Category: Berita

Jayapura (ANTARA) – BMKG Wilayah V Jayapura menyatakan cuaca panas di Jayapura dan sekitarnya bukan disebabkan gelombang panas yang saat ini melanda.

Fenomena gelombang panas hanya terjadi di wilayah yang beriklim sub tropis atau wilayah lintang menengah – lintang tinggi dan Indonesia terletak di wilayah lintang rendah (wilayah beriklim tropis) sehingga fenomena gelombang panas tidak dapat terjadi.

Humas BMKG V Jayapura Ezri Ronsumre kepada Antara, Senin, di Jayapura menjelaskan dari hasil pengamatan di Stasiun Meteorologi di Dok II Jayapura, suhu udara tertinggi di Kota Jayapura tercatat Jumat (5/5 ) mencapai 34,4 derajat celsius.

Ini merupakan suhu udara tertinggi di 2023, namun bukan yang tertinggi karena pernah tercatat 35,2 derajat celcius pada tanggal 14 Desember 2016.

Untuk wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura suhu udara tertinggi terjadi Ahad (7/5), mencapai 36,0 derajat celcius, namun itu masih di bawah karena pernah mencapai 36,8 derajat celcius di bulan Oktober tahun 2022 lalu, kata Ezri.

Dikatakannya, di bulan Mei, umumnya gerak semu matahari yang bergerak dari ekuator menuju belahan bumi bagian utara sehingga penerimaan sinar matahari masih cukup maksimal di banding bulan-bulan lainnya.

Selain itu, kondisi cuaca siang hari yang cenderung cerah dengan sedikit tutupan awan dan kelembaban udara yang rendah turut mendukung sehingga cuaca menjadi terasa lebih terik.

Suhu udara yang terasa hangat dan terik di Indonesia berhubungan dengan gerak semu matahari setiap tahunnya.

Gerak semu matahari melintasi garis ekuator atau garis khatulistiwa sebanyak dua kali dalam setahun dan tepat berada di garis ekuator pada tanggal 21 Maret dan 23 Oktober sehingga wilayah yang berada di sekitar garis ekuator umumnya akan menerima penyinaran yang cukup maksimal pada bulan-bulan tersebut dan suhu udara akan sedikit meningkat dari biasanya.

Ini merupakan siklus rutin yang hampir selalu dikeluhkan masyarakat setiap tahun dan kondisi ini umumnya akan kembali terasa pada bulan September, Oktober.

Ini masih dalam batas normal karena tidak terjadi peningkatan suhu udara yang signifikan atau melebihi lima (5 )derajat dari rata-rata suhu normalnya,” kata Ezri.*

MADRID, KOMPAS.TV – Spanyol dan Portugal mencatat bulan April terpanas mereka karena massa udara panas membawa suhu di atas 30 derajat Celsius dan mendekati 40 derajat Celsius di beberapa wilayah pada akhir bulan.

Seperti dilaporkan oleh Bloomberg, Senin (8/5/2023), April 2023 merupakan bulan April terpanas keempat yang pernah tercatat secara global sejak 1991, menurut laporan Badan Observasi Bumi Uni Eropa, Copernicus.

Beberapa bagian Afrika, sekitar Laut Kaspia, Asia Tenggara, Jepang, dan utara Amerika Utara semuanya jauh lebih hangat dari rata-rata.

Gelombang panas di wilayah Mediterania Barat akan hampir tidak mungkin terjadi tanpa perubahan iklim, sebuah laporan ilmiah yang berbeda menyimpulkan pekan lalu.

Gas rumah kaca yang dipancarkan oleh manusia telah menghangatkan planet ini sekitar 1,2 derajat Celsius sejak zaman pra-industri, dan setiap tahun sejak 2015 menjadi salah satu yang terhangat yang pernah tercatat.

Suhu rata-rata di Semenanjung Iberia pada bulan April adalah 3 derajat Celsius di atas rata-rata antara 1991 dan 2020, menurut pernyataan terpisah pada Senin oleh Badan Meteorologi Spanyol, Aemet.

Suhu maksimum selama bulan tersebut adalah 4,7 derajat Celsius di atas rata-rata, dengan 38,8 derajat Celsius tercatat di bandara kota selatan Cordoba pada tanggal 27 April.

