor bagi pemudik di Sumatera diantaranya; Banda Aceh-Medan, Medan-Pekanbaru, Padang-Pekanbaru, Jambi-Palembang, Palembang-Bandar Lampung, Bengkulu-Bandar Lampung.

Sementara itu, jalur rawan banjir di pulau Jawa meliputi; Merak-Serang, Labuan-Bogor, Jakarta-Bogor, Karawang-Purwakarta, Purwakarta-Bandung, Bandung-Kadipaten, Kadipaten-Ciamis, Indramayu-Karang Ampel, Cirebon-Kuningan, Kuningan-Pemalang, Pemalang-Ungaran, Semarang-Purwodadi, Semarang-Kudus, Demak-Solo, Purwodadi-Cepu, Cepu-Jombang, dan Bondowoso-Situbondo.

Untuk jalur rawan longsor di pulau Jawa, diantaranya; Merak-Tangerang, Tangerang-Jakarta, Merak-Pelabuhan Ratu, Jakarta-Bogor, Jakarta-Cikampek, Cikampek-Purwakarta, Cikampek-Cirebon, Kadipaten-Sumedang, Cirebon-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang -Semarang, Semarang-Yogyakarta, Semarang-Solo, Jepara-Tuban, Tuban-Gresik, Gresik-Surabaya, Surabaya-Besuki, Gempol-Malang, Probolinggo-Klakah, Besuki-Ketapang, Jember-Banyuwangi, Pulau Madura: Kamal-Kalianget.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, pihaknya merilis Peta Mudik Aman Bencana 2022 bekerjasama dengan segenap pemangku kepentingan di tingkat nasional seperti PUPR dan BMKG, serta tentu saja dengan pemerintah daerah melalui BPBD-BPBD di sepanjang jalur mudik khususnya Jawa dan Sumatra.

Dia menyebut ini penting, yang pertama adalah ini adalah mudik setelah 2 tahun kita bergulat menghadapi pandemi.

“Dalam 2 tahun ini tentu saja ada perubahan-perubahan karakteristik potensi bencana yang harus diwaspadai oleh pemudik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Suharyanto kepada Liputan6.com, Jumat (22/4/2022).

Menurut dia, akhir bulan April hingga awal Mei saat arus balik nanti, wilayah Jawa dan Sumatra akan didominasi oleh karakteristik cuaca musim peralihan dengan bencana dominan cuaca ekstrim berupa angin puting beliung, angin kencang baik yang disertai hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi pendek maupun tanpa hujan. Disamping itu di beberapa wilayah cuaca ekstrim ini dapat berkembang menjadi bencana lanjutan seperti tanah longsor.

“Catatan BNPB hingga 21 April 2022 tercatat 81 kali kejadian cuaca ekstrim yang sebagian besar terjadi di Jawa dengan dampak pohon tumbang, tiang listik atau papan reklame roboh, kerusakan rumah bagian atas, dan pada beberapa kejadian juga menimpa mobil atau motor yang saat itu berada di lokasi kejadian. Selain itu, potensi banjir juga masih cukup tinggi, di bulan April ini sudah tercatat 60 kejadian banjir yang cukup merata terjadi di jalur mudik Jawa dan Sumatra,” jelas Suharyanto.

“Hal-hal inilah yang membuat BNPB merasa perlu merilis peta mudik tersebut agar masyarakat yang melakukan mudik tahun ini bisa lebih waspada dan terhindar dari potensi bencana,” sambungnya.

Suharyanto mengatakan, dalam peta tersebut telah dilengkapi dengan nomor telepon BPBD di sepanjang jalur mudik tersebut jika ada kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan cepat. Selain itu peta mudik juga bisa diakses secara interaktif melalui aplikasi Inarisk di gawai komunikasi pelaku mudik.

BNPB, lanjutnya, melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) selalu melakukan komunikasi secara harian kepada BPBD-BPBD seluruh Indonesia.

“Khusus untuk mudik ini tentu saja penguatan koordinasi terus kita lakukan karena tidak hanya untuk kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam, tetapi juga untuk penguatan kembali posko-posko satgas penegakan disiplin protokol kesehatan, agar tujuan kita sesuai tagar mudik aman, mudik sehat benar-benar bisa kita laksanakan,” kata Suharyanto.

