22 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini, Ketinggian Air 50 Cm hingga 1,4 Meter

JAKARTA, KOMPAS.com – Puluhan RT di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dilaporkan terendam banjir pada Rabu (1/6/2022) pagi ini.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta M Insaf mengatakan, banjir disebabkan curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung.

“Saat ini sebanyak 22 RT di DKI tergenang dengan ketinggian di atas 40 sentimeter,” kata Insaf dikutip dari Tribun Jakarta, Rabu.

Insaf menyebutkan, ada enam kelurahan yang terdampak banjir. Rinciannya, dua kelurahan di Jakarta Selatan, yaitu Kelurahan Rawajati dan Pejaten Timur.

Sementara itu, empat kelurahan lainnya di Jakarta Timur, yaitu Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, dan Cililitan.

Kelurahan Cawang jadi wilayah dengan dampak banjir terparah. Total ada 6 RT yang dikepung banjir dengan ketinggian air hingga 1,4 meter.

“Kondisi genangan sedang ditangani oleh DSDA, Damkar, dan PPSU Kelurahan. Genangan ditargetkan akan surut dalam waktu cepat,” ujar Insaf.

Berikut rincian daerah yang terendam banjir pagi ini:

Jakarta Selatan

1. Kelurahan Rawajati

– Jumlah: 4 RT

– Ketinggian: 80 cm

– Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

2. Kelurahan Pejaten Timur

– Jumlah: 4 RT

– Ketinggian: 50-60 cm

– Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

Jakarta Timur

1. Kelurahan Cililitan

– Jumlah: 1 RT

– Ketinggian: 60 cm

– Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

2. Kelurahan Cawang

– Jumlah: dari 2 RT menjadi 6 RT

– Ketinggian: 80-140 cm

– Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

3. Kelurahan Kampung Melayu

– Jumlah: 5 RT

– Ketinggian: 100 cm

– Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

4. Kelurahan Bidara Cina

– Jumlah: 2 RT

– Ketinggian: 60 cm

– Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

Penguatan Fasilitas dan Layanan Kesehatandi Situasi Bencana dan Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Rumah Resiliensi Indonesia di Pameran Solusi Kebencanaan Adexco 2022 di Bali Art Collection, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (25/5/2022).

Jokowi meninjau rumah resiliensi seusai menghadiri pembukaan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Di lokasi tersebut, Jokowi meninjau langsung sejumlah stan yang menampilkan inovasi dalam memberikan solusi serta mitigasi kebencanaan.

Ia juga meninjau sejumlah stan yang menggelar produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal seperti coklat, cemilan, suvenir, kain, hingga sabun dan membeli sejumlah produk tersebut.

Turut mendampingi Jokowi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Suharyanto, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Sebelumnya, Rumah Resiliensi Indonesia telah diresmikan Muhadjir Effendy pada Selasa (24/5/2022).

Menurut Muhadjir, Rumah Resiliensi Indonesia dapat dijadikan tempat untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik dalam penanganan risiko bencana.

“Rumah Resiliensi Indonesia merupakan kumpulan para pegiat dan komunitas baik itu organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun volunter dan juga filantropi yang memiliki kepedulian tinggi di bidang pengurangan risiko bencana di Indonesia,” kata Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan pada peresmian Rumah Resiliensi Indonesia.

Menko Muhadjir juga berharap melalui Rumah Resiliensi Indonesia ini semua pihak dapat bertukar pikiran, memberikan inovasi, dan bergotong royong menghadapi berbagai bencana baik bencana alam maupun non-alam.

“Mudah-mudahan pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua baik dari komunitas yang berasal dari Indonesia maupun mancanegara dalam menghadapi berbagai bencana baik bencana alam maupun nonalam,” ujar Muhadjir Effendy.

Bukan Hanya Semarang, Banjir Rob juga Rendam 12 Kabupaten Kota di Jateng

Jakarta – Banjir rob setinggi 1,5 meter yang merendam kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan sebagian wilayah Kota Semarang sejak Senin kemarin, juga merendam belasan kabupaten kota di pesisir pantai utara Jawa Tengah.    

