Category: Berita

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta masyarakat untuk bereaksi cepat saat terjadi bencana untuk meminimalkan korban jiwa.

Doni Monardo, Kepala BNPB, mengatakan masyarakat harus langsung mencari lokasi aman saat ada bencana gempa bumi besar yang terjadi lebih dari 20 detik. Setelah itu masyarakat harus menunggu sekitar 2 jam untuk memastikan situasi sudah aman sebelum kembali ke rumahnya masing-masing.

“Kalau terlalu lama di tempat pengungsian dapat memunculkan masalah baru, seperti makanan, kesehatan, sanitasi, dan lainnya,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (27/9/2019).

Doni sendiri melakukan kunjungan lapangan ke Maluku setelah gempa M 6,5 untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan dengan baik.

BNPB juga telah memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp1 miliar yang digunakan untuk operasional penanganan darurat. Selain itu, BNPB juga memberikan bantuan logistik senilai Rp515 juta dalam bentuk matras, sandang, selimut, dan keperluan keluarga lainnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku menginformasikan korban meninggal dunia akibat gempa M 6,5 pada 26 September 2019 berjumlah 18 orang.

Korban meninggal tertinggi teridentifikasi berada di Kabupaten Maluku Tengah sejumlah 10 orang, di Kota Ambon berjumlah 7 orang dan Seram Bagian Barat 2 orang.

Gempa yang terjadi di kedalaman 10 km ini juga menimbulkan korban luka sebanyak 126 orang, dengan rincian Kabupaten Maluku Tengah 108 orang, Seram Bagian Barat 13, dan Kota Ambon 5 orang.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak terpancing dengan isu atau berita bohong yang beredar, dan selalu mengetahui informasi resmi dari BMKG yang disebarluaskan melalui kanal resmi.

BMKG juga telah menyatakan bahwa isu akan terjadi gempa besar dan tsunami di Ambon, Teluk Piru, dan Saparua adalah tidak benar atau berita bohong, karena hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat, dan akurat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy telah menetapkan status tanggap darurat terkait gempa bumi yang mengguncang kota tersebut dan sekitarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menuturkan, masa tanggap darurat berlaku selama 14 hari, pada 26 September-9 Oktober 2019.

“Wali Kota Ambon pada tanggal 27 September 2019, (menerbitkan) Surat Keputusan Nomor 711 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Gempa Bumi Kota Ambon Tahun 2019, mulai tanggal 26 September sampai dengan 9 Oktober 2019,” kata Agus melalui keterangan tertulis, Minggu (29/9/2019).

Selain itu, untuk menangani bencana tersebut, wali kota Ambon juga membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (Posko PDB) Gempa Bumi Kota Ambon.

Wali Kota Richard akan menjadi penanggungjawab posko tersebut. Kemudian, sekretaris Kota Ambon akan menjadi komandan, dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon berperan sebagai wakil komandan.

“Dengan keluarnya SK Penetapan Status Tanggap Darurat dan Struktur Komando PDB Gempa Bumi Kota Ambon diharapkan penanganan pasca-bencana gempa bumi Kota Ambon dapat belangsung dengan baik dan lancar,” ungkap Agus.

Gempa bermagnitudo 6,8 (dimutakhirkan menjadi 6,5 magnitudo) sebelumnya mengguncang Pulau Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kamis (26/9/2019) sekitar pukul 08.46 WIT.

Adapun lokasi gempa berada pada titik koordinat 3.38 Lintang Selatan,128.43 Bujur Timur atau berjarak 40 km Timur Laut Ambon-Maluku dengan kedalaman 10 km.

Berdasarkan data BNPB per Minggu hari ini, sebanyak 30 orang meninggal dunia dan 156 lainnya luka-luka. Rinciannya, di Kota Ambon, terdapat 10 korban meninggal dunia dan 31 korban luka-luka.

Kemudian, tercatat sebanyak 6 korban meninggal dan 17 luka-luka di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Terakhir, di Kabupaten Maluku Tengah, BNPB mencatat 14 orang meninggal dan 208 korban luka-luka akibat gempa tersebut.

