Gempa 6,7 Skala Richter Guncang Jepang, 2 Orang Tewas dan 120 Orang Terluka

Gempa Bumi 6,7 SR Guncang Iburi Hokkaido Jepang

HOKKAIDO – Gempa bumi berkekuatan besar mengguncang Pulau di bagian Utara Jepang, Hokkaido, Kamis (6/9/2018) pagi.

Kepolisian setempat mengatakan mereka telah menerima banyak laporan terkait korban cedera.

Guncangan kuat pun hingga kini masih berlanjut.

Sementara itu, Badan Meteorologi Jepang memperkirakan gempa bumi tersebut memiliki magnitudo 6,7 skala richter dan berfokus pada 37 kilometer di bawah permukaan laut di bagian Barat pulau tersebut.

Lembaga tersebut menegaskan gempa memang tidak berpotensi tsunami.

Namun, warga tetap diminta waspada terkait gempa susulan besar yang bisa saja terjadi selama sepekan mendatang.

Dikutip dari laman NHK World, Kamis (6/9/2018), di kota Atsuma, sebagian besar rumah yang terletak di kaki bukit, rusak lantaran tanah longsor dan robohnya jalan yang ada di kawasan itu.

Sedangkan di kota Abira yang berada di dekat Bandara New Chitose, juga telah terjadi tremor tingkat 6-plus pada skala intensitas seismik dan menyebabkan seorang wanita dibawa ke rumah sakit setelah terjatuh dari tangga rumahnya.

Lalu di kota Muroran, gempa memicu terjadinya kebakaran di sebuah pabrik besar pembuat baja.

Perusahaan listrik di Hokkaido menyatakan, akibat gempa itu, hampir 3 juta bangunan di seluruh prefektur tersebut harus mengalami penghentian listrik untuk sementara waktu.

Tempat penampungan untuk para korban yang dievakuasi pun kini sedang disiapkan di Sapporo dan sejumlah kota lainnya.

Menanggapi bencana gempa yang baru saja terjadi itu, Pemerintah Pusat telah membentuk satuan tugas darurat untuk menangani situasi tersebut.

Di Bandara New Chitose, tembok bangunan pun ambruk dan terjadi kebocoran air yang cukup besar, seorang warga juga dilaporkan mengalami luka.

Lobi keberangkatan bandara itu juga mengalami banjir lantaran bocornya air yang mengalir dari langit langit lobi.

Petugas kemudian mengarahkan para calon penumpang yang tengah menunggu keberangkatan di bandara itu, untuk tinggal di fasilitas penginapan di luar bandara tersebut.

Operator bandara mengatakan bahwa penerbangan akan kembali beroperasi secara normal setelah ada kepastian landasan pacu tidak mengalami kerusakan.

Selain menyebabkan banyak kerusakan, gempa tersebut membuat kepolisian setempat memperingatkan para pengemudi untuk berhati-hati karena sinyal lalu lintas tidak berfungsi akibat pemadaman listrik.

Operator kereta api utama di Hokkaido menyampaikan, semua layanan kereta api untuk sementara dihentikan, termasuk kereta cepat Shinkansen.

Ia pun tidak bisa memastikan kapan layanan tersebut akan dibuka kembali.

Gempa bumi yang terjadi di Hokkaido, menjadi bencana susulan yang melanda Jepang, setelah sebelumnya terjadi Topan Jebi di wilayah Kansai, Osaka pada Selasa lalu.

sumber: tribunnews

Kesiapsiagaan bencana dapat dibangun lewat pendidikan

Pakar: Kesiapsiagaan bencana dapat dibangun lewat pendidikan

Jakarta, (ANTARA News) – Ketua Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Harkunti P Rahayu mengatakan untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dapat dilakukan lewat pendidikan di sekolah dan dilatih secara berkelanjutan. “Sistem itu harus dibangun di pendidikan sekolah dan masyarakat,” kata Harkunti di Jakarta, Kamis.

Dia mencontohkan Jepang yang sudah sangat baik dalam kesiapsiagaan bencana terutama gempa bumi dan tsunami dan mulai diperkenalkan sejak kecil dan dilatih tiap tahun.

Menurut dia, upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana sudah ada. “Harapan kita semua unsur terkait bisa terlibat. Memang agak sulit apalagi kalau latihan kebencanaan pada hari kerja. Kebanyakan masyarakat kita bekerja yang dibayar harian, kalau tidak kerja dia tidak mendapat upah, maka sektor informal ini yang harus dirangkul,” kata peneliti dari ITB itu.

Dia juga menambahkan, upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana itu juga harus terintegrasi dan berkelanjutan karena jika tidak rutin dilakukan maka akan ada generasi yang tidak siap. “Kadang-kadang kita selalu reaktif kalau ada bencana baru sibuk, contohnya tsunami di Aceh dan Pangandaran baru kita adakan pelatihan dan simulasi, setelah itu kosong,” katanya.

