Category: Berita

Tiga bencana alam sekaligus menghantam wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yakni banjir, tanah longsor dan naiknya air laut.

“Pemerintah menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian bencana di Kabupaten Manggarai Barat,” tutur Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, usai meninjau penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung, Sabtu (16/3).

Mensos menjelaskan musibah yang dialami warga Kabupaten Manggarai Barat terjadi pada 06 Maret 2019 dimana hujan berlangsung terus-menerus sampai pagi hari menyebabkan terjadinya banjir di 12 kecamatan.

Banjir mengakibatkan terjadinya tanah longsor di beberapa titik yang lain. Longsor juga memutus transportasi lintas Flores yang menghubungkan Labuhan Bajo dengan kabupaten yang lain di Pulau Flores.

“Sesaat setelah kejadian kami turunkan tim dari Kementerian Sosial sebanyak empat orang dari unsur Tagana, Layanan Dukungan Psikososial (LDP), Logistik, dan Shelter. Tim ini berkoordinasi dengan Tagana Manggarai Barat, Tagana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Sakti Peksos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB),” terangnya.

Mensos mengatakan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, perlindungan terhadap warga terdampak bencana menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, berbagai langkah ditempuh Kemensos agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak bencana terpenuhi.

“Tim juga melakukan penjangkauan daerah yang terisolir dan terputus dari jangkauan transportasi roda empat dengan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar para korban bencana. Tim juga melakukan knowledge transfer semacam kursus singkat berisi penyampaian materi- materi tentang pelaksanaan LDP diikuti oleh tim LDP dari unsur Tagana, pendamping PKH, dan unsur NGO Labuanbajo,” katanya.

Sebanyak 12 kecamatan terdampak yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Pacar, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Lembor, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Welak, Kecamatan Ndoso, Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Boleng, Kecamatan Kuwus Barat.

Daerah paling parah adalah Kecamatan Komodo dan Kecamatan Pacar terdiri dari 6 desa yaitu Desa Macang Tanggar, Desa Nggorang, Desa Watu Nggelek, Desa Gorontalo, Desa pantar, Desa golo bilas, Desa Compang Longgo.

Bencana ini mengakibarkan sebanyak 10 orang meninggal terdiri dari 8 orang meninggal disebabkan tanah longsor dari kecamatan Mbeliling dan 2 orang meninggal terbawa arus banjir dari Kecamatan Pacar.

Lembaga filantropi milik Google, Google.org, mengumumkan pemberian hibah senilai 1 juta dollar AS (sekitar Rp 14,2 miliar) kepada Yayasan Sayangi Tunas Cilik (mitra dari Save the Children) untuk membantu meningkatkan persiapan risiko dan mitigasi bencana di Indonesia.

Bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), proyek percontohan selama satu tahun ini akan berfokus untuk meningkatkan kesadaran dan aksi masyarakat, termasuk anak-anak, yang tinggal di wilayah berisiko tinggi dan rawan bencana.

Presiden Google.org, Jacquelline Fuller, mengungkapkan bahwa bencana alam bisa membuat kondisi jutaan orang rentan dan trauma. Keadaan tersebut lantas bisa jadi menyulitkan kondisi hidup masyarakat yang terdampak bencana, terutama anak-anak.

“Bencana alam bisa membuat jutaan orang menjadi rentan dan keadaan ini bisa sangat menyulitkan, terutama bagi anak-anak,” ucap Jacquelline dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTekno, Minggu (16/3/2019).

Hal itulah yang membuat Google.org tertarik menghibahkan dana miliaran rupiah tersebut ke Yayasan Sayangi Tunas Cilik, demi membekali masyarakat dan anak-anak dengan pengetahuan mitigasi bencana alam.

Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Selina Sumbung, menyambut baik hibah dari Google.org ini. Ia juga berharap dapat bermitra dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta, untuk memperluas program mitigasi bencana ini ke seluruh pelosok Indonesia. 

