Simulasi Bencana untuk Menguji Hospital Disaster Plan

simulasi-bencana

simulasi-bencana

Review singkat dari media elektronik minggu ini bisa kita lihat bahwa bencana hidrometeorologi masih mengancam wilayah Indonesia. Keadaan ini makin diperparah dengan kondisi lingkungan yang buruk, seperti banyaknya drainase yang tersumbat hingga pohon-pohon tua yang tidak diperhatikan. Kondisi seperti ini semakin meningkatkan ancaman masyarakat terhadap bencana banjir dan dampak dari angin puting beliung. Dimanapun pembaca website berada kami menghimbau agar terus waspada dan siaga terhadap bencana.

Pembaca website bencana kesehatan, 28 Januari yang lalu kami membantu RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan simulasi bencana internal dengan kasus kebakaran di Laboratoirum. Simulasi ini bertujuan untuk menguji dokumen rencana penanggulangan bencana yang rumah sakit miliki atau Hospital Disaster Plan. Simulasi yang melibatkan pihak kepolisian, pemadam kabakaran, PMI, dan BPBD Gunungkidul ini ternyata juga diliput oleh wartawan harian lokal. Kami sangat berharap kesadaran rumah sakit untuk HDP dan simulasi semakin meningkat, tidak saja untuk akreditasi tetapi sungguh-sungguh untuk pedoman dan praktek jika bencana benar-benar terjadi di rumah sakit.

Pembaca, jangan lupa untuk terus menyimak dan mengikuti World Cenference on Disaster and Emergency Management (WCDEM) yang akan dilaksanakan 21-24 April mendatang. Bagi pembaca yang belum sempat melakukan submit abstrak masih dapat mendaftar sebagai peserta atau mengikuti kegiatan pra dan post conference. Kursus yang mereka tawarkan bagus sekali untuk peningkatan keterampilan kita dalam manajemen bencana sektor kesehatan. silakan buka website WCDEM 2015 berikut

Kalimantan Dikenal Aman, Kenapa Bisa Terjadi Gempa?

Kalimantan Dikenal Aman, Kenapa Bisa Terjadi Gempa?

JAKARTA – Gempa 5.7 Skala Richter mengguncang Kota Tarakan, Kalimantan Utara sekira pukul 08.31 WIB. Pusat gempat berada di 413 kilometer timur laut Kota Tarakan di kedalaman 10 kilometer.

BMKG melaporkan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Geterannya juga tidak dirasakan oleh warga di provinsi itu. Lantas, apa sebenarnya penyebab gempa terjadi? Padahal Kalimantan selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dari gempa.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menjelaskan, gempa pagi tadi disebabkan aktivitas sesar berarah barat daya-timur laut antara Pulau Kalimantan dan Filipina.

“Selama ini kita tahunya Kalimantan adalah daerah yang aman dari gempa. Namun mengapa juga terjadi gempa? Masyarakat Kalimantan beberapa kali merasakan gempa. Pada 20 Januari 2015, gempa 5,6 SR pada kedalaman 10 km di 289 km Timur Laut Kota Tarakan,” ujar Sutopo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Berdasarkan peta zonasi gempa, sambungnya, wilayah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara termasuk dalam peta rawan gempa rendah. Ancaman gempa dari megathrust Sulawesi Utara atau Sesar Palu Koro dapat berpengaruh di Kalimantan bagian timur.

Gempa di daratan Kalimantan juga disebabkan gempa intraplate, yaitu gempa yang terjadi di dalam lempeng itu sendiri, yakni di lempeng Eurasia.

“Gempa ini mekanismenya berbeda dengan gempa interplate yang dihasilkan dari tubrukan antarlempeng yang banyak terjadi di barat Sumatera dan selatan Jawa. Mekanisme gempa intraplate pada dasarnya belum banyak diketahui,” terangnya.

Sebagian hasil riset menunjukkan tiga kemungkinan penyebab gempa intraplate. Pertama, adanya akumulasi tekanan lokal dan akibat heterogenitas kerak benua (dalam kasus ini di Paparan Sunda). Kedua, adanya zona lemah yang disebabkan proses-proses tektonik masa lalu.

Ketiga, adanya high heat flow yang memunculkan akumulasi tekanan ke sekitarnya. Gempa ini pernah terjadi seperti gempa 5,5 SR Kota di Tarakan pada 12 November 2007, dan gempa 5,8 SR di Pulau Laut, Sebuku dan Batulicin Kalimantan Selatan pada 5 Februari 2008.

