Category: Berita

Gunungkidul, CNN Indonesia — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta belum menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk sebaran antraks usai penyakit yang disebabkan bakteri itu merebak di Dusun Jati, Candirejo, Kecamatan Semanu.

“Sementara belum ya karena bisa dilokalisasi di Jati dulu pasca ini hasil teman-teman survei ke lapangan langkah-langkah itu nanti kita selanjutnya seperti apa,” kata Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto di Kantor Pemkab Gunungkidul, Rabu (5/7).

Heri menerangkan, pemkab akan memetakan untuk melihat perlu tidaknya penanganan ditingkatkan ke level kelurahan.

“Tapi untuk KLB sementara ini kita akan diskusikan dulu,” sambungnya.

Sementara untuk jumlah warga positif terpapar berdasarkan tes serologi antraks ada 87 orang dari total 143 diperiksa. Mereka adalah warga Candirejo.

Selain itu, ada yang masih menjalani masa inkubasi 90 hari sejak sampel pertama muncul.

Ada pula satu pasien terjangkit antraks yang meninggal dunia pada 4 Juni 2023 lalu.

“(Warga positif antraks) tidak ada yang bergejala semua sekarang dalam pemantauan kondisi sehat,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Gunungkidul Sidig Hery Sukoco.

Belasan hewan itu, kata Wibawanti, ada yang dibeli dari luar Dusun Jati dan ada pula yang merupakan hasil pembiakan peternak setempat. Dia mengatakan, 6 kambing dan 6 sapi itu sudah mati semuanya.

Namun, lanjut Wibawanti, terdapat tiga ekor sapi terpapar antraks yang kemudian dikonsumsi oleh warga setempat.

“Sakit, sudah mati dan dikubur melalui SOP. Tapi, sama masyarakat itu ada yang satu digali lagi dan dikonsumsi,” kata Wibawanti ditemui di Kantor Pemkab Gunungkidul, DIY, Rabu.

“Lainnya memang belum sempat dikubur memang. Dua lainnya sudah mati tapi tetap dikonsumsi,” lanjut dia.

Wibawanti melanjutkan, sejak ada dugaan penyakit antraks ini merebak awal Juni kemarin, pihaknya langsung melokalisir hewan ternak di Dusun Jati. Termasuk saat Iduladha akhir bulan lalu, menurutnya, sudah tidak ada lagi hewan ternak yang keluar dari lingkungan setempat.

Dinas peternakan telah memberikan antibiotik serta vaksinasi kepada total 77 ekor sapi dan 289 ekor kambing ternak di sana demi mencegah penyebaran antraks lebih luas.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, terdapat 3 kasus antraks yang memakan korban meninggal dunia.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ketiganya berasal dari Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kendati begitu, Nadia mengaku akan mengonfirmasi ulang kasus Antraks di wilayah tersebut, mengingat satu dari tiga orang yang meninggal teridentifikasi suspek, dan dua lainnya meninggal dengan gejala Antraks.

“Ada 3 yang dilaporkan, tapi masih akan dikonfirmasi ulang karena 1 suspek dan 2 dengan gejala antraks,” kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Nadia menyampaikan, Kemenkes akan melakukan penyelidikan epidemiologi dari mana kasus bermula. Dia menjabarkan, penularan Antraks biasanya terjadi karena memakan daging sapi yang terkontaminasi Antraks.

Biasanya, virus Antraks mampu menular ke sapi, ketika hewan tersebut memakan rumput yang tanahnya terdapat virus Antraks.

“Biasanya virus bisa menular ke sapi saat sapi itu makan rumput pada daerah yang tanahnya ada virus Antraks. Karena virus Antraks sangat kuat di dalam tanah, tidak gampang mati,” ucap Nadia.

Oleh karena itu, Nadia mengimbau masyarakat perlu hati-hati kepada sapi yang sakit dan mati mendadak.

Ia pun mengimbau masyarakat tidak membeli daging sapi dengan harga yang terlampau murah. Tak bisa dipungkiri, beberapa pihak tetap nekat menjual sapi dengan harga murah karena telah mati lebih dulu.