Serang (ANTARA) – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) meluncurkan program tanggap bencana ‘kentongan’ di halaman di Serang, Rabu.

Peluncuran program tersebut diresmikan langsung oleh Direktur Utama RRI, M. Rohanudin dengan mengetuk kentongan secara simbolis bersama tamu undangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan peresmian program unggulan RRI tersebut.

“Saudara-saudara, sebangsa dan se-Tanah Air, acara yang disiarkan oleh 105 RRI seluruh Indonesia, dan disiarkan juga oleh 223 stasiun relay di Indonesia, pada sore hari ini, saya nyatakan dibuka,” kata Rohanudin yang disambut oleh bunyi kentongan dari para hadirin.

Baca juga: Program “Kentongan” tanggap bencana warnai HUT RRI ke-74 di Makassar

Baca juga: LPP RRI Palu luncurkan program mitigasi bencana kentongan

Peluncuran Program Tanggap Bencana ‘Kentongan’ RRI ini dihadiri pula oleh jajaran Direksi RRI, Dewan Pengawas, dan sejumlah Kepala Stasiun RRI dari berbagai wilayah.

Hadir juga mewakili unsur pemerintah daerah diantaranya Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, Asisten Daerah I Pemerintah Provinsi Banten, Samsir, Kepala Diskomsantik Provinsi Banten, Komari, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Banten dan Wakil Walikota Palu, Sigit Poernomo pun ikut hadir.

Rohanudin  mengatakan Program ”Kentongan’ RRI diluncurkan sebagai jawaban atas kebutuhan akan adanya media massa yang peduli terhadap mitigasi bencana.

“Program ‘Kentongan’ ini, merupakan serangkaian upaya tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk terlibat dalam penyadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana,” katanya.

Menurut dia nama kentongan dikaitkan dengan kearifan lokal pada sebagian masyarakat Indonesia sebagai penanda terjadinya suatu peristiwa.

‘Kentongan’ berupaya mengedukasi publik menjadi masyarakat tangguh bencana, sebab pertolongan pertama saat terjadi bencana adalah pada diri orang itu sendiri.

“Program ‘Kentongan’ juga berupaya menjadikan tanggap bencana sebagai bagian gaya hidup, mulai dari sigap menghadapi bencana, mengatasi bencana dan peduli terhadap lingkungan,” kata dia.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang Nana Sukmanakusuma mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan kehadiran Program Kentongan RRI karena nantinya bisa menjadi sumber informasi kepada masyarakat mengenai kebencanaan.

“Ini ada unsur edukasi kepada masyarakat, kami merasa sangat terbantu sekali, khususnya bagi BPBD Kabupaten Serang,” kata Nana.

Nana mengatakan, melalui program tersebut nantinya media center BPBD Kabupaten Serang, akan terhubung langsung dengan Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan kepada masyarakat segala informasi mengenai bencana alam serta penanggulangannya.

Nana berharap, ke depan Program Kentongan RRI bisa berjalan sama-sama dengan BPBD Kabupaten Serang untuk semua kegiatan informasi kepada masyarakat setempat terkait kebencanaan.

Kegiatan diikuti oleh kecamatan terdampak banjir yaitu Bayan, Butuh, Purwodadi, dan Bagelen.

Tujuan dari kegiatan kontijensi ini menurut Kepala BPBD, Sutrisno adalah sebagai pedoman penanganan bencana banjir, khususnya dipicu curah hujan yang tinggi hujan di wilayah kabupaten Purworejo.

“Rencana ini menjadi pedoman tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif. Sehingga menghasilkan prosedur penanganan banjir yang lebih baik dan meminimalisir potensi resiko bagi masyarakat,” jelasnya.

Langkah-langkah yang disiapkan adalah melaksanakan kajian bencana banjir, menyusun peta bencana, memasang alat Early Warning System (EWS) banjir dan lain sebagainya.

