Live Streaming

Live Streaming

 


 


 

BPPTKG pantau potensi banjir lahar lewat CCTV

Yogyakarta – Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta memantau potensi terjadinya banjir lahar pada musim hujan melalui CCTV yang terpasang di sejumlah titik sungai berhulu Gunung Merapi.

“Guna mengetahui adanya potensi banjir lahar, kami menggunakan tiga parameter pemantauan. Pertama, yakni memantau CCTV yang sudah terpasang pada 18 titik di hulu Gunung Merapi,” kata Kepala Seksi Gunung Merapi BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, Kamis.

Menurut dia, seluruh CCTV ini terkoneksi langsung ke BPPTKG Yogyakarta yang dapat memberikan informasi dini dengan akurasi yang cukup tinggi.

“Kedua, yakni melakukan pemantauan curah hujan yang terjadi di puncak Gunung Merapi melalui sejumlah stasiun pemantau yang juga sudah terpasang. Namun prediksi kami, potensi banjir lahar pada musim hujan tahun ini lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Ia mengatakan, masyarakat memang tetap harus waspada terhadap potensi banjir lahar yang membawa material erupsi Gunung Merapi pada musim hujan ini.

“Curah hujan di puncak Gunung Merapi saat ini memang intensitasnya kerapkali tidak terlalu berbeda dengan yang berada di bawah kawasan pegunungan. Pasalnya di puncak lebih sering terjadi badai tanpa disertai dengan hujan,” katanya.

Agus mengatakan, yang harus diwaspadai adalah ketika terjadi hujan secara terus menerus selama 40 menit di kawasan puncak Gunung Merapi.

“Jika terjadi hujan 40 menit, kami memiliki perlatan otomatis yang dapat mengirimkan informasi pesan singkat berupa peringatan dini, peringatan dini itu bisa diteruskan ke lima pos pengamatan yang dimiliki BPPTKG Yogyakarta,” katanya.

Ia mengatakan, server peringatan dini tersebut juga dapat mengirim pesan singkat otomatis ke sejumlah pihak berwenang seperti Badan Penanggulana Bencana Daerah (BPBD) untuk disebarkan kepada masyarakat.

“Server juga bisa mengirim kepada masyarakat yang nomornya telah terdaftar,” katanya.

Selain curah hujan dan pemantauan CCTV, pihaknya juga menggunakan stasiun seismik untuk melakukan pemantauan banjir lahar. Stasiun seismik merupakan alat pemantauan kegempaan yang terpasang di lereng Gunung Merapi.

Potensi ancaman terjadinya banjir lahar, kata dia, diprediksi lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya. Saat ini material erupsi 2010 yang masih tersisa di puncak Gunung Merapi diprediksi sekitar 40 Juta hingga 50 Juta meter kubik.

“Dari angka itu, sebanyak 25 juta meter kubik di antaranya berada di sisi selatan Merapi. Tetapi karakteristik fisik itu kini sudah berbeda dan sangat kurang mendukung untuk terjadinya lahar hujan. Karena kondisi material erupsi saat ini yang sudah padat sehingga kandungan abu pun cenderung minim,” katanya.

Ia mengatakan, dengan berkurangnya abu, maka akan mengurangi pula kandungan pelicin yang dapat mempermudah longsoran material akibat guyuran hujan.

“Untuk menghancurkan material itu butuh curah hujan yang tinggi,” katanya.

sumber: ANTARA News

2 Desa di Garut Terendam Akibat Banjir Bandang

Jakarta – Penanganan darurat banjir bandang di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang terjadi Selasa kemarin 9 Desember masih dilakukan hingga saat ini. Banjir bandang akibat hujan deras selama 2 jam itu menyebabkan Sungai Cibarengkok meluap, akibatnya 10 kampung terendam banjir.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, 5 kampung tersebut berada Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, dan 5 kampung di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Banjarwangi.

“Tidak ada korban jiwa dari bencana tersebut. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Garut, tercatat 1.179 jiwa terdampak banjir,” ujar Sutopo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2014).

