Category: Berita

Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) siap untuk terus berinovasi dan mengawal penerapan teknologi kebencanaan di Tanah Air. Jika penerapan teknologi kebencanaan optimal tentu harapannya bisa berdampak positif terhadap fokus pemerintah menjalankan roda ekonomi.
 
Menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata mencapai Rp22,8 triliun tiap tahun. “Kerugian tersebut dapat diminimalisir, karena bencana yang terjadi kerap berulang tiap tahunnya dalam suatu periode tertentu,” kata Kepala BPPT Hammam Riza, dalam sebuah webinar, Kamis, 19 Agustus 2021.
 
Indonesia merupakan  salah satu negara yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan bencana kegagalan teknologi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa pada 2020 telah terjadi 4.650 kejadian bencana alam yang didominasi oleh bencana alam hidrometeorologi.

Jakarta, Gatra.com – Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menilai saat ini Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi inovasi teknologi yang mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang tangguh, dan tanggap akan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan bencana kegagalan teknologi. 

Melalui kebijakan inovasi teknologi, Hammam yakin bahwa kerentanan dan potensi resiko bencana di tanah air akan makin terkurangi. Oleh karenanya, upaya peningkatan kapasitas melalui program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) teknologi pada bidang kebencanaan adalah sesuatu yang harus terus dilakukan.

“Salah satu solusinya adalah dengan menggiatkan ekosistem inovasi di bidang ini bersama dengan stakeholders lainnya. Upaya tersebut yang akan diimplementasikan pada Kebijakan dan Strategi Riset, dan Inovasi Teknologi Kebencanaan,” kata Hammam dalam sambutannya dalam Webinar Kebijakan dan Strategi Inovasi Teknologi Kebencanaan secara virtual, Kamis (19/8).

Hammam juga menyebut, peningkatan frekuensi bencana di Indonesia nyatanya mempunya dampak besar terhadap kerugian berupa perlambatan ekonomi. Hal ini tentunya akan menggangu langkah pemerintah di masa pandemi covid-19 yang belakangan memiliki program besar untuk melakukan pemulihan ekonomi di semua sektor.

Yogyakarta (ANTARA) – Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran sejauh dua kilometer ke arah barat daya pada Jumat pukul 07.20 WIB.

“Awan panas guguran tercatat di seismogram dengan amplitudo 64 mm dan durasi 158 detik,” kata Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida dalam keterangan pers BPPTKG yang diterima di Yogyakarta, Jumat.

Pada periode pengamatan pukul 00.00 sampai 06.00 WIB, Gunung Merapi tercatat 39 kali meluncurkan ​​​​​​
guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimum dua kilometer ke arah barat daya.

Gunung api aktif itu juga mengalami 75 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-40 mm selama 16-149 detik, dua kali gempa hembusan dengan amplitudo 8 mm selama 24-29 detik, serta 21 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 4 mm selama 43 detik.

Menurut BPPTKG, status aktivitas Gunung Merapi masih berada pada Level III atau siaga.

Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan bisa berdampak ke wilayah sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih.

Saat terjadi letusan, lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi diperkirakan dapat menjangkau daerah dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung.

Pemanasan global selain berdampak pada perubahan iklim juga berdampak pada perubahan muka laut.

Perubahan iklim menyebabkan perubahan curah hujan, suhu, angin, frekuensi badai tropis, fenomena iklim dan lain lain.

Indonesia merupakan benua maritim yang memiliki laut (65 %) lebih luas daripada daratan dengan garis pantai yang terpanjang kedua di dunia, yaitu 108.000 km.

Hampir sebagian besar kota besar di Indonesia merupakan kota pesisir Medan, Padang, Surabaya, Makasar, Semarang bahkan ibukota Jakarta. Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagian besar dijumpai di wilayah pesisir.

Wilayah pesisir ini merupakan wilayah yang rentan terhadap kenaikan muka air laut. Kenaikan muka laut merupakan potensi ancaman bencana bagi wilayah pesisir dan tentu akan memiliki konsekuensi ekonomi.

Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia dengan penduduk yang sebagian besar tinggal di wilayah pesisir, sudah seharusnya menyadari akan ancaman bencana dari kenaikan muka air laut.

Pengetahuan dan pemahaman tentang perubahan permukaan laut menjadi sangat perlu untuk mendukung kegiatan mitigasi dan adaptasi.

