Category: Berita

JAKARTA – Sebanyak lima wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, yang meliputi Kecamatan Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Baktiya, masih terendam banjir hingga hari ini, Minggu (9/10).

Sebelumnya, wilayah yang terdampak banjir telah mencakup 15 kecamatan dan 151 gampong. Kondisi itu lantas mendorong Bupati Kabupaten Aceh Utara mengambil langkah cepat dan menyatakan darurat bencana banjir melalui Surat Pernyataan Bencana Nomor: 360/1656/2022, tertanggal 5 Oktober 2022.

Seluruh lintas OPD mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara, Basarnas, TNI, Polri, Dinas PUPR, Dinas Sosial, instansi terkait lainnya ditambah relawan kemudian turun ke lokasi melakukan upaya percepatan penanganan darurat dan penyelamatan. Akan tetapi upaya itu tampaknya masih harus terus dilakukan, sebab banjir masih enggan beranjak dari lima wilayah kecamatan.

Menurut laporan, hujan masih sering terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat ditambah adanya air kiriman yang berasal dari hulu di Kabupaten Bener Meriah. Tingginya curah hujan itu juga mengakibatkan Sungai Krueng Keuroto, Krueng Pirak dan Krueng Pase kehilangan kemampuan untuk menampung debit air sehingga air melipasi permukiman penduduk sampai detik ini.

Kondisi itulah yang kemudian menjadi perhatian Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengirimkan tim ke lokasi kejadian bencana.

Sesuai arahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M, tim bergerak untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sejak kemarin, Sabtu (8/10).

Melalui Kepala Sub. Direktorat Fasilitasi Penyelamatan dan Evakuasi, Gatot Satria Wijaya, BNPB menyerahkan dukungan berupa Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana senilai 250 juta. Pemberian dukungan itu berdasar pada Surat Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor: 360/704/2022 tertanggal 5 Oktober 2022.

Selain dukungan DSP, BNPB juga memberikan bantuan berupa logistik dan peralatan yang dibutuhkan selama tanggap darurat dan pemulihan dengan total senilai 100 juta, sehingga total dukungan yang diberikan untuk menangani banjir Aceh Utara senilai 350 juta.

Berdasarkan perkembangan hasil kaji cepat per Minggu (9/10), ada sebanyak 52.499 jiwa dari 15.499 KK terdampak banjir. Banjir telah memaksa 11.645 KK atau 39.957 jiwa mengungsi.

Ada sebanyak 13 tanggul rusak termasuk 3 tebing, 17 jalan dan jembatan, 5 rumah warga dan lahan persawahan yang terdendam seluas 1.057 hektar.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Jakarta – Kalau mendengar kata San Andreas, mungkin yang terlintas di kepala adalah judul film dengan Dwayne “The Rock” Johnson sebagai bintang utamanya. Selain itu, bisa jadi yang terbayang merupakan salah satu seri Grand Theft Auto paling terkenal, yakni GTA: San Andreas.
Meski begitu, San Andreas sejatinya juga merupakan nama sebuah patahan yang kerap menyebabkan bencana di California, Amerika Serikat. Negara bagian itu sendiri memang terkenal sering diguncang gempa Bumi, baik skala besar maupun kecil.

Seringnya negara bagian berlambang beruang ini diguncang gempa diakibatkan oleh pergerakan lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Lempeng pertama bergerak ke arah utara dan mengikis lempeng Amerika Utara secara horizontal dengan skala sekitar 50 milimeter tiap tahunnya.

Lebih lanjut, sekitar 2/3 dari total pergerakan itu terjadi di patahan San Andreas dan patahan-patahan lainnya, seperti San Jacinto, Elsinore, dan Imperial. Seiring berjalannya waktu, patahan-patahan tersebut menghasilkan sekitar separuh dari total gempa berdampak signifikan di California, sekaligus juga gempa-gempa minor.

Besarnya peran San Andreas dalam menyebabkan gempa di California tak terlepas dari tingginya intensitas aktivitas tektonik di sana. Tingkat pergerakan lempeng di sepanjang patahan San Andreas menyentuh 33 milimeter per tahun. Kurang lebih, itu sama dengan seberapa cepat kuku kita tumbuh.
Advertisement

Hasilnya, pergerakan tersebut juga berpengaruh pada lanskap dari California, bukan cuma bikin gempa. Salah satu buktinya, Los Angeles City Hall kini lebih dekat sekitar 3 meter dengan San Francisco dibandingkan saat ia dibangun pada 1924, sebagaimana tercantum dalam situs resmi University of Southern California.