Sutopo menjelaskan, kerugian material akibat banjir bandang di Kecamatan Cikajang adalah 6 rumah hanyut, 49 rumah rusak berat dan 119 rumah rusak ringan.

“Beberapa bangunan yang terendam antara lain 280 unit rumah dan 9 masjid. Sedangkan di Kecamatan Banjarwangi ada 988 jiwa terdampak, 5 rumah rusak berat, 5 rumah rusak sedang dan 290 rumah terendam banjir,” papar dia.

Sutopo mengatakan, saat ini banjir bandang telah surut. Sebanyak 30 jiwa atau 6 kepala keluarga yang rumahnya hanyut mengungsi ke balaidesa dan menumpang ke rumah tetangga.

Menurut Sutopo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut bersama TNI, Polri, dan SKPD lain sudah berada di lokasi terdampak banjir.

“BPBD telah memberikan bantuan logistik berupa makanan siap saji, selimut dan tikar. Saat ini masih dilakukan pembersihan lingkungan oleh aparat. Kebutuhan mendesak adalah seragam anak sekolah dan makanan,” pungkas Sutopo.

Gunung Raung Waspada, Warga Dilatih Hadapi Bencana

Banyuwangi – Warga Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, dilatih menghadapi ancaman bencana letusan Gunung Raung, Selasa, 9 Desember 2014. Pada 13 November lalu, gunung setinggi 3.332 meter dari permukaan laut itu terus bergemuruh dan mengeluarkan asap putih sejak statusnya meningkat menjadi waspada (level II).

Warga yang dilatih sebanyak 100 orang. Mereka berasal dari Dusun Lider, Bejong, dan Dhani. Ketiga dusun itu berpenghuni 200 keluarga dan berjarak 8 kilometer dari Gunung Raung. Mereka dilatih menyelamatkan diri melalui jalur evakuasi dengan menaiki truk maupun sepeda motor yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan tanah lapang Desa Sragi yang berjarak 6 kilometer dari kampung mereka sebagai lokasi pengungsian. Simulasi bencana itu melibatkan semua pihak terkait, dari aparat desa, kecamatan, TNI Angkatan Darat, tenaga medis, hingga badan penanggulangan bencana setempat.

Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Eko Suprapto mengatakan simulasi ini pertama kali dilakukan. Setelah simulasi, pemerintah Banyuwangi akan memperbaiki 4 kilometer jalan evakuasi yang kondisinya rusak parah. “Mulai tahun depan kami anggarkan untuk perbaikan jalur evakuasi,” katanya.

Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Raung, Balok Suryadi, mengatakan aktivitas Gunung Raung belum turun. Hari ini tercatat terjadi gempa tremor terus-menerus dengan amplitudo 3-32 milimeter. Asap putih juga masih berembus setinggi 100 meter ke arah barat. “Asap mengarah ke Desa Sumberjambe, Kabupaten Jember,” kata Balok.

Suara gemuruh juga sering terdengar. Terakhir kali terdengar pada 5 Desember lalu pukul 12.00. Tingginya aktivitas gunung tersebut membuat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Raung menjadi waspada. Dengan meningkatnya status itu, Gunung Raung tertutup untuk pendakian dalam radius 2 kilometer dari puncak. Gunung Raung pernah meletus kecil pada 19 Oktober 2012. Sejak itu, aktivitasnya fluktuatif.

sumber: tempo

Penanggulangan bencana berbasis data

Jakarta – Jarang ada buku yang menyajikan informasi grafis terkait pengelolaan bencana, padahal infografis dinilai efektif untuk memahami narasi sebuah pesan, menjelaskan detil suatu proses yang harus dilakukan, juga untuk merekonstruksi sebuah peristiwa.

Dengan kata lain infografis tampil sebagai bentuk berita visual yang kompleks yakni mampu memuat narasi, data sekaligus visual.

Sehingga kehadiran sebuah buku infografis yang menyajikan data terkait upaya penangganan bencana seperti buku berjudul “Indonesia Province Infographic” ini sungguh sebuah kekuatan yang bermakna.