Harkunti menyatakan, pengetahuan tentang tsunami di masyarakat perlu dibangun karena wilayah Indonesia rentan pada bencana tersebut. Indonesia juga menghadapi lokal tsunami yang dapat terjadi dalam waktu sangat cepat dan mematikan serta berdampak besar.

Karena itu pendidikan sangat penting dan didukung dengan sistem peringatan dini yang saat ini sudah semakin baik.*

BNPB Beberkan Penyebab Dominan Bencana Alam di Indonesia serta Dampak Terbesar

Harianjogja.com, SLEMAN– Seluruh wilayah Indonesia rawan terjadi bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penurunan indeks risiko bencana hingga 30% pada tahun depan. Salah satu hal yang perlu dilakukan agar target tersebut tercapai adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana.

Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Raditya Jati mengatakan, jumlah bencana alam di Indonesia selalu meningkat. 80% bencana alam di negeri ini disebabkan oleh hidrometeorologi. Sementara sisanya bersifat geologi.

Meski jumlah bencana yang bersifat geologi lebih sedikit, tapi Jati menyebut dampaknya lebih besar dari bencana yang disebabkan hidrometrologi. Salah satu contoh paling baru adalah gempa bumi yang melanda Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.

“Kalau kita lihat persentase kejadian geologi, gempa bumi persentasenya cukup besar, kejadian bencana geologi lebih tinggi dan lebih merusak,” ujar Jati pada Seminar Nasional Kebumian Ke-11 bertema Perspektif Ilmu Kebumian dalam Kajian Bencana Geologi di Indonesia, Rabu (5/9/2018). Seminar Nasional Kebumian diselenggarakan Departemen Teknik Geologi UGM.

BNPB, kata Jati, saat ini sedang berupaya melakukan labelling bangunan yang sifatnya tidak kuat terhadap gempa. Hal ini penting dilakukan karena membunuh manusia bukanlah gempanya itu sendiri, melainkan bangunan-bangunan yang roboh ketika bumi bergoncang.

Langkah prioritas yang dilakukan dalam menghadapi bencana, kata Jati, adalah memberikan pemahaman mengenai risiko bencana. “Yang paling penting adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, pemerintah. Risiko bencana bisa turun kalau kita meningkatkan kapasitas.”

“Yang harus dilakukan pertama adalah pengurangan risiko bencana harus masuk ke dalam lini-lini kementerian dan lembaga yang lain, tidak bisa BNPB berdiri sendiri, namun perlu juga dukungan lembaga lain,” lanjut Jati.

Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG Sri Hidayati mengatakan, ilmu kebumian berperan penting dalam mitigasi bencana geologi melalui analisis yang dilakukan dari perspektif sumber dan dampak. Hal ini kemudiam bisa digunakan untuk menyusun peta mitigasi bencana.

Ia mengambil contoh kasus letusan Gunung Agung, Bali. Analisis dilakukan melalui penginderaan jauh untuk melihat sebaran abu dan material vulkanis. Output yang dihasilkan dari analisis tersebut berupa peta mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak letusan gunung tersebut.

“Dalam mitigasi gerakan tanah, metode penginderaan jauh diaplikasikan untuk memetakan kerentanan tanah sebelum dilakukan penelitian lapangan. Ancaman bencana geologi harus diterima dengan lapang dada sebagai konsekuensi dari kondisi geologi wilayah Indonesia,” jelasnya.

The gap in disaster management funding

The debate between the Centre and the Kerala government on the offer and acceptance of foreign aid following the floods has drawn attention away from the core question at stake—one of fiscal federalism. The goods and services tax (GST) has increased the centralization of fiscal powers, limiting the autonomy of states to raise their own revenue for public expenditure. The interplay of the fledgling GST regime with the role and responsibilities of the Centre and states under the Disaster Management Act, 2005, (DMA) has led to an uncharted situation.

Public health, roads, bridges and ferries, inland waterways, agriculture and land are state subjects, under List II of the Constitution. The Kerala government has sought to impose a cess of 10% to finance the rebuilding of the state following the devastation caused by floods. In terms of Article 279A of the Constitution, the GST Council is the forum for approving any new state tax on account of a natural calamity or disaster.

Cesses are traditionally considered bad—“lazy taxes”—in public finance, a fact acknowledged in the Economic Survey 2013-14 (released in July 2014). The survey recommended the eventual removal of all cesses (although several central cesses, including the Swachh Bharat cess continue). During deliberations surrounding the GST Act, Union finance minister Arun Jaitely even resisted introducing an 18% cap on GST in the Constitution on the ground that a natural disaster (he cited the example of a flood) may necessitate additional tax.