Bentuk Antisipasi di Tengah Cuaca Ekstrem

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, memandang, apa yang dilakukan BNPB sebagai langkah kesiap-siagaan atas potensi bencana yang muncul sebagai tindak lanjut Peringatan dini dan Prakiraan Cuaca berbasis Dampak (IBF) yang dirilis oleh pihaknya.

Bahkan, menurut dia, cuaca di Indonesia saat ini dilanda Pancaroba, di mana akan ada cuaca ekstrem dalam waktu singkat terlebih di sore hari.

“Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia memang sedang memasuki periode Pancaroba, yaitu transisi dari musim hujan ke musim kemarau yang ditandai dengan beberapa kejadian cuaca ekstrem dalam waktu singkat, terutana di sore, malam, atau dini hari. Peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BNPB dengan mengacu info peringatan dini dari BMKG sangat penting untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melakukan mudik,” kata Dwikorita kepada Liputan6.com, Jumat (22/4/2022).

Karena itu, pihaknya meminta bagi para pemudik untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang dan puting beliung, terutama untuk masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana.

“BMKG juga menghimbau masyarakat agar lebih mengenali lingkungan dan potensi bencana di lingkungan tempat tingalnya, karena salah satu upaya mitigasi sesungguhnya adalah dengan memahami cuaca dan lingkungan tempat kita tinggal, sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi yang dapat datang sewaktu-waktu,” jelas Dwikorita.

Selain itu, dia meminta agar masyarakat tetap meng-update informasi cuaca dari BMKG (Cuaca Publik, Cuaca Penerbangan Dan Cuaca Maritim) melalui kanal-kanal yang tersedia, baik melalui call centre 196, website www.bmkg.go.id, sosial media infoBMKG di instagram dan YouTube, serta pada aplikasi telepon pintar infoBMKG.

“BMKG selama ini selalu melakukan koordinasi secara Pentahelik pemerintah, masyarakat, akademisi, media massa dan dunia usaha terkait bencana hidrometeorologi melalui update informasi cuaca, potensi cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah bencana. Peringatan dini Cuaca juga selalu disampaikan oleh BMKG, termasuk peningkatan Sistem Koordinasi Dan Kecepatan Koordinasi antar kementrian, lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, LSM dan BNPB, serta pemuka msyarakat di daerah bencana,” kata Dwikorita.

Reportase Peran DHMTS dan Renkon untuk Mendukung Kebijakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

hdms 1

Sesi 1 : Presentasi Rencana Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Daerah (Rencana Kontingensi/Dinkes Disaster Plan)

Dalam rangka Annual Scientific Meeting Dies Natalis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, pada Selasa (19/4/2022) diadakan webinar “Peran Disaster Health Management Teams (DHMTS) dan Rencana Kontingensi untuk Mendukung Kebijakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan” secara daring yang dihadiri sekitar 170 peserta. Sesi pertama ini 4 Dinas Kesehatan yaitu Dinkes Provinsi Kalsel, Dinkes Kabupaten Lumajang, Dinkes Kabupaten Cilegon, dan Dinkes Kota Makassar memaparkan secara singkat terkait rencana penanggulangan bencana (Dinkes Disaster Plan/Rencana Kontingensi). Sesi pertama dipandu oleh Madelina Ariani, MPH., dan pembahasan oleh Adinkes, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Praktisi, Peneliti dan Konsultan Pokja Bencana

hdms 1

“Sesi 1. Diskusi dan Pembahasan Hasil Presentase Renkon/Dinkes Disaster Plan”

Materi pertama disampaikan oleh Syahriani Nur, SKM, M. Kes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa potensi bencana, antara lain banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gelombang ekstrem, tanah longsor, kekeringan, pandemi, dan konflik sosial. Syahriani menyatakan pembuatan rencana kontingensi diperbarui setiap tahun terkait banjir dan karhutla. Pihaknya menyimpulkan, penyelenggaraan penanggulangan bencana dititikberatkan pada fase pra bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, lalu upaya penanggulangan becana dilakukan bersama – sama oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa. Selanjutnya Dinkes Kabupaten Lumajang diwakili oleh dr. Bayu Wibowo selaku Kepala Dinkes Kabupaten Lumajang. Bayu memaparkan tentang dinkes disaster plan dan pengalaman tanggap darurat Semeru. Kabupaten Lumajang memiliki potensi bencana juga, antara lain: gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, abrasi dan kebakaran hutan. Pada saat pembuatan dan implementasi dinkes disaster plan, dinkes bekerja sama dengan BPBD.