“Itu yang selalu kita bilang kepada masyarakat jangan membeli sapi yang biasanya lebih murah. Kita selalu katakan sapi yang digunakan (dijualbelikan) harus sehat. Jadi dinas peternakan harus periksa semua gitu,” jelas Nadia.

Sebelumnya diberitakan, kasus antraks dilaporkan menjangkiti puluhan warga Kelurahan Candirejo, Kapanewon Semono, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat antraks. Sementara Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah warga yang meninggal sebanyak tiga orang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Dewi Irawaty menuturkan, kasus ini bermula ketika warga menyembelih dan mengonsumsi sapi yang sudah mati.

“Dia (warga yang meninggal) ikut menyembelih dan mengkonsumsi. Sapinya kondisinya sudah mati lalu disembelih,” kata Dewi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (4/7/2023).

Warga yang meninggal itu dibawa ke RSUP Sardjito pada Sabtu (1/4/2023). Pihak Dinkes Gunungkidul baru menerima laporan adanya warga meninggal di RSUP Sardjito pada Senin (4/7/2023).

Menerima laporan itu, Dinkes Gunungkidul bersama Satgas One Health dari Kapanewon Semanu langsung bergerak untuk melakukan penelusuran.

Dari hasil penelusuran, sebanyak 125 orang diketahui melakukan kontak langsung dengan hewan ternak yang mati karena antraks. Setelah dilakukan pemeriksaan, Dewi menyebutkan, sekitar 85 orang dinyatakan positif antraks.

“18 orang yang bergejala mulai dari luka, ada yang diare hingga pusing,” jelas Dewi.

JAKARTA – Meningkatnya ancaman bencana adalah suatu fenomena yang tidak terelakkan yang diikuti pula dengan sumber daya yang semakin terbatas, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memerlukan terobosan yang inovatif, responsif, dan adaptif dalam membangun resiliensi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kedeputian Bidang Pencegahan menghadiri Peluncuran Pedoman Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dan Buku Kisah Petualang Tangguh Perjalanan Menuju Resiliensi di Timur Indonesia. 

Deputi Bidang Pencegahan Dra. Prasinta Dewi, M.A.P mengatakan bahwa PRBBK menjadi momentum untuk mempromosikan pendekatan berbasis komunitas dalam mengurangi risiko bencana.

“Kegiatan ini menjadi momen yang penting untuk mendiskusikan dan mempromosikan pendekatan berbasis komunitas dalam mengurangi risiko bencana serta untuk memperkuat keberlanjutan komunitas di berbagai daerah”, ujar Prasinta dalam sambutannya, Rabu (14/6).

Prasinta turut menyampaikan diharapkan dapat membantu para praktisi dan pegiat PRBBK baik pemerintah, organisasi masyarakat, universitas, dunia usaha dan komunitas dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana.

“Pedoman ini menjadi acuan bagi para praktisi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi dan implementasi program pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan”, jelas Prasinta.

Avianto Amri selaku Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menjelaskan Program PRBBK sudah berkembang pesat di Indonesia semenjak 15 tahun yang lalu. 

“Hal ini harus terus didukung dengan upaya pengembangan, pemutakhiran, dan pendokumentasian upaya-upaya praktik baik dan pengkajian kritis terkait pembelajaran yang didapat, baik itu berupa kegagalan yang dialami hingga keberhasilan yang dicapai yang perlu dijaga, dipertahankan, dan ditingkatkan’, tutur Anto.

Pada kesempatan tersebut diluncurkan pula “Buku Kisah Petualang Tangguh Perjalanan Menuju Resiliensi di Timur Indonesia”. Buku ini berisi kisah inspiratif dan pengalaman nyata dari masyarakat di Timur Indonesia yang berhasil mengatasi tantangan dan membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana. 