Ya, seiring berjalannya waktu, patahan San Andreas tumbuh perlahan-lahan. Maka, bisa jadi California akan sangat berbeda dalam beberapa juta tahun kemudian.

Patahan San Andreas sendiri terbentang sepanjang 700-800 mil, atau sekitar 1126-1287 kilometer, menjangkau Salton Sea di Imperial County hingga Cape Mendocino in Humboldt County.

Untuk kedalamannya mencapai 10 mil, atau sekitar 16 kilometer. Bicara soal usia, patahan San Andreas sudah ada sejak sekitar 28 juta tahun lalu. Meski demikian, ia baru ditemukan pada 1895 oleh Profesor Andrew Lawson dari UC Berkeley.

San Andreas laksana bom waktu yang bisa menimbulkan bencana besar. Pada sebuah studi, patahan San Andreas bisa saja nantinya menyebabkan gempa lebih besar dari magnitude 7.0.

“Semua data megindikasikan bahwa patahan San Andreas ini siap untuk gempa Bumi besar selanjutnya, namun kami tidak bisa memberitahu kapan tepatnya. Bisa besok atau bisa 10 tahun lagi,” sebut ilmuwan dari Scripps Institution of Oceanography.

Baca artikel detikinet, “Patahan San Andreas, Bom Waktu yang Bisa Picu Bencana Besar” selengkapnya https://inet.detik.com/science/d-6338041/patahan-san-andreas-bom-waktu-yang-bisa-picu-bencana-besar.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat jumlah rumah yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, (7/10) hingga Minggu, (9/10) mencapai 63 unit.

“BPBD bersama relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi hingga saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Purabaya,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Wawan Godawan Saputra di Sukabumi, Minggu.

Adapun rincian jumlah rumah yang rusak sesuai data dari BPBD setempat untuk bencana banjir di Desa Purabaya yakni jumlah rumah terendam sebanyak 152 unit dengan jumlah warga yang terdampak 183 kepala keluarga (KK) atau 586 jiwa. Kemudian rumah yang rusak pada kategori rusak ringan sebanyak 17 unit, rusak sedang enam unit dan rusak berat dua unit.

Selanjutnya di Desa Neglasari jumlah warga yang terdampak bencana banjir sebanyak 102 KK atau 374 jiwa dan untuk kerusakan rumah sebanyak 18 unit rusak ringan, tujuh unit rusak sedang dan delapan unit rusak berat.

Sementara bencana tanah longsor terjadi di Desa Margaluyu dengan jumlah warga yang terdampak 18 KK atau 43 jiwa kemudian untuk rumah yang rusak sebanyak tiga unit dan rusak berat dua unit.

Di tempat yang sama Staf Humas PMI Kabupaten Sukabumi Ariel Solehudin, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan ada korban jiwa akibat bencana banjir maupun tanah longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Purabaya tersebut. Bantuan darurat untuk para penyintas bencana sudah mulai berdatangan dari berbagai lembaga dan komunitas warga.

Dari total warga yang terdampak 204 orang di antaranya merupakan anak-anak, ibu hamil dua orang dan warga yang sudah lanjut usia (lansia) sebanyak 70 orang. Beberapa warga yang rumahnya rusak mengungsi ke rumah kerabatnya terdekat, namun demikian Forkopimcam Purabaya pun sudah menyiapkan pengungsian di Gedung Olah Raga (GOR) Desa Purabaya.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2022

 REPUBLIKA.CO.ID, MALANG — Universitas Brawijaya (UB) mengembangkan Internet of Things (IoT) berbasis Geographic Information System (GIS) untuk melakukan mitigasi bencana di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim). Wilayah tersebut merupakan daerah terdampak erupsi Gunung Semeru pada beberapa waktu yang lalu. 

Dosen Prodi Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik UB, Adipandang Yudono mengatakan, metode itu sebenarnya sudah diterapkan setelah erupsi Gunung Semeru hingga masa-masa pemulihan. Setelah erupsi Semeru, teknologi IoT digunakan untuk memasukkan data seperti jumlah pengungsi dan logistik, sebaran penyintas. “Kemudian juga data lokasi posko, obat-obatan dan makanan,” katanya di Kota Malang, Kamis (29/9/2022).

