Bertambah 344 Kasus Covid-19 di Jakarta, Lonjakan Tertinggi Sejak Kasus Perdana

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta menembus angka 13.069 pasien per Rabu (8/7/2020) kemarin. Artinya bertambah 344 pasien dibandingkan data terakhir pada Selasa (7/7/2020).

Tambahan jumlah pasien positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir itu merupakan tambahan kasus tertinggi sejak munculnya kasus pertama di Ibu Kota, pada 3 Maret 2020.

Informasi itu dapat terlihat dari grafik kasus harian positif Covid-19 di Jakarta pada situs web corona.jakarta.go.id.

Dengan demikian, tambahan kasus positif Covid-19 pada Rabu kemarin, melampaui puncak kasus di Jakarta yang terjadi 5 Juli 2020.

Saat itu, tercatat penambahan kasus sebanyak 256 pasien yang dilaporkan positif terinfeksi virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2).

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti melalui keterangan tertulis, dari 13.069 pasien positif Covid-19 pada Rabu kemarin, tercatat 8.424 pasien telah dinyatakan sembuh.

Sementara pasien Covid-19 yang meninggal dunia berjumlah 667 orang.

“Kemudian sampai dengan hari ini kami laporkan, 417 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.561 orang melakukan self isolation di rumah,” jelas Widyastuti, Rabu.

Tren penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta memang menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir, khususnya sejak perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 3 Juli 2020.

Pada hari terakhir PSBB transisi, yakni Kamis (2/7/2020), tercatat ada penambahan 198 kasus baru positif Covid-19 di Ibu Kota.

Jumlah kasus baru sempat menurun pada Jumat (3/7/2020) dengan tambahan 144 kasus.

Kemudian, pada Sabtu (4/7/2020) jumlah penambahan kasus kembali meningkat menjadi 215 kasus baru positif Covid-19 di Jakarta.

Selanjutnya, pada Minggu (5/7/2020), jumlah kasus baru Covid-19 adalah 256 kasus.

Jumlah kasus baru sempat menurun lagi pada Senin (6/7/2020) dibandingkan hari sebelumnya, yakni 231 kasus.

Jumlah kasus baru kembali menurun pada Selasa (7/7/2020) dengan penambahan 199 kasus.

Penjelasan Dinkes

Widyastuti menjelaskan alasan lonjakan tambahan kasus baru positif Covid-19 di Ibu Kota, Rabu kemarin.

Menurut Widyastuti, penambahan kasus disebabkan adanya jumlah WNI yang baru tiba di Indonesia dan transit di Jakarta.

Tercatat 51 orang dari total penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta pada Rabu kemarin merupakan WNI yang baru kembali dari luar negeri.

“Warga Negara Indonesia yang baru kembali dari luar negeri beralamat tinggal dari berbagai provinsi, namun untuk sementara transit dan menjalani isolasi di Jakarta sebanyak 51 orang,” kata Widyastuti.

Sementara itu, sebanyak 36 orang dari total penambahan kasus merupakan laporan kasus akumulasi dalam satu bulan terakhir yang baru dilaporkan dari salah satu Laboratorium Rumah Sakit.

Sisanya, yakni 257 orang merupakan penemuan kasus baru dari rumah sakit dan puskesmas, baik dari pasien, hasil contact tracing maupun active case finding.

Perpanjangan PSBB Transisi dan Imbauan Anies

Adapun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga 14 hari ke depan hingga 16 Juli 2020.

PSBB transisi awalnya berakhir pada tanggal 2 Juli 2020.

Pada perpanjangan PSBB transisi, Pemprov DKI menghapuskan sistem ganjil genap di pasar serta menerjunkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk memantau aktivitas di pasar.

Di samping itu, Pemprov DKI juga mengizinkan sektor hiburan dan rekreasi yang terdiri dari pemutaran film (bioskop), produksi film, dan penyelenggaraan pertunjukan atau nobar di ruang terbuka beroperasi pada 6-16 Juli 2020.

Pelaksanaan pertemuan atau kegiatan secara outdoor dan indoor juga diizinkan beroperasi pada periode tersebut.

Gelanggang rekreasi dan olahraga eperti lapangan golf, pusat kebugaran jasmani, gelanggang bola gelindingan atau bowling, seluncur atau ice skating, pusat kebugaran, dan rumah biliar atau bola sodok juga diperbolehkan beroperasi pada 12 sampai 16 Juli 2020.

Kendati demikian, selama masa PSBB transisi sebelumnya, Anies menyampaikan tingkat kedisiplinan warga terhadap penerapan protokol kesehatan masih rendah.

Oleh karena itu, dia mengimbau warga tetap rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan saling menjaga jarak selama beraktivitas pada masa perpanjangan PSBB transisi.

Pembangunan Rumah Sementara di Lokasi Bencana Kecamatan Sukajaya Rampung

BOGOR, AYOBOGOR.COM — Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya merampungkan pembangunan hunian sementara yang diperuntukkan bagi korban bencana alan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya. Secara keseluruhan terdapat 1.753 huntara yang telah diresmikan.

“Pembangunan Huntara ini sedianya ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri yang lalu, dikarenakan adanya pandemi Covid-19, rencananya pun mengalami penyesuaian,” kata Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin dalam sambutannya di Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (6/7).

Ade merinci, jumlah itu tak secara keseluruhan berada di Kecamatan Sukajaya. Untuk Sukajaya, lanjut Ade, terdapat sebanyak 1.713 unit huntara dan 40 unit lainnya berada di Kecamatan Leuwisadeng.

Pada awal tahun 2020, banjir dan tanah longsor menerjang wilayah Bogor Barat di Kabupaten Bogor. Di antaranya Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Cigudeg hingga Jasinga.

Ade menjelaskan, tak semua kecamatan di wilayah Bogor Barat yang dibuatkan huntara berukuran 6×3 meter seharga Rp 11 juta per unit. Pasalnya, sebagaian warga kecamatan lain yang terdampak bencana meminta untuk langsung dibuatkan hunian tetap (huntap).

“Untuk masyarakat yang terdampak bencana di Kecamatan Nanggung sebanyak 852 Kepala Keluarga (KK) dan Kecamatan Cigudeg 262 KK meminta langsung untuk dibuatkan hunian tetap,” urai Ade.

Sementara untuk pembangunan huntap, lanjut Ade, saat ini masih terus dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan hasil rekomendasi kajian Geologi, Ade mengatakan, telah ada daerah yang akan dibangunkan huntap yakni, Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg serta Desa Urug, Kecamatan Sukajaya.

“Sedangkan, khusus untuk Kecamatan Nanggung direncanakan akan dibangun huntap di 7 titik yang saat ini masih menunggu hasil rekomendasi dari kajian tim Geologi mengenai kelayakan dibangunnya huntap,” jelasnya.

 

Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, Ade juga menyerahkan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kemensos per jiwa sebesar Rp 10 ribu selama satu bulan dengan total 3,7 miliar. Bantuan itu, diberikan kepada sekitar 12.403 masyarakat yang terdampak bencana.

Adapun rinciannya, yakni, Kecamatan Nanggung sebanyak 3.170 jiwa, Kecamatan Cigudeg sebanyak 2.051 jiwa, Kecamatan Sukajaya sebanyak 7.106 jiwa dan kecamatan Jasinga 76 jiwa. “Jadup diberikan hingga huntap selesai dibangun,” jelas Ade.

Juliari P Batubara menjelaskan, telah meminta Ade Yasin untuk memetakan wilayah yang rawan bencana. Juliari menyebut, wilayah yang rawan longsor perlu dipertimbangkan untuk direlokasi. Apalagi, kata dia, Kabupeten Bogor begitu luas dengan 40 kecamatan.

“Ini nitip pesan ke bupati, perlu dilihat lagi lah. Daerah-daerah yang masih dihuni tapi rawan ini perlu dipertimbangkan apakah permukimannya dipindahkan. Karena nantinya kalo ada bencana kan kena lagi,” kata Juliari.

Lebih lanjut, Juliari menjanjikan, akan berupaya untuk membantu melakukan antisipasi. Sebab, menurut dia, setiap tahunya pasti ada bencana. “Nah, di RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024 masuk dalam prioritas nasional, nantinya bahwa bagaimana kita lebih paham bencana alam,” jelasnya.

Pembangunan huntara menang melibatkan anggota TNI sejak 20 Mei 2020. Sementara, pihak kecamatan membantu untuk melakukan pendataan penduduk.

Danrem 061/Suryakencana Bogor, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Agus Subianto menjelaskan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan pembangunan huntara meskipun dimasa pandemi Covid-19. Karena itu, dia meminta, agar masyarakat yang menempati dapat menjaga huntara tersebut.

Lebih lanjut, Agus mengatakan akan kembali mengerahkan personel untuk membantu membangun huntap. Namun, dia mengatakan, pihaknya masih menunggu tindaklanjut yang saat ini masih terus dikoordinasikan dengan Pemkab Bogor dan Kementrian PUPR mengenai waktu pelaksanaan pembangunannya. “Kita sudah koordinasikan, setelah ini kita akan membangun huntap jika memang sudah ada instruksi,” jelas Agus.

Skenario Mitigasi Bencana Merapi Harus Penuhi Protokol Kesehatan

Harianjogja.com, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman tetap menyiapkan skenario mitigasi bencana erupsi Merapi di masa pandemi Covid-19. Namun sejauh ini, kondisi Merapi masih berstatus waspada.

“Pemkab tetap menyiapkan skenario mitigasi bencana erupsi Merapi,” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sleman Shavitri Nurmala Dewi, Rabu (8/7/2020).

Hanya saja saat ini Pemkab masih fokus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyebaran bencana non alam, Covid-19. Skenario mitigasi bencana erupsi Merapi juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Pemkab.

Hanya saja, kata Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo, selama masa pandemi Corona ini penanganan bencana Merapi nanti tetap memerhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. “Prinsipnya mitigasi bencana Merapi tetap sama seperti antisipasi bencana gunung Merapi selama ini. Hanya ditambah penerapan secara ketat protokol kesehatan,” kata Joko.

 Dalam konteks penanganan pengungsi nanti, katanya, baik warga maupun petugas yang melakukan evakuasi tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Prinsip cita mas jajar atau cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker dalam melakukan penanggulangan bencana erupsi Merapi tetap dilakukan,” ujar Joko.

Terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman mengaku jika sampai saat ini surat dari BNPB terkait peringatan dini bencana Merapi belum diterima dari BPBD DIY. Meskipun begitu, BPBD Sleman memastikan jika jalur-jalur evakuasi di lereng Gunung Merapi saat ini dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk evakuasi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman Makwan mengatakan jika sampai saat ini jalur evakuasi masih terpelihara dengan baik karena warga juga memiliki kesadaran untuk menjaga akses jalan tersebut. “Secara umum kondisi jalur evakuasi baik. Kami tetap melakukan pengecekan dan mengevaluasinya,” kata Makwan.

Dia menjelaskan, ada beberapa jalur evakuasi yang disiapkan untuk mengevakuasi warga di lereng Merapi. Selain di Cangkringan, jalur evakuasi juga berada di wilayah Pakem dan Turi. Selama ini, jalur evakuasi tersebut juga dimanfaatkan oleh mobilitas warga.

“Kalau ada jalur evakuasi yang rusak masih ada waktu diperbaiki. Sampai saat ini aktivitas Merapi masih aman,” katanya.

Ganjar berharap Desa Saudara jadi percontohan nasional hadapi bencana

Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Program Desa Saudara (Sister Village) bisa menjadi percontohan di tingkat nasional dalam penanganan dan pengurangan risiko berbagai bencana alam.

“Desa Saudara dalam penanganan bencana ini keren, apalagi melibatkan dua kabupaten. Ini bisa dijadikan percontohan nasional, jadi urusan bencana itu tidak ada urusan dengan suku agama ras golongan ataupun kesukuan,” kata Ganjar saat mengunjungi Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Rabu.
Desa Saudara atau Sister Village yang terdiri dari dua desa itu mempunyai fungsi jika salah satu desa tersebut mengalami bencana alam, maka desa yang satunya menjadi tujuan pengungsian sehingga bisa mengurangi risiko bencana maupun jumlah korban.

Desa Tlogolele sendiri mempunyai dua Desa Saudara yakni Desa Klakah, Kecamatan Selo, Boyolali, dan Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Menurut Ganjar, cara kerja sama pada Desa Saudara itu menunjukkan rasa persatuan dan ke-Indonesiaan-nya, serta nilai-nilai yang dipraktikkan warga Desa Tlogolele itu harus dijaga dan ditularkan ke berbagai pihak.

Langkah selanjutnya, Ganjar kini telah menyiapkan untuk membantu warga Desa Tlogolele berlatih evakuasi sebagai cara pengurangan risiko bencana.

“Kalau di negara maju mereka latihan dua kali satu tahun, nah kita satu kali setahun saja sudah bagus. Ini kita siaga Merapi seperti ini masyarakat bisa sadar betul. Termasuk ternaknya. Saya terima kasih perangkat desa dan kecamatannya bagus. Tadi juga tanya kepada warga bagaimana takut tidak, tidak Pak. Sudah biasa,” ujarnya.

 

 

 

Langsa Gelar Rakor Rencana Penanggulangan Bencana 2020-2022

LANGSA – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menggelar rapat koordinaasi (Rakor) penyusunan Rencana Pen­anggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa 2020-2022. Ke­giatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dibuka oleh Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM di Hotel Harmoni Langsa, Rabu (8/7).

Marzuki Hamid menga­takan kawasan rawan ben­cana alam di daerah agar dapat dimasukkan ke dalam penyusunan Rencana Pen­anggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa tahun 2020-2022. Dia meminta SKPK ter­kait dapat memetakan wilayah yang berpotensi bencana banjir, kebakaran, dan keke­ringan.

“Peta wilayah bencana yang ada di daerah terma­suk di Kota Langsa ini harus dimasukkan dalam peny­usunan rencana PRB tahun 2020-2022,” ujarnya. Marzuki Hamid menambahkan, untuk penyusunan RPB ini harus dilakukan dengan cermat, melibatkan seluruh pihak ter­kait supaya dapat diusulkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Langsa. Dia menilai dalam menga­tasi bencana selama ini sering terjadi terjadi kepanikan, mun­gkin masih kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan RPB dalam bekerja, baik dari personil penanggulangan bencana itu sendiri maupun masyarakat yang terkena musi­bah.

“Mudah-mudahan darui hasil rakor yang dilaksanakan oleh BPBA ini dapat melahir­kan SOP dan RPB yang tepat, cepat dan terukur,” pungkas Wakil Wali Kota.

Sedangkan Kasi Kesiap Siagaan BPBA,Fazli SKM Mkes menyebutkan rakor ini untuk memberikan pan­duan memadai bagi Pemko Langsa, dalam hal kegiatan penanggulangan bencana. Menurut Fazli, untuk men­goptimalkan penanggulangan bencana harus difokuskan pada indikator penilaian kap­asitas daerah tersebut. Dia menambahkan juga harus parameter risiko bencana dasar yang jelas dan terukur, serta melindungi masyarakat di seluruh wilayah ini dari bencana.(hbl)

BNPB rencanakan bangun pusat-pusat penanggulangan bencana

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pihaknya merencanakan membangun pusat-pusat penanggulangan bencana di daerah untuk memaksimalkan penanganan bencana di Indonesia.

“Melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami merencanakan pembangunan pusat logistik, pusat kesiapsiagaan, dan pusat komando krisis,” kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang diikuti secara daring melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Selasa.

Doni mengatakan pihaknya merencanakan membangun tujuh pusat logistik penanggulangan bencana, tiga pusat kesiapsiagaan bencana, dan tiga pusat komando krisis darurat bencana.

Menurut Doni, pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut diharapkan bisa menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di daerah dengan menyinergikan potensi-potensi yang ada.

“Penanggulangan bencana memerlukan sinergi antardaerah, antarlembaga, dan antara pusat dan daerah,” tuturnya.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendukung rencana pemerintah membangun pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut, karena sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

“Kita sendiri merasakan selama ini penyaluran logistik untuk penanggulangan bencana di daerah kerap kali ada kendala,” katanya.

Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta BNPB untuk menyediakan logistik yang sesuai dengan kebutuhan daerah mengingat masing-masing daerah memiliki kerawanan dan demografi yang berbeda.

“Harus dipastikan pasokan kebutuhan logistik antara daerah satu dengan yang lainnya berbeda, menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah,” tuturnya.

75 Bencana Melanda Tasikmalaya Selama Sepekan Cuaca Buruk, 1 Tewas Tertimbun Longsor

TASIKMALAYA, KOMPAS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, mencatat sebanyak 75 kejadian bencana terjadi di beberapa wilayahnya selama cuaca buruk sepekan terakhir.

Bencana terjadi mulai tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung sampai pergerakan tanah di beberapa kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.

Akibat kejadian tersebut diketahui satu warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, dan 10 orang mengalami luka ringan akibat longsor di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya.

“Selama sepekan terakhir terjadi cuaca buruk mulai hujan berintensitas tinggi dan angin kencang, hampir tiap hari selama sepekan terakhir terjadi bencana. Apalagi memang wilayah kita ini sangat rawan bencana,” jelas Kepala Bidang Darurat Logistik BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Irwan, kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).

Irwan menambahkan, selain beberapa korban akibat puluhan bencana tersebut dampak lainnya seperti rumah rusak warga, jembatan putus, dan kerugian warga lainnya masih dalam proses inventarisir.

Pihaknya pun terus memantau beberapa titik rawan bencana yang kemungkinan masih akan terjadi saat cuaca buruk kembali melanda wilayah Tasikmalaya.

“Kalau dampak kerusakan lainnya masih proses inventarisir petugas kami. Yang jelas, akibat beberapa bencana tersebut kita dan warga sangat perlu diwaspadai sekali,” tambah Irwan.

Warga mengungsi

Akibat beberapa bencana tersebut, terdapat warga yang mengungsi akibat bencana longsor di dua kecamatan yakni Cigalontang dan Taraju sampai sekarang.

Paling banyak warga terpaksa mengungsi ke lokasi paling aman di salah satu titik wilayah pemukiman Kecamatan Taraju.

“Warga yang mengungsi di daerah Kecamatan Cigalontang dan Taraju. Tapi, kita tak membuat tenda karena mereka mengungsi di rumah saudaranya masing-masing yang lokasinya relatif aman. Yang paling banyak itu di Taraju. Karena banyak rumah yang terdampak. Apalagi sekarang masih terus hujan.

Tapi kita membuat dapur umum dan diserahkan ke masing-masing RT. Kita stok logistik,” pungkasnya.

Jadi Sorotan Internasional, ‘New Normal’ Indonesia Disebut Bakal Jadi Bencana

AKURAT.CO, Tak bisa dimungkiri, Indonesia kesulitan mengatasi krisis ganda ekonomi sekaligus kesehatan publik akibat pandemi virus corona. Tak ayal, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan ‘new normal’ demi menggenjot perekonomian Tanah Air yang terus merosot. Namun, langkah ini justru disebut sebagai upaya kesengajaan yang menyesatkan dan mengaburkan tingginya risiko epidemi oleh sebuah media internasional, Asia Times.

Dimuat pada Senin (8/6), disebutkan bahwa para ahli telah memperingatkan pendekatan prematur untuk memulihkan ekonomi ini berisiko mengekspos rakyat Indonesia ke wabah lebih lanjut dan gangguan ekonomi jangka panjang yang lebih dalam. Bulan lalu, pakar tanggap darurat terkemuka, Dr. Corona Rintawan, meninggalkan Satuan Tugas Nasional COVID-19 Indonesia. Saat membagi pandangannya dengan Asia Times, dokter tersebut mengatakan pandemi COVID-19 telah membuat pemerintah Indonesia terpuruk. Ia juga menggarisbawahi bagaimana arahan ‘New Normal’ Jokowi bisa mengundang lebih banyak infeksi dan kebingungan, alih-alih membuat kurva membaik dan aman.

“Kami punya kekurangan kronis dalam tes dan pelacakan. Kapasitas kami untuk melakukan tes PCR jauh dari target 20 ribu tes per hari. Namun, sekarang semuanya dilonggarkan, ekonomi sedang digenjot, sekolah dibuka kembali, peribadahan massa diizinkan, semuanya atas nama narasi ‘New Normal’,” ungkap Corona.

Ia menilai kementerian berusaha menunjukkan dukungan mereka kepada presiden dengan berlomba menerapkan konsep ‘New Normal’ dalam waktu sesingkat mungkin. Padahal, masih belum jelas apakah masyarakat sudah siap atau apakah langkah itu memang diperlukan.

AFP

Menurut Corona, jika pembukaan kembali ekonomi, bersama dengan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, tidak dibarengi dengan langkah-langkah yang memperkuat sistem perawatan kesehatan, hal ini dapat mengarah ke ‘ledakan infeksi’. Tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, ia menegaskan new normal akan menjadi masalah besar. Perekonomian kembali dibuka, sementara saran ahli ilmiah agar pemerintah tidak meremehkan skala infeksi, kematian, dan kemungkinan gelombang infeksi baru diabaikan. Padahal, pemerintah mengumumkan tambahan kasus baru telah menembus angka 1.000 pada 6 Juni.

