Author: [email protected]

DSWD and WFP partner for enhancing disaster preparedness

DSWD Secretary Corazon Juliano-Soliman and World Food Program Country Director Praveen Agrawal exchange documents during the Signing Ceremony for the Letter of Understanding between the DSWD and the UN-WFP on Disaster Preparedness and Response Capacity Enhancement Project.

MANILA, Philippines – The United Nations World Food Programme (WFP) is partnering with the Government of the Philippines through the Department of Social Welfare and Development (DSWD) to further build capacity for disaster preparedness and response in the country.

The collaboration will involve boosting DSWD’s National Resource Operation Centre (NROC) in Pasay City and its regional warehouses through the prepositioning of relief items and operational support equipment, as well as the development and implementation of government training programs with emphasis on disaster response, logistics and supply chain management.

“The Philippines experiences more than 20 typhoons a year, including Typhoon Hagupit, locally known as Ruby, which hit us this December,” said Praveen Agrawal, WFP Philippines Representative and Country Director. “These natural calamities continue to threaten the food security in the country which is why WFP remains strongly committed to work alongside the Government in its disaster preparedness and response initiatives.”

“Strengthening DSWD’s response hubs is a step towards a more prepared Philippines so we can better reach affected people with food assistance. We look forward to this strategic partnership with the Philippine Government,” Agrawal added.

“WFP has long been our partner in providing assistance to survivors of calamities,”

DSWD Secretary Corazon Juliano-Soliman added. “This partnership strengthens our existing logistic and relief delivery capacities, and will surely improve our immediate response to any disaster.”

WFP also has future plans with DSWD and the Office of the Civil Defense to build disaster response centers in Luzon, Visayas, and Mindanao. Each disaster response centre will consist of two buildings built and funded by WFP. The first building will be used for packing and storing family food packs while the second building will house search and rescue equipment. The centers will initially be managed by WFP and will be handed over to the Philippine Government after a two-year period. – Rappler.com

DPR Harapkan Warga Ternate Tetap Siaga

Jakarta – Kamis 18 Desember 2014, pukul 23.47 WIT, Gunung Gamalama dikabarkan meletus dan mengeluarkan abu vulkanis. Sedikitnya tiga wilayah di Kota Ternate di selimuti abu vulkanis. Bahkan, Bandara Babullah juga sampai ditutup. Meskipun aktivitas Gamalama masih tinggi, tapi warga yang berada pada titik rawan bencana masih tetap bertahan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VIII Syamsul Luthfi berharap masyarakat Ternate, Maluku Utara tetap siaga menghadapi perkembangan Gunung Gamalama. Mengingat, segala kemungkinan bisa terjadi. Termasuk letusan yang lebih parah, namun tentunya tidak diharapkan.

“Adanya erupsi ini, merupakan pertanda bahwa aktifitas Gunung Gamalama masih cukup berbahaya. Ini yang harus diwaspadai dan diantisipasi oleh masyarakat Maluku Utara. Masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam hal ini harus siap, siaga, dan waspada, serta saling mengingatkan. Jangan sampai lengah, karena tidak bisa diprediksi,” kata Luthfi, ketika dihubungi Parle via telepon, Selasa 23 Desember 2014.

Politisi Demokrat ini menambahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Malut harus bisa mengantisipasi bencana ini. BPBD juga harus dapat berkoordinasi dengan pihak lain, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami optimis, BPBD bisa mengantisipasi dan berkoordinasi dengan BNPB, untuk antisipasi lebih jauh terhadap bencana ini. BPBD Malut harus tanggap untuk menghadapi hal ini, karena mereka juga sudah terlatih di situasi dan kondisi di Malut,” tambah Luthfi.

Ketika ditanya apakah masyarakat perlu segera diungsikan, Politisi asal Dapil NTB ini menyatakan jangan terlalu terburu-buru mengungsikan masyarakat. Namun harus dilihat seberapa parah efek dari erupsi ini. Termasuk perkembangan ke depannya, apalagi tidak bisa diprediksikan, apakah gunung akan meletus atau tidak.

“Untuk itu, dibutuhkan alat pendeteksi dini dan beberapa peralatan canggih lainnya untuk mengantisipasi dan memantau perkembangan Gunung Gamalama. Kewaspadaan dari unsur pemerintah daerah di sana dan seluruh masyarakat, juga mutlak diperlukan dalam rangka mengantisipasi jika ada korban ke depan akibat erupsi Gunung Gamalama,” harap Luthfi.