Renkon Dinkes Kota Makassar disampaikan oleh drg. Adi N – Kepala Bidang Yankes. Andi menyebutkan profil dan konsep dinkes disaster plan kota Makassar. Potensi bencana yang sering terjadi adalah banjir. Banjir terjadi hampir di setiap Desember – Januari. Banjir menyebabkan banyak pengungsi dan hampir 2/3 wilayah Makassar terdampak. Kebakaran menjadi bencana terbanyak kedua di Makassar. Banjir merupakan prioritas masalah yang perlu diantisipasi dan ditangani. Pada paparan renkon dari Dinkes Kota Cilegon, disebutkan bahwa sudah pernah melakukan simulasi penanganan bencana dengan melibatkan lintas sektor seperti simulasi gempa bumi dan kegagalan teknologi.

Sesi pembahasan diisi oleh dr. Hj. Muhammad Subuh, MPPH (Ketua PP Adinkes), dr. Ina Agustina Isturini, M.K.M (PKK Kemenkes), Apt. Gde Yulian Yogadhita, M. Epid (Pokja Bencana FK-KMK UGM). Ina menyampaikan bahwa secara konsep keseluruhan, dinkes disaster plan sudah sesuai alur kebijakan yang ada. Ketahanan kesehatan adalah upaya menghadapi ancaman bencana yang lintas wilayah. Ke depannya mulai menguatkan ketahanan kesehatan yang bisa lintas wilayah. Gde menyampaikan cara bagaimana harus ada pendekatan ketahanan dan keamanan kesehatan dan semestinya sistem kesehatan tetap tahan, tangguh, dan aman jika terjadi abnormalitas saat krisis kesehatan. Dokumen yang ada tidak hanya tangguh tapi juga aman. Subuh menyampaikan untuk memfokuskan mengatasi krisis kesehatan akibat suatu bencana

Sesi-2 : Seminar Peran DHMTs dan Renkon Mendukung Kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan

hdms 2

“Diskusi dan Pembahasan Peran DHMTs dan Rencana Kontingensi”

Sesi kedua dipandu oleh dr. Agung Widianto, SpB-KBD dan dibuka oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep. Sutono berpesan bahwa Pokja Bencana membantu untuk pre-event, durante event, dan post-event untuk membuat perencanaan yang bagus agar responnya lebih baik. Topik “Kebijakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan”, disampaikan oleh Pungkas Bajuri Ali, STP, PhD, selaku Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat Bappenas. Pungkas menyampaikan arah kebijakan dan strategi reformasi Siskesnas dan dampak pandemi serta perubahan iklim. Iklim yang berubah secara global menyebabkan terjadinya peningkatan suhu yang konsisten di seluruh titik di Indonesia. Akibat dalam bidang kesehatan akan terasa secara tidak langsung, yaitu ketersediaan air yang menipis, produksi pertanian yang menurun, pembiakan vektor penyakit, dan bencana alam. Beban penyakit akibat bencana meningkat dalam 20 tahun terakhir. Adanya Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, strateginya yaitu dengan cara peningkatan pengendalian penyakit. Urgensi reformasi siskesnas karena Siskesnas belum mampu merespon permasalahan kronis pembangunan kesehatan, upaya pencegahan penyakit yang lemah, fasilitas kesehatan dan farmalkes tidak siap, kapasitas nakes terbatas, dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien. Tantangan dalam pelaksanaan reformasi sistem kesehatan nasional membutuhkan dukungan regulasi, sistem perencanaan dan penganggaran, pelibatan non pemerintah, dan desentralisasi.

Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc, Kapus Krisis Kemenkes, yang diwakilkan oleh dr. Ina, memaparkan “Peran Disaster Health Management Teams (DHMTs)”. Ina mengatakan pengelolaan krisis kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan bencana secara umum dan terintegrasi dengan upaya kesehatan. Skema pengelolaan krisis dilakukan secara bertahap yaitu pra krisis, darurat krisis, dan pasca krisis. Pengorganisasian krisis kesehatan meliputi: Tim manajemen krisis kesehatan, pusat darurat krisis kesehatan, tim kegawatdaruratan medis, relawan kesehatan. Tim manajemen krisis kesehatan terdiri dari beberapa unsur dan memiliki tugas dari fase pra hingga pasca krisis, melakukan bersama-sama dengan pihak-pihak yang ada. Pada saat bencana, DHMT berperan sebagai pengendali HEOC.

dr. Bella Donna, M. Kes. menyampaikan Dinkes Disaster Plan/Rencana Kontingensi. Perlu adanya perencanaan oleh dinas kesehatan yang detil dan global karena dinkes memiliki tanggung jawab yang besar untuk penanganan bencana di daerahnya. Tujuan renkon untuk menyiapkan dan merencanakan situasi kebencanaan. Inti dari renkon adalah mempersiapkan dan mempercepat proses krisis kesehatan pada kondisi bencana. Perencanaan yang dibuat sebelum kejadian memberi waktu berpikir sehingga dapat mempersiapkan berbagai hal dengan matang. Renkon merupakan dokumen yang dinamis, butuh penyesuaian yang berlanjut.

Ketiga materi di atas dibahas oleh Dinkes DIY dan Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua provinsi ini sudah berpengalaman dalam penanganan bencana dan sudah mendapatkan pendampingan dari PKK Kemenkes serta PKMK FK – KMK UGM dalam menyusun Dinkes Disater Plan. drg. Yuli Kusumastuti, selaku Kabid Yankes Dinkes DIY, menyampaikan bahwa dinkes di kabupaten/kota sudah membuat renkon masing – masing, seperti Dinkes Kota Yogya membuat renkon banjir dan gempa, Dinkes Kab Bantul membuat renkon banjir, Dinkes Kab Sleman membuat renkon letusan gunung Merapi, Dinkes Kabupaten Kulon Progo membuat renkon tsunami. Yuli merefleksikan bahwa di tingkat provinsi, bencana non alam membuat wawasan terbuka dan mempersiapkan risiko bencana iklim. Selanjutnya dr. Rizqa Kepala Seksi Tanggap Darurat UPT P2KT Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah merespon terkait dengan adanya beberapa perubahan dalam manajemen bencana dan istilah – istilah yang baru perlu disosialisasikan ke daerah. Tentang anggaran, ada hal unik di lapangan, yaitu adanya relawan atau LSM yang memiliki anggaran yang besar sehingga dapat melakukan kegiatan dengan cepat. Rizqa mengatakan perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk mengatur dan mengkoordinir pengaplikasian anggaran dan kegiatan tersebut agar dapat merata ke berbagai daerah yang terdampak.

Reporter : dr. Satrio Pamungkas _ Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

 

BNPB: Gempa di barat daya Nias Barat tak sampai menimbulkan kepanikan

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa gempa dengan magnitudo 5,0 yang terjadi pada Jumat dini hari di barat daya wilayah Nias Barat, Sumatera Utara, tidak sampai menimbulkan kepanikan warga.

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers BNPB, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa gempa yang pusatnya berada di perairan 113 km barat daya Nias Barat pada kedalaman 16 km itu menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya menimbulkan getaran lemah selama satu sampai dua detik.

Abdul mengatakan bahwa menurut pemodelan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa yang terjadi pada pukul 03.23 WIB tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan kajian inaRISK, Kabupaten Nias Barat termasuk wilayah dengan potensi gempa kategori sedang hingga tinggi.

“Delapan kecamatan di kabupaten ini memiliki potensi bahaya tersebut,” kata Abdul.

Wilayah kecamatan di Nias Barat yang menghadapi potensi gempa meliputi Mandrehe, Sirombu, Moro’o, Mandrehe Utara, Lolofitu Moi, Mandrehe Barat, Lahomi, dan Ulu Moro’o.

Selain gempa, wilayah Nias Barat juga menghadapi potensi bahaya tsunami dengan kategori sedang hingga tinggi. Bagian wilayah Nias Barat yang menghadapi potensi bahaya tsunami meliputi Sirombu, Mandrehe Barat, Moro’o, dan Mandrehe.

