Free Workshop Online

Simulasi  Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System

dalam Menghadapi Pandemic Covid-19 

Diselenggarakan oleh Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan berkerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM

Senin, 4 Mei 2020

{tab Kerangka Acuan}

Pengantar

Semua rumah sakit yang telah diakreditasi pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Dan setiap HDP seharusnya sudah selalu disimulasikan dengan skenario yang sudah dianalisis berdasarkan bencana yang mungkin terjadi di daerahnya. Peristiwa covid-19 ini menjadikan skenario yang baru buat RS, sehingga RS merasa belum siap dalam menghadapinya. Masalah lain adalah, tidak semua Rumah Sakit yang merasa bahwa simulasi ini penting dan harus dilakukan minimal setiap tahun. Sehingga ketika terjadi bencana rumah sakit sering mengabaikan dokumen perencanaannya dan kembali terjadi kekacauan dalam menanggulangi bencana. Tidak hanya pada pandemi tapi hal ini juga terjadi pada bencana alam lainnya.

Bencana yang terjadi kali ini memang mengejutkan semua pihak dan kembali Rumah Sakit yang menjadi titik akhir kedatangan semua pasien datang, dari mulai mengaktifkan system komando, cara mengkomunikasikan dan pengadaan logistik serta SOP-SOP baru mulai disiapkan. Ini memang kasus baru buat semua  Rumah Sakit sehingga sangat penting untuk Rumah Sakit selalu siap dan menjadikan masalah covid-19 adalah kasus baru yang harus disiapkan skenarionya.

Pembelajaran berdasarkan kasus sangat baik jika dilakukan sesering mungkin. Latihan berbasis kasus ini dapat dimulai dari  menyusun dokumen dan kemudian dibuat  workshop, lalu dokumen tersebut disosialisasikan dan dilatih sesering mungkin berulang-ulang serta diuji coba dengan skenario diatas meja yang disebut dengan Table Top Exercise selanjutnya disimulasikan perbagian dan terakhir disimulasikan bersama dengan stakeholder lain (networking). Mengingat pentingnya latihan pengorganisasian tim bencana di rumah sakit atau incident command system (ICS) dalam menghadapi situasi bencana yang sudah dilaksanakan selama 3 minggu dimulai dari aktivasi HDP berbasis ICS diminggu pertama, komunikasi ICS diminggu kedua, dan logistik dalam ICS diminggu ketiga, maka memasuki minggu keempat dibuatlah latihan diatas meja berdasarkan kasus (TTX) yang  kali ini kita sebut latihan kasus dalam jaringan.

Diharapkan melalui Simulasi TTX Daring ini Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM akan membantu memfasilitasi rumah sakit dalam memahami kasus dan mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya terkait sistem komando, komunikasi dan Logistik di RS.

Tujuan

• mendorong peserta menganalisis kasus di Rumah Sakit dalam bencana
• melatih peserta memilih teknik analisis yang tepat dalam menemukan solusi dan mencapai keputusan melalui diskusi
• mendiskusikan permasalahan dalam pelaksanaan HDP untuk covid-19

Output

• peserta memahami kapan mengaktifkan ICS di rumah sakit
• rumah sakit memilki  tim bencana untuk menghadapi covid-19
• rumahsakit memahami teknik komunikasi dan perencanaan dalam sistem komando yang diperbaharui karena adanya Covid-19.

Peserta dan persyaratan

Diikuti oleh 3 – 5 orang yang terdiri dari :

• tim HDP rumah sakit,
• pimpinan dan manajemen rumah sakit,
• Staf lainnya yang memilik tugas berkaitan dengan pelaksanaan HDP
• telah mengikuti tiga workshop sebelumnya
• membawa dokumen rencana penanganan covid-19 di rumah sakit (versi revisi jika ada perubahan)

 

Waktu Pelaksanaan

Pertemuan   : Senin, 4 Mei 2020
Pukul           :  10.00 – 11.30 WIB

Materi	: Simulasi Daring HDP
Tujuan Pembelajaran Umum	: Memahami sistem komando dalam kasus covid-19
Observer	: dr Hendro Wartatmo SpB KBD   dr. Bella Donna, M.Kes   Gde Yulian Yogadhita Apt M.Epid
Fasilitator	: Madelina Ariani, SKM, MPH    Happy Pangaribuan, SKM, MPH

Kasus Klik Disini

Survey Klik Disini

 

{tab Reportase}

 

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi Simulasi dari RSUD Kota Tangerang”

Bencana yang sedang terjadi saat ini memang mengejutkan semua pihak dan kembali rumah sakit yang menjadi titik akhir kedatangan semua pasien datang, dari mulai mengaktifkan sistem komando, cara mengkomunikasikan dan pengadaan logistik serta SOP – SOP baru mulai disiapkan. Ini memang kasus baru buat semua  rumah sakit sehingga sangat penting untuk rumah sakit selalu siap dan menjadikan masalah COVID-19 adalah kasus baru yang harus disiapkan skenarionya. Pembelajaran berdasarkan kasus sangat baik jika dilakukan sesering mungkin. Latihan berbasis kasus ini dapat dimulai dari  menyusun dokumen dan kemudian dibuat  workshop, lalu dokumen tersebut disosialisasikan dan dilatih sesering mungkin berulang – ulang serta diuji coba dengan skenario diatas meja yang disebut dengan Table Top Exercise selanjutnya disimulasikan perbagian dan terakhir disimulasikan bersama dengan stakeholder lain (networking).

Mengingat pentingnya latihan pengorganisasian tim bencana di rumah sakit atau incident command system (ICS) dalam menghadapi situasi bencana yang sudah dilaksanakan selama 3 minggu dimulai dari aktivasi HDP berbasis ICS di minggu pertama, komunikasi ICS d iminggu kedua, dan logistik dalam ICS di minggu ketiga, maka memasuki minggu keempat dibuatlah latihan di atas meja berdasarkan kasus yang  kali ini kita sebut latihan kasus dalam jaringan. Observer  dalam simulasi ini adalah dr Hendro Wartatmo SpB KBD, dr. Bella Donna, M.Kes dan Gde Yulian Yogadhita Apt M.Epid.

Sesi hari hari adalah diskusi, dimana ada 2 diskusi yang akan dibangun oleh narasumber bersama peserta. Diskusi yang pertama adalah menjawab dan membahas permasalahan sebagai berikut: a) Apa perencanaan RS di Kabupaten/Kota selanjutnya setelah memiliki Satgas COVID-19 di RS?; b) Apa rencana umum RS Kabupaten/kota menghadapi situasi saat ini; c) Bagaimana RS kabupaten/kota melakukan koordinasi internal eksternal dengan dinas kesehatan ataupun rumah sakit lain di kabupaten/kota?. Ada 4 Rumah Sakit yang menjawab pertanyaan tersebut yaitu :

1. RSUD Sidoarjo
   1. RSUD sidoarjo menyampaikan bahwa setelah memiliki satgas COVID-19 akan membuat SPO, menentukan alur pasien COVID-19, memnentukan sistem rujukan, menghitung SDM dan APD.
   2. Rencana umum RSUD Sidoarjo menghadapi situasi saat ini adalah pengembangan kapasitas rawat inap isolasi.
   3. Koordinasi internal dan eksternal di RSUD Sidoarjo dilakukan oleh tim melalui Humas yang tertanggungjawab dalam menyampaikan informasi baik di internal RS maupun kepada pihak lain seperti dinas kesehatan, pemda, RS lain maupun media. Mengusulakn kepada dinkes untuk membuat/menunjuk tempat khusus untuk merawat pasien dengan gela ringan, sehingga tidak semua pasien dibawa ke RSUD Sidoarjo.
2. RSUD Tangerang
   1. RSUD Tangerang menyampaikan bahwa setelah memiliki satgas COVID-19 akan membuat alur pasien yang masuk RS sesuai zona yang sudah ditetapkan. Melakukan pertemuan rutin seperti morning report untuk membahas masing – masing tugas pokok/ tanggungjawab.
   2. Rencana umum RSUD Tangerang menghadapi situasi saat ini adalah berkoordinasi dengan lini atas dan lini bawah lewat teleconference, termasuk menghitung SDM dan APD yang dibutuhkan.
   3. Koordinasi eksternal RSUD Tangerang dilakukan bersama dinkes untuk selalu meng update data pasien dan data surveilans.
3. RS Awal Bros Batam
   1. RS Awal Bros Batam menyampaikan bahwa setelah memiliki satgas COVID-19 akan mengaktifkan HDP dan tim satgas untuk menjalankan tugas fungsinya seperti yang sudah ditetapkan dalam SK.
   2. Rencana umum RS Awal Bros Batam dalam menghadapi situasi saat ini adalah menghitung APD yang dibutuhkan, membuat alur pasien, bekerja sama dengan relawan melalui MOU yang sudah disepakati
   3. Koordinasi eksternal RS Awal Bros Batam dilakukan bersama dinkes dengan menggunakan aplikasi Slack
4. RSUD Kartini Jepara
   1. RS Kartini Jepara menyampaikan bahwa setelah memiliki satgas COVID-19 akan mengadakan rapat, melakukan pengalihan anggaran dalam menghadapi bencana termasuk untuk pembelian APD, membuat klinik COVID-19 untuk melakukan skrining terhadap semua pasien yang berobat di RSUD Kartini Jepara.
   2. Rencana umum RSUD Kartini Jepara dalam menghadapi situasi saat ini adalah berkoordinasi dengan dinkes untuk membuat sistem rujukan agar tidak semau pasien COVID-19 dibawa ke RS, merencanakan logistik dan lain – lain.
   3. Koordinasi eksternal RSUD Kartini Jepara dilakukan bersama dengan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Jepara.

