Webinar digelar pada 13, 20 dan 27 Januari 2022 pukul 21.00 – 00.00 WIB. Penyelenggaranya ialah Global Health Security Initiative, Chemical Events Working Group. Seminar ini akan mendiskusikan fase pemulihan setelah insiden besar. Sesuai definisi, dimulai ketika struktur komando dan kontrol darurat dihentikan. Sebuah proses yang kompleks, tujuannya untuk mengurangi dampak kesehatan masyarakat dari insiden besar dan memfasilitasi pemulihan normalitas. Hal ini tergantung pada kombinasi tindakan dan intervensi klinis, kesehatan masyarakat, lingkungan, ekonomi dan sosial. Ditopang oleh kemauan politik, secara kolektif aspek – aspek ini berfungsi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Menggunakan contoh insiden bahan kimia besar, simposium virtual ini akan menempatkan masyarakat di pusat diskusi, mengeksplorasi pentingnya mengidentifikasi, terlibat dengan dan memperkuat masyarakat yang terdampak, termasuk sub-populasi yang rentan. Kegiatan ini akan berujung pada diskusi mengenai konstruksi kit alat pemulihan.
Reportase Bincang Radio Series 1 – 4 Edukasi untuk Masyarakat mengenai Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Alam dan Pandemi di Sulawesi Tengah
Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Alam dan Pandemi di Sulawesi Tengah telah menginspirasi daerah – daerah lain dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Harapannya, masyarakat Sulawesi Tengah juga mengetahui, mendukung dan terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dan krisis kesehatan hingga ke tingkat keluarga. Radio menjadi pilihan yang tepat untuk sosialisasi kegiatan dan edukasi terkait penanganan bencana. Terdapat 4 bahasan yang sudah dipublikasikan dengan narasumber dari PKMK FK – KMK UGM, Dinas Kesehatan Provinsi, Wakil Walikota Palu dan Dokter Preneur. Siaran radio ini kerja sama dengan MSRadio 98,3 FM Sulawesi Tengah.
Reportase: Table Top Exercise (TTX) Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan
PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany melakukan program perluasan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan di Sulawesi Tengah. Pengembangan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di tingkat puskesmas (Puskesmas Disaster Plan) masih sangat jarang dilakukan. Pada Maret 2021, lalu Dinkes Kota Palu, Dinkes Kabupaten Donggala, RSUD Kabelota, Puskesmas Tompe, Puskesmas Sangurara sudah menyusun dokumen disaster plan yang telah berproses selama 8 bulan untuk penyelesaian dokumen disaster plan. Penyusunan dokumen disaster plan ini didampingi oleh fasilitator lokal Sulawesi Tengah dan Tim dari PKMK FK – KMK UGM. Melalui dokumen ini dinas kesehatan, rumah sakit serta puskesmas harus memahami bahwa dokumen Disaster Plan adalah salah satu bentuk kesiapan untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Artinya dokumen yang disusun harus seoperasional mungkin sehingga saat bencana terjadi tidak mengganggu layanan rutin sehari – hari.
Reportase Penguatan Pengetahuan dan Pemahaman Bidan dan Kader Kesehatan Puskesmas Marawola tentang Promosi Family Disaster Plan
PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany melakukan program perluasan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana dan krisis Kesehatan di Sulawesi Tengah. PKMK FK – KMK UGM telah melakukan pendampingan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Puskesmas Marawola pada 2019. Dari hasil pendampingan ini didapatkan satu dokumen perencanaan (puskesmas disaster plan) sebagai panduan kepada Puskesmas Marawola. Salah satu rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah puskesmas memiliki program – program terkait penanggulangan bencana khususnya berbasis komunitas. Integrasi program kesehatan masyarakat di puskesmas terkait penanggulangan bencana akan diintegrasikan dengan rencana kegiatan penanganan bencana keluarga (family disaster plan).