Data BPBD Jawa Tengah per Selasa, 24 Mei 2022, pukul 12.00 WIB mencatat sebanyak 13 daerah di Jawa Tengah dilanda banjir rob sejak Senin kemarin, 23 Mei 2022. Berikut data rincian sebaran banjir yang diterbitkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ata BPBD Jawa Tengah.

Pertama, Kota Semarang menjadi daerah terparah yang diterjang banjir luapan air laut kemarin. Menurut BPBD, sebanyak 4.397 keluarga di Kota Semarang terdampak banjir rob dan 50 kepala keluarga mengungsi. 

Selain pemukiman warga, banjir rob di Kota Semarang juga merendam kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan kawasan industri di sekitarnya. Ketika banjir menerjang kemarin, akrivitas di sejumlah industri tersebut dihentikan dan karyawan dipulangkan.

Kemudian banjir rob juga melanda Kabupaten Demak. Daerah banjir terparah di Kabupaten Demak berada di sekitar perbatasan dengan Kota Semarang. Rob juga menggenangi jalur pantai utara atau Pantura Semarang-Demak. Sekitar 2.700 kepala keluarga di Demak terdampak rob.

Banjir rob juga merendam Kabupaten Kendal. Di Kendal rob merendam daerah pemukiman di tiga kecamatan dan berdampak pada 1.847 keluarga. Di Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu, 1.500 warga mengungsi di masjid.

Kemudian di Kabupaten Pati, banjir menggenangi sembilan desa yang tersebar di tiga kecamatan. Kecamatan di Kabupaten Pati yang terdampak banjir rob yaitu Tayau, Dukuhseti, dan Juwana. Sementara di Kabupaten Batang rob terjadi di Desa Kidang Lor dan Kelurahan Karangasem Utara.

Rob di Kota Pekalongan menyebabkan ratusan warga harus mengungsi. Berdasarkan data BPBD ada 221 jiwa mengungsi karena rumahnya dilanda banjir rob. Mereka kini menempati lokasi pengungsian yang tersebar di enam titik memanfaatkan gedung pemerintahan, masjid, dan taman pendidikan Al-Quran.

Di Kabupaten Tegal rob menggenangi wilayah Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat. Akibatnya, sebanyak 232 kepala keluarga terdampak dan sekitar 150 orang di antaranya mengungsi di masjid.

Selanjutnya di Kabupaten Pekalongan banjir rob menggenangi Kecamatan Tirto dan Siwalan. Sebanyak 3.068 warga terdampak banjir luapan air laut tersebut. Sementara di Kabupaten Brebes rob ketinggian mencapai 50 sentimeter terjadi di Desa Randusanga Lor, Randusanga Kulon, Prapag Lor, dan Prapag Kidul.

Banjir rob di Kabupaten Pemalang melanda delapan desa. Dua dapur umum didirikan di daerah yang tergenang rob di Kabupaten Pemalang. Kemudian di Kabupaten Rembang rob melanda tujuh desa di tiga kecamatan.

Di Kota Tegal rob merendam Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat dan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur. Terakhir di Kabupaten Jepara rob terjadi di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung. Sepuluh rumah di Kabupaten Jepara direndam banjir rob.

BMKG memprakirakan kondisi banjir rob ini masih akan terjadi pada hari ini, Rabu 25 Mei 2022. 

JAMAL A. NASHR

sumber: TEMPO.CO

Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

JAKARTA, KOMPAS.com – Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) tahun 2022 ini akan dimulai pada tanggal 25-27 Mei 2022 di Nusa Dua Hall BNDCC, Bali.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, ada empat target yang hendak dicapai dalam kegiatan tersebut.

“Target pertama lebih ke pemulihan pasca Covid-19, target kedua meningkatkan kesadaran publik dalam penanggulangan bencana, target ketiga melibatkan elemen penting pentahelix dalam pengurangan risiko bencana, dan target keempat menunjukkan praktik baik yang sudah Indonesia lakukan,” kata Muhadjir seperti dikutip dari keterangannya, Senin (23/5/2022).

Ada 4.091 delegasi dari 193 negara yang akan mengikuti perhelatan forum global itu. Sebanyak 3.001 delegasi akan hadir secara fisik dan 1.096 delegasi melalui platform online.

GPDRR, kata Muhadjir, merupakan momentum untuk memperkuat pengurangan risiko dan penanggulangan bencana.

“Dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional ini, menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, praktik baik pengurangan resiko bencana, termasuk penanggulangan bencana secara global dan nasional,” ujar Muhadjir.

Nantinya, forum ini akan membahas banyak hal terkait topik penting di antaranya adalah tata kelola risiko bencana, investasi risiko bencana, dan pemulihan pasca pandemi.

GPDRR dan pentingnya upaya global mengurangi risiko bencana

Jakarta (ANTARA) – Indonesia akan menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan Sesi ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GP2022) di Bali pada 23-28 Mei 2022.

Acara tersebut akan diketuai bersama oleh pemerintah Indonesia dan Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR).

Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR) merupakan forum internasional untuk mendiskusikan Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana atau Sendai Framework 2015-2030.

Kerangka kerja yang telah disepakati oleh 187 negara itu bertujuan untuk menjadi acuan kerja global dalam mengurangi berbagai risiko bencana di seluruh dunia di masa depan.

Acara GPDRR untuk sesi kali ini akan berlangsung di masa yang sangat penting, tujuh tahun sejak adopsi Kerangka Sendai dan lebih dari dua tahun sejak awal pandemi COVID-19.

Krisis global yang terjadi saat ini telah menyingkap bahwa kerentanan dan ketimpangan sosial yang mendasar memiliki konsekuensi bencana bagi kelompok-kelompok paling rentan di seluruh dunia.

Untuk itu, pencegahan dan agenda mengenai pengurangan risiko bencana sangatlah penting jika dunia ingin mencapai masa depan yang berkelanjutan untuk seluruh umat manusia.

Terkait upaya itu, GPDRR tahun ini akan memberikan kesempatan yang baik dan tepat waktu untuk menunjukkan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional, serta membahas cara-cara untuk mengatasi pemicu risiko yang mendasari terjadinya bencana, baik secara lokal maupun global.

Selain itu, GPDRR 2022 akan mengeksplorasi cara-cara memperkuat tata kelola risiko bencana dan berbagai upaya untuk membangun sistem yang lebih kuat dalam mengelola semua jenis risiko.

Yang tak kalah penting, platform global ini juga merupakan wadah untuk berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dan tren terkini dalam pengurangan risiko bencana.

Majelis Umum PBB mengakui GPDRR sebagai mekanisme penting untuk meninjau kemajuan implementasi Kerangka Sendai.

Melalui platform global ini, pemerintah negara-negara, sistem PBB, dan semua pemangku kepentingan berkumpul untuk mengidentifikasi cara untuk lebih mempercepat implementasi Kerangka Sendai.

Sejak 2007, enam sesi GPDRR telah digelar dan hasilnya diakui oleh Majelis Umum PBB sebagai kontribusi pada pertimbangan Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan (HLPF) yang diadakan setiap tahun pada Juli.

Dengan demikian, hal itu berkontribusi pada pemantauan berdasarkan risiko dan implementasi dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Pada tahun ini, GPDRR kembali menawarkan sebuah kesempatan bagi pemerintah, sistem PBB dan semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen kembali untuk segera mempercepat kemajuan upaya pengurangan risiko bencana menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan Lingkungan

Utusan Khusus PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) Mami Mizutori menekankan pentingnya upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dibarengi dengan upaya perlindungan terhadap lingkungan.

Dia mengatakan bahwa tidak ada negara yang luput dari dampak bencana yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 maupun kejadian-kejadian iklim yang ekstrem.

“Namun, hal yang penting adalah kedua tipe bencana itu dapat dimitigasi dampaknya melalui pengurangan risiko bencana,” ujar Mizutori dalam konferensi pers persiapan Sesi ke-7 GPDRR.

Forum GPDRR yang akan diselenggarakan di Bali, menurut dia, akan membahas upaya membangun ketahanan bencana yang berkesinambungan dengan perlindungan lingkungan.

“Saya rasa Indonesia adalah tuan rumah yang tepat. Meski rentan terhadap bencana dan telah menghadapi berbagai bencana, (Indonesia) telah menemukan cara untuk mengatasi risiko bencana di tingkat nasional dan daerah,” kata Mizutori.

Dia berpendapat bahwa kepemimpinan politik dari berbagai lapis teratas pemerintah, baik di daerah maupun di pusat, diperlukan dalam upaya mengurangi risiko bencana yang dibarengi dengan perlindungan lingkungan.

