Category: Berita

BANDUNG, KOMPAS.com – Uji klinis vaksin virus corona (Covid-19) dimulai 11 Agustus 2020.  Sementara simulasinya dimulai pada 6 Agustus 2020. 

“Hari ini dilakukan simulasinya,” ujar ketua tim penelitian uji klinis tahap 3 calon vaksin Covid-19 dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnandi Rusmil di Bandung, Kamis (6/8/2020). 

Kusnandi menjelaskan, penyuntikan vaksin terhadap relawan diperkirakan 1-2 bulan. Jangka waktu tersebut bisa lebih cepat bergantung jumlah relawannya, apakah sudah mencukupi atau tidak. 

Pada dasarnya, relawan yang disuntik calon vaksin Covid-19, seperti orang yang akan naik haji. Setelah disuntik vaksin atau imunisasi, para calon jamaah haji boleh bepergian.

Begitupun dengan relawan, setelah disuntik boleh bepergian. Yang terpenting, seseorang yang akan menjadi relawan harus sehat, dinyatakan dengan keterangan sehat. 

“Nanti kan diperiksa sama dokternya. Sehat atau tidak, boleh nggak menjadi sukarelawan,” imbuh Kusnandi.

Pemeriksaan sukarelawan akan dilakukan di enam tempat. Targetnya, setiap hari ada sekitar 20 orang di masing-masing tempat yang diuji klinis.

Kriteria Sehat

Kusnandi menjelaskan, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon peserta uji klinis. Yakni calon peserta merupakan orang dewasa berusia 18–59 tahun yang dinyatakan sehat. 

Sehat tidaknya kondisi calon peserta, sambung dia, dibuktikan dengan tidak mengalami penyakit ringan, sedang, atau berat. 

Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit asma dan alergi terhadap vaksin, hingga tidak memiliki kelainan atau penyakit kronis seperti gangguan jantung, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, diabetes, penyakit ginjal dan hati, tumor, epilepsi atau penyakit gangguan syaraf lainnya.

Calon peserta juga tidak memiliki kelainan darah atau riwayat pembekuan darah, tidak memiliki penyakit infeksi lain dan demam, serta tidak memiliki riwayat penyakit gangguan sistem imun. “Suhu tubuh calon pendaftar juga tidak boleh melebihi 37,5 derajat celcius,” ungkap dia. Selanjutnya, calon peserta bukan merupakan wanita hamil atau berencana hamil selama periode penelitian, serta tidak sedang menyusui. Calon peserta juga tidak sedang ikut atau akan diikutsertakan dalam uji klinis lain. Bebas Covid-19 Sebelumnya, Kusnandi mengungkapkan, peserta senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan melakukan pembatasan fisik maupun sosial selama wabah pandemi Covid-19 serta dinyatakan tidak memiliki riwayat terinfeksi Corona. “Calon peserta akan dilakukan tes terhadap apus tenggorokan (swab test) dan rapid test secara gratis untuk mengetahui apakah ada kemungkinan sedang atau pernah terinfeksi Covid-19,” jelasnya. “Peserta tidak mendapat imunisasi apa pun dalam waktu 1 bulan ke belakang atau akan menerima vaksin lain dalam 1 bulan ke depan,” tutur dia. Syarat lainnya, calon peserta berdomisili di Kota Bandung dan tidak berencana pindah dari lokasi penelitian sebelum penelitian selesai dilaksanakan. Selain itu, sambung Kusnandi, dalam 14 hari sebelum dimulainya penelitian, peserta tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien terinfeksi Covid-19. Kemudian, tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien yang menunjukkan demam atau gejala sakit saluran pernapasan yang berdomisili di daerah atau komunitas yang terdampak Covid-19. “Serta tidak memiliki dua atau lebih kasus demam dan/atau gejala saluran pernapasan di daerah dengan lingkup kecil, seperti rumah, kantor, dan sekolah,” tutur dia. Sebanyak 1.620 relawan dibutuhkan dalam proses uji klinis vakisin. Namun, tidak semua peserta akan disuntikkan vaksin. Sebanyak 540 orang akan disuntikkan vaksin, sedangkan sisanya akan mendapat cairan plasebo. Penentuan pemberian vaksin atau plasebo akan dilakukan secara acak. “Bagi yang menerima plasebo akan mendapatkan vaksin Covid-19 setelah vaksin didaftarkan,” ungkap Kusnandi. Kesehatan peserta dipastikan tetap dipantau petugas penelitian secara teratur selama jalannya penelitian, atau sekitar 6-7 bulan setelah pemberian vaksin terakhir.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Uji Klinis Vaksin Covid-19 Dimulai 11 Agustus 2020, Relawan yang Disuntik Boleh Bepergian”, Klik untuk baca: https://regional.kompas.com/read/2020/08/06/13411811/uji-klinis-vaksin-covid-19-dimulai-11-agustus-2020-relawan-yang-disuntik?page=2. 
Penulis : Kontributor Bandung, Reni Susanti
Editor : Aprillia Ika

