Dampak Perubahan Iklim

bencana-siklus

bencana-siklus

Pembaca website bencana kesehatan, selamat berjumpa kembali di minggu kedua January 2015 ini. Sepertinya negara kita tidak berhenti terkena bencana, baik bencana alam maupun kecelakaan transportasi. Di awal tahun ini, wilayah Indonesia banyak yang terkena banjir dan tanah longsor. Bencana hidrometeorologi dan dampak perubahan iklim masih akan mengancam kita di tahun ini.

Dilansir dari sumber Responding to Climate Change (RTCC), diprediksi pada tahun 2098 akan terjadi peningkatan kematian akibat penyakit jantung lima kali lebih banyak, penyebabnya karena peningkatan gelombang panas dunia. Simak ulasan lengkap artikel ini

Studi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat

Buku ini disusun untuk menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan (policy action )mengenai Kampung Siaga Bencana (KSB). Inisiatif ini mengandalkan partisipatif aktif masyarakat dengan dukungan dari Kemensos, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi. KSB lebih banyak berfokus pada tahapan pra bencana, dimana didalamnya terdapat kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Secara kelembagaan KSB ini baru mencapai tingkat kecamatan dan masih memerlukan bantuan dan dukungan dari lembaga terkait/instansi sektoral. Simak selengkapnya melalui:

DPRD Depok Minta Pemkot Tetapkan Status Tanggap Bencana

DEPOK – DPRD Kota Depok mendesak Pemerintah Kota menetapkan status tanggap bencana kepada masyarakat. Hal itu mengingat dua bencana alam seperti longsor dan banjir telah melanda beberapa tempat dipemukiman warga.

Bahkan, bantuan bencana dan penanggulangannya pun belum dilakukan aparatur pemerintah kota berikon belimbing ini.
Ketua Komisi D, DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdulah mengatakan, status tanggap bencana itu perlu dilakukan agar masyarakat waspada terhadap bencana alam. Ditambah, hal itu terjadi pada saat musim penghujan. Dan juga bencana longsor yang sudah melanda warga di Kecamatan Pancoranmas.

“Harusnya sudak sejak kemarin Pemkot menetapkan status tanggap bencana. Sekarang sudah muncul bencana longsor di pemukiman warga. Jangan nanti sudah ada korban jiwa baru bergerak,” katanya kepada indopos.co.id, saat dihubungi, Selasa (10/02).

Menurutnya, perlunya penetapan status tanggap bencana itu agar diberlakukan untuk memberitahuan warga dalam meningkatkan ke waspadaan. Apalagi, bagi mereka yang bermukim di titik rawan longsor dan banjir. Karena musibah tersebut akan terjadi setiap saat pada saat musim penghujan.

“Sekarang kasus tebing yang ambrol karena tanah longsor di Kampung Mangga sudah terjadi. Ini yang tidak bisa diwaspadai dan buat dua rumah warga hampir amles. Harusnya sejak kemarin dipantau lokasi rawan bencana,” ujar Lahmudin.

Oleh karena itu, sambung Lahmudin, pihaknya akan segera memanggil dua dinas yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) serta Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Dinaskersos) terkait dalam penanggulangan bencana itu.

Pemanggilan itu untuk mempertanyakan pemetaan kawasan rawan longsor dan memberikan bantuan kepada korban. Selain itu juga mereka meminta pembangunan turap dan saluran air diperbaiki.

“Harus ditanyakan sejauh mana pemantauan mereka dengan bencana longsor dan banjir. Jangan sampai nanti bencananya meluas mereka tidak bisa diatasi,” ungkapnya.

Sementara itu, korban tanah longsor, Jarot Muksin, 45, mengaku terkejut dengan kejadian bencana yang melanda pemukimannya itu. Apalagi tebing setinggi 20 meter di RT01/22, Kampung Mangga, Kelurahan Depok itu bertepatan dengan hujan deras pada Selasa (10/02), dini hari yang menyebabkan sebagian rumahnya longsor ke bagian perumahan.