Gelombang panas terjadi di tengah kekeringan yang meluas yang melanda wilayah tersebut untuk tahun kedua berturut-turut.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Polri mewaspadai potensi bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan melakukan mitigasi serta menyiapkan sarana dan prasarana agar tidak berdampak pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Ir- jen Pol Sandi Nugroho, di Jakarta, Jum- at (28/4/2023), mengatakan kerawanan bencana yang menjadi perhatian jajaran kepolisian seperti gempa bumi, abrasi, dan cuaca ekstrem. “Potensi bencana di NTT ada kerawanan gempa bumi dan ab- rasi, kemudian hidrometeorologi dan juga tingkat panas di NTT yang cukup tinggi,” kata Sandi.

Sejumlah bencana alam masih terjadi di wilayah NTT, seperti banjir di Kabupa- ten Manggarai Barat akibat luapan Su- ngai Wae Jare pada Kamis (27/4/2023). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Ge- ofisika (BMKG) juga mengimbau masya- rakat setempat terkait potensi hujan dan angin kencang.

Terpisah, Asisten Operasi (Asops) Ka- polri, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendy, mengatakan, Polri bersama pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki standar pro- sedur operasi (SOP) dalam menghadapi bencana saat KTT ASEAN 2023 berlang- sung.

Salah satunya adalah penanganan eva- kuasi, baik terhadap tamu naratetama, naratama, maupun delegasi lain yang ter- dampak bencana alam. Penanganan eva- kuasi akan dilakukan Paspampres, TNI, Polri, serta BNPB berdasarkan prosedur penanganan bencana alam yang sudah disepakati bersama.

“Polri juga menyiapkan peralatan SAR (pencarian dan penyelamatan) seperti perahu karet, helikopter, serta personel- personel yang memiliki kemampuan SAR dalam pelaksanaan pengamanan nanti- nya,” ujar Agung.

Saat ini, Polri sudah melakukan ber- bagai persiapan untuk mengamankan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di La- buan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada 9-11 Mei mendatang. Persiap- an itu salah satunya mengerahkan 2.627 personel pengamanan, yang terdiri atas 947 personel dari Mabes Polri, 1.660 per- sonel dari Polda NTT, dan 20 personel dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain pengerahan ribuan personel, Polri juga memperkuat fasilitas di La- buan Bajo seperti keberadaan kamera pengawas (CCTV) guna memperkuat pengendalian dari command center, dari bandara sampai tempat acara dan ako- modasi. Kamera CCTV yang disiapkan dilengkapi dengan teknologi pengenal wajah (face recognition) guna mendetek- si daftar tamu atau orang-orang yang di- curigai akan melakukan tindak pidana. (antaranews.com)

BOGOR – Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB melakukan apel yang diikuti oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Logistik dan Peralatan di Gudang Logistik Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (3/5). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat respons bencana, khususnya logistik kemanusiaan. 

Dalam arahan apel, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si.  menyampaikan, apel ini diharapkan sebagai penguatan semangat kepada para pegawai yang baru saja kembali dari libur panjang lebaran. 

“Apel pagi ini sebagai titik tolak bagi kita untuk bekerja lebih baik lagi, Kedeputian ini sudah ada sejak BNPB berdiri, saya deputi ketujuh, artinya sudah ada enam deputi lain yang sudah menggawangi, hal yang sudah baik dipertahankan, yang tidak baik diperbaiki lagi,” ujar Lilik.

Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan telah membentuk tim yang akan selalu bersiaga diterjunkan ke lokasi bencana.

“Apel kesiapsiagaan kali ini untuk TRC Logistik dan Peralatan (Logpal). Kita siapkan empat tim antara lain tim Alfa, Bravo, Charlie dan Delta. Pembagian ini untuk mengklasterkan apabila ada empat bencana terjadi secara bersamaan, maka empat tim ini akan kita tugaskan,” ucapnya.

“Tentu tidak cukup hanya TRC Logpal saja, Kedeputian lain, Pusdalops, Pusdatinkom dan unit lainnya, akan ada gabungan seluruh unit kerja BNPB sehingga ketika kita datang di lokasi bencana, kita sudah membawa personel lengkap,” imbuh Lilik.

Ada empat tugas di lokasi kejadian bencana untuk TRC Logpal, pertama harus bisa merencanakan dengan cepat kebutuhan logistik dan peralatan di lokasi bencana, sejak hari pertama dan kedua sudah bisa merencanakannya dalam waktu singkat untuk nantinya memberikan dukungan kebutuhan bagi daerah. Kedua pendampingan logistik dan pearalatan, tata kelola, pendistribusian, penyimpanan dan pengadaan.