“Kita harus selalu waspada. Bukan gempanya tapi bangunannya yang menimbulkan korban jiwa,” pungkasnya.

sumber: okezone

Banjir Rendam Kota Terbesar di Brasil

Sao Paulo: Hujan yang berlangsung selama satu jam di Sao Paulo, Brasil memicu terjadinya banjir. Akibat banjir, kemacetan pun makin memperparah kondisi di kota tersebut.

Petugas pemadam kebakaran setempat menyebutkan seorang pria terkena aliran listrik, ketika tiang listrik roboh akibat tertimpa pohon.

Hujan yang melanda, mengubah jalanan Kota Terbesar di Negeri Samba itu seperti sungai. Video dari situs berita setempat menunjukkan mobil-mobil tersapu banjir.

Seperti dilansir, Reuters, Kamis (26/2/2015), pihak berwenang setempat mengumumkan status darurat di wilayah yang terkena banjir paling parah.

Hujan deras dan banjir ini melanda ditengah kekeringan terburuk dalam waktu 80 tahun terakhir, yang pernah melanda Sao Paulo. Tetapi Pemerintah Brasil tidak berupaya memperbaiki sistem pengairan, karena sistem utama berada di sekitar 60 kilometer sebela utara Sao Paulo.

Sementara, wilayah Acre di Amazon juga dilanda banjir. Warga terpaksa berlindung di tempat penampungan di Rio Branco.

sumber: Metrotvnews.com

Lima PR Penanganan Banjir DKI yang Belum Selesai

JAKARTA, – Penanganan banjir oleh pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai masih jauh dari kata berhasil. Peran besar banjir yang terjadi pada Januari-Februari 2015 dianggap bukan dari faktor alam seperti rob maupun banjir kiriman, namun permasalahan terbesar ada pada drainase dan daerah resapan air yang sangat kurang di Jakarta.

“Saat banjir kemarin yang kebanyakan sifatnya hujan lokal, menunjukkan sistem drainase kita masih sangat buruk,” tutur pengamat perkotaan, Nirwono Joga, Rabu (25/2/2015).

Drainase yang buruk adalah satu dari lima hal yang dianggap Joga tidak serius dikerjakan dari kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat. Empat hal lainnya adalah soal revitalisasi kali, revitalisasi waduk, penambahan daerah resapan air, dan audit kavling bangunan dan lingkungan. Lima hal tersebut adalah poin yang tidak serius dikerjakan Pemprov DKI sebelum banjir terjadi.

Pada poin drainase yang buruk, Joga berpendapat bahwa masih banyaknya lurah dan camat yang belum terjun ke lapangan untuk mengontrol daerahnya. Sehingga, masih banyak ditemukan sampah-sampah yang menutup saluran untuk drainase. Hal ini seharusnya bisa dicegah dengan adanya perhatian penuh dari lurah dan camat setempat.

Poin kedua, revitalisasi kali yang belum berjalan. Menurut dia, dari normalisasi 13 sungai utama yang ada di Jakarta, belum satu pun sungai yang dikerjakan secara serius oleh Pemprov DKI. Pengerjaan selama ini dilakukan secara paralel namun hasilnya hanya bersifat parsial.

Revitalisasi kali juga berkaitan langsung dengan relokasi warga di bantaran kali. Dari data yang dimiliki Joga, masih ada sekitar 7.000 jiwa yang belum direlokasi dari bantaran kali. Sedangkan, rumah susun sebagai tempat tinggal mereka belum siap menampung orang sebanyak itu.

“Di sini ada dua kendala, rusun yang tersedia masih sangat terbatas. Kalau terbatas, warga yang dipindahkan terbatas juga. Bagaimana revitalisasi kali bisa dilakukan kalau yang dipindahkan masih terbatas,” terang Joga.

Poin ketiga, revitalisasi waduk yang belum menyeluruh. Joga mengapresiasi pembangunan Waduk Pluit dan Ria Rio yang sudah kelihatan kegunaannya saat terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi, itu baru segelintir saja dari total 42 waduk dan 14 situ yang seharusnya segera diperbaiki.

Poin keempat, belum ada penambahan daerah resapan air. Pada tahun ini saja, Joga menilai belum melihat adanya penambahan ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini berhubungan langsung dengan poin kelima, yaitu audit kavling bangunan dan lingkungan. Joga mengatakan bahwa Pemprov DKI seharusnya memperketat izin mendirikan bangunan untuk menyelamatkan ruang terbuka hijau sehingga air bisa meresap.