“Seiring waktu, kami berharap bisa bermitra dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memperluas program ini ke lebih banyak provinsi dan jutaan anak di seluruh Indonesia,” ujar Selina.

Bentuk upaya yang bakal dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik ini sendiri akan mencakup beberapa kegiatan kampanye dan edukasi ke masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. 

Lebih detail, yayasan tersebut akan melakukan kampanye dan aksi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran nasional—dengan memanfaatkan platform online dan offline—guna memastikan gedung-gedung sekolah dalam keadaan aman untuk mitigasi bencana.

Anak-anak serta masyarakat di sekitar daerah rawan bencana juga bakal dididik agar lebih siap jika nanti bencana datang secara tiba-tiba.

“Tujuan kami adalah mengedukasi dan memberdayakan masyarakat untuk merencanakan dan bersiap menghadapi situasi darurat, serta mengurangi jumlah korban dan anak-anak yang terdampak bencana alam, yang jumlahnya sering kali mencapai ribuan setiap tahunnya.” tutup Selina.

Google.org sendiri bukan kali pertama memberikan hibah ke Indonesia. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Google.org telah mengkucurkan dana hibah di Indonesia senilai lebih dari 8 juta Dollar AS atau setara dengan Rp 114 miliar. 

Hibah-hibah yang sudah digelontorkan tersebut diketahui difokuskan untuk membantu meningkatkan area-area penting lainnya seperti literasi digital dan keamanan saat melakukan aktivitas online.

sumber: kompas.com

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Bencana tanah longsor menjadi kasus terbanyak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Sukabumi termasuk kawasan rawan bencana longsor.

Data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, pada Februari 2019 lalu misalnya dari sebanyak 53 kejadian bencana sebanyak 23 kejadian diantaranya adalah longsor. ‘’Dari data yang ada bencana yang paling tinggi di Sukabumi adalah longsor,’’ ujar Koordinator Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna kepada wartawan, Jumat (15/3).

Bencana terbanyak kedua adalah kebakaran dan angin kencang. Pada bulan Februari tercatat sebanyak tujuh kejadian kebakaran dan angin kencang sebanyak delapan kejadian. Berikutnya gempa bumi yang dirasakan sebanyak lima kejadian dan pergerakan tanah tiga kejadian serta banjir satu kejadian.

Daeng menerangkan, bencana tersebut berdampak pada sebanyak 123 unit rumah warga. Rinciannya sebanyak 18 unit rumah warga rusak berat, 42 unit rumah rusak sedang, 63 unit rumah rusak ringan dan 25 unit rumah lainnya terancam.

Jumlah bencana pada Februari 2019 ini menurun dibandingkan dengan Januari 2019. Pada awal 2019 itu Sukabumi dilanda bencana sebanyak 297 kali yang terjadi di beberapa kecamatan.

‘’Kasus longsor tetap mendominasi dibandingkan dengan yang lain,’’ terang Daeng. Rincian kejadian bencana tersebut yakni kebakaran tujuh kali, longsor 77 kali, banjir 16 kali, angin kencang 18 kali, gempa bumi dua kali, pergerakan tanah enam kali dan lain-lain satu kejadian.

Akibat bencana tersebut sebanyak 1.102 jiwa atau 95 kepala keluarga (KK) terdampak, 116 KK mengungsi, 396 rumah terdampak dengan rincian 76 rusak berat, 59 rusak sedang, 91 rusak ringan dan 170 terdampak.

Pada Januari 2019 terjadi bencana longsor di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang menyebabkan banyak korban jiwa. Di mana pada saat itu ada sebanyak 32 korban ditemukan meninggal dunia dan satu orang hilang.

Sebelumnya Bupati Sukabumi Marwan Hamami telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang siaga darurat bencana banjir dan longsor pada 1 Nopember 2018 lalu. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penanganan bencana di lapangan.

Ketentuan itu yakni Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.620-BPBD/2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi tahun 2018-2019. Masa berlakunya status tersebut mulai 1 Nopember 2018 hingga 31 Mei 2019.