Given that the taxation powers (and consequently, budgets) of states are significantly constrained on account of GST, it is incumbent on the Centre to share the states’ burdens in times of crisis. Previously, states received 60% of all indirect taxes, while the Centre received 40%. This has now changed to a 50-50 division, even though the Centre forgoes cesses. The GST is believed to increase state revenue in the long term, but, at the moment, several states, including Kerala, have reported significant reduction in tax revenues under the new tax regime. Kerala has a revenue deficit of ₹12,860 crore, or 1.7% of the state gross domestic product (SGDP). The state government had budgeted its total expenditure to rise 14% to ₹1.3 trillion in 2018-19—before the floods struck.

State governments have increased expenditure responsibilities (on account of the Ujwal Discom Assurance Yojana scheme, pay revisions and farm loan waivers)—more so in times of crises. Without an adequate share of taxes, they are pushed to borrow more, hardly a sustainable source of financing public expenditure. Kerala has requested an enhancement of its borrowing limit. Deputy governor of the Reserve Bank of India, B.P. Kanungo, recently warned against fiscal slippage and rising borrowing by states.

This problem is compounded by the lack of fund outlay under the DMA. While the DMA, which predates the GST Act, expands the role of the Centre in disaster management, this has not resulted in adequate budgetary apportionment for states. The prime minister is the ex-officio chairperson of the National Disaster Management Authority (NDMA), and secretaries of the concerned central government ministries and departments are members of the National Executive Committee (NEC). Similar arrangements are made at the state and district levels. The NEC is responsible for formulating the national plan, which the central government is to finance by making “adequate provisions”.

What constitutes “adequate provisions”, particularly after the implementation of GST? By concentrating taxing power, the 122nd amendment to the Constitution has tilted the balance of federal powers towards the Centre. Accordingly, it is not unreasonable for states to expect that the Centre will extend financial support during disasters.

Despite the statutory role of the Centre under the DMA, it places primary responsibility for disaster management on the states (as noted, for instance, in the NDMA’s 2016-17 annual report). According to a PRS legislative research analysis of the demand for grants by the Union ministry of home affairs (MHA) in 2017-18, roughly 80% of the MHA’s budget expenditure went to the police, while only 6% was spent on disaster management, rehabilitation of refugees and migrants, census and Cabinet expenses, put together. Further, the Union ministry of finance’s notice on demands for grants for transfers to states (2018-19) shows a demand of ₹10,000 crore as budgeted expenditure for 2018-19 for the state disaster response fund (SDRF) and ₹2,500 crore for the national disaster response fund (NDRF), with a clear stipulation that the “first charge” of relief expenditure is on the SDRF.

Moreover, as per the operational guidelines for the NDRF, the fund is intended only to provide immediate relief to disaster victims. Neither the NDRF nor the SDRF can be used for restoration or reconstruction in the aftermath of a disaster. These expenses are to be met from normal budgetary heads or plan funds. In 2016, the Centre decided not to establish a mitigation fund, finding that these expenses could be met through its other schemes.

The GST Council has now been asked to determine whether Kerala can raise revenues through a disaster cess. If the council finds that such a cess will destroy the uniformity of tax rates across the country, the Centre must step in with additional disaster relief to prevent excessive borrowing by the state and the makings of another disaster.

source: https://www.livemint.com/

These Simple Tips Could Save Your Life in Almost Any Disaster, From Floods to Hurricanes

main article image

From rainfall to wildfires, 2017 was a record-breaking year for natural disasters.

In August and September, Hurricanes Harvey, Irma and Maria left behind a high death toll, drowned homes, and destroyed power lines.

Hundreds of people died in earthquakes around the world, from Mexico to the Iran-Iraq border, and nearly 1,400 people were killed during monsoon rains in South Asia.

Fires devastated locations around the world, perhaps most notably in California, where the government spends over 10 times as much money on fighting wildfires as it did 20 years ago.

Many of these disasters were caused by elevated temperatures on land and at sea, and climate experts expect these events to keep getting worse.

While people may be able to heed their city’s evacuation notices or take advantage of evacuation help, some situations are unexpected and make this impossible.

Only three in 10 Americans say they have an emergency preparedness kit and 42 percent say they are not at all prepared for a disaster, according to a recent poll from Business Insider partner MSN.

Here are some tips for staying safe during a natural disaster:

Avoid using contaminated water for drinking or personal hygiene.

Drinking water may not be available or safe to use, particularly after floods, which can contaminate well water with chemicals, human sewage, and livestock waste.

You should only use bottled, boiled, or treated water for drinking, cooking, and personal hygiene.

