Mengenal Jenis Bencana dan Mitigasi yang Dapat Dilakukan

Suara.com – Belakangan ini, Indonesia diterjang beragam jenis bencana, seperti angin topan, banjir, tanah longsor, hingga erupsi. Rupanya, ada beberapa jenis bencana yang dibagi berdasarkan penyebabnya.

Lantas, apa saja jenis bencana dan mitigasi apa yang dapat dilakukan? Simak berikut ulasan selengkapnya untuk Anda.

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan ada tiga jenis bencana, yaitu:

1. Bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

2. Bencana non alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

Semua jenis bencana yang disebutkan di atas tentu saja membawa ancaman kerugian material dan non material.

Pada pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman jenis bentukan alam dan sosial memiliki potensi kebencanaan yang sangat besar. Ancaman kerugian material dan non material dari jenis bencana yang disebutkan di atas tentu saja tidak bisa dihindari, akan tetapi bisa diminimalisir dengan kesadaran mitigasi bencana.

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Mitigasi bencana harus dilakukan dengan sistematis dan berkelanjutan agar kesiapan kebencanaan terbangun dengan baik.

Berikut beberapa mitigasi bencana yang dapat dilakukan agar risiko kebencanaan dapat diminimalisir:

1. Mitigasi pada bencana alam dapat dilakukan dengan pembangunan fisik dengan pemetaan kerawanan wilayah terhadap bencana alam. Pembangunan di daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi harus memperhatikan aspek lingkungan agar terhindar dari bencana alam. Pembangunan rumah penduduk dan gedung perkantoran yang disesuaikan dengan potensi kerawanan kebencanaan penting dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan bangunan.

2. Pada bencana non alam seperti adanya wabah penyakit, penyebaran informasi yang benar harus dilakukan. Penyampaian berita di banyak media massa kepada masyarakat harus berdasarkan pada keakuratan data dan fakta. Kesadaran dan meleknya informasi masyarakat terhadap bencana non alam seperti ini memegang peranan penting untuk mengendalikan laju penyebaran bencana. Risiko bencana yang muncul bisa dikontrol bersama oleh masyarakat.

3. Konflik politik dan perebutan kekuasaan yang menimbulkan perang, menyebabkan bencana sosial pada kehidupan manusia. Kerugian yang ditimbulkan dari bencana ini meliputi banyak aspek sosial kehidupan. Hubungan bilateral maupun multilateral yang baik dan harmonis penting dilakukan untuk menciptakan iklim politik yang seimbang.

Mengenali jenis bencana dan mitigasinya bisa membuat risiko terhadap kerusakan materi dan non materi yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Itulah sedikit ulasan mengenai jenis bencana dan mitigasi bencana yang perlu Anda ketahui. Semoga bermanfaat!

Pemkot Palu Ajak Perguruan Tinggi Terapkan Pendidikan Mitigasi Bencana

REPUBLIKA.CO.ID, PALU — Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengajak perguruan tinggi/sekolah tinggi di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) agar mendorong pendidikan mitigasi bencana diintegrasikan dengan kurikulum yang ada. Tujuannya agar masyarakat bisa membangun tatanan kehidupan tangguh terhadap bencana.

“Kita tinggal di atas sesar Palu Koro yang tentunya rawan terhadap bencana alam gempa, tsunami, dan likuefaksi, sehingga kuncinya adalah mitigasi,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu, Ansyar Sutiadi saat menghadiri rangkaian kegiatan ulang tahun Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Panca Marga Palu, di Kota Palu, Sulteng, Ahad (11/12).

Menurut dia, pendidikan mitigasi bencana perlu dimasukkan ke dalam kurikulum semua jenjang pendidikan sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Langkah itu untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus pengingat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi dan ancaman bencana.

Pasalnya, dengan mitigasi dipercaya dapat meminimalisasidampak ditimbulkan suatu bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam seperti yang dihadapi saat ini, pandemi Covid-19. “Sivitas akademika tidak hanya sekadar menerapkan pendidikan mitigasi, tetapi juga mampu menyosialisasikan kepada masyarakat mitigasi itu sendiri, karena perguruan tinggi sering berinteraksi dengan masyarakat luas” kata Ansyar.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu itu menambahkan, berkaca dari pengalaman bencana alam 28 September 2018 yang banyak menelan korban jiwa, tentunya sejak dini sudah harus meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan terhadap potensi serta risiko bencana. Sebab, dengan pengetahuan dan manajemen risiko yang baik, diyakini bisa meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari suatu peristiwa.