Ketiga harus punya kemampuan mengkoordinasikan sumber daya yang ada di luar BNPB yang terkait logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Keempat memberikan dukungan pada pimpinan yang akan datang ke lokasi bencana, seperti Presiden, Menteri, Kepala BNPB dan lainnya yang akan secepat mungkin datang ke lokasi bencana.

Lilik Kurniawan mengungkapkan, peran BNPB merupakan ujung tombak dalam penanggulangan bencana dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“BNPB adalah garda terdepan bagi penanganan bencana di Indonesia, kehadiran kita di lokasi bencana akan menenangkan masyarakat, kepala daerah yang biasanya mereka bingung ketika terjadi bencana, kedatangan BNPB sebagai salah satu solusi,” ungkapnya.

Para personel diharapkan dapat belajar dan menambah pengetahuan dengan terus berlatih hingga nantinya akan mahir dalam penanganan bencana khususnya di lingkup logistik dan peralatan.

“Lokasi ini adalah kawah candra dimuka untuk penanganan bencana, tempat untuk berlatih, belajar dan menambah keterampilan, sehingga ketika terjadi bencana, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, utamanya bagi kita untuk mengoperasikan peralatan dan nantinya hingga menjadi instruktur di daerah bencana,” tegasnya.

“Bencana tidak bisa ditunda, mungkin beberapa saat ke depan akan terjadi bencana, kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu Ketika situasi aman seperti sekarang, kita harus bersiap” pungkas Lilik.

Setelah apel, para personel diberikan pembekalan materi penangaan darurat bencana dan praktik pendirian tenda.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

sumber: https://bnpb.go.id/berita/bnpb-perkuat-tim-reaksi-cepat-logistik-penanganan-bencana

 

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengidentifikasi, menyiapkan, dan melakukan penormalan kembali terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mencegah risiko bencana dengan melakukan kesiapan, penyadaran, dan perencanaan penanggulangan. Mitigasi dibuat karena letak geografis di Indonesia yang rawan bencana alam.

Lalu, apa saja jenis-jenis mitigasi, proses, dan contohnya yang sudah diterapkan di Indonesia? Simak informasinya di bawah ini!

Pengertian Mitigasi

Dikutip dari e-paper yang berjudul Geographical Information System (GIS) untuk Mitigasi Bencana Alam Banjir di Kota Manado oleh Dennis F. Niode, dkk, mitigasi adalah tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan menurunkan dampak bencana. Hal ini dilakukan sebelum bencana terjadi.

Jenis Mitigasi

Dimuat dari buku Pencegahan Mitigasi Bencana (Teori dan Praktik) oleh Dr. Selamet Jalaludin, mitigasi dibagi menjadi dua macam, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural.

• Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana melalui pembangunan berbagai fasilitas menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Early Warning System untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Upaya ini bisa dilakukan dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana.
• Mitigasi non-struktural adalah pencegahan bencana yang dilakukan dengan menghindari pembangunan dari lokasi bencana, pembuatan baru tata ruang kota, capacity building masyarakat, serta menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat. Contoh lainnya meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi.

Jika disimpulkan, kebijakan mitigasi struktural dan non-struktural harus saling mendukung satu sama lain. Pemanfaatan teknologi untuk membangun suatu fasilitas (struktural) harus disesuaikan dengan tata ruang dan peraturan lainnya (non-struktural).

Langkah/Proses Mitigasi

Dikutip dari situs kemhan.go.id, ada beberapa pentahapan dalam pelaksanaan pencegahan dan mitigasi bencana, antara lain:

• Menerbitkan peta wilayah rawan bencana.
• Memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Atau memasang alat Tsunami Early Warning System (TEWS) untuk memberikan peringatan dini bagi masyarakat yang tinggal di kota/pantai yang memiliki potensi tsunami melalui siren, televisi, atau radio lokal.
• Mengembangkan sumber daya manusia.
• Mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
• Membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak bencana.
• Membentuk pos-pos siaga bencana.
• Mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada penduduk sekitar.
• Mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman.

Contoh Mitigasi

Lantas apa saja contoh-contoh mitigasi? Berikut penjelasannya yang dilansir dari buku Mitigasi Bencana: Inovasi Model DIFMOL Dalam Pendidikan Lingkungan oleh Prof. Dr. Henita Rahmayanti dan situs bpbd.bogorkab.go.id.