PENGELOLAAN BENCANA ALAM DI KALA PANDEMI
Setelah memberangkatkan tim pertama pada 25 Januari – 2 Februari 2021 lalu dan tim kedua pada 1 hingga 9 Februari 2021, Pokja Bencana FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany kembali mengirimkan tim yang ketiga. Tim ketiga merupakan tim penutup dan sama seperti tim sebelumnya merupakan gabungan Tim Medis dan Manajemen Pokja Bencana FK – KMK UGM, Caritas Germany , Sulawesi Tengah (RSUD Tora Belo, FKM UNTAD, Dinkes Prov. Sulteng) dan RSUD Prov. Sulbar. Tim ini bekerja pada masa transisi bencana gempa bumi Sulbar. Beberapa hal menarik dari penugasan tim ketiga adalah perawat luka melakukan pelayanan didampingi oleh perawat organik puskesmas; layanan fisioterapi, koordinasi rutin tim kesling dengan Kepala Seksi Kesling Dinkes Kab. Mamuju untuk penanganan sampah di Botteng Utara dan time management bersama dengan Kepala Puskesmas Mamuju memperbaiki manajemen layanan di luar gedung puskesmas. Bagaimana tim melakukan upaya layanan tersebut, apa pembelajaran dan best practice tim selama bertugas, jangan lewatkan, silakan mengikuti kegiatan tersebut dengan mendaftar melalui KLIK DISINI
Ilmuwan Sebut Nuklir Dapat Hindari Bencana Tabrakan Asteroid
Suara.com – Para ilmuwan di University of California mengungkapkan bahwa umat manusia dapat menghindari bencana tabrakan asteroid dengan Bumi menggunakan nuklir.
Tim membuat hipotesis pemodelan bahwa manusia hanya memiliki waktu setengah tahun sebelum Bumi bertabrakan dengan asteroid berukuran 10 km.
Para ahli menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan membuat senjata nuklir.
Alasan ditulis penelitian ini adalah untuk bertanya, bisakah seseorang mencegah bencana alam ini.
“Ini adalah upaya serius untuk melihat apakah umat manusia telah mencapai titik di mana kita dapat mencegah apa yang terjadi pada dinosaurus 65 juta tahun yang lalu,” kata Philip Lubin, profesor fisika di UC Santa Barbara.
Dalam studi yang diterbitkan minggu lalu di database Arxiv, Lubin dan timnya pertama-tama menganalisis dampak tabrakan semacam itu di Bumi.
Dengan asteroid sebesar 10 km, batuan antariksa itu kemungkinan akan memusnahkan hampir semua kehidupan di Bumi dan menyebabkan suhu atmosfer meningkat hingga 300 derajat Celcius.
Mengingat skala waktu beberapa tahun, metode yang diajukan NASA sebelumnya untuk mencegah bencana seperti itu adalah menggunakan pesawat luar angkasa untuk membelokkan objek yang masuk ke Bumi.
Namun, Lubin menganggap mustahil untuk mengalihkan batu berukuran raksasa dengan kurun waktu hanya beberapa bulan.
Analisisnya menunjukkan bahwa satu-satunya pilihan yang layak dalam skenario itu adalah menggunakan serangan nuklir.
“Persenjataan nuklir pada dasarnya dirancang untuk mengancam negara lain, tetapi perangkat yang sama dapat digunakan untuk melindungi Bumi,” tambah Lubin, seperti dikutip dari New York Post, Selasa (8/2/2022).
Penelitian ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk menghancurkan asteroid dengan seribu “penetrator” berbentuk lembing yang dimuat dengan hulu ledak nuklir.
Jumlah tersebut kurang dari 10 persen dari persenjataan dunia saat ini.
Senjata tersebut dapat diluncurkan dengan salah satu dari dua roket luar angkasa, yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu Starship milik SpaceX dan Space Launch System (SLS) NASA.
Ledakan yang dihasilkan nantinya akan mengupas lapisan batuan luar angkasa seperti bawang.
Kemudian memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Meski begitu, Lubin mengaku upaya ini akan menimbulkan dampak lain.
Ledakan akan menciptakan puing-puing radioaktif yang kemudian akan menghujani Bumi.
“Meskipun itu adalah skenario yang tidak begitu baik, tetapi itu jauh lebih baik daripada hanya menerima nasib kita di tangan batu luar angkasa yang sangat besar,” tutup Lubin kepada The Sun.