Sementara itu, pada masa-masa pemulihan, teknologi IoT berbasis GIS digunakan untuk memetakan wilayah yang terdampak untuk pertanian dan peternakan. Kemudian juga untuk memetakan sektor lain seperti sekolah yang rusak.

Menurut Adipandang, data-data yang dihasilkan oleh IoT bisa menjadi informasi krusial. Hal ini terutama dalam menangani lokasi terdampak sehingga bisa dijadikan sistem pendukung untuk penentuan kawasan yang layak huni kembali. Kemudian juga untuk didelineasi sebagai kawasan lindung ke depannya.

Pada kesempatan sama, Pakar Vulkanologi dan Geothermal Universitas Brawijaya (UB) Profesor Sukir Maryanto mengatakan, sistem IoT bisa bekerja dengan dua metode, yakni melalui media manusia dan sensor. Untuk media manusia, sistem kerja IoT menggunakan tiga tahapan.

Tahapan pertama, yakni IoT memasukan data untuk kemudian dilakukan pengelolaan . Dari Manajemen database akan diteruskan ke operasional dashboolard. Operasional ini akan berisi infografis berisi sebaran kegiatan, jumlah kegiatan serta grafiknya.

“Sedangkan secara elektronik, IoT melakukan pemasukan data berdasarkan sensor-sensor secara elektronik yang dipasang di suatu tempat,” ucapnya.

Selanjutnya, penggunaan IoT berbasis geospasial ini bisa digunakan untuk kegiatan perencanaan pemulihan area terdampak erupsi semeru. Beberapa di antaranya seperti reboisasi atau penanaman kembali untuk hutan yang gundul karena longsor atau karena dampak bencana.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Semeru, Sujarwo, mengakui, IoT untuk mitigasi bencana ini memudahkan aktivitas mahasiswa yang terlibat dalam proyek kemanusiaan Semeru. Hal ini lebih khususnya ketika hendak mengidentifikasi kerusakan dan suplai informasi secara lebih baik. Beberapa di antaranya seperti jumlah bangunan yang rusak dan data-data wilayah terdampak.

Selain pemanfaatan IoT untuk mitigasi bencana, dalam Proyek Kemanusiaan MBKM Semeru juga dilakukan School and Town Watching System. Target sasaran program ini antara lain sekolah dan warga masyarakat.

Menurut dia, upaya mitigasi bencana di sekolah (School Watching) termasuk suatu metode atau proses untuk mengidentifikasi elemen-elemen sekolah yang berisiko. Lalu juga untuk menganalisis dampak risiko dan menemukan solusi dari permasalahan ketika terjadi bencana.

Ada pun town watching penanggulangan bencana merupakan program bagi orang yang bermukim di suatu wilayah. Lebih tepatnya kepada warga, anak-anak, atau mahasiswa dengan cara berkeliling wilayah melihat dan memahami tempat-tempat berbahaya ketika terjadi bencana maupun fasilitas untuk keselamatan. Kemudian memikirkan sendiri langkah antisipasi terhadap bahaya jika terjadi bencana.

Town Watching, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana. Lalu mengidentifikasi kerentanan lingkungan dan sekitarnya serta mengidentifikasi kapasitas atau sumber daya masyarakat yang dapat digunakan ketika terjadi bencana. Selanjutnya, juga untuk mengidentifikasi permasalahannya utama di lingkungan masyarakat serta menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

“Dengan adanya town watching masyarakat bisa sadar dan punya solusi jika terjadi bencana,” ungkapnya.

Merdeka.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, mencatat 524 bencana alam hingga Agustus 2022. Dari jumlah itu terdapat 228 kali tanah longsor, 165 angin kencang dan 71 bencana banjir, dan pergerakan tanah yang belakangan terjadi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang.

Wilayah Kabupaten Bogor secara geografis dan topografis cukup labil dan rawan longsor, angin puting beliung dan banjir. Setelah datangnya musim penghujan , potensi bencana alam diperkirakan kian tinggi.

Untuk mengantisipasi bencana itu, apel siaga bencana pun digelar, Kamis (29/9). “Apel ini kami lakukan untuk memantapkan kesiapsiagaan personel dan materiil, dalam mengantisipasi bencana alam, mengingat kian tingginya intensitas hujan dan angin di Kabupaten Bogor,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin saat memimpin apel kesiapsiagaan bencana.

Cegah Korban Jiwa

Dia berharap, BPBD dan unsur-unsur terkait dapat meningkatkan mitigasi bencana agar bisa mencegah timbulnya korban jiwa.