BNPB mengimbau warga waspada dan siaga karena gempa tidak dapat diprediksi secara akurat waktu dan tempat terjadinya.

BNPB siapkan antisipasi dampak bencana saat mudik lebaran

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan langkah antisipasi dampak bencana menghadapi musim mudik Lebaran 2022.

Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjelaskan pada masa Ramadhan 2022 ini pemerintah Indonesia memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik ke kampung halaman.

Namun kegiatan tersebut diharapkan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan potensi bencana di wilayah masing-masing, menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, dan telah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan lengkap.

Suharyanto mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti periode libur panjang sebelumnya dan mudik aman dari bencana, BNPB/Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional melakukan berbagai strategi, antara lain mengerahkan tim dan relawan serta BPBD setempat untuk bersiap siaga di daerah rawan bencana.

“BNPB mengerahkan tim relawan dan BPBD untuk bersiap siaga di wilayah-wilayah yang rawan bencana,” ujar Suharyanto saat diskusi dengan Forum Pemimpin Redaksi Media melalui sambungan virtual di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Suharyanto menambahkan BNPB telah mengeluarkan peta mudik aman bencana yang berisi lokasi-lokasi rawan bencana, dan juga kontak BPBD terdekat yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui potensi bencana saat mudik.

“BNPB telah mengeluarkan peta mudik terkait bencana alam, sudah terpetakan daerah mana yang rawan banjir, longsor dan bencana lainnya. Peta ini dapat diakses di InaRisk BNPB,” ujar dia.

Selain bencana alam, BNPB/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melakukan upaya pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 di kalangan masyarakat dengan kembali melaksanakan pembagian masker di fasilitas publik.

“Kami telah melakukan pembagian masker selama Ramadhan 2022 sebagai penguatan protokol kesehatan, langkah ini akan kami teruskan hingga masa mudik lebaran nanti, dengan menempatkan Satgas untuk membagikan masker dan pengawasan protokol kesehatan di pos-pos pelayanan mudik, rest area dan tempat-tempat wisata,” ujar Suharyanto.

Sementara itu jika ditemukan ada pemudik yang belum melakukan vaksinasi COVID-19, pemerintah menyediakan posko vaksinasi di beberapa tempat perjalanan mudik untuk memudahkan pemudik melengkapi dosis vaksinnya.

“Jika ditemukan ada pemudik yang belum vaksin, pemudik tidak akan diputarbalikkan ke rumah namun disiapkan pos-pos vaksinasi di beberapa titik jalur mudik untuk menyediakan vaksinasi di tempat bagi pemudik tersebut sebelum melakukan perjalanan,” kata Suharyanto.

Dia mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi dan mengisi Electronic Health Alert Card (e-HAC) atau sebuah kartu kewaspadaan kesehatan dengan bentuk elektronik diaplikasi PeduliLindungi sebelum melakukan perjalanan.

“Akan diadakan pengecekan acak terkait status vaksinasi pada para pemudik, pemudik diwajibkan mengisi e-HAC di aplikasi PeduliLindungi dan yang diperbolehkan lewat adalah kategori hijau, jika kategori merah harus memiliki hasil PCR atau Antigen,” ujar Suharyanto.

 

GPDRR 2022, Ajang Berbagi Pengalaman Penanganan Bencana Indonesia Pada Dunia

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Persiapan menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 tahun 2022 terus dimatangkan.

Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sebagai tuan rumah GPDRR Tahun 2022, panduan pelaksanaan terhadap pengurangan risiko bencana sangat penting, apalagi Indonesia berada di ring of fire.

Dimana Indonesia lebih rentan terhadap bencana seperti gunung meletus dan gempa bumi.

“Tentu ini merupakan langkah untuk memperkokoh Indonesia sebagai negara yang berpengalaman dalam penanggulangan bencana,” ujar Menko PMK saat konferensi pers usai melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Evaluasi Persiapan Pelaksanaan GPDRR Ke-7 Tahun 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (21/4/2022) petang kemarin.