Perubahan permukaan laut disebabkan karena faktor alamiah seperti tektonik, pemuaian air laut karena kenaikan suhu permukaan laut, karena badai tropis dan mencairnya es, selain juga faktor antropogenik seperti eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Memahami perubahan permukaan laut memerlukan pemahaman historis perubahan permukaan laut. Data instrumental terlalu pendek untuk sepenuhnya memahami hal tersebut dan menangkap terjadinya peristiwa langka, tetapi paling merusak.

Hal ini dapat diatasi melalui studi iklim dan oseanografi masa lampau (paleoseanografi dan paleoklimatologi) yang mampu menghasilkan data oseanografi maupun klimatologi dari kisaran waktu masa kini sampai masa lampau sampai jutaan tahun lalu.

Sehingga, dapat sepenuhnya dipahami kaitan antara perubahan iklim, mencairnya es dan perubahan muka air laut.

Sedimen laut merupakan salah satu arsip alam mampu merekam perubahan iklim dan permukaan laut dalam kisaran waktu dari ribuan hingga jutaan tahun dengan resolusi puluhan hingga ratusan ribu tahun.

Objek penelitian dalam sedimen laut adalah foraminifera, organisme bersel satu (protista) dengan komposisi cangkang kalsit (CaCO3) berukuran 100 μm hingga 20 cm.

Kandungan foraminifera plankton mampu memberikan informasi suhu dan salinitas sedangkan batimetri masa lampau dapat diperoleh dari hasil interpretasi berdasarkan data foraminifera bentos, yang selanjutnya digunakan untuk interpretasi perubahan muka air laut.

Foraminifera bentos yang dijumpai dalam sedimen laut sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan ataupun ekologi termasuk perubahan muka laut.

Kelimpahan spesies foraminifera bentos tertentu dapat menunjukkan kisaran kedalaman air laut tertentu, dengan tambahan analisis isotop oksigen foraminifera bentos tersebut yang kemudian dikoreksi dengan perubahan volume air laut global dan perubahan suhu air laut dalam didapatkan nilai perubahan muka laut relatif di suatu daerah penelitian.

Berdasarkan rekaman sedimen laut dari wilayah paparan Sunda menunjukkan pada kondisi lampau, yaitu pada pada periode glasial terakhir maksimum atau dikenal dengan last glacial maximum (LGM) (yaitu periode 21.000-18.000 tahun yang lalu), wilayah bagian barat Indonesia pernah merupakan daratan yang luas atau lebih dikenal sebagai Sunda daratan (Sundaland).

Pada periode glasial terakhir maksimum ini, perubahan muka laut global berkurang hingga ± 120 m dibandingkan tinggi muka laut sekarang.

Pada periode 18.000 hingga 10.000 tahun lalu atau deglasiasi terakhir, tinggi muka laut global naik akibat pencairan es di kutub karena dampak pemanasan global dengan kondisi Sunda daratan mulai tenggelam secara bertahap yang kemudian dikenal paparan Sunda (Sunda Shelf).

Pada Holosen (10.000 hingga 0 tahun yang lalu, 0 tahun lalu merupakan awal masa pra-industri tahun 1950) sebagian Sunda daratan ada dibawah muka laut seperti sekarang.

Pada saat ini (1.500 tahun lalu), kondisi sebagian paparan Sunda yang sebelumnya laut kembali menjadi daratan seperti contohnya di Belitung.

Rekaman iklim dari sedimen laut di Selat Makassar menunjukkan Sunda daratan pada saat LGM merubah pola salinitas permukaan laut di wilayah Indonesia.

Perubahan salinitas air laut terjadi akibat adanya peningkatan curah hujan menyebabkan aliran air tawar dari sungai-sungai di paparan Sunda mengalir secara langsung ke lautan, berdasarkan rekaman ini dapat dipahami mengenai perubahan stratifikasi dan sirkulasi Arlindo pada saat belum ada pengaruh aliran air tawar dari Laut Cina Selatan (LCS).

Pada kondisi masa sekarang Sunda daratan sebagian sudah tenggelam akibat kenaikan muka laut global dan terbentuknya koneksi laut cina selatan dengan laut jawa, sehingga input air tawar dari LCS juga mempengaruhi salinitas air laut di wilayah Indonesia.

Rekaman sedimen laut dari Laut Timor dan Selat Makassar menunjukkan pada 9.500 tahun yang lalu, pengaruh aliran air tawar dari Laut Cina Selatan masuk ke wilayah perairan Indonesia melalui Laut Jawa ketika sebagian paparan Sunda sudah tergenang.

