Category: Berita

JEPARA, suaramerdeka.com – Setiap musim hujan tiba, bencana alam tanah longsor, banjir, angin kencang –yang menimbulkan banyak kerusakan– menimpa wilayah Kabupaten Jepara. Pada saat musim kemarau, sejumlah wilayah dilanda kekeringan dan krisis air bersih. 

Menghadapi berbagai bencana yang sudah rutin dan sering terjadi, penanganannya harus semakin baik. 

“Setiap tahun harus ada perbaikan dan peningkatan dalam penanganan. Apapun yang terjadi, jangan sampai penanganan bencana terkendala oleh dana. Harus direncanakan secara baik, agar mencukupi,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Jepara Junarso di Ruang Kerjanya, Senin (28/1). 

Anggota Legislatif asal Keling itu menuturkan, saat meninjau bencana tanah longsor di Dukuh Jehan, Desa Kunir, Kecamatan Keling, baru baru ini, mendapatkan laporan ada lima rumah warga yang rusak parah. Perbaikan rumah warga itu harus segera dilakukan. Demikian juga untuk rumah rumah warga di tempat lain yang juga menjadi korban bencana. 

Untuk itulah, semua fihak, ikut memikirkan dan mencari solusi terbaik. Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, juga dituntut dapat melakukan koordinasi yang terbaik. Juga koordinasi dengan lembaga lainnya, yang selama ini memberikan perhatian khusus penanganan korban bencana.

Junarso memaparkan, anggaran kebencanaan Kabupaten Jepara 2019 ini sebesar Rp 1,14 miliar. Dibanding anggaran 2018 lalu Rp 1,08 miliar, ada kenaikan Rp 107 juta (10,4 persen).Dengan kenaikan tersebut diharapkan cukup untuk kegiatan kebencanaan tahun ini.

Penanganan bencana alam di bawah komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara. Mulai dari mitigasi atau pencegahan, penanganan saat bencana, maupun penanganan pasca bencana telah direncanakan dalam penganggaran. 

Dari program pendegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam mengalami penurunan anggaran 24,3 persen. Pada 2018 dianggarakan Rp Rp 545,4 juta. Sedangkan tahun ini dianggarakn Rp 414,5 juta.

Pada program darurat bencana dan logistik mengalami kenaikan 11,3 persen. Dimana pada tahun lalu dianggarakan Rp 491,5 juta. Sedangkan tahun ini Rp 547 juta. Kemudian pada program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana tahun lalu tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut. Sedangkan tahun ini dianggarakan Rp 185 juta. 

Selain yang ada di BPBD, juga ada anggaran bantuan sosial untuk korban bencana alam pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) tahun ini Rp 150 juta. Dibanding tahun lalu Rp 138 juta, ada kenaikan Rp 12 juta (8,6 persen).

Junarso menegaskan, karena setiap tahun wilayah Jepara menjadi langganan beberapa bencana alam, butuh antisipasi dan penanganan yang tepat. Termasuk dalam hal penganggaran. 

“Jangan sampai anggaran ini tidak sesuai dengan perencanaan. Artinya selama setahun benar-benar dimaksimalkan. Supaya anggaran sesuai dengan peruntukan. Jangan sampai kurang,” paparnya.

Dia berharap, anggaran tersebut cukup. Jika terjadi kekurangan karena situasi dan kondisi bencana yang tidak bisa diduga bisa direncanakan lewat anggaran perubahan tahun ini. Sedangkan untuk antisipasi penambahan bisa dianggarakan untuk APBD 2020. 

“Bencana ini sifatnya tidak terduga. Tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Jadi jangan sampai penanganan bencana ada istilah terkendala anggaran,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) mencatat terdapat 69 orang meninggal akibat bencana banjir dan longsor yang melanda 13 kecamatan/kota di Sulawesi Selatan hingga Senin (28/1/2019). Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan 7 orang lainnya dilaporkan hilang. “Dampak bencana per 28 Januari 2019 tercatat 69 orang meninggal, 7 orang hilang,” kata Sutopo melalui keterangan tertulis, Senin (28/1/2019).

Selain itu, terdapat 48 orang luka-luka dan 9.429 orang mengungsi karena terdampak bencana. Baca juga: 6 Fakta Banjir dan Longsor di Sulsel, Kisah Hamzah Selamatkan Keluarga hingga Pemerintah Segera Bangun Bendungan Sutopo menuturkan, sebagian pengungsi sudah ada yang kembali ke rumahnya dan ada pula yang masih berada di pengungsian.