Kalianda  – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pentingnya pemahaman potensi bencana di sepanjang pesisir dan perairan Indonesia. Seiring dengan itu sosialisasi mitigasi bencana alam, terutama tsunami, di kawasan pelabuhan dan pesisir pantai bisa kurangi kerugian.

Demikian disampaikan Bramantyo Satyamurti Poerwadi selaku Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP dan Abdul Muhari selaku Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (P4K) KKP, Kamis (14/3).
Keduanya berbicara dalam acara Jambore Pesisir dan Penyadartahuan Potensi dan Mitigasi Tsunami uMelalui Gita Laut yang digelar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung.

Bramantyo menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai perhatian yang besar dalam pencegahan dampak bencana guna mengurangi korban dan memperkecil tingkat kerusakan. Untuk itu, perlunya meningkatan pemahaman tentang berbagai hal ketika terjadi bencana.

“Mitigasi bencana ini sangat penting untuk daerah pesisir. Salah satu contohnya adalah mengajak para nelayan dan pelaku usaha memahami potensi bahaya di pinggir pantai,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Abdul Muhari selaku Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (P4K), KKP.  Dikatakan, pemahaman pada karakteristik tsunami bisa mencegah kerusakan kapal yang lebih parah. Untuk itu, pentingnya sosialisasi mitigasi bencana tsunami agar menjadi perhatian semua pihak dalam mengurangi risiko bencana.

“Selain keselamatan manusia, berbagai infrastruktur di sepanjang pesisir dan pelabuhan sangat rawan ketika tsunami. Seperti pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, pertambakan serta perkampungan nelayan dan pelabuhan umum,” ujarnya.

Sebagai informasi, wilayah Indonesia memiliki kawasan pesisir rawan tsunami karena berada diantara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Sejak 1961 hingga 2010, tercatat lebih dari 15 tsunami terjadi di wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut, kata dia, sangat rawan bagi ratusan pelabuhan umum dan perikanan di Indonesia. Kerusakan di pelabuhan terjadi sebelum tsunami karena air yang surut, berupa kapal kandas dan kapal tidak bisa dievakuasi. Saat tsunami, fasilitas pelabuhan dan kapal pun terseret ke permukiman sehingga rusak parah dan kerugian menjadi sangat besar.

“Supaya kapal tidak rusak parah maka ketika gempa terjadi, kapal harus dibawah ke tengah laut. Kalau dibiarkan di pesisir atau pelabuhan, kapal tersebut akan rusak parah,” jelasnya.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan potensi pelabuhan yang banyak, mitigasi bencana di pesisir sangat diperlukan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR meminta pemerintah mempermudah proses pencairan dana penanganan pascabencana gempa di Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada kendala terkait penyediaan dan pencairan dana yang akan digunakan untuk membangun rumah warga yang terdampak bencana.

“Orang susah itu enggak ada prosedurnya. Tiba-tiba dia jatuh miskin, tiba-tiba dia kehilangan rumah, tiba-tiba dia kehilangam segala-galanya. Sudah ada yang meninggal dan sebagainya. Sudahlah jangan pakai prosedur, cairkan saja. Itu yang kita inginkan,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (13/3/2019).

Hal ini sudah dibicarakan dalam rapat kerja yang membahas tindak lanjut penanganan pascabencana di NTB. Jajaran bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD masing-masing

Dalam rapat itu, pemerintah daerah menginformasikan perkembangan pencairan dana penanganan pascabencana sejauh ini. Rata-rata, para bupati dan wali kota menyampaikan pengiriman dana yang belum dilakukan seluruhnya.

Fahri mengatakan pengiriman dana yang baru setengah ini membuat proses recovery tidak maksimal.

“Karena begini, rumah itu kan anggarannya Rp 50 juta untuk menyelesaikan rumah. Ditransfer Rp 25 juta, itu belum jadi karena enggak mungkin orang tinggal di rumah dindingnya enggak ada atau atep enggak ada,” ujar Fahri.

