Gunung Soputan Meletus, Warga Tak Perlu Mengungsi

Sulut – Gunung Soputan yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara meletus, Selasa 6 Januari 2015, sekitar pukul 02.47 WITA.

Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah melaporkan kejadian ini kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD.

Dalam keterangan persnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan visual dari Pos Pengamatan Gunungapi Soputan di Desa Silian Tiga (10 kilometer di sebelah barat daya Puncak Gunung Soputan), teramati kolom letusan berwarna kelabu tebal kehitaman, dengan tekanan kuat dan estimasi ketinggian kolom letusan mencapai sekitar 6.500 meter di atas puncak Gunung Soputan.

Menurutnya, saat letusan, angin condong ke arah timur-tenggara. Aliran lava teramati mengarah ke lereng barat-barat daya sekitar 2.000 m dari puncak Gunung Soputan. Status tetap Siaga (level 3) radius steril 6,5 kilometer dari puncak G. Soputan.

“Belum perlu ada pengungsian. Kondisi masyarakat normal dan tetap beraktivitas seperti biasa,” terang Sutopo.

Sementara itu, status Gunung Slamet di Jawa Tengah telah diturunkan menjadi Waspada (level 2) dari Siaga (level 3) sejak 5-1-2015 pukul 16.00 WIB, karena terjadi penurunan aktivitas vulkanik dan seismisitasnya.

Sedangkan aktivitas Gunung Sinabung, masih tinggi dan tetap berpotensi terjadi erupsi, disertai luncuran awan panas. Masyarakat diminta tetap mentaati rekomendasi dari PVMBG.

sumber: VIVAnews

Gunung Soputan di Sulut Meletus, BNPB Nyatakan Warga Belum Perlu Mengungsi

Jakarta – Gunung Soputan yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, meletus dinihari tadi. Namun menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), keadaan masih aman dan status masih belum dinaikkan dari level siaga.

Menurut informasi dari BNPB yang diterima detikcom, Selasa (6/1/2015), Gunung Soputan meletus pada pukul 02.47 WITA dinihari tadi. Status siaga (level 3) tetap diberlakukan dengan radius steril 6,5 km dari puncak gunung.

“Kepala PVMBG Badan Geologi telah melaporkan kepada Kepala BNPB dan BPBD bahwa telah terjadi letusan Gunung Soputan. Aliran lava teramati mengarah ke lereng Barat-Barat Daya sekitar 2.000 m dari puncak gunung,” ungkap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya.

Menurut Sutopo, hasil pengamatan visual dari Pos Pengamatan Gunungapi Soputan di Desa Silitan Tiga yang berada di 10 km sebelah Barat Daya puncak Soputan, terpantau kolom letusan berwarna kelabu tebal kehitaman dengan tekanan kuat. Estimasi ketinggian kolom letusan mencapai sekitar 6.500 m di atas puncak gunung.

“Saat letusan, angin condong ke arag timur-tenggara. Status tetap siaga (level 3) radius steril 6,5 km dari puncak Gunung Soputan,” kata Sutopo.

Sutopo pun menjelaskan hingga saat ini kondisi di sekitar lokasi Soputan masih aman sehingga belum perlu dilakukan pengungsian warga. Aktivitas warga juga disebutnya masih berjalan seperti biasa.

“Belum perlu ada pengungsian. Kondisi masyarakat normal dan tetap beraktivitas seperti biasa,” tutupnya.

UNISDR Kritik Lemahnya Kebijakan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam di Indonesia

TOKYO – Pihak UNISDR (United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction) mengkritik keras Indonesia dalam laporan akhir tahun 2014 nya. Padahal sekitar 100 siswa SD dan SMP di Indonesia disebarkan informasi mengenai pencegahan dan perlindungan bencana alam. Sementara pertemuan internasional UNISDR dijadwalkan tanggal 14 hingga 18 Maret 2015 dan diperkirakan akan dihadiri delegasi Indonesia.