Menutup sambutannya, Prasinta mengapresiasi dan terima kasih kepada  mitra lokal Oxfam di Indonesia yang telah merangkul komunitas untuk melakukan praktik-praktik baik, membuka ruang inovasi, menggerakkan kelompok perempuan dan anak muda, meningkatkan kesadaran pengetahuan bencana, kepekaan terhadap kelompok rentan dan peran gender, menggali potensi komunitas, membangkitkan semangat kebersamaan dan kemampuan berjejaring, serta terus berproses dengan berbagi pengetahuan untuk mencapai resiliensi melalui Program ICDRC (Indonesia Disaster Climate Resilient Community) yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Turut hadir pada kesempatan tersebut sebagai narasumber Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, Ketua Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Dr. Eko Teguh Paripurno dan Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Hasman Maa’ni,

MPBI bersama dengan BNPB dan Kementerian/Lembaga serta organisasi mitra kemanusiaan telah meluncurkan Buku Panduan PRBBK yang disusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi di Indonesia. Edisi termutakhir buku panduan PRBBK terdiri dari 4 bagian, yaitu:

Buku 1: Konsep Pengelolaan Risiko Bencana di IndonesiaPedoman Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

Buku 2: Pendekatan PRBBK di Indonesia

Buku 3: Teknik dan Alat PRBBK

Buku 4: Pembelajaran PRBBK di Indonesia

Gempa bumi dengan magnitudo 6,4 SR mengguncang wilayah Kabupaten Bantul Provinsi DIY, Jumat 30 Juni 2023, pukul 19.57 WIB, dengan kedalaman 25 KM, yang dirasakan hingga ke 21 kabupaten/kota di Provinsi DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tercatat sebanyak 1 korban jiwa meninggal, 24 korban jiwa luka–luka dan 9 KK mengungsi. Kerusakan rumah tercatat sebanyak 396 unit (371 rusak ringan, 22 rusak sedang, dan 3 rusak berat), 12 unit fasilitas umum rusak ringan, 11 fasilitas pendidikan  rusak ringan, 10 fasilitas ibadah rusak ringan, dan 1 fasilitas kesehatan rusak ringan.

Bersama dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat Bencana BNPB Fajar Setyawan, Asisten Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan mengunjungi langsung lokasi terdampak, Desa Semanu, Kab. Gunung Kidul, DIY, 1-3 Juli 2023. Nelwan juga berkunjung dan melakukan koordinasi penanganan darurat bencana Gempa Bantul dengan BPBD DIY, BPBD Kabupaten Bantul, dan BPBD Kabupaten Pacitan.

Dari hasil kunjungan, diketahui beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya perawatan bagi korban luka-luka di rumah sakit dan pendirian posko pengungsian di Kabupaten Gunung Kidul yang dilengkapi dengan dapur umum dan kebutuhan logistik. 
BPBD kabupaten/kota terdampak juga telah melakukan pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban terdampak bencana dan telah berkoordinasi dengan TNI/Polri serta relawan untuk melakukan pembersihan puing dan perbaikan rumah rusak.

Hingga saat ini, tercatat BPBD belum menetapkan status tanggap darurat. Nelwan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera menetapkan status tanggap darurat sebagai dasar untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak, mengakses dana biaya tak terduga, melakukan koordinasi dan komando di daerah, hingga pengusulan penggunaan dana siap pakai jika dibutuhkan. 

Nelwan berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikan gempa Bantul sebagai simulasi penanganan bencana yang lebih besar. “Ini merupakan bukti pemerintah pusat hadir di DIY untuk memastikan seluruh korban Gempa Bantul yang terdampak mendapatkan penanganan yang optimal”, ujar Nelwan. 

Hingga saat ini, Pemprov DIY, Pemkab Bantul, dan Pemkab Gunung Kidul menyatakan kesiapannya dalam menangani dampak gempa. Namun, jika di kemudian hari pemerintah daerah membutuhkan bantuan dan intervensi dari pemerintah pusat, Kemenko PMK dan BNPB siap melakukan pendampingan dan dukungan sesuai prosedur yang ada.

Muaradua, Rabu, 5 Juli 2023 – Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) OKU Selatan bekerja sama dengan Polres OKU Selatan mendirikan posko siaga guna mengantisipasi banjir susulan di Kabupaten OKU Selatan.Posko siaga bencana tersebut didirikan di halaman Mapolsek Muaradua pada sore hari Rabu (05/07/2023).

Kapolres OKU Selatan, AKBP Indra Arya Yudha, melalui Kapolsek Muaradua, IPTU JR Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama BPBD OKU Selatan mendirikan posko siaga guna mengantisipasi banjir susulan yang dapat ditimbulkan oleh luapan air Sungai Lipung di Kecamatan Kisam Tinggi.

“Posko siaga ini didirikan sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir susulan dan hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Menurut Kapolsek, banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Muaradua disebabkan oleh luapan Sungai Komering (Sungai Selabung) yang mendapat kiriman air dari Sungai Lipung di Kecamatan Kisam Tinggi.

“Lokasi banjir di Kecamatan Muaradua meliputi Kampung Serdang, Tangsi Bawah, Simpang Pendagan, Kelurahan Pasar, dan Kelurahan Kisau,” ungkapnya.

Titik banjir yang paling parah terjadi di Tangsi Bawah, Kecamatan Muaradua, karena lokasi tersebut berada di bantaran sungai dengan ketinggian air mencapai 1 meter.

“Untuk mengatasi banjir susulan, Polres OKU Selatan bekerja sama dengan BPBD OKU Selatan mendirikan posko siaga di halaman Mapolres Muaradua,” tegasnya.

Sebelumnya, tambah Kapolsek, personel Polsek Muaradua dibantu oleh personel Polres OKU Selatan telah ditempatkan di lokasi-lokasi yang terdampak banjir guna membantu proses penanggulangan bencana dan mengimbau masyarakat agar berhati-hati, terutama warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai.

“Hingga saat ini, personel Polres dan Polsek terus memantau kondisi banjir di beberapa lokasi berbeda guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya.

Kapolsek juga menyampaikan bahwa meskipun banjir sudah mulai surut dan hujan deras telah reda, pihaknya tetap siaga karena cuaca dapat berubah dengan cepat.

“Kami mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama ketika hujan deras turun sewaktu-waktu dan meningkatkan debit air yang dapat menyebabkan banjir,” pungkasnya.

Beijing (ANTARA) – Kementerian Keuangan China mengalokasikan total dana darurat sebesar 250 juta yuan untuk mendukung upaya pengendalian banjir serta penanggulangan bencana, sementara 70 juta yuan lainnya akan digunakan sebagai pendukung upaya penanggulangan bencana geologis.

Dana tersebut, yang dikeluarkan bersama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Manajemen Darurat China, akan dialokasikan oleh otoritas setempat untuk mengoordinasikan upaya penyelamatan darurat dan penanggulangan bencana dengan berfokus pada pencarian, penyelamatan, relokasi, serta pemukiman kembali orang-orang yang terdampak bencana alam.

Dalam pernyataan Kementerian Keuangan China tersebut juga disebutkan bahwa dana akan digunakan pula untuk mengidentifikasi dan meredam risiko serta bahaya tersembunyi guna mencegah bencana sekunder serta memperbaiki rumah yang rusak, .

Langkah ini dilakukan menyusul hujan deras yang terus-menerus melanda sejumlah wilayah, termasuk Kota Chongqing di China barat daya, yang menyebabkan banyak korban dan kerugian harta benda.

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menginisiasi pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Forum ini pun langsung mengikuti pelatihan yang digelar selama 2 hari.

Kepala Pelaksana BPBD KSB, Abdul Hamid mengatakan, pembentukan forum ini diharapkan dapat menjadi salah satu lokomotif untuk mengintegrasikan berbagai pihak demi kepentingan pengurangan risiko bencana. “Karenanya forum ini kita melibatkan semua pihak” katanya saat membuka kegiatan pelatihan Forum PRB KSB, Senin, 12 Juni 2023.

Forum PRB yang terbentuk ini beranggotakan dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari perwakilan lembaga usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, organisasi profesi atau keahlian, lembaga legislatif, yudikatif, organisasi perangkat daerah (OPD) serta relawan penanggulangan bencana.

