Beginilah kondisi banjir di Wajo, Sulsel yang meluas merendam ribuan rumah di 48 Desa, di 7 Kelurahan. Ketinggian banjir 1-3 meter membuat aktivitas warga lumpuh.
Warga korban banjir menjerit berhadapan dengan kondisi sulit. Warga korban banjir membutuhkan uluran tangan Pemerintah.
Puluhan hektar sawah, masjid, sarana pendidikan dan kesehatan juga terendam banjir. BPBD Wajo berupaya menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir.
Kontributor : Amnar Sengkang
INFOSEMARANGRAYA.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa pihaknya begitu menekankan pentingnya sebuah solusi jangka panjang sebagai jawaban atas bencana banjir rob di Kabupatan Demak, Jawa Tengah.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebutkan bahwa bencana banjir rob di Demak hingga kini masih terus meluas.
Hal ini terjadi akibat yang semakin menjadi-jadi, salah satunya dikarenakan menurunnya tinggi permukaan tanah di pesisir.
Dalam audiensi BNPB dengan Bupati Demak Estianah, disebutkan bahwa untuk menangani banjir rob di Demak ini membutuhkan pendekatan yang berkesinambungan agar bisa diatasi dan dicegah dalam jangka panjang.
“Solusi yang mana penduduk bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini, salah satu contohnya adalah vegetasi,” ujar Abdul Muhari di Kabupaten Demak pada Jumat, 10 September 2021.
Seperti yang dikutip dari ANTARA Jateng, hingga kini telah dilakukan upaya untuk mengatasi banjir rob dengan penghijauan vegetasi di pesisir. Muhari mengatakan telah dilakukan dengan penanaman mangrove (tanaman bakau) yang bisa tumbuh dengan baik.
“Diharapkan dalam jangka panjang 10-20 tahun lagi, kawasan ini bisa tersedimentasi lagi, dengan harapan tentunya pengambilan air tanah juga dikurangi dari sisi hulu,” ujarnya.
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) mendapatkan laporkan sebanyak 2.021 jiwa yang tersebar di 3 kecamatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan terdampak banjir, Sabtu (11/9) pukul 08.30 WIB. Banjir terjadi karena dipicu hujan intensitas tinggi sejak Jumat (10/9/2021).
Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Tanah Laut, terdapat 3 kecamatan yang wilayahnya terendam banjir yaitu di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kintap, dan Kecamatan Panyipatan.
Di Kecamatan Batu Ampar, sebanyak 75 buah rumah terendam dan 232 jiwa terdampak. Pemantauan tim reaksi cepat di lapangan, debit air sudah mulai mengalami penurunan meski masih menggenangi rumah warga. Sementara itu, di Kecamatan Kintap sebanyak 544 buah rumah warga terendam dan 1,789 jiwa terdampak. Air masih menggenangi rumah warga dengan Tinggi Mata Air (TMA) berkisar 30-50 cm.
Terakhir di Kecamatan Panyipatan, banjir dilaporkan berangsur surut tapi masih terdapat beberapa perkebunan warga yang terendam. Hingga berita ini dirilis, belum ada laporan warga mengungsi akibat bencana tersebut.
“Untuk sementara belum ada warga yang diungsikan,” kata Pusdalops BPBD Kab Tanah Laut Esty dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (12/9/2021).
Curah hujan yang tinggi tersebut juga menyebabkan salah satu tanggul di Desa Benua Tengah, Kecamatan Takisung jebol. Jebolnya tanggul ini tidak mengakibatkan rumah warga terendam.
“Curah hujan tinggi yang terjadi semalaman sejak kemarin, sehingga tanggul tidak kuat menahan luapan air,” kata Esty.
BPBD Tanah laut bersama pemerintah daerah terkait masih terus melakukan pendataan dan pemantauan terkait kondisi terkini di lapangan. Rencananya juga akan ada giat pendistribusian bantuan logistik bagi warga terdampak banjir.