Berdasarkan data ini maka akan dipahami dinamika Arlindo dimana ketika paparan sunda membentuk daratan yang luas dan dimana ketika paparan sunda tenggelam yang akhirnya aliran air tawar dari laut cina selatan mempengaruhi variabilitas salinitas di perairan Indonesia.

Hasil rekaman stalagmit menunjukkan bahwa pada periode LGM perubahan muka laut memberikan suplai uap air yang lebih banyak naik ke atmosfer dan menyebabkan hujan lebih tinggi ketika muka air laut global naik berdasarkan studi stalagmit di Flores.

Namun, studi terkait perubahan iklim yang dihubungkan dengan perubahan muka laut pada LGM memberikan hasil yang berbeda antara arsip terrestrial (sedimen danau dan stalagmit) dan arsip sedimen laut.

Arsip sedimen danau dan stalagmit di Flores, Sulawesi, dan Kalimantan menunjukkan kondisi kering di wilayah Indonesia.

Hasil tersebut dianggap mirip dengan model iklim pada LGM yang mana paparan Sunda yang luas menyebabkan berkurangnya awan konveksi pembentuk hujan di wilayah paparan Sunda akibat dari melemahnya sirkulasi Walker.

Namun, hasil dari sedimen laut di Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Flores, dan bagian barat Sumatra menunjukkan bahwa pada periode LGM curah hujan tinggi di wilayah paparan Sunda karena menguatnya sirkulasi Walker.

Terdapatnya perbedaan hasil dari rekaman arsip alam yang berasal dari darat (stalagmit, sedimen danau) dan laut (sedimen laut) di wilayah Indonesia menunjukkan, masih diperlukan penelitian dan pengkajian lebih banyak dan mendalam mengenai paleoseanografi dan paleoklimatologi di wilayah Indonesia pada periode LGM, sehingga sejarah perubahan iklim terkait perubahan muka laut dapat semakin dipahami.

Marfasran Hendrizan

Peneliti muda Kelompok Penelitian Iklim dan Lingkungan Purba Geoteknologi LIPI, kandidat doktor sains Kebumian ITB

Jakarta, CNN Indonesia —  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis lima skenario kemungkinan di masa depan terkait dengan perubahan iklim.

Skenario ini merupakan hasil dari perhitungan kompleks yang bergantung pada seberapa cepat manusia mengekang emisi gas rumah kaca. Tapi perhitungan juga dimaksudkan untuk perubahan sosial ekonomi di berbagai bidang seperti populasi, kepadatan kota, pendidikan, penggunaan lahan, dan kekayaan.

Misalnya, peningkatan populasi diasumsikan menyebabkan permintaan yang lebih tinggi untuk bahan bakar fosil dan air. Kemudian pendidikan dapat mempengaruhi laju perkembangan teknologi. Sementara emisi meningkat ketika lahan dikonversi dari hutan menjadi lahan pertanian.

Setiap skenario diberi label untuk mengidentifikasi tingkat emisi dan apa yang disebut Jalur Sosial Ekonomi Bersama, atau Shared Socioeconomic Pathway (SSP) yang digunakan dalam perhitungan ini. Berikut lima model masa depan menurut PBB:

SSP1-1.9

Skenario paling optimis menurut PBB ini menggambarkan dunia di mana emisi CO2 global dikurangi menjadi nol sekitar tahun 2050. Kemudian masyarakat beralih dari pertumbuhan ekonomi ke kesejahteraan secara keseluruhan.

Kemudian investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan meningkat. Ketimpangan terhapus, sementara cuaca ekstrem lebih sering terjadi, tapi dunia telah menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim.

Skenario pertama ini satu-satunya yang memenuhi tujuan Perjanjian Paris atau Paris Agreements untuk menjaga pemanasan global sekitar 1,5 derajat Celcius di atas suhu pra-industri.

SSP1-2.6

Dalam skenario terbaik berikutnya, emisi CO2 global sangat berkurang, tapi tidak secepat mencapai nol setelah 2050.

PBB membayangkan pergeseran sosial ekonomi yang sama menuju keberlanjutan seperti SSP1-1.9. Tetapi suhu stabil sekitar 1,8 Celcius lebih tinggi pada akhir abad ini atau tahun 2100.

SSP2-4.5

Ini merupakan skenario “jalan tengah”. Emisi CO2 tetap turun pada tahun 2050, namun tidak mencapai nol bersih pada tahun 2100.

Kemajuan disebut melambat, pembangunan dan pendapatan juga tumbuh tidak merata. Dalam skenario ini, suhu naik 2,7 Celcius pada akhir 2100.