Laporan 217 halaman UNISDR tersebut menuliskan dan menekankan berkali-kali bahwa kebijaksanaan pencegahan dan perlindungan bencana alam di Indonesia sangat lemah dalam koordinasi antarkementerian yang ada di Indonesia baik kementerian dalam negeri, kementerian pekerjaan umum, kementerian energi, kementerian lingkungan hidup dan sebagainya. Demikian pula anggaran untuk penanganan bencana alam ini sangat kecil hanya 0,699 persen dari keseluruhan anggaran nasional Indonesia.

“Tanggapan kepada Penurunan Risiko Bencana atau DRR (Disaster Risk Reduction) belum disosialisasikan dengan baik. Kebutuhan akan pengelolaan hal tersebut tampaknya belum dimengerti. Masih lemah pengertian di berbagai kota mengenai konsep penurunan risiko bencana. Pengertian antarinstansi pemerintah belum berimbang dan belum matang. Pemerintah pusat tidak secara komprehensif terkait ke komunitas lokal, belum melakukan penyebaran atau sosialisasi dengan baik,” tulis laporan itu.

Selanjutnya mengkritik kalangan parlemen (DPR) Indonesia.

“Banyak pembuat keputusan kritis termasuk anggota parlemen dan pemerintahan lokal tetap berpikir bahwa program bencana hanya memuat tanggapan darurat saja dan rehabilitasi maupun rekonstruksi setelah bencana terjadi,” ungkapnya.

Kebijakan hanya di atas-atas saja dan begitu sampai ke akar bawah kurang terkoordinasi dengan baik.

“Pada saat mengimplementasikan kegiatan DRR kementerian dan badan pemerintah bekerja tidak terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu perlu harmonisasi dan sinkonisasi lebih baik baik antarseksi (cross sectoral) mengenai kebijakan DRR ini,” tulis laporan itu.

Demikian jelas terlihat DPR bukanlah isu yang penting bagi Indonesia.

Indonesia juga lemah dalam kapasitas teknis di berbagai tempat yang bisa menganalisa risiko, lemah dalam sumber dana, sangat terbatasnya data yang tersedia secara rinci per kota dan level bawahnya, khususnya di bagian Timur Indonesia.

Metode pengembangan dan alat-alat untuk pengkajian multi risiko masih tidak ada di Indonesia karena lemahnya komitmen politik dalam bidang sains dan teknologi serta lemah dalam kerja sama maupun koordinasi antarbadan pemerintahan.

Penggunaan pemetaan risiko dalam rencana pengembangan aktual belum sampai ke tahap advance. Pemetaan risiko harusnya dirincikan sampai skala besar sehingga segala kemungkinan dapat terdeteksi baik bila punya pemetaan detil tersebut. Pemetaan risiko baru ada di 33 provinsi di Indonesia.

Selain itu diakui pernah ada pengkajian risiko hazard dilakukan boleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

“Namun pengkajian menggunakan metode sederhana menghasilkan indeks risiko komparatif untuk distrik atau kota yang kemudian digunakan bagi formulasi perencanaan manajemen bencana nasional 2010-2014 dan Rencana Aksi Nasional bagi DRR,” tulis laporan itu.

Outlook Manajemen Bencana di Tahun 2015

Outlook Manajemen Bencana di Tahun 2015

Bagaimana Pengembangan Manajemen Bencana dalam Penguatan Sektor Kesehatan Menuju Daerah Tangguh Bencana?

 

Latar Belakang : Posisi geografis dan geologis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng aktif dunia (Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia) serta berada pada ring of fire menyebabkan wilayah Indonesia berpotensi terhadap ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api. Selain itu Indonesia sebagai negara kepulauan di daerah tropis menjadi rawan terhadap bencana akibat dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, longsor, dan penyakit. Data BNPB selama tahun 2014, 99 persen bencana yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi. Selama tahun 2014, puting beliung adalah jenis bencana paling banyak terjadi dengan 496 kejadian, kemudian banjir (458), dan longsor (413). Dalam 3 tahun terakhir bencana puting beliung telah menyebabkan 57 korban jiwa meninggal, 10.707 jiwa mengungsi, dan lebih dari 23.000 rumah rusak. Ancamannya makin meningkat baik di perkotaan dan perdesaan. Longsor adalah bencana yang paling mematikan selama 2014. Ada 343 orang meninggal dan hilang akibat longsor. Terakhir, longsor di Banjarnegara menyebabkan 99 jiwa meninggal dan 11 hilang merupakan bencana dengan korban terbanyak.

