Category: Berita

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Peristiwa hujan disertai angin kencang di Kota Sukabumi menyebabkan bencana di empat titik berbeda. Kejadian tersebut menyebabkan sejumlah rumah mengalami kerusakan.

”Hingga Senin (18/10), kami terus berupaya menangani dampak dari intensitas hujan yang terjadi,” ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, Zulkarnain Barhami, Senin sore. Sejak Ahad (17/10) dilaporkan ada sebanyak empat kasus bencana.

Bencana itu kata Zulkarnain, berakibat pada sejumlah rumah warga rusak. Bencana pertama yakni angin puting beliung menimpa kampung di RW 01 Cigunung, RW 12 Babakan, RW 03 Babakan dan RW 04 Kubang, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong.

Dilaporkan kejadian terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Bencana itu menyebabkan satu atap rumah warga terangkat angin, satu pohon karet tercabut akarnya sehingga tumbang menimpa rumah warga atas nama Isam (70 tahun) dan Ny Titin serta satu tembok rumah bekas pabrik kue jebol.

Bencana kedus lanjut Zulkarnain, banjir permukaan jalan di RT 04 RW 04 Jalan Merdeka Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu pada pukul 16.30 WIB. Hal ini dipicu oleh drainase pinggr jalan tersumbat menggenang radius 30 meter dari akibat sampah serta kurangnya bak kontrol air sepanjang trotoar.

Selanjutnya ungkap Zulkarnain, cuaca ekstrem mengakibatkan sebagian atap rumah warga atas nama Uen (61) warga Cibodas RT. 03 RW 01 Kelurahan Cikundul, Lembursitu ambruk. Kondisi itu dipicu oleh keadaan atap rumah lapuk.

Terakhir, cuaca ekstrem di Kuta Pasir RT 03 RW 11, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunungpuyuh mengakibatkan retakan dinding dan atap dapur rumah warga atas nama Neneng Sri Giantini. Bencana ini dipicu karena lapuk dan luas terdampak 24 meter persegi.

”BPBD meminta warga supaya tetap waspada terhadap kondisi ini, dengan tetap cermat memantau kondisi lingkungan setiap saat,” ungkap Zulkarnain. Sebab keselamatan saat darurat kejadian lebih banyak orang terselamatkan karena faktor diri sendiri.

Di sisi lain terang Zulkarnain, BPBD terhadap beberapa laporan ini dari sejak Ahad kemarin hingga Senin malam melakukan tindakan penanganan. Misalnya memasang bambu dan pemotongan pohon yang tumbang.

Selain itu lanjut Zulkarnain, pada kesempatan tersebut juga diberikan bantuan stimulan bagi korban yang terkena langsung bencana sebagai bentuk respons atas peristiwa. Salah satunya kepada ibu Titin yang rumahnya tertimpa pohon tumbang di Kampung Kubang RT 01 RW 03, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan peraturan teknis perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali untuk periode 19 Oktober-1 November 2021.

Aturan itu berupa Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dikutip dari salinan Inmendagri, Selasa (19/10/2021), ada sembilan daerah di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 1 selama dua pekan mendatang.

Sembilan daerah di tiga provinsi berstatus level 1, yakni:

Jawa Barat

• Kabupaten Pangandaran
• Kota Banjar

Jawa Tengah

• Kota Tegal
• Kota Semarang 

Jawa Timur

• Kota Surabaya
• Kota Mojokerto
• Kota Kediri
• Kota Blitar
• Kota Pasuruan

Adapun daerah yang menerapkan PPKM Level 1 ini dianggap telah memenuhi syarat indikator dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Indikator tersebut yakni angka kasus konfirmasi positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggu.

Kemudian, jumlah rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk dan kasus kematian kurang dari 1 orang per 100.000 penduduk.

Selain itu, target cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Kota Blitar sudah sebesar 70 persen dan cakupan vaksinasi dosis pertama untuk lansia sebesar 60 persen.

MADRID, KOMPAS.com – Ratusan rumah hancur dan sekitar 5.000 warga mengungsi ketika gunung di Pulau La Palma, Spanyol, meletus.