SSP3-7.0

Di skenario ini, emisi dan suhu meningkat dengan dan emisi CO2 kira-kira dua kali lipat pada 2100.

Negara-negara menjadi lebih kompetitif satu sama lain, bergeser ke arah keamanan nasional dan memastikan pasokan makanan mereka sendiri. Pada akhir tahun 2100, suhu rata-rata telah meningkat sebesar 3,6 Celcius.

SSP5-8.5

Ini adalah masa depan yang harus dihindari. Tingkat emisi CO2 pada skenario ini kira-kira dua kali lipat meningkat di tahun 2050.
Ekonomi global tumbuh dengan cepat, tetapi pertumbuhan ini didorong oleh eksploitasi bahan bakar fosil dan gaya hidup yang intensif.
Pada tahun 2100, suhu rata-rata global mencapai 4,4 Celcius lebih tinggi.

Apa yang Haurs Dipelajari?

Laporan iklim tidak dapat memberi tahu kita skenario mana yang paling mungkin karena semua tentu akan ditentukan oleh berbagai faktor termasuk kebijakan pemerintah. Tapi itu menunjukkan bagaimana pilihan semua negara atau individu pada hari ini yang akan mempengaruhi masa depan.

Dalam setiap skenario, pemanasan akan berlanjut setidaknya selama beberapa dekade. Permukaan laut akan terus naik selama ratusan atau ribuan tahun, dan Arktik akan praktis bebas dari es laut setidaknya dalam satu musim panas 30 tahun ke depan.

Tetapi seberapa cepat laut akan naik dan seberapa berbahayanya cuaca masih tergantung pada jalan mana yang dipilih dunia.

Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, dunia harus dihadapkan pada sebuah ancaman baru. Ancaman itu yakni soal perubahan iklim.

Ancaman bencana baru ini mulai digaungkan lagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Badan internasional itu mengatakan ini adalah “kode merah untuk kemanusiaan”.

Tak hanya PBB, beberapa ilmuwan dan pemimpin dunia juga memberikan alarm yang sama. Mereka menyebut bahwa situasi global saat ini sudah memprihatinkan dan harus mendapatkan penanganan segera.

Ini setidaknya tertuang dalam laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Disebutkan bahwa suhu dunia mungkin memanas hingga 1,5°C pada awal 2030-an.

Kenaikan ini disebut sangat mengancam negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik.Dengan meningkatnya suhu di atas 1,5°C, masyarakat Pasifik kemungkinan besar akan mengalami dampak perubahan iklim yang semakin menghancurkan.

Salah seorang profesor penelitian itu, Mark Howden yang juga Wakil Ketua Panel IPCC menyebut bahwa fenomena perubahan iklim ini akan memancing beberapa bencana berat yang akan dialami negara seperti Vanuatu dan Fiji. Mereka saat ini disebut mengalami ancaman dibanjiri air laut dan badai besar.

“Meskipun Pasifik diproyeksikan secara umum menghadapi lebih sedikit topan di bawah pemanasan di masa depan, mereka cenderung menjadi lebih intens,” katanya.

“Ini, ditambah dengan kenaikan permukaan laut, akan memperburuk peristiwa gelombang badai mematikan di negara-negara seperti Fiji dan Vanuatu.”

Tak hanya itu, kenaikan suhu dunia yang menaikkan ketinggian air laut juga disebut akan mengancam cadangan air bersih negara-negara seperti Mikronesia. Misalnya, penurunan 20% dalam ketersediaan air tanah diproyeksikan pada tahun 2050 di pulau atol karang Negara Federasi Mikronesia (FSM).

“Di bawah skenario kenaikan permukaan laut yang tinggi, ketersediaan air tanah segar di FSM dapat menurun lebih dari setengahnya karena intrusi air laut dan peristiwa kekeringan,” tambanya.

Ancaman perubahan iklim juga dialamatkan ke Indonesia. Hal ini diingatkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beberapa pekan lalu.

Dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional AS, presiden negara adidaya itu menyebut bahwa Jakarta terancam tenggelam dikarenakan perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia.

“Departemen Pertahanan mengatakan apa ancaman terbesar yang dihadapi Amerika: perubahaniklim,” tegasnya dalam pidato itu sebagaimana dipublikasikan whitehouse.gov akhir bulan lalu

“…Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air?”

Lalu apakah dunia sudah siap dengan ini?