“Ada lonjakan besar yang diumumkan baru-baru ini. Itu ditelusuri kembali ke 2 minggu lalu, yang mungkin bertepatan dengan perayaan Idulfitri. Klaster infeksi baru ini akan menyebabkan lonjakan infeksi lebih lanjut di kemudian hari. Saat Anda mengatakan ‘New Normal’, orang-orang akan menganggapnya berarti semuanya kini sudah bisa kembali normal,” sambung Corona.

Selain itu, ada kecurigaan pemerintah sengaja menahan tes massal dan kurang melaporkan kematian di kalangan pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pengawasan (ODP). Salah satu inisiatif pelaporan mandiri, Lapor COVID-19, memperkirakan jumlah kematian sebenarnya mungkin 2-3 kali lebih tinggi daripada laporan resminya. Menurut Corona, penyebabnya adalah pemerintah daerah takut disalahkan atas wabah baru saat kebijakan new normal sedang digalakkan.

“Contohnya, ada seorang PDP meninggal dan baru diketahui positif beberapa hari kemudian. Beberapa pemerintah daerah, saya tidak akan mengatakan yang mana, pada saat itu melaporkan bahwa almarhum negatif COVID-19, meski hasil tesnya belum keluar. Ini karena mereka tidak mau dapat masalah jika jumlah kematiannya kemudian melonjak. Pemimpin daerah mana yang ingin disalahkan saat ‘new normal’ sedang diterapkan?” tambahnya.

Hingga akhir Mei, Gugus Tugas Nasional COVID-19 melaporkan sekitar 300.545 tes telah dilakukan untuk 205.165 orang. Artinya, tingkat tes COVID-19 di Tanah Air mencapai 1.100 per 1 juta penduduk. Ini kira-kira setara dengan Afganistan, salah satu negara dengan tingkat tes terendah di dunia.

AFP

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan stimulus ekonomi COVID-19 hingga USD 48 miliar (Rp677 triliun). Sekitar 13 persen dari anggaran ini ditujukan untuk layanan kesehatan. Di sisi lain, tes cepat dan PCR tidak digratiskan atau tidak digelar besar-besaran untuk secara akurat mengukur dan menganalisis jumlah infeksi di negeri ini. Asia Times menyebut layanan kesehatan Indonesia tidak siap untuk indentifikasi cepat dan menghadapi gelombang baru epidemi.

Sekitar USD 400 juta (Rp5,6 triliun) dari dana stimulus baru ditujukan untuk komponen perawatan kesehatan, berupa tunjangan dan insentif untuk petugas medis COVID-19. Yang mengejutkan, reaksi kalangan petugas medis terhadap pengumuman ini biasa saja. Asia Times menilai adanya kekecewaan yang dirasakan secara luas pada janji-janji sebelumnya yang dilaporkan tak pernah terwujud.

Porsi terbesar dari anggaran COVID-19 ditujukan untuk dukungan kesejahteraan. Sebagian besar berupa bantuan tunai, bantuan makanan, dan subsidi listrik. Sementara itu, banyak pemberian bantuan tunai yang tumpang-tindih, bantuan makanan dan skema kesejahteraan yang membingungkan keluarga miskin dan berpenghasilan rendah, dan banyak yang kesulitan memahami bagaimana dan di mana mengajukan permohonan bantuan.

Di sisi lain, tes COVID-19 tidak tercakup dalam USD 48 miliar (Rp677 triliun) bantuan COVID-19 dan anggaran stimulus ekonomi itu. Tes ini juga tidak murah di Indonesia. Biayanya sekitar USD 25-30 untuk tes cepat dan USD 70-150 untuk tes swab atau PCR.

Meski ada tanda-tanda ketidakmampuan dan kebingungan, Asia Times mempertanyakan Jokowi yang belum mengganti satu pun anggota kabinetnya. Dengan indikasi bahwa kondisi infeksi COVID-19 sebenarnya dan kematian yang tak dilaporkan, presiden Indonesia ini dinilai terburu-buru untuk melanjutkan kenormalan yang berisiko membawa negara ke wabah baru yang lebih besar. []

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Kota Tangerang 56,2 Persen

TANGERANG, KOMPAS.com – Tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Tangerang, Banten mencapai 56,2 persen.

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah pun mengapresiasi kerja tim kesehatan dan tenaga medis Kota Tangerang dalam menangani para pasien Covid-19.

