Category: Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah sarana prasarana sebagai antisipasi bencana hidrometeorologi.

Dilansir dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Rabu (9/11/2022), antisipasi ini menyusul adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa pada November 2022-Februari 2023 soal potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

“Pada periode tersebut, kita harus siap dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang di Jakarta dan sekitarnya,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022-2023 di DKI Jakarta.

Sejumlah sarana dan prasarana yang disiapkan tersebut berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

Tercatat Pemprov DKI Jakarta memiliki 132 mobil penanganan bencana, 24 sepeda motor, 103 perahu, dan 24 tenda.

Dalam kesempatan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menampilkan peralatan seperti perahu amfibi, perahu karet, helikopter, kendaraan penanganan bencana yang disiapkan.

Selain itu, ada Kementerian Sosial (Kemensos) yang menampilkan peralatan yakni tenda, peralatan komunikasi, serta kendaraan penanganan bencana.

Ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan kendaraan operasional serta peralatan penanganan bencana yang dimiliki.

Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar peralatan penanggulangan bencana berupa mobil SAR, mobil DVI, dan K9.

Ditampilkan pula peralatan dari berbagai lembaga seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Badan Search dan Rescue Nasional (Basarnas), hingga BMKG yang menampilkan mobil pemantau cuaca.

“Ini (apel) merupakan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Kemenko PMK, BNPB, serta berbagai lembaga penggiat kemanusiaan lainnya,” tutur Heru.

JAKARTA, DAKTA.COM — Pakar hidrologi dan sumber daya air dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Yanto mengatakan pembuatan lubang resapan atau biopori bisa jadi salah satu upaya mitigasi banjir di daerah hilir.

“Membuat lubang resapan atau biopori merupakan salah satu contoh upaya mitigasi banjir di wilayah hilir,” kata Yanto, Ph.D. dihubungi dari Jakarta, Senin (31/11/2022).

Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Unsoed tersebut menjelaskan bahwa pembuatan biopori sangat efektif untuk mengurangi limpasan langsung ke sungai dan mengurangi tutupan lahan yang bersifat kedap.

Dikatakan pula bahwa sejumlah upaya lain untuk mitigasi banjir di wilayah hilir yang dapat diterapkan.Upaya mitigasi banjir di daerah hilir yang dapat diterapkan, antara lain, pengerukan sungai secara berkala untuk menjaga kapasitas pengaliran badan sungai.

Selain itu, pengelolaan sampah yang baik untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada sistem drainase serta menjaga tutupan vegetasi pada porsi tertentu.

Sementara itu, beberapa contoh upaya mitigasi banjir di wilayah hulu yang dapat diterapkan, antara lain, penerapan rencana tata ruang dan wilayah.

Di samping itu, kata dia, penyesuaian jenis tanaman untuk tiap-tiap perubahan topografi lahan, penerapan cara pengolahan dengan model terasering untuk lahan yang miring, dan pembangunan bendung-bendung penahan banjir.

Yanto menegaskan bahwa persoalan banjir selalu melibatkan dua wilayah yakni wilayah hulu yang merupakan sumber air dan wilayah hilir sebagai penerima.

“Faktor dominan tiap-tiap wilayah bersifat unik. Di sebagian wilayahfaktor hulu lebih dominan, sementaradi sebagian yang lain faktor hilir lebih dominan,” katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, jika bencana banjir pada suatu wilayah cukup sering terjadi, kemungkinan besar penyebabnya adalah kombinasi faktor hulu dan hilir.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Letjen TNI Purn. Sudirman menekankan pentingnya penguatan program mitigasi bencana menyusul peningkatan intensitas curah hujan di sejumlah wilayah.

Disebutkan bahwa program mitigasi dimaksud, antara lain, dengan pemasangan alat deteksi dini bencana di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam.

SRAGEN – Jajaran Komisi E terus memantau ke berbagai daerah di Jawa Tengah terkait kesiapsiagaan mengatasi kebencanaan di kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan mitigasi atau deteksi dini terhadap bencana dioptimalkan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E Ahmad Ridwan saat di Kantor BPBD Sragen, Jumat (4/11/2022).

Dikatakannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan ujung tombak dalam penanganan kebencanaan di daerah. Oleh karenanya deteksi dini sangatlah penting.

“Penanganan bencana, BPBD mengonsolidasikan kepada OPD terkait supaya benar-benar optimal,” ungkap Politikus PDI-P itu.