Pekan lalu, China, yang selama ini dianggap jadi biang kerok kemunculan pandemi Covid-19 dan juga penghasil emisi karbon terbesar, justru mulai makin waspada soal masalah perubahan iklim.

Negeri Tirai Bambu ini akan merilis rencana terbaru untuk mengurangi emisi karbon. Langkah ini sebagai upaya konkret dari negara ini dalam menekan masalah perubahan iklim.

Utusan China mengatakan akan merilis rencana terbaru pengurangan emisi karbon itu dalam waktu dekat, menjelang acara global United Nations (UN) Climate Change Conference (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada November 2021 mendatang.

“Dalam waktu dekat makalah kebijakan yang relevan akan ada di luar sana, akan ada rencana implementasi terperinci,” kata Xie Zhenhua dalam webinar online yang diselenggarakan oleh Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, dikutip AFP.

“Kemudian kita akan berbicara tentang dukungan itu untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB di Glasgow,” tambahnya.

Pertemuan COP26 merupakan langkah penting untuk membuat negara-negara di dunia menyetujui jenis pengurangan emisi karbon guna mencegah bencana perubahan iklim.

Di bawah Perjanjian Paris, negara-negara dimaksudkan untuk menyerahkan target iklim 2030 yang diperbarui sebelum COP26. Tetapi hampir setengahnya belum melakukannya, termasuk penghasil emisi global utama seperti China dan India.

PBB mendorong koalisi global yang berkomitmen untuk nol emisi karbon bersih pada tahun 2050 yang akan mencakup semua negara. China telah mengatakan akan bertujuan untuk netralitas karbon pada tahun 2060.

Perjanjian Paris 2015 mengadopsi janji kolektif untuk membatasi kenaikan suhu permukaan planet pada “jauh di bawah” dua derajat celcius dan batas aspirasi pada 1,5 derajat.

Sebelumnya China enggan berkomitmen Perjanjian Paris. Negeri Tirai Bambu berpendapat negara-negara industri, terutama di Barat, bisa menjadi kaya sebelum kontrol pengurangan karbon disahkan.

Gelombang panas dan kebakaran hutan dan lahan yang belakangan terjadi di berbagai belahan dunia memicu kecemasan. Muncul perkiraan bahwa sebagian Eropa dan Amerika Utara akan mengalami tren kebakaran terburuk sepanjang sejarah.

NCEI mencatat Asia memiliki rekor terpanas pada bulan Juli 2021, mengalahkan catatan sebelumnya yang ditetapkan pada 2010. Kondisi ini menunjukkan penambahan jalur gangguan perubahan iklim dunia.

Perubahan iklim dan pemanasan global tak membaik. Pusat Informasi Lingkungan Nasional (NCEI) Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) Amerika Serikat menyebut, Juli 2021 menjadi bulan terpanas di dunia yang pernah tercatat.

“Rekor ini menambah jalur gangguan perubahan iklim dunia,” kata Administrator NOAA Rick Spinrad, PhD, pada situs badan tersebut, Jumat (13/8). 

Dalam catatannya, Juli biasanya menjadi waktu terpanas dunia sepanjang tahun. Khusus pada bulan lalu, suhu permukaan global lebih tinggi 0,93 derajat Celcius dari rata-rata abad ke-20 yang mencapai 15,8 derajat Celcius. Angka ini merupakan rekor tertinggi untuk bulan Juli dalam 142 tahun. 

Angka tersebut lebih tinggi 0,01 derajat Celcius dari rekor sebelumnya, pada 2016. NCEI menyebut, tujuh bulan Juli terpanas terjadi sejak 2015. Tahun ini menandai Juli ke-45 secara berturut-turut kenaikan suhu global.  

Pemanasan permukaan dataran global dipicu menghangatnya daratan bumi belahan utara. Pada bagian jagat ini, suhu bulan Juli tertinggi mencapai 1,54 derajat Celcius di atas rata-rata, melampaui rekor di 2012.

Selama bulan tersebut, NCEI mengatakan suhu lebih hangat dari rata-rata pada Amerika Utara, Eropa, bagian utara dan selatan Amerika Selatan, utara Afrika, separuh bagian selatan Asia, Oseania dan sebagian bagian barat dan utara Samudera Pasifik, Atlantik dan Hindia.

Suhu justru lebih dingin dari rata-rata terjadi di seluruh bagian timur laut Kanada, sekitar wilayah tengah bagian selatan dan tenggara Amerika Serikat, bagian selatan Afrika, bagian utara Rusia, dan bagian tenggara Samudra Pasifik.