Dalam kesempatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi VIII sebelumnya, pada 8-10 Desember 2014 ke Provinsi Malut, Luthfi menegaskan pentingnya alat deteksi dini untuk mengetahui potensi bencana yang akan terjadi secara cepat. Ia mengingatkan, kebutuhan alat ini jangan dipikirkan setelah terjadinya bencana, namun harus sedini mungkin.

“Kita menyadari bahwa kondisi geografis di Malut cukup sulit. Ini memerlukan koordinasi antar pihak yang berkepentingan di 10 Kabupaten dan Kota yang ada di provinsi ini. Oleh karena itu dibutuhkan alat deteksi dini, untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Jangan kita berpikir setelah ada bencana, baru menganggap pentingnya alat ini. Jangan menunggu sampai bencana ini terjadi, tapi lebih baik kita mengantisipasi,” harap Luthfi, saat di Ternate, Malut. (www.dpr.go.id)

Menggali Lebih Dalam melalui Seminar Internasional Manajemen Bencana Sektor Kesehatan

Menggali Lebih Dalam melalui Seminar Internasional Manajemen Bencana Sektor Kesehatan

Seminar Internasional Manajemen Bencana Sektor Kesehatan telah usai diselenggarakan pada 17-18 Desember 2014. Melalui kegiatan tersebut, para pembicara berbagi pengalaman dalam penanganan bencana di sejumlah daerah di Indonesia. Tsunami menjadi pemantik para pembicara, peserta seminar dan pembaca website bencana-kesehatan.net dalam menelaah dan mengkaji manajemen bencana yang tepat. Tsunami Aceh, banjir Wasior, erupsi Kelud menjadi tiga bencana yang dikaji dan dibahas dalam seminar ini. Perbaikan infrastruktur, akses transportasi, manajemen relawan, manajemen logistik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen Bencana. Selengkapnya, silakan simak materi dan reportasenya silakan

Peringatan Hari HIV AIDS Sedunia

Kemarin kita memperingati hari HIV AIDS sedunia. Masih jarang kita sadari bahwa melonjaknya angka penyakit menular dan serangan biologis juga dapat menyebabkan bencana. Masih menjadi kekhawatiran kita bersama mengenai penularan HIV AIDS, ditambah lagi dengan ancaman Ebola yang meluas. Pembaca sekalian, silakan simak angka dan informasi mengenai perkembangan upaya pencegahan penularan HIV AIDS pada abstrak artikel terbaru berikut, High HIV incidence in a cohort of male injection drug users in Delhi, IndiaEnrollment of adolescents aged 16-17 years old in microbicide trials: An Evidence based approach, dan sebuah laporan buku mengenai HIV AIDS berjudul HIV/AIDS Vulnerabilities, Discrimination, and service accessibility among Africa’s Youth Insights from a multi country study,

Reportase Penutupan Seminar International on Disaster Health Management

Seminar manajemen bencana: peringatan 10 tahun Tsunami oleh Pokja Bencana FK UGM dan PKMK FK UGM ditutup oleh dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK sekalu penasihat Pokja Bencana FK UGM. Beliau bersyukur seminar ini dapat terselenggara dengan baik dan dihadiri oleh peserta yang antusian mengenai pengembangan manajemen bencana sektor kesehatan di Indonesia. Harapannya kita dapat kembali bertemu untuk berdiskusi mengenai pengembangan manajemen bencana.

Dikesempatan ini, beliau juga mengumumkan untuk hasil presentasi paper terbaik dan presentasi poster terbaik. Pemenang presentasi paper terbaik didapat oleh dr. Angela dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Sedangkan, pemenang presentasi poster terbaik didapat oleh Nita, S.Far dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.

Demikian pembaca website bencana sekalian, semoga kita dapat berjumpa pada seminar lainnya yang diselenggarakan oleh Pokja Bencana dan Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM.