“Pas mau nutup pintu bagian samping yang ambles sama kamar mandi. Ya suaranya agak keras dan semua warga bangun. Pas saya lihat sudah habis bagian samping runtuh,” tuturnya.

Kata Jarot, tak hanya rumahnya yang terkena tanah longsor. Dua tetangganya yang lain pun ikut menjadi korban tanah longsor. Bahkan, bencana itu membuat beberapa barang berharga milik tetangganya itu terseret ke bawah. Dan saat ini bantuan berupa penanganan tersebut belum juga dilakukan Pemkot.

“Sudah dilaporkan kelurah kejadiannya, barang elektronik yang tertimbun tanah. Sekarang pun hanya menunggu saja, dan anak istri sudah diungsikan,” imbuhnya.(cok)

sumber: http://www.indopos.co.id/

Disaster-prone communities should help plan infrastructure to weather storms

BANGKOK (Thomson Reuters Foundation) – Disaster-prone communities should be involved in planning their infrastructure to help ensure basic services can weather storms, floods and other disasters, researchers said.

Floods can contaminate drinking water with sewage, storms can knock down power lines and drought can shut down hydropower plants, the researchers, from six Asian countries, said at a meeting in Bangkok.

Power outages can be critical at hospitals, and cause hardship in sectors like the fishing industry, which relies on refrigeration to keep its catch fresh, said Maarten Akkerman of GreenID, a Hanoi-based NGO focusing on sustainable energy.

“Loss of electricity … forced seafood producers or fishermen to take their seafood elsewhere. They had to rent cars or storage space in other cities, which is costly,” said Akkerman, who conducted his research in Vietnam’s coastal city of Quy Nhon.

Storms and flooding could saturate wood, leaving it useless for cooking, he said, recommending alternatives such as industry waste being used for biogas cooking systems, as well as small-scale solar and wind power systems along coasts, or small hydropower systems in mountain streams.

“Vietnam has very centralized power – coal, gas and hydropower,” Akkerman said.

“Decentralized energy could help with energy access during natural disasters,” he added, noting that community level energy solutions would be more resilient in the face of climate change.

Several of the researchers – part of the Asian Cities Climate Change Resilience Network – had just started studies looking at ways to strengthen clean water supplies and sanitation in flood-prone areas.

They said community involvement in the planning and management of any solutions was key to ensuring the projects were sustainable.

In Bangladesh, for example, Habitat for Humanity worked closely with a slum community in the capital Dhaka that suffered frequent floods to solve their drainage and waste problems.

“The drains were plugged with plastic, paper, everything people threw on the ground,” said John A. Armstrong, the director of Habitat for Humanity in Bangladesh.

About a year ago, the NGO helped form a community water and sanitation committee that designed a waste management system that they could manage. They collected money from families, picked up garbage, and then cleaned and covered up the drains.

“This last season, they didn’t have any flooding. It wasn’t a problem,” Armstrong said.

(Reporting by Alisa Tang, Editing by Ros Russell)

source: http://www.reuters.com

Hujan dan Banjir Jakarta Diduga Disebabkan oleh Seruak Dingin dari Siberia

Jakarta — Peneliti meteorologi tropis dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tri Handoko Seto, mengungkapkan bahwa hujan berdurasi lama yang memicu banjir Jakarta pada Senin (9/2/2015) disebabkan oleh seruak dingin.

“Terjadi peristiwa meteorologis yang disebut dengan cold surge (seruak dingin), yaitu masuknya massa udara dingin dari Siberia menuju Jawa bagian barat,” kata Seto yang juga Kepala Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pembuatan Hujan Buatan, UPT Hujan Buatan BPPT, Senin.

Seruak dingin yang masuk ke Jawa bagian barat bertemu dengan udara yang bergerak ke timur sehingga terjadi konvergensi angin. Akibatnya, terjadi pembentukan awan yang memicu hujan.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) memperkirakan bahwa hujan hari ini akan mereda pada sore hingga malam. Menurut Seto, hujan bisa kembali terjadi dan diperkirakan hingga Selasa (9/2/2015). Ia mengatakan bahwa banjir tetap perlu diwaspadai.