• Pembangunan infrastruktur di lokasi terjadinya bencana abrasi atau pengikisan air adalah salah satu upaya mitigasi. Sebagai contoh di pantai Glagah, Yogyakarta yang dibangun pemecah ombak karena Laut Selatan terkenal memiliki gelombang besar.
• Penyuluhan untuk masyarakat menghadapi gempa, dan memberikan bekal pengetahuan pada masyarakat untuk mengurangi ketakutan akan dampak bencana.
• Pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sebuah alat pendeteksi tsunami.
• Mitigasi bencana gunung berapi dengan pemantauan aktivitas gunung api.
• Mitigasi bencana gempa bumi dengan mendirikan bangunan yang tahan gempa, atau menghindari pembangunan wilayah yang rawan gempa seperti di dekat gunung atau pesisir pantai.
• Mitigasi tanah longsor dengan menghindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman, terasering dengan sistem drainase yang tepat, penghijauan dengan tanaman berakar dalam, serta mendirikan bangunan berpondasi kuat.

Kesimpulannya, mitigasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan risiko bencana dengan menciptakan pembangunan atau peraturan baru sebagai pencegahan dini.

Itulah informasi mengenai mitigasi beserta jenis, proses/langkah, dan contoh mitigasi. Semoga bermanfaat untuk detikers yang ingin belajar lebih tentang mitigasi dan bagaimana mencegah bencana-bencana tersebut sebelum terjadi.

BANJARBARU – Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar meminta lima kabupaten untuk segera menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Lima kabupaten itu adalah Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah.

“Kami minta segera membuat surat keputusan bupati terkait penetapan status siaga,” pinta Roy saat memimpin rapat koordinasi mitigasi karhutla di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kemarin (2/5).

Ia mengungkap, penetapan status siaga karhutla menjadi dasar pemprov untuk menetapkan status yang sama.

“Kenapa penetapan status diperlukan? Agar mitigasi karhutla dari pemerintah pusat di daerah bisa segera dilaksanakan,” tambahnya.

Salah satunya adalah membuat teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan lebih awal. “Dilakukan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan bencana) bersama BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional),” kata Roy.

TMC diperlukan untuk pembasahan lahan lebih awal, dengan cara mengisi semua waduk dan embung dengan hujan buatan.

“TMC harus segera dilakukan, karena BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika) menyebut awan untuk membuat hujan buatan hanya tersedia pada bulan Mei sampai pertengahan Juni,” tuturnya.

Syaratnya, daerah harus sudah menetapkan status siaga bencana. Roy menyampaikan, apabila status sudah ditetapkan, pemprov bisa mengirim surat permohonan ke pusat.

“Selain permohonan TMC, juga mengirim surat permintaan helikopter untuk water bombing dan patroli hotspot,” jelasnya.

Plh Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi mengungkap, dari informasi terakhir, Kalsel mendapat jatah 10 helikopter dalam penanganan karhutla tahun ini.

Dua heli patroli dan delapan heli water bombing. “Helikopter sangat penting untuk penanganan karhutla yang tidak bisa dijangkau satgas darat,” katanya.

Terkait kesiapan peralatan, Bambang menjamin semua sudah siap dan berfungsi dengan baik. “Sudah dicek semua. Yang rusak sudah diperbaiki,” ujarnya.

Sementara itu, BMKG memprakirakan kemarau tahun ini bakal lebih panas dibandingkan tiga tahun terakhir sebelumnya.

“Penetapan status siaga bisa pada pertengahan Mei hingga Juni, agar TMC bisa segera dilakukan,” kata Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru, Goeroeh Tjiptanto.

Kemudian pada Oktober nanti, Kalsel mungkin sangat memerlukan heli water bombing untuk mengatasi karhutla. “Karena pada bulan itu sudah memasuki puncak kemarau,” pungkasnya. (ris/gr/fud)

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merilis data titik rawan bencana di sejumlah ruas jalan nasional Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan sebagai langkah antisipasi bagi pemudis selama periode mudik Lebaran 2023.

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa saat ini kondisi jalan nasional di Pulau Jawa 02 persen dari 4.858 km dalam kondisi mantap.

Selain itu, Bina Marga juga tengah memfokuskan pada penanganan dan perbaikan pada beberapa ruas jalan seperti akses Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, Jalur Pantura, dan penggantian jembatan Callendar Hamilton.