Secara regional, NCEI mencatat Asia memiliki rekor terpanas pada bulan Juli 2021, mengalahkan catatan sebelumnya yang ditetapkan pada 2010. Eropa mencatat rekor terpanas kedua pada bulan yang sama. Sedangkan Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika dan Oseania semuanya masuk 10 besar dalam rekor.

Panas ekstrem yang dirinci dalam laporan bulanan NOAA juga merupakan cerminan dari perubahan iklim jangka panjang yang tercantum pada laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim atau IPCC pada pekan ini.

Para ilmuwan dari seluruh dunia menyampaikan penilaian paling mutakhir tentang perubahan iklim. “Ini adalah laporan IPCC yang serius yang menemukan bahwa pengaruh manusia, secara tegas, menyebabkan perubahan iklim, dan dampaknya meluas serta meningkat dengan cepat,” kata Spinrad.

PBB Peringatkan Bahaya Perubahan Iklim

Bahaya pemanasan global dan perubahan iklim semakin tidak terkendali. Laporan panel iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan, suhu bumi telah meningkat 1,1 derajat Celcius sejak abad ke-19.

Apabila tidak ada penanganan signifikan, suhu bumi akan naik 1,5 derajat Celcius dalam 20 tahun. Pada laporan IPCC, para ilmuwan menyebut manusia adalah penyebab utama pemanasan global. 

Upaya mengurangi emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca juga dianggap tak mampu menghilangkan seluruh dampak pemanasan global. Dampaknya sudah terjadi di seluruh penjuru dunia dalam beberapa waktu belakangan ini.

Contohnya, banjir bandang yang menerjang Jerman dan Tiongkok. Lalu, kebakaran hutan besar yang terjadi di  Siberia, Turki, dan Yunani. Ada pula gelombang panas yang menewaskan ratusan orang di Amerika dan Kanada.

Laporan itu juga memperingatkan bencana selanjutnya dapat lebih buruk. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan laporan itu sebagai kode merah untuk kemanusiaan. 

Dia berharap laporan ini bisa bisa menghentikan penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil sebelum menghancurkan bumi. “Bunyi lonceng alarm memekakkan telinga,” kata Guterres dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters, Selasa lalu.

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas mengenai Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dalam Pidato Kenegaraan.

“BRIN sebagai institusi baru sempat menimbulkan polemik,” kata Siti Zuhro ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Minggu, 15 Agustus 2021.

Menurut Siti, polemik tersebut diakibatkan oleh Peraturan Presiden yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

Selain itu, penyebab lainnya adalah kekhawatiran terhadap dibubarkannya 84 lembaga yang dilebur ke dalam BRIN, serta kebingungan dan ketidakpastian khususnya terkait dengan nomenklatur baru. “Pengalaman menyatukan lembaga menunjukkan sesuatu yang tidak sederhana, butuh waktu dan penyesuaian yang memadai,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, kelembagaan yang efektif sangat diperlukan Indonesia untuk membangun SDM unggul, serta menciptakan teknologi dan inovasi.

Sebagai lembaga baru, tutur Siti menambahkan, BRIN mendapat beban yang sangat berat bila menggabungkan empat lembaga terkait penelitian dan ilmu pengetahuan teknologi, seperti menggabungkan lembaga LIPI, BPPT, LAPAN, dan BATAN yang sudah hampir dewasa. “Nasib riset harus jelas dan prospektif agar berdampak positif bagi kemajuan Indonesia,” tutur Siti Zuhro.

Indonesia yang maju dan inovatif perlu ditopang hasil penelitian dan inovasi yang mantap sehingga bisa dijadikan landasan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan. Oleh karena itu, peneliti politik LIPI ini berharap agar Presiden Jokowi memberi pernyataan dalam Pidato Kenegaraan terkait dengan keberadaan lembaga ini.

Selain itu, Siti Zuhro juga berharap agar pemerintah membahas mengenai kinerja Kementerian Pendidikan dan Ristek. Lembaga ini memiliki kaitan yang begitu erat dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan. “Prokes yang ketat tidak memungkinkan siswa masuk sekolah, sehingga pola pendidikan di Indonesia berubah drastis,” tutur Siti.

Ia berharap agar presiden memaparkan hasil dari perubahan pola pendidikan, dari yang sebelumnya tatap muka, kini diselenggarakan secara daring. “Apakah membuat kualitas siswa dan mahasiswa semakin baik atau justru sebaliknya?” ucap Siti.