Reportase Sesi 4 Hari 2: Development of Disaster Surveilanss

Sesi 4 yang menjadi sesi terakhir di seminar ini membahas sebuah isu yang hangat, yakni mengenai surveilans penyakit pada saat bencana. Bagaimana hasil dari pengalaman di Aceh, apa yang telah dikembangkan hingga saat ini di Indonesia. Sesi ini menghadirkan tiga pembicara dari latar belakang yang berbeda untuk membahas mengenai surveilans kebencanaan di Indonesia. Pembicara pertama dari Dinas Kesehatan Aceh yang akan membahas mengenai pengembangan surveilans penyakit selama dan pasca kejadian Tsunami Aceh hingga saat ini, pembicara kedua dari WHO Indonesia yang juga membantu surveilans di Indonesia, dan yang ketiga dari pendidikan yang membahas mengenai konsep surveilans yang berkaitan dengan kejadian bencana.

dr. M. Yani menceritakan mengenai kegiatan Dinas Kesehatan Aceh yang menangani mengenai surveilans ini. Ada 3 sesi yang mengelola surveilans ini untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh dimana 12 kabupaten kota diantaranya mengalami ancaman bencana. Pada saat bencana yang lalu, penyakit yang banyak adalah diare, penyakit kulit, dan Ispa. Ada hal lain yang perlu diperhatikan dan sulit terpantau dari sistem surveilans ini, yakni mengenai kesehatan jiwa masyarakat.

Bersambut dengan paparan dari dr. Nirmal dari divisi kegawatdaruratan dan kemuanusiaan WHO Indonesia. Surveilans bencana bukan sesuatu yang baru harusnya, karena surveilans dilakuakn pada sebelum, saat, dan pasca bencana. Mengerjakan surveilans artinya kita bekerja pencegahan, maka untuk kejadian bencana kita membutuhkan sekali data surveilans pada saat sebelum bencana, untuk memetakan masalah kebutuhan makan dan minuman, sanitasi, dan penyakit yang kemungkinan terjadi.

Paparan ketiga begitu menarik dari dr. Rossi Sanusi, beliau menyampaikan sebuah konsep sistem surveilans yang baik dapat membantu penanggulangan penyakit pada saat bencana. Siklus surveilan jika dijalankan dengan benar maka memudahkan sekali untuk membuat pemetaan, meramalkan, bahkan menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh korban bencana. Point yang beliau sampaikan bahwa kembangkan surveilans respon pada saat tidak terjadi bencana dan adaptasi sistem ini juga pada saat terjadi bencana, jadi tidak ada perubahan apapun.

Diskusi:

Pertanyaan yang dibuka pada sesi ini juga menarik sekali. Ada pertanyaan mengenai dimana peran universitas dalam melakukan surveilans respon, dan hal ini ditujukan kepada dr. Yani dari Aceh. Tanggapan dr. Yani, memang belum banyak perannya, selama ini universitas lebih banyak dalam hal pemanfaatan data surveilans untuk penelitian.

Pertanyaan lainnya mengenai pengembangan surveilans di Indonesia, dan hal ini ditanggapi oleh dr. Nirmal bahwa pengembangan surveilans di Indonesia sudah cukup baik, kita hanya perlu menjaga komitmen dan penamfaatan data surveilans untuk keperluan lainnya, misalnya pada saat bencana.

Session 3 – The Role of Universities on Disaster Health Management in Indonesia

Hari kedua, seminar bertempat di ruang Senat lantai 2 KPTU Fakultas Kedokteran UGM. seminar hari kedua ini disisipkan satu sesi sebelum sesi 3 dimulai. Dimoderatori langsung oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD, pembicara sesi 2 hari 1, Prof. Graeme dan dr. Carlos. Kedua pembicara ini membahas mengenai manajemen bencana sektor kesehatan di negara masing-masing. Prof. Graeme khusus membicarakan mengenai framework dan bagan organisasi penanggulangan bencana di bawah kementerian kesehatan New Zealand. Sedangkan, dr. Carlos lebih membicarakan mengenai konsep manajemen bencana dan definisi dari bencana itu sendiri. Point yang tertangkap adalah suatu kejadian dikatakan bencana jika peristiwa tersebut membutuhkan bantuan dari luar.