Pada RTM tersebut, setidaknya ada delapan bidang yang dibahas, antara lain bidang substansi, acara persidangan dan registrasi, penyelenggara acara VVIP, media dan humas, program pendamping, pengamanan, sekretariat dan lainnya.

RTM dilakukan guna memonitoring, mengevaluasi, sekaligus menghimpun berbagai macam tren baru penanganan kebencanaan.

“Dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional ini, menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, praktik baik pengurangan resiko bencana, termasuk penanggulangan bencana secara global dan nasional. Maka dari itu harus kita persiapkan dengan matang,” imbuh Menko PMK Muhadjir.

Saat ini di GPDRR 2022 terkonfirmasi akan dihadiri oleh United Nations Deputy Secretary-General Amina J. Mohammed dan President of United Nations General Assembly Abdulla Sahid, diharapkan Sekjen PBB juga dapat hadir pada forum internasional tersebut.

“Perlu dipastikan agar pelayanan, fasilitasi, dan agenda tamu negara pada GPDRR 2022 berjalan dengan baik,” ungkap Muhadjir.

Adapun hingga 12 April 2022, sebanyak 3.142 delegasi telah mendaftar untuk hadir dalam GPDRR 2022 dan sebanyak 1.863 undangan sudah terakreditasi.

Yasonna paparkan kesiapan jelang konferensi pengurangan risiko bencana

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly memaparkan kesiapan dari Direktorat Jenderal Imigrasi menjelang Konferensi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) di Bali pada 23-28 Mei 2022.

“Khusus terkait keimigrasian, sejak kedatangan di bandara, pemberian visa, dan penyediaan 50 orang staf yang telah kami seleksi untuk melaksanakan registrasi bagi semua delegasi dan peserta pertemuan,” kata Menkumham Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Yasonna pada rapat koordinasi terkait kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR).

Ia mengatakan kebijakan pemerintah dalam hal keimigrasian sangat dinamis mengikuti perkembangan pandemi COVID-19. Saat ini, Indonesia sudah lebih terbuka untuk kunjungan orang asing khususnya terkait wisata dan bisnis untuk pemulihan ekonomi nasional.

Mengenai kebijakan visa untuk delegasi atau peserta GPDRR, pemegang paspor diplomatik dan dinas yang berasal dari 91 negara mitra dengan perjanjian bebas visa, dan pemegang laissez passer dapat masuk ke Indonesia tanpa visa diplomatik dan dinas selama maksimal 30 hari.

Kebijakan itu harus memenuhi syarat dokumen pendukung nota diplomatik penugasan atau keterangan kunjungan dari kementerian luar negeri/institusi negara asing yang berwenang, atau surat registrasi sebagai peserta GPDRR dari United Nation (UN).

Sedangkan untuk pemegang paspor biasa, kata dia, atau dari negara-negara yang masuk dalam daftar 43 negara yang memperoleh Visa on Arrival (VoA) dengan biaya visa Rp500 ribu, dan menunjukkan surat untuk registrasi sebagai peserta GPDRR dari UN.

Yasonna mengatakan untuk pemegang paspor biasa yang tidak termasuk dalam daftar VoA dapat mengajukan visa melalui perwakilan RI di luar negeri dengan biaya Rp2 juta.

Kemudian, untuk calling visa tetap dengan prosedur yang berlaku melalui tim koordinasi kunjungan orang asing untuk delapan negara yaitu Afganistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria dan Somalia.

Tidak hanya itu, visa bagi jurnalis juga diberikan sesuai prosedur yang berlaku selama ini melalui perwakilan RI di luar negeri.

Petugas registrasi yang disediakan oleh Kemenkumham akan bekerja sama dengan UN untuk melakukan registrasi dan pembuatan tanda pengenal bagi seluruh delegasi/peserta sejak 2-3 hari sebelum pertemuan dimulai.

GPDRR dilaksanakan setiap dua tahun dalam upaya memperkuat komitmen global dan sebagai forum berbagi praktik terbaik untuk meningkatkan kapasitas negara guna mengurangi risiko bencana.

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan GPDRR Ke-7 pada 23-28 Mei 2022 yang akan diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Centre. Presiden Joko Widodo akan membuka pertemuan pada 25 Mei 2022 yang juga akan dihadiri oleh Wakil Sekjen PBB.