 

Narasumber/fasilitator menanggapi dengan baik terhadap jawaban para peserta bahwa langkah awal setelah terbentuknya satgas COVID-19 di RS adalah mengaktifkan HDP, membuat SOP, melakukan rapat termasuk mengatur anggaran, membuat MOU dengan berbagai pihak terkait, berkoordinasi dengan dinas, pemda, RS lain di kabupaten. Memastikan bahwa metode skrining yang dilakukan sesuai dengan kebijakan kemenkes, sudah terbangun sistem rujukan agar tidak terjadi penumpukan pasien di RS. Dan yang paling penting diperhatikan adalah pada saat ICS sudah dijalankan maka keselamatan tenaga kesehatan merupakan faktor utama untuk dilaksanakan.  

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi Simulasi dengan RSUD Jombang”

Diskusi kedua adalah menjawab dan membahas pertanyaan sebagai berikut: a) siapa yang menggantikan komandan saat ini dan apa rencana selama 14 hari jika tidak ada komandan yang sebenarnya; b) dalam situasi berikutnya ternyata terjadi eskalasi yang sangat meningkat, bagaimana tim HDP melakukan perencanan dalam memenuhi SDM/ relawan yang kurang; c) bagaimana memobilisasi sumberdaya yang lain dengan cepat dan bagaimana penghitungannya?.

Ada beberapa RS yang memberikan jawaban atas pertanyaan diatas diantaranya adalah :

1.   RSUD Ambarawa

1. Jika komandan satgas di RSUD Ambarawa berhalangan, maka yang menggantikan adalah ketua harian sesuai SK yang ditetapkan oleh direktur RSUD Ambarawa.
2. dalam memenuhi SDM/ relawan yang kurang, RSUD Ambarawa melakukan inventarisasi SDM di RS, mengusulkan kepada bupati untuk menerbitkan perbup tentang perekrutan relawan COVID-19
3. Untuk memobilisasi sumber daya lain di RSUD Ambarawa dengan cepat, dilakukan efisiensi di berbagai unit termasuk mengurangi jam pelayanan di unit lain untuk memanfaatkan tenaga kesehatan non covid-19 untuk dilibatkan di tenaga COVID-19

2.   RSUD Kabupaten Bekasi

1. Jika komandan satgas di RSUD Kabupaten Bekasi berhalangan, maka yang menggantikan adalah Wakil Komandan sesuai SK yang ditetapkan oleh direktur RSUD Kabupaten Bekasi.
2. Dalam memenuhi SDM/ relawan yang kurang, RSUD Kabupaten Bekasi melakukan inventarisasi SDM di RS dengan memindahkan nakes yang bekerja di bagian non COVID-19 untuk membantu bekerja di bagian COVID-19.
3. Untuk memobilisasi sumber daya lain di RSUD Kabupaten Bekasi dengan cepat, dilakukan penambahan kapasitas TT, pengadaan APD dan logistik lainnya

3.   RSUD Kota Bekasi

1. Jika komandan satgas di RSUD Kota Bekasi berhalangan, maka yang menggantikan adalah ketua umum harian atau kepala humas atau yang ditunjuk oleh direktur RSUD Kota Bekasi.
2. Dalam memenuhi SDM/ relawan yang kurang, RSUD Kota Bekasi mengaktifkan MOU dengan instansi yang sudah bekerja sama dengan RS, serta berkoordinasi dengan dinkes dan pemda untuk penambahan SDM.
3. Untuk memobilisasi sumber daya lain di RSUD Kota Bekasi dengan cepat, dilakukan pengurangan/ menutup layanan lain, memobilisasi tenaga kesehatan di RS untuk membantu penanganan COVID-19 sesuai kapasitas dan zona wilayah.

4.   RSUD Kota Jogjakarta

1. Jika komandan satgas di RSUD Kota Jogjakarta berhalangan, maka yang menggantikan adalah dokter yang bertanggungjawab dalam menangani pasien COVID-19.
2. Dalam memenuhi  SDM/  relawan yang kurang,  RSUD Kota Jogja karta memobilisasi tenaga kesehatan di RS dengan memperhatikan usia, dan riwayat komorbid.
3. Untuk memobilisasi sumber daya lain di RSUD Kota Jogjakarta bekerjasama denganRS lain disekitarnya untuk saling membantu.

Narasumber memberikan apresiasi terhadap jawaban para peserta. para peserta dianggap sudah memahami jika ada situasi yang mendesak dan harus dilakukan saat terjadi bencana. Dalam SK tim HDP semua peserta pelatihan sudah disiapkan alternatif jika komandan berhalangan. Disampaikan oleh narasumber bahwa dalam kondisi bencana yang berlangsung lama sebaiknya komandan merupakan tim yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai kapasitas kemampuan yang sama sehingga dapat bergantian jika salah satu berhalangan. Komandan harus dapat bekerja 24 jam dalam seminggu dan dapat dihubungi setiap saat. Berkaitan dengan masalah kekurangan SDM, perlu dilakukan koordinasi dengan dinkes dan pemda serta menjalin kerjasama dengan RS di Kabupaten/kota untuk mendapatkan tambahan tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Ada 3 kalimat kunci dalam mengatasi masalah di dalam ICS yaitu: a) keselamatan tenaga kesehatan merupakan prioritas utama; b) MOU dengan institusi lain untuk memobilisasi SDM namun dengan tetap memperhatikan kompetensi; c) mengurangi kapasitas layanan lain untuk memobilisasi SDM membantu penanganan COVID-19.

Dengan berakhirnya sesi hari ini maka berakhir pula pelatihan/workshop HDP dalam ICS yang berlangsung sejak 14 April 2020 dan berakhir pada 4 Mei 2020. Dalam acara penutupan dr Andreasta Meliala mewakili FK – KMK UGM menyampaikan beberapa hal yaitu : 1) pelatihan ini unik karena selalu belajar hal baru namun bisa diaplikasikan langsung sesuai kondisi yang dihadapi saat ini; 2) dokumen/materi yang sudah diberikan bisa dimanfaatkan dan dipraktekkan dengan sebaik baiknya; 3) diskusi hari ini berjalan dengan baik karena peserta bisa berbagi informasi/pengalaman dengan peserta dari Rs lain; 4) sangat mengapresiasi kerjasama yang dijalin oleh FK – KMK UGM dengan Badan PPSDM dan satker Bapelkes Semarang, sehingga pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar.

Dalam sambutan penutupannya, Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM dr Achmad Soebagio Tancarino, MARS menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para peserta yang konsisten mengikuti pelatihan yang berlangsung selama 4 sesi yang berlangsung dari 14 April sd 4 Mei 2020, serta berharap agar peserta pelatihan bisa menjadi community of practice, mampu berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan peserta lain atau teman- teman di RS lain yang belum pernah ikut pelatihan semacam ini. Achmadmenyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan pelatihan ini dari awal hingga akhir dan berjalan dengan lancar.  

Reporter : Primus Radixto Prabowo, SKM, M.Kes

Bapelkes Semarang

{/tabs}

Free Workshop Online

Simulasi  Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System

dalam Menghadapi Pandemic Covid-19 

Diselenggarakan oleh Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan berkerjasama dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM

Rabu, 3 Juni 2020

---

{tab Kerangka Acuan}

Pengantar

Semua rumah sakit yang telah diakreditasi pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Dan setiap HDP seharusnya sudah selalu disimulasikan dengan skenario yang sudah dianalisis berdasarkan bencana yang mungkin terjadi di daerahnya. Peristiwa covid-19 ini menjadikan skenario yang baru buat RS, sehingga RS merasa belum siap dalam menghadapinya. Masalah lain adalah, tidak semua Rumah Sakit yang merasa bahwa simulasi ini penting dan harus dilakukan minimal setiap tahun. Sehingga ketika terjadi bencana rumah sakit sering mengabaikan dokumen perencanaannya dan kembali terjadi kekacauan dalam menanggulangi bencana. Tidak hanya pada pandemi tapi hal ini juga terjadi pada bencana alam lainnya.

Bencana yang terjadi kali ini memang mengejutkan semua pihak dan kembali Rumah Sakit yang menjadi titik akhir kedatangan semua pasien datang, dari mulai mengaktifkan system komando, cara mengkomunikasikan dan pengadaan logistik serta SOP-SOP baru mulai disiapkan. Ini memang kasus baru buat semua  Rumah Sakit sehingga sangat penting untuk Rumah Sakit selalu siap dan menjadikan masalah covid-19 adalah kasus baru yang harus disiapkan skenarionya.