Kaleidoskop 2014: Berbagai macam kegiatan dalam manajemen bencana telah dilaksanakan selama tahun 2014, diantaranya seminar dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu upaya kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan adalah rapat antara Kemenkes, Universitas, dan Dinas Kesehatan untuk merumuskan perpres terkait safe health facility. Beberapa kegiatan manajemen bencana di sektor kesehatan selama tahun 2014 telah dilaksanakan oleh divisi manajemen bencana PKMK FK UGM bersama dengan Pokja Bencana FK UGM seperti pengembangan hospital disaster plan di beberapa rumah sakit, pengembangan kurikulum bencana di FK, S2 IKM, PSIK dan S2 MMB UGM. Kegiatan divisi manajemen bencana PKMK UGM lebih lengkap dapat dilihat di kaleidoskop 2014.

Tantangan dan Peluang: Dalam situasi darurat bencana, sektor kesehatan memiliki peran penting dalam upaya penyelamatan jiwa manusia. Agar sektor kesehatan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka diperlukan adanya upaya manajemen bencana yang baik di sektor kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, ketika bencana terjadi, koordinasi diantara sektor kesehatan belum berjalan dengan maksimal. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas belum siap menghadapi bencana. Masih banyak rumah sakit yang belum memiliki rencana penanggulangan bencana (hospital disaster plan). Dari ribuan rumah sakit yang ada di Indonesia, masih sedikit sekali rumah sakit yang sudah memiliki hospital disaster plan. Kemudian, masih banyak petugas kesehatan yang belum memiliki skill dan kompetensi yang memadai untuk bencana. Disamping itu, perlu adanya upaya pengarusutamaan manajemen bencana di sektor kesehatan ke dalam pendidikan formal. Masih sedikit universitas di Indonesia yang mengembangkan manajemen bencana dalam pendidikan formal S1, S2 maupun S3.

Berdasarkan tantangan yang ada, beberapa peluang di tahun 2015 yang dapat dikembangkan, antara lain:

  1. Pengembangan rencana penanggulangan bencana daerah (regional disaster plan) dan rencana penanggulangan bencana sektor kesehatan dimulai dari puskesmas dan rumah sakit. Hal ini sesuai dengan post 2015 Hyogo framework ; Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal. Dan juga sesuai dengan nawa cita ke 3 yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  2. Pemerintah bersama-sama dengan universitas perlu mengembangkan penelitian dan membentuk jejaring terkait pelatihan sesuai dengan bencana yang ada di masing-masing daerah.
  3. Peningkatan skill dan kompetensi petugas kesehatan melalui pelatihan teknis emergency.
  4. Pengembangan manajemen bencana ke dalam sektor pendidikan formal (Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Stikes).

Sasaran: Peluang kerjasama dapat dilakukan dengan :

  1. WHO, USAID, World Bank, BNPB, BPBD, PPKK Kemenkes, Dinas Kesehatan
  2. Rumah Sakit
  3. Universitas (dalam dan luar negeri) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Tim Penyusun:

  1. Dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD
  2. Dr. Handoyo Pramusinto, Sp.S
  3. Dr. Bella Donna, M.Kes
  4. Dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK
  5. Sutono, S.Kp, M.Sc
  6. Sri Setyarini, S.Kp, M.Kes
  7. Oktomi Wijaya, SKM
  8. Madelina Ariani, SKM

Public meetings to discuss natural disaster preparedness plans

Warren County residents are invited to attend public meetings later this week to discuss plans to prepare for natural disasters.

The meetings are part of the process for the county to create its “hazard mitigation” plan.