Ambil contoh provinsi Sumatera Barat yang menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduknya sebesar 4,8 juta jiwa.

Ternyata jumlah penduduk perempuannya lebih besar dibanding laki-laki yang ditandai dengan angka sex-ratio sebesar 98,44 yang dapat dilihat dengan jelas dalam infografis.

Tidak cukup sampai disini, informasi tadi juga memuat berapa jumlah orang berkebutuhan khusus dalam total populasi.

Informasi tersebut berguna untuk membantu penyusunan rencana serta analisas yang tepat misalnya dalam proses penyelamatan, termasuk kelompok rentan dan prasarana umum yang terdampak bahaya.

Apalagi data itu berbentuk piramida penduduk yang dilengkapi dengan proyeksi penduduk tahun 2015, tahun 2020 hingga tahun 2025 (halaman 23).

Bahkan lebih jauh, informasi tersebut bukan hanya digunakan untuk memobilisasi sumberdaya, namun juga untuk menentukan kebijakan dan mengukur keberhasilan dari intervensi yang dilakukan.

Data kependudukan yang telah diolah dan diintegrasikan dengan informasi lain lalu disajikan dengan visualisasi menarik, tentu sangat membantu perencanaan dan ketepatan analisis penanganan bencana.

Memang akses terhadap informasi dan data memegang peran penting untuk menjamin suksesnya manajemen bencana, karena dapat dibayangkan bila penanggulangan bencana tidak bertumpu pada data, maka akan terjadi kesimpangsiuran penanganannya.

Buku ini memuat gambaran visual dalam bentuk peta dan grafis 33 provinsi di Indonesia disertai informasi tujuh sektor utama, yakni informasi kependudukan, ketahanan pangan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta bencana yang sering terjadi di sana.

Informasi yang disajikan dilihat dari berbagai segi, antara lain jumlah populasi, tingkat kepadatannya, kondisi geografisnya, dan lain-lain.

Buku “Indonesia Province Infographic” yang terdiri dari 83 halaman dengan panjang 29 Cm dan lebar 25 Cm ini memang kaya ilustrasi dan penuh gambar peta warna-warni yang enak dilihat.

Nampaknya buku yang diawali dengan tiga halaman foto kegiatan tanggap bencana ini juga sengaja membidik pangsa pasar yang lebih global karena setiap detailnya disajikan dalam bahasa Inggris.

Apalagi pembuatan buku ini juga melibatkan sejumlah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selain dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Lembaga PBB tersebut adalah Kantor Koordinasi Untuk Urusan Kemanusiaan (OCHA), Badan Kependudukan PBB (UNFPA), Program Pangan Dunia (WFP) dan Program Pembangunan PBB (UNDP).

Keunggulannya yang mampu menyajikan informasi rumit menjadi lebih ringkas membuat infografis dianggap sebagai media yang efektif untuk promosi, publikasi dan edukasi.

Menurut pakar infografis Machfoed Gembong, saat ini media infografis telah mengalami metamorphosis menjadi lebih canggih.

Sarjana seni rupa IKIP Negeri Surabaya yang kenyang pengalaman sebagai illustrator dan pewarta grafis ini mengatakan, infografis berkembang dari dua dimensi menjadi infografis interaktif dan yang paling mutakhir adalah video infografis.

Maka kita semua patut berharap bahwa buku infografis ini bisa ditampilkan dalam format web dan bukan tidak mungkin dikembangkan dalam format video infografis.



Panduan Nasional



Berhubung pemanfaatan infografis belum secara luas digunakan umum, bersamaan dengan terbitnya buku infografis tadi, BNPB, BPS dan UNFPA, menerbitkan buku “Panduan Nasional Penggunaan Data Kependudukan dalam Penanggulangan Bencana”.

Buku ini berisi panduan rinci tentang penggunaan data kependudukan dalam semua tahap penanggulangan bencana, mulai prabencana, saat bencana dan pascabencana.

Secara spesifik tujuan penyusunan buku ini adalah sebagai petunjuk teknis dari peraturan Kepala BNPB No. 8 tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.