Data yang dikumpulkan Seto menunjukkan bahwa intensitas hujan hari ini mencapai 100 mm per hari di beberapa wilayah Jabodetabek. Dengan tingginya intensitas hujan, Seto mengungkapkan perlunya modifikasi cuaca.

sumber: KOMPAS.com

Banjir Jakarta, Gagalnya Mitigasi Bencana Ibukota?

VIVA.co.id – Senin 9 Februari 2015 menjadi hari dimana Ibukota Jakarta kembali menjadi kolam raksasa setelah hujan tak kunjung henti selama lebih dari 10 jam.

Jakarta banjir lagi, setelah 12 bulan berlalu sejak banjir besar menerjang kota metropolitan itu.

Banjir kali ini menjawab tuntas prediksi para ahli dari berbagi bidang yang nyaris meleset karena adanya pergeseran waktu sang banjir melanda.

Banjir Jakarta tiba di saat semua orang bersiap untuk pergi bekerja, perlahan tapi pasti, air meninggi hingga menutupi nyaris semua permukaan kulit bumi Jakarta.

Ada lebih dari 49 titik lokasi banjir di Jakarta Senin pagi, titik itu semakin siang semakin bertambah. Bahkan, lokasi banjir meluas perlahan ke pusat pemerintah negeri ini. Istana Negara pun terkena imbasnya.

Dalam satu dekade ke belakang ini, banjir bagaikan sebuah tradisi yang mau tidak mau, terima tidak terima melanda dalam setiap tahunnya.

Bahkan, waktu kedatangan tradisi banjir pun sudah bisa diterka beberapa bulan sebelum musim penghujan. Banjir di 9 Februari 2015 ini sudah terprediksikan bakal terjadi walau prediksi agak sedikit meleset dari kenyataanya.

Karena, sebelumnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim hujan di tahun 2015 ini akan jatuh antara bulan Januari dan Februari.

Berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG, diprediksi curah hujan mencapai 400 hingga 500 milimeter dan kondisi ini sudah mulai berlangsung sejak Bulan Desember 2014 lalu.

Dengan curah hujan sebesar itu, sudah dipastikan, Ibukota Jakarta untuk kesekian kalinya akan kembali terendam banjir musiman.

Dalam rapat koordinasi antisipasi bencana banjir Jakarta, diperkirakan, banjir mulai merendam Jakarta sekitar tanggal 20 Januari 2015 dan akan berlangsung selama 10 hari.

Atas kesimpulan itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan status siaga darurat banjir Jakarta terhitung sejak tanggal 1 hingga 20 Januari 2015.

Tak cukup sampai di situ, dalam rapat itu juga ditegaskan pula status tanggap darurat yang dimulai dari tanggal 20 hingga 31 Januari 2015 dilanjutkan dengan masa transisi darurat dari tanggal 1 hingga 10 Februari 2015.

Tapi pada kenyataannya, banjir tahunan itu melanda di masa transisi darurat banjir bukan di masa darurat banjir.

Banjir Tiba Saat Lupa

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tersentak dari tidur malamnya. Sang gubernur yang akrab disapa Ahok itu terkejut tatkala mendapatkan kabar bahwa banjir melanda hingga ke Balai Kota.

Ahok bangun dan langsung memeriksa layar CCTV pemantau ketinggian banjir yang terpasang di area Masjid Istiqlal. Tapi apa daya, ternyata kamera itu tidak menyala.

Kondisi membuat Ahok panik dan mulai curiga, karena kamera itu mati di saat seharusnya bersiaga memantau kondisi air di pintu air Istiqlal.

“Tadi pagi saya kebangun jam 2 dini hari. Karena hujan, saya langsung cek CCTV, ternyata CCTV Istiqlal mati. Saya curiga Istana pasti kerendem nih. Saya suudzon, enggak tahu sabotase atau sengaja, semua saluran sudah begitu baik, seharusnya mana mungkin banjir,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 9 Februari 2015.