Municipalities are required to put together plans detailing how they will respond to disasters such as floods, earthquakes, fires and other disasters. Transportation of hazardous materials is being included in the new plan as well.

Public meetings on the plan will be held Thursday at 6 p.m. in Crandall Public Library and Jan. 13 at 6 p.m. in the state Department of Environmental Conservation office on Golf Course Road in Warrensburg.

BPDB Balangan Siap Tanggulangi Bencana

PARINGIN – Kabupaten Balangan termasuk memiliki daerah yang rawan terhadap bencana atau musibah, terutama ketika memasuki musim penghujan saat ini, seperti banjir, longsong dan puting beliung.

Instansi terkait tentu saja harus menyiapkan segala sesuatunya termasuk perlengkapan jika sewaktu-waktu musibah tersebut datang menimpa warga Kabupaten Balangan.

Walaupun hingga saat ini status siaga di Kabupaten Balangan masih terbilang aman dan normal, namun dua instansi yakni Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) sudah sangat siap, termasuk alat peraga dan kelengkapan untuk menunjang dalam memberikan penyelamatan dan bantuan kepada korban bencana.

Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Ribowo mengatakan bahwa pihaknya bersama tagana mempunyai alat perlengkapan siaga bencana tersebut.

“Kami ada punya satu speedbout, dua perahu karet, dapur peralatan, tenda, serta posko bencana yang dibangun dikecamatan Juai,” rincinya.

Menurut Ribowo kondisi kelengkapan semuanya masih dalam kondisi baik dan layak, karena sedari awal sudah disiapkan untuk kesiagaan bencana di kabuapten balangan. “Siap digunakan, kami selalu siaga,” cetusny.

Inilah data daerah rawan bencana di Kabupaten Balangan :

Lokasi rawan bencana banjir :
1.Kecamatan Halong
– Tabuan
– Mantuyan
– Mauya
– Marajai
– Binju
– Bangkal
– Baruh Panyambaran
2.Kecamatan Juai
– Juai
– Teluk Bayur
– Gelumbang
– Sirap
– Mungkur Uyam
– Buntu Karau
– Mihu
– Bata
– Lalayau
– Sumber Rezeki
3.Kecamatan Paringin Selatan
– Batu Piring
– Tarangan
– Halubau Utara
4.Kecamayan Lampihong
– Papuyuan
– Pimping
– Tanah Habang Kiri
– Matang Lurus
– Jimamun
5.Kecamatan Awayan
– Awayan
– Badalungga
– Ambakiang
6.Kecamatan Tebing Tinggi
– Tebing Tinggi
– Auh
– Sungsum
– Juuh

Waspada Longsor :
– Lampihong
– Kalahiyang
– Murung Ilung Paringin

Waspada Puting Beliung :
– Sumber Rezeki
– Papuyuan

sumber: tribun

Investing in disaster preparedness

When Typhoon Hagupit made landfall in the Philippines on Dec. 6, memories of Typhoon Haiyan, which killed more than 6,300 people, were fresh in people’s minds. Some 227,000 families — more than a million people — were evacuated ahead of Hagupit’s arrival, according to the United Nations. The typhoon, one of the strongest of the season, killed some 30 people. All deaths from disasters are a tragedy, but the fact that this number was not much higher attests to the efforts that the Philippines has made to prepare for natural disasters.
As administrator of the United Nations Development Program (UNDP), I have seen firsthand the devastation and heartbreak caused by disasters around the world.

Since the beginning of the century, more than a million people have died in storms like Hagupit and other major disasters, such as the 2010 Haitian earthquake, with economic damage totaling nearly $2 trillion.

These losses are tragic, but they are also avoidable. They serve as a reminder that disaster preparedness is not an optional luxury; it is a constant, intensive process that is necessary to save lives, protect infrastructure, and safeguard development.

The argument for investing in disaster preparedness is simple. If countries expect to experience natural hazards, such as violent storm seasons or major earthquakes, then investing time and resources in preparing for shocks will save lives and protect communities from other losses.
Unfortunately, governments often put different priorities ahead of disaster preparation. Other investments often take precedence, and donors have historically funded emergency relief much more readily than pre-disaster preparedness. The measures that are implemented tend to be stand-alone and piecemeal, rather than part of a larger, systematic risk-reduction plan.