Selain itu diungkapkannya dalam salah satu peran penanganan deteksi dini kebencanaan daerah perlu ada political will dari kepala daerah. Dengan demikian dapat memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan satuan kerja dibawahnya.

“Dengan begitu, kendala-kendala baik teknis maupun nonteknis bisa langsung diberikan solusi terbaik,” imbuhnya.

Hal berikutnya adalah menyiapkan desa tanggap bencana. Tujuan pengembangan desa tangguh bencana (Destana) adalah agar masyarakat desa di sekitar kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan lainnya.

Dengan begitu, warga desa diharapkan mampu mengkaji, menganalisa, menangani, membantu, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Kepala BPBD Jateng, Bergas C Penanggungan mendukung kab/kota terus menambah Destana pada daerah rawan bencana agar dapat meminimalisir dampaknya.

“Masyarakat harus paham akan bencana, maka kawan-kawan sukarelawan dan BPBD jadi yang pertama hadir. Setiap bencana memiliki dampak yang berbeda-beda, jadi bantuan logistik dari BPBD dapat langsung didistribusikan. Nah, kami nanti support untuk bantuan tersebut,” katanya

Kepala BPBD Sragen Agus Cahyono mengungkapkan pihaknya telah mengantisipasi beberapa potensi bencana di wilayahnya. Serta dari 120 desa, sudah terbentuk sekitar 30an Desa Tanggap Bencana.

“Dalam proses penanganan kebencanaan, komunikasi dan koordinasi terus kita jalin dengan OPD terkait kebutuhan logistik, kemudian juga ke Sekda selaku pemberi komando. Bencana angin kencang beberapa waktu terakhir sering terjadi di sini. sebagian sudah dapat kami petakan. Ormas-ormas telah kami gandeng untuk menjadi sukrelawan yang siaga 24/7, jadi kami juga sudah mengantisipasinya. Namun untuk destana kami masih sangat membutuhkan support supaya desa-desa lainnya dapat menjadi desa tanggap bencana juga,” katanya.(amin/priyanto)

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengimbau ribuan praja utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak hanya bersikap reaktif saat terjadinya bencana.

“Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo bahwa pencegahan bencana adalah upaya utama, namun bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan. Tapi, juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Kepada 3.622 praja utama IPDN, Suharyanto mengatakan Indonesia kerap dianologikan sebagai supermarket bencana, segala bencana ada di Indonesia. Bencana yang paling tinggi frekuensi kejadiannya adalah hidrometeorologi basah.

Pada kuliah umum dengan tema “Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Nasional” di Balairung Jenderal Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (1/11), Suharyanto menjelaskan, menurut World Bank, Indonesia adalah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia.

Sejarah Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2008, saat itu terjadi gempa berturut-turut, gempa di Aceh dan Padang, namun tidak ada badan yang langsung mengkoordinasi penanggulangan bencana tersebut.

Kemudian, dibentuk lah BNPB langsung di bawah Presiden, sesuai amanat UU No 24/2007, di tingkat pusat BNPB di bawah presiden, sedangkan di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Untuk BPBD Provinsi di bawah gubernur, BPBD Kabupaten di bawah bupati dan BPBD Kota di bawah wali kota. Penanganan bencana yang relatif kecil dapat di tangani oleh BPBD, bila eskalasinya besar, dapat ditarik ke BNPB. Fungsi BNPB mendampingi dan membantu dari peralatan, anggaran, perbantuan personel BPBD dalam penanggulangan bencana,” ujar Suharyanto.

Suharyanto menjelaskan pentingnya mitigasi berbasis vegetasi, penanaman vegetasi (pohon keras) sebagai mitigasi jangka panjang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebagai contoh, pohon Laban dan Mimba memiliki daya tahan yang kuat meskipun terbakar api, sehingga menghambat api meluas saat terjadi karhutla. Tanaman Vetiver sebagai mitigasi banjir dan longsor, akarnya kuat dan bisa tumbuh hingga enam meter dapat memitigasi longsor dan banjir, terutama di lereng dengan kemiringan lebih dari 30 derajat.

Suharyanto mengingatkan terkait bencana non-alam, pandemi COVID-19 memang sudah mulai mereda, namun adanya varian baru dari pandemi COVID-19 perlu diwaspadai.

Untuk menghindari penularan COVID-19, lawan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan harus menjadi budaya dan kebiasaan. Satgas Nasional COVID-19 bersama media akan terus mendorong sosialisasi PHBS kepada masyarakat.