Menurut Hamid, forum PRB memiliki visi untuk memastikan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana. Dalam aksinya forum PRB memformulasi pembentukan dan pelatihan bagi anggotanya. Selain itu juga mengajak, memfasilitasi sekaligus mengembangkan peran serta masyarakat dengan melibatkan semua pemangku kebijakan dalam penanggulangan bencana.

“Mudah-mudahan dengan terbutkan forum ini sekaligus melatih para anggotanya kemampuan kita mengurangi risiko bencana semakin maksimal,” harap Hamid.

Sementara itu kegiatan pelatihan anggota Forum PRB KSB ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra KSB, Mulyadi. Dalam sambutannya ia mengatakan, semakin banyak organ yang berkecimpung dalam hal penanggulangan kebencanaan akan lebih baik. Karena itu hadirnya forum PRB ini bisa menjadi salah satu pendukung pemerintah dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat pentingnya upaya-upaya pencegahan terjadinya kebencanaan.

“(KSB) kita ini adalah salah satu daerah dengan risiko bencana tinggi. Jadi kehadiran forum ini menjadi penting. Dan harapan pemerintah dengan forum PRB ini semoga bisa memfasilitasi dan turut mengedukasi masyarakat mengenai upaya-upaya pengurangan risiko kebencanaan di daerah kita,” tukas Mulyadi.

Dalam kegiatan pelatihan forum PRB ini, BPBD KSB menghadirkan perwakilan BPBD NTB sebagai pemateri, Mustakim. Sebagai Analis Kebencanaan Sub Koordinasi Program BPBD NTB, Mustakim menyampaikan fungsi forum PRB termasuk aksi-aksi konkrit yang dapat dilaksanakan forum di tingkat lapangan ke depannya. Di mana forum PRB tidak sekedar menjadi jembatan masyarakat dengan pemerintah tetapi juga harus punya peran dalam mendukung pemerintah menyusun regulasi tentang upaya mengurangi risiko berbagai potensi bencana yang terjadi di daerah. “Forum ini punya tugas pra bencana, saat bencana dan pasca bencana,” imbuhnya. (bug)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) melaporkan ada 7 provinsi yang menyumbangkan hingga 75% kejadian bencana di Indonesia sejak awal tahun 2023. Sementara itu, BNPB mencatat 1.726 kejadian bencana terjadi dari 1 Januari hingga 9 Juni 2023.

“Data BNPB tentang kejadian bencana di Indonesia dari 1 Januari, sebenarnya kalau kita lihat secara umum daerah-daerah penyumbang terbesar kejadian bencana di Indonesia, yang mana sebenarnya kalau kita hitung dari total kejadian bencana di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, tujuh provinsi ini, ini mungkin menyumbang 70 sampai 75% dari total kejadian bencana di Indonesia,” ungkap Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dikutip dari YouTube BNPB, Selasa (13/6/2023).

Sehingga, kata Aam sapaan akrab Abdul Muhari, jika ingin mengurangi kejadian bencana atau korban bencana di Indonesia, bisa dengan mengurangi frekuensi kejadian bencana di 7 provinsi itu.

Aam mengatakan dominasi kejadian bencana di tiga provinsi itu hanya tiga yakni banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor. “Artinya ini masih berkaitan dengan hidrometeorologi basah. Tapi ini mungkin karena kita masih terpengaruh oleh dari Januari sampai Maret itu kita kan masih di musim hujan, sedangkan kemudian April Mei Juni musim peralihan terjadi kita mulai mengalami kekeringan dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan),” kata dia.

Lebih lanjut, Aam mengatakan Karhutla dalam 2 hingga 3 bulan terakhir, Indonesia sudah mengalami 131 kali, meskipun eskalasi dampaknya belum meluas. “Kita harapkan memang kita siap semua di daerah sehingga eskalasi karhutla ini tidak meluas tapi nanti kita lihat potensi atau upaya-upaya yang harus kita lakukan.”