“Bencana datang tidak mengenal waktu, dan tidak ada yang bisa memastikan kapan bencana datang. Menghadapi ancaman-ancaman itu tentu masyarakat secara individu sudah harus menyiapkan diri melakukan upaya antisipasi dengan pengetahuan yang dimiliki,” kata Ansyar

Dia menambahkan, pendidikan mitigasi sejalan dengan tema pembangunan Pemkot Palu, salah satunya membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur berketahanan terhadap bencana. “Sekaligus membangun sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global serta mampu beradaptasi terhadap bencana alam maupun nonalam,” ujar Ansyar.

Langkah-langkah Mitigasi Bencana Kekeringan

KOMPAS.com – Daerah tropis mengalami musim kemarau atau musim kering yang dipengaruhi oleh sistem muson. 

Saat musim kemarau, curah hujan per bulan turun menjadi di bawah 60 mm per bulan (atau 20 mm per dasarian) selama tiga dasarian berturut-turut. 

Wilayah tropis di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan adalah wilayah-wilayah mengalami musim kemarau.

Mitigasi bencana kekeringan

Dilansir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DI Yogyakarta, berikut adalah langkah-langkah mitigasi bencana kekeringan:

1. Masyarakat di sarankan untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien.

2. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku dan air bersih.

3. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar.

4. Membuat waduk yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan.

5. Membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau keramik.

6. Memberikan perlindungan terhadap sumber air bersih yang tersedia.

7. Melakukan panen dan konservasi air. Panen Air adalah metode pengumpulan atau penampungan air hujan atau air pada aliran saat curah hujan tinggi. Tujuan panen air ini adalah menyediakan tampungan air bersih saat curah hujan menurun. 

Sementara itu, saat terjadi bencana kekeringan, ada langkah-langkah penanganan yang dapat dilakukan, yakni:

1. Membuat sumur bor untuk mendapatkan air.

2. Menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah di sediakan oleh dinas terkait.

3. Melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan.

4. Menyediakan pompa air.

5. Melakukan pengaturan pemberian air untuk pertanian secara darurat.

Selain masalah persediaan air bersih, perhatikan kebakaran lahan dan hutan yang lebih rentan terjadi saat musim kemarau. Oleh sebab itu, lebih bijaklah dalam melakukan pembakaran sampah di sekitar lingkungan.

Ini mitigasi bencana gunung meletus dan gempa bumi, biar siap jika terjadi bencana

KONTAN.CO.ID –  Agar terhindar dari risiko bencana, kita perlu membekali diri dengan mempelajari mitigasi bencana gunung meletus dan gempa bumi.

Mitigasi bencana, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. 

Upaya tersebut bisa melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, baik yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi juga gempa bumi.

Bersumber dari situs DIrektorat SMP Kemendikbud Ristek, Indonesia memiliki sekitar 500 gunung berapi. 126 diantaranya adalah gunung berapi aktif dan 7 dari jumlah tersebut sering meletus. 

Mengingat Indonesia sering dilanda gempa bumi dan gunung meletus, masyarakat perlu tahu mitigasi bencana yang benar dan tepat. Dengan menerapkan mitigasi yang benar, bisa mengurangi risiko dari bencana alam tersebut. 

Apa saja mitigasi bencana gempa bumi dan gunung meletus yang perlu diketahui? Simak informasinya berikut ini.

Mitigasi bencana gempa bumi

Saat terjadi gempa bumi, biasanya disertai dengan bencana lainnya. Jika gempa terjadi di dekat pantai, bencana lain yang muncul adalah tsunami. Jika gempa terjadi di area tebing, bencana lain yang mungkin muncul adalah tanah longsor. 

Mitigasi bencana gempa bumi yang perlu Anda ketahui yang pertama adalah tempat berlindung saat bencana terjadi. Jika Anda berada di dalam ruangan saat gempa terjadi, segera cari tempat untuk berlindung yang kuat. 

Anda bisa berlindung di bawah meja atau kasur. Jika tidak ada meja atau kasur, gunakan bantal atau benda lain untuk melindungi kepala dari benturan.

Saat gempa sudah selesai, segera menuju ke titik evakuasi. Jangan masuk ke dalam rumah atau bangunan meskipun gempa sudah selesai karena ada kemungkinan bangunan tersebut runtuh.