Selain itu buku dengan jumlah halaman 89+xii lembar dengan kertas berwarna serta memiliki panjang 24 Cm dan lebar 21 Cm itu untuk memberikan panduan bagi pelaku kemanusiaan dalam penggunaan data kependudukan untuk penanggulangan bencana.

Data kependudukan atau data bencana mutlak diperlukan pada tahap kesiapsiagaan darurat maupun aspek pertolongan, pemulihan dan rekonstruksi bencana.

Begitu sentral peran data kependudukan hingga bisa dikatakan, tidak ada rencana penanggulangan bencana yang sukses tanpa didukung data kependudukan.

Terlihat informasi dalam buku ini sudah cukup memenuhi syarat sebagi buku panduan, meski pembaca menjadi kurang nyaman dengan tampilan dua kolom.

Namun demikian buku ini menyertakan alamat website terkait, yakni http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/dashboard.jsp?countrycode=id.

Hadirnya dua buku tersebut bermuara pada upaya menuju Indonesia tangguh yakni bangsa yang memiliki daya antisipasi terhadap bencana, bangsa yang mempunyai daya proteksi dengan menangkis dan menghindar bencana, lebih jauh menuju bangsa yang tinggi daya adaptasinya.

Tampaknya terbitnya dua buku ini adalah bukti nyata bahkwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan komunikasi strategis dengan para pemangku kepentingannya.

BNPB secara terbuka menjalin sinergi dengan Badan Pusat Statistik dan Perserikatan Bangsa-bangsa serta berhasil mengkomunikasikan itu semua atas nama kemanusiaan. Selamat untuk BNPB!

Musim Penghujan, BPBD Ciamis Rencanakan Siaga Darurat Banjir & Longsor

Menghadapi datangnya musim penghujan kali ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis berencana melakukan siaga darurat banjir dan tanah longsor. Untuk itu, BPBD menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang sewaktu-waktu terjadi di lingkungannya.

Kasie Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ciamis, Narwan, Senin (01/12/2014), mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan siaga darurat untuk menghadapi musim penghujan.
“Surat Keputusan (SK) Tanggap Daruratnya sedang kami upayakan,” katanya.

Seperti diketahui, di beberapa daerah di Kabupaten Ciamis seringkali terjadi bencana banjir dan longsor apabila intensitas hujan mengalami peningkatan. Biasanya, daerah yang langganan mengalami bencana banjir dan langsor, yang terdapat di kaki gunung dan dekat aliran Sungai Citanduy dan beberapa anak Sungai Citanduy.

AS serahkan survey bencana ke Wali Kota

MEDAN – Kepala Tim Program Criminal Investigative Trainning Assistance Program  (ICITAP) Amerika Serikat, Andrew Crowell menyerahkan hasil  Survey Pengurangan Resiko Bencana Sistem Komando Kejadian (ICS)  kepada Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi di Balai Kota Medan, hari ini.

Selain Wali Kota, sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan juga mendapatkan hasil survey yang berisikan panduan-panduan tentang penanganan  bencana di Kota Medan.

Menurut Andrew, hasil survey yang diserahkan dalam bentuk buku ini merupakan hasil survey yang telah dilakukan ICITAP pada September dan Oktober 2014. Tujuan survey ini dilakukan untuk membantu Pemko Medan, terutama SKPD terkait agar lebih efektif dan efisien dalam menangani bencana yang terjadi.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan itu kata Andrew, dapat diketahui apa-apa saja yang akan menjadi kebutuhan pada saat bencana terjadi. Di samping itu buku hasil survey ini juga memuat masukan-masukan dari pimpinan SKPD maupun sejumlah tambahan terkait bagaimana penanganan bencana yang baik.

“Selain itu dalam buku ini, kita juga memasukkan penerapan-penerapan terbaik dalam menangani bencana. Penerapan ini diambil dari sejumlah daerah yang telah disurvey sebelumnya. Berdasarkan survey yang kita lakukan, penanganan bencana yang dilakukan fokus untuk bencana banjir dan kebakaran,” kata Andrew.