“Masyarakat yang berada di pengungsian karena rumahnya rusak berat, masyarakat merasa lebih nyaman di pengungsian karena takut adanya banjir dan longsor susulan,” kata Sutopo. Di sisi lain, terdapat 559 rumah terdampak bencana, dengan rincian sebanyak 33 unit hanyut, 459 unit rusak berat, 37 unit rusak sedang, 25 unit rusak ringan, 5 unit tertimbun. BNPB juga mencatat terdapat 22.156 unit rumah yang terendam. Infrastruktur lainnya yang rusak akibat bencana yaitu, 34 jembatan, 2 pasar, 12 unit fasilitas peribadatan, 8 fasilitas pemerintah, dan 65 unit sekolah. Sutopo mengatakan penanganan beserta proses evakuasi masih terus dilakukan di daerah terdampak bencana.

sumber: Kompas.com

Suara.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB ) mencatat sebanyak 188 desa di 71 yang tersebar di 13 Kabupaten di Sulawesi Selatan menjadi lokasi terdampak bencana banjir dan longsor . Dari data yang dihimpun hingga Minggu (27/1/2019), total korban yang tewas di daerah yang terdampak bencana itu mencapai 68 orang. 

“Dampak bencana tercatat 68 orang meninggal, 7 orang hilang, 47 orang luka-luka, dan 6.757 orang mengungsi,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho
di Jakarta.

Adapun tiga belas Kabupaten yang terdampak banjir itu, yakni Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai.

Sutopo juga menyebutkan sebanyak 550 rumah rusak akibat bencana alam dengan rincirian 33 unit hanyut, 459 rusak berat, 30 rusak sedang, 23 rusak ringan, 5 tertimbun.

Infrastuktur lain seperti jalan, kantor pemerintahan dan bangunan sekolah juga hancur akibat terjangan banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa lokasi di Sulsel.

“Daerah yang paling parah mengalami dampak banjir dan longsor adalah Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Jeneponto, Marros dan Wajo,” kata dia.

Rincian jumlah korban dan kerusakan fisik di 13 Kabupaten di Sulsel yang menjadi daerah terdampak banjir dan longsor sebagai berikut:

1. Gowa, tercatat 45 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 46 orang luka-luka, 2.121 orang mengungsi, 10 rumah rusak dimana 5 rusak berat dan 5 tertimbun, 604 rumah terendam, dan 1 jembatan rusak.

2. Kota Makassar, tercatat 1 orang meninggal, 2.942 orang terdampak, 1.000 orang mengungsi, 477 rumah terendam.

3. Soppeng, tercatat 1.672 hektar sawah terendam.

4. Janeponto, tercatat 14 orang meninggal, 3 orang hilang, 3.276 orang mengungsi, 470 rumah rusak (438 unit rumah rusak berat, 32 hanyut), 15 jembatan, 1.304 ha sawah terendam, dan 41 sekolah rusak.

5. Barru,  meliputi 2 unit pasar, 1 fasilitas pendidikan, 1 fasilitas pemerintahan.

6. Wajo, tercatat 2.705 orang terdampak, 2.421 rumah terendam, 16,2 km jalan, 2.025 Ha sawah terendam, 9 jembatan rusak, 10 fasilitas peribadatan, 21 fasilitas pendidikan, 5 fasilitas pemerintah mengalami kerusakan.

7. Maros, tercatat 4 orang meninggal, 1200 orang terdampak, 251 orang mengungsi, 552 unit rumah terendam, 8.295 ha sawah, 1 fasilitas peribadatan rusak.

8. Bantaeng, tercatat 1 unit rumah rusak sedang.

9. Sindrap, 1 unit rumah rusak sedang

10. Pangkep, tercatat 1 orang hilan, 28 rumah rusak, 1 fasilitas peribadatan, 1 fasilitas pendidikan rusak.

11. Takalar, tercatat 2 orang meninggal, 1129 rumah terendam

12. Selayar, tercatat 2 orang meninggal, 109 mengungsi, 53 rumah rusak yairu 15 rusak berat, 28 rusak sedang, 9 rusak ringan dan 1 rumah hanyut, 2 fasilitas pemerintahan, 1 jembatan, 1 fasilitas pendidikan.

13. Sinjai, tercatat 2 rumah rusak akibat puting beliung.

 

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menambah alokasi bantuan untuk penanganan banjir dan tanah longsor di Sulawesi Selatan. Total bantuan sebesar Rp 2,6 miliar.

“Total bantuan sebesar Rp 2,6 miliar untuk logistik tanggap darurat, santunan ahli waris dan peralatan kebersihan lingkungan untuk percepatan pemulihan pemukiman dan lingkungan terdampak bencana,” Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (27/1/2019).