Daerah paling rawan banjir adalah Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen. Kedua daerah tersebut perlu dipasang EWS dan CCTV. [hen]

Harianjogja.com, SLEMAN—Keberadaan Sistem Informasi Geospasial (SIG) yang ada di aplikasi Lapor Bencana Sleman dinilai bisa jadi alat untuk mengevaluasi analisis peta risiko bencana. Caranya adalah dengan membandingkan peta risiko bencana dan peta riil kejadian bencana.

Ketua Tim Verifikasi Inovasi Pemanfaatan Geospasial Heri Susanto mengapresiasi Pemkab Sleman atas inovasi dalam memanfaatkan informasi geospasial tersebut. Kabupaten Sleman, kata dia, masuk sebagai salah satu nominee daerah dengan inovasi pemanfaatan geospasial tersebut. “Totalnya ada 10 daerah yang masuk nominasi, empat kota dan enam kabupaten. Salah satunya adalah Sleman,” kata dia saat verifikasi terkait dengan Penghargaan Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial 2019 di Posko Utama BPBD Sleman, Rabu (25/9/2019).

Kedepannya, inovasi-inovasi dari 10 daerah terpilih tersebut akan dibukukan. “Harapannya dengan dibukukan atau dijadikan e-book dapat dibaca yang kemudian dipelajari dan ditiru oleh daerah lain,” ucap dia.

Heri berharap dengan inovasi tersebut tidak sebatas hanya aplikasi tetapi juga memberikan manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat. Tim juri yang berjumlah lima orang tersebut juga sempat mengunjungi Kantor Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sleman.

Seperti diberitakan, aplikasi Lapor Bencana Sleman yakni aplikasi berbasis android yang memuat informasi laporan kebencaanaan dan jarak antara pengguna dan Gunung Merapi. Aplikasi tersebut kini sudah dapat diunduh secara gratis melalui Playstore.

Bupati Sleman Sri Purnomo yang menerima kunjungan Tim Juri dari Badan Informasi Geospasial (BIG) mengatakan kedatangan tim juri tersebut dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Sleman untuk terus berinovasi meningkatkan upaya penciptaan sistem informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Menurut dia informasi geospasial sangatlah penting, karena salah satu alat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain itu, tidak kalah pentingnya informasi geospasial mempermudah Pemkab Sleman dalam melakukan mitigasi bencana.

“Pengaplikasian sistem ini bermanfaat untuk percepatan dan ketepatan dalam menuju lokasi kejadian bencana serta dapat mempercepat respon dan pelaporan awal sehingga pengambilan keputusan dalam dilakukan lebih cepat,” kata Sri Purnomo.

Selain itu juga terdapat Sistem informasi kebencanaan Sleman yakni melalui portal web kebencanaan.slemankab.go.id. “Di Sleman rutin menggelar simulasi kebencanaan dan membentuk Satuan Aman Pendidikan Bencana [SAPB] dan Desa Tangguh Bencana [Destana],” ucap dia.

 

 

Liputan6.com, Jambi Pencegahan dan penanggulangan bencana harus mulai ditanamkan sejak dini. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

“Hal ini (penanggulangan bencana) harus dipupuk dari kecil (terutama sejak anak-anak sekolah), yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan,” gagasnya dalam keterangan keterangan tertulis yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Selasa (24/9/2019).

“Tujuannya untuk menanamkan pendidikan edukasi bencana sejak dini.”

Selain itu, masalah bencana juga tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Butuh bantuan dari berbagai kalangan, yang bersinergi dan menyelesaikan masalah bersama-sama.

“Tidak perlu saling menyalahkan. Mari kita bahu-membahu, memadamkan api (bencana kebakaran hutan dan lahan). Ke depannya, pencegahan harus diutamakan. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat sebagai kunci pencegahan bencana,” tambah Doni di Masjid Seribu Tiang (Masjid Agung Al Falah), Kota Jambi, Provinsi Jambi kemarin.Doni menjelaskan, bencana terbagi dua, yaitu bencana alam dan non-alam. Bencana alam, seperti gempa bumi di Jambi relatif sedikit. Belum ditemukan adanya potongan sesar gempa di Jambi.