Sesi 3 kali ini mengundang pembicara perwakilan-perwakilan dari universitas di Indonesia yang pernah terlibat dalam penanggulangan bencana tsunami Aceh. Semua fakultas kedokteran dari Universitas Brawijaya, Universitas Hasanudin, dan Universitas Gadjah Mada. Melibatkan juga, dr. M. Yani yang sekarang merupakan mantan Pembantu Dekan 1 Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Dr. Ali Haedar, Sp.EM, sebagai pembicara pertama menyampaikan pengalaman dan hasil penelitiannya mengenai penanggulangan bencana di Indonesia dengan sangat apik. Beliau menekankan bahwa pengiriman tim bantuan ke daerah bencana tidak selalu melakukan kegiatan medis, tetapi juga penilaian atau assessment dan tidak selalu datang pada saat terjadi bencana. Seperti pengalaman beliau dan tim Brawijaya yang pernah berangkat ke Bencana Wasior justru hari ke 7 setelah kejadian. Hal ini terjadi karena yang dibutuhkan daerah adalah berdirinya rumah sakit lapangan.

Pembicara kedua, Prof. DR. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS yang saat ini merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Setelah berbagai kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, Makasar sendiri juga mulai mengambil pelajaran dimana sudah mulai dikembangkan adanya manajemen bencana bagi mahasiswa s1. Beliau juga mengomentari mengenai masalah perencanaan yang sulit apalagi terkait tentang pembiayaan pra bencana. Pada tahun 2000 pernah diadakan kegiatan yang menghasilkan Deklarasi Makasar, jika memang deklarasi ini dijalankan, sesungguhnya manajemen becana itu sudah bisa baik. Namun, alur birokrasi perlu dikompromikan sebelumnya dengan kondisi bencana yang tidak terduga dan sangat membutuhkan pelatihan dan perencaaan pada saat sebelum terjadi bencana.

Bersambut dengan bahasan yang dibawakan oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS sebagai dokter di RS Sardjito dan juga ketua Pokja Bencana FK UGM, beliau menyampaikan mengenai peran universitas seharusnya dimana dalam fase-fase bencana tersebut. Pengalaman dan pengiriman tim sudah banyak dilakukan oleh universitas jika terjadi becana tetapi lebih dari itu apa yang bisa dilakukan oleh universitas dengan segala sumber dayanya pada saar kesiapsiagaan misalnya. Universitas sangat dibutuhkan perannya dalam rangka kajian dan rumusain inovasi untuk manajemen bencana di Indonesia.

Terakhir, dr. M. Yani sebagai narasumber dari Aceh menutup sesi ini dengan paparannya. Tidak banyak foto kejadian di Aceh silam yang ditampilkan beliau, karena pasti sudah banyak di media dan dimiliki oleh rakan sekalian ujar beliau. Pada saat kejadian bencana Aceh Universitas sempat kollaps hingga sekian lama, mau mengerahkan mahasiswa untuk membantu korban bencana tetapi juga ada sanak keluarga mahasiswa yang menjadi korban. Dilema bagi kami pada saat itu. Bahkan pada saat itu kami mengirimkan residen dan mahasiswa koas kami ke luar daearh Aceh agar pendidikan tetap berjalan dan tidak terganggu dengan kejadian bencana tsunami pada saat itu. Kalau peran universitas sendiri sampai saat ini terlibat pada tim bantuan dan psikososial. Saat ini telah ada magister manajemen bencana di Aceh.

Diskusi

Diskusi pada sesi ini berjalan dengan sangat baik dan dua arah. Penanya menanyakan juga mengenai pengalaman Universitas Brawijaya dengan kejadian Meletusnya Gunung Kelud awal tahun lalu.

Begitu juga dengan masalah mengenai pengiriman tim bencana Indonesia keluar negeri, terkadang tim kita tidak bisa masuk karena masalah birokrasi.

Dibahas juga mengenai pendanaan pengiriman tim ke daerah bencana. Biasanya hal sulit yang dilaukan adalah pada saat pelaporan karena SPJ yang disyaratkan sulit dipenuhi di daerah bencana.

Diskusi sesi ini ditutup dengan pemberian plakat pada semua pembicara, yang diwakilkan oleh Dekanat Fakultas Kedokteran UGM, dr. Endro Basuki.