The best way to make water safer is by boiling it, which will kill disease-causing bacteria and parasites. If boiling isn’t possible, you can use a disinfectant like unscented household chlorine bleach, iodine, or chlorine dioxide tablets.

Keep in mind that water contaminated with toxic chemicals won’t ever become safe to use through boiling or the application of disinfectants.

Minimise sweating if you’re low on water.

If you are running out of water, take steps to minimise how much you sweat. In an interview with National Geographic, Weather Underground co-founder Jeff Masters recommended reducing activity and sheltering from the sun.

Masters said people should also cover their skin with loose, lightweight clothing that can slow evaporation and loss of water. Wearing a hat, sunglasses, and gloves helps as well.

Keep enough non-perishable food for at least three days.

Power outages could last for several days following a disaster, so make sure you have a stock of canned foods and dry mixes that don’t require refrigeration. Food kept in fridges or freezers can become unsafe without electricity, as bacteria grow quickly between 40 and 140 degrees.

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) recommends that you store enough non-perishable food for least three days. Suggested items include ready-to-eat canned meats and vegetables, protein bars, dry cereal, peanut butter, and dried fruit.

You shouldn’t eat anything from cans that have been dented, swollen, or corroded, according to FEMA. Throw away any food that has touched contaminated water, and don’t eat anything that has been sitting at room temperature for over two hours.

If cell towers go down, a radio can help you get important information.

It’s important to have additional batteries for electronic devices, but cell towers may go down during a natural disaster.

FEMA’s list for creating disaster kits recommends having a battery-powered weather radio, which can provide lifesaving information, including evacuation orders and shelter-in-place directions.

In an interview with National Geographic, survival expert Tim MacWelch said weather radios are the best option because they tune in to local weather radio bands, which provide reliable emergency updates.

If you’re in cold or wet conditions, take steps to insulate your clothing.

MacWelch said stuffing your clothes with insulating material is the best way to stay warm. A variety of items can be used – crumpled paper, leaves, or even bubble wrap.

Sharing body heat is another way to maintain warmth if you’re trapped in wet or cold conditions. If you have access to a stone that has been near a fire or a hot water bottle, hold the object between layers of your clothes.

It’s also a safe way to help hypothermia victims, MacWelch said.

Avoid stepping into deep waters.

A storm surge or flood can contaminate water with bacteria and various chemicals. If you have any cuts or get injured during a disaster, find clean water or alcohol to flush out the cut.

If you’re outside and can’t see the bottom of the water, avoid stepping into it. There could be a nail or sharp object hidden from view, and puncture wounds can lead to tetanus or other infections.

Know how to shut off your home’s natural gas.

It’s possible for natural gas leaks to cause fires, so you need to make sure you are able to shut off your home’s natural gas.

FEMA recommends that you reach out to your local gas company whenever you move into a new home for instructions on shutting off gas service and appliances.

If you smell gas or hear a hissing noise during a disaster, open a window and leave immediately. If possible, use the outside main valve to turn off the gas. Don’t try to turn the gas back on yourself afterward.

Don’t tie your pets inside your home.

Warren Faidley, a survival expert and extreme weather photographer, told National Geographic that people shouldn’t tie their pets inside or outside their house.

If you can’t find shelter for your pet, let them loose. It’s the last resort, though Faidley said a free animal has a much higher chance of surviving a natural disaster. They can swim or climb to safety.

Even if you’re not caught in a flood, a chained pet is unable to get out of falling debris or escape exposure to other elements.

You may need to leave your home and seek shelter elsewhere.

If you don’t think you will survive where you are, you’ll need to find a new place with water and shelter.

Faidley recommends gravitating toward airports and hospitals, as supplies are likely to be coming in there.

Keep emergency supplies in multiple locations.

You never know where you will be when a natural disaster begins, so make sure you can access emergency supplies at home, at work, and in your vehicle.

An emergency kit in your vehicle can save your life if you end up stranded, and the kit at home should be ready in case you need to leave on short notice.

If you are at work when an emergency occurs, you may be stuck there for hours. Your kits should have food, water, first aid kits, local maps, manual can openers, dust masks, moist towelettes, battery-powered radios, flashlights, and prescription medicine.

Kecerdasan Buatan Dikembangkan untuk Prediksi Gempa Susulan

Gempa susulan sering kali sama mengerikannya dengan peristiwa utama. Saat ini, para ilmuwan sedang mengembangkan sebuah sistem yang dapat memprediksi kapan dan di mana gempa susulan akan terjadi. Mereka menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mewujudkannya.

Mengetahui lebih banyak tentang apa yang akan terjadi selanjutnya berkaitan erat dengan hidup dan mati penduduk yang tinggal di wilayah rentan gempa.