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Indonesia menyatakan ada 7 calon vaksin virus corona (Covid-19) di dunia yang sudah masuk dalam uji klinis tahap 3. Perlombaan untuk mendapatkan vaksin ini terus berlangsung dan belum mendapatkan pemenang.

Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan semua negara berlomba mengembangkan vaksin Covid-19 karena bisa menjadi salah satu cara melindungi masyarakat dunia.

“Saat ini ada 139 kandidat vaksin masuk dalam tahap pre klinis. Ada 25 kandidat berproses di uji klinis tahap 1, 17 kandidat uji klinis 2 dan ada 7 yang diuji klinis 3. Dan belum ada satupun yang sudah lulus uji,” ujar Wiku dalam konferensi pers, Kamis (6/8/2020).

Lebih rinci dia menjelaskan 7 kandidat vaksin yang telah masuk dalam uji klinis tahap 3 dikembangkan oleh:

1. Sinovac Biotech,
2. Wuhan Institute bersama Sinopharm,
3. Beijing Institute bersama Sinopharm,
4. BioNTech dan Fosun Pharma,
5. Universitas Oxford dan Astrazeneca,
6. Moderna bersama NIAID Amerika,
7. Murdoch Children’s Research Institute

“Uji klinis tahap 3 diberikan ke ribuan orang untuk memastikan keamanan dan efek samping yang jarang terjadi. Semua pihak di dunia berusaha mendapatkan vaksin yang efektif termasuk Indonesia. Kami berusaha keras agar dapat mendapatkan vaksin dalam jumlah besar,” ujarnya.

 

ZONA PRIANGAN –  Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kabupaten Sumedang,memetakan sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang yang rawan terjadi bencana kekeringan pada saat musim kemarau seperti saat ini, sehingga wilayah tersebut mendapat perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang.

Oleh karena itu pihak BPBD Kabupaten Sumedang, terus menghimpun dan memonitor daerah daerah yang rawan akan bencana kekeringan.

Dari laporan yang masuk ke pihak BPBD,ada 33 titik desa dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, dengan total warga yang bisa terdampak jumlahnya sekitar 8.441 jiwa.

Dari 10 kecamatan tersebut diantaranya, Kecamatan Ujung Jaya 7 desa, Tanjung Medar 4 desa, Jatigede 7 desa, Buah Dua 4 desa, Conggeang 2 desa, Cisitu 1 desa, Situraja 2 desa, Surian 3 desa, Sumedang Selatan 2 desa, dan Sumedang Utara 1 desa. 

Kepala BPBD Kabupaten Sumedang, Ayi Rusmana mengatakan, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak akhir Juli 2020 lalu memang sudah masuk musim kemarau.

“Jadi kami sudah menyiapkan antisipasi untuk mendeteksi dini wilayah yang rawan terjadi kekeringan saat musim kemarau itu bersama para camat,” ujar Ayi saat ditemui di kantornya, Rabu 4 Agustus 2020.

Menurutnya, bencana kekeringan di sejumlah wilayah yang rawan itu biasanya kekeringan dilahan pertanian dan krisis air bersih,akibat irigasi kering dan air dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) juga tidak mengalir.