Pembelajaran berdasarkan kasus sangat baik jika dilakukan sesering mungkin. Latihan berbasis kasus ini dapat dimulai dari  menyusun dokumen dan kemudian dibuat  workshop, lalu dokumen tersebut disosialisasikan dan dilatih sesering mungkin berulang-ulang serta diuji coba dengan skenario diatas meja yang disebut dengan Table Top Exercise selanjutnya disimulasikan perbagian dan terakhir disimulasikan bersama dengan stakeholder lain (networking). Mengingat pentingnya latihan pengorganisasian tim bencana di rumah sakit atau incident command system (ICS) dalam menghadapi situasi bencana yang sudah dilaksanakan selama 3 minggu dimulai dari aktivasi HDP berbasis ICS diminggu pertama, komunikasi ICS diminggu kedua, dan logistik dalam ICS diminggu ketiga, maka memasuki minggu keempat dibuatlah latihan diatas meja berdasarkan kasus (TTX) yang  kali ini kita sebut latihan kasus dalam jaringan.

Diharapkan melalui Simulasi TTX Daring ini Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM akan membantu memfasilitasi rumah sakit dalam memahami kasus dan mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya terkait sistem komando, komunikasi dan Logistik di RS.

 

Tujuan

• mendorong peserta menganalisis kasus di Rumah Sakit dalam bencana
• melatih peserta memilih teknik analisis yang tepat dalam menemukan solusi dan mencapai keputusan melalui diskusi
• mendiskusikan permasalahan dalam pelaksanaan HDP untuk covid-19

 

Output

• peserta memahami kapan mengaktifkan ICS di rumah sakit
• rumah sakit memilki  tim bencana untuk menghadapi covid-19
• rumahsakit memahami teknik komunikasi dan perencanaan dalam sistem komando yang diperbaharui karena adanya Covid-19.

 

Peserta dan persyaratan

Diikuti oleh 3 – 5 orang yang terdiri dari :

• tim HDP rumah sakit,
• pimpinan dan manajemen rumah sakit,
• Staf lainnya yang memilik tugas berkaitan dengan pelaksanaan HDP
• telah mengikuti tiga workshop sebelumnya
• membawa dokumen rencana penanganan covid-19 di rumah sakit (versi revisi jika ada perubahan)

 

Waktu Pelaksanaan

Pertemuan   : Rabu, 3 Juni 2020
Pukul           : 10.00 – 11.30 WIB 

Materi	: Simulasi Daring HDP
Tujuan Pembelajaran Umum	: Memahami sistem komando dalam kasus covid-19
Observer	: dr Hendro Wartatmo SpB KBD   dr. Bella Donna, M.Kes   Gde Yulian Yogadhita Apt M.Epid   Sri Purwaningsih, S.Kep. Ners, M.Sc
Fasilitator	: Madelina Ariani, SKM, MPH    Happy Pangaribuan, SKM, MPH

 

 Kasus 1

 Kasus 2

 

{tab Reportase}

 

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Simulasi HDP berbasis ICS”

Hari terakhir dalam serial workshop online Aktivasi Hospital Disaster Plan (HDP) dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 membahas mengenai Simulasi HDP Berbasis Incident Command System dalam Menghadapi COVID-19 yang menghadirkan narasumber antara lain dr. Hendro Wartatmo, Sp.B, KBD, dr. Bella Donna, M.Kes, Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid dan Sri Purwaningsih, S.Kep, Ners, M.Sc dengan moderator Madelina Ariani, SKM, MPH.

Narasumber memberikan sedikit pengantar dengan memaparkan tentang perkembangan terkini bencana COVID-19 di Indonesia yang belum jelas puncaknya akan terjadi kapan dan saat ini juga belum masuk di puncaknya. Jadi harus tetap waspada dan di bulan Juni ini Pemerintah sudah mulai meminta untuk masuk ke “New Normal”. Narasumber memberikan simulasi kasus pertama dengan menggambarkan situasi daerah RS kabupaten XX antara lain : 1) Provinsi ABC telah mendeklarasikan status tanggap darurat bencana COVID-19 melalui SK Gubernur; 2) Penduduk sebesar 3.000.00 yang tersebar di 14 Kabupaten dengan pelayanan kesehatan sebanyak 20 RS dan 100 Puskesmas; 3) Sebanyak 300 dokter umum dan dokter spesialis dan ribuan tenaga kesehatan lainnya dan 2 laboratorium besar; 4) Laboratorium Kesehatan Daerah belum pernah memeriksa virus Cov-2 SARS dan tidak memiliki fasilitas yang memadai; 5) RS yang telah memiliki HDP dapat menangani pasien dengan baik di awal terjadinya COVID-19, namun terjadi lonjakan setelah libur lebaran; 6) RS telah memiliki 5 kamar isolasi bertekanan negatif dan 2 ventilator; 7) karena adanya lonjakan tersebut, maka dalam 2 minggu ruang isolasi akan terisi penuh, SDM RS sudah bekerja sebulan penuh tanpa rotasi termasuk staff esensial yang berperan penting di struktur ICS.

Narasumber membuka sesi diskusi dari simulasi kasus pertama yaitu menjawab dan membahas permasalahan sebagai berikut: 1) Jelaskan rencana RS menghadapi situasi saat ini? Bagaimana menjaga agar staf tidak burnout menghadapi COVID-19?; 2) Bagaimana tim HDP melakukan perencanaan dalam memenuhi sumber daya termasuk SDM/relawan yang kurang jika terjadi lonjakan pasien COVID-19?; 3) Bagaimana memobilisasi sumber daya lain dengan cepat dan bagaimana penghitungannya?; 4) Bagaimana RS anda berkoordinasi dengan pemkab /pemkot /pemprov?.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi Simulasi dari RSUD Pandan”

Ada 3 Rumah Sakit yang menjawab pertanyaan pertama antara lain RSUD Tarakan, RS Sari Mulia dan RS Undata. RSUD Tarakan menyampaikan bahwa awalnya membuat rencana kerja dengan memastikan jumlah SDM dan fasilitas yang dimiliki untuk kemudian dilaporkan ke Pemerintah Provinsi yang kemudian baru ditunjuk menjadi RS Rujukan. Untuk menjaga stamina SDM dengan bekerjasama dengan Pemprov untuk menyediakan fasilitas penginapan dan transportasi sehingga akan lebih efisien baik dari sisi tenaga dan waktu, sedangkan dari segi gizi dengan memberi menu tambahan dan dipantau secara ketat oleh bagian SDM. Dari segi SDM dengan menginventarisir keluhan yang dirasakan oleh tenaga medis. Dalam realitanya semua SDM sudah direncanakan dari awal termasuk relawan dan disampaikan ke Pemprov, untuk rapid test juga dilaporkan secara berkala ke Dinas Kesehatan, untuk donasi ada tim khusus yang akan mengoptimalkan pendistribusian dan penggunaannya.

RS Sari Mulia yang diwakili dr Widodo menyampaikan bahwa yang pertama dilakukan dengan membuat Tim Satgas COVID-19, Petunjuk Teknis, SK dan Pedoman Tata Laksana, menyiapkan SDM dan ruang isolasi. Jika terjadi lonjakan pasien maka akan memaksimalkan SDM yang ada dan kerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan yang ada. RS Sari Mulia akan melakukan analisa kebutuhan, koordinasi perencanaan pembelian dan perencanaan lainnya seperti obat-obatan, APD, bahan habis pakai, suplemen supaya tidak burnout. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota maupun Provinsi dalam hal pencatatan dan pelaporan meskipun dilapangan masih terdapat kendala-kendala. Hal tersebut menjadi dasar untuk memberikan informasi dan memutus rantai penularan COVID-19.

RS Undata menyampaikan bahwa dari awal sudah mempersiapkan tim, SDM dan fasilitas, dalam penunjukan tim sudah selektif dan dipilih berdasarkan pengalaman. Membuat opsi sampai dengan 3 lapis tim, walaupun sampai saat ini terbatas hanya sampai tim 2 saja yang masih dilibatkan tetapi jika terjadi lonjakan kasus kemungkinan akan dibentuk tim 3. Setiap hari melakukan evaluasi fasilitas dan ada laporan secara berjenjang. Setiap hari melakukan koordinasi baik ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Narasumber menanggapi dengan baik terhadap jawaban para peserta bahwa perencanaan di tiga RS dalam menghadapi situasi saat ini sudah tepat yaitu dengan membuat tim, ruang isolasi, membuat regulasi-regulasi. Setiap RS harus mempunyai disaster plan dan harus mempunyai komando, tim operasional, logistic yang harus di review secara seksama. Semua elemen ini membuat perencanaan dan berkoordinasi. Menjaga agar staf tidak burnout salah satunya dengan tim pengorganisasian yaitu bidang perencanaan. Misalnya bidang perencanaan selain tracking pasien, juga tracking fasilitas maupun situasi termasuk SDM yang mengalami kelelahan. Apabila terjadi lonjakan, mobilisasi sumber daya bisa langsung direncanakan oleh RS kepada Dinas Kesehatan atau Pemerintah Daerah tersebut. Apabila sejak awal RS sudah menyiapakan MOU/ perjanjian, maka RS bisa bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk perputaran petugas. Untuk Mobilisasi dapat dibuat jadwal untuk rolling dan shift. Koordinasi dengan stakeholder sangat penting dilakukan. Di beberapa daerah sudah menurun temuan kasusnya, tren yang baru dimana new normal akan dimulai. Bagaimana dengan sistem koordinasinya, edukasinya, tracing kontaknya harus ada koordinasi baik dengan Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi. Kunci keberhasilannya adalah kerjasama Pemerintah Daerah dengan RS dan networking antar RS. Jika yang disampaikan RS itu tadi merupakan harapan maka konsep ini harus dipegang dan disampaikan ke pemda.