Sementara itu, data BNPB mencatat bencana Hidrometeorologi masih mendominasi sepanjang Agustus 2021. Hujan intensitas tinggi menjadi salah satu pemicu kejadian banjir dengan frekuensi cukup tinggi, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.
KOMPAS.com – Banjir melanda wilayah Kalimantan Tengah, Rabu (8/9/2021), dan merendam 13 kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 15.911 KK dengan 25.443 jiwa terdampak banjir ini.
Selain itu sebanyak 15.439 unit rumah, 67 unit tempat ibadah, 78 unit fasilitas pendidikan, 36 unit fasilitas kesehatan, 40 unit perkantoran 19 pos PPKM, dan 794.100 hektar luas wilayah juga ikut terdampak.
“Menurut laporan BPBD setempat, saat ini kondisi di jalan lintas provinsi-kabupaten masih tidak bisa dilewati untuk kendaraan roda 4. Ruas jalan masih digenangi banjir,” ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (9/9/2021).
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Katingan saat ini menetapkan status tanggap darurat banjir sejak 24 Agustus hingga 23 September 2021.
Saat ini, BPBD setempat mencatat sejumlah wilayah yang terdampak banjir yakni Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Katingan Kuala, dan Kecamatan Mendawai.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan BPBD Kabupaten Katingan Andi B. Baron mengatakan, total pengungsi saat ini tercatat 112 jiwa.
“Untuk data sementara, total pengungsi sampai saat ini yang tersebar di titik pengungsian sebanyak 112 jiwa. Namun, pendataan akan terus kami lakukan dan kemungkinan masih bertambah,” ujar dia.
BPBD Katingan mendirikan tenda pengungsian di 4 titik yakni 2 tenda di Kelurahan Kasongan Lama, 1 tenda di Desa Banut Kalanaman, dan 1 unit tenda di Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan.
Tim BPBD Kabupaten Katingan juga terus memantau perkembangan di lapangan.
Masyarakat diimbau lebih meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan mengamankan anggota keluarga termasuk harta benda.
Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap aliran listrik dan kabel yang terendam air dan menerapkan protokol kesehatan di area pengungsian.
Jakarta, CNN Indonesia – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito melepas Gerakan Mobil Masker di wilayah Malang Raya, Jawa Timur, pada Sabtu (11/9).
Pelepasan mobil masker tersebut dilakukan oleh Kepala BNPB yang didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, para tenaga ahli di lingkungan BNPB, serta jajaran Forkopimda Malang Raya.
“Pemerintah melalui BNPB dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 gencar melakukan upaya penguatan protokol kesehatan melalui pembagian masker. Pembagian masker kepada masyarakat melalui Gerakan Mobil Masker untuk masyarakat di ‘Bumi Arema’,” kata Ganip.
Dia mengatakan, Gerakan Mobil Masker bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker yang harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat.
Pada kesempatan itu, secara simbolis Ganip melepas 36 armada mobil beserta para Duta Perubahan Perilaku. Masker akan dibagikan kepada warga di pasar tradisional, terminal, stasiun, serta kepada pedagang kaki lima.
Adapun tiga titik wilayah Malang Raya yang ditetapkan untuk dikunjungi Gerakan Mobil Masker BNPB adalah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Sebanyak 20 armada dengan 80 Duta Perubahan Perilaku diterjunkan di Kabupaten Malang, 10 armada dengan 30 duta di Kota Malang, dan 6 armada dengan 24 duta di Kota Batu.
“Masker yang akan dibagikan di tiga wilayah tersebut sebanyak 500 ribu masker,” ujar Ganip.
Program mobil masker ini merupakan lanjutan gerakan BNPB dalam upaya memperkuat protokol kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan di DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk lebih patuh dan tertib menjalankan protokol kesehatan meningkat, khususnya kesadaran untuk selalu meningkatkan disiplin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan mobil komunikasi untuk mendukung jaringan komunikasi radio dan internet untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor dalam menangani wilayah terdampak tanah longsor di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Minggu.