Reportase Sesi 2: Disaster Management and Disaster Medicine

Sesi dua ini menghadirkan pembicara dari New Zealand and Filipina. Harapannya dapat menjadi pembanding dengan pengembangan manajemen bencana yang ada di Indonesia. Pembicara kali ini menceritakan mengenai pengembangan manajemen bencana di negara masing-masing baik untuk disaster manajemen dan disaster medicine. Sesi ini dimoderatori oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD.

dr. Carlos Primero, EMDM, FPCEM membagi pengalamannya saat Filippina menghadapi topan Sendong Desember 2011. Saat bencana itu terjadi, pemerintah pusat dan local berkolaborasi untuk menangani pasca bencana. Di Filipina sudah ada regulasi di tingkat nasional dan local dalam hal ini. dr. Carlos menegaskan biaya untuk preparedness lebih murah dibandingkan dengan recovery. Hal lain yang menarik yaitu, preparedness lebih mudah dilakukan, melalui pemerdayaan masyarakat, training dan lain-lain. Pemerintah Filipina melibatkan banyak perguruan tinggi dalam riset bencana dan pendekatan kepada masyarakat melalui training.

Graeme McColl, sudah berpengalaman selama 14 tahun dalam training manajemen bencana di Selandia Baru. Saat ini, Graeme menjadi penasehat Emergency Management di Kementerian Kesehatan Selandia Baru. Hal terpenting dalam penanganan bencana ialah national dan emergency plan perlu disusun. Sejumlah kebijakan yang mendukung perlu diatur, kemudian perlu juga dilakukan beragam training untuk menghadapi bencana.

Diskusi

Seorang penanya, mengungkapkan bagaimana mengoordinasikan banyak pihak dalam 1 komado? Selama ini masih jalan sendiri-sendiri?

Kedua pembicara sepakat perlu untuk mengembangkan salah satu mata kuliah manajemen bencana untuk para sarjana agar lebih siap.

Icha (Magister Manajemen Bencana, FK, UGM): menanyakan masalah disaster management di Indonesia yaitu the lack of coordination.

dr. Carlos menegaskan “We are on public service not self-service”, jadi harus berkolaborasi. Graeme menyatakan training bisa dilakukan supaya aturannya sama. Hal ini tepat, karena dalam training koordiinasi ada Incident Command System (ICS). Dalam ICS, sudah diatur job description yaitu who doing what, jika ini overlap maka akan jadi masalah. Kemudian, diatur pula how they communicate each other dengan duduk bersama dan membicarakan langkah selanjutnya. Terakhir, how if someone is missing maka harus ada plan B nya.

M. Fathoni dari UIN Sunan Ampel menanyakan bagaimana menggunakan local wisdom dalam penanganan bencana?

dr. Carlos, Filipina sama dengan Indonesia, local wisdom-nya sama. Disaster response yang utama ialah make happy for everybody, everbody should be serve (wid).

Reportase Sesi 1: History of Disaster Management in Health Sector

Sesi pertama ditujukan untuk memaparkan mengenai sejarah manajemen bencana sektor kesehatan di Indonesia. Sesi ini langsung dimoderatori oleh Ketua Pokja Bencana FK UGM, dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS dan juga menghadirkan pemateri yang memiliki banyak keterlibatan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Pemateri pertama adalah dr. Hendro Wartatmo, Sp. BD yang merupakan penasihat dari Pokja Bencana FK UGM dan pada masa penanggulangan bencana Tsunami Aceh terlibat langsung bersama tim bencana dari FK UGM. Beliau membagi pengalamannya saat memberangkatkan tim dari FK UGM ke Meulaboh tahun 2004. Berikut tiga point yang menjadi sorotan beliau dalam manajemen bencana sektor kesehatan, pertama, akomodasi selama masa tanggap darurat, dr. Hendro meminjam pembiayaan ke kepala bagian di FK UGM. Kemudian ia menelpon Depkes apakah relawan bisa memasuki wilayah Aceh? Melalui koordinasi ini, terungkaplah bahwa masih banyak rapat atau briefing dari pemerintah yang menghambat masa tanggap darurat ini. Pengalaman menarik yaitu untuk tim yang akan ke Meulaboh, dr. Hendro sampai menolak relawan karena pendaftar membludak. Kedua, Hal yang pertama dilakukan tim relawan ini ialah masuk ke RS Meulaboh untuk memfungsikan kembali karena functiional collapse. Faktanya, seluruh proses yang dilakukan selama di Meulaboh ialah manajemen bencana yang selama ini ada di buku. Referensi lain untuk menyimak manajemen bencana dapat dibuka melalui wadem.org. Ketiga, Pasca pemberangkatan tim relawan FK UGM ke Meulaboh, dari internal ada ajakan untuk membuat Pokja Bencana pada 2006. Sejalan dengan pembentukan itu, terjadi gempa Jogja. Akhirnya, gempa ini menjadi bencana yang dikelola dengan baik oleh Pokja Bencana dari segi manajemennya.