Sama seperti gempa utama, gempa susulan pun bisa menyebabkan cedera, kematian, kerusakan bangunan, dan mempersulit upaya penyelamatan.

Sekelompok peneliti dari Harvard University telah melatih kecerdasan buatan untuk ‘mengunyah’ data sensor dalam jumlah besar dan menerapkan pembelajaran mendalam agar prediksinya lebih akurat.

Para ilmuwan di balik sistem baru ini mengatakan, AI tersebut belum siap digunakan, tapi ia lebih bisa diandalkan dalam menentukan gempa susulan dibanding model prediksi yang ada sekarang.

Dalam beberapa tahun ke depan, kecerdasan buatan akan menjadi bagian penting dari sistem prediksi yang digunakan seismolog.

“Ada tiga hal yang ingin Anda ketahui dari gempa bumi: kapan akan terjadi, seberapa besar, dan di mana pusatnya,” kata Brendan Meade, salah satu anggota tim peneliti dari Harvard University.

“Terkait teknologi terbaru ini, kami sudah memiliki hukum empiris tentang kapan dan seberapa besar gempa yang akan terjadi. Sekarang, kami sedang meneliti kaki ketiganya, yaitu di mana gempa berlangsung,” tambahnya.

Ide menggunakan pembelajaran mendalam untuk mengatasi masalah gempa, datang kepada Meade ketika dia mengambil cuti panjang dari Google.

Pembelajaran mendalam ini lebih canggih dari mesin. Ia menerapkan apa yang disebut ‘jaringan saraf’ untuk mencoba dan meniru proses berpikir otak.

Dalam istilah yang lebih simpel, AI dapat melihat beberapa kemungkinan sekaligus. Kemudian mempertimbangkan faktor yang lebih kompleks, seperti yang dilakukan neuron di otak.

Ini sangat sempurna bagi gempa bumi, yang memiliki beberapa variabel untuk dipertimbangkan – mulai dari kekuatan getaran, posisi lempeng tektonik, dan jenis tanah yang terlibat.
Pembelajaran mendalam dari AI akan menemukan pola-pola yang tidak bisa ditemukan manusia sebelumnya.

Untuk menggunakannya pada gempa susulan, Meade dan rekan-rekannya menyadap data interpretasi 131 ribu gempa bumi dan susulan, yang diambil dari 199 peristiwa.

Setelahnya, mereka membiarkan mesin kecerdasan buatan ‘mengunyah’ data tersebut, hingga ia mampu memprediksi 30 ribu aktivitas gempa susulan. Menunjukkan kemungkinan bahwa gempa susulan akan menyerang lokasi dalam jaringan lima kilometer.

Menurut peneliti, kunci utama yang perlu ditambahkan dalam algoritma AI adalah von mises kriteria – sebuah perhitungan yang dapat memprediksi kapan material akan pecah di bawah tekanan.

Studi dipublikasikan pada jurnal Nature itu, para ilmuwan mengatakan, model AI yang mereka kembangkan saat ini hanya dirancang untuk menangani satu jenis pemicu gempa susulan dan garis sesar sederhana.

Oleh sebab itu, sistem ini belum bisa digunakan pada semua jenis gempa di seluruh dunia.

Lebih lanjut, kecerdasan buatan ini masih terlalu lambat untuk memprediksi gempa susulan yang bisa terjadi satu atau dua hari setelah gempa utama.

Namun, kabar baiknya, ‘jaringan saraf’ pada AI memang dirancang untuk membaik dari waktu ke waktu. Artinya, dengan semakin banyak data dan siklus pembelajaran, maka sistem ini dapat meningkat.

sumber: http://jogja.tribunnews.com/

Bangunan Berkonstruksi Sarang Laba-Laba di Lombok Tetap Aman

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli struktur, Ir Moch Arif Toto R, yang diberi tugas melaksanakan penaksiran (assessment) terhadap kondisi bangunan gedung di Lombok Nusa Tenggara Barat akibat gempa menyatakan bahwa pondasi yang menggunakan konstruksi sarang laba-laba tetap aman. “Bahkan, kami harus melakukan reassessment atau beberapa kali penaksiran, mengingat gempa di NTB terjadi beberapa kali. Tapi, sejauh ini bangunan dengan konstruksi sarang laba-laba tidak mengalami kerusakan strutur,” kata Toto yang juga menjabat sebagai Ketua II Komisariat Daerah Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia DI Yogyakarta, Sabtu.

Berbeda dengan musibah di Yogyakarta beberapa tahun lalu, lanjut Toto, gempa di Lombok kali ini terdapat empat sumber gempa berbeda. Menurut dia, ada gerakan gempa horisontal, tetapi ada juga gerakan yang vertikal.