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengimbau ribuan praja utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak hanya bersikap reaktif saat terjadinya bencana.

“Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo bahwa pencegahan bencana adalah upaya utama, namun bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan. Tapi, juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Kepada 3.622 praja utama IPDN, Suharyanto mengatakan Indonesia kerap dianologikan sebagai supermarket bencana, segala bencana ada di Indonesia. Bencana yang paling tinggi frekuensi kejadiannya adalah hidrometeorologi basah.

Pada kuliah umum dengan tema “Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Nasional” di Balairung Jenderal Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (1/11), Suharyanto menjelaskan, menurut World Bank, Indonesia adalah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia.

Sejarah Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2008, saat itu terjadi gempa berturut-turut, gempa di Aceh dan Padang, namun tidak ada badan yang langsung mengkoordinasi penanggulangan bencana tersebut.

Kemudian, dibentuk lah BNPB langsung di bawah Presiden, sesuai amanat UU No 24/2007, di tingkat pusat BNPB di bawah presiden, sedangkan di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Untuk BPBD Provinsi di bawah gubernur, BPBD Kabupaten di bawah bupati dan BPBD Kota di bawah wali kota. Penanganan bencana yang relatif kecil dapat di tangani oleh BPBD, bila eskalasinya besar, dapat ditarik ke BNPB. Fungsi BNPB mendampingi dan membantu dari peralatan, anggaran, perbantuan personel BPBD dalam penanggulangan bencana,” ujar Suharyanto.

Suharyanto menjelaskan pentingnya mitigasi berbasis vegetasi, penanaman vegetasi (pohon keras) sebagai mitigasi jangka panjang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebagai contoh, pohon Laban dan Mimba memiliki daya tahan yang kuat meskipun terbakar api, sehingga menghambat api meluas saat terjadi karhutla. Tanaman Vetiver sebagai mitigasi banjir dan longsor, akarnya kuat dan bisa tumbuh hingga enam meter dapat memitigasi longsor dan banjir, terutama di lereng dengan kemiringan lebih dari 30 derajat.

Suharyanto mengingatkan terkait bencana non-alam, pandemi COVID-19 memang sudah mulai mereda, namun adanya varian baru dari pandemi COVID-19 perlu diwaspadai.

Untuk menghindari penularan COVID-19, lawan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan harus menjadi budaya dan kebiasaan. Satgas Nasional COVID-19 bersama media akan terus mendorong sosialisasi PHBS kepada masyarakat.

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai program penanggulangan bencana (PB) belum menjadi prioritas di daerah.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengungkap perlunya integrasi sistem evaluasi penyelenggaraan PB, dan berbagai permasalahan kelembagaan PB di daerah.

“Semangat resiliensi berkelanjutan dari komitmen global harus dapat diimplementasikan sampai tingkat lokal sesuai arahan Presiden RI saat penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022”, ujar Raditya.

Saat membahas isu kebencanaan di tingkat daerah di kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta Selatan, pada Selasa (1/11), Raditya juga mengungkapkan local wisdom, atau kearifan lok dalam pengelolaan risiko bencana yang ada di setiap daerah menjadi aset penting untuk membangun kapasitas PB di daerah serta mendorong penganggaran untuk upaya pada fase prabencana, bukan hanya pada tanggap darurat bencana.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi BNPB Agus Wibowo dalam kesempatan audiensi menyampaikan harapannya agar Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang telah ditetapkan menjadi Perpres No.87/2020 dapat dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan tingkat pusat dan perencanaan daerah RPJPD dan RPJMD.

Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah mendapatkan alokasi anggaran untuk implementasinya.

“Kita sudah memiliki pedoman untuk integrasinya. Pedoman ini akan kita sosialisasikan kepada 34 provinsi. Kami berharap nanti dari Kemendagri juga dapat mendukung,” ujar Agus.

Di sisi lain, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Udrekh menyampaikan tantangan yang dihadapi sampai saat ini yaitu masih ada 100 lebih daerah yang belum memiliki peta kawasan rawan bencana (KRB) akibat tidak adanya anggaran.

“Saat ini kita juga berupaya untuk mengeluarkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) yang biasa dikeluarkan di awal tahun, rencananya akan dikeluarkan di akhir tahun agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pemerintah daerah,” kata Udrekh.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih dalam tanggapannya menyampaikan urusan kebencanaan di daerah masih sering ditemui. Seperti pemahaman substansi PB yang masih kurang, ketidakpahaman terkait kewenangan urusan pemerintahan daerah, dan banyak BPBD yang masih sekedar menjalankan tugas business as usual.