Selain itu, pencairan dana baru bisa dilakukan di satu bank saja yaitu Bank BRI. Hal ini menyulitkan proses pencairan dana. Fahri pun meminta pemerintah pusat memudahkan prosedurnya. Menurut dia masyarakat tidak perlu dicurigai atas penyaluran dana ini.

“Kita terlalu takut begini begitu, akhirnya curiga rakyat jadi korban. Berhentilah korbankan rakyat dengan prosedur-prosedur. Kan ini bencana, bencana enggak perlu prosedur, bencana harus cepat,” ujar Fahri.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan pihaknya sudah menerima dana Rp 1,7 triliun untuk pembangunan rumah warga yang hancur karena gempa. Namun, dana tersebut masih kurang sekitar Rp 1,8 triliun.

Najmul mengatakan ada 73.482 rumah rusak milik warga yang harus dibangun kembali.

“Sekarang kita usahakan kita minta ke pemerintah pusat supaya dana segera ditransferkan. Masyarakat kita kan mulai membangun, jangan sampai karena baru dikirim setengah, jadi tidak bisa melanjutkan karena belum ada uang,” kata Najmul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak aparat tentara nasional Indonesia (TNI) bersama-sama dengan Taruna Siaga Bencana Indonesia (Tagana) dan para relawan kemanusiaan lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kerja sama yang baik dinilai akan memberikan dampak positif bagi penanggulangan bencana di Indonesia.

“Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam penanganan kebencanaan. Dengan kerja bersama saya yakin kita akan mampu menghadapi keadaan sesulit apapun,” kata Mensos dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin pada acara Kuliah Kerja Perwira Sesko AU dan Perwira SesAU di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (13/3).

Pepen mencontohkan salah satunya adalah adanya Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, BMKG, Palang Merah Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tentang penanggulangan bencana. Kemensos, lanjutnya, juga telah tergabung dengan Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan serta Klaster Logistik dimana klaster berada di garda terdepan dalam penanggulangan bencana.

“Kerja sama yang baik ini telah memberikan dampak yang sangat positif bagi penanganan korban bencana,” katanya.

Mensos mengatakan, Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Sepanjang 2018 terjadi beberapa kejadian bencana alam dan mengakibatkan korban yang besar seperti gempa bumi di Provinsi NTB; gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah serta tsunami di Lampung dan Banten

Tercatat sepanjang 2018 terdapat  2.572 kejadian bencana di Indonesia dan berdasarkan data serta informasi bencana dari BNPB. Sebanyak 4.814 orang meninggal dunia dan 10,2 juta jiwa mengungsi.  Selain itu, ada 320 Ribu unit rumah rusak dan 1.999 unit fasilitas umum mengalami kerusakan.

“Sebagai upaya pengurangan resiko bencana, Kementerian Sosial mengembangkan konsep Community Based Disaster Management (CBDM) yaitu pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang dikombinasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal daerah setempat,” katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Mensos juga menyampaikan peran Kementerian Sosial dimulai dari pra bencana hingga paska bencana. Pada saat pra bencana, Kemensos membentuk dan melatih Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

“Saya yakin bahwa kesiapan masyarakat menghadapi kondisi seperti bencana sangatlah penting karena masyarakat yang pertama dan utama menghadapi situasi kedaruratan sebelum bantuan dari luar datang,” katanya.

Saat ini terdapat 37.817 personel Tagana dan 638 lokasi KSB yang tersebar di seluruh Indonesia, ini merupakan potensi yang sangat berharga bagi Kementerian Sosial RI terutama dalam menerapkan pratek penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Jumlah ini, lanjutnya, memang belum sepadan dengan kerawanan dan luasan Indonesia, namun Kementerian Sosial selalu berupaya untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas Tagana sebagai front liner dalam penanggulangan bencana.

Pepen menambahkan, selain kekuatan personil, Kemensos juga menyiapkan bufferstock logistik berupa bantuan makanan, bantuan evakuasi dan bantuan keperluan keluarga pada Gudang Pusat, Regional, Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta kendaraan siaga bencana berupa Mobil Dapur Umum Lapangan, Truck Serbaguna, Mobil Tangki Air, Mobil Rescue Tactical Unit (RTU), Motor Dapur Lapangan dan Motor Trail untuk mempercepat layanan kepada korban bencana.