Lava yang berasal dari erupsi Gunung Cumbre Vieja terus merusak apapun yang dilewatinya sejak Minggu waktu setempat (19/9/2021).

Otoritas pulau yang berada di kawasan Kepulauan Canary itu menyatakan, setidaknya 100 rumah hancur karena terjangan lava.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez terbang langsung ke La Palma pada Minggu untuk mengawasi jalannya evakuasi.

Sanchez mengatakan, pihaknya memantau kebakaran yang sewaktu-waktu keluar dari lava. Militer dan garda sipil dikerahkan untuk membantu penduduk.

Kepada televisi lokal TVE warga bernama Rodriguez mengatakan lava meluluhlantakkan apapun di jalannya.

Dilansir BBC Senin (20/9/2021), dia menuturkan warga La Palma untuk sementara waktu tidak akan pulang ke rumah mereka.

Perintah evakuasi dikeluarkan unuk empat desa, termasuk El Paso dan Los Llanos de Aridane, dengan penampungan sementara didirikan.

Presiden Kepulauan Canary Angel Victor Torres menerangkan, upaya evakuasi tambahan belum dibutuhkan pihaknya.

Kali terakhir Gunung Cumbre Vieja, yang berlokasi di sebelah selatan pulau, meletus adalah 50 tahun silam.

Erupsi dilaporkan terjadi pukul 15.00 waktu setempat, dengan lava mengalir dari sisi bukit menuju ke permukiman.

Pemandu wisata lokal Jonas Perez mengungkapkan, dia masih merasakan getaran yang diakibatkan letusan Cumbre Vieja.

“Tetapi yang luar biasanya adalah, suara dari erupsi tersebut seperti… 20 jet tempur lepas landas. Sangat bising, luar biasa,” kata dia.

Merdeka.com – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) M. Jusuf Kalla meminta PMI bersiap menghadapi potensi bencana alam yang dipicu perubahan iklim. Meski demikian, PMI diminta tetap optimal membantu penanganan pandemi Covid-19.

“Hari ini kita selalu mendengarkan bagaimana dahsyatnya Covid-19, tetapi menurut para ahli akan muncul bencana yang lebih besar lagi yaitu perubahan cuaca atau perubahan iklim,” ujarnya saat memberi sambutan dalam acara pelantikan Pengurus PMI DIY masa bakti 2021-2026 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Jumat (8/10) malam.

Mantan Wakil Presiden RI itu mengungkapkan bahwa bencana alam yang dipicu perubahan iklim, seperti banjir, telah melanda sejumlah negara di benua Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan Afrika.

“Banjir, gempa bumi, dan bahaya-bahaya dari perubahan alam. Karena itulah di samping kita mengatasi masalah Covid-19 ini kita juga harus siap mengatasi bencana-bencana alam selanjutnya apabila ada,” ungkapnya.

PADANG – Gubernur Mahyeldi menetapkan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Sumbar.

Menyikapi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang menyiagakan personil dan peralatan guna membantu warga jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Menurut prakiraan dari BMKG, cuaca ekstrim akan berlangsung hingga akhir tahun nanti. Sebagai antisipasi, kita menyiagakan personil dan peralatan bencana,” kata Kepala BPBD Kota Padang Barlius, Minggu (10/10/2021).

Menurut Barlius, wilayah Sumbar, termasuk Kota Padang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Di Kota Padang sendiri terdapat beberapa wilayah yang menjadi langganan bencana banjir dan tanah longsor. Diantaranya Kecamatan Koto Tangah, Lubuk Kilangan, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan dan Nanggalo.

Untuk itu, Barlius kembali mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

“Personil kita selalu siaga 24 jam. Mereka siap diturunkan kapan saja untuk membantu dan mengevakuasi warga nantinya,” tutur Barlius.