Dia pun menyebutkan bahwa selama konferensi iklim PBB (COP26) pada 2021 tampak jelas bahwa ketahanan terhadap bencana memiliki peranan penting.

Pada COP27 tahun ini di Mesir, kata dia, akan ada pembahasan lebih lanjut tentang cara dan upaya adaptasi terhadap iklim dapat menyatu dengan upaya penurunan risiko bencana secara komprehensif.

“Hal tersebut menjadi penting, khususnya bagi negara berkembang, negara kepulauan, serta negara-negara kecil,” kata Mizutori.

Untuk itu, dia meyakini bahwa GPDRR sebagai platform global akan dapat menjembatani kepentingan yang dibahas dalam COP26 dan COP27 melalui diskusi terkait iklim dan pengurangan risiko bencana.

GPDRR juga merupakan sebuah platform global yang sangat penting untuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang sangat rentan terdampak cuaca ekstrem akibat krisis iklim.

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang berada di area Cincin Api Pasifik yang rentan dengan peristiwa bencana geologi seperti gempa bumi, termasuk gempa yang dapat memicu tsunami.

Secara global, Indonesia berharap negara-negara di seluruh dunia dapat berkolaborasi membangun ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai bencana di masa depan.

Indonesia sebagai tuan rumah GPDRR 2022 ingin menggaungkan tema “Memperkuat Kemitraan Menuju Ketangguhan Berkelanjutan”.

Tema itu sejalan dengan tema besar Presidensi G20 Indonesia yang ingin membangun ketahanan dunia lebih baik lagi agar dapat segera pulih bersama dari dampak bencana pandemi COVID-19.

Untuk itu, pemerintah Indonesia berharap penyelenggaraan GPDRR tahun ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk membangun ketangguhan dan ketahanan bersama menuju pemulihan, sesuai tema Presidensi G20 “Recover Together, Recover Stronger”.

Warga korban bencana alam di Lebak berharap rumah hunian tetap

Masyarakat korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berharap rumah hunian tetap yang dijanjikan pemerintah daerah hingga segera terealisasi untuk tahap kedua.

“Kami kini sangat mendambakan rumah hunian tetap, karena kondisi tempat tinggalnya sudah terancam roboh, ” kata Marhudi (45) warga Rt01/09 Kampung Jampang Cikuning Desa Sidamanik Kabupaten Lebak, Senin.

Kondisi rumah miliknya kini cukup prihatin dan sebagian besar tiang penyangga dan tembok dinding sudah terlepas akibat pergerakan tanah.

Saat ini, warga yang terdampak tanah bergerak sejak tahun 2019 tahap kedua sebanyak 41 kepala keluarga belum direalisasikan pembangunan rumah hunian tetap.

Mereka warga kini sebagian tetap nekat mengisi rumah, meski kondisinya nyaris roboh, sedangkan sebagian lainnya tinggal di tenda pengungsian.

Oleh karena itu, pihaknya bersama warga lainnya berharap pemerintah setempat dapat mengalokasikan dana stimulan untuk pembangunan rumah hunian tetap.

“Kami sejak sepekan terakhir mendirikan tempat tinggal di samping rumah yang nyaris roboh untuk bertahan hidup dengan keluarga, ” katanya menjelaskan.

Ketua RT 01/09 Kampung Jampang Cikuning Sidamanik Kabupaten Lebak Sukanta mengatakan saat ini warganya yang belum direlokasi ke tempat yang aman dari ancaman pergerakan tanah tercatat 41 KK.

“Kami minta tahun ini pemerintah setempat dapat merealisasikan rumah hunian tetap karena sudah tiga tahun kondisi mereka menempati kondisi rumah nyaris roboh, ” katanya.

Iyan (60) Ketua Rukun Tetangga (RT) di lingkungan Huntara I Cigobang Kabupaten Lebak mengatakan warganya menempati gubuk-gubuk tenda hunian sementara yang dibangun oleh relawan karena belum dibangun rumah hunian tetap.

Masyarakat hingga kini cukup memprihatinkan tinggal di hunian sementara dengan ruangan sekitar 4×4 meter terpaksa tidur bersamaan dengan istri dan anak-anak hingga saling berdesakan dengan ruangan sempit itu.