Selanjutnya pada saat terjadi bencana, Kementerian Sosial melakukan evakuasi korban kelokasi aman dengan pendirian tenda darurat, pelayanan dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan makan korban terdampak dan memberikan kegiatan layanan dukungan psikososial (LDP).

“Pada saat pascabencana, Kemensos memberikan bantuan stimulan pemulihan sosial berupa santunan ahli waris, santunan korban luka, jaminan  hidup, isi hunian dan bahan  bangunan rumah. Selain itu, kami juga melakukan rujukan seper shelter,  sekolah, kesehatan, sanitasi air  lapangan pekerjaan dan lain-lain,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, kepada para perwira siswa Seskoau dan perwira siswa Sesau, Agus berharap upaya Kemensos dalam penaggulangan bencana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan kebencanaan, serta kelak dapat bekerja sama lebih erat lagi dalam upaya negara memberikan perlindungan terhadap korban bencana.

Merdeka.com, Semarang – Penasihat senior mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Henk Ovink datang ke Kota Semarang untuk bertemu dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Bukan tanpa alasan, Henk Ovink yang pernah sukses mengatasi pemasalahan badai topan Sandy di Amerika pada era Presiden Obama diharap dapat mengulang kesuksesannya di Kota Semarang.

Sebagai seorang pakar bidang pengelolaan air, Ovink dinilai menjadi orang yang tepat untuk bisa melakukan supervisi kepada Kota Semarang dalam penanggulangan banjir. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat hadir bersama Henk Ovink pada seminar “Water As Leverage Of Recilient City” di Balai Kota Semarang, Rabu (13/3).

Hendi, sapaan akrab wali kota, menjelaskan bahwa setidaknya ada lima hal yang akan digarap oleh Henk Ovink untuk Kota Semarang. Pertama, terkait ‘Ramah Air Kawasan Industri’ untuk mengurangi pengambilan air tanah di sembilan kawasan industri yang ada di Kota Semarang. Kedua, terkait ‘Jaringan Kampung Tangguh’ agar setiap perkampungan di Kota Semarang bisa mendapatkan suplai air yang cukup baik saat musim hujan maupun musim kemarau.

Selanjutnya yang ketiga, terkait ‘Zona Pesisir Terintegrasi’ sehingga wilayah pesisir di Kota Semarang terbebas dari permasalahan rob. Keempat, terkait ‘Penyerapan Air Daerah Semarang Atas’ yang mana menjadi penting agar menghindari banjir kiriman. Dan terakhir yang Kelima, terkait ‘Perbaikan Sistem Drainase Kota’ yang mana akan bersinergi dengan program peningkatan drainase yang telah dilakukan oleh Hendi bersama Pemerintah Kota Semarang sebelumnya.

“Dulu ketika saya pertama kali menjabat sebagai Wali Kota Semarang banyak yang berpesan kepada saya, kalau mau jadi legenda cukup tangani permasalahan banjir di Kota Semarang. Ini menunjukkan begitu peliknya persoalan banjir di Kota Semarang hingga muncul ungkapan-ungkapan seperti itu,” kata Hendi.

Berangkat dari situ, pihaknya terus memutar otak untuk mencari cara penanggulangan banjir di Kota Semarang. “Maka dari itu hari ini saya berterima kasih kepada Mr Henk Ovink bersama Kerajaan Belanda yang memberi perhatian kepada Kota Semarang, agar permasalahan banjir dapat tuntas tertangani,” tegasnya.

Hendi juga bercerita awal pertemuannya dengan Henk Ovink, dirinya kagum dengan sebuah teori sederhana yang direncanakan, dimana dinilainya sangat realistis untuk dilakukan di Kota Semarang.