Untuk itulah Andrew yang hadir bersama Asistent Director Humanitarian Ivy Cghristine,  Oegroseno selaku Senior Asistance Enforcement Advisor, Iwan Maskun sebagai Project koordionator dan Trevor Olson mewakili Konjen Amerika Serikat untuk Sumatera,  berharap buku yang diserahkan ini akan menjadi bahan masukan yang berharga dalam penanganan bencana di Kota Medan.

Andrew selanjutnya  tak ingin hubungan yang sudah terjalin dengan baik ini berakhir setelah hasil survey  dalam bentuk buku diserahkan. Dia mau hubungan semakin erat  lagi, apalagi direncanakan pihaknya pun akan menurunkan tim ahli untuk mentransferkan ilmunya terkait dalam penanganan bencana.

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sangat menyambut baik dengan diserahkannya hasil survey yang telah dilakukan ICITAP guna mengatasi  bencana di Kota Medan. Dengan diserahkannya buku hasil survey itu, Pemko Medan telah memiliki standar operational procedure (SOP) dalam menangani masalah bencana, khususnya banjir dan kebakaran

Sejumlah kekurangan yang ditemukan dalam survey, ungkap Wali Kota, segera ditindaklanjuti melalui SKPD terkait. Kemudian mantan Sekda Kota Medan ini berharap, usai penyerahan buku hasil survey secepatnya diikuti dengan penyerahan bantuan  terkait peralatan bencana kepada Pemko Medan. “Kehadiran bantuan peralatan bencana itu tentunya sangat membantu Pemko Medan dalam menangani bencana,”  jelas Wali Kota.

Selain Wali Kota, buku hasil survey ini juga diserahkan Andrew kepada Polresta Medan yang diterima Wakapolresta AKBP Hondawantri Naibaho, Kadis Pencegah dan Pemadam Kebakaran Marihot Tampubolon, Kepala kantor Bandan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Medan Hana Lore Simanjuntak, Kadis Bina Marga Khairul Syahnan Lubis, Kadis Kesehatan drg Usma Polita, Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat ATD MT, Dinas Kominfo Darusalam Pohan, Kasatpol PP M Sofian , PMI, SAR serta Puskesmas  Padang Bulan, Puskesmas  Belawan dan Puskesmas Kampung Baru.

sumber: waspada.co.id

Satellite images important to disaster management process

KUALA LUMPUR: The use of satellite technology in the pre- and post-disaster management process is equally important as doing so during the disaster, said National Space Agency (Angkasa) director-general Dr Noordin Ahmad (pix).

In a recent interview with theSun, he said at present the whole disaster management operation is under the purview of the National Security Council of the Prime Minister’s Department.

“We have engaged them on how best to use and promote the use of satellite technology in mitigating disaster. One way will be to use satellite images in the pre- and post disaster process,” he added.

Doing so in the pre-disaster process would help the federal government and local authorities better understand the type, trend and extent of the disaster, and provide sufficient time for the mitigation methods to be put in place before a disaster occurs, he said.

“It will greatly minimise the repair costs due to damages from a disaster and ensure the emergency relief centre is easily accessible to the locals and the relief aid response team,” he added.

Dr Noordin pointed out that by comparing the images taken during and after a disaster plays a vital role in the development planning process for an area.

“The images can act as a guide for the authorities to determine whether or not any building or infrastructure should be constructed in the area should it be a possible disaster prone area,” he said.

As the cost of constructing and maintaining a satellite was exorbitant, he said it was important for Malaysia to collaborate with other countries or space agencies.
Currently, Angkasa through programmes like the United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response (UN-Spider) and Sentinel Asia can get satellite disaster images when a disaster happens in Malaysia.

UN-Spider is an open network system that provides space-based solutions to support disaster management activities while Sentinel Asia is a disaster management support system in the Asia Pacific region.

“We do not have to pay for the satellite disaster images we obtain from UN-Spider and Sentinel Asia,” he said.