Barlius menambahkan, dalam penanggulangan bencana, BPBD juga dibantu TNI/Polri, insan kebencanaan seperti Tagana, Kelompok Sadar Bencana (KSB) dan organisasi relawan kebencanaan lainnya. (MC)

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meminta PMI bersiap menghadapi potensi bencana alam yang dipicu perubahan iklim. Meskipun tetap melakukan pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini.

“Hari ini kita selalu mendengarkan bagaimana dahsyatnya COVID-19, tetapi menurut para ahli akan muncul bencana yang lebih besar lagi yaitu perubahan cuaca atau perubahan iklim,” kata Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan Pengurus PMI DIY masa bakti 2021-2026 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Jumat (9/10/2021) malam.

Dia mengatakan bencana akibat perubahan iklim, seperti banjir, telah melanda sejumlah negara di benua Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan Afrika.
“Banjir, gempa bumi, dan bahaya-bahaya dari perubahan alam. Karena itulah di samping kita mengatasi masalah COVID-19 ini kita juga harus siap mengatasi bencana-bencana alam selanjutnya apabila ada,” ujar JK seperti dikutip dari Antara.

JK menegaskan PMI selalu berusaha bekerja dengan baik dan secepat-cepatnya membantu masyarakat sesuai prinsip kemanusiaan tanpa mempunyai batasan diskriminatif.

Antisipasi Bencana

Selain memberikan pertolongan, kata dia, para relawan PMI juga perlu hadir untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana.
“Harus juga memberikan mitigasi kepada masyarakat serta memberikan penjelasan kepada masyarakat, memberikan bantuan informasi kepada masyarakat. Karena hanya dengan bantuan itu kita dapat mencegah bahaya yang lebih besar,” kata dia.

Dengan kerja sama yang baik antara PMI Pusat dan PMI di tingkat daerah, ia berharap, dampak yang besar dari bencana-bencana yang mungkin terjadi itu bisa dihindari.
“PMI tidak ada artinya tanpa PMI di daerah sebagai ujung tombak mengatasi masalah di daerah,” kata dia.

JawaPos.com–Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menilai, wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, paling rawan terhadap gempa bumi berpotensi tsunami dibandingkan dengan daerah lain.

”Cilacap ini ibaratnya suatu wilayah yang kotanya langsung berada di pantai. Beda ya, misalnya Purworejo, kotanya kan jauh dari pantai, Kebumen jauh dari pantai. Yang langsung di pantai dan aset nasional ada di Cilacap, ada Pertamina, ada PLTU, dan sebagainya, itu infrastruktur yang vital,” kata Dwikorita Karnawati seperti dilansir dari Antara di Cilacap, Senin (4/10).

Dwikorita mengatakan hal itu di sela kegiatan penyusuran jalur evakuasi dalam rangkaian peluncuran sistem peringatan dini tsunami berbasis frekuensi radio dan aplikasi Sirita (Sirens for Rapid Information on Tsunami Alert).

Jika terjadi sesuatu hal terhadap objek vital di Cilacap tersebut, kata dia, nasional akan lumpuh sehingga hal itu harus diamankan. Oleh karena itu, kegiatan penyusuran jalur evakuasi bencana tsunami tersebut juga melibatkan berbagai pihak seperti Pertamina, PT Solusi Bangun Indonesia (Semen Indonesia Group), PLTU, dan sebagainya.

”Jadi, kita kerja bareng. Peringatan dini atau mitigasi bencana itu akan sia-sia kalau kita kerja sendiri-sendiri,” ujar Dwikorita Karnawati.

Terkait dengan keberadaan jalur pipa dalam tanah milik Pertamina yang menjadi bagian jalur evakuasi bencana tsunami, dia mengatakan, demi keamanan, pihaknya menyarankan jalur tersebut lebih baik tidak dijadikan sebagai jalur evakuasi jika ada pilihan lain. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk dari ancaman gempa megathrust berkekuatan lebih dari 8 skala Richter yang berpotensi terjadi di selatan Jawa.

”Jadi daripada gambling, nyawa jangan untuk gambling, tutup saja. Kan masih banyak jalur yang lain,” tegas Dwikorita Karnawati.