Dalam 100 hari pemerintahan Basuki-Djarot ini, menurut Joga, tidak ada ketegasan dalam hal moratorium pembangunan. “Artinya, dia bisa bilang bahwa karena mal di Jakarta sudah penuh, jangan bangun mal lagi. Bagi para pelanggar, developer yang melanggar membangun di kawasan resapan air, berani enggak ditindak? Ini yang belum muncul sebetulnya,” jelas dia.

sumber: KOMPAS.com

Before the storm: Shifting federal disaster policy toward mitigation

In recent years, we’ve seen natural disasters take a serious toll on our nation. Nearly a decade ago, Hurricane Katrina devastated New Orleans, killing more than 1,800 people and leaving some communities yet to completely recover. In 2012, Hurricane Sandy caused at least 162 deaths in the United States and damaged hundreds of thousands of homes. Beyond the human costs, these disasters have significant financial consequences. The Congressional Research Service has reported that Hurricane Katrina cost the federal government approximately $120 billion while Hurricane Sandy cost $60 billion. The years without disasters of that scale are expensive as well, often seeing the federal government spend between $2 billion and $6 billion.

The risks that natural disasters pose aren’t likely to go away anytime soon. As the Third National Climate Assessment points out: “Certain types of extreme weather events with links to climate change have become more frequent and/or intense, including prolonged periods of heat, heavy downpours, and, in some regions, floods and droughts.” Unfortunately, our federal policies aren’t as well suited for these problems as they should be. We focus our resources largely on responding and recovering from natural disasters after they’ve occurred—when we should focus instead what we can do before they do. We need to re-orient our policies, and do so in ways that will save lives and money.

When discussing homeland security, policy analysts generally talk about five mission areas: prevention, protection, mitigation, response, and recovery. In evaluating where to put resources—dollars and people, for example—public officials divvy them between these areas, deciding what’s appropriate given the threats and hazards they face. When dealing with terrorism, prevention is a focus, so we put some of these resources into activities such as intelligence gathering. Where natural disasters are concerned, prevention isn’t really an option so we focus our efforts on the other four areas.

At the federal level, this has largely meant funding response and recovery. FEMA, the federal agency most of us think of when we talk about natural disasters, spends much of its time assisting states and communities after they’ve been hit. In the wake of a major storm, emergency managers, firefighters, and law enforcement will conduct search and rescue operations, tend to the injured, clean debris, and start repairing roads and bridges, among other things. If the damage is severe enough, FEMA will pick up the tab for much of this work through its public assistance program and help people get back on their feet through individual assistance. Other agencies kick in as well. The Department of Housing and Urban Development, the Small Business Administration, the Department of Transportation, and a number of others all provide after-the-fact disaster assistance.

Helping communities rebuild is important, especially after they’ve been overwhelmed by a catastrophe. But in focusing on after-the-fact response and recovery, we haven’t done as much as we should before natural disasters hit. Mitigation is a prime example of this. It’s well established that there are a number of actions communities can take to reduce the impact of disasters. For example, well-designed building codes can ensure that structures can withstand the damage of earthquakes or floods; residential and community safe rooms can shield people from wind and debris; and homes can be elevated to reduce flood damage. These steps build resiliency against disasters and take people out of harm’s way. This means that there’s less to repair and rebuild— and less need for costly response and recovery efforts. One oft-cited figure estimates that for every dollar spent on mitigation, four are saved.

Currently, when the federal government assists with mitigation, it largely does so as part of its recovery efforts. That is, when helping rebuild after a disaster, FEMA and the Department of Housing and Urban Development will provide funding for communities to put together mitigation plans or buy and relocate structures in flood-prone areas, for example. This is good. But even better would be a concerted effort to promote mitigation before a disaster hits. There are several ways we can try to do this. One is simply to spend more money on such efforts. The President’s 2016 budget takes a step in this direction, proposing to increase funding for FEMA’s “pre-disaster” mitigation program from $25 million to $200 million. That’s still a long way from the billions that will go toward disaster relief, but it’s a start.

Another option is to shift funding in other grant programs toward mitigation. FEMA currently spends more than $1 billion a year on its terrorism-focused preparedness grants. These programs have been very successful in helping states and cities strengthen their ability to respond to attacks. Boston, for example, uses this funding to conduct its Urban Shield training exercises, which it credits for its quick response to the 2013 marathon bombing. But it’s time to consider opening these grants up to a wider range of purposes and encouraging recipients to direct a portion of what they get to mitigation.