Disasters Preparedness: Concepts, Guidances, and Research Introduction

Disasters Preparedness: Concepts, Guidances, and Research Introduction

Preparedness atau kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk rumah tangga, bisnis dan masyarakat, namun sayangnya banyak elemen masyarakat yang belum siap untuk hal ini. Bencana memberikan gambaran terkait kebutuhan untuk individu, koordinasi lokal dan rencana berkelanjutan untuk memastikan kemampuan respon dan recover dari bencana besar, pemerintah federal memiliki prioritas nasional dalam kesiapsiagaan untuk mencapai dan meraih hal tersebut. Selanjutnya, elemen masyarakat diisi oleh kesiapan negara dan kekuatan untuk mengindentifikasi kelemahan sebagai persyaratan untuk menerima dana federal dan hibah Homeland Security. Selengkapnya,

Mengenal Kampung Siaga Bencana

siaga-bencana

Beberapa tahun terakhir, kita menemui istilah Kampung Siaga Bencana. Kampung Siaga Bencana atau KSB merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan untuk program penanggulangan bencana. KSB dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlinduungan kepada masyarakat dari ancaman dan resiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada di lingkungan setempat. Simak PP Mensos Tahun 2011 tentang KSB, selengkapnya

Pedoman dan Peran Serta Lembaga Asing Non Pemerintah Saat Tanggap Darurat

Pengelolaan bantuan asing menjadi poin strategis yang harus dikelola dengan baik. Mengapa ini penting? Bantuan yang tidak disalurkan dengan baik akan menjadi barang atau komoditas kurang bermanfaat, atau dapat menjadi expired dan mengalami kerusakan lainnya. Selain itu, bantuan yang masuk ke posko pengungsian atau basecamp sementara harus didata serta diidentifikasi kondisinya sebelum diberikan pada pengungsi. Seluruh poin itu masuk dalam pedoman yang dikeluarkan BNPB yaitu Pedoman dan Peran Serta Lembaga Asing Non Pemerintah Pada Saat Tanggap Darurat. Selengkapnya silakan simak di

Pengadaan Alat Deteksi Dini Bencana Alam Perlu Diprioritaskan

Anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna mendesak pemerintah memprioritaskan pengadaan alat deteksi dini bencana alam.

“Seharusnya Indonesia yang juga kaya aneka bencana memiliki 70 ribu alat deteksi dini, tetapi hanya ada 50, itupun banyak yang rusak dan hilang dicuri,” ujarnya

Di sela-sela mengikuti kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sentul, Bogor, Jumat 28 November 2014,  Choirul Muna mengatakan, Indonesia merupakan daerah rawan bencana dari banjir, tanah longsor, gempa hingga letusan gunung, oleh karena itu masalah deteksi dini betul-betul diperhatikan.

“Saya mengusulkan Komisi VIII segera mungundang dan membicarakan masalah ini dengan BMKG dan BNPB membahas alat deteksi dini tersebut,” kata politisi Partai Nasdem ini. Anggota Dewan asal Dapil Jateng (Magelang) ini juga menyaksikan sendiri alat-alat deteksi dini  Gunung Merapi banyak yang hilang dan rusak padahal alat ini sangat diperlukan agar masyarakat lebih waspada dan mengurangi serta mencegah korban bencana lebih banyak.

Kapusdiklat Penanggulangan Bencana Nasional Bagus Tjahyono dalam paparannya kepada Tim Komisi VIII juga nengakui  alat deteksi dini memang kurang sekali. Karena itu pihaknya tidak akan mengurangi kearifan lokal yang selama ini telah berjalan, misalnya woro-woro dari masayarakat setempat yang sangat membantu menanggulangi bencana.

Choirul Muna juga menyoroti  anggaran on call untuk  bencana alam yang hanya berjulah Rp1,6 triliun untuk seluruh Indonesia. Ia akan membicarakan dana tanggap darurat tersebut dengan BNPB, dan Departemen terkait.  “Jangan sampai nanti waktu terjadi bencana, seperti  tsunami di Aceh, justru LSM dari luar negeri yang duluan masuk sementara dari dalam negeri sendiri terhambat,” jelasnya