Narasumber menyampaikan simulasi kasus kedua yaitu pada saat daerah dinyatakan zona merah, ternyata komandan bencana tim gugus tugas COVID-19 dinyatakan positif dan dilakukan karantina selama 14 hari sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya. Di sisi lain dengan dibukanya new normal, banyak pasien geriatric yang datang ke Puskesmas dan dirujuk ke RS. Pertanyaan yang dilontarkan oleh narasumber antara lain sebagai berikut: 1) Siapa yang akan menggantikan komandan saat ini dan apa rencana selama 14 hari jika tidak ada komandan yang sebenarnya; 2) Bagaimana intervensi non kesehatan/non medis untuk menghadapi lonjakan pasien umum non COVID-19?; 3) Jika ini terjadi di RS, apa yang belum disiapkan? Jelaskan perencanaannya.

Ada beberapa RS yang memberikan jawaban atas pertanyaan diatas. RS Pandan menyampaikan bahwa jika komandan sedang berhalangan maka yang menggantikan komandan adalah LO. Intervensi yang dilakukan jika terjadi lonjakan pasien umum dengan mengaktifkan sitem pendaftaran online untuk pasien dan menyediakan ruang skrining pasien di halaman depan. Yang belum disiapkan bahwa di tupoksi ICS belum ada pendelegasian komando jika berhalangan hadir dan SIMRS pendaftaran online akan diaktifkan.

RSNU Jombang menyampaikan bahwa jika komandan sedang berhalangan maka yang menggantikan wakil komandan dengan disertai surat pendelegasian dan setiap hari memberikan laporan ke komandan. RSNU Jombang sudah mengaktifkan jadwal poliklinik dengan membatasi jumlah pasien dan waktu pelayanan. Networking belum dilakukan di RSNU Jombang karena Dinas Kesehatan menunjuk RS swasta sebagai RS penyangga.

RSI Pati karena dalam struktur ICS tidak mempunyai wakil komando maka yang menggantikan komando jika berhalangan adalah Direktur yang langsung mengkoordinir dibawahnya. Jika terjadi lonjakan pasien umum maka RSI Pati mengantisipasinya dengan mengurangi dan bekerjasama dengan FKTP agar tidak mudah merujuk pasien umum terutama geriatric tapi jika memang harus ke RS maka dilakukan skrining dengan ketat. Yang belum dilakukan RSI Pati adalah belum menyiapkan ruang isolasi yang ada baru ruang isolasi airborne dengan jumlah terbatas.

Narasumber memberikan apresiasi terhadap jawaban para peserta. Disampaikan juga oleh narasumber bahwa harus ada pendelegasian wewenang dan boleh siapapun tetapi harus benar-benar yang memahami situasi saat ini, sehingga situasi tetap berjalan sesuai perencanaan. Jika pasien umum sudah datang maka RS harus mempersiapkan bagaimana pasien agar tidak takut datang ke RS supaya business plan RS tetap jalan. Narsumber juga menekankan pentingnya dokumentasi dalam pendelegasian wewenang. Siapapun yang ditunjuk harus tertulis di dokumen.

Dengan berakhirnya sesi diskusi maka berakhir pula pelatihan/workshop HDP dalam ICS yang berlangsung sejak 12 Mei 2020 dan berakhir pada 3 Juni 2020. Workshop ditutup oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM dr Achmad Soebagio Tancarino, MARS dengan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para peserta yang konsisten mengikuti pelatihan yang berlangsung selama 4 sesi yang berlangsung dari 12 Mei s.d 3 Juni 2020, serta berharap agar peserta pelatihan bisa menjadi community of practice, mampu berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan peserta lain atau teman- teman di RS lain yang belum pernah ikut workshop semacam ini. dr Achmad Soebagio Tancarino, MARS menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan pelatihan ini dari awal hingga akhir sehingga berjalan dengan lancar.  

 

Reporter

1. Indrawati Wurdianing
2. Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

{/tabs}

PELATIHAN KEPEMIMPINAN DINAS KESEHATAN DALAM MENGELOLA BENCANA KESEHATAN

Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan Bekerjasama dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM

Kamis-Sabtu, 23-25 April 2020

{tab title=”Kerangka Acuan” class=”danger” align=”justify”}

---

RASIONAL

Pandemi akan terus mengancam kehidupan manusia. Sejak pandemi paling awal ditemukan pada tahun 3000 sebelum masehi, sampai dengan saat ini telah terjadi lebih dari 10 pandemi besar yang merenggut nyawa jutaan orang. Sejak era pra sejarah sampai dengan era modern saat ini, ancaman semakin sering terjadi dan semakin kompleks oleh karena terlibatnya faktor ekonomi dan politik dalam menghadapi bencana tersebut.

Ancaman yang terus terjadi ini perlu diantisipasi dengan memperkuat public health security yang terintegrasi dengan sistem kesehatan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui International Health Regulation sehingga dituntut untuk dapat memiliki kemampuan di bidang pencegahan, deteksi dini serta respon cepat terhadap munculnya penyakit atau kejadian yang berpotensi menjadi PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Indonesia terlibat aktif dalam upaya memperkuat public health security dengan terlibat aktif dalam gerakan Global Health Security. Sangat disadari bahwa dampak dari bencana kesehatan hanya dapat direduksi dengan penguatan sistem kesehatan.

Indonesia telah menerbitkan buku National Plan Public Health Security. Visi Action plan ini untuk mendukung secara aktif upaya global dalam mencegah, mendeteksi dan merespon potensi pandemi akibat agen biologi, kimia dan radio-nuklir. Misi: (1) Memperkuat kapasitas nasional dalam mencegah, mendeteksi dan meresponsKedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD); (2) Melakukan kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi masyarakat dalam menghadapi KKM-MD. Untuk 
tahun 2020 – 2024 secara khusus ada sasaran untuk mendukung pencapaian visi danmemperkuat implementasi misi, antara lain; melaksanakan advokasi untuk menyamakan pemahaman semua pemangku kepentingan dalam mencegah, mendeteksi dan meresponskedaruratan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, ketika kasus Covid-19 ditemukan pada awal Maret 2020, eksekusi konsep disaster plan dan pelaksanaan berbagai dokumen yang telah dikembangkan untuk menghadapi bencana kesehatan, belum tampak optimal hasilnya di lapangan. Ketidakjelasan sistem komando dan alur penanganan bencana kesehatan sangat menghambat kecepatan response sistem kesehatan terhadap kejadian Covid-19. Pertanyaan besar yang muncul adalah faktor kunci apa yang dapat menyebabkan situasi ini terjadi?

Salah satu faktor penentu kesuksesan penanganan bencana kesehatan adalah faktor kepemimpinan. Pemimpin adalah motor penggerak sistem kesehatan, baik dalam situasi normal maupun ketika menghadapi bencana. Oleh sebab itu, kinerja sistem kesehatan sangat bergantung pada pemimpin yang memiliki otoritas untuk mengelola sistem tersebut. Namun Covid-19 ini adalah ancaman baru yang berlangsung sangat cepat dan tidak terduga. Pemimpin sistem kesehatan memerlukan dukungan berupa pelatihan penyegaran yang bersifat praktis, untuk meningkatkan efektifitasnya dalam menghadapi pandemi ini. Penyegaran ini meliputi konsep National Action Public Health Health Security, public health emergency, disaster plan dan contingency plan, sistem komando dan mobilisasi sumber daya kesehatan, komunikasi persuasi, dan sebagainya.

 

TUJUAN

Secara keseluruhan, pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Menyegarkan kembali Pimpinan Dinas Kesehatan tentang konsep pengelolaan bencana kesehatan dalam kerangka National Action Plan.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pimpinan dinas kesehatan untuk mengendalikan sistem kesehatan serta untuk memobilisasi sumber daya kesehatan sebagai response atas kejadian bencana kesehatan dengan prinsip Incident Command System.
3. Melatih ketrampilan dalam pengambilan keputusan strategis dan komunikasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan bencana kesehatan
4. Menyusun/memperkuat rencana penanganan wabah dalam konteks peran Dinas Kesehatan di Gugus Tugas Covid-19 di daerahnya.