That needs to change. Countries like the Philippines continue to demonstrate the benefits of investing in preparedness, especially when done as part of a larger risk-mitigation effort. Typhoon Hagupit is just the latest event to showcase this. The Philippine government’s quick, effective response saved many lives. But it is important to note that its efforts were not simply an overnight reaction to the oncoming storm. They were part of a national, comprehensive effort that was long in the making. Officials were wise to acknowledge their country’s vulnerabilities and to commit the resources and capital needed to build resilience.

The Philippines includes preparedness as a core component in its overall strategy for reducing disaster risk. Over the last decade, the country’s authorities have raised awareness, established and strengthened disaster-management institutions and worked on recovering from past disasters.

The UNDP, and the wider UN system, is supporting governments as they place greater emphasis on disaster-risk reduction, including preparedness, by strengthening their institutional capacity to plan and act when needed. In addition to assisting with emergency relief, it is crucial that the international community help to introduce basic procedures for responding long before disaster strikes.

First responders, for example, need training and tools. Emergency shelters and evacuation routes must be planned and established using risk assessments and actual simulations. If communities are to be expected to make use of available resources, they need to be involved in the design and development of emergency plans. Risk reduction, including preparedness, is also, first and foremost, rooted in responsive governance.

In March 2015 a new global framework for disaster reduction will be agreed in Sendai, Japan. It is crucial that delegates push for transformational change that enables preparedness and saves lives. Furthermore, risk reduction needs to be integral to sustainable-development strategies.

source: http://www.arabnews.com/columns/news/682576

BNPB: 1.525 Bencana Terjadi di Indonesia Selama 2014

Jakarta – Sepanjang 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada sekitar 1.525 kejadian bencana di Indonesia. Meski hanya 1 persen tergolong bencana geologi, namun masyarakat diminta tetap waspada.

“Bencana geologi, khususnya gempa dan tsunami bersifat mendadak. Bisa kapan saja terjadi di daerah rawan,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangannya, Kamis 1 Januari 2015.

Menurut Sutopo dari data yang dimiliki BNPB, ada sekitar 386 kabupaten/kota yang berpotensi terkena bahaya gempa di Indonesia. Angka wilayah sebesar itu memiliki total jumlah penduduk sebanyak 157 juta jiwa.

Sedangkan untuk wilayah potensi tsunami, lanjut dia, ada sekitar 233 kabupaten/kota dengan penduduk 5 juta jiwa. Mereka berpotensi terpapar sedang-tinggi dari bahaya tsunami.

“Meskipun tsunami kecil, namun ancaman ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan Pemda dalam menghadapi tsunami masih rendah,” jelas Sutopo.

Dipaparkan Sutopo, dari total ribuan kejadian bencana ini, 99 persen adalah bencana hirometeorologi seperti puting beliung, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kekeringan.

Erupsi gunung api tercatat ada 5 kejadian yaitu di Gunung Sinabung yang terjadi sejak 13 September 2013 hingga sekarang. Ada juga erupsi Gunung Kelud yang muncul pada 13 Februari 2014, Gunung Sangeangapi yang terjadi pada 30 Mei 2014, Gunung Slamet di 13 September 2014, dan Gunung Gamalama di 18 Desember 2014.

Dari semua bencana gunung berapi itu, papar Sutopo, total 24 orang tewas, 128.167 jiwa mengungsi, dan 17.833 rumah rusak. Bahkan, erupsi Gunung Sinabung saat ini masih menyebabkan 2.443 jiwa (795 KK) mengungsi di 7 titik. Sebanyak 1.212 jiwa (370 KK) harus direlokasi dalam waktu dekat ini.

Erupsi Gunung Kelud dianggap BNPB sebagai yang fenomenal. Kala itu, material dilontarkan ke angkasa hingga 17 kilometer menyebabkan 7 tewas, sekitar 90 ribu orang mengungsi, dan 17 ribu lebih rumah rusak.