Permasalahan pola pendidikan mendapat perhatian khusus dari Siti Zuhro mengingat tidak semua siswa maupun mahasiswa dapat mengakses proses belajar via internet. Oleh karena itu, ia berharap agar Presiden Jokowi menyampaikan kinerja Kementerian Pendidikan dan Ristek dalam Pidato Kenegaraan. “Saya berharap, Indonesia dapat lebih serius dalam membenahi kualitas pendidikan guna memberdayakan rakyat dan menciptakan SDM unggul,” tuturnya.

ANTARA

Belum genap sebulan selepas Jeff Bezos dan Richard Branson menjelajah luar angkasa dalam beberapa menit, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyebut bumi telah sekarat akibat perubahan iklim. Hal ini ia katakan untuk mengomentari laporan terbaru dari panel ilmuwan di badan bernama Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC berjudul Climate Change 2021: The Physical Science Basis (2021).

“Laporan ini,” kata Guterres, “adalah kode merah bagi kemanusiaan.”

Dalam laporan yang telah dimulai sejak 1988 dan dirilis setiap tujuh atau delapan tahun tersebut, IPCC menyatakan telah terjadi peningkatan karbon dioksida (CO2) sebesar 410 ppm (parts per million) di atmosfer setiap tahun sejak 2011. Ppm menunjukkan rasio dari satu gas dibanding gas lain. Misalnya jika tertulis “1.000 ppm karbon dioksida”, berarti terkandung 1.000 karbon dioksida di antara 999 ribu molekul lain di atmosfer. Terjadi pula peningkatan gas metan (CH4) dan dinitrogen monoksida (N2O) masing-masing sebesar 1.866 ppb (part per billion) dan 332 ppb per tahun.

Gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim tersebut terjadi karena, mengutip laporan, “pengaruh manusia.”

Kajian mengenai perubahan iklim kerap berbeda dalam hal “siapa pelaku” sesunguhnya. Peneliti Massachusetts Institute of Technology (MIT) bernama Dennis L. Meadows dalam buku The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind (1972) mewakili satu tendensi, yaitu bahwa semua terjadi karena pesatnya (eksponensial super) pertumbuhan penduduk.

Buku tersebut menjelaskan bahwa bumi hanya diisi 0,5 miliar penduduk pada 1650 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,3 persen per tahun. Seiring penemuan obat-obatan untuk menangani berbagai penyakit, semakin berkualitas gizi yang diserap, serta berkurangnya peperangan, kualitas hidup manusia meningkat pula. Demikian pula angka harapan hidup, juga populasi penduduk. Maka, pada 1970 atau 350 tahun kemudian, bumi telah diisi 3,6 miliar penduduk dengan tingkat pertumbuhan 2,1 persen per tahun.

Bersamaan dengan itu tercipta “vicious circle” alias “feedback loop”, suatu fenomena yang membuat kenaikan gaji, misalnya, menggiring kenaikan permintaan terhadap barang/jasa, lalu berakibat pada kenaikan harga barang/jasa, kemudian menggiring kenaikan gaji (dan seterusnya dan selamanya). Kenaikan gaji yang menggiring kenaikan permintaan serta harga barang tidak akan memberikan dampak buruk seandainya dapat ditekan di bawah 2 persen. Namun, karena pertumbuhan penduduk naik secara eksponensial super, “vicious circle” yang tercipta pun super.

Pokok/subjek yang digiring pertumbuhan super oleh pertumbuhan penduduk ini adalah industri serta lingkungan, yang sialnya memiliki batas.

Gara-gara pertumbuhan penduduk ini, industri pun harus tumbuh dengan tingkat eksponensial serupa, dari 7 persen pada 1963 menjadi lebih dari 10 persen per tahun setelahnya. Melalui peningkatan industri, meningkat pula material-material bumi yang dimanfaatkan untuk memproduksi berbagai kebutuhan. Hingga, tentu, meningkatkan produksi gas rumah kaca yang berakibat buruk pada lingkungan.

Sementara Jason Hickel dalam studi berjudul “Quantifying National Responsibility for Climate Breakdown: An Equity-based Attribution Approach for carbon Dioxide Emission in Excess of the Planetary Boundry” (The Lancet Planet Health Vol. 4 2020) menyebut bukan manusia secara umum pelaku perubahan iklim, tapi negara-negara berpendapatan tinggi produsen gas rumah kaca. Amerika Serikat menjadi yang paling wahid dengan melepaskan 420 gigaton karbon dioksida dalam rentang 1970 hingga 2015, lalu disusul oleh Uni Eropa sebanyak 377 gigaton.