Kemarin, HKSR perempuan dan GPDRR kokohkan pengalaman bencana RI

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita humaniora pada Kamis (21/4) yang masih menarik telah dirangkum untuk anda simak kembali. Di antaranya, ada warta mengenai Reutgers Indonesia yang fokus Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).

Terdapat pula warta mengenai pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang dianggap dapat memperkokoh Indonesia sebagai negara berpengalaman dalam penanggulangan bencana.

Beberapa berita tersebut dapat anda simak melalui tautan berikut ini:

Ruang Temu Generasi Sehat (Rutgers) Indonesia menyatakan, negara kita salah satu negara dengan jumlah absolut perkawinan anak tertinggi, sehingga pihaknya berfokus untuk meningkatkan Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) serta mencegah Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) pada perempuan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah menerima kedatangan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Kamis.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thorir meluncurkan implementasi Respectful Workplace Policy (RWP) di sela-sela kegiatan menyapa Srikandi BUMN pada peringatan Hari Kartini 2022.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan gerakan “Vaksinasi Booster Satu Juta Dosis” yang diluncurkan Kemenag, PBNU dan Polri merupakan ikhtiar dalam menciptakan mudik yang sehat dan aman.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 merupakan langkah memperkokoh Indonesia sebagai negara berpengalaman dalam penanggulangan bencana.

Forum Internasional GPDRR: Penerapan Aksi Kesepakatan Pengurangan Risiko Bencana

Indonesia mematangkan persiapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) tahun 2022. Kegiatan yang direncanakan diadakan di Bali ini merupakan pertemuan ke-7 dari forum dua tahunan yang digagas oleh Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana atau United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Bagi Indonesia sebagai tuan rumah GPDRR tahun 2022, panduan pelaksanaan terhadap pengurangan risiko bencana sangat penting, apalagi Indonesia berada di ring of fire. Di mana Indonesia lebih rentan terhadap bencana seperti gunung meletus dan gempa bumi.

Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Infokom PMK), Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta mengatakan, dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional ini, menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, praktik baik pengurangan resiko bencana, termasuk penanggulangan bencana secara global dan nasional.

“Forum GPDRR menjadi ajang kolaborasi untuk tangguh bencana. Indonesia dan seluruh negara di dunia membahas pentingnya mitigasi, belajar praktik baik dan pengurangan risiko bencana dalam upaya mencapai ketangguhan bencana dan pembangunan yang berkelanjutan,” kata dia.

Untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19, dalam pelaksanaannya nanti, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan GPDRR akan menerapkan sistem bubble. Para delegasi harus memenuhi syarat telah divaksinasi dosis penuh, negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR, dan hanya beraktivitas di kawasan bubble yakni di kawasan Nusa Dua, Bali.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan pertemuan internasional yang rencananya dihadiri delegasi dan peserta dari 193 negara, serta ini dapat berlangsung aman dan nyaman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

GPDRR adalah forum multi pemangku kepentingan dua tahunan yang diinisiasi oleh PBB untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dalam Penanggulangan Risiko Bencana (PRB). Para delegasi yang telah berpengalaman dalam penanganan bencana dari seluruh dunia akan berkumpul dan merumuskan panduan strategis untuk pelaksanaan kerangka global pengurangan risiko bencana (Sendai Framework of Disaster Risk Reduction 2015- 2030).

Selain pembahasan strategis tentang mitigas bencana alam, forum GPDRR juga diharapkan menjadi kesempatan untuk mencari solusi bersama dalam penanganan bencana non alam dalam konteks Pandemi Covid-19. Badan Dunia berkolaborasi dengan pemangku kepentingan akan membahas studi kasus berbagai negara yang berhasil melakukan penanganan bencana non alam dalam kerangka pengendalian pandemi Covid-19.

Pembahasan di dalam forum GPDRR akan dibagi dalam empat klaster. Pertama adalah ancaman bencana alam klaster geologi dan vulkanologi. Gempa bumi dan gunung berapi itu masuk dalam klaster yang dikategorikan klaster pertama.