“Mengingat masyarakat sekitar Gunung Kelud sudah tangguh menghadapi bencana, dan memaknai erupsi sebagai warisan masa depan, maka pemulihan berjalan dengan cepat,” kata Sutopo.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, gempa yang merusak ada sekitar 11 kejadian. Ini menyebabkan 248 orang mengungsi dan 662 rumah rusak. Gempa bumi terjadi antara lain di Jateng pada 25 Januari 2014 dengan wilayah berdampak di Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo.

“Sedangkan kejadian tsunami ada dua, yaitu tsunami dari gempa di Chile pada 2 April 2014 dan gempa 7,3 SR di Halmahera Utara pada 15 November lalu,” kata Sutopo.

sumber: VIVAnews

KALEIDOSKOP 2014

  • Seminar Kesiapsiagaan
  • Pelatihan terkait Manajemen Bencana di RS dan Dinas Kesehatan
  • Penyiapan kerjasama Kemenkes dengan Universitas
  • Sedang dalam penyiapan Perpres terkait Safe Health Facility
  • Kurikulum disaster S1 kedokteran danKeperawatan, S2 IKM dan S2 MMB
  • Penyusunan HDP di beberapa RS
  • Pengiriman dan Evaluasi Tim Bantuan ke lokasi bencana
  • Continue Education Internal Team
  • Pengajuan proposal penelitian

Bencana dan Kearifan Lokal

SEPULUH tahun yang lalu bencana mahadahsyat yaitu tsunami telah menghancurkan Aceh. Tsunami yang terjadi pada 2004 membuat semua orang tercengang dan tidak menyangka begitu besar dampak yang ditimbulkannya. Sesaat sebelum tsunami masyarakat Aceh tidak pernah mengetahui bahwa setelah gempa besar akan disusul oleh gelombang besar yang akan menuju pantai. Sehingga banyak yang pergi ke pantai untuk melihat surutnya air laut dan memilih ikan yang mati bergelimpangan.

Masyarakat Aceh tidak mengetahui bahwa mereka sedang dihadapkan oleh bencana besar, karena kejadian seperti ini belum pernah ditemukan sebelumnya dan masyarakat tidak pernah mengenal fenomena seperti ini. Ketidaktahuan masyarakat tentang bencana tsunami telah memakan banyak korban jiwa. Sekitar 200.000 orang meninggal dunia dan 37.000 hilang pada saat tsunami 2004. Seharusnya korban sebanyak ini tidak akan terjadi jika masyarakat Aceh mengetahui tentang tsunami.

Aceh sebelum tsunami memang sangat tertutup dari negara luar akibat konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Konflik tersebut membuat Aceh menjadi daerah yang terisolir dan informasi pun sangat sulit untuk didapatkan. Padahal di belahan bumi lain yaitu Jepang sudah pernah mengalami tsunami bahkan berkali-kali sebelum kejadian tsunami 2004, namun masyarakat Aceh tidak pernah mengetahui kejadian tersebut.

Saat kejadian tsunami 2004, masyarakat tidak menyangka bahwa air laut bisa menghancurkan hampir sebagian daratan Aceh. Kebingungan, panik, stres bahkan ada yang depresi saat meangalami langsung kejadian maha dahsyat tersebut. Bahkan karena ketidaktahuan mereka tentang bencana, ada yang kembali lagi ke rumah mereka untuk menyelamatkan harta bendanya dan akhirnya mereka ditenggelamkan oleh gelombang tsunami yang kedua.

Sungguh disayangkan ketidaktahuan tentang bencana telah meneggelamkan banyak jiwa. Beda halnya dengan masyarakat Simeulue yang sebelumnya telah mengetahui tsunami dengan istilah smong, dari cerita yang disampaikan secara turun temurun. Sehingga saat kejadian tsunami 2004, seusai gempa besar mereka berlarian menuju tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri dari smong. Dampak bencana pun dapat dihindari, dari total populasi kurang lebih 78.000 orang di pulau Simeulue hanya mengakibatkan 7 orang korban meninggal. Padahal sekitar 95% penduduknya menempati daerah pesisir yang dekat dengan pusat gempa.