Peristiwa kepunahan besar terakhir di Bumi disebabkan oleh asteroid yang memusnahkan dinosaurus.
Batuan itu diyakini sebesar 12 km dan melenyapkan hampir 80 persen kehidupan di Bumi.
Sejak saat itu, Bumi telah dihantam oleh beberapa batuan antariksa lainnya yang lebih kecil namun tetap cukup berbahaya, termasuk meteor Chelyabinsk.
Chelyabinsk hanya memiliki lebar 20 meter, namun batu luar angkasa tersebut melukai 1.000 orang dan menghancurkan jendela 7.000 bangunan ketika jatuh di Rusia pada 2013.
Lubin mengatakan bahwa mengingat frekuensi Bumi dihantam oleh batuan luar angkasa, umat manusia memerlukan strategi yang baik untuk menghadapi apa pun yang mengarah ke Bumi.
Program Kerja Sama / Partnership
Reportase: Penyusunan Pedoman Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) Daerah Istimewa Yogyakarta
{tab title=”Pertemuan I” style=”blue”}
Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Panduan RSAB
Selasa, 25 Januari 2022
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Rapat Koordinasi RSAB DIY”
BPBD mengundang 13 RS yang akan terlibat dalam penyusunan panduan RSAB Provinsi DIY. Pada pertemuan ini, BPBD menyampaikan tujuan penyusunan panduan RSAB, dimana proses penyusunan ini dilaksanakan melalui Forum Group Discussion (FGD) sebanyak 3 kali pertemuan. BPBD menggandeng ahli manajemen bencana kesehatan dari PKMK FK – KMK UGM untuk menfasilitasi penyusunan Panduan RSAB. dr. Bella Donna, M.Kes sebagai koordinator tim ahli dari PKMK FK – KMK UGM mengharapkan dengan adanya RSAB, ketika terjadi situasi kegawatdaruratan RS dan fasilitas kesehatan lainnya harus tetap aman dan dapat berfungsi pada kapasitas maksimum. dr. Fitri dari Dinkes DIY juga mengingatkan berdasarkan kajian indeks risiko bencana di DIY hasinya meningkat. Kegiatan penyusunan panduan RSAB ini merupakan momen untuk membenahi dan memperkuat kesiapsiagaan DIY dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Apalagi sekarang, RS harus waspada dengan kemungkinan terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Dari hasil pertemuan awal ini terdapat 5 kata kunci yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan FGD selanjutnya yaitu MoU, manajemen krisis, manajemen risiko, pembiayaan, SOP, komunikasi dan koordinasi.
Reportase : Happy R Pangaribuan
Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab title=”Pertemuan 2″ style=”red”}
Pertemuan II : Forum Group Discussion Pendahuluan
Rabu, 2 Februari 2022
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemantik diskusi Manajemen Krisis (kiri) dan Diskusi Kelompok (kanan)
Pertemuan hari ini, sebagai FGD Pendahuluan untuk mendiskusikan lesson learn dan best practice rumah sakit dalam manajemen krisis, sistem pembiayaan dan klaim saat bencana, serta menyusun MoU dengan jejaring RS. Dinkes DIY berperan sebagai moderator menyampaikan bahwa kondisi aman di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dapat ditingkatkan setiap saat melalui upaya terpadu dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan panduan RSAB ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kesehatan di DIY.
Dr. dr. Darwito SH SpB(K)Onk pemantik diskusi pembiayaan dan klaim saat bencana menekankan prinsip pendanaan harus direncanakan. Jika pemerintah daerah belum memiliki pendanaan bencana maka hal tersebut tidak sesuai dengan perundangan. Sejak 2014 pemerintah telah menyatukan sistem asuransi pemerintah menjadi “single player” yaitu BPJS. Sistem pembiayanan dalam penanganan pasien saat bencana didiskusikan bersama, sebaiknya apakah fee for service atau mengikuti sistem INA CBGs?. dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD pemantik diskusi manajemen krisis menanyakan bagaimana tim bencana RS mengelola situasi krisis, komandan dan koordinasi, aktivasi SOP? Menyiapkan RSAB boleh dimulai dari menyiapkan RS menghadapi gelombang ketiga COVID-19. RSAB adalah perencanaan untuk pendayagunaan seluruh kapasitas RS sebagai persiapan menghadapi situasi bencana : hardware (fasilitas), software (sistem-manajemen) dan brainware (SDM). Hal tersebut bisa dipenuhi dengan penyusunan dokumen hospital disaster plan. Setelah diskusi, peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk melanjutkan diskusi manajemen krisis dan pembiayaan saat bencana.