Warga yang menempati gubuk di Blok Huntara I sekitar 86 kepala keluarga (KK) Cigobang Kecamatan Lebak Gedong terkadang mengalami gangguan kesehatan lingkungan.

“Kami hampir setiap hari menerima laporan warga sakit akibat tinggal di lokasi hunian yang tidak layak huni itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Febby Rizki Pratama mengatakan pemerintah daerah hingga kini terus mengajukan untuk pembangunan rumah hunian tetap yang terdampak bencana pergerakan tanah di Kecamatan Cimarga juga Cikulur.

Tercatat korban bencana pergerakan tanah di Kecamatan Cimarga sebanyak 41 keluarga di Cikulur 48 keluarga.

Selain itu juga ada korban bencana banjir bandang di Kecamatan Lebak Gedong, Cipanas, Sajira dan Curugbitung pada awal 2020 yang berharap mendapat bantuan hunian tetap untuk 378 keluarga.

sumber: elshinta.com

Buat Aplikasi Mitigasi Bencana, Zola Saputra Raih Prestasi di Ajang Esri Young Scholar Award 2022

BANDUNG, itb.ac.id –Mahasiswa Institut Teknologi Bandung dari Program Studi Geodesi dan Geomatika, Zola Saputra, melakukan penelitian terkait edukasi mitigasi bencana melalui aplikasi. Aplikasi tersebut bisa menampilkan informasi dalam bentuk virtual reality. Aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat bisa melihat ketinggian tsunami di sekeliling mereka.

 

 

“Kalau ada masyarakat di daerah Pangandaran yang terdampak, mereka juga bisa tahu shelter terdekat mana yang bisa mereka tuju,” jelas Zola terkait hasil risetnya.

Riset dengan judul “MIGAMI (Mitigasi Bencana Tsunami) – An AR&VR Mobile Application using Artificial Intelligence for Tsunami Mitigation” itu berhasil membuat Zola meraih juara 2 (runner up) pada kompetisi Esri Young Scholar Award 2022.

Esri Young Scholar Award merupakan kompetisi yang diadakan oleh perusahaan ESRI, perusahaan yang merupakan penyedia perangkat lunak terkenal seperti ArcGIS, ArcMap, dll. Pada kompetisi ini, Muhammad Faisal Anshory, Mahasiswa Teknik Geodesi dan Geomatika ITB yang meraih juara 1.

Dengan adanya penelitian ini, Zola ingin membuat masyarakat yang resilien akan tsunami dan tangguh ketika ada bencana sejenis. Untuk menjadi tangguh, dibutuhkan pelatihan yang dilakukan terus-menerus. Pelatihan tersebut harus mirip dengan kondisi aslinya. “Jadi, semoga manfaat aplikasi ini bisa diimplementasikan ke masyarakat, dimulai dari Pangandaran. Kalau terbukti berhasil, mungkin bisa dipakai di daerah sekitarnya,” ujarnya.

Uniknya, topik ini merupakan Tugas Akhir dari Zola untuk menuntaskan pendidikan sarjananya. Ibarat pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Antusiasmenya terkait topik ini berawal dari cerita dosen yang menjelaskan bahwa potensi tsunami di Pangandaran cukup tinggi. Oleh karena itu dia berniat membuat aplikasi mitigasi bencana tersebut.
Ilmu terkait pengembangan aplikasi tidak pernah ia dapat selamat berkuliah. “Jadi topik ini juga jadi keuntungan tersendiri untuk menambah ilmu,” ucap Zola. Kendala dalam presentasi bahasa Inggris cukup membuatnya gerogi. Hal yang pertama baginya melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Tekanan itu bertambah ketika hendak melakukan presentasi di depan para ahli.

Zola berterima kasih pembimbing Dr.rer.nat. Wiwin Windupranata yang telah membimbing penelitiannya itu. Ia juga berpesan kepada semua orang agar mengerjakan suatu hal dengan sepenuh hati dan semangat.