Adapun jalur rawan bencana pertama di jalan nasional Pulau Jawa ada di akses menuju Pelabuhan Merak. Terdapat pelebaran dan penataan bahu jalan Cikuasa Bawah dan Atas.

Pelebaran dan penataan jalur Cikuasa Bawah sepanjang 500 meter saat ini sudah 40 persen pengerjaannya, sementara jalur Cikuasa Atas sepanjang 980 meter saat ini pengerjaannya sudah 65 persen.

“Target penanganan setelah Lebaran 2023 meliputi pelebaran Jembatan Langon A dan penambahan lajur dari oprit Fly Over Merak sampai pintu pelabuhan,” kata Endra, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Senin, 10 April 2023.

Kemudian jalur rawan bencana kedua adalah akses ke Pelabuhan Ciwanda, yang merupakan dermaga ferry tambahan untuk melayani penyebrangan Jawa-Sumatra. Saat ini Pemkot Cilegon tengah melakukan perbaikan dan pengaspalan jalan dan jembatan pada Jalan Aat Rusli.

Endra mengatakan perbaikan jalan ini  tengah dilebarkan dan perkerasan bahu jalan selebar 2 km ke kiri dan 2 km ke kanan, mulai dari Cilegon ke Pasauran sepanjang 5,8 km. Ditargetkan pengerjaan ini bisa selesai H-10 sebelum Lebaran 2023.

“Kami targetkan selesai 4 km di sisi kiri dan 800 m di sisi kanan. Jalan menuju Ciwandan juga dapat melalui Jalan Nasional Raya Anyer dengan kemantapan jalan sekitar 90 persen,” katanya.

HAWAI – BNPB menghadiri konferensi tahunan Pacific Risk Management Ohana (PRIMO) yang dihelat di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat pada 3 – 6 April 2023. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. dan beberapa jajaran pejabat lain mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan antar pemangku kebijakan bidang kebencanaan di wilayah Pasifik. 

Pada kesempatan ini Lilik Kurniawan menjadi pembicara kunci di hadapan para peserta. Lilik menjelaskan bagaimana cara Indonesia dalam melakukan penanganan bencana, antara lain dengan memperkuat ketangguhan komunitas ataupun masyarakat dalam proses penanggulangan bencana. 

“Indonesia adalah negara rawan bencana, berbentuk kepulauan lebih dari 17.500 pulau, similar dengan negara-negara pulau di Pasifik dan memiliki risiko tinggi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Kerja sama dan pertukaran pengetahuan berbasis local wisdom sangat penting dilakukan. Ijinkan saya menyampaikan lesson learned dari Indonesia,” ucap Lilik di Hawai, Amerika Serikat, pada Rabu (5/4). 

“Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 kilometer atau nomor dua di dunia setelah Kanada sehingga upaya mitigasi yang dilakukan dengan green infrastructure, mixing green dan gray infrastructure pada kota-kota di pesisir,” tambahnya. 

Dirinya menungkapkan, BNPB memiliki program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Indonesia. 

“Bencana adalah persoalan lokalitas, sehingga ketangguhan masyarakat sangat penting. Program Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat, didukung pemerintah daerah, akademisi dan lembaga usaha. Destana memiliki 20 indikator dan prioritas pada ekonomi, lingkungan dan inklusi,” ungkap Lilik. 

Lilik menambahkan, Program Destana disesuaikan dengan risiko dan potensi bencana di wilayah tersebut. 

“Destana di Kawasan pesisir memiliki upaya kesiapsiagaan terhadap tsunami  dan adaptasi perubahan iklim,” lanjutnya. 

Selain memperkuat dari sisi masyarakat, juga perlu adanya penguatan dari sisi bangunan. Struktur bangunan yang tepat, akan memperkecil dampak susulan dari bencana yang terjadi. 

“Penguatan ketangguhan masyarakat tidak berhenti pada level desa, tetapi juga pada obyek ketangguhan seperti rumah, sekolah, kantor, tempat ibadah, sarana Kesehatan, pasar, dan prasarana umum. Konsep yang dilakukan dengan identifikasi lokal risk, peran lokal authority dan menyiapkan lokal action melalui penguatan infrastruktur, manajemen risiko bencana dan edukasi,” pungkas Lilik. 