 

HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Penguatan rencana operasional untuk mengelola wabah Covid-19 di daerah
2. Penambahan pengetahuan dan ketrampilan mengelola bencana alam dan non alam

 

KEGIATAN

Pelatihan yang bersifat praktis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan website dalam proses interaksi antara peserta pelatihan dengan fasilitator. Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan Case-Based Training untuk Latihan Kelompok. Secara keseluruhan dibagi menjadi 2 tahap:

1. Kegiatan Tahap 1: Seminar Public Health Security.
   Hari/Tanggal: Kamis, 23 April 2020
   Waktu: 15.30 – 17.00 WIB

   Tujuan Seminar:

   • Menyegarkan pengetahuan mengenai National Action Plan
   • Mendapatkan berbagai kasus mengenai tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten dalam menghadapi wabah Covid-19
   • Menyiapkan untuk Workshop (Kegiatan Tahap 2)

     LINK SURVEY UNTUK MENGIKUTI WORKSHOP

2. Kegiatan Tahap 2: Workshop tentang Rencana Kontingensi & Pengembangan Skenario, dan Leadership dalam Pengendalian Bencana Kesehatan serta pembahasan kasus yang relevan dengan konteks daerah masing-masing
   Hari/Tanggal : Jumat- Sabtu, 24-25 April 2020
   Waktu: 13.00 – 15.00 WIB

   Tujuan Seminar:

   • Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pimpinan dinas kesehatan untuk menangani pengendalian kasus di daerahnya melalui pembelajaran berbasis kasus dengan dasar pengetahuan yang dipakai dalam praktek global.
   • Meningkatkan ketrampilan dalam pengambilan keputusan strategis saat wabah dan komunikasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pandemic Covid-19.
   • Menyusun/memperkuat rencana penanganan wabah di Gugus Tugas Covid-19 di daerahnya.

PESERTA YANG DIHARAPKAN

Tahap 1: Seminar

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Staf Dinas Kesehatan yang mengurusi

Tahap 2: Workshop

1. Kepala Dinas Provinsi di daerah prioritas Covid-19
2. Staf Dinas Kesehatan

FASILITATOR

Kegiatan ini difasilitasi oleh tim fasilitator dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, FKKMK, UGM, dan tim fasilitator dari Pusat Pelatihan SDM Kesehatan BPPSDM Kementerian Kesehatan RI.

PENYELENGGARA

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, FKKMK, UGM dan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan BPPSDM Kementerian Kesehatan RI.

LAMPIRAN

Apa itu Pembelajaran Berbasis Kasus?

Menggunakan pendekatan berbasis kasus yang melibatkan peserta dalam diskusi skenario tertentu yang menyerupai terjadinya wabah pandemic Covid-19 di wilayahnya. Atau menggunakan kasus di daerahnya. Metode ini berpusat pada peserta dengan interaksi yang intens antar peserta saat mereka membangun pengetahuan mereka dan bekerja bersama sebagai kelompok pembelajaran.

Peran instruktur adalah sebagai fasilitator. Peserta menganalisis kasus secara bersama dan dan mencoba mengatasi masalah dan menyelesaikan pertanyaan. Dalam konteks pertanyaan, tidak memiliki jawaban benar yang tunggal. Benar atau tidaknya tergantung konteks wilayah.

Beberapa aturan dasar untuk pembelajaran berbasis kasus.

• Bercerita.
• Berfokus pada masalah yang membangkitkan minat.
• Menciptakan empati dengan karakter sentral, yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
• Relevan dengan pembaca.
• Harus memiliki utilitas pedagogik.
• Memprovokasi konflik.
• Pemaksaan keputusan.
• Memiliki sifat umum.
• Pendek.

Mengapa Menggunakan Pembelajaran Berbasis Kasus?

• Untuk memberi peserta untuk melihat teori manajemen bencana dan kepemimpinan dalam praktek riil di masa pandemik Covid-19. Peserta juga dapat melihat bagaimana keputusan akan berdampak pada peserta yang berbeda, secara positif maupun negatif.
• Untuk mendorong peserta menganalisis data dalam mencapai kesimpulan. Di dalam kegiatan akan banyak tugas bersifat terbuka, sehingga peserta dapat berlatih memilih teknik analitik yang tepat. Instruktur yang menggunakan pembelajaran berbasis kasus melaporkan bahwa peserta lebih terlibat, tertarik, dan berperan di dalam kelas.
• Untuk mengembangkan keterampilan analitik, komunikatif dan kolaboratif dengan pengetahuan isi. Dalam upaya mereka untuk menemukan solusi dan mencapai keputusan melalui diskusi, peserta memilah data faktual, menerapkan alat analitik, mengartikulasikan masalah, merefleksikan pengalaman mereka yang relevan, dan menarik kesimpulan yang dapat mereka hubungkan dengan situasi baru. Dalam prosesnya, mereka memperoleh pengetahuan substantif dan mengembangkan keterampilan analitik, kolaboratif, dan komunikasi.

KASUS: SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA Covid-19 di Propinsi XXX

• Bacalah paparan kasus bencana pandemic Covid-19 yang terjadi di Propinsi XXX berikut ini secara seksama. Identifikasikan masalah/tantangan utama yang terjadi secara umum dan buatlah pernyataan singkat tentang masalah/tantangan yang teridentifikasi tersebut.
• Analisis masalah/tantangan yang terjadi dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari pada Tahap 1 (Seminar) dan beberapa pustaka. Peserta juga bisa melakukan analisis menggunakan konsep-konsep yang diperoleh dari sumber-sumber belajar lain yang relevan setelah didiskusikan dengan fasilitator.
• Setelah menganalisis menggunakan konsep-konsep tersebut, cobalah membuat solusi masalah dan uraikan secara singkat solusi tersebut.
• Buatlah rekomendasi singkat tentang solusi terbaik yang bisa dikembangkan di kabupaten/kota Anda.

DESKRIPSI KASUS KLIK DISINI

MASALAH UTAMA

Daftar masalah yang terjadi pada saat ini adalah:

• Koordinasi lintas sektor belum ada
• Sistem Komando tidak jalan
• Pemahaman tentang Covid bervariasi
• ….
• ….
• ….
• ….

Daftar masalah disandingkan dengan konsep yang seharusnya terjadi:

• Situasi saat ini belum meengaplikasikan konsep Incident Command System (ICS) chaos and panic
• belum ada rencana kesiapsiagaan penanganan Lonjakan
• Komunikasi tidak jalan…sesuai dengan teori…
• ..

Sistem dan konsep yang dibutuhkan lebih mendalam:

1. Action Plan untuk Public Health Emergency
2. Incident Command Syste,
3. Persiapan Lonjakan (Surge)
4. Scenario planning
5. Communication
6. Leadership….
7. ….

Melakukan penyusunan pertanyaan-pertanyaan panduan untuk menganalisis problem dan konsep untuk memperoleh solusi:

1. Bagaimana gambaran sistem manajemen bencana yang ada pada kasus di atas?
2. Siapa pemimpin kelompok-kelompok yang aktif untuk penanganan bencana pada hari pertama bencana terjadi?
3. Siapa yang harus jadi koordinator bencana di sektor kesehatan? Dari pemerintah ataukan dari pihak lain/LSM?
4. Siapa yang harus mengatur bantuan yang datang dari luar kota?
5. Bagaimana seharusnya sistem pendataan, komunikasi dan informasi dilakukan?
6. Bagaimana mengaktifkan paket P3K (keluarga) dan keterampilan emergency di masyarakat?
7. Apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran jaringan sosial dalam bencana?

Solusi bagi daerah untuk kegawatdaruratan penanggulangan bencana:

 

{tab title=”Rundown & Materi” class=”info” }

RUNDOWN ACARA

Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber/Moderator
Kamis, 23 April 2020
15.30 – 15.40	Pembukaan	Sekjen Kemenkes drg. Oscar Primadi, MPH MATERI
15.40 – 16.10	Konsep Pengelolaan Bencana Kesehatan dalam kerangka National Action Plan.	Kepala PADK Kemenkes Pretty Multihartina, Ph.D MATERI  VIDEO
16.10 – 16.40	Pembahasan	Ketua Adinkes Dr. M Subuh MPPM  MATERI
16.40 – 17.00	Rencana Tindak Lanjut dan Survei	Kepala Badan PPSDM Dr. Achmad Soebagio Tancarino.
Jumat, 24 April 2020
13.00 – 13.20	Pembukaan HASIL SURVEY	Kepala Badan PPSDM Dr. Achmad Soebagio Tancarino.  Direktur PKMK FK-KMK UGM
13.20 – 13.50	Hubungan Dinas Kesehatan Disaster Plan, Rencana Kontijensi dan Rencana Operasi dalam Menghadapi Covid-19	dr. Bella Donna, M.Kes MATERI
13.50 – 14.05	Diskusi sesi-1	dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS
14.05 – 14.25	Teknis Rencana Operasi	dr. Hendro Wartatmo Sp.B, Sp.KBD MATERI
14.25 – 14.40	Diskusi sesi-2	dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS
14.40 – 15.00	Persiapan Pembahasan Skenario KLIK DISINI	dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS
	MATERI TAMBAHAN	MODUL ICS DINKES Ren ops Covid 19 Final Edisi 1 20 April 2020
	ARSIP VIDEO HARI KE II
Sabtu, 25 April 2020
10.00 – 10.20	Ilustrasi Kasus	dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS
10.20 – 10.40	Identifikasi Masalah	dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS
10.40 – 11.10	Diskusi	Putu Eka Putri Andayani, SKM, MKes
11.10 – 11.30	RTL Konsep lebih Detail	Putu Eka Putri Andayani, SKM, MKes

 

{tab title=”Reportase” class=”success”}

 

{tab-ex Hari 1 }

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pelatihan Kepemimpinan Dinas Kesehatan dalam Mengelola Bencana Kesehatan”

Hari I : Kamis, 23 April 2020

Seminar National Action Plan for Health Security

Materi ini disampaikan oleh drg. Oscar Primadi, MPH dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Pretty Multihartina, PhD selaku Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan dr. M. Subuh dari Ketua ADINKES. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia, penting untuk dapat memahami dan melaksanakan National Action Plan for Health Security (NAPHS). NAPHS di Indonesia berawal dari adanya International Health Regulation (IHR), Global Health Security Agenda (GHSA) dan Joint External Evaluation (JEE) dan digabungkan dengan Peraturan yang ada di Indonesia yaitu Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, Standar Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia. NAPHS tersebut disusun dengan melibatkan 22 Kementerian/ Lembaga dan para pemimpin daerah termasuk Gubernur, Walikota dan Bupati. NAPHS memuat panduan kolaborasi serta sinergi program dan kegiatan yang dilakukan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait dalam peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan nasional secara komprehensif.