“Mr Henk Ovink memberikan sebuah teori bagaimana agar Kota Semarang dapat menahan dan mengelola air hujan, sehingga tidak cepat mengalir menuju lautan atau bahkan menyebabkan banjir. Langkah-langkah pemanfaatan dan pengelolaan air yang sedemikian rupa dari Mr Henk Ovink ini yang kemudian akan dikerjakan untuk Kota Semarang melalui serangkaian supervisi,” tegasnya.

Pendampingan Kota Semarang dalam menangani banjir oleh Henk Ovink sendiri sebenarnya telah dijajaki sejak September tahun lalu. Dalam pejajakan kala itu, Henk Ovink memaparkan adanya 2.1 miliar orang di seluruh dunia yang terpaksa harus memanfaatkan air tercemar.

Tak hanya itu, sebanyak 25 juta orang terpaksa mengungsi akibat bencana terkait dengan perubahan iklim. Karenanya, Henk Ovink menegaskan bahwa permasalahan air bersih ini menjadi masalah bersama, lintas bangsa dan negara sehingga membutuhkan komitmen seluruh warga di dunia untuk mengolah dan memanfaatkan seefektif sumber daya air.

Adapun hadir bersama Henk Ovink di Kota Semarang kala itu antara lain, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia Rob Swartbol, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PUPR Ir Trisasongko Widianto, serta Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Informasi dan Regulasi BAPPENAS Reghi Pradana.

Dalam kesempatan itu, Hendi menaruh harapan besar kepada Henk Ovink agar mampu berkontribusi besar dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Sebab, kehadiran Henk Ovink di Kota Semarang sendiri sebagai bagian dari komitmen Pemkot Semarang untuk menuntaskan permasalahan banjir di Kota Semarang

(NS)

Maputo: Setidaknya 66 orang tewas dan 141.000 orang terkena dampak setelah hujan lebat mengguyur Mozambik di wilayah tengah dan utara. Pemerintah pun meminta dan tambahan untuk mengelola krisis.
 
“Pemerintah telah mengeluarkan peringatan darurat karena hujan terus berlanjut dan pendekatan topan tropis Idai, diperkirakan mencapai negara itu antara Kamis hingga Jumat,” kata Juru Bicara kabinet Ana Comoana, seperti dikutip AFP, Rabu, 13 Maret 2019.
 
Banjir di salah satu negara termiskin di Afrika telah menghancurkan 5.756 rumah, dan menyebabkan 15.467 rumah tangga dan 141.325 orang terpengaruh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Di negara tetangga Malawi, banjir telah merenggut 45 nyawa dan menyebabkan 230.000 orang tanpa tempat berlindung. Departemen Meteorologi Malawi telah memperingatkan akan lebih banyak hujan dan banjir di selatan negara itu antara Kamis dan Minggu.

Sedangkan di Mozambik, 111 orang terluka, 18 rumah sakit hancur, 938 ruang kelas hancur dan 9.763 siswa terkena dampak. Lebih dari 415.000 hektar tanaman hancur, juru bicara pemerintah menambahkan.
 
Pihak berwenang telah memerintahkan evakuasi wajib orang yang tinggal di daerah rawan banjir. “Enam belas pusat akomodasi telah dibuka di Provinsi Zambezia dan Tete untuk mengakomodasi para pengungsi,” kata Comoana.
 
“Pemerintah membutuhkan 1,1 miliar meticais atau sekitar USD16 juta untuk membantu 80.000 keluarga yang terkena dampak hujan,” pungkas Comoana.
 
Mozambik rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem. Banjir pada tahun 2000 merenggut setidaknya 800 nyawa sementara lebih dari 100 tewas pada tahun 2015.

Madiun (ANTARA) – Bupati Madiun Ahmad Dawami memberlakukan status pemulihan bencana banjir selama dilakukannya penanganan pascabanjir di Kabupaten Madiun, Jawa Timur oleh pemerintah daerah setempat.

“Dalam masa 90 hari, kami akan melakukan inventarisir secara detail. Kami juga akan mengembalikan situasi semuanya seperti sebelum terjadi banjir, dan kami akan berkooridnasi dengan pemerintah provinsi,” ujar Bupati Ahmad Dawami kepada wartawan, di Madiun, Selasa.