Terkait dengan keberadaan sirine peringatan dini bencana tsunami (early warning system/EWS), Dwikorita mengaku, pernah mendapatkan data jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memasang ratusan sirine di berbagai wilayah Indonesia yang selanjutnya dihibahkan ke pemerintah daerah.

”Itu kami data, EWS yang sudah tidak berfungsi, itu puluhan, mungkin hampir 100 atau bahkan lebih, kenapa? Life time-nya sudah habis, dipasang sudah 10 tahun yang lalu dan biaya pemeliharaannya mahal, apalagi di Cilacap ini kan (kena) korosi,” jelas Dwikorita Karnawati.

Dengan demikian, kata dia, solusinya adalah menggunakan alternatif lain berupa sistem informasi peringatan dini tsunami berbasis frekuensi radio dan aplikasi Sirita berbasis Android.

Sementara itu, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman mengatakan, Cilacap merupakan salah satu daerah yang berpotensi terkena ancaman gempa megathrust berkekuatan 8,7 SR dan dapat mengakibatkan terjadinya gelombang setinggi 12 meter.

Menurut dia, simulasi dan penyusuran jalur evakuasi tersebut dilakukan bukan didasari harapan tsunami itu terjadi melainkan bagian dari kesiapsiagaan masyarakat jika bencana tersebut benar-benar terjadi. Terkait dengan sirine EWS tsunami yang rusak, dia mengatakan, suku cadang perangkat yang sebelumnya hibah dan saat sekarang dikelola Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat itu susah sekali diperoleh.

”Akhirnya kalau kita menganggarkan (untuk perbaikan) mungkin enggak ketemu lagi karena sudah puluhan tahun yang lalu. Saya setuju karena sekarang zamannya teknologi, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, tentunya ini akan lebih mudah,” ucap Syamsul.

bali.jpnn.com, KUPANG – Sembilan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus meningkatkan kewaspadaannya terkait ancaman bencana kekeringan meteorologis.

Sembilan daerah berstatus awas kekeringan yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Lembata, dan Nagekeo.

Menurut Pelaksana Harian Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang BMKG Carolina Rommer di Kupang, Senin (4/10),

daerah-daerah berstatus awas kekeringan ini memiliki hari tanpa hujan dengan kategori ekstrem panjang yakni lebih dari 61 hari dengan persentase di atas 70 persen.

“Perlu kewaspadaan dari pemerintah daerah dan masyarakat terkait ancaman bencana kekeringan ini,” kata Carolina Rommer.

Menurutnya, ada sejumlah langkah antisipasi yang perlu dilakukan masyarakat di sembilan daerah itu.

Seperti menghemat penggunaan air bersih, mewaspadai kebakaran hutan dan lain.
“Selain itu kegiatan budidaya pertanian agar diupayakan yang tidak membutuhkan banyak air,” ujar Carolina Rommer.

Carolina menambahkan saat ini, zona musim di NTT masih berada dalam periode musim kemarau berdasar pemantauan awal musim kemarau per 30 September 2021.

Berdasar prakiraan, pada umumnya wilayah NTT diperkirakan akan mengalami curah hujan sangat rendah (kurang dari 20 mm/dasarian) dengan peluang 71-100 persen. (antara/lia/JPNN)

Jakarta, CNBC Indonesia – Selain pandemi Covid-19, dunia kini juga menghadapi ancaman nyata yang sama bahayanya yakni perubahan iklim (climate change). Perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya emisi karbon sehingga meningkatkan tingkat suhu bumi. Tentunya, ini akan berdampak buruk bagi Bumi dan manusia.

Penelitian terbaru dari Amerika Serikat (AS) menyebutkan jika tidak ada perubahan, maka 95% permukaan laut Bumi menjadi tak layak huni pada 2100. Penelitian tentang perubahan iklim ini telah dilakukan sejak abad ke-18. Mereka pun memprediksi bagaimana emisi karbon mempengaruhi dunia pada 2021.

Sebagian besar kehidupan laut didukung oleh permukaan laut yang dicirikan oleh suhu air permukaan, keasaman, dan konsentrasi mineral arogonit yang dibutuhkan mahkluk laut guna membuat tulang atau cangkang.