Apabila Anda berada di luar ruangan saat terjadi gempa, segera hindari area yang terdapat benda yang bisa runtuh seperti gedung, tiang listrik, reklame, pohon, rumah, dan sebagainya. 

Cari ruangan yang terbuka dan tunggu hingga gempa mereda dan arahan dari pihak yang berwajib. Hindari area pantai dan pergi menuju dataran yang lebih tinggi jika Anda berada di sekitar pesisir saat gempa terjadi karena berisiko tsunami. 

Apabila gempa terjadi di area tebing, segera cari tempat yang jauh dari tebing untuk menghindari potensi tanah longsor.

Mitigasi bencana gunung meletus

Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif melakukan aktivitas vulkanik. Hal ini menyebabkan beberapa daerah di Indonesia berpotensi dilanda bencana gunung meletus. 

Agar mitigasi bencana gunung meletus bisa terlaksana dengan baik, kita perlu tahu ciri-ciri gunung berapi yang akan erupsi. 

Gunung berapi yang akan meletus biasanya ditandai dengan suhu udara di sekitar gunung yang meningkat. Kemudian terjadi pengeringan mendadak di perairan sekitar gunung dan terdengar suara gemuruh dari gunung berapi tersebut. 

Jika sudah melihat tanda-tanda erupsi, Anda perlu tahu jalur evakuasi. Hindari area sungai, lereng, dan daerah aliran lahar untuk menghindari bahaya banjir lahar dingin. 

Anda juga perlu memastikan apakah sudah berada di radius aman dari erupsi. Saat terjadi letusan, segera berlindung di shelter perlindungan. 

Tetap tenang dan ikuti arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Selalu siapkan masker dan kacamata untuk melindungi diri dari debu vulkanik.

Big Data Bisa Dimanfaatkan buat Mitigasi Bencana, Bagaimana Cara Kerjanya?

Jakarta – Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini menyadarkan pentingnya sistem mitigasi yang tangguh. Dalam hal ini, big data disebut dapat mewujudkan mitigasi 4.0 untuk mengurangi risiko bencana alam.

Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar, baik yang terstruktur maupun yang tidak struktur sekali pun. Sederhananya, big data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Dalam diskusi yang digelar oleh Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Sumberdaya Manusia (Fema) IPB University dengan tema ‘Pemanfaatan Big Data dalam Mitigasi Bencana sebagai Bentuk Komunikasi Risiko dan Krisis’ baru-baru ini, Founder PT Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, mengungkapkan bahwa berita dari media daring lebih terstruktur dan mengandung data kebencanaan.

“Dengan mengekstrak data bencana menggunakan teknologi komputasi bahasa, berita daring menjadi lebih representatif dan membahas apa yang tidak ada di media sosial. Karena media sosial cenderung terkena bias pengguna,” kata Ismail dalam rilis dari IPB yang diterima detikEdu, Selasa (21/12/2021).

Ia menjelaskan, cuitan warga internet (warganet) di media sosial mengenai kejadian bencana menjadi sumber penting untuk mendapat informasi kebencanaan. Menurutnya, data dari Open Source Intelligence dapat menjadi pemantauan dan analisis kebencanaan di seluruh Indonesia.

Founder Drone Emprit tersebut menambahkan, informasi dari data tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa kategori, yaitu peristiwa bencana, penyaluran bantuan dan lokasi bencana. Dalam hal ini, klasifikasi informasi penting dibuat agar informasi menjadi bermakna untuk monitoring dan analisis.

Sistem big data dapat menjadi masukan bagi strategi komunikasi dan penyusunan kebijakan. Ismail berharap strategi komunikasi diperlukan agar publik menjadi subjek dalam mitigasi bencana.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, Ahmad Arif, mengatakan bahwa beberapa negara sukses menggunakan big data selama pandemi, seperti China dan Korea Selatan. Menurutnya, big data dapat dimanfaatkan sebagai komunikasi risiko.

“Di Indonesia, pengendalian data informasi masih dikendalikan oleh pemerintah. Contohnya, data kematian selama pandemi COVID-19 masih berbeda-beda. Komunikasi risiko masih bersifat inkonsistensi,” ujar Ahmad.

Akademisi nilai tahun baru momentum evaluasi program mitigasi bencana

Purwokerto (ANTARA) – Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Indra Permanajati mengatakan Tahun Baru 2022 bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi program mitigasi atau pengurangan risiko bencana di Tanah Air.