Status pemulihan bencana banjir berlaku selama 90 hari ke depan mulai tanggal 13 Maret 2019 hingga tanggal 10 Juni 2019.

Menurut dia, pemberian bantuan dalam bentuk apapun akan dihentikan pada Selasa 12 Matet 2019 sampai dengan pukul 24.00 WIB. Hal itu karena bantuan yang tersalurkan saat ini dirasakan sudah mencukupi.

“Hal itu juga menghindari penyalahgunaan bantuan yang telah masuk,” kata Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir, setiap harinya bantuan telah didistribusikan kepada para korban. Semua laporan bantuan, baik yang masuk maupun yang sudah terdistribusikan akan disampaikan secara transparan dalam waktu 14 hari ke depan.

Bupati Madiun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan yang telah disumbangkan. Diharapkan bantuan tersebut dapat mengurangi beban hidup para korban.

“Terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang memberikan bantuan. Kepada yang memberikan didoakan semoga menjadi amal kebaikan,” katanya.

Sementara, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Madiun, diketahui estimasi kerugian akibat banjir di wilayahnya yang terjadi pada Rabu (6/3) hingga beberapa hari lamanya, mencapai sebesar Rp54.093.855.000.

Kerugian tesebut meliputi kerusakan permukiman mencapai Rp38.610.000.000, kerugian pertanian Rp8.093.295.000, kerugian peternakan sebesar Rp416.560.000, dan kerugian infrastruktur Rp6.974.000.000.

Jumlah kerugian tersebut meliputi kerusakan banjir yang menerjang sebanyak 57 desa di 12 Kecamatan terdampak. Sebanyak 5.707 KK dan 497 hektare lahan pertanian terdampak banjir. Sedangkan, ternak mati terdiri 10 ekor sapi, 69 ekor kambing, dan 4.058 ekor unggas.

Musibah banjir juga menyebabkan 5.024 permukiman rusak ringan, dan 62 permukiman rusak berat. Sejumlah kecamatan yang terdampak, antara lain Kecamatan Madiun, Saradan, Balerejo, Pilangkenceng, Sawahan, Mejayan, Wungu, Wonoasri, Gemarang, Kebonsari, Kare, dan Dagangan.  

sumber: antara.com

jpnn.com, MADIUN – Banyak faktor yang memicu banjir hebat Kabupaten Madiun. Selain dipengaruhi fenomena alam, kondisi Kali Jerohan juga ternyata sangat memprihatinkan.

Meluapnya aliran sungai Selasa malam (5/3) ditengarai tersumbat rerumpunan pohon bambu, sampah rumah tangga, dan pendangkalan sedimentasi.

Problem itu didapati kala pemkab menyusuri sungai sepanjang 43 kilometer bersama tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ‘’Banjir parah tidak boleh terulang,’’ tegas Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Ekspedisi menyusuri Kali Jerohan menggunakan perahu karet dimulai Sabtu (9/3). Start hulu Desa Klumutan, Saradan, hingga hilir di Bengawan Madiun. Sepanjang perjalanan, rombongan mendapati pohon bambu tumbuh rimbun di kanan-kiri sungai.

Sejumlah patahan yang telah mengering juga nyelonong ke tengah. Selain bambu, tidak jarang dijumpai tumbuhan lain di tanah akibat sedimentasi. Seperti pohon pisang dan mangga. Sampah rumah tangga pun banyak yang tersangkut di pepohonan.

Tak sekadar mendokumentasikan, rombongan yang menyertakan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) itu menyempatkan berhenti di beberapa titik. Mereka berkomunikasi dengan warga dan perangkat desa setempat. Meminta memberlakukan kegiatan kerja bakti membersihkan sungai.

‘’Penyusuran ini upaya preventif dan bahan untuk memberi masukan ke pusat,’’ bebernya kepada Radar Mejayan (Jawa Pos Group).

Kaji Mbing –sapaan Ahmad Dawami– menuturkan kewajiban mengembalikan fungsi sungai tidak semata-mata tugasnya pemerintah. Masyarakat pun beperan dengan tidak membuang sampah ke sungai. Ke depannya, persoalan kebersihan sungai tidak perlu sampai di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Mengingat gelontoran duit miliaran bersumber alokasi dana desa (ADD).

‘’Jangan sepelekan buang sampah. Kalau memang diperlukan, bagi yang tidak menaati bisa disanksi,’’ tegasnya.

Ketidaksiapan infrastruktur sungai itu diperparah faktor cuaca. Lebatnya hujan di wilayah Gemarang membuat debit air di Kali Nampu tinggi. Kali Jerohan sebagai hilirnya tidak sanggup menampung hingga meluap ke permukiman dan persawahan.

Mulai desa-desa di Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Balerejo, Madiun, dan Sawahan. Sebagian mengalir ke hilir di Kali Piring yang berdampak pada banjir di Kecamatan Wungu dan Wonoasri. Kecamatan Kebonsari, Dagangan, dan Gemarang terkena imbasnya.

Banjir susah surut selama dua hari Rabu (6/3) dan Kamis (7/3) di beberapa desa di Kecamatan Balerejo. Air harus antre keluar ke muaranya di Bengawan Madiun. Penyebabnya, Ponorogo sebagai daerah hulu juga banjir.

Apalagi debit air Bengawan Solo bertambah. Ditambah dengan jebolnya tanggul sungai di Desa Glonggong, Balerejo. ‘’Curah hujan memang ada kenaikan,’’ tegas bupati.

Berdasar data Stasiun Meteorologi Lanud Iswahjudi Magetan ada peningkatan intensitas hujan, pekan lalu. Hujan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah Magetan, Madiun, Ponorogo, dan Ngawi, Senin (4/3). Yakni, 3,2 mm/h hingga lebih dari 35 mm/hh.

Keesokannya, intensitas hujan lebih dari 35 mm/h terjadi di Madiun utara dan Ngawi. Giliran Madiun selatan dan Magetan Rabu (6/3) merasakan hujan intensitas tinggi yang belakangan disebut sebagai fenomena Madden Julian Oscillation oleh BNPB. Kemudian, Magetan, Madiun, Ponorogo, dan Ngawi, sama-sama diguyur hujan dengan intensitas serupa Kamis (7/3).

Kasubid Perlindungan Pemberdayaan Pengungsi BNPB Wing Prasetyo Ardi menambahkan, hasil dokumentasi penyusuran bakal dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Sungai yang dipenuhi pohon bambu dan sedimentasi itu menjadi biang aliran air tidak lancar. Hingga akhirnya meluap ke permukiman di sekitarnya. ‘’Bagaimanapun masyarakat harus terlibat. Melakukan pembersihan sungai saat ini juga,’’ paparnya.

Wing belum bisa memastikan kebijakan konkret penanggulangan banjir menahun tersebut. Menurutnya, perlu ada sistem one planning one river one management. Satu sungai, satu perencanaan, satu kesatuan pengelolaan. Melibatkan daerah-daerah sekitar Madiun Raya. Sebab, muara dari anak sungainya di Bengawan Madiun dan Bengawasan Solo. Pengerukan sungai, misalnya. Pelaksanaan tidak bisa hanya di Kabupaten Madiun. Daerah seperti Ponorogo dan Magetan perlu melakukan hal serupa. ‘’Karena di sana adalah hulunya,’’ ujarnya.

Sistem itu, lanjut Wing, sedang diterapkan di Jakarta. Salah satunya penanggulangan banjir akibat luapan Sungai Citarum. Yakni, pembersihan hingga pengerukan dimulai dari Ciliwung. Persoalannya, revitalisasi sungai butuh biaya besar.

Apalagi melibatkan banyak daerah dengan persoalan hampir serupa. ‘’Kalau memang bisa dilakukan. Tentu skalanya proyek multi years,’’ ucapnya. (cor/fin)