Ahok pun blingsatan, ketika mengetahui bahwa apa yang ditakutkannya terjadi, Istana Negara telah terendam.

“Saya mau dengar jawaban. Seharusnya enggak ada alasan kawasan Monas dan Istana terendam. Dulu (kasus tanggul Kali Sunter) dia bilangnya enggak sengaja. Ya sudahlah kalau ini mau dibilang enggak sengaja juga,” ujar Ahok.

Gagalnya Mitigasi

Banjir sudah terlanjur merendam Jakarta beserta Istana Negara dan rumah istirahat Presiden Joko Widodo, Wisma Negara.

Ahok boleh saja berkata bahwa ia sudah bekerja sepenuh tenaga untuk mengantisipasi banjir.

Tapi buktinya apa? Banjir tetap melanda meski seluruh sungai telah dinormalisasi, saluran air dikeruk, sendimentasi diangkat dan pompa-pompa raksasa beoperasi.

Saat melihat kantornya di Balai Kota Jakarta juag terendam bersama Istana, Ahok langsung meminta pertanggungjawaban atas gagalnya misi mitigasi yang telah dirancang untuk menangkal banjir.

“Saya akan minta laporan pertanggungjawaban dari Dinas PU Tata Air, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, serta SKPD Pemprov DKI,” kata Ahok.

Seharusnya, kata Ahok, Jakarta, khususnya kawasan Istana Negara, steril dari banjir karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana seperti memperbaiki saluran-saluran air di Pluit, meningkatkan kapasitas pompa air Pasar Ikan, serta terus membuka pintu air Istiqlal dan Manggarai agar banjir tidak menggenangi daerah tersebut.

Apa yang dikatakan Ahok sebagai kegagalan mitigasi ternyata tidak seluruhnya tepat.  Karena perlahan saat banjir mulai meninggi dan para ahli mulai dikumpulkan, barulah diketahui, bahwa sesungguhnya Ahok tidak akan mampu melawan kehendak alam atas banjir yang merendam Jakarta dan Istana.

Banjir di Jakarta kali ini disebabkan oleh dua faktor alam yang tak akan mungkin diredam. Yakni naiknya air laut ke darat dan curah hujan yang terjadi dalam jumlah luar biasa.

Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede, menyatakan, banjir yang mengepung Istana Negara, Istana Merdeka dan tempat peristirahatan Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana Widodo, di Wisma Negara terjadi karena kehendak alam.

Mangara Pardede yang saat itu berada di depan Istana Negara mengatakan, banjir di Istana Negara dan Wisma Negara murni karena tingginya curah hujan yang terjadi.

“Semua upaya sudah kita lakukan termasuk mengeruk dan mengaktifkan tali air, tapi kapasitas saluran air tak mampu menampung debit air hujan yang luar biasa banyaknya,” kata Mangara.

Sementara Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono mengatakan, banjir kali ini bukan kiriman dari Bogor. Melainkan air laut yang naik hingga ke darat. 

“Intensitas hujan di Bogor justru ringan. Hujan lokal dan rob dari utara yang menyebabkan genangan,” kata Agus.

Dia juga menjelaskan bahwa penyebab banjirnya di Istana Negara akibat buangan air dari Jalan Abdul Muis yang tinggi, sehingga pompa air di Istana tidak dapat menyurutkan genangan.

Pompa air yang telah dimaksimalkan fungsinya masih tidak kuat menampung intensitas air yang semakin tinggi. “Selama ini kondisi pompa masih bagus. Tapi begitu hujan lama, pompanya tidak kuat, ada yang rusak,” katanya. (umi)

sumber: vivanews

49 Titik Genangan Air Hingga Banjir di Jakarta

Jakarta – Hujan lebat pagi hingga siang diperkirakan masih terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hujan yang menimbulkan genangan air hingga banjir di Jakarta menyebar hingga 49 titik.