“Yang merusak itu vertikal ditambah akselerasi, terutama pada elemen-elemen arsitektural seperti penggunaan atap bangunan bermaterial berat seperti genteng yang saat terjadi gempa jatuh menimpa plafon,” ujar Toto. Tapi, Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram yang menggunakan konstruksi sarang laba-laba, tidak mengalami kerusakan yang berarti meskipun berulang kali diguncang gempa. Toto, yang melakukan penaksiran bersama Dinas Cipta Karya Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan bahwa sifat dan karakter konstruksi sarang laba-laba yang kaku dan stabil serta responsif membuat bangunan di atasnya tidak mengalami kerusakan struktur walau diguncang gempa beberapa kali.

“Karakter konstruksi seperti ini akan mengikat bangunan di atasnya saat gempa terjadi dan ini yang membuatnya tidak mengalami kerusakan” ucap Toto. Toto mengatakan, penggunakan konstruksi tahan gempa seperti konstruksi sarang laba-laba seharusnya diwajibkan untuk bangunan faslitas publik seperti rumah sakit untuk daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Barat.

“Kerusakan yang saya lihat sifatnya nonstruktural seperti genteng jatuh dan dinding retak,” tambah Toto.

Adapun gedung lain yang tidak mengalami kerusakan adalah Balai Kesehatan Mata Provinsi di Lombok dan gedung Balai Kepegawaian Daerah. Keduanya adalah bangunan tua peninggalan Belanda yang menggunakan batu batu sangat tebal sebagai dinding. Toto merekomendasikan bahwa untuk bangunan di kawasan rawan gempa sebaiknya selain ditunjang pondasi antigempa juga menggunakan atap ringan.

“Proses assessment merupakan forensik bangunan untuk nantinya dikeluarkan rekomendasi laik fungsi atau tidak. Kalau tidak laik, artinya ada tindak lanjut apakah cukup diperkuat atau harus diganti, sedangkan yang laik fungsi segera diterbitkan sertfikat laik fungsi,” kata Toto.

Bangunan lain yang juga tidak mengalami kerusakan karena menggunakan konstruksi sarang laba-laba adalah gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan NTB di Mataram. Pada bangunan itu tidak ada kerusakan struktur, kecuali hanya kaca-kaca yang pecah.

Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Umum BPKP, Tri Winarno, selaku perwakilan pemilik bangunan saat itu, mengatakan bahwa pemilihan konstruksi sarang laba-laba saat itu sangat tepat sebagai hasil rekomendasi Dinas PU Provinsi NTB Subdin Cipta Karya serta dari konsultan perencana. Berdasarkan survei ditambah data-data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi dan Geofisika setempat maka diputuskan untuk menggunakan konstruksi tahan gempa dalam hal ini kontruksi sarang laba-laba yang merupakan karya anak bangsa.

“Pembangunan saat itu membutuhkan waktu dua tahun karena menyesuaikan dengan plafon anggaran Kementerian Keuangan. Kemudian untuk percepatan pekerjaan saat itu dibagi dua segmen atas dan bawah sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya,” ujar Tri.

Lebih jauh tenaga ahli pemasaran PT Katama selaku pemegang paten Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-laba, Agus B. Sutopo, mengatakan pengembangan teknologi konstruksi sarang laba-laba yang telah teruji beberapa kali terhadap guncangan gempa menarik perhatian dari pihak asing dan juga telah dijadikan bahan disertasi di Universite de Technologie de Compiegne (UTC) Perancis.

sumber: kompas

ACT Bangun Pusat Informasi Gempa Lombok dan Sumbawa

ACT Bangun Pusat Informasi Gempa Lombok dan Sumbawa

Gempa Lombok masih menyisakan trauma. Upaya untuk memulihkan trauma tersebut terus dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) melalui program-program pemulihan pasca-bencana.

Kali ini ACT mendirikan Pusat Informasi untuk Gempa Bumi Lombok dan Sumbawa (Information Center for Lombok and Sumbawa Earthquake) sebagai tempat rujukan bagi media dalam mencari informasi terbaru tentang gempa Lombok.

Pusat Informasi ini akan dibangun tidak hanya di Lombok tetapi juga di Jakarta dan 15 Kantor Cabang ACT lainnya yang ada di Indonesia.

Lukman Aziz Kurniawan selaku Manajer Komunikasi ACT menyebutkan, selain menjadi sumber informasi bagi media, fasilitas ini juga menjadi sumber informasi valid bagi Non-Governmental Organization (NGO) dan stakeholder lain.

Untuk menjaga kualitas dan keakuratan informasi, ACT menurunkan relawan-relawan terbaik yang disebar di posko-posko pengungsian, sehingga data yang didapat adalah data yang valid dan langsung dari lapangan.

“Dengan adanya Pusat Informasi untuk Gempa Lombok dan Sumbawa bisa menjadi rujukan media dalam pembuatan berita. Video dan foto-foto yang kita berikan di sana itu berstandar jurnalistik. Kita juga berharap Pusat Informasi ini dapat melawan atau meminimalisir video maupun foto hoax yang mudah tersebar di masyarakat,” ujarnya.

Aziz melanjutkan, di Lombok, Pusat Informasi ini berada di tiga titik yaitu di Bandara Internasional Lombok, di Kota Mataram yang berlokasi di sekitar Jalan Sriwijaya, dan di Pelabuhan Lembar Lombok.

Di titik-titik tersebut sudah terdapat para relawan yang siap memberikan informasi dan perkembangan kepada para pengunjung mengenai kondisi pasca-gempa di Lombok.

“Khusus Pusat Informasi yang berada di Kota Mataram akan dilengkapi dengan fasilitas dan sarana lengkap yang setara dengan media center pada umumnya. Seperti akses mudah internet, perangkat penulisan pemberitaan, dan konferensi pers. Adapun relawan Pusat Informasi yang berada di bandara dan pelabuhan akan ditempatkan di alur kedatangan bandara dan pelabuhan,” ucapnya.

Nantinya, informasi yang diperoleh dari tim yang berada di Mataram akan didistribusikan ke sejumlah lokasi Pusat Informasi lain yang berada di pelabuhan, bandara, Jakarta maupun daerah-daerah lainnya.

“Fasilitas ini juga akan menginformasikan program-program ACT yang sedang berjalan seperti pembangunan Integrated Community Shelter, maupun program lainnya seperti Warung Wakaf dan Desa Wakaf,” pungkas Aziz. (*)

sumber: Tribunnews.com

Ribuan Hunian Sementara Didirikan untuk Korban Gempa di Lombok

Ribuan Hunian Sementara Didirikan untuk Korban Gempa di Lombok

JAKARTA – Hingga Jumat (31/8/2018), tercatat sudah 560 orang meninggal dunia akibat gempa bumi, dengan sebaran Kabupaten Lombok Utara 466 orang, Lombok Barat 40 orang, Lombok Timur 31 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Tengah 2 orang, dan Kota Denpasar 2 orang.

Selain itu, sebanyak 1.469 orang luka-luka, pengungsi tercatat 396.302 jiwa tersebar di ribuan titik. Sedangan sebanyak 83.392 rumah rusak berat, 3.540 fasilitas umum dan sosial rusak.

Dompet Dhuafa terus melakukan pergerakan dengan berbagai program, salah satu yang di inisiasi yaitu HUNTARA (Hunian Sementara) bagi ribuan pengungsi yang saat ini masih menempati pos pengungsian di wilayah Lombok dan sekitarnya. Huntara yang dibangun sudah melalui tahap uji coba untuk tingkat kenyamanan.

Menurut drg. Imam Rulyawan MARS, Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi mengatakan, “Dompet Dhuafa memiliki desain konstruksi untuk rumah ramah gempa. Desain ini disiapkan untuk fase transisi respon ke recovery sambil menunggu rekonstruksi dari pemerintah. Dari semua kanal jaringan Dompet Dhuafa, termasuk CSR, BUMN dan Penerintah melalui BNPB dan PUPR, direncanakan akan dibangun 15 ribu unit.”

“Dompet Dhuafa berharap agar dalam masa transisi menunggu pemulihan kondisi oleh pemerintah. dengan hunian sementara ini, masyarakat secepatnya berkumpul sebagai satu keluarga yang utuh, dan mulai menata kehidupan mereka ke depan. Sambil menunggu bantuan pemerintah sampai ke mereka”, ucap drg Imam Rulyawan, MARS.

“Sekarang kami bersyukur ternyata Dompet Dhuafa memberikan hunian sementara (huntara di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Desa ini jarang mendapat perhatian apalagi jaraknya juga jauh dari kota Mataram sendiri berjarak 50 Km dengan waktu perjalanan 2,5 jam yang menanjak perbukitan,” ucap Harimuni warga setempat.

“Sudah dua malam kami huni Huntara ini. Enak, nyaman, tidak seperti berada di tenda dan kandang kambing yang kami tempati sebelumnya. Apalagi sebelumnya kandang kambing ini bau sekali, berukuran 3×3 meter berisi 3 keluarga. Belum lagi ditempat pengungsian juga sangat terbatas baik fasilitas listrik, air maupun sanitasi,” tutup Harimuni.

Dompet Dhuafa dalam respon bencana gempa bumi Lombok, telah menurunkan tim rescue dari disaster management center (dmc), psychological first aid, dapur umum, dapur keliling, tenaga medis seperti dokter spesialis bedah dan spesialis penyakit dalam, dokter umum, perawat, bidan serta aktivis kemanusiaan lainnya.

Selain kegiatan dapur keliling, terdapat aksi layanan sehat (als), pendirian pos pengungsian, pendirian dapur umum, pembangunan mck sementara, pembangunan masjid sementara, inisiasi pendirian sekolah darurat, sekolah ceria, layanan dakwah, pengadaan pipanisasi untuk 1.300 pengungsi korban gempa dan distribusi tandon air, serta motor kilat, yang berkeliling melayani kebutuhan kesehatan untuk mobilitas ke beberapa wilayah terpencil, dan sulitnya medan karena akses terputus.

sumber: TRIBUNNEWS.COM

Hari ke-2 di Lombok, Jokowi tinjau pembangunan rumah tahan gempa

Merdeka.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menghadiri ‘Siaga NTB Bangun Kembali’ di Lapangan Bola Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Senin (3/9) sekira pukul 08.00 WITA.

Setelah menghadiri apel siaga tersebut, Presiden Jokowi dan rombongan akan meninjau lokasi pembangunan rumah tahan gempa atau RISHA (rumah instan sederhana sehat) di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

Siang harinya, kepala negara dijadwalkan bersama rombongan akan meninjau SMP Negeri 6 Kota Mataram dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Setelah meninjau kedua fasilitas umum itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandar Udara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah. Sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Presiden Jokowi pada hari sebelumnya bertolak ke Lombok untuk memastikan kembali penanganan pasca-gempa berjalan dengan baik di wilayah NTB. Ia bahkan tidak menghadiri upacara penutupan Asian Games 2018 dan hanya menyapa melalui teleconference kepada hadirin di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Meski begitu sebelum bertolak ke Lombok, mantan Wali Kota Solo ini terlebih dahulu menyerahkan bonus yang dijanjikan pemerintah kepada para atlet, pelatih dan ofisial Indonesia. Jokowi bahkan menggelar rapat terbatas di tenda pengunsian korban gempa Lombok.

Jokowi juga menyerahkan langsung bantuan untuk renovasi rumah korban terdampak gempa. Serta menghibur anak-anak dengan memberikan kuis tanya jawab berhadiah perlengkapan sekolah.

“Sore hari ini kita telah memulai, karena memang kemarin semuanya dalam keadaan darurat, karena cobaan yang diberikan Allah pada kita, semuanya dalam keadaan darurat. Yang di pusat juga kaget, yang di sini apalagi lebih kaget lagi,” kata Jokowi, Minggu (2/9) kemarin.

Jokowi mengatakan, saat ini persiapan-persiapan menuju proses pembangunan rumah, rekonstruksi untuk fasilitas baik itu sekolah, puskemsas, dan rumah sakit, sudah dimulai. Pada kesempatan kali ini Presiden memberikan bantuan untuk 5.293 rumah dalam bentuk tabungan.

Adapun nilai tabungannya yaitu, Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan. Terkait hal ini, Jokowi menitipkan agar uang itu betul-betuk dipakai semuanya untuk pembangunan rumah.

“Kalau nanti bangunnya ini sudah selesai betul dan ternyata tidak sampai Rp 50 juta untuk bangunnya, tidak sampai Rp 25 juta yang rusak sedang, ya alhamdulilah. Silakan untuk kepentingan yang lain, tapi prioritas yang pertama adalah untuk rumah,” ujarnya.

Dalam membangun kembali rumahnya, Presiden ingin agar rumah yang dibangun adalah rumah yang tahan gempa. Oleh sebab itu, nanti pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dibantu TNI-Polri, akan memberikan pendampingan kepada masyarakat saat membangun rumahnya.

“Kita tahu di sini pernah juga gempa besar yaitu tahun 1979 pernah mengalami hal seperti ini. Artinya apa? Rumah-rumah yang dibangun nantinya harus rumah tahan gempa, sehingga kalau ada gempa lagi, rumahnya tetap tidak ada masalah,” lanjutnya.

Meski demikian, Presiden juga menginginkan agar masyarakat tetap bergotong royong dan memanfaatkan bahan-bahan bangunan yang masih bisa dipakai, sehingga harapannya, dana bantuan yang diberikan pemerintah akan betul-betul cukup untuk membangun rumah kembali.

“Kita ingin agar rumah-rumah yang ada ini dibangun secepat-cepatnya. Oleh sebab itu semuanya harus bekerja keras, gotong royong, karena kita ini sebentar lagi akan masuk musim penghujan. Paling tdak ada konstruksi jadi atapnya sudah bisa dibangun, sehingga bisa dipakai untuk berteduh kembali apabila musim hujan sudah datang,” ucapnya.

Reporter: Hanz Jimenez Salim