Reportase Webinar Kurikulum: Disaster Nursing

webinar series april

Reportase Webinar Divisi Manajemen Bencana

Kurikulum: Disaster Nursing

Kamis, 27 April 2017

Laboratorium Leadership FK UGM


webinar series april

Webinar series dari Divisi Manajemen Bencana untuk April mengangkat topik Kurikulum: Disaster Management. Pertemuan ini dimoderatori oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep selaku dosen keperawatan FK UGM dan pembicara Syahirul Alim, S.Kp, PhD yang merupakan dosen keperawatan FK UGM.

Pemateri menjelaskan bahwa bencana kesehatan menurut WHO merupakan suatu gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat yang berdampak pada manusia, ekonomi, atau lingkungan yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat itu sendiri. Sementara dari Internasional Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) menyebutkan bahwa rumus bencana yakni kerentanan dan bahaya dibagi dengan kapasitas.

Fase bencana dibagi dalam 3 fase yakni pre insiden, insiden, dan post insiden. Perawat memiliki peran penting dari tiap fase bencana tersebut. Berdasarkan Internasional Council of Nurses (ICN) kompetensi perawat dalam bencana dibagi menjadi 10 kompetensi yang dibagi dalam beberapa fase yakni pada fase mitigasi yakni 1) pengurangan risiko, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan, serta 2) perencanaan dan pengembangan kebijakan. Fase kesiapsiagaan terdiri dari kompetensi 1) akuntabilitas, praktek etik dan legal, 2) komunikasi dan berbagi informasi, 3) pendidikan dan kesiapsiagaan. Fase respon terdiri dari 1) perawatan komunitas, 2) perawatan individu dan keluarga, 3) perawatan psikologis, dan 4) perawatan pada kelompok rentan. Sedangkan pada fase pemulihan dan rehabilitasi terdapat kompetensi kebutuhan perawatan jangka panjang.

Saat ini pada program studi ilmu keperawatan FK UGM sedang mengembangkan kurikulum keperawatan bencana, dimana untuk kurikulum ini mencakup 6 SKS. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini maka tingkat kesadaran tentang keperawatan dalam bencana akan meningkat. Dalam kurikulum tersebut tidak hanya terdiri dari perkuliahan, namun juga praktikum, skills lab, tutorial, serta akan dimasukkan ke dalam kurikulum dalam pendidikan profesi dengan membuka stase khusus bencana.

Pertemuan webinar kali ini sangat interaktif, karena peserta banyak mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Hal ini dikarenakan keperawatan bencana merupakan suatu hal yang belum banyak diimplementasikan baik dalam dunia pendidikan maupun dalam praktek di rumah sakit. Harapannya profesi dari perawat bencana yang tergabung dalam Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) ikut berperan dan menjembatani untuk peningkatan kompetensi bagi seluruh perawat tentang keperawatan bencana dan dapat bergabung dalam Emergency Medical Technicians (EMT) pada saat terjadi bencana.

Reporter: Wisnu Damarsasi, MPH

Reportase: WADEM on Congress Disaster & Emergency Medicine 2017

wadem2017

wadem2017

{tab title=”Hari 1″ class=”green”}

{tab-ex title=”Panel 1″ class=”orange solid” align=”justify”}

Sesi Pleno 1 (PL01:WHO/WADEM Panel)

25 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani


1 wadem panel 1

Panel perdana ini masih diselenggarakan di ruangan ballroom, Welllington. Panel ini menghadirkan 6 pembicara sekaligus. Presentasi yang disampaikan antara lain mengenai berbagai isu, pembelajaran, dan update keilmuan dan framework terbaru dalam kebencanaan.

Virginia Murray mengingatkan kita kembali pada kesepakatan Sendai Framework tentang pengurangan risiko bencana. Masing-masing negara telah berkomitmen untuk menyelenggarakan framework tersebut maka tugas kita untuk berkontribusi didalamnya. Murray juga menyampaikan bahwa bentuk update dari Sendai framework akan lebih jelas pada pertemuan 5th Global Platform for Disaster Risk Reduction in Cancun, Mexico, pada 22 hingga 26 Mei 2017.

Luca Ragazoni menyajikan hal yang baru mengenai pembelajaran bencana di perguruan tinggi dan dimana letak kontribusi mahasiswa dalam aksi pengurangan risiko bencana dan kemanusiaan. Jika berbicara pengurangan risiko bencana maka kita memerlukan penguatan kapasitas dan ketahanan. Siapa saja harus berkontribusi dalam upaya tersebut. Termasuk calon tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan kesehatan. Contoh mengenai penyakit kronis, jejang karir, kekhususan telah diberikan kepada mahasiswa kedokteran sejak awal perkuliahan sehingga mereka memiliki gambaran yang baik mengenai masa depan mereka. Namun, pada bencana, semuanya belum diberikan dengan baik di perguruan tinggi, baik prinsip, program, hingga spesialisasinya. Luca bersama koleganya di CREMIDEM ITALY mengembangkan berbagai pelatihan mengenai ini dan membuka kesempatan untuk memberikan training for trainer lebih luas lagi.

Jika sebelumnya Luca berbicara mengenai kurikulum bencana, maka pembicara ketiga membahas tentang Global Disaster Health Initiatives in Research and Knowledge Management. Hanya ada 3 poin yang disampaikan, pertama mengenai hadirnya predator publishing yang menjadikan publikasi penelitian kesehatan sebagai ladang bisnis. Kedua, mengenai masih sedikitnya penelitian mengenai kebencanaan yang bisa terbit karena penelitian bencana masih bersifat deskriptif dan masih perlu standar dalam penetapan validitasnya. Ketiga, kabar baiknya adalah penelitian kebencanaan khususnya pengurangan risiko bencana didukung oleh Sendai Framework yang menjadi prioritas global.

Erin Downey menyampaikan mengenai Violence in Health. Paparan yang dimulai dengan video yang menceritakan sebuah ambulan yang mengangkut korban harus terhambat perjalanannya ke rumah sakit karena situasi keamanan dan akhirnya ambulan tersebut terkena sasaran bom. Maknanya sektor kesehatan merupakan sektor yang harus dikuatkan oleh semua kalangan. Masyarakat harus diberikan pengertian mengenai perlindungan layanan kesehatan sehingga penyelamatan hidup pasien, korban dan kesehatan masyarakat bisa menjadi prioritas bagi semua orang.