Agus menyampaikan pernyataan tersebut di sela-sela kegiatannya mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Agus merinci bantuan logistik disalurkan masing-masing untuk Dinsos Provinsi Sulsel sebesar Rp 874 juta, Dinsos Kabupaten Jeneponto Rp 390 juta, dan Dinsos Kota Makassar Rp 156 juta.

Selanjutnya santunan bagi ahli waris korban meninggal untuk 68 korban meninggal yang diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan sebesar Rp 555 juta untuk ahli waris 37 korban meninggal.

“Pemerintah juga menyerahkan bantuan peralatan kebersihan lingkungan senilai Rp 700 juta untuk Kabupaten Jeneponto yang wilayahnya terdampak cukup parah. Mudah-mudahan bisa segera mempercepat pembersihan dan pemulihan kondisi di sana,” ujar Agus.

Peralatan kebersihan meliputi 600 cangkul, 200 rol selang air, 200 gerobak dorong, 600 ember plastik, 600 sapu lidi bertangkai, 100 pasang sepatu boot, 400 set sarung tangan karet, 100 sekop gagang besi, 500 garpu gagang besi, 300 penampungan air, 10 unit mesin pompa air, 10 unit gergaji mesin, 500 sikat bertangkai.

“Bantuan peralatan kebersihan ini seperti halnya yang dilakukan di Kabupaten Bima, Provinsi NTT pada banjir bandang Desember 2016 dimana warga sangat memerlukan peralatan kebersihan. Dengan adanya bantuan ini, warga bisa secara mandiri membersihan rumah dan lingkungan sekitarnya dibantu relawan Tagana,” ujarnya.

Seperti diketahui hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang melanda wilayah Sulawesi Selatan pada 22 Januari lalu. Tercatat 53 kecamatan di 12 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami banjir, tanah longsor dan angin kencang Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bantaeng, Kota Makassar, Kabupaten Selayar, dan Kabupaten Takalar.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan Kemensos telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Korban Bencana Banjir, Longsor dan Angin Kencang Provinsi Sulsel.

“Tugas tim ini adalah melakukan pendampingan dan verifikasi data korban, mengerahkan 502 personel Tagana Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota terdampak, serta mengaktifkan klaster nasional pengungsian dan perlindungan,” terangnya.

Terkait upaya perlindungan sosial korban bencana alam, lanjut Harry, telah didistribusikan Tenda Serbaguna Keluarga dan Tenda Gulung sebanyak 332 unit, pendistribusian perlengkapan tidur (velbed, kasur, selimut) sebanyak 910 unit, pembagian perlengkapan keluarga dan anak-anak sebanyak 1.118 paket, serta pembagian perlengkapan kebersihan untuk lingkungan pengungsian.

Untuk pemenuhan kebutuhan makan juga telah disalurkan sebanyak 2.000 paket makanan siap saji dan lauk pauk, 15 ribu mie instan, dan pemberian peralatan dapur sebanyak 250 paket dan bahan mentah berupa lauk pauk yang didistribuskan Tagana untuk dapur umum mandiri masyarakat.

“Selain dapur umum mandiri juga ada layanan dapur umum saat ini ada 8 titik dengan masing-masing produksi 3.000 nasi bungkus/hari. Sehingga total 8 titik dapur umum yang memproduksi total 24.000 bungkus/hari,” jelas Harry.

Sebanyak 8 dapur umum berada di Kota Makasar yakni Pacerakang dan Tamalanrea Permai (BTP) Katimbang, 2 titik di Kabupaten Gowa yakni Posko Tagana Kab. Gowa dan Pos Kodim, satu titik di Kabupaten Takalar, satu titik di Kabupaten Jeneponto, 2 titik di Kabupaten Maros berada di Masjid Almarkas dan Masjid Agung.
(hri/rna)

Hingga hari ke-5 bencana longsor dan banjir yang melanda Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/1/2019), tim SAR gabungan dibantu TNI, polisi, serta relawan berhasil menemukan 45 jenazah. Hari ini, tim SAR menemukan 12 jenazah. Sebanyak 12 jenazah itu merupakan korban longsor di Kecamatan Manuju dan Kecamatan Bungaya.

Adapun korban yang ditemukan di Dusun Pattiro, Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju yakni Daeng Mansyur (45), Sukma (45) dan bayinya, Ariska (2 bulan). Sementara itu, jenazah yang ditemukan di Desa Mangengempang, Kecamatan Bungaya yaitu Daeng Sija (68), Hamzah Daeng Gau (38), Erlangga (1), Daeng Mutung (36), Iksan (9), Nurminlanti Daeng Sibo (25), dan Amanda (13). Baca juga: Tembus Wilayah Terisolir Bencana Longsor Gowa, Para Relawan Ini Nekat Bertaruh Nyawa Satu korban lainnya bernama Ikbal (25) dan Daeng Cicik (50) ditemukan di Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya.