Reportase : Happy R Pangaribuan
{tab title=”Pertemuan 3″ style=”red”}
Pertemuan III : Forum Group Discussion Antara
Selasa, 1 Maret 2022
Pertemuan GD kedua membahas 2 topik yaitu bagaimana Mobilisasi SDM kesehatan dan Back up Database RS saat Bencana. Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep pemantik diskusi mobilisasi SDM kesehatan menyampaikan bagaimana pengalaman FKKMK UGM mempersiapkan dan mengirimkan tim ke daerah bencana. Dalam mobilisasi tim FK-KMK UGM bekerjasama dengan mitra, lahan praktek, dan RS yang menyediakan SDM tersertifikasi. Sebelum mengirimkan tim ke lokasi bencana, dilakukan terlebih dahulu Rapid Helath Assessment (RHA), mengirimkan secara langsung tim awal untuk melakukan RHA dan dari rekanan di dinas kesehatan dan BPBD yang ada di daerah, juga dengan kementerian kesehatan. Dari hasil FGD mobilisasi SDM, fasilitas kesehatan membutuhkan tambahan SOP terkait perencanaan terkait dengan asesmen dan RHA. Setiap rumah sakit butuh perencanaan yang kemudian mengeluarkan SOP RHA apakah membutuhkan SDM dan tidak membutuhkan dengan mempertimbangkan ada tidaknya krisis kesehatan
Topik kedua terkait Back up Database RS saat Bencana disampaikan oleh dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo. Back up data database dibutuhkan jika ada peristiwa yang membuat sistem informasi tidak dapat digunakan dan membutuhkan recovery. Cara recovery umumnya adalah ada SOP yang bisa dibuat dan dilakukan rumah sakit dalam rangka disaster recovery nya. Bagaimana melakukan recovery sistem IT jika terjadi bencana? Ada tim yang dibentuk, ada koordinator dan ada pusatnya (command system). Misalnya kalau terjadi gempa dan menyebabkan infrastruktur hancur, bagaimana tim ini dapat bekerja di suatu tempat/ center. Disaster command center penting sekali, bagaimana membuat sistem yang rusak ada di situ sehingga menjadi tempat temporer untuk kegiatan operasionalisasi terutama untuk sistem-sistem yang krisis.
Reportase : Happy R Pangaribuan
{tab title=”Pertemuan 4″ style=”grey”}
Pertemuan IV: Forum Group Discussion Akhir
Rabu, 23 Maret 2022
Pada pertemuan akhir ini sudah tersusun draft pedoman RSAB. dr. Hendro Wartatmo sebagai narasumber dan konsultan di pertemuan sebelumnya memberikan masukan SOP disusun objektif, berdasar, operasional, konsisten dan tidak menutup kearifan lokal. Konsep RSAB tidak bisa dilepaskan dengan standar nasional atau akreditasi RS. BPBD menyampaikan panduan ini sebenarnya berawal dari pengalaman di lapangan ketika RS cukup kesulitan dalam penanganan bencana. Ada RS yang sudah memiliki dokumen Hospital Disaster Plan (HDP) namun belum operasional, pelayanan kesehatan masih sulit untuk diakses. Khususnya dalam kondisi COVID ini, pasien non COVID kesulitas mendapatkan pelayanan kesehatan di RS. Harapannya dengan RSAB ini, sudah ada standar atau protab sebagai pedoman.