EMT atau Emergency Medical Team menjadi paparan selanjutnya. Martin sebagai perwakilan dari WHO Emergency Program menyampaikan mengenai definisi EMT dan minimum standar agar dapat disiapkan oleh semua negara. Mengutip ucapan dari Ian Norton pada EMT Global Meeting 2016 di Hongkong “In clinical care and health response, “good intentions” are not enough”, Martin mendorong semua negara menyiapkan EMT masing-masing baik untuk respon nasional maupun antar negara. Gunakanlah standar internasional untuk dikembangkan dalam menyusun standar nasional.

Terakhir, Michael You dari WHO Africa menyampaikan mengenai reformasi dukungan internasional mengenai kesiapsiagaan dan respon terhadap kasus epidemi. Upaya pengurangan risiko pada dasarnya adalah upaya mempersiapkan sistem kesehatan untuk siap dalam menghadapi situasi bencana ataupun emergency.

Enam paparan singkat di atas cukup membangkitkan pemikiran kita mengenai perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan kita terhadap situasi krisis dan bencana khususnya di sektor kesehatan. Pemerintah Indonesia termasuk yang berkomitmen dalam upaya pengurangan risiko bencana yang salah satunya tertuang dalam Nawacita Presiden Jokowi. Begitu juga dengan pengembangan kurikulum dan penelitian mengenai kebencanaan. Sejak kejadian bencana tsunami 2004, perkembangan kurikulum kebencanaan untuk mahasiswa kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan berkembang dengan pesat termasuk pada sekolah-sekolah tinggi kesehatan seperti kebidanan. Tantangannya juga tidak jauh berbeda dari pengembangan kurikulum bencana di perguruan tinggi kesehatan, yakni standar pengembangan kurikulumnya. Banyak perguruan tinggi kesehatan yang mengembangkan kurikulum bencana berdasarkan pengalaman dan pendapat umum dari pada berdasarkan bukti (evidence) dan kompetensi yang dibutuhkan ke depannya.

Sedangkan untuk EMT, sejak 2016 Indonesia mulai merumuskan kembali mengenai EMT. Pada dasarnya Indonesia sudah memiliki EMT dari dulu, meski hingga saat ini masih dengan nama-nama yang berbeda sesuai institusi/organisasi tetapi upaya untuk mengadaptasi dan mengembangan standar internasional EMT ke standar nasional sudah mulai dilakukan oleh kementerian kesehatan.

{tab-ex title=”Pleno 1″ class=”blue solid”}

Sesi Pleno 1 (PL01:WHO/WADEM Panel)

25 April 2017

Reportase oleh: Bella Donna


Fasilitas kesehatan aman dalam situasi bencana menjadi isu awal yang diberikan pagi ini pada hari pertama kegiatan WADEM di Toronto.
Pengalaman bencana di seluruh dunia membutuhkan sesuatu yang bisa langsung dilakukan dan tidak hanya sekedar teori. Teori mengatakan bahwa semua fasilitas kesehatan harus aman dari bencana, tetapi untuk menuju aman ini maka praktek yang perlu dimulai adalah mengembangkan dan mengutamakan pelayanan kesehatan dan keselamatan korban di daerah yang risiko tinggi bencana. Sampai pada akhirnya semua fasilitas kesehatan dapat aman dari bencana.

1 wadem PL01 keyonteCiro mengatakan bahwa nantinya rumah sakit harus bukan sekedar aman saja tetapi juga menjadi “ Smart Hospital Initiative” yaitu Safe, Green, Smart. Ini sudah diimplementasikan di Georgetown Hospital  dan teruji pada situasi darurat pada 24 Desember 2013, bahwa tidak ada dampak yang terjadi pada RS tersebut, seluruh tempat tidur penuh dan operasional serta pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik, sistem kebutuhan air dan listrik juga tetap berfungsi dengan baik. Semua sistem teruji dan bekerja dengan baik.
Pembelajaran yang didapat adalah respon lokal baik alat dan staf sangat efektif bila sejak awal sudah dipersiapkan dan dilatih.

Bila kita melihat di Indonesia, pengembangan dalam penyiapan fasilitas aman dalam bencana sudah mulai berkembang. Diawali dengan masuknya kesiapsiagaan rumah sakit ke dalam akreditasi, sehingga rumah sakit wajib menyiapkan diri untuk menghadapi bencana. Saat ini kesiapsiagaan puskesmas juga sudah masuk dalam akreditasi. Selain itu rumah sakit maupun puskesmas harus menyiapkan tim bencana ( Emergency Medical Team/EMT) untuk kesiapan lokal dalam menghadapi bencana, ini menjadi salah satu wacana yang sudah mulai dikembangkan oleh Pusat Krisis Kemenkes. 

Pada pembicaraan selanjutnya Ciro mengingatkan mengenai klaster kesehatan (Health Cluster), Harus jelas siapa yang akan menjadi leader dan tantangan utama selalu adalah koordinasi.

Kabar terbaru dari WHO Emergency Program adalah One Five yaitu satu organisasi dengan satu persepsi atau satu prinsip.
One Five :
1.    One Workforce
2.    One Workplan and Budget
3.    One Line of Accountability
4.    One set of process
5.    One admin system

Di Indonesia, BNPB sudah membagi klaster dan salah satunya adalah klaster kesehatan, yang dipimpin oleh Pusat Krisis di nasional dan dinas kesehatan di daerah. Semua tim bencana ( EMT) yang sesuai dengan tipenya masing-masing akan tergabung dalam klaster kesehatan.  Harapannya One Five juga akan dapat diterapkan di Indonesia, sehingga semua menjadi satu persepsi atau satu prinsip dari pusat sampai ke daerah, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

 

{tab-ex title=”Panel 2: Civil Military”  class=”red solid”}

Sesi Workshop WS08:

Civilian-Military Collaborative Operations- Lessons we’ve learned

25 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani


Hubungan sipil dan militer selama ini jarang dibahas, padahal pada setiap kejadian bencana mereka selalu bertemu. Bagaimana kolaborasi? Tantangannya dimana dalam melakukan kolaborasi dibahas dalam workshop ini berdasarkan presentasi pengalaman masing-masing peserta. Chair pada workshop ini adalah Paul Farrell.