Namun dengan meningkatnya tingkat CO2 (karbon dioksida) di atmosfer, setidaknya dalam tiga juta tahun, ada kekhawatiran suhu permukaan laut mungkin menjadi kurang bersahabat dengan spesies yang hidup di sana, seperti dikutip dari Nature World News, Sabtu (2/10/2021).

Laut yang lebih panas, lebih asam, dan memiliki lebih sedikit mineral yang dibutuhkan bagi kehidupan laut untuk berkembang menjadikan laut tidak layanan huni bagi mahkluk laut.

Menurut penulis utama dari penelitian ini Katie Lotterhos dari Pusat Ilmu Kelautan Universitas Northeastern, perubahan komposisi lautan sebagai akibat dari polusi karbon kemungkinan akan mempengaruhi semua spesies permukaan.

“Dalam beberapa dekade mendatang, komunitas spesies yang ditemukan di satu wilayah akan terus bergerak dan berubah dengan cepat,” ujarnya.

Salah satu dampak perubahan iklim adalah matinya karang. Saat El Nino tahun 2016, air hangat mengancam terumbu karang di Great Barrier Reef (GBR).

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat jumlah bencana, seperti banjir dan gelombang panas (heatwave), akibat perubahan iklim meningkat lima kali lipat selama 50 tahun terakhir.

Tidak hanya itu, deretan bencana ini juga menewaskan lebih dari 2 juta orang dan menelan kerugian total US$ 3,64 triliun atau sekitar Rp 51.981 triliun (asumsi Rp 14.200/US$).

Dalam laporan terbarunya, organisasi di bawah naungan PBB itu mengatakan mereka melakukan tinjauan paling komprehensif tentang kematian dan kerugian ekonomi akibat cuaca, air, dan iklim ekstrem yang pernah dihasilkan.

Ini mensurvei sekitar 11.000 bencana yang terjadi antara 1979-2019, termasuk bencana besar seperti kekeringan 1983 di Ethiopia, peristiwa paling fatal dengan 300.000 kematian, dan Badai Katrina di Amerika Serikat (AS) pada 2005 yang membuat kerugian US$ 163,61 miliar.

Laporan tersebut menunjukkan tren yang semakin cepat, dengan jumlah bencana meningkat hampir lima kali lipat dari tahun 1970-an hingga dekade terakhir. Ini menambah tanda-tanda bahwa peristiwa cuaca ekstrem menjadi lebih sering karena pemanasan global.

WMO mengaitkan frekuensi yang meningkat dengan perubahan iklim dan pelaporan bencana yang lebih baik. Biaya dari peristiwa tersebut juga melonjak dari US$ 175,4 miliar pada 1970-an menjadi US$ 1,38 triliun pada 2010-an ketika badai seperti Harvey, Maria dan Irma melanda AS.

“Kerugian ekonomi meningkat seiring meningkatnya eksposur,” kata Sekretaris Jenderal WMO Petteri Taalas, dikutip dari Reuters.

Sementara bahaya bencana menjadi lebih mahal dan sering terjadi, jumlah kematian tahunan turun dari lebih dari 50.000 pada tahun 1970-an menjadi sekitar 18.000 pada tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa perencanaan yang lebih baik telah membuahkan hasil.

“Sistem peringatan dini multi-bahaya yang ditingkatkan telah menyebabkan penurunan angka kematian yang signifikan,” tambah Taalas.

Namun lebih dari 91% dari 2 juta kematian terjadi di negara berkembang. Ini mencatat bahwa hanya setengah dari 193 anggota WMO yang memiliki sistem peringatan dini multi-bahaya. Petteri Taalas juga mengatakan bahwa “kesenjangan yang parah” dalam pengamatan cuaca, terutama di Afrika, merusak keakuratan sistem peringatan dini.

WMO berharap laporan tersebut akan digunakan untuk membantu pemerintah mengembangkan kebijakan untuk melindungi masyarakat dengan lebih baik.