Selain itu, BNPB mengirimkan tim pemetaan cepat guna mendukung BPBD Kabupaten Bogor memetakan dampak dan kerusakan akibat kejadian longsor di wilayah tersebut dengan memanfaatkan pesawat tanpa awak (drone), meski terkendala cuaca pada pagi hingga siang tadi.
“Untuk situasi di lapangan memang mendung dan berkabut, kami menunggu dari pagi juga tapi sinar mataharinya tetap sama,” ujar salah satu personel pemetaan cepat Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Pusdatinkom) Kebencanaan BNPB Ardiyan Rizqi Ananda dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut masyarakat di sekitar lokasi kejadian, salah satu pemicu longsor mungkin diakibatkan oleh aktivitas pendirian beton pancang yang difungsikan sebagai penahan material longsor di sisi barat dan barat laut pada tambang batuan andesit ini.
Salah satu pekerja tambang mengatakan, sebelum longsor utama yang terjadi pada Jumat (10/9), pukul 16.00 WIB, beberapa kali longsor kecil terjadi di lokasi tersebut.
Sedangkan informasi warga setempat, getaran kerap dirasakan pada permukaan tanah di sekitar lokasi pembangunan saat proses pendirian beton pancang. Lokasi longsoran merupakan wilayah dengan batuan dasar berupa perlapisan batuan lempung dengan batuan pasir yang telah mengalami pengikisan.
Jika dilihat lansekap dari kawasan terdampak, permasalahan pemanfaatan ruang kawasan menjadi permasalahan utama. Galian tambang yang melebar hingga ke batas pemukiman membuat lereng tebing galian setinggi lebih kurang 40 meter tidak stabil meskipun sedang ditambahkan tiang pancang sebagai penguat.
Kaidah-kaidah keteknikan dalam penguatan lereng tidak terlihat di lapangan sehingga bencana longsor terjadi dan merusak sebagian kawasan pemukiman.
Foto udara dibutuhkan untuk memetakan potensi bahaya longsor susulan yang bisa dipicu oleh curah hujan lebat dan berdurasi panjang. Adanya retakan tanah di sekitar pemukiman warga akibat longsor yang terjadi meningkatkan potensi risiko longsor susulan jika tidak ada langkah-langkah antisipasi.
Informasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor menyebutkan longsoran awal sudah terjadi pada 3 Agustus 2021 namun material longsor tidak sampai ke pemukiman warga.
Sedangkan dukungan mobil komunikasi ‘Komob’ guna mendukung jaringan komunikasi radio dan internet untuk BPBD setempat. Hal tersebut mempermudah koordinasi dan transfer data kepada Pusdalops ataupun pemangku kepentingan lain. Saat komob tiba di lokasi, personel BNPB sempat memberi pelatihan penggunaan fasilitas komob kepada petugas BPBD.
Kehadiran komob di lapangan membuat alur komunikasi antara petugas di lapangan dengan pusat kendali operasi menjadi lebih baik. Laporan situasi di lapangan juga bisa dilakukan secara langsug dan alur pengiriman data pemetaan cepat juga bisa dilakukan dengan lebih baik.
Pusdatinkom BNPB mengupayakan kehadiran komob ini dalam setiap kejadian bencana untuk mengantisipasi kendala komunikasi yang bisa terjadi di lapangan di saat jaringan internet atau sinyal komunikasi umum terganggu.
Berdasarkan analisis peringatan dini gerakan tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada September 2021, Kecamatan Rumpin termasuk wilayah dengan potensi menengah hingga tinggi, serta berpotensi banjir bandang. Sejumlah kecamatan lain di kabupaten ini berada pada kategori menengah hingga tinggi untuk gerakan tanah.
BNPB menghimbau agar pemerintah daerah bersama pengelola usaha pertambangan dapat segera melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan terutama untuk menjamin keselamatan masyarakat yang berada di kawasan yang masih berpotensi longsor selama musim hujan.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Agus Salim
sumber: ANTARA 2021
KOMPAS.com – Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu, dan merugikan kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun nonalam.
Bencana dianggap mengancam kehidupan manusia karena dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis.