“Sebenarnya tidak ada pekerjaan yang mudah di hidup ini, semuanya pasti butuh perjuangan, walaupun yang kamu usahakan atau gapai itu bisa dibilang sederhana oleh orang lain, tapi kalau kamu bisa jalankan itu dengan sepenuh hati dan semangat, itu bisa menjadi proses menuju hal yang berbuah manis,” pesannya di akhir wawancara.

Reporter : Kevin Agriva Ginting (Teknik Geodesi dan Geomatika, 2020)

 

Komisi X DPR Desak Kemdikbud-Kemkes Buat Mitigasi Hepatitis Misterius

Jakarta – KPAI meminta kebijakan pembukaan kantin sekolah saat pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi akibat adanya hepatitis misterius. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendesak Kemendikbud dan Kemenkes melakukan koordinasi.

“Saya mendesak Kemendikbud untuk koordinasi dengan Kemenkes untuk mengantisipasi dan membuat rekomendasi yang sifatnya lebih detail terkait dengan tindakan prefentif adanya hepatitis misterius,” ujar Syaiful Huda saat dihubungi, Kamis (12/5/2022).

Syaifuk Huda menyebut koordinasi dilakukan untuk memitigasi dan memberikan rekomendasi tindakan prefentif. Nantinya hasil koordinasi dinilai dapat dituangkan dalam surat edaran kepada pihak sekolah.

“Secepatnya memitigasi dan memastikan terkait hepatitis misterius ini bagaimana tindakan prefentifnya yang harus disiapkan oleh pihak sekolah. Dengan cara itu nanti akan ada SOP yang bisa dikeluarkan oleh pihak Kemendikbud yang berupa surat edaran kepada sekolah-sekolah apa saja tindakan prefentif yang harus disiapkan sekolah,” kata Syaiful Huda.

“Terkait dengan usulan KPAI kan mungkin ini sifatnya masih semacam opini yang kira-kira diasumsikan oleh pihak KPAI penutupan kantin menjadi penting, tingkat urgensinya yang tau kan sebenarnya Kemenkes,” tuturnya.

Ia meminta agar penanganan tidak dilakukan cepat agar tidak terlambat. Sebab menurutnya kasus hepatitis misterius ini telah banyak dilaporkan di daerah.

“Jangan sampai terlambat, karena kasusnya kita sudah dapat di Jawa Timur juga, besar juga di Tulungagung itu dan cukup membahayakan kalau kita analisa dari berbagai berita,” tuturnya.

Sarankan Buat Protokol Masuk PTM

Senada dengan Syaiful Huda, dihubungi terpisah Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda), Kemekes dan Kemendikbud untuk berkoordinasi.

“Sebaiknya Pemda dan Kemkes harus berkoordinasi dengan Kemdikbud, untuk membuat protokol masuk PTM,” ujar Dede Yusuf.

 

Dede Yusuf menilai protokol masuk PTM diperlukan untuk mempermudah penanganan bila ditemukan gejala terkait hepatitis misterius di Sekolah.

Dede Yusuf
Dede Yusuf (Foto: Wisma Putra)

“Agar semua bisa merespon jika ditemukan tanda tanda di sekitar sekolah,” kata Dede.

Namun Dede meminta masyarakat agar tidak takut berlebihan. Sebab menurutnya yang terpenting adalah pencegahan dan koordinasi.

“Tetap tidak boleh takut berlebihan juga. Karena tiap epidemi intinya adalah pencegahan dan koordinasi,” tuturnya.

Perkuat Mitigasi Bencana, FMMH Kembalikan Ekosistem di Lereng Merapi

SLEMAN, iNews.id – Forum Merapi Merbabu Hijau berupaya mengembalikan kelestarian ekosistem alam di lereng Gunung Merapi. Mereka menggencarkan penghijauan untuk memperkuat mitigasi bencana erupsi berbasis kearifan lokal warga setempat.

“Kami berupaya mengembalikan ekosistem alam di Merapi dengan kearifan lokal dengan memperkuat fungsi mitigasi bencana warga,” kata Pegiat Forum Merapi Merbabu Hijau (FMMH) Lilik Rudiyanto di Yogyakarta, Kamis (12/5/2022).

Menurutnya, kemampuan mitigasi warga yang tinggal di lereng Merapi sudah ada sejak dulu. Secara turun temurun masyarakat mampu mengamati kondisi dan tanda-tanda alam di Merapi. Kondisi ini akan lebih mudah teramati ketika ekosistem alam terjaga.  