“Tahun Baru 2022 bisa menjadi sarana untuk mengevaluasi program mitigasi di Tanah Air apakah sudah berjalan secara optimal,” katanya di Purwokerto, Banyumas, Selasa.

Menurut dia, refleksi kebencanaan menjadi sangat penting untuk menentukan dan menyusun strategi yang lebih baik pada masa mendatang.

“Dari beberapa pengamatan secara umum tentang proses mitigasi yang sudah berjalan ada beberapa poin penting yang sepertinya perlu ditekankan yaitu penguatan kelembagaan, peran serta kolaborasi antarlembaga terkait dengan kebencanaan,” katanya.

Dia juga mengingatkan perlunya sistem yang integratif dalam penanganan bencana agar dapat berjalan secara sistematis dan efisien.

“Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang kredibel menangani kebencanaan tinggal memperkuat jalur koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana,” katanya.

Dia menambahkan peran BPBD perlu terus diperkuat untuk penanganan kebencanaan di tingkat daerah, sementara perguruan tinggi di masing-masing daerah bisa dilibatkan dalam riset tentang kebencanaan.

“Setelah sistem koordinasi terbentuk maka tinggal membentuk sistem mitigasinya yang berorientasi pada kegiatan penanganan yang efektif dan efisien,” katanya.

Langkah selanjutnya, kata dia, adalah dengan menerapkan disiplin dan aturan mengenai tata ruang dan pengembangan wilayah sesuai kajian teknis.

“Misalnya pengembangan perumahan dekat tebing tidak diperkenankan. Untuk daerah tertentu yang dengan keterpaksaan harus membangun di daerah berisiko tinggi diperlukan rekayasa teknik untuk perkuatan bangunan. Kemudian di daerah berisiko tinggi gempa harus sudah di mulai mengembangkan rumah tahan gempa,” katanya.

Dia juga mengingatkan perlunya kajian teknik untuk pengembangan-pengembangan wilayah yang berlokasi di daerah rawan bencana.

“Misalkan, pengembangan wisata, pengembangan pertambangan serta pengembangan pemukiman dan lahan di daerah rawan bencana,” katanya.

Berbagai upaya tersebut, kata dia, diperlukan guna mendukung upaya mitigasi atau upaya mengurangi risiko bencana atau dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Bincang Radio: Edukasi untuk Masyarakat Mengenai Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Alam dan Pandemi di Sulawesi Tengah

radio sulsel pkmk caritas radio link rev

radio sulsel pkmk caritas radio link revPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (PKMK FK-KMK) UGM telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan sejak 2018. Kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan klaster kesehatan pada respon tanggap darurat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi sejak hari 4 kejadian. Di masa transisi tanggap darurat pada April 2019 mulai melakukan upaya pendampingan penyusunan Dokumen Disaster Plan untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Sigi, termasuk rumah sakit Torabelo, Puskesmas Marawola dan puskesmas terdekat. Pada pandemi COVID-19 awal 2020 melanjutkan perluasan upaya pendampingan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk Kota Palu dan Kabupaten Sigi, yang meliputi dinas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Tidak hanya itu, untuk mendukung keberlangsungan kegiatan maka perluasan kerjasama dilakukan dengan melatih fasilitator disaster plan yang berasal dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako dan Universitas Al-Khairat.

Selengkapnya

Kesenjangan Pengetahuan serta Implementasi dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Perencanaan Tata Ruang

Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterlibatan berbagai aktor dalam penyusunan rencana tata ruang Kota Palu sebelum kejadian multi-bahaya 2018. Selain itu, mengevaluasi sejauh mana pengurangan risiko bencana (PRB) diarusutamakan dalam rencana tata ruang. Studi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan perencanaan berbasis risiko dan analisis pemangku kepentingan. Temuan Penting agar PRB diarusutamakan dalam perencanaan tata ruang mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya. Bencana dapat terjadi ketika terdapat kesenjangan pengetahuan dalam proses perencanaan. Hal ini mengakibatkan pembangunan di daerah rawan bencana bahkan di daerah berisiko tinggi. Oleh karena itu, pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan tata ruang memerlukan pedoman nasional yang menawarkan kepada perencana di tingkat lokal panduan yang jelas dan rinci tentang apa yang harus mereka persiapkan, pertimbangkan dan lakukan dalam proses perencanaan tata ruang berbasis risiko. Implikasi praktis Perencanaan tata ruang yang tidak mengarusutamakan PRB dapat menyebabkan konsekuensi bencana berupa korban dan kerugian ketika multi-bahaya terjadi.  Studi ini memberikan temuan berbasis bukti tentang pentingnya pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan tata ruang, terutama di daerah rawan multi-bahaya, yang dapat dioptimalkan melalui risiko -pendekatan perencanaan berbasis. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal Science Gate.