Menurut Deklarasi Astana pada 2018, peran dinas kesehatan adalah memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan kedaruratan kesehatan. Pemerintah harus dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dalam penanganan COVID-19. Dalam penanganan COVID-19, Indonesia harus memperkuat 5C yaitu communication, collaboration, contribution, coordination dan compliance. Hal-hal yang harus dievaluasi oleh dinas kesehatan adalah transmisi COVID-19 di Indonesia berbasis komunitas maka harus dikendalikan dengan mengadakan surveilans migrasi, memperkuat sistem kesehatan terhadap semua kasus positif, setiap lokasi meminimalisir risiko serta menerapkan upaya pencegahan, menangani risiko kasus impor, dan pemberdayaan masyarakat.

Diskusi:

1. Dinas kesehatan sebagai pusat kesehatan di daerah harus memiliki preparedness yang kuat dalam menghadapi bencana kesehatan. Dalam hal ini diperlukan indikator pemerintah yang jelas, sistem surveilans yang baik dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Pada koridor preparedness pemerintah daerah sudah melakukan “how to prevent, how to detect dan how to respons” hal ini ditandai dengan adanya dokumen rencana kontingensi, dimana rencana kontingensi ini harus dilakukan simulasi. Rencana kontingensi ini harus dipersiapkan di awal dan operasional yang dijalankan sesuai dengan kasus COVID-19 saat ini. Pada salah satu komponen National Action Plan dan GHSA (Global Health Security Agenda) 2019 teknikal area tentang pencegahan diperlukan legislation, policy dan budgeting. Selain itu harus dilakukan deteksi bagaimana cara untuk memperkuat sistem labaoratorium yang ada. Badan Litbang Kementrian Kesehatan saat ini sudah menyiapkan hampir 40 laboratorium yaitu labarotarium dari kementrian, labaoratorium daerah dan laboratorium perguruan tinggi.
2. Menanggapi permasalahan penumpukan spesimen yang hampir 50% di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sangat diperlukan faktor kecepatan pemeriksaan sampel dan harus dicarikan solusi bagaimana percepatannya dan penguatannya. Kementerian Kesehatan sudah berusaha seoptimal mungkin untuk mengembangkan sistematika jejaring dengan adanya surat edaran atau surat keputusan dan yang lainnya. Saat ini tidak terbatas hanya faktor kecepatan saja, namun juga penting untuk diperhatikan faktor keamanan dan faktor ketelitian dimana hal ini terkait dengan biosentry dan biosecurity. Dalam menyikapi kasus COVID-19 sudah disepakati untuk tidak menunggu hasil lab, ketika pasien sudah menunjukkan indikasi atau gejala COVID-19 agar segera langsung ditangani. Sebagai contoh pasien dengan gejala COVID-19 dan riwayat perjalanan dari daerah transmisi, tetap diberikan penanganan yang tepat agar tidak terjadi perburukan kondisi pasien selama masih menunggu hasil tes COVID-19.

Kegiatan hari ini ditutup dengan pengadaan survei awal untuk keperluan identifikasi awal melalui laman google form https://forms.gle/G4gGuKsK1YSgENBTA. Kegiatan ini akan dilanjutkan hari Jumat, 24 April 2020 pukul 13.00 WIB.

Reporter : Sita Putri Naditya

MMR FK-KMK UGM

{tab-ex Hari 2}

Hari II: Jumat, 24 April 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pelatihan Kepemimpinan Dinas Kesehatan dalam Mengelola Bencana Kesehatan”

 

Workshop Rencana Kontingensi, Pengembangan Skenario dan Leadership dalam Pengendalian Bencana Kesehatan

Materi ini disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.B, Sp.KBD dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM. Dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19, Incident Command System (ICS) diperlukan sebagai instrumen yang sangat penting untuk menggerakkan sumber daya yang ada di dalam sistem kesehatan wilayah. ICS sebagai konsep leadership, memerlukan networking, kesatuan komando dan pengembangan skenario sesuai dengan daerah masing – masing. Pada tahap pra bencana, Dinas Kesehatan menyiapkan rencana kontingensi atau Dinas Kesehatan Disaster Plan yaitu rencana kesiapan sesuai dengan pedoman NAHPS. Pada tahap kegawatdaruratan atau tanggap darurat bencana,

Dinas kesehatan menyiapkan rencana operasional. Jika telah sampai ke tahap bencana nasional, Dinas Kkesehatan dapat langsung mengaktifkan rencana operasional. Rencana kontingensi berisi tentang analisis risiko, pengembangan skenario, perencanaan kebijakan strategi dan penentuan kluster kesehatan. Rencana operasional berisi rencana kontingensi, pengorganisasian yang terdiri dari sistem komando (surveilans, perencanaan, logistik) dan koordinasi, tupoksi sesuai dengan masing – masing petugas, sistem surge capacity terkait dengan kebutuhan di daerah, respon medis, laboratorium, sistem rujukan dan prosedur untuk ancaman bencana spesifik. Hasil survei awal kondisi perencanaan bidang kesehatan di daerah menunjukkan bahwa 80% dinas kesehatan yang mengisi survei telah memiliki rencana kontingensi dan 100% dinas kesehatan telah memiliki rencana operasional untuk penanganan COVID-19. Masalah umum yang dihadapi oleh dinas kesehatan dalam waktu 1 bulan ini adalah sebagian masyarakat belum mematuhi himbauan pemerintah terkait dengan COVID-19, kesadaran masyarakat, dan ketersediaan serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di fasyankes.

 

Diskusi:

1. Dinas Kesehatan Jawa Timur menghadapi permasalahan dalam antisipasi ketersediaan tenaga atau SDM, pelaksanaan karantina atau isolasi di desa dan komunikasi dalam memenuhi ketersediaan logistik. (1) Antisipasi ketersediaan tenaga ini dapat dilakukan dengan perekrutan tim relawan untuk membantu tim gugus tugas COVID-19. Perekrutan relawan medis dapat diberikan SIP/STR darurat sebagai bentuk kelayakan kompetensi yang dibutuhkan seperti merekrut dokter internship ataupun perawat dari sekolah tinggi kesehatan. Hal ini tentunya diatur dalam struktur perencanaan pengorganisasian dinas kesehatan (Rencana Kontingensi, Dinas Kesehatan Disaster Plan, Rencana Operasional). Dinas kesehatan dapat mengeluarkan seperti SK untuk memberikan wawenang dokter spesialis terutama dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis paru untuk memberikan pelayanan medis ke berbagai rumah sakit. (2) Pelaksanaan karantina atau isolasi di desa belum dapat dilakukan secara optimal karena terkendala SDM dan waktu observasi yang cukup lama yaitu 10 – 14 hari. Menanggapi hal ini dapat mengoptimalkan peran puskesmas di desa dengan melibatkan stakeholder puskesmas pusat, puskesmas pembantu, desa siaga dan bidan siaga. Diperlukan planning yang disesuaikan dengan kondisi setempat dengan mendirikan RS Rujukan COVID-19 untuk menghindari karantina rumah yang tidak terkontrol. (3) Komunikasi dalam penyediaan logistik seperti alat kesehatan dapat dilakukan secara internal (dinas kesehatan dengan komandonya sendiri) dan eksternal (dinas kesehatan dengan sektor lain di daerah). Rekomendasi lain dapat menempatkan dinas kesehatan di bagian logistik sehingga dapat melihat ketepatan dan kesesuaian kebutuhan logistik yang diperlukan. Bidang Pusat Krisis (Koordinator Logistik di Pusat) memberikan arahan dalam memenuhi logistik selalu berdasar data estimasi kebutuhan dan khusus untuk di Ring Satu (langsung berhadapan dengan pasien COVID-19) kualitas dan standar logistik harus baik, sekarang ini pengadaannya masih dari Badan BNPB dan Pusat Krisis Kesehatan bertugas untuk mendistribusikan ke seluruh Indonesia.
2. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan saat ini mencatat kasus positif C-19 yaitu 97 orang. Menghadapi adanya peningkatan kasus pada waktu puncaknya diperlukan penyusunan skenario yaitu untuk mengetahui kesiapan fasilitas kesehatan dengan angka lonjakan kasus nantinya. Badan Pusat Krisis membuat beberapa skenario perhitungan angka estimasi yaitu angka attack rate (angka serangan), dimana saat ini perhitungan attack rate Indonesia yaitu sebesar 3,6%. Perhitungan ini dibantu dari WHO dengan menggunakan tools yang sama di seluruh dunia untuk memperkirakan jumlah estimasi kasus. Selain itu, sangat diperlukan penyusunan rencana operasional dinas kesehatan dengan berdasar enam poin yaitu koordinasi, surveilans, penatalaksanaan sistem laboratorium, intervensi farmasi dan non farmasi, dan komunikasi risiko. PKMK FK – KMK UGM akan memfasilitasi perhitungan estimasi kasus pada waktu puncak pandemi dengan berdasar dari data penduduk di Sumatera Selatan.
3. Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai daerah epicenter dengan kasus terbanyak menjelaskan strategi sebagai lesson learn daerah lain dalam menghadapi pandemi. (1) Kajian epidemilogis klinis sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana kasus ini berkembang nantinya. Data ini nantinya menjadi estimasi kebutuhan tempat tidur, ruang isolasi, ICU ventilator dan APD. (2) RS di Jakarta harus siap menjadi RS COVID-19 sehingga telah dibuat strategi dengan Kementrian Kesehatan untuk memastikan kondisi kesiapan RS. DKI Jakarta saat ini memiliki sekitar 64 RS rujukan COVID-19 yang sudah ditetapkan sebagai RS Jejaring. Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan membantu RS Jejaring ini mengenai perekrutan SDM oleh BKD, logistik dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan. Laboratorium di DKI Jakarta bekerja sama dengan 18 laboratorium jejaring dan swasta dengan pelaporannya dibawah komando dinas kesehatan. (3) Data Dashboard DKI Tanggap COVID-19 yang sudah terhubung ke sistem RS online Kementerian Kesehatan untuk memantau kondisi logistik RS jejaring secara real time. Pemberdayaan tenaga PNS RS dari work from home untuk membantu pengisian administrasi online Dashboard DKI Tanggap Covid.
4. Dinas Kesehatan Papua mengkonfirmasi saat ini sudah 11 Kabupaten di Papua dari 29 Kabupaten yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kasus terbanyak di Jayapura, Timika, Merauke dan Wamena. Strategi yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Papua yaitu membangun Posko Gugus COVID-19 dengan 16 RS sebagai RS Rujukan, mendistribusikan logistik, mewajibkan menggunakan masker, social distance, sosialisasi pencegahan COVID-19 di masyarakat, menghentikan perjalanan transportasi umum dan mengurangi perpindahan masyarakat dalam skala besar. Saat ini diperlukan pemeriksaan rapid test secara masif di daerah Papua.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi”