Salah satu tanda alam yang diyakini menjadi peringatan dini erupsi Merapi adalah kemunculan satwa-satwa liar yang turun dari puncak gunung. Jika hewan-hewan seperti monyet atau rusa sudah memasuki permukiman warga, masyarakat bergegas meningkatkan kesiapsiagaan karena aktivitas Merapi sedang di atas normal.

Hanya saja fenomena ini tidak bisa lagi sebagai patokan. Hewan-hewan itu banyak turun gunung bukan membawa pesan aktivitas Merapi yang naik. Namun mereka mencari makan karena ekosistem alaminya rusak.  

“Kalau sekarang hewan turun itu mencari makan,” ujarnya.

Pascaerupsi Merapi 2010 hingga saat ini FMMH terus menjaga keseimbangan alam di kawasan Merapi. Mereka terus melakukan penanaman pohon menggandeng Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). beberapa pohon yang dipilih seperti pohon gayam, pohon pule, tengsek, hingga puspo. 

“Setiap penghijauan kami selalu melibatkan warga serta tokoh-tokoh agama di Merapi,” ujar dia.

FMMH juga melakukan pembibitan tanaman bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo.

SNI Kebencanaan untuk acuan bersama penanggulangan bencana

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Teknis (Komtek) 13-08 Badan Standardisasi Nasional (BSN) Udrekh mengatakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kebencanaan dapat menjadi acuan standar bersama bagi semua pihak untuk penanggulangan bencana.

“Dengan menggunakan standar acuan yang dituangkan dalam setiap dokumen SNI, akan sangat membantu mencapai standar minimal mutu, kualitas, dan keseragaman barang/jasa yang dihasilkan untuk upaya penanggulangan bencana di daerah terkait,” kata Udrekh saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Komite Teknis 13-08 merupakan komite teknis yang dibentuk pada 2011 untuk merumuskan dan menyusun SNI di bidang penanggulangan bencana.

Ia menjelaskan pengembangan SNI Kebencanaan terutama dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap acuan standar minimal para pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebanyak 23 SNI terkait kebencanaan dibuat sejak 2011 hingga 2022, dengan satu SNI telah direvisi dan telah terbit yang terbaru yaitu SNI ISO 22301:2019, yang ditetapkan BSN pada 2021.

Sebanyak 23 SNI tersebut meliputi antara lain SNI 7743:2011 Rambu evakuasi tsunami, SNI 7766:2012 Jalur evakuasi tsunami, SNI 8288:2017 Manajemen pelatihan penanggulangan bencana, dan SNI 8357:2017 Desa dan kelurahan tangguh bencana.

SNI 8357:2017 Desa dan kelurahan tangguh bencana menetapkan indikator desa dan kelurahan tangguh bencana yakni memiliki indikator dasar dan hasil.

Indikator dasar antara lain berupa penguatan kualitas dan akses layanan dasar seperti penguatan kualitas layanan dan akses pendidikan formal maupun non formal, layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, serta sarana dan aksesibilitas transportasi.

Sedangkan indikator hasil meliputi antara lain penguatan pengelolaan risiko bencana di mana desa dan kelurahan memiliki hasil kajian wilayah dengan perspektif kebencanaan, pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan risiko bencana, serta kegiatan aksi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana.

SNI-SNI tersebut diharapkan dapat diterapkan di tingkat tapak/daerah dengan melibatkan komunitas atau masyarakat setempat untuk mendukung upaya tanggap bencana dan pengurangan risiko bencana.

Komite Teknis 13-08 memiliki ruang lingkup yang mengacu pada ISO/TC 292, Security and Resilience yaitu Standardisasi bidang keamanan untuk meningkatkan keselamatan dan ketangguhan masyarakat.

Kegiatan pada standar tersebut bertujuan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat serta lingkungan dari ancaman bencana alam dan non alam, sehingga standar ini dapat dikembangkan mengacu pada standar tentang penanggulangan bencana dan risiko.

Tujuan berikutnya adalah melindungi masyarakat dari bahaya tindakan yang mengancam dan merugikan sehingga tercipta rasa aman, stabil dan bebas dari gangguan fisik dan mental, demikian Udrekh.