“Untuk warga yang mengalami krisis air bersih itu biasanya yang langganan PDAM, dan sisanya karena mata air juga kering,” ujar, Ayi.

Maka dari itu selama terjadi bencana kekeringan pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, pihaknya bakal terus bekerjasama dengan PDAM dan Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, dalam hal penanganan bencana kekeringan di daerah rawan bencana.

Baca Juga: Bantah Jual Diri, Hana Hanifah Mengaku Sedang Photoshoot, Deddy Corbuzier: Kok Ada Mucikari

“Untuk PDAM kami bekerjasama untuk menyediakan tanki air bersih, kalau dengan Dinas Pertanian, kami berkoordinasi untuk menangani lahan pertanian yang mengalami kekeringan,” ucap Ayi.

Sementara untuk saat ini, pihaknya masih terus melakukan pemantauan dan monitoring daerah mana saja yang sudah mengalami kekeringan, karena pada bulan Agustus ini memang sudah masuk pada musim kemarau.***

 

Jakarta: Banjir dan longsor melanda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, pada 24 Juli 2020 dan 31 Juli 2020. Sebanyak 22.655 jiwa terdampak, terdiri dari 7.046 keluarga.
 
“Bencana ini menelan satu korban jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, melalui keterangan pers, Selasa, 4 Agustus 2020.
 
Raditya mengungkap, Pemkab Bolaang Mongondow Selatan menetapkan status tanggap darurat 14 hari akibat bencana tersebut. Status tanggap darurat berlaku dari 24 Juli hingga 6 Agustus 2020.

“Ini dilakukan untuk memudahkan akses penanganan darurat dalam merespons dua kejadian bencana di Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan,” jelasnya.
 
Dia menerangkan, pada 24 Juli 2020 banjir merendam tujuh kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan pada 31 Juli 2020, banjir kembali menggenangi dan merusak permukiman.
 
“Longsor terjadi di beberapa titik yang menyebabkan distribusi logistik bantuan terhambat,” terangnya.
 
 
Pihaknya mengidentifikasi, sebanyak 64 rumah rusak berat dan 29 lainnya hanyut. Selain merusak permukiman, bencana banjir juga merusak beberapa jembatan, seperti jembatan Kombot Timur, Salongo 1, Salongo Besar, Bakida, Sinandaka dan Pakuku Jaya.
 
“Pemerintah daerah dan unsur-unsur terkait telah membentuk pos komando (posko) untuk melakukan respons darurat,” ucapnya.
 
Dia menuturkan, bantuan berupa makanan siap saji, air bersih dan bahan makanan telah disarlukan ke warga terdampak. Sementara itu, sebanyak tiga kecamatan terisolasi sehingga pendistribusian bantuan dilakukan melalui jalur perairan.
 
“Ketiga kecamatan tersebut yakni Helumo, Tomini dan Posigadan. Adapun kebutuhan yang diperlukan warga terdampak, antara lain makanan siap saji, perlengkapan dapur, kasur/tikar, selimut, tenda pengungsi, serta paket sandang,” bebernya.
 
Di samping itu, posko juga menurunkan ekskavator untuk membersihkan lumpur maupun material longsor pada ruas jalan penghubung antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bolaang Mongondow Selatan. Titik longsor terpantau di ruas Jalan Doloduo-Molibagu, Jalan Onggunoi-Pinolosian, Jalan Molibagu-Momalia longsor (desa Pinolantungan), Jalan Desa Tabilaa dan Jalan Molibagu (belakang kuburan Molibagu) dengan kondisi gorong-gorong ambruk sekitar 3 meter.
 
“Berdasarkan Analisis dan Prakiraan Hujan BMKG diprediksikan curah hujan di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus hingga Oktober berkisar dari 201 mm – hingga 400 mm. Masyarakat diimbau waspada dan siap siaga mengantisipi banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang,” ujarnya.
 

(LDS) 

POTENSI BISNIS – Kepala BPBD Kabupaten Sumedang Ayi Rusmana menyebutkan pada musim kemarau ini, pihaknya coba mengupayakan untuk mengantisipasi terjadi kebakaran lahan dan kekurangan air bersih.