Berdasarkan faktor penyebabnya, bencana alam dibagi menjadi tiga, yakni bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.
Di Indonesia, terjadinya bencana alam kerap disebabkan oleh tiga hal, yaitu posisi geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudera, posisi geologis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng utama dunia; Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, serta kondisi permukaan wilayah Indonesia yang beragam.
Melihat kondisi wilayah Indonesia, menerapkan prosedur mitigasi bencana alam penting dilakukan sebagai langkah antisipasi.
Adapun tujuan dari kegiatan mitigasi bencana yang paling utama adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Dilansir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, tujuan mitigasi bencana adalah:
1. Meminimalisasi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi masyarakat
2. Sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman
Untuk mencapai tujuan tersebut, mitigasi bencana alam dilakukan dalam bentuk beberapa kegiatan, yakni sebagai berikut:
1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana
2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana
3. Pengembangan budaya sadar bencana
4. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana
5. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana
6. Pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam
7. Pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
Contoh penerapan mitigasi bencana alam untuk gempa bumi adalah mendirikan bangunan sesuai aturan baku untuk bangunan tahan gempa dan mengenali lokasi bangunan tempat tinggal.
Selain itu, menyiapkan perlengkapan seperti tas siaga bencana, mencatat nomor telepon penting, mengenali jalur evakuasi di wilayah tempat tinggal, dan mengikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana alam adalah bentuk-bentuk penerapan mitigasi bencana.
BANGKOK – Kepemimpinan Indonesia dalam menghadapi perluasan lanskap risiko bencana dilakukan melalui strategi penguatan komitmen politik, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, peningkatan literasi kebencanaan dan implementasi kebijakan yang adaptif dalam situasi pandemi COVID-19.
Pernyataan itu diungkapkan Ketua Delegasi Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Ganip Warsito dalam pertemuan 7th Session of the Committee on Disaster Risk Reduction (CDRR-7), UNESCAP, yang telah berlangsung secara virtual pada 25-27 Agustus 2021.
Dalam rangkaian pertemuan CDRR-7 tersebut, Kepala BNPB turut berpartisipasi sebagai salah satu Eminent Speakers dalam side-event “Regional Conversation Series 2021: Ministerial Panel on Disaster, Climate and Health Resilience”.
Dia menekankan kembali adanya kontribusi aktif Indonesia dalam memperkuat kapasitas regional dan global guna mempersiapkan adanya risiko bencana baru.
Sebagai salah satu negara unggul dan berpengalaman dalam isu pengelolaan penanggulanan bencana di Kawasan Asia Pasifik, Duta Besar RI Bangkok merangkap Wakil Tetap RI untuk ESCAP, Rachmat Budiman terpilih menjadi Vice-Chair Komite dan memimpin Agenda Item 3 dengan tema Scaling-up Subregional and Regional Cooperation Frameworks to Manage Cascading Risks dan Agenda Item 7: Adoption of the Report of the Committee on its Seventh Session.
Kepala Biro Kerja Sama,Hubungan Masyarakat dan Umum, LAPAN, Christianus Dewanto, dalam agenda “Overview of the Work of the Secretariat and the United Nations System at the Regional Level”, menyampaikan peran aktif Indonesia dalam RESAP, termasuk kontribusinya terhadap pengurangan risiko bencana, yaitu pemanfaatan LAPAN Hub COVID-19 sebagai aplikasi penginderaan jarak jauh dan sistem informasi geospasial untuk analisa sebaran risiko COVID-19.
“Tiga fokus utama yang perlu diperhatikan sehubungan dengan strategi pengurangan risiko dalam konteks regional, yakni: keterlibatan komunitas; upaya yang lebih kuat dalam meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana, adaptasi iklim dan kesehatan; serta peningkatan kerja sama pada tataran global dan regional,” ungkap Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kemlu, Achsanul Habib dalam agenda “Consideration of the Future Focus of the Sub-Programme”.