Kegiatan hari ini ditutup dengan penugasan kasus melalui laman website https://bencana-kesehatan.net/index.php/73-full-page/serial-hdp-rs/3933-pelatihan-kepemimpinan-dinas-kesehatan-dalam-mengelola-bencana-kesehatan. Kegiatan ini akan dilanjutkan hari Sabtu, 25 April 2020 pukul 10.00 WIB.

 

Reporter: Putu Citta Wicakyani

MMR FK-KMK UGM

{tab-ex Hari 3}

Your text…

{/tabs-ex}

 

{/tabs}

 

 

Kontak Person

Ms Sealvy: 08122954672 (PKMK, FKKMK, UGM)

 

 

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pelatihan Kepemimpinan Dinas Kesehatan dalam Mengelola Bencana Kesehatan”

Workshop Rencana Kontingensi, Pengembangan Skenario dan Leadership dalam Pengendalian Bencana Kesehatan

Materi ini disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.B, Sp.KBD dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM. Dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19, Incident Command System (ICS) diperlukan sebagai instrumen yang sangat penting untuk menggerakkan sumber daya yang ada di dalam sistem kesehatan wilayah. ICS sebagai konsep leadership, memerlukan networking, kesatuan komando dan pengembangan skenario sesuai dengan daerah masing – masing. Pada tahap pra bencana, Dinas Kesehatan menyiapkan rencana kontingensi atau Dinas Kesehatan Disaster Plan yaitu rencana kesiapan sesuai dengan pedoman NAHPS. Pada tahap kegawatdaruratan atau tanggap darurat bencana,

Dinas kesehatan menyiapkan rencana operasional. Jika telah sampai ke tahap bencana nasional, Dinas Kkesehatan dapat langsung mengaktifkan rencana operasional. Rencana kontingensi berisi tentang analisis risiko, pengembangan skenario, perencanaan kebijakan strategi dan penentuan kluster kesehatan. Rencana operasional berisi rencana kontingensi, pengorganisasian yang terdiri dari sistem komando (surveilans, perencanaan, logistik) dan koordinasi, tupoksi sesuai dengan masing – masing petugas, sistem surge capacity terkait dengan kebutuhan di daerah, respon medis, laboratorium, sistem rujukan dan prosedur untuk ancaman bencana spesifik. Hasil survei awal kondisi perencanaan bidang kesehatan di daerah menunjukkan bahwa 80% dinas kesehatan yang mengisi survei telah memiliki rencana kontingensi dan 100% dinas kesehatan telah memiliki rencana operasional untuk penanganan COVID-19. Masalah umum yang dihadapi oleh dinas kesehatan dalam waktu 1 bulan ini adalah sebagian masyarakat belum mematuhi himbauan pemerintah terkait dengan COVID-19, kesadaran masyarakat, dan ketersediaan serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di fasyankes.

Diskusi:

1.      Dinas Kesehatan Jawa Timur menghadapi permasalahan dalam antisipasi ketersediaan tenaga atau SDM, pelaksanaan karantina atau isolasi di desa dan komunikasi dalam memenuhi ketersediaan logistik. (1) Antisipasi ketersediaan tenaga ini dapat dilakukan dengan perekrutan tim relawan untuk membantu tim gugus tugas COVID-19. Perekrutan relawan medis dapat diberikan SIP/STR darurat sebagai bentuk kelayakan kompetensi yang dibutuhkan seperti merekrut dokter internship ataupun perawat dari sekolah tinggi kesehatan. Hal ini tentunya diatur dalam struktur perencanaan pengorganisasian dinas kesehatan (Rencana Kontingensi, Dinas Kesehatan Disaster Plan, Rencana Operasional). Dinas kesehatan dapat mengeluarkan seperti SK untuk memberikan wawenang dokter spesialis terutama dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis paru untuk memberikan pelayanan medis ke berbagai rumah sakit. (2) Pelaksanaan karantina atau isolasi di desa belum dapat dilakukan secara optimal karena terkendala SDM dan waktu observasi yang cukup lama yaitu 10 – 14 hari. Menanggapi hal ini dapat mengoptimalkan peran puskesmas di desa dengan melibatkan stakeholder puskesmas pusat, puskesmas pembantu, desa siaga dan bidan siaga. Diperlukan planning yang disesuaikan dengan kondisi setempat dengan mendirikan RS Rujukan COVID-19 untuk menghindari karantina rumah yang tidak terkontrol. (3) Komunikasi dalam penyediaan logistik seperti alat kesehatan dapat dilakukan secara internal (dinas kesehatan dengan komandonya sendiri) dan eksternal (dinas kesehatan dengan sektor lain di daerah). Rekomendasi lain dapat menempatkan dinas kesehatan di bagian logistik sehingga dapat melihat ketepatan dan kesesuaian kebutuhan logistik yang diperlukan. Bidang Pusat Krisis (Koordinator Logistik di Pusat) memberikan arahan dalam memenuhi logistik selalu berdasar data estimasi kebutuhan dan khusus untuk di Ring Satu (langsung berhadapan dengan pasien COVID-19) kualitas dan standar logistik harus baik, sekarang ini pengadaannya masih dari Badan BNPB dan Pusat Krisis Kesehatan bertugas untuk mendistribusikan ke seluruh Indonesia.

2.      Dinas Kesehatan Sumatera Selatan saat ini mencatat kasus positif C-19 yaitu 97 orang. Menghadapi adanya peningkatan kasus pada waktu puncaknya diperlukan penyusunan skenario yaitu untuk mengetahui kesiapan fasilitas kesehatan dengan angka lonjakan kasus nantinya. Badan Pusat Krisis membuat beberapa skenario perhitungan angka estimasi yaitu angka attack rate (angka serangan), dimana saat ini perhitungan attack rate Indonesia yaitu sebesar 3,6%. Perhitungan ini dibantu dari WHO dengan menggunakan tools yang sama di seluruh dunia untuk memperkirakan jumlah estimasi kasus. Selain itu, sangat diperlukan penyusunan rencana operasional dinas kesehatan dengan berdasar enam poin yaitu koordinasi, surveilans, penatalaksanaan sistem laboratorium, intervensi farmasi dan non farmasi, dan komunikasi risiko. PKMK FK – KMK UGM akan memfasilitasi perhitungan estimasi kasus pada waktu puncak pandemi dengan berdasar dari data penduduk di Sumatera Selatan.