Pemateri kedua adalah Prof. Dr. Sudibyakto selaku penasihat BNPB dan juga sebagai ketua prodi Magister Manajemen Bencana UGM. Isu terpenting dalam manajemen bencana akhir-akhir ini ialah disaster risk management. Bagaimana mengurangi resiko, terlebih ada prediksi dari para ahli, dalam 30 tahun ke depan akan terjadi gempa dengan kekuatan 8.9 SR. Dua hal terpenting yang harus dikembangkan ialah SOP dan contigency planning.Selain itu, harus ada trust kepercayaan antar institusi, siapa yang menghitung program. Misalnya, BPBD dan BNPB sebagai muara, maka yang menghitung korban dan kebutuhan harus dari institusi yang lain.

Sehingga, harus ada framework untuk disaster risk reduction. Kasus kekinian yang dapat disimak, Banjarnegara rawan longsor, sehingga penataan ruang harus kuat. Policy development dan kebijakan lain harus diatur internasional, nasional dan lokal. memgkomunikasikan resiko penting, komunikasi ke masyarakat itu penting.

Pemateri ketiga adalah dr. Achmad Yurianto hadir sebagai perwakilan dari Pusat Penanggulangan Krisis Kementrian Kesehatan. Beliau juga merupakan kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes. Kali ini, dr. Achmad memaparkan UU No 24 Tahun 2007 yang menyebutkan pemerintah pusat dan daerah merupakan penanggung jawab dalam penanganan bencana. Pertanggung jawaban ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak dalam pengurangan resiko yang harus dipadukan dengan program pembangunan. Salah satunya, mereka memiliki dana antisipasi atau cash in hand.

Pihak yang pertama merespon jika terjadi bencana ialah masyarakat. Maka, pemberdayaan masayarakat sangat penting untuk dilakukan. Pemberdayaan ini untuk mengelola bagaimana langkah yang tepat untuk mengantisipasi, menghadapi dan recovery pasca bencana. Perguruan tinggi dapat berperan besar dalam ranah ini melalui beragam kajian. Menurut pengalaman, ibukota akan selalu 40% wilayahnya banjir karena jumlah itu dihuni pendatang yang mungkin kurang aktif dalam penanggulangan banjir.

Beliau juga sangat menekankan mengenai peran universitas dalam hal kebencanaan. Tidak bisa jika semuanya diserahkan pada pemerintah. Univresitas harus terlibat terutama dari hasil penelitian yang dilakukan.

Sesi Diskusi

Kedua penanya antusias pada sesi ini dan berdikusi hangat dengan para pembicara, pertama, Husaini dari FK Unlam Banjarmasin, selama ini bencana menjadi pencitraan parpol dan Pemda. Bagaimana kita mengatasi hal ini?. Kedua, Al Azim dari KMPK menyatakan ada pergeseran paradigma, dari mitigasi ke pengurangan bencana. Kita tidak belajar dari pengalaman. Jika bencana itu sudah sering terjadi, pengurangan ini bisa dilakukan lebih awal. Jawaban oleh ketiga pembicara, menegaskan PJ pengelola bencana bukan hanya koordinator, namun ada hal lain yaitu pengelolaan manajemen bencana.

Sesi selanjutnya dilanjutkan dari pertanyaan saudara Hakim (Fakultas Psikologi dan Penanganan Bencana UIN Sunan Ampel) menambahkan pendekatan lingkungan untuk pengurangan bencana, masukan pengetahuan dan strategi dari ahli pengelolaan bencana ke pemerintah sudah dilakukan tapi tidak digunakan pemerintah. Bagaimana strategi agar suara PT digunakan pemerintah? Kasusnya, lumpur Lapindo hanya penggantian fisik, tanpa megindahkan nilai sejarah masayarakat disitu.

Pertanyaan di atas ditanggapi langsung oleh dr. Hendro. dr. Hendro menyampaikan euphoria penanganan bencana, orang antusias saat respon. Makin banyak publikasi, masa banyak massa. Preparedness jarang disentuh publikasi. Ada masalah lain yaitu, biokrasi dan otorisasi pengeluaran uang. BPBD tidak ada garis koordinasi/ komando- tidak segaris dengan BN[B. Ancaman lain yang ada yaitu korupsi dalam bencana yaitu secondary disaster, sementara, problem utama ialah koordinasi.