Sementara itu, bencana yang sedang terjadi adalah bencana non-alam, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diakibatkan ulah manusia. Bencana ini juga akibat musim kemarau panjang selama lebih dari dua bulan di Jambi. Akibatnya, permukaan lahan gambut menjadi kering sehingga mudah terbakar.

“Tahun ini boleh dibilang, hampir sama dengan tahun 2015 kebakarannya. Karena lahan gambut relatif kering,” lanjut Doni.

BNPB mencatat, 2,6 juta hektar lahan gambut terbakar pada 2018. Pada 2019 ini sudah 328.000 hektar lahan gambut terbakar. Sifat lahan gambut harus basah dan tidak boleh kering. Ini karena lahan gambut berasal dari fosil batu bara muda yang mudah terbakar.

“Presiden (Joko Widodo) menugaskan saya untuk memprioritaskan daerah-daerah yang belum turun hujan. Kita semua (harus) bekerja dengan baik dan berdoa memadamkan api bersama,” Doni menerangkan.

Kepada para petinggi di pemerintahan Provinsi Jambi, Doni juga berpesan untuk aktif hidup bersama masyarakat. 

“Hiduplah bersama rakyat, temuilah rakyatmu. Hiduplah bersama mereka dan pelajari perilakunya. Sisa api yang ada, mari kita padamkan bersama. Pemerintah pusat siap membantu dan mendukung upaya pemadaman,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan seluruh desa di wilayah ini menjadi desa tangguh bencana pada 2023. Bantul ingin masyarakat di 75 desa yang ada selalu siap menghadapi ancaman bencana.

“Jadi kalau Bantul nanti Insya Allah 75 desa akan kita bentuk destana (desa tangguh bencana) semuanya, dan sudah 31 desa, dan pada Minggu ini yang ke-32 di Desa Terong akan diresmikan Pak Bupati,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Ahad (22/9).

Menurut dia, pembentukan desa tangguh bencana sebagai upaya mempersiapkan masyarakat akan ancaman bencana yang berpotensi terjadi di daerah masing-masing. Ini merupakan program Bupati Bantul dan akan dibentuk secara bertahap sesuai kesiapan masyarakat dan relawan desa.

“Rencana semua desa dan, itu secara bertahap, tetapi sesuai dengan potensi ancamannya, misalnya ancaman gempa bumi, kalau yang di selatan ada tsunami, di timur kekeringan, banjir dan sebagainya. Jadi sesuai dengan potensi ancamannya,” katanya.

Ia menargetkan, desa tangguh bencana di semua desa di Bantul dapat terbentuk hingga 2023 nanti. Untuk itu, Bantul akan gencar melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana maupun simulasi bencana dengan melibatkan masyarakat desa untuk mempersiapkan masyarakatnya.

“Setelah dibentuk itu dari Bupati memerintahkan kepada semua desa tangguh bencana ada proses pengembangan, setelah kita bentuk tahun berikutnya kita kembangkan, kita latih lagi supaya lebih mantap lagi. Target sampai 2023 selesai,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bantul Suharsono mengatakan, akan terus mendukung upaya BPBD dalam menyiapkan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Dengan demikian, jika terjadi bencana masyarakat tidak panik dan mengetahui apa yang harus dilakukan.

“Misal kalau nanti terjadi bencana misalnya gempa tidak kaget, tidak panik. Makanya kita bertahap, sehingga bila terjadi bencana kita sudah siap, walaupun kita tidak meminta ada bencana. Dan untuk keadaan darurat kita siapkan anggaran untuk penangananya,” katanya.

 

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR — Sebanyak 4.700 pelajar yang merupakan anggota Palang Merah Remaja (PMR) se-Kabupaten Cianjur, mengikuti latihan gabungan ayo siaga bencana. Mereka juga diberikan gabungam ketrampilan pertolongan pertama (PP) di alam terbuka.

‘’ Upaya ini untuk memperkenalkan para anggota muda PMR kesiapsiagaan sejak dini,’’ ujar Kepala Markas PMI Kabupaten Cianjur Hery Hidayat, Ahad (22/9). Selain itu diberikan pelatihan teknik pertolongan dalam segala medan d termasuk mengevakuasi di alam terbuka.

Kegiatan tersebut terang Hery, merupakan rangkaian dari acara pelatihan sekaligus pelantikan para anggota PMR untuk tingkat Madya maupun Wira yang digelar se- Kabupaten Cianjur. Acara yang berlangsung selama tiga hari dari mulai 20-22 September 2019 ini diikuti oleh sekitar 4.700 peserta anggota PMR se-Kabupaten Cianjur. 

Dalam kesempatan ini Plt Bupati Cianjur Herman Suherman ikut hadir sekaligus membuka dalam acara tersebut. Hery mengatakan, dalam pelatihan dan pelantikan PMR ini, selain diperkenalkan materi Ayo siaga bencana, para peserta mengikuti serangkaian acara  untuk melaksanakan kegiatan pelatihan gabungan yang meliputi traveling kepalangmerahan, pertolongan pertama (PP), serta berbagi pentas kreasi seni.

Pelatihan itu ungkap Hery, untuk meningkatkan keterampilan anggota PMR serta menjalin silaturahmi dengan anggota PMR lainnya. Terlebih, saat ini keberadaan PMR harus terus diimbangi dengan proses pembinaan.pembekalan materi kesiapsiagaan bencana ini penting diberikan kepada PMR. 

Pasalnya, Kabupaten Cianjur termasuk daerah rawan bencana alam. Harapannya setelah melaksanakan pelatihan selama tiga hari tersebut anggota PMR agar selalu siaga dan bisa mengamalkan ilmunya baik di sekolah, di lingkungan keluarga dan di tengah masyarakat

Plt Bupati Cianjur Herman Suherman dalam sambutannya  mengatakan, apemda mengapresiasi acara pelatihan siap siaga bencana.’’ Harus ada upaya peningkatan kesadaran warga sejak dini akan kesiapsiagaan menghadapi bencana,’’ imbuh dia.

Cianjur kata Herman, merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana Saat ini pemerintah sudah membentuk tim penanggulangan bencana di tiap desa.

Bila terjadi bencana di lingkungannya sambung Herman, maka para relawan PMI bisa berkoordinasi dan membantu bersama bagi masyarakat yang terdampak bencana. Ia berharap kepada suluruh pelajar anggota PMR untuk terus mengamalkan ilmunya yang diperoleh dari kegiatan PMR ini untuk bisa diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di rumah tempat tinggalnya masing masing.

 

Medan, CNN Indonesia — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau semakin pekat. Tak hanya jarak pandang yang terbatas, bahkan kualitas udara di sana sudah masuk pada level berbahaya. Kondisi itu memaksa sejumlah warga Riau mengungsi.

Kota Medan, Sumatra Utara, menjadi salah satu tujuan pengungsian lantaran dianggap masih aman dari kabut asap. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang warga yang pindah ke Medan terus meningkat. Mereka memanfaatkan moda transportasi bus yang perjalanannya memakan waktu lebih lama hingga berjam-jam akibat jarak pandang yang terbatas.

“Memang ada peningkatan 10 persen penumpang dari Riau. Penumpang ramai biasanya [malah] terjadi saat hari raya, musim libur sekolah dan tahun baru. Namun, dalam dua pekan ini, jumlah penumpang dari Riau naik sekitar 10 persen,” ujar Viktor salah seorang petugas di pool bus di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumut.

Pengakuan beberapa penumpang bus dari Riau, Viktor mengatakan mereka sudah tak tahan menghirup kabut asap di Riau. Para penumpang itu turun di beberapa titik seperti Tebingtinggi, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Medan, Binjai Stabat, dan lainnya.

Selain jumlah penumpang yang melonjak, dia mengatakan waktu tempuh dari Pekanbaru menuju Medan menjadi berlipat akibat terbatasnya jarak pandang. Walhasil para sopir bus tak bisa mengemudikan laju kendaraan mereka seperti biasanya.

“Informasi dari supir bus, asap akibat karhutla membuat jarak pandang menjadi pendek. Kalau biasanya sekitar 200 meter, kini tinggal 50 meter. Jadi supir harus berjalan lebih pelan. Makanya ini juga mempengaruhi waktu tempuh yang biasanya 15 jam, menjadi 17 jam,” ujar Viktor.

Beberapa penumpang yang turun dari bus masih menggunakan masker. Mereka menggunakan masker sejak keberangkatan dari Pekanbaru.

“Sepanjang jalan, terutama dari Riau, kabut asap terus menyelimuti. Jadi pakai masker,” kata salah seorang penumpang dari Riau, Rasiana.

Penumpang lain, Murni, mengaku dirinya bersama suami dan dua anaknya pindah ke Medan sementara waktu karena kualitas udara di Riau yang sudah sangat mengkhawatirkan.

“Keluarga memang ada yang tinggal di Medan. Jadi sementara waktu tinggal di tempat saudara di Medan. Di sana (Riau) bernafas saja kita sudah sesak, apalagi saya ada anak kecil. Dari pada anak sakit, makanya kami memilih pindah,” ujar Murni

Sebelumnya, BNPB menyampaikan 328.724 hektare lahan 328.724 hektare dengan 2.719 titik panas sepanjang periode Januari-Agustus 2019. Lahan itu tersebar di enam provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kualitas udara Riau saat ini kembali dikategorikan berbahaya lantaran sudah terdampak oleh karhutla yang terjadi sepanjang 2019. Saat memimpin Rapat Terbatas di Pekanbaru pada awal pekan ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan status Riau sudah siaga darurat.

Medan, CNN Indonesia — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau mengganggu penerbangan hingga di Sumatra Utara. Pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW1296 dari Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang gagal mendarat di Bandara Internasional Silangit, Tapanuli Utara, Kamis (19/9).

Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Kualanamu sekitar pukul 07.30 WIB. 

Branch Communication and Legal Manager Bandara Kualanamu Wishnu Budi Setianto membenarkan hal itu. Ia menyebutkan pesawat itu terpaksa return to base atau kembali ke Kualanamu karena keterbatasan jarak pandang.

“Jarak pandang sangat rendah, sehingga maskapai terpaksa kembali ke Bandara Kualanamu,” ujar Wishnu.

Hingga kini, puluhan penumpang pesawat tersebut masih menunggu kepastian dari pihak maskapai, kapan akan diberangkatkan kembali ke Silangit.

Dia menyebutkan visibilitas atau jarak pandang di sana sangat rendah yakni di bawah 700 meter. Dengan jarak pandang tersebut, pesawat cukup berisiko jika mendarat. Saat ini, pihaknya juga masih menunggu informasi soal kabut asap di Silangit.

“Kita masih menunggu laporan terkait jadwal penerbangan lainnya yang terganggu karena kabut asap. Khusus di Kualanamu sendiri, jarak pandang masih normal,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo menyatakan status karhutla di Riau dalam status siaga darurat. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Pengendalian Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9).

Jokowi pun telah meninjau kondisi kabut asap dan penanganan karhutla di Riau. Pesawat yang ditumpangi bersama rombongannya mendarat mulus di tengah kabut asap karhutla di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.

Kabut asap karhutla yang menyebar ke beberapa wilayah Indonesia semakin parah dan mengancam kesehatan warga. Bayi berusia empat bulan di Palembang bahkan diduga meninggal akibat infeksi saluran pernapasan akut dampak karhutla.

Kabut asap karhutla meliputi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, juga mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Pangsuma di Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. Penerbangan di bandara tersebut sempat dihentikan pada Minggu (15/9).