“Satu minggu terakhir, kalau minggu lalu dominan kebakaran hutan dan lahan, ternyata minggu ini cuaca ekstrem 7 kali, cuaca ekstrem 7 kali, kemudian ada gempa bumi, ada kekeringan ada banjir dan tanah longsor,” paparnya.

Secara umum, kata Aam, jika dilihat secara spasial ini biasanya di bulan Januari sampai Maret seluruh Indonesia didominasi oleh kejadian bencana banjir. “Tapi sekarang udah mulai berganti hijau menjadi representasi dari kebakaran hutan dan lahan dan kita lihat mulai mendominasi di mana-mana, Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.”

“Tapi masih ada beberapa kejadian banjir di Kota Depok, kemudian di Papua, ini yang mungkin perlu kita perhatikan nanti ada variabilitas-variabilitas dari cuaca lokal yang mungkin secara umum kita kemarau iya, tapi ada potensi potensi daerah-daerah yang masih memiliki potensi banjir hingga potensi menengah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah,” tandasnya.

JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) Dwikorita Karnawati mengajak dunia internasional untuk mengatasai kesenjangan antara teknologi kebencanaan dan pemahaman masyarakat. Menurutnya, lebarnya kesenjangan tersebut berakibat pada semakin meningkatnya risiko bencana.

Pandangan ini disampaikanDwikoritadalam The Inagural Meeting of the Panel on Sosioeconomic Benefits (PSB) di Jenewa secara daring, Kamis 9 Juni 2023.

“Meskipun sudah ada peringatan dini untuk melakukan evakuasi, namun jika tidak didukung dengan pemahaman tentang mitigasi kebencanaan, kesadaran, ketrampilan, dan juga kemampuan respons yang cepat dan tepat, maka sistem peringatan dini tersebut akan gagal dalam mencegah terjadinya korban,” ungkap Dwikorita dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Dwikorita menyebutkan, lemahnya antisipasi, mitigasi, dan peringatan dini bencana berpotensi besar mengancam keselamatan jiwa, serta kerugian ekonomi pun semakin besar. Terutama untuk negara-negara berkembang yang masuk dalam kategori rawan bencana dengan intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi.

Saat ini kata dia, kondisi Planet Bumi semakin kompleks sehingga membutuhkan pengamatan dan data yang cepat, tepat, akurat, dan sistematis. Selain itu juga butuh inovasi teknologi yang mumpuni serta analis dan pemodelan yang handal.

“Situasi ini perlu menjadi perhatian bersama karena jika kesenjangan semakin melebar antara kemajuan teknologi dan kapasitas masyarakat untuk menguasai dan memahami teknologi tersebut, maka peran atau manfaat dari kemajuan teknologi tersebut menjadi kurang berarti,” jelasnya.

Solusinya kata Dwikorita adalah, dengan pendekatan literasi dan edukasi masyarakat agar lebih mampu memahami dan memanfaatkan data dan informasi yg dihasilkan oleh teknologi yang modern/canggih, sehingga mampu melakukan respons secara cepat dan tepat terhadap peringatan dini yang disampaikan.

Dalam forum WMO tersebut, Dwikorita kemudian mencontohkan konsep Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) yang diselenggarakan BMKG, guna meningkatkan literasi masyarakat tentang cuaca dan iklim. SLCN ini, kata dia, merupakan upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan Indonesia, berbiaya murah namun memiliki dampak yang cukup signifikan.

“Salah satu success story dari diadakannya SLCN tersebut adalah pada saat terjadinya Siklon Seroja yang menghantam Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Salah satu alumnus SLCN menjadi penyelamat warga desa setelah menerima informasi peringatan dini melalui pesan berjejaring Whatsapp,” terangnya.

“Usai menerima pesan, warga desa langsung diungsikan ke gedung sekolah dan perahu- perahu dipindahkan ke tempat yang aman agar selamat dari gulungan ombak. Tanpa pengetahuan yang memadai dan respons yang cepat, maka informasi peringatan dini yang disampaikan tentu akan menjadi sia-sia,” tambahnya.