“Kami apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jajaran personel gabungan yang terlibat dalam upaya menghadapi ancaman dan penanggulangan bencana alam pada tahun 2022 di Wilayah Kabupaten Bogor,” jelas Sekda.

Sementara Kepala BPBD Kabupaten Bogor Yani Hasan menuturkan, Pemkab Bogor senantiasa bergerak cepat dalam menangani berbagai peristiwa bencana alam di Kabupaten Bogor.

“Kita sudah belajar melalui berbagai peristiwa, berkat kebersamaan aparat Alhamdulillah kita bisa menangani bencana alam di Kabupaten Bogor dengan baik. Melalui apel siaga hari ini kita mantapkan kesiapan, mengingat curah hujan yang tinggi di Oktober dan November ini,” tandasnya. [yan]

Garut (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kemampuan sukarelawan dalam melakukan penyelamatan (rescue) bagi masyarakat ketika terjadi bencana air melalui kegiatan perlombaan penyelamatan di Sungai Cimanuk, Kabupaten Garut selama empat hari.

“Kegiatan ini upaya untuk peningkatan kapasitas dan potensi di daerah masing-masing,” kata Asisten Daerah (Asda) 3 Bidang Administrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, Ferry Sofwan Arif saat acara pembukaan Jabar Quick Response (JQR) River Rescue Challenge Piala Gubernur Jabar 2022 di Situ Bagendit, Kabupaten Garut, Kamis.

Ia menuturkan Pemerintah Provinsi Jabar mendukung program Jabar Quick Response sebagai organisasi kemanusiaan dalam rangka membantu penanggulangan bencana alam, sehingga harus terus didukung dan berkelanjutan.

Apalagi di Jabar ini, kata dia, tercatat ada 2.265 sungai yang perlu dipahami berbagai ancaman potensinya oleh semua pihak, termasuk sukarelawan dalam memberikan bantuan pertolongan apabila ada musibah di sungai.

“Pelaksanaan kegiatannya di sungai untuk meningkatkan kemampuan relawan melakukan ‘search’ dan ‘rescue’, agar memiliki kemampuan yang baik menolong apabila ada bencana sungai,” katanya.

Ketua Panitia Jabar Quick Response (JQR) River Rescue Challenge, Sandi Prisma Putra mengatakan alasan memilih Garut sebagai lokasi acara kegiatan perlombaan pertolongan di air karena berdasarkan laporan memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi khususnya kebencanaan hidrometeorologi.

Ia menyebutkan peserta yang ikut dalam kegiatan itu sebanyak 420 partisipan dari berbagai daerah di Provinsi Jabar, bahkan ada juga yang dari luar provinsi yang dibagi dalam klasifikasi yakni instansi pemerintah, kemudian umum atau komunitas, lalu mahasiswa seperti pecinta alam dan pramuka.

Hasil dari kegiatan itu, kata dia, nanti akan ketahuan siapa saja sukarelawan maupun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut memiliki kemampuan melakukan penyelamatan terhadap orang yang membutuhkan bantuan.

“Kita punya data dari mana saja yang kira-kira mempunyai kemampuan secara ‘expert’ untuk melakukan penyelamatan terhadap ‘survivor’ dalam kondisi kebencanaan yang menyangkut bencana hidrometeorologi ataupun kondisi luar biasa kecelakaan di sungai seperti halnya ada survivor yang hanyut atau hilang di sungai,” katanya.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman yang hadir dalam acara pembukaan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan tersebut karena bisa memperkuat tenaga-tenaga yang siap membantu memberikan pertolongan apabila terjadi bencana alam.

Apalagi wilayah Garut, kata dia, merupakan daerah yang memiliki potensi bencana banjir, seperti yang baru terjadi banjir melanda wilayah perkotaan kemudian di selatan Garut dengan daerah terdampak cukup luas.

“Memang ini adalah sarana bagi Garut untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang dalam hal ini ‘rescue’, apalagi Garut ini sering terjadi banjir,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) melakukan optimalisasi infrastruktur untuk persiapan musim hujan dan bencana hidrometeorologi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko mengatakan, salah satu bencana hidrometeorologi yakni banjir, terjadi karena penyempitan daerah resapan air, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau berkurangnya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas fungsi sungai, serta dampak cuaca ekstrem akibat pemanasan global.