“Kalau menurut saya kesuksesan tim dokter dan tim kesehatan. Mereka yang bikin cepat sembuh,” kata Arief, Jumat (5/6/2020).

Pemkot Tangerang, kata dia, terus memantau ketersediaan obat dan alat kesehatan selama penanganan Covid-19.

“Terapinya kami pantau, kalau ada rumah sakit yang kekurangan obat, kami fasilitasi,” kata dia.

Angka kesembuhan yang terus naik, lanjut Arief, tidak terlepas juga dari perjuangan pasien yang mampu bersabar dala menjalani terapi kesehatan untuk melawan Covid-19. Pasien yang tidak memiliki gejala akut bisa dengan sabar dikarantina sehingga cepat sembuh.

“Mereka cukup sabar mengikuti terapi dan karantina, akhirnya mereka juga cepat sembuh,” kata dia.

Berdasarkan data terbaru di covid19.tangerangkota.go.id hari ini, di Kota Tangerang tercatat 375 kasus Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 211 kasus telah dinyatakan sembuh atau sebanyak 56,2 persen.

Jumlah orang meninggal dunia karena Covid-19 sebanyak 28 dan pasien positif Covid-19 yang masih dirawat sebanyak 136 orang.

Bagaimana Satu Keluarga di Surabaya Terpapar COVID-19 Hingga Meninggal?

Surabaya – Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak di Surabaya meninggal diduga karena positif COVID-19. Lantas bagaimana awalnya satu keluarga tersebut terpapar COVID-19?

DW, anak bungsu keluarga tersebut mengatakan bahwa awalnya kakaknya dengan ditemani sang suami sempat kontrol kandungan di salah satu rumah sakit di kawasan Ampel. Kemudian kakaknya sempat menginap di rumah milik keluarganya yang ada di Ampel.

“Ini dugaan kuat ya, karena saya diceritakan juga oleh mama dan kakak sendiri waktu itu. Saya lupa tepatnya tanggal berapa, kakak saat itu kontrol kandungan di RS Muhammadiyah di Ampel. Saat itu kakak gak pulang, jadi sempat nginep 1 malam di rumah ampel,” kata DW kepada detikcom, Kamis (4/6/2020).

Kemudian, lanjut DW, setelah kakaknya pulang ke rumah di Gubeng Kertajaya, suami kakaknya tersebut langsung sakit selama 3 hari. Sakit tersebut yakni demam dan batuk.

“Dari situ terus ketularan semua satu per-satu anggota keluarga. Tapi karena mungkin imun tubuh suami kakak kuat, jadi dia sembuh. Sedangkan kakak yang sedang hamil 8 bulan gak kuat mungkin imunnya lemah, akhirnya positif COVID-19 dan meninggal. Sementara orang tua saya sendiri sudah tua juga akhirnya terpapar dari hasil rapid test yang reaktif,” jelasnya.

DW menyebut kedua orang tuanya disiplin selama pandemi COVID-19. Bahkan keponakan DW yang tinggal serumah dengan kedua orang tuanya tidak diperbolehkan keluar rumah.

“Jadi di sana (rumah Gubeng) ada kakakku pertama (yang meninggal) dan kakak kedua. Kakak-kakakku udah punya anak semua masing-masing 1 dan di sana sama orang tua saya. Mereka disiplin, apalagi semenjak ada pandemi ini gak pernah keluar rumah,” terang DW yang mengaku tidak tinggal di rumah Gubeng.

Untuk kondisi keluarganya yang meninggal dunia, DW menjelaskan hanya ayahnya yang memiliki riwayat penyakit penyerta yakni jantung dan diabetes. Sementara ibu dan kakak DW tidak memiliki riwayat penyakit.

Sementara, 3 anggota keluarga DW yang meninggal telah dimakamkan dengan protokol COVID-19. DW menegaskan bahwa yang meninggal karena COVID-19 adalah kakaknya. Sementara kedua orang tuanya meninggal dengan status PDP. Mereka reaktif namun belum melakukan tes swab.

DW berpesan kepada masyarakat khususnya warga Surabaya bahwa virus Corona itu nyata dan berbahaya. Ia menilai banyak orang yang masih menganggap remeh virus tersebut.

“Virus ini jahat, tapi virus ini benar-benar ada dan gak bisa dianggap remeh. Jadi harus sadar akan kesehatan, kebersihan dan kalau memang tidak perlu kemana-mana lebih baik di rumah saja,” pungkasnya.

sumber:detik.com