Konferensi ini dihadiri oleh presiden negara-negara federasi Mikronesia,  badan penanggulangan bencana wilayah pasifik, pemerhati lingkungan dan para pimpinan lembaga masyarakat di bidang kebencanaan. 

Abdul Muhari, Ph.D. 

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkenalkan cara Indonesia dalam membangun ketangguhan bencana pada konferensi tahunan Pacific Risk Management Ohana (PRIMO)  di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat pada 3 – 6 April 2023.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan dan beberapa jajaran mewakili Indonesia dalam pertemuan antar-pemangku kebijakan bidang kebencanaan di wilayah Pasifik tersebut.

Lilik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan sejumlah cara memperkuat ketangguhan komunitas ataupun masyarakat dalam proses penanggulangan bencana, salah satunya melalui Desa Tangguh Bencana (Destana).

“Bencana adalah persoalan lokalitas, sehingga ketangguhan masyarakat sangat penting. Program Desa Tangguh Bencana melibatkan peran aktif masyarakat, didukung pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga usaha,” katanya. 

Lilik mengungkap Destana memiliki 20 indikator dan prioritas pada ekonomi, lingkungan, dan inklusi. Program Destana disesuaikan dengan risiko dan potensi bencana di wilayah tersebut.

“Destana di kawasan pesisir memiliki upaya kesiapsiagaan terhadap tsunami dan adaptasi perubahan iklim,” ujarnya.

Selain memperkuat dari sisi masyarakat, kata dia, juga perlu adanya penguatan dari sisi bangunan. Struktur bangunan yang tepat akan memperkecil dampak susulan dari bencana yang terjadi.

Penguatan ketangguhan masyarakat tidak berhenti pada level desa, tetapi juga pada obyek ketangguhan seperti rumah, sekolah, kantor, tempat ibadah, sarana kesehatan, pasar, dan prasarana umum.

“Konsep yang dilakukan dengan identifikasi risiko lokal, peran lokal authority, dan menyiapkan aksi lokal melalui penguatan infrastruktur, manajemen risiko bencana dan edukasi,” ujar Lilik.

Dia menjelaskan Indonesia adalah negara rawan bencana, berbentuk kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau.  Sama halnya dengan negara-negara pulau di Pasifik, RI memiliki risiko tinggi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, sehingga kerja sama dan pertukaran pengetahuan berbasis kearifan lokal menjadi penting.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 kilometer atau nomor dua di dunia setelah Kanada, sehingga upaya mitigasi yang dilakukan dengan green infrastructure, mixing green dan gray infrastructure pada kota-kota di pesisir.

Konferensi ini dihadiri oleh presiden negara-negara federasi Mikronesia, badan penanggulangan bencana wilayah Pasifik, pemerhati lingkungan, dan para pimpinan lembaga masyarakat di bidang kebencanaan.

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA — Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, mengantisipasi potensi terjadinya bencana saat arus mudik Lebaran 2023. Karena itu, pos siaga bencana akan disiapkan di sejumlah titik.

Mengantisipasi bencana saat arus mudik, Kepala Polres (Kapolres) Tasikmalaya AKBP Suhardi Hery Haryanto mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya dan Basarnas untuk menyiagakan personel dan alat berat.

“Ada lima titik pos bencana yang disiapkan di wilayah kami. Salah satunya ada di Salawu (Jalan Garut-Tasikmalaya),” kata Kapolres.

Penyediaan pos siaga bencana itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelancaran arus mudik Lebaran. 

Kapolres mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk persiapan pengamanan momen mudik. Menurut dia, nanti disiapkan juga sekitar 20 pos pengamanan, serta tiga pos pelayanan dan dua pos terpadu.

Salah satu fokusnya Jalan Garut-Tasikmalaya, ruas jalan provinsi yang biasanya ramai pemudik. “Kami titik beratkan di jalur utama Jalan Garut-Tasikmalaya dan jalur pantai selatan dari Cipatujah sampai Pangandaran,” kata Kapolres.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik, sebelumnya Kapolres juga mengabarkan soal perbaikan jalan. Menurut dia, pemerintah daerah berupaya membenahi jalan di sejumlah titik untuk mendukung arus mudik.

Kapolres menilai, kondisi ruas Jalan Garut-Tasikmalaya juga terbilang baik. “Mudah-mudahan masyarakat tetap memakai jalur utama, sehingga tak banyak yang melewati jalur alternatif (jalur pantai selatan),” kata Kapolres, Kamis (6/4/2023).