Pembicara dari militer menceritakan pengalamanya pada situasi bencana dan konflik yang pernah mereka alami. Situasi ini pernah mereka alami baik di negara sendiri ataupun di negara lain ketika mereka dikirim untuk bertugas. Seperti pengalaman tentara Jerman menangani pengungsi dari Afrika dan bencana gempa Haiti.

Tidak dipungkiri kalau batasan civil dan militer itu terkadang masih ada. Ada gap seperti ketidakpercayaan pada misi masing-masing, pada kemampuan kepemimpinan, dan bentuk koordinasi yang berbeda antara sipil dan militer. Namun, sebenarnya itu wajar saja, sebab pada koordinasi lainnya juga bisa terjadi hal demikian, seperti dengan NGO misalnya. Hal yang menjadi pemicunya seperti perbedaan misi, perbedaan funding, dan sebagainya.

Dok. PKMK: dr. Christian

Di sekolah militer, kepada calon tentara kami selalu menyampaikan agar terbiasa dengan perbedaan, ucap dr. Christian dari militer Jerman. Hal ini penting ketika kami berkolaborasi dan bekerjasama dengan siapapun dalam tindakan kemanusiaan, tambahnya.

Pada dasarnya kolaborasi akan terjalin dengan baik, asalkan semua pelaku kemanusiaan menerapkan prinsif-prinsif kemanusiaan (Humanitarian Principle).

{tab-ex title=”Workshop 1″ class=”grey solid” }

 Sesi Workshop  WS01:
Public Health-Emergency Simulation Tool for Enhanced Training in Preparedness and Response

Toronto, 25 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani


Dok. PKMK: Situasi workshop

Kieran Moore dari Queens University Kanada secara langsung membawakan workshop ini. Selama hampir 1,5 jam, Kieran berinteraksi dengan peserta yang terbagi dalam 4 grup. Ada dua tools yang dapat diakses untuk simulasi yakni Acute Care Enhanced Surveillans System (ACES) dan Public Health Information Management System (PHIMS) yang merupakan update real data kesehatan dan hal terkait di daerah.

Dr. Kieran MooreWorkshop ini bertujuan untuk mengajarkan penggunaan data riil untuk pengembangan kasus simulasi bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi kasus kegawatdaruratan dan bencana. Melalui data real ini kita dapat melihat situasi nyata pada kejadian yang sudah berlalu sehingga suntikan kasus hari per hari yang diberikan kepada peserta simulasi benar-benar berdasarkan kasus nyata.

Kasus yang dibahas pada hari ini mengenai cuaca panas ekstrim yang melanda Kanada tahun 2016. Suntikan kasus diberikan hari per hari secara perlahan hingga 7 hari. Setiap hari, masing-masing kelompok diberikan pertanyaan pemicu diskusi.

4 grup tersebut adalah:

  1. Grup 1 mengenai Command
    Tentang bagaimana grup mampu mengidentifikasi tanggungjawab dan mengidentifikasi sektor lain untuk melakukan koordinasi
  2. Group 2 mengenai penggunaan data PHIMS
    Tentang mengidentifikasi bahaya apa yang berhubungan dengan cuaca panas ekstrim dan data-data apa yang dapat dipantau dari PHIMS
  3. Group 3 mengenai penggunaan data ACES
    Tentang apa dampak situasi ini pada kesehatan masyarakat, berapa risikonya, dan data apa yang dapat dipantau dari ACES ini
  4. Group 4 mengenai komunikasi
    Tentang bagaimana mengkomunikasi mengenai kondisi ekstrim ini kepada masyarakat sebagai bentuk peringatan dini dampak kesehatan atau promosi kesehatan lainnya.

Jika kita bandingkan, maka pengembangan hal serupa dapat dilakukan di Indonesia. Dinas kesehatan dan kementerian kesehatan sudah memiliki data surveilan rutin, hanya saja pengolahannya menjadi sebuah kebijakan dan deseminasi masih kurang. Selain itu, simulasi bencana sektor kesehatan yang dilakukan di Indonesia masih seputar bencana internal di rumah sakit seperti kebakaran, dan jenis bencana lainnya bagi dinas kesehatan. Sedangkan penggunaan data surveilan untuk simulasi penanganan krisis kesehatan belum begitu dilakukan. Simulasi yang kerap dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan tren kejadian penyakit/ korban yang sudah lewat untuk pembelajaran respon masa depan jika ada kejadian serupa.

Bagi pengembangan kasus skenario, ide ini menjadi hal yang menarik untuk dikembangkan ketika melakukan simulasi bencana. Terutama pengembangan suntikan kasus hari per hari kepada peserta simulasi sehingga kita dapat mengukur kemampuan para peserta dalam melakukan analisis data, berkomunikasi, dan membuat perencanaan bagi kesehatan masyarakat/ keselamatan korban.

{tab-ex title=”Sesi CS03″ class=”solid green” }

Sesi CS03:
Disaster Medicine Principles

Toronto, 25 April 2017

Reportase oleh: Bella Donna


Beberapa pembicara di kelas ini meneliti dari berbagai aspek, salah satunya yaitu kebutuhan dari penguatan kelompok difabel di masyarakat agar saat terjadi bencana maka mereka dapat siap menghadapinya, ini menarik jika dilihat di Indonesia bahwa kelompok difabel dalam keluarga sering menjadi beban atau menjadi penghambat dalam melakukan evakuasi saat bencana. Sehingga penguatan kelompok difabel ini sangat perlu dikembangkan di Indonesia.

Pembicara lainnya meneliti bagaimana jika terjadi krisis generator/ listrik saat terjadi bencana, siapa yang akan didahulukan saat mengevakuasi pasien di ICU yang tidak sedikit jumlahnya dan bagaimana mengevakuasi mereka. Hal ini dapat dilihat pada Crisis Standards of Care yang bisa di akses secara gratis, untuk dapat mempelajari dan dapat menjadi standar bagi Rumah Sakit terutama di Indonesia.