Begitupun seluruh wilayah kota/kabupaten di Jawa Barat mulai mengantisipasi kekeringan.

Menurutnya, berdasarkan kejadian tahun lalu memang terdapat beberapa titik di kecamatan hingga desa, yang perlu diantisipasi sebab memiliki kerawanan cukup tinggi.

Sebagaimana dilansir Potensi-Bisnis.com dari laman prfmnews.pikiran-rakyat.com “Meski Belum Terjadi Kekeringan, BPBD Sumedang Sudah Sangat Siap Bantu Warga Jika Terjadi Kekeringan”. 

Untuk mengantisipasi bencana pada saat musim kemarau, pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi lintas sektor. BPDB Sumedangsudah berkoordinasi dengan unsur kewilayahan di setiap kecamatan/desa, yaitu TNI, Polri, dan juga para relawan.

“Berdasarkan kejadian tahun lalu memang ada beberapa titik di kecamatan dan desa yang memang perlu diantisipasi karena memiliki kerawanan cukup tinggi baik itu terhadap risiko kebakaran ataupun kekurangan air bersih,” kata Ayi, pada saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis 6 Agustus 2020.

Di Sumedang, kata Ayi ada 10 kecamatan di sana yang sangat rawan terjadi kekeringan atau kekurangan air bersih. Namun demikian biasanya hanya sebagian kecil di 10 titik kecamatan tersebut yang mengalami kekurangan air.

“Biasanya itu di kecamatan-kecamatan yang sumber airnya kalau musim kemarau itu sangat kurang kaya Ujung Jaya, Tomo beberapa titik, Jatigede, Darmaraja, Situraja, Sumedang kota utara dan selatan, termasuk juga Surian dan juga termasuk Cimanggung dan Jatinangor beberapa titik dan beberapa kecamatan yang berbatasan dengan hutan,” paparnya.

Saat ini, kata Ayi, belum ada status darurat kekeringan di Kabupaten Sumedang.

“Meski belum ditetapkan status darurat, tapi tim kami sudah sangat siap siaga,” imbuhnya.***

ACEH BARAT – Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat meluas. Sebelumnya hanya mengepung tujuh kecamatan, namun sekarang sudah merendam 11 kecamatan.

Kecamatan terdampak banjir antara lain Johan Pahlawan, Kaway XVI, Meureubo, Woyla Timur, Arongan Lambalek, Pante Seureumen, Sungai Mas, Bubon, Woyla Barat, Samatiga, dan Woyla.

Hingga Rabu (29/7/2020) siang, banjir meluas ke 11 kecamatan. Selain merendam ribuan rumah warga, air banjir juga melumpuhkan jalan lintas provinsi.

Salah satu titik terparah terdampak banjir ada di jalan utama menuju Kota Meulaboh. Jalur tersebut terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi.

Para pengguna jalan kesulitan melintas akibat ketinggian air mencapai 30-60 cm. Warga yang nekat menerobos genangan air, akhirnya kendaraannya mogok.

Sementara ribuan rumah warga terendam air banjir dengan ketinggian hampir satu meter. Sebagian warga masih mencoba bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga dan menyelamatkan harta bendanya.

Salah satu korban banjir, Riska mengatakan sejak Selasa (28/7/2020) rumahnya sudah terendam banjir. Untuk itu ia membutuhkan bantuan makanan.

“Yang dibutuhkan bahan makan, karena persediaan di rumah sudah sangat menipis,” tuturnya.

Salah satu relawan di lokasi, Rusli menyebutkan rumah warga yang paling parah terendam banjir ada di wilayah Desa Blangberandang.

“Warganya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti di masjid, sambil menunggu datangnya bantuan,” tuturnya.

(abp)

Suka Makmue: Sebanyak 23 desa (gampong) yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, hingga Rabu, 29 Juli 2020 masih terendam banjir. Ketingian air antara 30 – 80 sentimeter.
 
Dampak dari banjir tersebut, akses transportasi masyarakat di lintasan Meulaboh-Blangpidie di kawasan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, lumpuh karena direndam banjir.
 