Hickel menyatakan secara umum Global North atau negara-negara yang terletak di sebelah utara bumi dan umumnya memiliki catatan sejarah sebagai kolonialis menyumbang karbon dioksida jauh lebih banyak dibandingkan Global South. Global North menghasilkan 1,032 teraton atau setara dengan 68 persen total karbon dioksida yang menguap ke angkasa, jauh lebih tinggi dibandingkan Global South yang hanya menyumbang 484 gigaton. Atas dasar itu Hickel mengatakan Global North harus jauh lebih bertanggung jawab atas masalah iklim ini.

Dua negara Global South, Cina dan India, memang menghasilkan karbon dioksida yang besar. Namun Hickel enggan memasukkan mereka ke dalam kantong yang sama karena memiliki banyak sekali penduduk, timpang dengan AS dan Eropa.

Kembali merujuk Guterres, andai persoalan ini tak segera teratasi, maka peningkatan suhu bumi mencapai 1,5 derajat Celsius dalam 20 tahun mendatang. Titik yang dapat menghasilkan petaka bagi umat manusia.

Meskipun mendorong penyelesaian masalah, Steven E. Koonin dalam buku Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters (2021) menyebut PBB dan kawan-kawan di IPCC terlalu naif dengan menyatakan perubahan iklim saat ini sebagai “kode merah”. Alasannya, kata mantan penasihat sains pada pemerintahan Barack Obama ini, “tidak ada data yang cukup kuat untuk mengaitkan aktivitas manusia dengan perubahan iklim.”

(Catatan: Meskipun buku Koonin terbit lebih dulu dibandingkan laporan IPCC, bersumber pada laporan IPCC terdahulu, Koonin “memprediksi” laporan seperti apa yang keluar pada 2021 ini).

Bukan, Koonin bukan menolak klaim aktivitas manusia melalui industri memengaruhi produksi karbon dioksida. Dengan perbedaan jumlah penduduk antara 1900-an dan 2000-an, menurutnya bukanlah sesuatu yang aneh apabila suhu bumi meningkat gara-gara produksi karbon dioksida yang meningkat. Hanya saja menurutnya dalam kerangka “perubahan iklim” atau, yang semestinya disebut “iklim yang berubah gara-gara manusia”, suhu permukaan bumi dan lautan merupakan sesuatu yang sukar diukur. Atau dapat diukur tetapi dengan catatan keras: “perkiraan” semata.

Suatu tempat, misalnya, tak bisa sekadar ditetapkan “memiliki suhu 14,85 Celsius”, tetapi wajib menyertakan “sigma” atau “kelenturan”. Maka, andai suatu tempat suhu-nya diukur, wajib tertulis 14,85 dan 0,07 Celsius, di mana 0,07 dapat menambahkan atau mengurangi pokok suhu. Artinya, bila hari ini suhu di suatu tempat hanya tertulis 14,85 dan sebulan kemudian tertulis 14,92, tempat tersebut tak bisa disebut mengalami peningkatan suhu. Bagi Koonin, laporan IPCC terlalu berbelit, tak memperlihatkan patokan suhu yang berubah, hanya “peningkatan suhu” semata.

(Catatan: saya sependapat dengan komentar Koonin ini. Silakan cek keruwetan laporan berbentuk PDF berukuran lebih dari 250 megabyte setebal 3.949 halaman dari IPCC ini.)

Kritik dari Koonin mendapat perlawanan dari Michael E. Mann melalui buku berjudul The New Climate War (2021). Dalam buku yang di-endorse Greta Thunberg tersebut, Mann menegaskan kembali bahwa masalah utama perubahan iklim adalah industri yang kian gila mengeksploitasi bumi.

Masalahnya, industri memiliki dana melimpah untuk tetap menjaga produktivitasnya. Dengan kekuatan tersebut, seturut dengan kelakuan perusahaan-perusahaan senjata hingga rokok yang enggan disalahkan atas korban jiwa dan penyakit gara-gara pistol serta tembakau, upaya mengadang perubahan iklim coba dilawan dengan taktik “kill the messenger” alias bunuh kredibilitas individu/lembaga penyebar. Ini dilakukan perusahaan-perusahaan yang sangat mungkin terdampak apabila pengetatan produksi karbon dioksida diterapkan.

Koonin sendiri, sebelum mengabdi pada Obama, merupakan ketua ilmuwan BP alias The British Petroleum Company, salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar saat ini.