Selebihnya, secara bergantian pembicara menyampaikan pendapatnya, pertama, Prof. Sudibyakto berdasarkan pengalaman beliau, 50 juta/jam minimal 4 jam untuk helikopter air kebakaran hutan sampai terjadi kemarau. Menurut saya, perlu program preparedness yang lebih serius.

dr. Achmad menyatakan Pusat Penanggulangan Krisis Kemkes berkolaborasi dengan WHO dalam hal pengurangan resiko melalui riset dan pelatihan. Ada anggaran namun tidak ada yang menggunakan. Kemkes telah mendorong Menristek untuk mengajak ahli mengembangan riset agar dana dari WHO ini termanfaatkan.

Pemerintah Intensifkan Pelatihan Tanggap Bencana di Wilayah Rawan Longsor

Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (18/12) menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama jajaran kepala daerah yang wilayahnya rentan bahaya longsor, agar memberikan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan kepada warga masyarakat.

“Ini semuanya kita harus waspada. Karena tidak hanya satu dua tiga empat atau lima titik rawan longsor, tetapi ada ratusan titik di tanah air ini yang rawan longsor. Terutama di Jawa ini banyak sekali,” kata Presiden Joko Widodo.

Sementara itu Kepala BNPB Syamsul Maarif menjelaskan pihaknya telah menyiapkan pelatihan kebencanaan khususnya di wilayah Jawa yang memang rentan bencana longsor.

“Bapak Presiden menginstruksikan kepada kami untuk melakukan pelatihan di wilayah yang memang rentan. Yaitu di Jawa Barat bagian Selatan. Jawa Tengah bagian tengah dan selatan. Lalu Jawa Timur. Untuk dilakukan edukasi serta pelatihan-pelatihan,” jelas Syamsul Maarif.

“BNPB sendiri melalui BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di setiap daerah sudah memberikan informasi ini. Kami juga membuat rencana aksi terpadu, yang merupakan hasil pemikiran dan upaya antisipasi beberapa kementrian dan lembaga. Namun tetap perlu dilakukan pelatihan,” tambahnya.

Presiden tambah Syamsul Maarif juga memerintahkan agar BNPB bekerja sama dengan Badan Geologi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, segera memasang alat sistim peringatan dini atau Early Warning System di tempat-tempat yang sudah ditengarai merupakan wilayah rawan longsor.

“Bapak Presiden juga memerintahkan agar BNPB bekerjasama dengan ESDM untuk memasang alat early warning system . ditempat-tempat yang sudah ditenggarai merupakan wilayah rawan longsor. Sekaligus juga dilatih. Kami kerjasama dengan UGM dan teman-teman BPPT untuk melaksanakan perintah bapak Presiden,” kaya Syamsul Maarif.

Peneliti longsor dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Edy Prasetyo Utomo kepada VOA menyoroti soal pentingnya pendidikan dan sosialisasi kebencanaan menyangkut bencana longsor kepada masyarakat.

“Melakukan edukasi kepada masyarakat setempat. Yaitu di daerah-daerah yang sudah dipetakan dengan skala 25 hingga 50 ribu yang sudah dinyatakan sebagai daerah rawan bencana longsor. Di daerah-daerah itu jangan ada aktifitas dengan menanam tanaman pertanian akar pendek seperti sayur-sayuran. Khususnya di daerah yang kemiringannya 30 hingga 40 derajat,” tambahnya.

Edy Prasetyo Utomo menambahkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor perlu mengetahui gejala-gejala awal munculnya bencana longsor.

“Longsor itu ada gejala-gejalanya. Misalnya ada retakan. Kemudian ada tanaman tiba-tiba miring. Lalu kalau kita mau buka jendela atau pintu rumah susah dibuka. Apalagi tiang rumah miring. Itu gejala awal. Lalu air sumur kita menjadi keruh. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat di sekitar rawan bencana,” kata Edy Prasetya Utomo.

Pemerintah Relokasi Warga Korban Bencana Longsor Banjarnegara

Selain soal sosialisasi dan pendidikan kebencanaan kepada warga yang bermukim di wilayah rawan longsor, Presiden juga menginstruksikan kepada jajaran instansi terkait agar segera melakukan perencanaan terkait dengan relokasi warga di sekitar lokasi bencana longsor di Dusun Jemblung, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kepala BNPB Syamsul Maarif memperkirakan, untuk relokasi warga korban bencana longsor di Banjarnegara itu setidaknya diperlukan sekitar 85 unit rumah, dengan kebutuhan dana sekitar Rp 5,168 miliar.