Finally, the federal government should create incentives for states and localities to do more mitigation on their own. BuildStrong, a coalition of businesses and emergency managers, has been pushing for the adoption of the Safe Building Code Incentive Act for several years. This legislation would provide states with more assistance after a disaster if they have strong building codes in place beforehand. Inducements such as these could go a long way toward encouraging communities to consider mitigation. This is an achievable goal and one worth pursuing. By doing more before disasters hit, the federal government will have less to do after.

source: brookings.edu

Kabupaten Jombang Darurat Bencana Longsor dan Banjir

 

Jombang: Kabupaten Jombang termasuk dalam 22 daerah rawan bencana tanah longsor yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur. Hal ini didasarkan penelitian kemiringan tanah dan beban tanah yang berpotensi gerak, jika terguyur hujan deras.

Selain Kabupaten Jombang ada beberapa daerah lain yakni Kabupaten Magetan, Ngawi, Nganjuk, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Madiun dan Pamekasan.

“Kita harus waspada dan tanggap akan terjadinya bencana, untuk perempuan, dan anak-anak kita proritaskan ketika terjadi Bencana Longsor dan Banjir,” jelas Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kabupaten Jombang, Nur Huda, Jumat (20/2/2015).

Beberapa titik rawan Bencana banjir di Kabupaten Jombang, antara lain Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobiyo, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kudu. Sedangkan untuk daerah rawan longsor berada di Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Kabuh.

Saat disinggung mengenai intruksi Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk wajib membuat posko bencana bagi 22 kabupaten yang termasuk daerah darurat bencana banjir dan tanah longsor, Nur mengaku siap. Instruksi tersebut berlaku sejak ditetapkannya darurat banjir dan longsor mulai 1 Desember 2014 hingga Februari 2015.

Nur Huda mengatakan, “Setiap saat terjadi bencana kami siap untuk langsung terjun ke masyarakat, dan sebisa mungkin kami akan memberikan bantuan yang kami bisa, di antaranya dengan mendirikan dapur umum dan tenda darurat.”
BOB

sumber: metronews

BPBD Klaten Perkuat Rumah Sakit dalam Mitigasi Bencana

Klaten: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten, Jawa Tengah, memperkuat rumah sakit dalam mitigasi bencana. Hal itu dilakukan untuk kesiapan rumah sakit menghadapi bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, dan kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Klaten Sri Winoto kepada Media Indonesia, Kamis (19/2), menjelaskan, peran rumah sakit dalam mitigasi bencana sangat penting. Terutama untuk meminimalkan korban jika terjadi bencana alam tersebut.

“Klaten merupakan daerah rawan bencana gempa bumi, erupsi Merapi, banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Maka, dalam mitigasi bencana, pihak rumah sakit juga perlu diberikan pelatihan tentang kebencanaan,” katanya.

Menurut Winoto, personel rumah sakit perlu diberikan pelatihan kebencanaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menangani korban bencana. Diharapkan, dengan pelatihan ini dapat meminimalkan korban.

Pada tahap awal, BPBD Klaten memberikan pelatihan 50 personel rumah sakit yang terletak di kawasan lereng Merapi, yaitu RS Islam Manisrenggo. Materi pelatihan kebencanaan itu meliputi gempa bumi, erupsi, dan kebakaran.

Sementara itu, Direktur RS Islam Manisrenggo Suharno mendukung pelatihan kebencanaan bagi personel rumah sakit. 

“Untuk pengurangan risiko bencana, SDM kami pun berpengalaman saat menangani korban erupsi 
Merapi,” ujarnya.

sumber: Metrotvnews.com

Japan to host 3rd UN World International Conference from March 14 in Sendai

TOKYO: Japan would organize a five-day Third UN World Conference on disaster risk reduction here from March 14.

This was stated here by a senior official of the Cabinet office of the government of Japan while briefing the visiting media representatives to Japan from sixteen different development countries including Pakistan.

The Journalists from Indonesia, Thailand, Phillipne, Vietnam, Mayamar, Fiji, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Colombia, Chile, Brazil, Peru, El Salvador, Nicaragua and Iran were participating at the two-week progarmme at the invitation of Japan International Cooperation Agency (JICA) which started here from February 16.

The main objective of the program was to familiarize the financial activities and projects initiated by the JICA in different countries and share disaster management utilizing Japanese experience for building disaster resilient societies in developing countries.

Highlighting the objectives of the 3rd UN World Conference on Disaster Risk Reduction, the official said that more than 5,000 experts in the field of Disaster reduction management would participates besides attending by 40,000 visitors.

The official further said that during the conference the participants would review the implementation of HFA and adopt ion of a post -2015 framework (HF2).

The official said that Japan has a comprehensive disaster management plan including risk reduction.

The official said that the number of earthquakes with magnitude of 6.0 or greater occurred in Japan was 18.3 percent compared to 81.3 percent of the total worlds earthquakes.