“Kami masih terus berupaya melakukan pendataan terhadap lokasi yang terendam banjir, sambil menyalurkan bantuan masa panik kepada masyarakat yang terdampak,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Mistar, Rabu, 29 Juli 2020, melansir Antara.

Sebaran banjir di lima kecamatan di Kabupaten Nagan Raya di antaranya di Kecamatan Tripa Makmur meliputi delapan desa terdiri dari Desa Ujong Krueng, Neubok Yee PP, Neubok Yee PK, Pasie Keubeu Dom, Lueng Keubeu Jagat, Drien Tujoh, Babah Lueng serta Kuala Tripa.
 
 
Sedangkan di Kecamatan Darul Makmur banjir juga merendam tujug desa seperti Desa Alue Bilie, Pulo Kruet, Alue Kuyun, Sumber Bakti, Kuta Trieng, Alue Bateung Broek, serta Alue Briyeung.
 
Sementara di Kecamatan Tadu Raya meliputi Desa Alue Siron dan Alue Bata, . Di Kecamatan Kuala meliputi Desa Lawa Batu dan Desa Jogja, Kecamatan Kuala Pesisir meliputi Desa Padang Rubek dan Desa Langkak.
 
Kemudian di Kecamatan Seunagan, banjir juga merendam dua desa masing-masing Desa Alue Buloh dan Desa Krueng Mangkom.
Tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan satu unit abutmen jembatan rusak di Desa Alue Buloh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
 
Pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap korban banjir, melakukan evakuasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan penyerahan bantuan.
 
“Untuk sementara beberapa wilayah seperti Kecamatan Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, dan Seungan air sudah mulai surut dan akan terus kami pantau perkembangannya,” tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menjelaskan dua penyebab tingginya penularan Covid-19 di perkantoran.

Pertama, karena di kantor tersebut ada satu pegawai atau karyawan yang positif Covid-19.

“Bisa jadi memang di kantornya ada yang positif. Tetapi, dia bisa positif karena terpapar saat berada di jalan, di rumahnya, di transportasi umum dan sebagainya,” ujar Dewi dalam talkshow daring yang digelar Satgas Penanganan Covid-19, Rabu (29/7/2020).

“Itulah mengapa kita harus hati-hati kalau naik transportasi misalnya KRL, MRT. Sebab kita berkumpul di satu kerumunan bisa jadi ventilasi kurang baik juga,” lanjut Dewi.

Penyebab kedua, kata Dewi, protokol kesehatan yang masih belum ditaati dengan baik saat di kantor.

Menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan hingga rajin mencuci tangan harus dipatuhi selama di kantor.

“Selain itu sirkulasi udara juga dijaga. Sebaiknya buka jendela kantor supaya aliran udara lancar,” tambahnya.

Sebelumnya Dewi mengatakan, ada kenaikan drastis kasus penularan Covid-19 di perkantoran yang ada di DKI Jakarta.

“Angkanya kalau di DKI Jkarta sampai 28 juli 2020 ditemukan 90 klaster dengan total kasus 459,” ujar Dewi.

Angka ini menurutnya terjadi setelah masa PSBB transisi diberlakukan di DKI Jakarta.

Sebelum masa PSBB transisi, ada 43 kasus penularan Covid-19 di perkantoran yang ada di DKI Jakarta.

“Jadi tambahanya 416 kasus ya. Sembilan kali lebih tinggi,” tutur Dewi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kembali memberikan informasi terbaru mengenai jumlah kasus dan pasien yang diakibatkan virus corona itu.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 hingga Rabu (29/7/2020) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 2.381 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 kini mencapai 104.432 orang.

Informasi tersebut disampaikan Satgas Covid-19 melalui situs Covid19.go.id, yang diakses Kompas.com pada Rabu sore.

Data memperlihatkan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat, sejak diumumkannya pasien pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020.

Jumlah ini juga tercatat sebagai penambahan kasus baru tertinggi kedua. Pencatatan tertinggi masih pada 9 Juli 2020 dengan 2.657 kasus baru.

Sebagai informasi, 2.381 kasus baru itu diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 30.261 spesimen dari 17.859 orang yang diambil sampelnya.

Total, pemerintah sudah menguji 1.447.583 spesimen dari 841.027 orang yang diambil sampelnya dalam sehari.