Selain rumah juga dibutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan termasuk rehabilitasi jembatan putus yang juga dekat dengan peristiwa longsor itu. Kemudian juga ada bendungan, tebing sungai, saluran irigasi, normalisasi sungai. Total anggaran menurut Syamsul sekitar Rp 25,7 miliar.

Hingga Kamis (18/12) jumlah korban bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara, Jateng telah ditemukan 79 orang meninggal. Namun pemerintah bersama tim gabungan bertekad akan terus melakukan pencarian korban yang hingga kini belum diketemukan.

sumber: voaindonesia.com

Pembukaan 10 years Tsunami Aceh

Seminar International on Disaster Health Management

Memperingati 10 Tahun Kejadian Bencana Aceh:
Mengambil Pelajaran dan Stratgeti untuk Pengembangan Manajemen Bencana Sektor Kesehatan di Indonesia

University Club dan Senat KPTU FK UGM
17-18 Desember 2014
Yogyakarta, Indonesia

Dilanjutkan dengan penampilan tarian Saman yang merupakan tarian tradisional masyarakat Aceh. Tarian Saman yang juga dikenal dengan tarian 1000 tangan ini dibawakan oleh 11 orang mahasiswa Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM. Harapannya tarian ini dapat mewakilkan kegembiraan masyarakat Aceh sekarang yang dapat bangkit dari duka tsunami 10 tahun silam.

Sambutan pertama disampaikan oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp. BS selaku Ketua Pokja Bencana FK UGM. Singkat dan padat apa yang beliau sampaikan, yakni mengenai pentingnya sebuah kejadian untuk diambil sebagai sebuah pelajaran dan kita disini semua berkumpul untuk membahas, mendiskusikan, dan bersyukur jika hal ini dapat menjadi titik untuk menyusun strategi ke depannya.

Sambutan selanjutnya, disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM, Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.Onk. Beliau menyambut hangat kedatangan semua peserta dan pembicara baik dari dalam dan luar negeri yang terlibat dalam kegiatan ini. Tujuan kita disini semuanya sama, yakni duduk dan berdiskusi untuk manajemen bencana yang lebih baik ke depannya, khususnya di sektor kesehatan. UGM memang pernah terlibat selama kurang lebih 4 tahun dalam penanggulangan bencana di Aceh lalu dan ini bisa dijadikan dasar pengalaman yang baik untuk menyusun strategi ke depannya, misalnya mengenai peran universitas. Harapannya, seminar yang diselenggarakan oleh Pokja Bencana FK UGM dan PKMK ini dapat bermanfaat sebagai bahan rekomendasi manajemen bencana sektor kesehatan di Indonesia.

Secara simbolis, pembukaan dibuka dengan pembunyian sirine peringatan tsunami oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM.

Sebagai keynote speaker dalam seminar ini adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D, beliau juga merupakan pemimpin proyek penanggulangan bencana Tsunami Aceh selama empat tahun (2004-2008). Beliau menyampaikan mengenai kronologi bantuan UGM untuk tsunami Aceh silam serta pengembangan apa yang dilakukan setelah bantuan tersebut. Saat ini misalnya, FK UGM telah mengembangkan kurikulum bencana untuk mahasiswa kesehatan (kedokteran umum dan keperawatan), mahasiswa S2 kesehatan masyarakat, serta membantu mengembangkan perkuliahan manajemen bencana kesehatan pada sekolah manajemen bencana UGM. Melalui seminar ini beliau berharap kita semua dapat berfikir untuk merumusakan mengenai manajemen bencana sektor kesehatan yang lebih baik ke depannya.

Acara selanjutnya adalah istirahat pagi, peserta juga disuguhkan dengan pemutaran dokumentasi kegiatan Fakultas Kedokteran UGM dan Pokja Bencana dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia.

Secara simbolis, pembukaan dibuka dengan pembunyian sirine peringatan tsunami oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM.

Acara selanjutnya adalah istirahat pagi, peserta juga disuguhkan dengan pemutaran dokumentasi kegiatan Fakultas Kedokteran UGM dan Pokja Bencana dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia