Pentingnya Investasi Risiko Bencana, Basuki: Kurangi Empat Kali Biaya Rehabilitasi Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com – Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam forum Plenary Session 2nd High Level International Conference On Decade For Action “Water For Sustainable Development” di Dushanbe, Tajikistan, pada Selasa (07/06/2022).

“Investasi pengurangan risiko bencana dapat mengurangi setidaknya empat kali biaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” ujarnya dalam rilis pers.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana yang mencakup seluruh aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, penyelamatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi perlu menjadi kerangka kebijakan nasional yang penting.

Menurut Basuki, Pemerintah Indonesia telah mengusulkan empat konsep ketahanan berkelanjutan dalam menghadapi bencana, termasuk pandemi kepada dunia.

Pertama, pentingnya penguatan kesadaran siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif untuk meminimalkan risiko bencana.

Kedua, setiap negara didorong untuk berinvestasi di bidang sains, teknologi, dan inovasi.

Konsep ketiga, membangun infrastruktur yang tahan bencana dan tahan iklim. Seperti bendungan, pemecah gelombang, waduk, tanggul, dan infrastruktur hijau.

Keempat, komitmen bersama di berbagai pemangku kepentingan dan berbagai tingkatan mulai tingkat internasional, nasional, serta lokal untuk melaksanakan kesepakatan global.

Dengan menerapkan empat konsep tersebut, pemeritah berharap dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Khususnya tujuan ke-6 tentang air dan sanitasi, dengan memastikan ketersediaan air dan ketahanan terhadap bencana terkait air,” pungkas Basuki.

RI usulkan empat konsep ketahanan bencana pertahankan target SDGs

Jakarta (ANTARA) – Indonesia mengusulkan empat konsep ketahanan berkelanjutan dalam menghadapi bencana termasuk pandemi, agar tak mengganggu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Suistanable Development Goals/SDGs).

“Pertama, pentingnya penguatan kesadaran siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif untuk meminimalkan risiko bencana,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam High Level International Conference On Decade For Action “Water For Sustainable Development di Dushanbe, Tajikistan, Selasa.

Dalam keterangan tertulisnya, Basuki memaparkan konsep yang kedua adalah agar setiap negara berinvestasi di bidang sains, teknologi, dan inovasi dalam mitigasi dan penanganan bencana.

“Seperti yang telah dicanangkan oleh UNESCO bahwa para pemimpin negara harus menyadari pentingnya data dan ilmu pengetahuan untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan sumber daya air karena air adalah kunci untuk mengurangi risiko bencana,” ujarnya.

Konsep ketiga adalah membangun infrastruktur yang tahan bencana dan tahan iklim seperti bendungan, pemecah gelombang, waduk, tanggul, dan infrastruktur hijau.

Keempat, lanjut Basuki, komitmen bersama di berbagai pemangku kepentingan dan berbagai tingkatan mulai tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk melaksanakan kesepakatan global.

“Dengan menerapkan empat konsep tersebut, kami berharap dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-6 tentang air dan sanitasi, dengan memastikan ketersediaan air dan ketahanan terhadap bencana terkait air,” katanya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan.

“Investasi pengurangan risiko bencana dapat mengurangi setidaknya empat kali biaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Oleh karena itu, penanggulangan bencana yang mencakup seluruh aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, penyelamatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi perlu menjadi kerangka kebijakan nasional yang penting,” paparnya.

Basuki juga mengundang semua negara yang hadir di forum ini untuk menghadiri World Water Forum (WWF) atau Forum Air Dunia pada 2024 di Bali.

“Indonesia juga akan menyambut Anda semua untuk datang dan menikmati negara kami yang indah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat WWF 2024 menjadi event yang sukses dan berkesan,” katanya.

Tips Pencegahan dan Pengelolaan Bencana Banjir

Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, khususnya di daerah dataran rendah dan pemukiman yang padat. Banjir sendiri adalah bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir kedatanganannya dapat diprediksi dengan cara memperhatikan curah hujan serta aliran air yang mengakibatkan volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Namun banjir juga bisa datang secara tiba-tiba akibat dari bocor tanggul yang biasanya disebut banjir bandang.

Faktor Penyebab Banjir

Banyak sekali faktor penyebab banjir, seperti pendirian bangunan disepanjang bantaran sungai, tidak lancarnya aliran sungai akibat terhambat oleh sampah, dan kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Menurut Dewi, I. F., & Faizah, N. (2007) berpendapat bahwa penyebab terjadinya banjir dikategorikan menjadi dua hal, yaitu secara alami dan tindakan manusia. Secara alami disebabkan karena curah hujan tinggi, pengaruh geografi fisik sungai, erosi dan sedimentasi serta kapasitas sungai. Penyebab banjir akibat dari tindakan manusia disebabkan karena perubahan kondisi aliran sungai, kawasan kumuh dan sampah.

Selain itu kualitas pendidikan juga mempengaruhi pola pikir SDM kita untuk bisa berpikir lebih jauh ketika ingin melakukan sesuatu, seperti jika kita membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan selokan yang tersumbat, dan masih banyak lagi. Tentunya jika kualitas pendidikan bagus, maka hal tersebut tidak akan terjadi dan penyebab banjir dapat dikurangi. Selain itu kesadaran akan kebersihan selokan terkadang masih kurang, yang menyebabkan banjir dengan mudah ketika musim penghujan datang.

Banjir dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek pada kehidupan manusia, mulai dari munculnya berbagai penyakit, lingkungan yang kotor, rusaknya sarana dan prasaran umum, rusaknya rumah warga, menghambat tranportasi darat (kemacetan), dan bahkan merenggut nyawa.

Banjir Merusak Rumah Warga Dan Fasilitas Umum

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak awal bulan Mei 2022 tercatat telah terjadi 137 bencana banjir yang tersebar di beberapa provinsi Indonesia, diantaranya Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Papua Barat, Maluku Utara, Riau, Aceh, dll.

Serta total 94.383 rumah warga terendam, 188 rusak, dan 14 fasilitas umum rusak. Rata-rata bencana banjir yang terjadi selama bulan Mei 2022 dipicu karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi, sistem drainase yang kurang baik dan meluapnya air sungai.

TIPS PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN BENCANA BANJIR

  1. Pengelolaan Sampah

Salah satu solusi agar bencana banjir tidak terjadi adalah dalam pengelolaan sampah. Karena bila sampah dapat di kelola dengan baik maka tidak akan ada lagi yang namanya sampah berada di sungai yang mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai dan tidak akan ada lagi yang namanya tersumbatnya saluran air. Oleh karena itu, saat ini sampah harus bisa dikelola dengan baik, seperti memisahkan sampah organik dengan sampah non organik. Kemudian sampah-sampah itu dikirim ke bank sampah agar bisa dikelola dengan baik, seperti sampah organik yang dijadikan menjadi pupuk tanaman dan sampah non organik yang didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna.

2. Membuat Sistem Drainase yang Baik

Saluran air/Drainase juga merupakan salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya bencana banjir. Karena bila terdapat saluran air maka air bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang kelebihan air dilanjutkan menuju ke sungai, sarana resapan, laut, dll. Oleh karena itu, diperlukannya sistem drainase yang baik dan lebih baik lagi, khusunya dikawasan yang ramai penghuni dan terdapat banyak bangunan. Karena itu bisa membantu mengurangi kemungkinan bencana banjir. Sistem drainase bisa dikatakan baik apabila bisa berhubungan secara sistematik antara satu dengan lainnya, yang bertujuan agar air bisa mengalir dengan baik.

3. Edukasi Terkait Penghijauan

Upaya penghijauan sangat berdampak besar untuk mencegah terjadinya banjir. Kegiatan ini dapat dilakukan di daerah perkotaaan yang mayoritas lahan banyak dipakai untuk mendirikan bangunan. Dengan melakukan penanaman tanaman di lahan kosong maupun menjaga lingkungan sekitar tetap bersih merupakan langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir.

4. Penertiban Bangunan Liar di Bibir Sungai

Pemerintah dapat dengan tegas melakukan penertiban bangunan liar di sekitar sungai untuk menjaga kebersihan air sehingga meminimalisir terjadinya penumpukan sampah di sungai. Bangunan di bantaran sungai juga rentan dan bahaya ketika banjir datang sehingga rumah-rumah warga dapat rusak bahkan terseret derasnya aliran air.

5. Penguatan Hukum Larangan Pembuangan Sampah Sembarangan

Menurut pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya akan diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda Rp1.500.000. Tetapi pada kenyataanya masyarakat indonesia masih terbiasa membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya bertindak tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan meminimalisir terjadinya penumpukan sampah di sungai yang dapat menyebabkan banjir.

Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari, maka dari itu diperlukan kesiapsiagaan dan perencanaan dalam mengatasi bencana, khusunya bencana banjir yang masih sering melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Diperlukan segala upaya dari masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan dan pengelolaan bencana banjir, sehingga dapat mengurangi resiko dampak terjadinya banjir.

Mengantisipasi Ancaman Multi Bencana di Tanah Air

INFO NASIONAL – Upaya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman multi bencana di tanah air harus terus diupayakan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa 7 Juni 2022.

“Karena secara alami negara kita memang dikelilingi gunung berapi dan diapit oleh dua benua dan samudra yang sangat mempengaruhi cuaca,” kata dia.

Pekan lalu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan, sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan juga negara seismik aktif, Indonesia rentan terhadap risiko multi-bencana alam baik berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung dan longsor.

Sepanjang 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.092 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana yang paling sering terjadi yaitu banjir dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 45, gempa bumi 32, kekeringan 15 dan erupsi gunung api 1.

Kondisi ancaman bencana yang sedemikian kompleks itu, ujar Lestari, harus menjadi perhatian semua pihak agar sejumlah rencana dan upaya penanggulangan bencana di tanah air bisa direalisasikan dengan baik. Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat upaya mitigasi bencana harus ditingkatkan dengan melibatkan antara lain sejumlah pakar di bidang infrastruktur, perencanaan kota dan lingkungan.

Kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana, menurut Rerie, bertujuan untuk sedapat mungkin menekan jumlah korban yang diakibatkan bencana alam. Upaya tersebut, kata dia, harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait ancaman bencana alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Selain itu, mengedepankan kearifan lokal dalam melakukan mitigasi bencana juga harus dilakukan dalam upaya mengakselerasi pemahaman masyarakat. Rerie berharap, ancaman multi-bencana di tanah air dapat dilihat sebagai tantangan yang harus dihadapi melalui kolaborasi yang baik dari seluruh elemen bangsa.(*)

Ancaman Multi Bencana Harus Dihadapi dengan Kolaborasi Seluruh Elemen Bangsa

Jakarta: Ancaman multibencana di Tanah Air harus diantisipasi dengan perencanaan yang menyeluruh. Terpenting, melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Upaya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman multi bencana di tanah air harus terus diupayakan, karena secara alami negara kita memang dikelilingi gunung berapi dan diapit oleh dua benua dan samudra yang sangat mempengaruhi cuaca,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Juni 2022

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan juga negara seismik aktif, Indonesia rentan terhadap risiko multibencana alam baik berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung dan longsor.

Sepanjang 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.092 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana yang paling sering terjadi, yaitu banjir dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 45, gempa bumi 32, kekeringan 15, dan erupsi gunung api 1.

Kondisi ancaman bencana yang sedemikian kompleks itu, kata Rerie, harus menjadi perhatian semua pihak agar sejumlah rencana dan upaya penanggulangan bencana di Tanah Air bisa direalisasikan dengan baik. Rerie berpendapat upaya mitigasi bencana harus ditingkatkan dengan melibatkan antara lain sejumlah pakar di bidang infrastruktur, perencanaan kota dan lingkungan.

Menurut Rerie, kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana bertujuan menekan jumlah korban akibat bencana alam. Upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait ancaman bencana alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Rerie mengatakan kearifan lokal dalam melakukan mitigasi bencana juga harus dilakukan dalam upaya mengakselerasi pemahaman masyarakat. Dia sangat berharap ancaman multibencana di Tanah Air dapat dilihat sebagai tantangan yang harus dihadapi lewat kolaborasi yang baik dari seluruh elemen bangsa.

(JMS)

Pentingnya Kolaborasi untuk Cegah Ancaman Bencana di Indonesia

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti ancaman multibencana di Tanah Air. Menurutnya, hal tersebut harus dicegah melalui perencanaan yang menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Upaya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman multi bencana di Tanah Air harus terus diupayakan. Karena secara alami negara kita memang dikelilingi gunung berapi dan diapit oleh dua benua dan samudra yang sangat mempengaruhi cuaca,” kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (7/6/2022).

Lestari atau yang akrab disapa Rerie menjelaskan pekan lalu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan juga negara seismik aktif. Sehingga rentan terhadap risiko multibencana alam, baik gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung dan longsor.

Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 2021 terdapat 3.092 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi. Adapun bencana yang paling sering terjadi yaitu banjir dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 45, gempa bumi 32, kekeringan 15 dan erupsi gunung api 1.

“Kondisi ancaman bencana yang sedemikian kompleks itu harus menjadi perhatian semua pihak agar sejumlah rencana dan upaya penanggulangan bencana di Tanah Air bisa direalisasikan dengan baik,” tuturnya.

Menurut Rerie, upaya mitigasi bencana perlu ditingkatkan, dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang infrastruktur serta perencanaan kota dan lingkungan. Dia mengatakan kesiapan menghadapi ancaman ini diharapkan dapat menekan jumlah korban yang diakibatkan bencana alam.

“Upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait ancaman bencana alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka,” ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun mendorong agar mengedepankan kearifan lokal dalam melakukan mitigasi bencana. Tujuannya untuk membantu mengakselerasi pemahaman masyarakat. Rerie pun berharap ancaman multi-bencana di Tanah Air dapat dihadapi lewat kolaborasi yang baik dari seluruh elemen bangsa.

Kesiapan Indonesia Sebagai Tuan Rumah AIDHM

Jogjakarta – Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK-UGM) menggelar pertemuan pembentukan ASEAN Institute of Disaster Health Management (AIDHM) pada tanggal 2-3 Juni 2022, di Yogyakarta.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil The 15th ASEAN Health Ministrial Meeting (AHMM) Mei 2022 lalu di Nusa Dua, Bali yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AIDHM.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc., mengatakan bahwa Kemenkes bersama PKMK-UGM akan membuat suatu proposal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen bencana di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ia ingin mengubah julukan Indonesia, dari ‘laboratorium bencana’, menjadi ‘negara yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen bencana’.

“Ini adalah upaya kita,sehingga kita harus bekerja lebih bagus lagi, lebih terintegrasi lagi,” kata dr. Eka.

Dalam kesempatan ini dr. Eka juga menyebut bahwa Kemenkes dengan dunia pendidikan, yaitu UGM dan Unsrat, sebagai cikal bakal perkembangan pendekatan pentahelix dalam manajemen bencana.

“Jadi ada NGO (Non-governmental organization) dan akademis. Ada unsur pentahelix dengan akademis. Jadi tidak hanya pekerjaan Kemenkes dan dinas kesehatan saja,” tutur dr. Eka.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa Kemenkes juga telah membentuk koalisi dengan NGO seperti, Muhammadiyah Disaster Management Center, Pramuka, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Katolik, Persatuan Protestan dan Buda Tzu Chi, yang jumlahnya mencapai 22, sebagai tenaga relawan saat bencana terjadi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, mengatakan bahwa kebencanaan menjadi unggulan di UGM, dengan tim yang sangat berpengalaman dan memiliki respon cepat.

“Kebencanaan menjadi unggulan di UGM, sudah cukup lama. Sehingga tim bencana kami punya cukup banyak pengalaman,” ungkap dr. Yodi.

Yodi juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada UGM sebagai sekretariat AIDHM.

Dalam rangkaian pertemuan ini peserta kegiatan juga diajak untuk melakukan kunjungan ke PKMK-UGM yang akan menjadi Sekretariat AIDHM. Pada kesempatan tersebut Wakil Dekan Bidang Kerjasama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK UGM), dr. Sudadi, menyampaikan kesiapan fasilitas UGM sebagai sekretariat, dan dukungan sarana dan prasarana.

Sebagai informasi, AIDHM merupakan salah satu mekanisme untuk mendukung Regional Coordination Committee on Disaster Health Management (RCC-DHM) dalam mengoperasionalisasikan Plan of Action of ASEAN Leader Declaration on Disaster Health Management (PoA-ALD on DHM).

Kontribusinya terutama untuk penguatan kapasitas ASEAN dalam pengelolaan bencana bidang kesehatan melalui kegiatan pelatihan, akademik, dan penelitian.

Selain Kemenkes dan PKMK-UGM, pertemuan ini juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait seperti, sekretariat ASEAN, AHA Center (Pusat Koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan bagi penanganan bencana), Badan Kesehatan Dunia (WHO), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kementerian Luar Negeri.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (FA/PH)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
drg. Widyawati, MKM

Perbaiki Sistem Manajemen Bencana, Kemenkes dan UGM Bentuk AIDHM

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK-UGM) menggelar pertemuan pembentukan ASEAN Institute of Disaster Health Management (AIDHM) pada tanggal 2-3 Juni 2022, di Yogyakarta.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil The 15th ASEAN Health Ministrial Meeting (AHMM) Mei 2022 lalu di Nusa Dua, Bali yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AIDHM.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc., mengatakan bahwa Kemenkes bersama PKMK-UGM akan membuat suatu proposal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen bencana di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ia ingin mengubah julukan Indonesia, dari ‘laboratorium bencana’, menjadi ‘negara yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen bencana’.

“Ini adalah upaya kita, sehingga kita harus bekerja lebih bagus lagi, lebih terintegrasi lagi,” kata dr. Eka.

Dalam kesempatan ini dr. Eka juga menyebut bahwa Kemenkes dengan dunia pendidikan, yaitu UGM dan Unsrat, sebagai cikal bakal perkembangan pendekatan pentahelix dalam manajemen bencana.

“Jadi ada NGO (Non-governmental organization) dan akademis. Ada unsur pentahelix dengan akademis. Jadi tidak hanya pekerjaan Kemenkes dan dinas kesehatan saja,” tutur dr. Eka.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa Kemenkes juga telah membentuk koalisi dengan NGO seperti, Muhammadiyah Disaster Management Center, Pramuka, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Katolik, Persatuan Protestan dan Buda Tzu Chi, yang jumlahnya mencapai 22, sebagai tenaga relawan saat bencana terjadi.

Selengkapnya: https://www.liputan6.com/health/read/4978447/perbaiki-sistem-manajemen-bencana-kemenkes-dan-ugm-bentuk-aidhm

BMKG Ajak Insinyur Indonesia Kolaborasi Hadapi Ancaman Bencana

Jakarta: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengajak para insinyur Indonesia berkolaborasi menghadapi ancaman multi bencana akibat perubahan iklim ataupun fenomena tektonik-vulkanik. Peran insinyur sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana alam.

“Sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan juga negara seismik aktif, Indonesia rentan terhadap risiko multi-bencana alam baik berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung, dan longsor. Realitas ini menjadi tantangan bagi kita semua termasuk para insinyur Indonesia, untuk sama-sama bergotong-royong mewujudkan zero victim,” kata Dwikorita melalui keterangan tertulis, Minggu, 5 Juni 2022

Dwikorita menyebut letak geografis Indonesia harus disikapi Insinyur Indonesia dengan senantiasa mengedepankan atau mengintegrasikan manajemen risiko bencana dalam setiap pekerjaan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan Infrastruktur. Selain itu, menempatkan komunitas masyarakat sebagai mitra aktif.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan literasi perlu dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi menjaga, memelihara, dan mendukung pengoperasian sistem atau infrastruktur yang dibangun. Dengan demikian efektivitas dan keamanan infrastruktur atau sistem yang dibangun dapat terwujud secara berkelanjutkan.

“Insinyur juga bertanggungjawab terhadap literasi kebencanaan masyarakat. Masyarakat perlu dikenalkan desain baru bangunan hingga material bangunan yang lebih baik untuk meminimalisasi risiko kegagalan bangunan akibat gempa,” ujar dia.

Dwikorita menjelaskan perubahan iklim menjadi faktor penguat mengapa cuaca ekstrem makin sering terjadi di Indonesia. Mulai dari hujan lebat disertai kilat dan petir, siklon tropis, gelombang tinggi, hingga hujan es atau kekeringan panjang.

“Karenanya, perlu upaya mitigasi yang dilakukan seluruh pihak dan lapisan masyarakat secara komprehensif dan terukur, guna menahan laju perubahan iklim, beradaptasi dan memitigasi dampaknya,” tutur dia.

Kenaikan Suhu

Dwikorita menjelaskan apabila situasi saat ini terus dibiarkan, kenaikan suhu di seluruh pulau utama di Indonesia bisa mencapai 3.5 hingga 4 derajat celcius pada tahun 2100. Kenaikan tersebut, empat kali dibandingkan zaman pra industri.

Akibat kenaikan suhu, es di puncak Jaya Wijaya di Papua, pada 2025 diperkirakan akan hilang sepenuhnya.

“Mitigasi harus dilakukan segera, tidak bisa ditunda-tunda karena situasi kekinian sangat mengkhawatirkan. Contohnya, Siklon Seroja yang terjadi di NTT tahun 2021, semestinya tidak terjadi di wilayah tersebut. Namun, akibat kenaikan suhu muka laut di perairan NTT sebagai dampak perubahan iklim, siklon tersebut terjadi,” jelas dia.

Dwikorita mengatakan, peningkatan suhu tersebut akan memicu terjadinya cuaca ekstrem dan anomali iklim yang semakin sering. Intensitasnya pun semakin kuat dengan durasi panjang.

(DEV)

Perbaiki Sistem Manajamen Bencana Alam di Indonesia, Indonesia Bentuk ASEAN Institute of Disaster Health Management

Suara.com – Sebagai negara yang rawan mengalami bencana alam, sudah sepatutnya Indonesia memiliki sistem manajemen bencana yang lebih baik.

Inilah yang menjadi alasan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK-UGM) menggelar pertemuan pembentukan ASEAN Institute of Disaster Health Management (AIDHM) pada tanggal 2-3 Juni 2022, di Yogyakarta.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil The 15th ASEAN Health Ministrial Meeting (AHMM) Mei 2022 lalu di Nusa Dua, Bali yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AIDHM.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc., mengatakan bahwa Kemenkes bersama PKMK-UGM akan membuat suatu proposal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen bencana di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ia ingin mengubah julukan Indonesia, dari ‘laboratorium bencana’, menjadi ‘negara yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen bencana’.

“Ini adalah upaya kita,sehingga kita harus bekerja lebih bagus lagi, lebih terintegrasi lagi,” kata dr. Eka, dalam keterangan yang diterima Suara.com.

Dalam kesempatan ini dr. Eka juga menyebut bahwa Kemenkes dengan dunia pendidikan, yaitu UGM dan Unsrat, sebagai cikal bakal perkembangan pendekatan pentahelix dalam manajemen bencana.

“Jadi ada NGO (Non-governmental organization) dan akademis. Ada unsur pentahelix dengan akademis. Jadi tidak hanya pekerjaan Kemenkes dan dinas kesehatan saja,” tutur dr. Eka.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa Kemenkes juga telah membentuk koalisi dengan NGO seperti, Muhammadiyah Disaster Management Center, Pramuka, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Katolik, Persatuan Protestan dan Buda Tzu Chi, yang jumlahnya mencapai 22, sebagai tenaga relawan saat bencana terjadi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, mengatakan bahwa kebencanaan menjadi unggulan di UGM, dengan tim yang sangat berpengalaman dan memiliki respon cepat.

“Kebencanaan menjadi unggulan di UGM, sudah cukup lama. Sehingga tim bencana kami punya cukup banyak pengalaman,” ungkap dr. Yodi.