Ada dua pembicara lain yang membahas Emergency Medical Team (EMT) dan Personal Preparedness yang menggunakan brain software (http://www.thebrain.com/). Untuk materi dan penelitian EMT sekarang menjadi sesuatu yang sedang kita kembangkan di Indonesia. Bahwa kita akan memiliki tim bencana (EMT) dari tingkat daerah kabupaten/kota, Propinsi dan Nasional. Sedangkan Personal Preparedness saat ini di Indonesia belum dikembangkan. Bagaimana masing-masing personal ataupun keluarga siap menghadapi bencana bila dievakuasi minimal pada 3 hari di awal. Dari mulai pakaian sampai pada kebutuhan pangan. Masing-masing keluarga memiliki telpon yang dapat dihubungi, baik telpon penting seperti kantor polisi, juga telpon keluarga terdekat ataupun tetangga. FK UGM sejak tahun 2016 sudah memberikan materi yang mirip dengan Personal Preparedness, namun tidak menggunakan brain software tetapi masih menggunakan ceklist dengan judul materi yaitu Family Disaster Kit pada CFHC (Community and Family Health Care).

{/tabs-ex}

 

{tab title=”Hari 2″ class=”orange”}

Sesi Full  Day 2

Toronto, 26 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani

Dok. PKMK: kelas oral di ruangan ballroom

Hari kedua ini, kami memulai kegiatan dengan mengikuti sesi presentasi poster. Ada lebih dari 140 poster yang diterima tahun ini. Sesi ini menarik perhatian peserta. Jika diperhatikan, kali ini poster lebih beragam dan banyak membahas mengenai topik-topik Emergency Medical Team (EMT), patient treatment in emergency/ disaster, serta simulation and curriculum.

oral kelas kecil h2

Seperti kemarin, hari ini juga dibuka banyak kelas presentasi oral dengan topik yang masih sama. Ada juga kelas berbahasa Perancis. Tema yang menjadi perhatian kami sesuai dengan arah kebijakan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan WHO Indonesia adalah mengenai EMT. Menarik untuk mendalami penelitian-penelitian seputar EMT. Masalah pembentukan tim di setiap negara ternyata berbeda-beda. Ada yang mampu memang menggabungkan antara pemerintah dan swasta, ada juga yang memang milik pemerintahan. Selain itu, dapat kita simpulkan pula dari sesi di kelas ini bahwa adjustment dan alignment merupakan faktor yang sangat menentukan eksistensi EMT. Penerjunan, skill, dan kemampuan merupakan faktor pendukung. Namun bagaimana sebuah EMT dibuat, diatur, dan dijaga keberlanjutannya adalah hal yang sangat penting, tentu mengenai sertifikasi juga.

disaster medicine book author

Hari ini tim divisi berkesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan penulis buku Disaster Medicine dari Anna Maria College, beliau adalah Dr. Gregory Ciottone. Sejak dibuatnya kurikulum bencana di Fakultas Kedokteran UGM untuk mahasiswa kedokteran, kami berusaha mencarikan model yang tepat baik untuk disaster medicine ataupun disaster health management. Maka dari itu, kesempatan kali ini kami gunakan untuk berdiskusi dan membuat janji agar ke depannya kami bisa melakukan interaksi lebih dalam melalui webinar atau teleconference.

{tab title=”Hari 3″ class=”blue”}

{tab-ex title=”Sesi CS 41 ”  class=”orange solid” align=”justify”}

Sesi CS 41 : Health System

Chairs : Marv Birnbaum & Angeliki Bistaraki (student Co-Chair)

Toronto, 27 April 2017

Reportase oleh : Bella Donna


h3 Health System 1

Kali ini pembicara dari Indonesia ada dua yang menyampaikan penelitian. Pembicara pertama dari Indonesia adalah Sukma Panggabean dari Universitas Ketahanan Indonesia yang bekerjasama melakukan penelitian bersama Pusat Krisis Kemenkes, bertujuan untuk menilai risiko perubahan iklim yang dapat memberikan nilai atau demonstrasi kepada pemimpin dan para ahli di Indonesia, dan pada akhirnya menciptakan pemahaman yang sama  tentang ancaman iklim yang dihadapi sistem kesehatan kita, untuk menerapkan intervensi yang efektif. Proyek ini dilakukan secara multidisiplin dengan para pemimpin senior di bidang real estate, manajemen risiko kesiapsiagaan darurat, asuransi, dan pakar iklim eksternal. Penelitian dilakukan di 30 lokasi diseluruh wilayah yang memiliki sistem kesehatan. Temuan utama mencakup ancaman keseluruhan sistem dari kejadian panas yang ekstrim dan kerentanan terhadap infrastruktur yang dapat memberi beban secara tidak langsung  pada fasilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa membangun ketahanan iklim memerlukan pendekatan multi disiplin, dinilai dari peningkatan fasilitas, peningkatan operasional dan koordinasi yang lebih baik dengan lembaga dan institusi yang saling terkait, tergantung dari apa yang  terjadi.

Pembicara kedua dari Indonesia adalah perwakilan dari Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM yang menjelaskan tentang penelitian kesiapsiagaan kesehatan dalam bencana di pulau-pulau kecil di Seram Bagian Barat. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana kesiapsiagaan Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan situasi wilayah kerjanya tidak hanya di satu pulau. Hasil yang didapat bahwa sangat rendah kesiapsiagaan dari Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas yang ada disana, sehingga diberikan rekomendasi agar pemimpin wilayah dapat lebih memperhatikan hal ini dan dilakukan pelatihan terhadap staf dan masyarakat sekitar. Daerah ini sering terjadi bencana banjir yang mengakibatkan banyaknya rumah yang rusak serta warga yang harus dievakuasi.

h3 Health System 1

Selain dari Indonesia yang menarik adalah pembicara dari Australia yang bercerita mengenai penelitiannya terhadap aturan dokter di pelayanan kesehatan primer di daerah. Mereka melihat bahwa dokter yang konsen terhadap bencana ternyata tidak banyak. Mereka melihat bahwa kebanyakan dokter hanya bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka dan kepentingan mereka pribadi, dan belum merasa bahwa kebutuhan dia sebagai pekerja kesehatan sangat penting pada saat terjadi bencana. Mereka hanya melihat bahwa bencana adalah sesuatu yang besar seperti tsunami, gempa bumi, gunung berapi dan lain-lain yang melibatkan banyak orang sehingga dapat dilakukan bersama-sama  tanpa memahami arti sebenarnya dari konsep bencana itu sendiri. Bencana tidak hanya oleh karena situasi yang besar, tetapi bencana seperti kecelakaan bis yang melibatkan luka di suatu daerah kecil dengan pekerja kesehatan yang sedikit sudah menjadi bencana buat mereka. Sehingga sangat penting perlu ada aturan dan penguatan kapasitas terhadap dokter yang bertugas di layanan primer karena terkait dengan kebutuhan masyarakat jika terjadi bencana.