“Tangkapan air hujan sekitar 80 persen masuk ke sungai, sehingga perlu dilakukan pengendalian pada pelimpasan (run off) supaya tidak masuk ke sungai. Kementerian PUPR mempunyai tugas di sepadan sungai selain juga membuat infrastruktur pengendali banjir dan tampungan air,” kata Jarot dalam konferensi pers terkait Kesiapan Infrastruktur Menghadapi Musim Hujan dan Antisipasi Bencana Hidrologi di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Karenanya, kata Jarot, berbagai strategi dilakukan untuk meminimaliris banjir dengan mengkoordinir Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) di antaranya mengoptimalisasi tampungan waduk, kolam retensi dan bendung, tunnel pengendali banjir, floodway, pompa pengendali banjir, dan peningkatan kewaspadaan dan inventarisasi alat berat.

“Pengalokasian air didasari hasil analisis dan informasi prakiraan hujan oleh Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” ujarnya.

Jarot juga mengatakan, pihaknya telah lama bekerja sama dengan BMKG dalam memanfaatkan data meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Data tersebut, kata dia, digunakan untuk melakukan prediksi banjir, pemutakhiran peta kejadian banjir dan peta prakiraan potensi banjir.

Berdasarkan prakiraan hujan BMKG tahun 2022/2023 awal musim hujan terjadi merata di seluruh Indonesia pada September hingga Oktober dengan puncak musim hujan Desember-Januari.

“Peta sebaran kejadian bencana selama Januari-Agustus 2022 sebanyak 712 kejadian, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antara kementerian/lembaga, pemda, TNI/Polri, serta masyarakat sebagai bentuk antisipasi dan peningkatan kesiapsiagaan,” tuturnya.

Jarot mengatakan, data Kementerian PUPR menunjukkan bahwa total jumlah tampung air 215 bendungan dengan volume tampung sebesar 7,17 miliar m3, sebanyak 3.464 embung dengan volume tampungan total sebesar 262,89 juta m3 serta danau sebanyak 107 danau dengan total volume 11,97 miliar m3.

Lebih lanjut, ia mengatakan, selain memantau tampungan air, pihaknya juga mengoptimalkan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul sepanjang 1.971 km dan pengaman pantai sepanjang 129 km.

“Juga tengah disiapkan 332 situ dengan total volume tampung 60,04 juta m3, 192 pompa pengendali banjir berkapasitas pengaliran 263,365 m3/detik, tunnel pengendali banjir kapasitas 2X334 m3/detik, dan 10 kolam retensi dengan total volume tampung 3,07 juta m3,” ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak perubahan iklim pada skala lokal telah menyebabkan beragam fenomena bencana hidrometeorologi.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing yang diikuti di Jakarta, Senin (19/9/2022), menjelaskan sejak akhir 2019 atau awal 2020 La Nina, Indonesia mengalami intensitas hujan dan frekuensi hujan yang lebih tinggi sehingga menyebabkan beberapa wilayah yang dulunya memiliki hari tanpa hujan lebih lama, menjadi lebih singkat.

Faktor lingkungan pun turut menyumbang anomali tersebut, dengan banyaknya alih fungsi lahan, sehingga serapan karbon yang menyebabkan suhu secara global mulai naik.

Abdul mengatakan dalam skala lokal, akan dirasakan dampaknya pada 10-15 tahun mendatang. Contohnya banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Katingan selama dua tahun berturut-turut.

Jika ditarik ke belakang, dalam 10 tahun terakhir dua wilayah tersebut malah sangat jarang terjadi banjir. Perubahan iklim menyebabkan frekuensi kejadian banjir di dua kabupaten tersebut semakin sering dan meluas.

Selain itu, dampak perubahan iklim juga menyebabkan kejadian banjir dan karhutla terjadi pada waktu yang bersamaan. Abdul menyoroti Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Seperti misalnya di Kabupaten Sintang saat dilaporkan terjadi banjir, di saat yang bersamaan sisi lain wilayah tersebut terjadi kebakaran. Begitu juga terjadi pada Kabupaten Katingan.

“Dua fenomena yang berlawanan, air dan panas, air dan api, itu terjadi pada saat bersamaan dalam lokasi yang tidak terlalu jauh ya. Saya menyebutnya ini adalah dampak dari perubahan iklim pada skala lokal,” ujar dia.

Abdul mengatakan fenomena bencana, dampak dari perubahan iklim dalam tiga tahun ke belakang ini telah menjadi perhatian BNPB dan segenap pemangku kepentingan di daerah.