Selengkapnya

Bagaimana Kinerja Prakiraan Musiman Mempengaruhi Pengambilan Keputusan?

Dalam konteks yang mendorong evolusi layanan hidroklimat, sangat penting untuk mendukung dan melatih pengguna dalam membuat keputusan berbasis prakiraan sebaik mungkin. Di sini, peneliti menganalisis bagaimana pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kinerja prakiraan musiman berdasarkan permainan serius Call For Water dimana peserta mengelola reservoir pasokan air. Tujuannya ada dua: 1) melatih peserta dalam konsep ketajaman dan keandalan prakiraan, dan 2) mengumpulkan keputusan peserta untuk menyelidiki tingkat ketajaman dan keandalan prakiraan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Pada babak pertama, peserta diberikan prakiraan dengan keandalan dan ketajaman yang bervariasi, sedangkan pada babak kedua, mereka memiliki kemungkinan untuk membayar prakiraan yang dapat diandalkan dan tajam secara sistematis (perkiraan yang ditingkatkan). Jawaban yang dapat dieksploitasi dikumpulkan dari 367 peserta, sebagian besar peneliti, peramal, dan konsultan di sektor sumber daya air dan energi. Hasil menunjukkan bahwa perkiraan yang lebih baik menghasilkan keputusan yang lebih baik, memungkinkan peserta untuk keluar dari strategi yang murni konservatif dan berhasil mengambil risiko. Tingkat keandalan 60% diperlukan untuk pengambilan keputusan sementara tingkat keandalan di atas 70% dan ketajaman diperlukan untuk strategi rawan risiko yang terinformasi. Prakiraan yang lebih baik dinilai lebih berharga di tahun – tahun ekstrem, misalnya risiko kekurangan air. Selain itu, peserta yang bekerja di sektor energi, kualitas udara, dan pertanian, serta pedagang, pembuat keputusan, dan peramal, berinvestasi paling banyak dalam prakiraan. Terakhir, peneliti membahas potensi permainan serius untuk mendorong pengembangan kapasitas dalam layanan hidroklimat dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan layanan berbasis prakiraan. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di American Metereological Society

Selengkapnya

Analisis Integritas Rencana Manajemen Krisis di Polandia

Makalah ini membahas integritas Crisis Management Plans (CMP) di Polandia. Integritas dipahami sebagai cara terpadu untuk mengembangkan CMP oleh entitas administrasi publik yang berbeda. Di satu sisi, mengukur skala perbedaan CMP sangat penting untuk memperkirakan kesiapan administrasi publik untuk menilai risiko ancaman pada skala nasional. Di sisi lain, mengenali sifat perbedaan memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi tindakan korektif untuk meningkatkan tingkat efektivitas CMP. Namun, tidak ada pengukuran kuantitatif dari perbedaan elemen CMP di Polandia. Di sini, kami mengisi celah ini dalam tubuh pengetahuan dan mengukur integritas dan skala perbedaan CMP. Kami menganalisis cakupan data yang dikumpulkan dan bentuk penyajiannya dalam komponen CMP yang berbeda. Studi ini mencakup analisis CMP yang dikembangkan di tingkat distrik pada 2013–2015. Untuk mengukur integritas, peneliti mengembangkan template evaluasi berdasarkan kondisi formal dan hukum yang berlaku. Peneliti menggunakannya untuk mengukur integritas dalam hal bentuk penyajian data dan kelengkapan kumpulan data. Rencana Penanggulangan Krisis Nasional periode yang sama digunakan sebagai acuan. Peneliti menunjukkan bahwa CMP berbeda dari tolok ukur yang diadopsi dalam penyajian data dan kumpulan data yang dikumpulkan. Perlu ditekankan bahwa perbedaan yang diamati dalam pengumpulan data terutama disebabkan oleh kurangnya elemen yang dipertimbangkan dalam CMP. Perbedaan yang diamati dapat menyebabkan kesulitan dalam aliran dan agregasi data dan menghambat penilaian risiko ancaman. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal Science Direct

Selengkapnya