{tab-ex title=”Workshop: WS29”  class=”red solid”}

Sesi Workshop: WS29:
Frameworks for Disaster Research : Developing the science

Toronto, 27 April 2017

Reportase oleh : Bella Donna


h3 WS 1Presentasi ini memberikan ulasan mengenai kerangka konsep bencana yang diajukan oleh WADEM untuk dapat digunakan sebagai pembelajaran terhadap aspek kesehatan dari bencana. Kerangka konsep ini menjadi model dan direkomendasikan untuk dasar dari penelitian epidemiologi dan penelitian intervensi bencana kesehatan.

Penjelasan kerangka konsep bencana yang diberikan sangat jelas dengan  kebutuhan struktur,  terminologi dan defenisi yang dapat dipakai dan digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk direplikasikan secara umum dan informasi yang berguna serta dapat dikontribusikan untuk membangun ilmu dan penelitian terhadap bencana kesehatan.

Pembicara menjelaskan mulai dari pemahaman apa itu ancaman dan pernyataan bahwa ancaman (hazard) bukan bencana, tetapi potensial untuk terjadi bencana. Apakah itu bencana yang besar ataupun yang kecil. Setelah ancaman maka terjadi sesuatu yang disebut kejadian (event). Ada beberapa tipe dari event seperti mechanical, elektrika dan sebagainya. Event ini juga tidak bisa disebut bencana. Karakteristik dari event juga bisa diihat dari mekanismenya, amplitude, onset, lama kejadian. Kejadian (event) ini memiliki kekuatan untuk dapat menjadikan kerusakan struktural dan merubah fungsi yang biasanya. Kerusakan struktural yang sudah disebabkan oleh kejadian ini yang perlu diperhatikan. Jika telah terjadi kerusakan maka perlu dipikirkan bagaimana agar kedepannya kita bisa membuat segalanya menjadi lebih baik. Sehingga kerusakan tidak menjadikan fungsi yang sebenarnya menjadi defisit dan menjadikan terjadinya kegawatdaruratan dan membutuhkan lokal respon. Bila ketahanan dan persiapan tidak dilakukan segera maka respon lokal juga bisa saja tidak mampu sehingga perlu bantuan respon  dari luar, dan ini sudah disebut dengan bencana.

Sejak kita mengetahui ancaman yang ada maka kita harus berpikir bahwa ada risiko yang akan ditimbulkan bila terjadi suatu kejadian (event), untuk itu perlu kita tingkatkan kapasitas agar risiko dapat ditekan dan tidak sampai kepada kerusakan struktural yang mengganggu fungsi kehidupan yang sudah ada.

 

{tab-ex title=”Sesi: CS44 Simulation”  class=”blue solid”}

Sesi: CS44 Simulation

Toronto, 27 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani


Simulasi menjadi topik yang sangat menarik dalam manajemen bencana. Simulasi termasuk dalam upaya yang dapat dilakukan untuk penguatan kapasitas. Di kelas presentasi oral yang dipimpin oleh Carolin Filipowska dan Sohaib Chaudary kita akan melihat berbagai model simulasi, pengalaman melakukan simulasi, dan metodenya dalam bencana kesehatan.

h3 simulation 1
Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM yang diwakili oleh Madelina Ariani, berkesempatan untuk memaparkan hasil penelitian kami mengenai simulasi bencana di rumah sakit di Indonesia. Dalam upaya memberikan pengajaran simulasi yang efektif kepada klien kami (rumah sakit yang didampingi proses pembuatan atau revisi Hospital Disaster Plan milik rumah sakit tersebut oleh kami) seringkali dihadapkan pada kurang keseriusan rumah sakit dalam melakukan simulasi dan HDP. Banyak rumah sakit yang kemudian tiba-tiba meminta simulasi dan HDP menjelang akreditasi. Padahal, makna dari HDP sebenarnya sangat diperlukan bagi rumah sakit tersebut dalam upaya menjamin keselamatan pasien serta upaya kesiapsiagaan menghadapi kasus-kasus kegawatdaruratan masal dan bencana.

Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba sebuah upaya yang kami sebut Research Based Simulation, dimana kami mencoba membuat penelitian menggunakan kuesioner pada saat simulasi. Kami mencoba melihat perbedaan proses dan hasil ketika sebuah rumah sakit diberikan kuesioner penelitian dengan yang tidak pada saat mereka melakukan simulasi. Hasilnya cukup signifikan.

h3 simulation 2
Penelitian lainnya yang menarik berasal dari paparan Jiyoung mengenai penggunaan Table top Exercise dalam simulasi. Peneliti konsen untuk melihat upaya-upaya untuk rencana tindakan dalam menghadapi bencana oleh peserta pelatihannya. Ada juga penelitian, Victor yang menggunakan virtual simulation untuk melatih upaya kesiapsiagaan di fasilitas kegawatdaruratan.

h3 simulation 3

{/tabs-ex}

{tab title=”Hari 4″ class=”blue”}

Sesi: Penutupan

Toronto, 28 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani


Seperti penutupan pada umumnya, seremonialnya adalah pengumuman dimana akan diselenggarakan WADEM berikutnya. Semua peserta berkumpul kembali di Ballroom Metropolitan.

Dua tahun mendatang, tepatnya 7-10 Mei 2019 di Brisbane, Australia, ditetapkan sebagai waktu konferensi 21st World Association for Disaster and Emergency Medicine.

h 4 penutupan wadem

Erin sebagai VP Congress, dalam pidatonya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir lebih dari 50 negara di dunia. Terima kasih atas diskusi yang sangat menarik selama 4 hari ini, tambahnya. Lauri sebagai local chair Toronto untuk WADEM, juga menyampaikan terima kasih dan berharap semua peserta juga menikmati Toronto. Semua berharap dapat berjumpa 2 tahun lagi. Kita akan sama-sama me-review hasil diskusi kita dalam 4 hari ini. Mempersiapkan penelitian, kajian, dan pengalaman kita untuk ke depannya.

Setelah penutupan masih ada kegiatan post congress yakni pelatihan mengenai Utilizing Frameworks to Conduct Disaster Health Research yang dibawakan oleh Prof. Marvin Birnbaum. Perwakilan Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM yang hadir dalam workshop ini adalah dr. Hendro Wartatmo.

h 4 penutupan wadem 2

Sebelumnya Prof. Marvin pernah berkunjung ke Indonesia dan Fakultas Kedokteran UGM sekaligus memberikan kuliah umum mengenai bencana kesehatan. Kami senang dapat bertemu beliau dan istrinya Prof. Elaine serta berdiskusi mengenai pengembangan penelitian bencana menggunakan frameworks yang disampaikan oleh Prof. Marvin. Jika ingin mengetahui lebih mengenai penjelasan frameworks nya, silakan menyimak reportase hari 3 yang ditulis oleh dr. Bella pada halaman website ini.

h 4 penutupan wadem 3

Kami sempat berdiskusi juga dengan salah satu anggota Oceanea Chapter, dr. Penelope Burns. Penelope memiliki focus besar dalam upaya penguatan kapasitas dokter di puskesmas untuk menghadapi bencana dan situasi emergensi. Hal ini sangat berkaitan dengan konsen kami juga, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi kesehatan serta manajemen bencana kesehatan. Kita akan berusaha menjalin komunikasi kedepannya dalam rangka persiapan workshop mengenai topik ini pada WADEM berikutnya di Australia.

Demikian dari kami, kami sangat berharap akan lebih banyak nantinya kontribusi peneliti, praktisi, dan siapapun yang konsen dalam manajemen bencana sektor kesehatan untuk hadir pada WADEM 2019.

 

{/tabs}

Optimalisasi Tim Respons Untuk Antisipasi Korban Bencana

SOREANG, (PR).- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung terus berupaya mengoptimalisasikan time response atau waktu tanggap evakuasi korban saat terjadi bencana. Diharapkan, semakin cepatnya time response untuk mengevakuasi korban ini mampu mengurangi jumlah korban jiwa akibat dampak bencana alam.

Demikian diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Tata Irawan di sela-sela pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang digelar di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung, Rabu, 26 April 2017.

“Time response ini yang akan terus kita bina. Jadi saat kita menerima kebencanaan maka BPBD bisa merespons dengan cepat, tidak lelet apalagi terlambat. Sehingga pertolongan kebencanaan kepada korban bencana dapat dilakukan dengan baik. Tentu saja ini harus dilakukan dengan latihan dan kesungguhan dari setiap personel BPBD terutama tim reaksi cepat BPBD,” ungkap Tata.

Dari pantauan, dalam simulasi yang digelar itu sebanyak 8 adegan diperagakan. Di antaranya mulai dari penerimaan informasi kebencanaan, evakuasi korban bencana, mendirikan posko bencana, hingga membawa korban bencana ke rumah sakit.

Semua adegan yang diperagakan terutama upaya evakuasi korban dilakukan personel BPBD Kabupaten Bandung sesuai berdasarkan standar operasional prosedur evakuasi korban bencana.

Kesiapsiagaan kebencanaan ini, ditegaskan Tata, sangat dibutuhkan karena wilayah Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah dengan potensi bencana alam tertinggi. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD Kabupaten Bandung, bencana alam berupa banjir, angin kencang, kekeringan, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran lahan merupakan bencana yang kerap mendera wilayah Kabupaten Bandung.

Dari sisi alat pendukung kesiapsiagaan bencana, lanjut Tata, saat ini pihaknya telah menempatkan alat early warning system (EWS) di beberapa titik rawan bencana. Untuk EWS banjir, BPBD Kabupaten Bandung menempatkan di antaranya di Kecamatan Majalaya, Dayeuhkolot, dan Baleendah. Selain memasang EWS, lanjut Tata, pihaknya pun memasang APCL dan APCH untuk memantau intensitas hujan.

“Sedangkan EWS untuk mendeeksi pergerakan tanah, kita simpan di Ciwidey dan Pasir Jambu. Untuk di Kecamatan Pangalengan dan Kertasari, EWS yang dipasang itu untuk gempa. Secara teknis alat EWS ini terhubung langsung ke Pusdalops BPBD Kabupaten Bandung. Jika ada indikasi akan terjadinya bencana, EWS ini akan memberikan laporan realtime kepada kita,” ucap dia.***

 

BNPB Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana

BNPB Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran di kantor BNPB, Jakarta Timur. Kepala BNPB Willem Rampangilei mengajak seluruh pegawai BNPB beserta tamu undangan ikut serta dalam simulasi tersebut.

Pantauan detikcom, di kantor BNPB, Jalan Pramuka Raya, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (26/4/2017), sekitar pukul 10.00 WIB, simulasi ini dimulai. Simulasi ini diskenariokan dengan bunyi sirine terjadinya gempa bumi. Lalu setelah itu ada kebakaran di lantai 5 gedung.

Seluruh pegawai serta tamu undangan berhamburan keluar melalui tangga darurat. Mereka keluar dengan menutup bagian kepala untuk dilindungi. Dalam simulasi ini pemadam kebakaran sigap datang ke tempat kejadian. Terdapat 4 korban luka yang diselamatkan oleh pemadam kebakaran. Keempatnya diterjunkan dari lantai 5 dengan menggunakan tali penyelamatan.

Willem mengatakan simulasi ini perlu diadakan untuk pelatihan dasar setiap individu. Namun ia melihat kecekatan yang dilakukan pegawainya belum mencapai taraf maksimal.

“Saya lihat kita belum merespon dengan tepat, begitu ada info kita berlindung di bawah meja atau melindungi kepala membawa bangku, ini saya lihat belum terlatih dengan baik,” ucapnya saat sambutan.

“Tapi sistem sudah saya lihat dengan baik. Saya lihat juga blangwir menyemprot sampai lantai atas, catatan ini jangan hanya dijadikan kegiatan seremonial, saya berharap adanya ini kita dapat meningkatkan kemampuan masing-masing, saat individu mengalami keadaan darurat ini bisa kita gunakan,” imbuhnya.

Simulasi ini diikuti pula oleh perwakilan dari Japan International Coorperation Agency (JICA), Ishigaki Shingeki dan perwakilan dari Pasific Disaster Center, Chris Chiesa, serta perwakilan dari BMKG Jaya Murjaya.