dr. Bella Donna menampilkan draft pedoman RSAB hasil dari FGD awal hingga FGD akhir. Banyak hal-hal yang perlu dilakukan agar RS bisa aman bencana. Bagaimana RSAB tercapai? Dapat dilihat melalui indikator Hospital Safety Index dan indikator Surge Capacity. RS dapat mereview kembali dokumen HDP dan memastikan adanya penambahan kegiatan dan SOP diantaranya rencana penentuan status kedaruratan di RS, pemanfaatan fungsi komando, simulasi manajemen, penguatan kapasitas RHA, SOP pembukaan keran donasi dan sebagainya. Terkait logistic saat bencana Gde Yulian Yogadhita, M.Epid menyampaikan bahwa Pengorganisasian yang baik menjadi kunci sukses keberhasilan pengembangan kapasitas fasilitas ICU dalam penanganan COVID-19. Termasuk pengorganisasian dalam pengadaan logistic, dalam alur ICS sudah terlihat alur pengadaan dan distribusi sumber daya dari rumah sakit.
Pemberdayaan masyarakat juga penting dilibatkan dalam perencanaan RSAB. Rumah sakit harus mampu membangun kemitraan yang bagus dengan masyarakat sekitar rumah sakit. Belajar dari pengalaman peserta, sering juga masyarakat yang melakukan pertolongan tidak sesuai dengan aturan saat bencana. Ini bisa dicegah dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas komunitas atau masyarakat dapat dilakukan dengan melibatan mereka dalam kajian risiko bencana, menyusun perencanaan PRB berbasis, renkon teritegrasi dan simulasi.
Reporter : Happy R Pangaribuan (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM)
{/tabs}
Penanggulangan Bencana di ASEAN
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3523373/original/068734600_1627444692-asean-4692563_1280_Fotor.jpg)
Telah dikemukakan bahwa prinsip non interferensi lebih ditekankan daripada demokrasi dan hak asasi manusia di Perhimpunan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Namun semacam konsensus tertentu telah muncul: anggota ASEAN dapat terlibat dalam urusan dalam negeri satu sama lain selama mereka melakukannya melalui organ dan instrumen ASEAN. Hal ini terlihat dalam kerja sama dalam penanggulangan bencana. Sejak Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana (AHA Centre) didirikan pada 2011, definisi “bencana” yang sesuai untuk pengelolaan kawasan telah diperluas. Analisis yang cermat atas kasus ini menunjukkan bahwa, masing – masing karena alasan strategisnya sendiri, organ dan lembaga ASEAN mulai berguna baik bagi negara anggota “pemberi” dan “penerima”. Analisis artikel tentang interaksi strategis diantara negara – negara anggota ini menghasilkan wawasan yang berguna tentang bagaimana intervensi melalui kerangka multi lateral membentuk perilaku pembuat keputusan domestik dan dinamika dalam organisasi regional. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Current Southeast Asian Affairs.
Peran Kearifan Lokal Sangat Penting Dalam Mitigasi Bencana
Merdeka.com – Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Dr Indra Permanajati menekankan pentingnya pemanfaatan kearifan lokal dalam upaya mitigasi bencana. Dia mengemukakan bahwa penguatan mitigasi bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas komunitas dalam menghadapi potensi bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana.
Koordinator Bidang Bencana Geologi Pusat Mitigasi Universitas Jenderal Soedirman tersebut mengatakan, program desa tangguh bencana akan mendorong desa atau kelurahan meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana.
Menurut dia, program desa tangguh bencana mencakup pembentukan relawan penanggulangan bencana berbasis komunitas serta penyusunan rencana aksi komunitas untuk mengurangi risiko bencana.
“Keberadaan relawan penanggulangan bencana di suatu desa menjadi salah satu indikator program desa tangguh sehingga pengembangan jumlah dan mutu relawan merupakan hal yang sangat penting,” katanya, dilansir Antara, Senin (24/1).
“Selain itu, guna mendukung desa tangguh bencana diperlukan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program pengurangan risiko bencana,” ia menambahkan.
Menurut dia, pemerintah daerah bisa memperkuat kemampuan mitigasi dengan menjadikan program pembentukan desa tangguh bencana sebagai prioritas.
“Tahun 2022 ini perlu menjadi program prioritas, terutama pada wilayah-wilayah yang rawan bencana,” katanya.
“Dengan demikian diharapkan akan dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika suatu saat terdapat kejadian bencana,” katanya. [eko]