“Perlu ada penguatan untuk pemerintah daerah, khususnya untuk BPBD dalam implementasi tugas dalam langkah yang nyata,” ungkap Purwaningsih.

Pada akhir kegiatan, BNPB dan Kemendagri sepakat untuk saling berkolaborasi dalam penguatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), integrasi sistem evaluasi untuk penyelenggaraan PB di daerah, dan penguatan tata kelola dan substansi kebencanaan untuk pemerintah daerah.

Dijelaskan, kesepakatan tersebut menuntut saling berkolaborasi dalam penguatan implementasi SPM, integrasi sistem evaluasi untuk penyelenggaraan PB di daerah, dan penguatan tata kelola dan substansi kebencanaan untuk pemerintah daerah.

Dari hasil pertemuan itu, kedua belah pihak menyetujui tindak lanjut pertemuan dengan penyelenggaraan diskusi-diskusi teknis untuk koordinasi lanjutan untuk memantapkan kolaborasi yang diusulkan.

“Sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, untuk menyadarkan dan menguatkan kebencanaan pemerintah daerah, BNPB tidak bisa sendirian, perlu bantuan Kemendagri untuk aspek pemerintahan yang dilengkapi oleh BNPB aspek teknisnya,” ujarnya.*

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Puluhan sekolah di DIY dijadikan sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). SPAB dibentuk guna menyiapkan SDM dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan penanganan bencana.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan, hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana, termasuk DIY. Tidak hanya bencana alam, namun DIY juga memiliki potensi bencana non alam ini maupun bencana sosial.

Potensi-potensi bencana tersebut yang melatarbelakangi perlu disiapkannya SDM untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan bencana. Penyiapan SDM tersebut dilakukan dengan dimulai dari sekolah.

Setidaknya, ada 55 sekolah/madrasah di DIY yang diresmikan menjadi SPAB rintisan 2020-2022, Rabu (2/11) ini. Melalui SPAB ini, dibentuk tim siaga bencana di sekolah-sekolah.

“Selamat bertugas kepada tim siaga bencana yang hari ini dikukuhkan. Jalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” kata Paku Alam X saat peresmian SPAB di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (2/11/2022).

Paku Alam X menyebut, tim siaga bencana di sekolah maupun madrasah merupakan instrumen yang harus ada dalam penerapan SPAB, dalam rangka mewujudkan sekolah yang tangguh dan aman bencana. Tim tersebut juga telah mendapatkan pelatihan terkait pengurangan risiko bencana.

“Tim ini bertugas menyebarluaskan praktik budaya sadar bencana di sekolah melalui kesiapsiagaan pada saat sebelum dan setelah terjadi bencana,” ujar Paku Alam X.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi mengatakan, merujuk pada data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) 2020, tidak ada kabupaten/kota yang berisiko ancaman bencana rendah di DIY. Dibentuknya puluhan sekolah menjadi SPAB ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan mitigasi bencana di DIY.

“Kabupaten/kota di DIY menjadi dominan memiliki ancaman bencana dengan resiko tinggi dan sedang. Terutama ancaman gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan cuaca ekstrem, dan tsunami,” kata Prasinta.

Ia pun mengajak agar peresmian SPAB itu menjadi momentum untuk memulai aksi tindakan dan kerja sama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Aksi tersebut, katanya, harus terus berkesinambungan dan berkelanjutan untuk membangun bangsa yang tangguh bencana.

Prasinta juga berharap SPAB ini dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia. Dengan begitu, katanya, akan semakin banyak yang terlibat dan upaya mitigasi bencana pun dapat signifikan.

“Semakin banyak yang terlibat aktif, semakin signifikan pula upaya mitigasi bencana yang dilakukan untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman bencana,” ujarnya.

Bantul (ANTARA) – Fungsional Peksos Ahli Madya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial, Edhy Suwarna, mengatakan program penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi barometer bagi kementeriannya dalam mengembangkan kesiapsiagaan bencana.

“Kami sangat bangga tentunya provinsi DIY untuk proses penanggulangan bencana maupun program-programnya sudah menjadi barometer,” kata Edhy di sela pengukuhan Kelurahan Srimulyo, Kabupaten Bantul, DIY sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB) di Bantul, Rabu.

Menurut dia, dalam kegiatan penanggulangan bencana melalui program KSB, bahwa di DIY, berdasarkan catatan Dinas Sosial DIY hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 60 KSB yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-provinsi DIY.