The official further said that after World War II ,the biggest earthquakes had caused huge economic and human losses to Japan. Highlighting progress in laws and systems in disaster management acts since 1959, the official said that after typhoon Ise-Wan in Japan in 1961 Disaster countermeasures basic act (DCBA) was introduced.

The official said that after Nigata earthquake 1961, Act of earthquake insurance, in 1978 Miyagi-Ken Oki earthquake Amendment of building standard law was inacted in 1981, while Great Hanshin Awaji earthquake 0f 1995,amemdment of DBA and Act of promotion of earthquake proof retrofit of buildings was introduced.

Similarly , the official said that after Great East Japan Earthquake 2011,Tsumani resident city development act was inacted while in 2012 amendment of DCBA and further amendment in DCBA were made in 2013.

The official further told the participating journalists that Great east japan earthquake 2011 has caused 21,377 casulties while the number of collapsed and half collapsed buildings were 1,158,707.

The official said that Japan has learnt from these disasters and wanted to share it with other countries for disaster risk reduction.

Meanwhile a JICA representative on Disaster risk management said that around 90 perent of victims were citizens of the developing countries. He said that according to UNISDR, US $ 1.68 Trillion in economic losses due to major intensive global disasters from 2001-2011.

He added that according to UNISDR around (one) 1 million people died , 3 billion people were affected due to natural disasters after year 2000.

He said that having increase of natural disaster, Disaster risk reduction was inevitable not only to save human lives but to realize sustainable development and resilient society in the world.

He was of the view that US $ 0ne (1) investment in dister risk reduction saves US $ seven (7) in recovery efforts.

He urged the countries and their governments around the world for allocation of funds for diaster risk reduction as Japanese government had spent 5 percent of state budget to this sector from 1960 to 1970.

He added that natural disasters might affect the achievement of Millinumn Development Goals (MDGs).

He added that natural disters may directly affect to human life and Disaster risk reduction contributes to the realization of human security in the developing countries.

Later the participants of the JICA training programme visited the local Honjo Bosaikan ,Life safety learning center in the Tokyo Fire department and also participated in drill for disaster preparedness after a disaster.

Bosaikan (life safety center ) is a facility that enables everyone in Tokyo to experience simulated disasters thereby increasing their disaster knowledge and showing them what to do in case of an emergency.

The high technology disaster simulators make someone feel if they were in the middle of an earthquake , a storm , a fire or smoke.

Visit the WCDRR 2015 website

Copyright AFP (Agence France-Presse), 2015

6.5-magnitude quake hits off Vanuatu

Sydney (AFP) – A 6.5-magnitude earthquake struck off the Pacific nation of Vanuatu Thursday, the United States Geological Survey said.

The USGS reported that the quake hit at a depth of 10 kilometres (6.2 miles) about 149 kilometres from Vanuatu’s capital Port Vila.

The Pacific Tsunami Warning Center said there was no threat of a tsunami.

A second, smaller 5.1 magnitude quake hit the same area about 20 minutes later, the USGS said.

Vanuatu is part of the “Ring of Fire”, a zone of tectonic activity around the Pacific that experiences frequent earthquakes and volcanic eruptions.

The South Pacific island was jolted by a powerful 6.8-magnitude tremor in late January, but there were no reports of damage.

In 2013 the neighbouring Solomon Islands were struck by a tsunami after an 8.0-magnitude earthquake rattled the region. The tsunami killed least 10 people, destroyed hundreds of homes and left thousands of people homeless.

Ketinggian Banjir di Kabupaten Tegal Bervariasi

TEGAL – Hujan deras yang mengguyur daerah Kabupaten Tegal sejak Rabu (18/2/2015) membuat ratusan rumah di Kecamatan Suradadi dan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terendam banjir. 

Sekertaris Badan Penanggualangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal, Zaenal Dasmin, menyebutkan ketinggian air di dua kecamatan ini bervariasi mulai dari 50 sentimeter hingga satu meter.

“Meski banjir sudah merendam ratusan rumah, beruntung tidak ada korban jiwa. Warga pun masih memilih bertahan di kediamannya masing-masing, belum ada yang mengungsi,” ujar Zaenal Damsin, Kamis (19/2/2015).

Dia menjelaskan, Kecamatan Suradadi yang terendam banjir paling parah terjadi di Desa Sidoharjo. Sedangkan di Kecamatan Kramat, banjir merendam Desa Kemuning dan Plumbungan.

“Untuk rumah warga yang saat ini masih terendam banjir di Kecamatan Suradadi dan Kramat sebanyak 638 rumah. Banjir terjadi sejak Kamis dini hari, namun sampai saat ini air masih menggenangi ratusan rumah warga,” ungkapnya.

sumber: TRIBUNNEWS.COM