“Ketinggian air bervariasi dari 15 Cm hingga 70 cm. Ada yang masih bisa dilalui kendaraan, tetapi ada juga yang sudah tidak dapat dilalui kendaraan karena ketinggian air cukup tinggi,” ujar Kabag Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (10/2/2015).

Berikut titik-titik yang tergenang air hingga mengalami kebanjiran pada pagi ini berdasarkan hasil rekapitulasi TMC Polda Metro Jaya.

Jakarta Pusat:
1. TL Coca Cola (30 cm)
2. RSAL Mintoharjo (40 cm)

Jakarta Utara:
1. Jl. Pluit raya (30 cm)
2. Jl. Teluk Gong (30 cm)
3. Jl. Kapuk Raya (40 cm)
4. Kampung Gusti (30 cm)
5. Jl. Gn sahari kolong rel sampai Samsat (50 cm)
6. Jl. Lodan (40 cm)
7. Jl. Mangga Dua Raya (30 cm)
8. Jl. RE Martadinata Pasar Nalo (20 cm)
9. Jl. RE Martadinata Tanjung priok (30 cm)
10. Kampung Bandan (30 cm)
11. Sunter Raya (40 cm)
12. Jl. Baru Ancol (30 cm)
13. Jl. Plumpang Raya Kampung Mangga (25cm)
14. Raya Cacing Pasar Waru (20 cm)
15. Raya Cacing Kebon Baru (15 cm)
16. Pintu KBN Cakung (40 cm)
17. Boualevard Raya (40 cm)
18. Boulevard Barat Moi (40 cm)
19. Yos Sudarso (30 cm)
20. Yos Sudarso keluar tol dari Ancol/Plumpang (40 cm)

Jakarta Barat:
1. Arjuna Selatan (30 cm)
2. Pintu Air Cengkareng (40 cm)
3. Kyai Tapa (30 cm)
4. Pasar Patra Duri Kepa (40 cm)
5. Tubagus Angke (60 cm)
6. Jl. Satria (70 cm)
7. MC.D Kebon Jeruk (40 cm)
8. Pasar Mitra (60 cm)
9. Jl. Laksa (50 cm)
10. Toko 3 Tambora (50 cm)
11. Citraland (20 cm)
12. Tarumanegara (40 cm)
13. Daan Mogot depan Pasari (40 cm)
14. Jembatan Gantung (50 cm)

Jakarta Selatan:
1. Pasar Jagal (40 cm)
2. Jl. Bank (20 cm)
3. Jl. Langgar (30 cm)
4. Jl. Petogogan (50 cm)
5. Jl. Swadarma Pool Ratax (20 cm)
6. Jl. Kemang Timur (40 cm)
7. Taman kemang (40 cm)
8. Cipulir (20 cm)
9. Tarakanita (40 cm)

Jakarta Timur:
1. TL Matraman (20 cm)
2. Depan BNN (20 cm)
3. Perintis Kemerdekaan depan ASMI (30 cm)
4. Depan pengadilan lama (20 cm)

sumber: detik.com

Nicaragua Strengthens Disaster Preparedness

Managua, Feb 6 (Prensa Latina) Strengthening disaster preparedness remains today on the agenda of the Nicaraguan authorities, which will soon conduct evacuation practices in schools. According to the coordinator of the Communication and Citizenship Council, Rosario Murillo, such exercises will take place from next February 16 to 21.

Practices will begin on Monday of that week in the northern departments of Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Jinotega and Matagalpa.

Schools of León, Chinandega and Managua will do it on Tuesday, and Masaya, Granada, Carazo and Rivas on Wednesday.

The rest of the week, correspond to departments as Boaco, Chontales, Rio San Juan, and the autonomous regions of North and South Atlantic.

According to the advisor to the President for Educational Affairs, Salvador Vanegas, drills will last about 11 minutes, while the training given to teachers will take several hours.

Recently Murillo said that such exercises should be repeated in the third week of each month, with the objective of maintaining teachers and students prepared for natural disasters.

‘This helps us to evacuate quickly, to face any eventuality,’ she said, recalling that Nicaragua is a country of high seismic risk.