Dia mengatakan, itu menjadi bukti bahwa Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 128 Tahun 2011 tentang KSB telah berjalan di DIY, bahkan di wilayah Kabupaten Bantul telah terbentuk Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Wukirsari, Imogiri pada 2010.

Bahkan, kata dia, DIY telah memberikan masukan-masukan kepada Kemensos baik dalam pengembangan Tagana (Taruna Siaga Bencana), pengembangan program kesiapsiagaan dan pengembangan gerakan logistik.

“Ini menjadi perhatian bagi Kemensos untuk lebih dalam meningkatkan kegiatan kegiatan yang mendukung kegiatan kegiatan penanggulangan bencana yang ada di provinsi DIY,” katanya.

Oleh karena itu, Edhy mewakili Kemensos berharap agar tim KSB Kelurahan Srimulyo Bantul, yang diberikan pelatihan dan fasilitasi serta dikukuhkan ini agar dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah, agar bisa sesuai dengan Permensos tentang KSB.

“Kami harap bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan. Salah satu falsafah bahwa berdirinya KSB ini dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dan bila tidak terjadi bencana ini merupakan aset masyarakat untuk kita,” katanya.

Dia juga menyampaikan pesan Mensos, agar segera membuat lumbung lumbung sosial di wilayah rawan bencana, karena hal itu menjadi pemikiran dan menjadi sebuah proses kebijakan kegiatan yang sudah kita laksanakan oleh Direktorat Jenderal PSKBA Kemensos.*

Banda Aceh (ANTARA) – Pemerintah Kota Banda Aceh melanjutkan kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Kota Kamaishi Jepang terkait mitigasi kebencanaan khususnya bidang gempa bumi dan tsunami yang telah terjalin sebelumnya.

“Bahkan, kami ingin kerjasama yang lebih intens lagi antara kedua belah pihak. Terutama bagi pelajar, minimal anak-anak kami bisa mencontoh kedisiplinan masyarakat Jepang. Saya akan mendukung sepenuhnya program ini,” kata Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, di Banda Aceh, Jumat.

Program kemitraan Banda Aceh dan Kamaishi tersebut digagas oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Kelanjutan kerjasama tersebut usai kedua pihak melakukan pertemuan di Pendopo Wali Kota Banda Aceh.

Dalam waktu dekat, badan kerjasama internasional Jepang tersebut akan menggelar training for trainer, sesi pembelajaran, workshop, hingga pelatihan ke Negeri Sakura terkait mitigasi bencana tersebut.

Bakri berharap, selain kerja sama terkait mitigasi kebencanaan, dirinya juga meminta dukungan JICA untuk membantu melakukan pengembangan sektor pariwisata Banda Aceh.

“Walaupun fokus kami wisata religi, tapi kami berpikir global dan siap bersanding dengan semua pihak untuk memajukan kota ini,” ujarnya.

Bakri mengaku kagum dengan Jepang, meski terkenal sebagai negara industri tetapi tidak menghilangkan bidang agraris nya. Masyarakatnya juga sangat dilindungi oleh pemerintah.

“Dalam sistem pemerintahan, mereka lebih mengedepankan merger bukan pemekaran jika masih ada daerah yang tertinggal,” kata Bakri.

Sementara Itu, Senior Deputy Director of Partnership Program Division JICA Fujihara Reiko menyatakan kedatangan mereka ke Banda Aceh selain bersilaturahmi juga ingin menjalin kerjasama mitigasi bencana serta terkait sister city antara Banda Aceh dan Kamaishi.

Fujihara menyebutkan, program mereka nantinya akan dipusatkan di Museum Tsunami Aceh dan dua sekolah yakni SMPN 11 dan SMPN 17 Banda Aceh.

“Saya yakin proyek ini akan berhasil nantinya, ditambah lagi dengan dukungan penuh Pemko Banda Aceh, mohon kerjasama ke depannya,” kata Fujihara.

Dia menjelaskan bahwa fokus proyek JICA kali ini adalah peningkatan kemampuan atau SDM tentang mitigasi bencana. Bahkan nantinya mereka juga bakal melibatkan unsur kampus (Universitas Syiah Kuala), BPBD, dan Dinas Pendidikan Banda Aceh.

“Karena nantinya kita harapkan pada 2024 bakal ada pelatihan balasan ke Jepang. Semoga ini dapat berjalan baik,” demikian Fujihara.*