“Hari ini ada dua belas jenazah yang kami temukan dari tiga lokasi longsor dan total keseluruhan jenazah yang berhasil dievakuasi berjumlah 45 orang,” kata Bupati Gowa Adnan Puricta Ichsan Yasin Limpo yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Posko Induk Bencana Gowa.

Berikut nama-nama korban yang ditemukan dan dirilis Posko Induk Bencana Gowa pada pukul 18.00 Wita, Sabtu:

Hari pertama: 6 orang – Akram Al Yusran (3), warga Kelurahan Pangkabinang – Rizal Lisantrio (48), warga BTN Batara Mawang – Sarifuddin – Daeng Baji, warga Kecamatan Bungaya – Sri Hastuti, warga Kecamatan Malino – Lebang, warga Kecamatan Bungaya

Hari kedua: 6 orang – Nur Janna Djalil (70), warga Kompleks BTN Zigma – Sri Wahyuni (11), warga Kecamatan Manuju – Nurkifayah (20), warga Kecamatan Manuju – Daeng Sada (62), warga Kecamatan Manuju – Lina (30), warga Kecamatan Manuju – Ulfa (2), warga Kecamatan Manuju

Hari ketiga: 17 orang- Warga Kecamatan Bungaya 1. Hamzah Bin Nuru 2. Erlangga 3. Mutung Daeng Kasma 4. M.Iksan 5. Karimuddin 6. Bonto Bin Baso 7. Daeng Tola 8. Daeng Bola 9. Hamsir 10. Aldi 11. Daeng Jarung 12. H.Naha 13. Saeni 14. Tino Binti Leo -Warga Kecamatan Manuju 1. Rahmatia (45) 2. Asni (35) 3. Ana (11)

Hari keempat: 4 orang 1. Daeng Lobo (35 tahun), warga Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju 2. Maudu (65 tahun/L), warga Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya 3. Husni Daeng Tutu (41 tahun/L), warga Pasar Sapaya Kelurahan Sapaya 4. Nia Daniati (P) Pasar Sapaya, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya

Hari kelima: 12 orang – Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju 1. Daeng Mansyur (45 tahun/L), warga Dusun Pattiro, Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju 2. Sukma (45 tahun/P) Dusun Pattiro, Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju 3. Ariska (bayi Sukma) Dusun Pattiro, Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju – Kecamatan Bungaya 1. Daeng Sija ( 68 tahun/L) Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya 2. Hamzah Daeng Gau (38 tahun/L)Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya 3. Erlangga (1 tahun/L) Desa Mangempa, Kecamatan Bungaya 4.Daeng Mutung (36 tahun/L) Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya 5.Ikhsan (9 tahun/L) Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya 6. Nurmiati Daeng Sibo (25 tahun/P) Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya 7. Amanda (13 tahun/P) Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya 8. Ikbal (25 tahun) 9. Daeng Cicik (50 tahun/P), Kel Sapaya Kecamatan Bungaya sumber: kompas

TEMPO.CO, Jakarta – Dassault Systèmes menawarkan solusi aplikasi tiga dimensi (3D) untuk konsep smart city (kota cerdas) yang menyertakan informasi terintegrasi tentang mitigasi bencana. Solusi tersebut dibuat dengan menggunakan platform 3DExperience milik perusahaan asal Prancis itu.

Baca: Bangun Smart City, Padang Pariaman Kembangkan Kawasan Tarok

“Tujuan dari penerapan konsep smart city adalah agar warga kota bisa mendapatkan informasi apa pun, termasuk soal mitigasi bencana,” kata Adi Aviantoro, Country Business Leader, Indonesia Dassault Systèmes, Asia Pacific, di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Di negara-negara lain yang tidak berada dalam daerah Cincin Api Pasifik, informasi tentang mitigasi bencana mungkin hanya sebagian kecil yang dimasukkan ke dalam perencanaan smart city. Tapi di Indonesia, kata Adi, sebaiknya juga menyertakan informasi tentang bencana-bencana lokal.

Dengan 3DExperience, aplikasi 3D dapat dibuat untuk mensimulasikan bencana yang mungkin terjadi di sebuah kota. Warga di kota tersebut dapat mengaksesnya melalui Internet sehingga dapat mempersiapkan diri apabila bencana benar-benar terjadi.