Dengan catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan lebih dari satu kali.

Data pasien sembuh dan meninggal

Dalam data yang sama, diketahui ada penambahan 1.599 pasien Covid-19 yang sembuh.

Mereka dianggap sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Dengan demikian, total pasien yang dinyatakan sembuh kini mencapai 62.138 orang.

Namun, Satgas Covid-19 juga menyampaikan kabar duka dengan bertambahnya pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Pada periode 28-29 Juli 2020, ada penambahan 74 pasien Covid-19 yang tutup usia.

Dengan demikian, total pasien yang meninggal setelah terpapar Covid-19 ada 4.975 orang.

Adapun saat ini diketahui masih ada 37.319 pasien Covid-19 yang masih menjalani perawatan.

Sedangkan orang yang saat ini berstatus suspek ada 57.393 orang.

Data sebaran

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi atau 34 provinsi di Tanah Air, dari Aceh hingga Papua.

Secara rinci, sudah ada 473 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terdampak penularan virus corona.

Jumlah ini tercatat bertambah dua daerah jika dibandingkan data kemarin.

Adapun lima provinsi yang mencatat kasus baru dengan jumlah tertinggi yaitu sebagai berikut:

1. DKI Jakarta dengan 577 kasus baru

2. Jawa Timur dengan 359 kasus baru

3. Jawa Tengah dengan 313 kasus baru

4. Sumatera Utara dengan 241 kasus baru

5. Sulawesi Selatan dengan 128 kasus baru

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali mengingatkan tentang ancaman hukuman mati terkait praktik korupsi dalam penanganan bencana.

Firli mewanti-wanti supaya tak ada korupsi dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19, lantaran pihaknya bakal mengambil tindakan tegas.

“Pada saat ini negara kita sedang dilanda pandemi Covid-19. Kami ingatkan, KPK akan tegas dan akan terus berkomitmen memberantas korupsi,” kata Firli melalui tayangan video dalam sebuah diskusi daring, Senin (27/7/2020).

“Ingat, tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam suasana bencana ancaman hukumannya adalah pidana mati,” lanjutnya.

Firli mengatakan, korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga melanggar hak asasi manusia.

Sebab, akibat praktik korupsi, tujuan negara dalam mencapai cita-cita bisa gagal.

“Kalau boleh saya katakan kejahatan korupsi masuk juga dalam pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan kemanusiaan,” ucapnya.

Firli pun mengungkap, dalam upaya memberantas korupsi, pihaknya menggunakan tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat. Dalam hal ini KPK berupaya memberikan pemahaman dan pengetahuan ke masyarakat betapa korupsi membawa dampak buruk dan dapat menggagalkan tujuan negara.

Pendidikan pencegahan korupsi, kata Firli, dilakukan melalui jejaring pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang melibatkan para pemangku kepentingan bidang pendidikan.

Kedua, pendekatan pencegahan. Menurut Firli, memberantas korupsi bisa dilakukan dengan cara memperbaiki sistem.

Oleh karenanya, sistem penyelenggaraan negara harus diperbaiki sedemikian rupa untuk menutup peluang atau kesempatan setiap orang yang ingin melakukan korupsi.

“Korupsi tidak bisa dilakukan karena sistem yang baik, karena sistem yang kuat dan sistemnya sempurna,” tutur Firli.

Terakhir yakni pendekatan penindakan atau penegakan hukum. Hal ini menjadi upaya terakhir jika pendidikan dan pencegahan korupsi belum berakhir secara maksimal.

Dalam hal ini, kata Firli, penegak hukum harus keras dan tegas terhadap para pelaku korupsi. Penegak hukum juga harus mampu mengingatkan masyarakat bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar kemanusiaan.

Firli menyebut, memberantas korupsi bukan hal yang mudah. Tetapi, KPK akan terus melakukan upaya tersebut.

“Tentu pekerjaan pemberantasan korupsi bukan semudah bagaimana membalikkan tangan. KPK akan tetap terus bekerja keras melakukan pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat, pencegahan dan tindakan yang tegas,” kata dia.