The Central American nation is located in the so-called Pacific Ring of Fire, an area of more than 40,000 kilometers that concentrates most active volcanoes in the world and where telluric events happen more frequently and magnitude.

cite from: http://www.plenglish.com

BNPB Sertifikasi Standar Kompetensi Penanganan Bencana

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat nota kesepahaman dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mensertifikasi personil.  Tiap personil harus siap diuji kompetensinya dalam keahlian penanganan bencana.

Kepala BNPB, Syamsul Maarif, mengatakan, sertifikasi ini sebagai salah satu standar kompetensi dalam profesi penanggulangan bencana. “Kita tidak boleh kalah dengan personil luar negeri. Selam ini kemampuan dan ketangguhan yang kita milik dalam penanggulangan bencana tidak diragukan lagi,” kata Syamsul, Jumat (6/2/2015).

Dia mengungkapkan, pendidikan dan pelatihan berbasis standar kompetensi menjadi keharusan. Lulusan dari pendidikan dan pelatihan harus siap diuji kompetensinya untuk memastikan link and match antara standar kurikulum, proses diklat dan uji kompetensi keahlian dibidang penanganan bencana.

Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman, mengatakan,  ada tiga komponen standar profesi. Pertama standar kompetensi, seperti apa yg dibutuhkan pengguna, kedua adalah acuan modul pelatihan, ketiga, uji Kompetensi oleh lembaga sertifikasi.

Penandatanganan nota kesepahaman antara BNPB dan BNSP dilakukan pada Kamis (5/2) lalu. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  telah dimulai sejak 2012. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) penanggulangan bencana diharapkan memperkuat penetapan standar kompetensi profesi di bidang penanggulangan bencana.

sumbe:Metrotvnews.com

Role of health emerges as vital concern ahead of UN disaster risk reduction conference

4 February 2015 – As Member States accelerate efforts to finalize the successor to “the world’s most encompassing framework” on disaster risk reduction ahead of a critical United Nations conference in Japan next month, the role of health in building community resilience has suddenly come front and centre in the negotiation process, the UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) said today.

The Hyogo Framework for Action (HFA), the outcome of the 2005 World Conference on Disaster Reduction, is the first plan to detail the work required from all different sectors and actors to reduce disaster losses.

Looking to update that landmark agreement at the upcoming Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction, world leaders will head to Sendai, Japan, in mid-March to broker the “HFA2” and chart a global course on disaster risk reduction for the coming decade. Sendai lies at the heart of Japan’s Tohoku region, which bore the brunt of the 2011 earthquake and tsunami that led to the Fukushima meltdown.

But while measures to counter the devastation wrought by earthquakes and other natural disasters have formed the bulk of disaster risk reduction efforts until now, health issues are increasingly occupying a prominent space in global discussions.

“The human, social, and economic impact of epidemics such as Ebola, bird flu or HIV/AIDS can be as serious as an earthquake,” the UN agency explained on its website. “Health challenges also go hand in hand with other challenges that increase vulnerability to disasters, such as poverty and climate change.”

The establishment of health protections and awareness, UNISDR continued, can help communities strengthen their ability to weather the most comprehensive and forceful hazards and complement already outlined disaster risk mitigation efforts.

Last week, UN Member States met for a round of negotiations aimed at smoothing out differences in the HR2 draft ahead of the Sendai conference and reiterated four priorities to be detailed in the new framework, including understanding disaster risk; strengthening how institutions manage it; increasing investment in resilience; and enhancing preparedness to make response and recovery more effective.

In addition, delegates identified seven specific targets: reduce the disaster death toll; cut numbers affected by disasters; rein in economic losses; stem damage to critical infrastructure; scale up national risk reduction strategies; increase funding and international cooperation; and improve public access to early warning and disaster information.

Both the priorities and the targets, UNISDR said, would apply to health emergencies as well as other emergencies.

“We’ve never had quantitative targets before, and now we’re getting very close to such targets for economic losses and mortality,” Margareta Wahlström, Head of UNISDR, added. “There’s also an interesting discussion on defining affected people.”