Ishigaki mengatakan Jepang juga memperingati hari kesiapsiagaan bencana setiap tanggal 1 September. Menurutnya Jepang adalah negara yang paling sering mengalami gempa bumi, jadi masyarakatnya selalu diberi pembekalan dalam kesiapsiagaan bencana.

“Kita juga melakukan simulasi, dan memperingati hari kesiapsiagaan bencana pada 1 September, latihan kita biasanya diadakan secara berkala setiap tahun, kegiatan pelatihan kita adakan di 9 provinsi dan melibatkan seluruh stakeholder terutama di Tokyo.Melibatkan kendaran laut dan helikopter, saluran air yg ada diana. Pemerintah setempat ikut berperan dalam tiap pelatihan. Simulasi hari ini, semoga pelatihannya bisa lebih besar,” kata Ishigaki saat sambutan.

BNPB Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana
Foto: Simulasi penyelamatan korban bencana (Cici-detikcom)

Sedangkan Chris mengatakan pelatihan seperti ini sangat penting dilakukan karena kita tidak akan tahu kapan bencana akan terjadi. “Kita harus selalu siap melakukan pelatihan seperti ini, bahkan saat kita sedang ke kantor, ke sekolah, pergi kemanapun, kita harus membawa ‘go bag’, atau biasa disebut tas siaga,” ucapnya.

Simulasi ini dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Simulasi yang dilakukan selesai sekitar pukul 10.30 WIB.

Nepal’s earthquake disaster: Two years and $4.1bn later

The Nepalese government demolished the only earthquake shelter in Kathmandu, where hundreds sought temporary sanctuary after the 2015 earthquake [EPA/Narendra Shrestha]

On April 25, 2015, a powerful earthquake killed nearly 9,000 people and destroyed more than 824,000 homes in Nepal. Shortly after, the country’s Reconstruction Authority published a vision for “well-planned resilient settlements and a prosperous society”. But it is clearly falling short of that goal because of poor coordination between government and donors, a lack of understanding of local concerns, and a dearth of civic engagement.

Two years after a series of earthquakes devastated Nepal, barely 5 percent of the destroyed houses have been rebuilt, according to the National Reconstruction Authority. That 800,000 families still do not have their houses rebuilt is simply a disaster.  

Two winters without shelter

There is plenty of blame to go around for the slow reconstruction. The government bears responsibility for failing to work with ministries responsible for distributing reconstruction funds and some donors have been slow to pay out promised funds.

Immediately after the disaster, the international community came together to raise $4.1bn for Nepal’s reconstruction, which is less than half of the total cost of $9bn. Those funds, plus locally raised revenues, were meant to be disbursed in tranches to households needing to rebuild their homes.

The process, however, is onerous. Only 12 percent of the money has been distributed. Only 544,996 families have received their first payment, which is only 17 percent of the total government grants for house building. Just 20,889 homes had been rebuilt as of April 6, according to the National Reconstruction Authority.

Progress has been painfully slow for families who have now spent two winters without proper shelter. Many live in makeshift huts and bamboo tents.

Further, problems on the ground have been ignored. Shortages of water and other raw materials mean that even families that receive payouts are unable to begin building. Some families have had to travel for several days to reach local government offices to sign up for the compensation they have been promised. Others struggle to find materials and skilled workers to build walls. Still others have waited months for inspectors to check the foundation work so that the next tranche of funding can be released. 

Lack of information

Part of the problem has been lack of transparency and information for the general public on how the process of reconstruction should proceed. Whether it’s making sure that people understand the timeline for compensation disbursements or knowing where to go for help, the government must be transparent and proactive in communication. The lack of information has been a major challenge for many Nepalis, especially the poor and the disadvantaged.

Take Sunita Danuwar as an example. She is a single woman who was unable to access the rebuilding funds because she had no citizenship card. She had been married as a child and her husband left her for another woman. In Nepal, women obtain citizenship cards through their fathers or husbands. Having neither, Sunita was left unable to access government relief funds. It took more than a year and the assistance of a nonprofit organisation for Sunita to connect with a government official who helped her obtain a citizenship card.

Another man, Kabiraj Pariyar, waited for more than five months for an engineer to inspect his rebuilt foundation so that he could qualify for another government grant. It wasn’t until he connected with an advocate that he was able to get past this first step in rebuilding.

At the Accountability Lab, my colleagues and I set up a resource called Citizen Helpdesks to gather and disseminate details to close information gaps between the government, the media, donor organisations and communities. This has grown into a platform for feedback from citizens on a range of issues such as migration, government services and education. Armed with feedback from the Helpdesks and other groups working in Nepal, government should be more responsive and citizens can better understand their role in recovery.

Local elections coming

While it is encouraging that Pariyar and Danuwar found resources to help in their efforts to rebuild, the process can’t be this burdensome or slow. There is much more to be done and the biggest step forward may come in May, when Nepal will hold local elections for the first time in 20 years. These 34,203 directly elected representatives will give local communities a louder voice in national decisions. Their first priority should be completing the earthquake recovery.

These local elected officials have the independent authority to mobilise local resources to make faster decisions. They can monitor progress in reconstruction efforts, provide oversight on the quality of the work and guard against the misuse of funds. The local authority can solve problems raised by citizens by providing space to discuss issues within the village and municipal council. They are a strong connection between central government, citizens and donor agencies. They are the voices of citizen. 

In times of crisis, international aid is essential to help alleviate suffering. But the international community can bring about more lasting change by directing their support towards citizens and local organisations committed to solving the root problems of corruption and lack of information.

My hope is that when the next earthquake anniversary rolls around in 2018, all Nepali citizens will have rebuilt both their homes and their hope as they strive towards a more prosperous, safe and inclusive future.

Narayan Adhikari leads Accountability Lab’s work in Nepal, including designing an incubator that trains young people to build innovative solutions for accountability. He is a 2017

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

Kemhub-BMKG Tingkatkan Deteksi Bencana dan Prediksi Cuaca

Ilustrasi prakiraan cuaca.