 Pengetahuan bencana
Pengetahuan tentang bencana sangat penting untuk diajarkan kepada masyarakat. Apalagi Aceh merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana. Bukan saja gempa dan stunami, tapi bencana lain seperti banjir, longsor, angin topan juga sering terjadi. Seperti akhir-akhir ini banjir telah menggenangi beberapa wilayah yang ada di Aceh. Pengetahuan bencana berguna untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dan membuat masyarakat tanggap terhadap bencana dengan mengenali tanda dan gejala bencana.

Tanda dan gejala itu dapat berupa keadaan alam sekitarnya maupun dilihat dari tingkah laku binatang. Misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pantai hendaknya mengetahui tanda-tanda yang muncul sebelum terjadinya tsunami. Surutnya permukaan air laut dan banyaknya ikan yang mati setelah terjadinya gempa besar, pertanda bahwa kemungkinan terjadinya tsunami. Masyarakat diharuskan untuk segera menjauh dari pantai, karena biasanya tsunami akan datang setelah 15-20 menit. Begitu juga dengan kejadian banjir bandang, jika terlihat keganjilan seperti terjadinya hujan lebat namun air sungai tidak meluap tapi malah surut, ini pertanda akan terjadi banjir besar. Karena hujan lebat yang terjadi di hulu sungai mengakibatkaan longsor pada pegunungan yang miring, sehingga membendung aliran sungai. Saat bendungan tersebut tidak mampu menahan debit air, maka tanggulpun jebol yang mengakibatkan terjadinya banjir besar secara tiba-tiba.

Pengetahuan bencana seperti yang dijelaskan diatas sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka mengenal tanda dan gejala bencana dari melihat keadaan alam sekitar, namun sayangnya sekarang sering tidak dipercayai dan bahkan dianggap mitos belaka. Padahal apa yang telah dilakukan dahulu dapat mengurangi dampak bencana. Hal ini terbukti dari penggunaan kata smong pada masyarakat Simeulu yang telah menyelamatkan mereka dari bencana besar tsunami 2004. Kata smong tersebut telah menjadi kearifan lokal yang dijaga secara turun temurun oleh masayarakat Simeulu.

 Kearifan lokal
Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan yang berujud aktivitas, untuk menjawab permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat (Hermana, 2006). Kata smong menjadi sebuah kearifan lokal masyarakat semeulue dalam mengenal tanda dan gejala tsunami.

Dengan menyebut kata smong, mereka sudah mengerti bahwa akan terjadi banjir besar yang datang dari laut dan merekapun segera menuju pegunungan dengan membawa bekal yang cukup. Sehingga dampak bencana dari kejadian itu tidak terlalu berimbas kepada masyarakat.

Konsep kearifan lokal masyarakat Pulau Simeulue, berasal dari pengamatan mereka terhadap gejala yang terjadi di alam. Ini merupakan salah satu jenis dari keraifan lokal yang terdapat di Pualau Simeulue. Kearifan lokal ini, hendaknya harus tetap dijaga dan terus dikenalkan kepada generasi berikutnya, sehingga saat terjadi bencana di masa depan, merekapun siap menghadapinya.

Beberapa barang bukti dari kejadian tsunami Aceh pada 2004 lalu, seperti Museum Tsunami, Kapal PLTD Apung, Tugu Tsunami dan Kuburan Massal, menjadi sebuah kearifan lokal bagi anak cucu kita di masa depan. Jangan sampai peninggalan tersebut hanya sekadar menjadi barang tontonan saja, tapi juga bisa menjelaskan kejadian yang pernah terjadi dibalik peninggalan tersebut. Usaha menjaga kearifan lokal dan mengenalkan barang peninggalan tsunami ini dapat diupayakan untuk menambah pengetahuan tentang bencana sehingga generasi ke depan bisa hidup damai dengan bencana.