Simulasi dengan permodelan tiga dimensi akan memberi rasa aman kepada warga karena mereka bisa mendapatkan gambaran langsung peristiwanya.

Mitigasi di Indonesia menjadi sangat penting setelah beberapa bencana besar melanda sejumlah daerah tahun lalu. Terkait gempa bumi di Palu, misalnya, ternyata sebelumnya sudah ada ahli yang mengingatkan tentang kemungkinan terjadinya gempa besar di wilayah tersebut.

“Alangkah baiknya jika data-data historis tentang bencana semacam itu dijadikan masukan untuk membuat simulasi bencana,” tambah Adi.

Solusi 3D untuk penerapan kota cerdas yang menyertakan informasi mitigasi bencana sudah ditawarkan ke sejumlah pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang rawan bencana. Pemerintah Kota Padang Pariaman, misalnya, sudah menjalin kerja sama dengan Dassault Systèmes untuk membangun kota cerdas.

Konsep smart city yang menyertakan mitigasi bencana juga sudah diperkenalkan perusahaan tersebut di ajang GovNext 2019 di Jakarta pada 22 Januari.

ANTARA

Jakarta – Smart city dan mitigasi bencana sekilas mungkin dua hal berbeda yang tidak bisa disatukan. Meski begitu, siapa sangka jika mitigasi bencana alam justru bisa memperkuat konsep smart city dalam perencanaan sebuah daerah.

Hal tersebut pun sudah disadari oleh sejumlah kawasan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Adi Aviantoro, Country Head Indonesia, PT. Dassault Systemes Indonesia.

“Pemkot Kupang sudah mengundang kita untuk membahas lebih lanjut bagaimana membuat simulasi mitigasi bencana. Karena Kupang sendiri kalau dilihat riwayatnya pernah kena sejumlah bencana seperti gempa,” ujarnya saat dijumpai dalam sebuah kesempatan.

“Lampung, karena punya pengalaman bencana tsunami baru-baru ini. Itu lebih ke arah waterfront. Nanti me-manage daerah pesisir,” katanya melanjutkan.

Adi menambahkan, pemerintah setempat ingin membuat simulasi dalam mempercepat penanggulangan pascabencana. Untuk kendalanya, masalah utama yang dihadapi oleh Lampung adalah nelayan di sana yang tidak mau dipindahkan ke daerah lain.

“Sumatera utara dengan problematik shelter bencana dari Gunung Sinabung. Salah satu masalahnya adalah logistik. Misalnya, ada shelter yang pasokan bahan makanannya tidak sesuai dengan penghuninya. Ada shelter yang isinya mayoritas balita, tapi malah terus dikirimi mie instan,” tuturnya.

Menariknya, bencana yang menjadi masalah daerah tertentu bukan cuma dari alam. ‘Bencana’ etnis pun bisa menjadi prahara tersendiri.

“Selain itu ada Kalimantan Barat. Sebenarnya Kalimantan Barat itu salah satu daerah yang paling aman di Indonesia untuk urusan gempa. Tapi mereka punya masalah yang lain. Mereka itu punya lima ribu desa yang populasinya macem-macem. Nah, mereka mau melakukan simulasi ketika perkampungan-perkampungan lintas etnis bersebelahan. Konflik-konflik apa aja yang bisa terjadi,” ujar Adi.

Lalu, ada Makassar yang juga punya topiknya sendiri. Pemerintah setempat ingin potensi pertaniannya lebih dioptimalkan, seperti kopi dan cokelat.

Berangkat dari masalah-masalah tersebut, Adi mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk memberikan solusi. Salah satunya adalah dengan membuat model daerah tersebut secara 3D.

Lebih lanjut, dari situ bisa dibuat sebuah platform yang dapat diakses oleh publik sebagai sarana untuk mengetahui informasi-informasi mengenai daerah terkait.

Dalam keadaan darurat, misalnya, pengguna platform tersebut dapat menerima alarm bahaya. Hal ini dianggapnya sangat bermanfaat terutama dalam kondisi jaringan telekomunikasi yang mati.

Jalur evakuasi pun juga diatur dengan berlandaskan pada model 3D itu. Contohnya, ketika medan yang dilalui banyak jalan menanjak, maka evakuasi untuk orang tua atau kemampuan fisik terbatas bisa dialihkan ke shelter dengan jalur lebih terjangkau.

Bahkan, para pemandu wisata pun bisa mendapat sertifikasi tertentu terkait dengan penanganan bencana. Salah satu bentuk sertifikasinya adalah dengan melakukan simulasi bencana menggunakan virtual reality dan melatih mereka untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang terjadi.

sumber: detik.com