Jakarta- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan meningkatkan kerja sama dalam penyampaian prediksi cuaca dan deteksi dini bencana di Indonesia. Kerja sama itu diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara serta antisipasi bencana di daerah.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (25/4). “Sesuai nawacita pemerintah pusat, ekonomi domestik, ketahanan pangan, antisipasi kebencanaan, restorasi maritim serta pembangunan, sangat bergantung pada iklim, cuaca ekstrim, serta deteksi dini bencana gempa dan tsunami,” ujar Menhub.

Untuk memacu investasi infrastruktur pembangunan transportasi dan konektivitas antarwilayah kata dia, dibutuhkan informasi akurat dan realtime dari BMKG. “Apalagi wilayah kita 70 persen laut, di atas ring of fire (deretan gunung api) sehingga sangat rentan bencana gempa bumi dan tsunami. Tantangan semakin hebat dengan perubahan iklim, maka informasi cuaca bisa menunjang ekonomi Indonesia,” tutur Budi.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya mengatakan pihaknya akan semakin mengoptimalkan laporan prakiraan cuaca dan iklim terutama antisipasi bencana alam di wilayah Indonesia. “Oleh sebab itu saat ini pihaknya melakukan koordinasi pada 191 kantor BMKG di daerah untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkaya inovasi gagasan,” kata Andi.

Meski sumber daya manusia (SDM) dan kantor BMKG di daerah terluar, terpencil masih sangat terbatas, dia pihaknya terus melakukan klusterisasi demi mewujudkan Indonesia maju sekaligus antisipatif iklim dan bencana. “Kita gunakan teknologi terbaru untuk mendeteksi bencana misalnya tsunami, gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, banjir, dan menyediakan informasi iklim cuaca yang akurat bagi instansi terkait,” tambah Andi.

PENGUKURAN RESILIENSI : PENDEKATAN DALAM PRAKTIK

resilence

resilenceBuku ini berjudul Resilience Measurement-Mel Approaches In Practice”. Hal utama yang ingin disampaikan melalui buku ini adalah proses mengkaji, melaporkan, mendiskusikan dan mensintesiskan rangkaian pengalaman dalam penerapan pengukuran resiliansi stakeholders. Proses ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tantangan dan pelajaran dari pelaksanaan kerangka kerja pengukuran resiliensi MEL. Terdapat 2 bagian penting yaitu pengkajian praktisi yang menggunakan MEL dalam mengukur resiliensi dengan metode sistesis berbasis kasus dan refleksi studi kasus dalam menuntun praktisi dalam pengukuran. Beberapa tema utama tentang tantangan yang diangkat adalah integrasi, kekuatan dan gender, kapasitas untuk merunut perubahan dalam skala besar, indikator level sistem resiliensi, dan lain-lain. Selengkapnya Klik Disini arrow, external, leave, link, open, page, url icon

 

MANAJEMEN TUBUH YANG TELAH MENINGGAL (DEAD BODIES) SETELAH BENCANA

manajemen death bodies

manajemen death bodiesBuku ini merupakan panduan manual lapangan untuk responder pertama. Publikasi ini berjudul “Management of Dead Bodies after Disaster”, memberikan gambaran kepada responder pertama tentang manajemen yang tepat pada tubuh atau korban meninggal serta menjelaskan cara pengidentifikasiannya. Implementasi langkah-langkah identifikasi awal dapat meningkatkan jumlah korban meninggal yang teridentifikasi. Manajemen korban meninggal yang tepat meliputi pengakuan dan pengarahan untuk keluarga, teman dan komunitas. Panduan ini tidak memberikan kerangka kerja investigasi forensik secara komprehensif, sehingga tidak menggantikan kebutuhan untuk identifikasi yang dilakukan oleh spesialis forensik. Namun apabila rekomendasi dalam panduan ini tidak dilaksanakan, identifikasi korban meninggal tidak diperoleh karena respon forensik tidak selalu dapat memungkinkan dilakukan secara menyeluruh. Setiap bagiannya dibuat jelas dan sesuai langkah yang harus dilakukan. Koordinator lokal dapat dengan mudah untuk menggunakan dan mendistribusikan panduan ini untuk responder. Selengkapnya Klik Disini arrow, external, leave, link, open, page, url icon

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONDISI KEGAWADARURATAN

perlindungan anak

perlindungan anakBuku ini dipublikasikan pada 2016 oleh International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dan berjudul “Child Protection in Emergencies”. Melalui buku ini, alasan relevan perlindungan anak dalam kondisi kegawatdaruratan dipaparkan. Mayoritas anak-anak yang terkena dampak kondisi kegawatdaruratan. Terdapat banyak resiko yang dapat terjadi pada anak seperti kekerasan fisik, seksual, psikologi; cedera; ditelantarkan, dan lain-lain. Tindakan yang harus dilakukan serta contoh alat atau tools yang tersedia dijelaskan satu per satu dengan lengkap. Contoh-contoh indikator yang dapat dimasukkan dalam rencana program juga menjadi bagian dalam penjelasannya. Selengkapnya Klik Disini arrow, external, leave, link, open, page, url icon

 

WOMEN’S LEADERSHIP IN RESILIENCE

women leadership

women leadershipPublikasi ini menggambarkan tentang 8 buah studi kasus yang menginspirasi dari Afrika dan Asia. Buku ini berjudul “Women’s Leadership in Resilience”. Studi kasus tersebut khususnya berasal dari Vietnam, Liberia, Myanmar, Malawi, Bangladesh, Senegal, Cambodia dan Kenya. Pengetahun tentang konsep kerentanan gender penting untuk memberikan pemahaman tentang dampak bencana yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Kurang beruntungnya perempuan dari segi sosial dan ekonomi berasal dari peran konstruksi sosial, diskriminasi yang sistematis maupun ketidakseimbangan kekuatan antara laki-laki dan perempuan. Penting untuk memahami kerentanan wanita terhadap bencana dan perubahan iklim. Publikasi ini menjelaskan tentang wanita sebagai agen yang aktif dalam aksi kemanusiaan dan pembangunan resiliansi. Hak perempuan yang sama dalam berpartisipasi dan menentukan keputusan menjadi inti utama. Berbagai setting negara dengan berbagai macam kondisi lingkungan serta resikonya bagi perempuan serta kemapuan perempuan lokal dalam menaggapi dan berkontribusi dalam menjawab kondisi tersebut dipaparkan secara menyeluruh. Selengkapnya Klik Disini arrow, external, leave, link, open, page, url icon