Pemkot Malang Berupaya Kurangi Risiko Bencana Hidrometeorologi

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG — Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, berupaya mengurangi risikobencana hidrometeorologi, dengan melakukan pembersihan sedimen dan sampah dari saluran air yang ada di kawasan itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Pemkot Malang Diah Ayu Kusumadewi mengatakan pengerukan dengan menggunakan alat berat tersebut merupakan langkah antisipasi terjadinya bencana banjir, khususnya di Kecamatan Lowokwaru. “Kami tentu tidak berharap ada kondisi ekstrem. Pengerukan untuk membersihkan sedimen dan sampah dengan alat berat ini dilakukan sebagai antisipasi,” katanya, Kamis (21/4/2022).

Diah menjelaskanpengerukan belasan kubik sedimen dan sampah dari saluran air di kawasan Bukirsari tersebut dilakukan karena memiliki keterkaitan dengan jaringan saluran air yang ada di Jalan S Parman.

Ia berharap, pembersihan sedimen dan sampah tersebut bisa mengurangi munculnya genangan air pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada lokasi lain dalam jaringan terhubung dengan kawasan Bukirsari.

Ia menambahkan, salah satu tantangan pengerukan adalah akses masuk alat berat yang terbatas mengingat ruang-ruang di kanan kiri saluran banyak bangunan. Pihaknya akan terus berupaya, termasuk membuat akses sementara agar alat berat bisa masuk.

“Kami juga sedang berkomunikasi dengan beberapa instansi terkait untuk kebutuhan tambahan alat berat dan koordinasi pengerukan di saluran irigasi yang di luar kewenangan Pemkot”, ujarnya.

Ia memastikan bahwa Satgas Drainase DPUPRPKP Pemkot Malang juga terus berkeliling membersihkan saluran demi saluran, bekerja sama dengan satgas tingkat kecamatan, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Stasiun Klimatologi Karangploso meminta masyarakat untuk waspada akan potensi bencana hidrometeorologisebagai dampak dari cuaca ekstrem di Malang Raya, seperti genangan sesaat, angin kencang, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir kiriman dari aliran hulu Sungai Brantas.

Masyarakat Kota Malang juga diminta meningkatkan kewaspadaan dengan secara rutin memantau perkembangan cuaca dari aplikasi dan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Bank Dunia Sebut Ada Bencana Krisis Pangan Imbas Perang di Ukraina

Jakarta – Presiden Bank Dunia menyatakan bahwa manusia menghadapi bencana krisis pangan yang timbul akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Dia mengatakan bahwa rekor kenaikan harga pangan akan mendorong ratusan juta orang ke dalam jurang kemiskinan dan pemenuhan asupan gizi yang lebih rendah jika krisis berlanjut.

Menyadur BBC, Jumat (21/4/2022), Bank Dunia menghitung harga pangan mungkin akan meroket tajam, sekitar 37%. Itu akan memberi pukulan paling keras kepada orang miskin. Mereka akan makan lebih sedikit dan memiliki lebih sedikit uang untuk hal lain seperti sekolah.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Malpass yang memimpin lembaga yang bertanggung jawab atas pengentasan kemiskinan global, mengatakan dampak pada orang miskin menjadikannya jenis krisis yang tidak adil. Itu juga berlaku untuk COVID-19.

“Ini bencana manusia, artinya nutrisi turun. Tapi kemudian itu juga menjadi tantangan politik bagi pemerintah yang tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak menyebabkannya dan mereka melihat harganya naik,” katanya di sela-sela pertemuan IMF-Bank Dunia di Washington.

Signifikannya kenaikan harga kata dia mempengaruhi makanan dari semua jenis minyak yang berbeda, biji-bijian, dan kemudian masuk ke tanaman lain, tanaman jagung. Sebab harga-harga pangan tersebut naik ketika harga gandum naik.

Dia menjelaskan ada cukup makanan di dunia untuk memberi makan semua orang, dan stok global mencukupi menurut standar sejarah. Tetapi harus ada proses berbagi atau penjualan untuk membawa makanan ke tempat yang dibutuhkan.

Malpass juga melarang negara-negara untuk mensubsidi produksi atau membatasi harga. Sebaliknya, katanya, fokusnya harus pada peningkatan pasokan pupuk dan makanan di seluruh dunia, di samping bantuan yang ditargetkan untuk orang-orang yang paling miskin.