Pada akhir pertemuan CDRR-7, negara-negara anggota mengadopsi bersama beberapa keputusan, termasuk rencana Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction, pada 23-28 Mei 2022 dan Fourth Ministerial Conference on Space Applications for Sustainable Development pada Oktober 2022.
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang memperkenalkan sistem untuk mengambil gambar lokasi bencana dengan menggunakan drone.
Badan Penanggulangan Kebakaran dan bencana juga akan membuat peta di kantor pusat pemadam kebakaran di seluruh tempat di Jepang untuk mengarah pada kegiatan penyelamatan yang lebih cepat.
“Kami telah mengkonsolidasikan dan memasukkan biaya pemeliharaan dalam permintaan perkiraan kasar untuk anggaran tahun fiskal berikutnya guna pembuatan sistem pemetaan pakai drone,” papar sumber Tribunnews.com, Selasa (31/8/2021).
Menurut Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, sejumlah besar tanah dan pasir mengalir ke bawah sekitar 2 km dalam aliran puing-puing yang terjadi di Kota Atami, Juli lalu.
Akibatnya operasi penyelamatan sulit dilakukan, tetapi gambar yang diambil dari langit dengan drone efektif dalam menangkap situasi.
Untuk alasan ini, jika terjadi bencana skala besar, pemerintah nantinya memutuskan untuk memperkenalkan sistem yang membuat peta di tempat berdasarkan gambar yang diambil oleh drone untuk segera memahami situasi di lokasi dan mengarah ke prompt kegiatan penyelamatan.
Caranya dengan meminta petugas pemadam kebakaran beroperasi sendiri di lokasi bencana dan mengambil banyak foto dan membandingkannya dengan foto sebelum bencana.
Hal ini bertujuan untuk memahami situasi dan tingkat bencana dan untuk mengarah pada kegiatan penyelamatan yang lebih efektif seperti menentukan area yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan.
Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi ingin memasukkan 390 juta yen dalam permintaan anggaran untuk tahun fiskal berikutnya.
Termasuk pesawat tak berawak dan peralatan transmisi video, dan untuk melanjutkan pemeliharaan di 47 prefektur.
Sementara itu beasiswa (ke Jepang) dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: [email protected] dengan subject: Belajar bahasa Jepang.
KOMPAS.TV – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis daftar wilayah Indonesia yang disebut akan mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH).
Sejumlah wilayah mengalami Hari Tanpa Hujan dengan kategori sangat panjang (31-60 hari) dan ekstrem panjang (lebih dari 60 hari berturut-turut).
Dengan kondisi tersebut, BMKG memperkirakan adanya potensi kekeringan meteorologis di beberapa kabupaten/kota.
Kekeringan merupakan bencana yang disebabkan oleh minimnya ketersediaan air yang ditandai dengan penurunan curah hujan di suatu kawasan atau di bawah normal, serta berkurangnya pasokan air di suatu daerah.
Kekeringan sangat berdampak pada berkurangnya persediaan air untuk rumah tangga dan pertanian, meningkatnya potensi kebakaran semak, hutan, lahan, serta kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan yang menjadi rentan penyakit.
Menurut BMKG, pemerintah setempat dan masyarakat harus segera mempersiapkan langkah mitigasi dan penanganan dari dampak kekeringan meteorologis ini.
Melansir BPBD DIY, upaya mitigasi bencana kekeringan diawali dengan langkah-langkah pemerintah, seperti:
– Penyusunan peraturan daerah berupa penetapan skala prioritas penggunaan air.
– Pembentukan posko kekeringan di tingkat pusat dan daerah.
– Pengembangan jaringan pengamatan iklim di kawasan rawan kekeringan.
Sebelum terjadi bencana, masyarakat dapat memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, menanam kembali pohon, memperbanyak resapan air, serta melakukan konservasi air.
Saat terjadi bencana, yang dapat dilakukan adalah membuat sumur bor untuk mendapatkan air, menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah di sediakan oleh dinas terkait, melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan, serta mengatur pemberian air bagi pertanian secara darurat seperti gilir giring.