3.      Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai daerah epicenter dengan kasus terbanyak menjelaskan strategi sebagai lesson learn daerah lain dalam menghadapi pandemi. (1) Kajian epidemilogis klinis sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana kasus ini berkembang nantinya. Data ini nantinya menjadi estimasi kebutuhan tempat tidur, ruang isolasi, ICU ventilator dan APD. (2) RS di Jakarta harus siap menjadi RS COVID-19 sehingga telah dibuat strategi dengan Kementrian Kesehatan untuk memastikan kondisi kesiapan RS. DKI Jakarta saat ini memiliki sekitar 64 RS rujukan COVID-19 yang sudah ditetapkan sebagai RS Jejaring. Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan membantu RS Jejaring ini mengenai perekrutan SDM oleh BKD, logistik dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan. Laboratorium di DKI Jakarta bekerja sama dengan 18 laboratorium jejaring dan swasta dengan pelaporannya dibawah komando dinas kesehatan. (3) Data Dashboard DKI Tanggap COVID-19 yang sudah terhubung ke sistem RS online Kementerian Kesehatan untuk memantau kondisi logistik RS jejaring secara real time. Pemberdayaan tenaga PNS RS dari work from home untuk membantu pengisian administrasi online Dashboard DKI Tanggap Covid.

4.      Dinas Kesehatan Papua mengkonfirmasi saat ini sudah 11 Kabupaten di Papua dari 29 Kabupaten yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kasus terbanyak di Jayapura, Timika, Merauke dan Wamena. Strategi yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Papua yaitu membangun Posko Gugus COVID-19 dengan 16 RS sebagai RS Rujukan, mendistribusikan logistik, mewajibkan menggunakan masker, social distance, sosialisasi pencegahan COVID-19 di masyarakat, menghentikan perjalanan transportasi umum dan mengurangi perpindahan masyarakat dalam skala besar. Saat ini diperlukan pemeriksaan rapid test secara masif di daerah Papua.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi”

Kegiatan hari ini ditutup dengan penugasan kasus melalui laman website https://bencana-kesehatan.net/index.php/73-full-page/serial-hdp-rs/3933-pelatihan-kepemimpinan-dinas-kesehatan-dalam-mengelola-bencana-kesehatan. Kegiatan ini akan dilanjutkan hari Sabtu, 25 April 2020 pukul 10.00 WIB.

Reporter: Putu Citta Wicakyani

MMR FK-KMK UGM

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

bekerja sama dengan Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan

menyelenggarakan

Free Online Workshop

Logistik dalam Incident Command System (ICS)
Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit

Rabu- Jumat, 27-29 Mei 2020

---

Pengantar

Penanganan COVID-19 merupakan hal baru bagi rumah sakit. Sekarang ini penanganan COVID-19 tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19. Melihat pengalaman rumah sakit yang bukan rujukan juga menerima dan melayani ODP dan PDP. Maka mau tidak mau semua rumah sakit harus gerak cepat untuk menilai kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi penanganan COVID-19. Kapasitas yang dimaksud dalam hal ini termasuk sistem komando, fasilitas, SDM, dan logistik.

Rumah sakit sudah mengaktifkan tim atau satuan tugas untuk penanganan COVID-19. Tim tersebut terbentuk dalam satu struktur organisasi sistem komando berbasis Incident Command System (ICS) yang mencakup komandan, bidang operasional, logistik, perencanaan dan keuangan/administrasi. Dalam struktur organisasi tersebut telah disertakan alur komunikasi antar bidang (internal) dan komunikasi eksternal. Namun, hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masing – masing bidang ini bisa memenuhi kebutuhan mereka selama bertugas? Bagaimana RS dapat menjamin kesinambungan pelayanan kesehatannya secara komprehensif yang dapat dicapai dengan menggunakan sistem komando seperti ICS?. Menggunakan pendekatan sistem insiden komando diharapkan RS dapat memanfaatkan struktur yang ada dan komunikasi yang efektif antar bidang, sehingga bidang logistik dapat memenuhi kebutuhan bidang operasional melalui perencanaan yang optimal. Lebih jauh lagi bagaimana RS dapat melakukan identifikasi dan pemetaan sumber daya, baik di dalam maupun di luar RS menggunakan jejaring potensial, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah seperti relawan dan lembaga swadaya masyarakat.

Seyogyanya masing – masing bidang akan melaporkan permasalahan dan list kebutuhan kepada komandan, kemudian komandan berkoordinasi dengan bidang logistik. Kondisi dan permasalahan yang ada perlu didokumentasikan dan dipetakan untuk dicari jalan keluarnya segera. Situasi ini juga perlu dikomunikasikan dengan baik ke stakeholder lokal maupun nasional sehingga sumber daya dapat terdistribusi dengan baik dan permasalahan kesehatan dapat tertanggulangi. Dengan demikian, tidak hanya rumah sakit, namun stake holder dan masyarakat dengan mudah mengetahui kapasitas dan kebutuhan layanan kesehatan yang dapat diberikan selama penanganan COVID-19.

 

Tujuan Workshop

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan akan mengadakan Workshop Logistik dalam ICS pada Penanganan COVID-19 di rumah sakit, workshop ini akan membahas dasar – dasar aspek logistik dalam ICS, alur identifikasi kebutuhan dan perencanaan sumber daya, SOP –SOP terkait logistik dan alat/platform komunikasi informasi untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisinensi permintaan kebutuhan logistic. Workshop ini bertujuan untuk menguatkan aspek logistik dalam ICS pada Penanganan COVID-19 di rumah sakit

 

Output

• Peserta memahami alur, tugas dan fungsi perencanaan kebutuhan dalam ICS,
• Peserta memahami bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan pasokan sumber daya di dalam dan sekitar rumah sakit,
• Peserta memiliki SOP permintaan kebutuhan logistik,

 

Peserta dan Persyaratan

Peserta workshop adalah peserta yang telah mengikuti workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System (ICS) dan workshop Komunikasi dalam ICS. Diikuti oleh 3 orang yang tergabung dalam ICS RS dalam Penanganan COVID-19

 

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal  : Rabu- Jumat, 27-29 Mei 2020

Pukul             : 10.30 – 12.00 WIB

Agenda Kegiatan

Persiapan Workshop

1. Seluruh peserta dipastikan masuk ke grup WA Logistik dalam ICS Angkatan IV
2. Seluruh peserta mengerjakan Kirkpatrick, silahkan KLIK DISINI
   
3. Seluruh rumah sakit yang terdaftar mengikuti workshop akan diberikan sertifikat sebagai peserta workshop (participant certificate) dan rumah sakit juga akan mendapatkan sertifikat telah menyelesaikan workshop (accomplishment certificate) dengan memenuhi syarat dibawah ini:
   • mengerjakan Kirkpatrick evaluation sebelum dan sesudah workshop
   • kehadiran online diskusi
   • pengerjakan penugasan 1

 

{tab title=”Pertemuan 1″ class=”danger”}

1. Logistik dalam ICS Rumah Sakit pada COVID-19
2. Memproyeksikan dan Memastikan Kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat pada COVID-19

 

---

Tujuan Pembelajaran Umum : Memahami kegiatan logistic dalam ICS

Narasumber  :

1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
2. Tim PPI RS

Moderator : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami dasar-dasar Logistik dalam struktur ICS pada COVID -19	Memahami dasar – dasar logistik dalam struktur ICS pada COVID-19 : Identifikasi kebutuhan Pemetaan kebutuhan Alur kebutuhan	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistic dalam struktur ICS pada COVID -19	Memahami tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistic dalam struktur ICS pada COVID-19 : Struktur Organisasi Logistik dalam ICS Tugas dan tanggung jawab
Memahami juklak dalam perencanaan kebutuhan pada COVID -19	Memahami juklak dalam perencanaan kebutuhan pada COVID -19 : Identifikasi perencanaan kebutuhan. Pemetaan perencanaan kebutuhan
Memproyeksikan dan memastikan kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat pada COVID -19	Memproyeksikan dan Memastikan Kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat pada COVID -19 : Teknik pengecekan bantuan logistik (APD) di RS SOP pemeriksaan bantuan logistik (APD) di Rumah Sakit

MATERI

Materi I – Logistik dalam ICS

Proyeksi kebutuhan APD rev 1

COVID-19 IPC items country ( Perhitungan APD )

Contoh penghitungan kebutuhan APD Ruang Dahlia 3

 

REFERENSI 

ASHP Statement on the Role of Health-System Pharmacists in Emergency Preparedness

Comodity package presentation COVID-19

COVID-EFST_v1.1_Shared2_final -Yogyakarta

FIP Statement of Policy

Georgia Dept.of Health – NIMS ICS HICS_2014

Hashikura,M – Stockpile of PPE in Hospital Settings PIP 2009

HICS_Guidebook (log 45x hal 63), 2014

ICS organizational structure and elements, hal 8, 2018

INO COVID_Estimation_Scenario_5_10_20_DCP_V7 (250320)

Kepmenkes-059-tahun-2011-Pedoman-Pengelolaan-Obat-dan-Perbekalan-Kesehatan-Pada-Penanggulangan-Bencana

Logistic Chain in Emergency

Major-Incident-Medical-Management-and-Support-Third-Edition

Perka BNPB no 6 tahun 2009 ttg Pedoman Pergudangan

UJPH – Expanding the Pharmacist’s Role in Public Health

VanVactor-HCLogindisasterplanning

WHO PAHO – HumanitarianSupply, 2001

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi Logistik dalam ICS dan Pemakaian APD”

Workshop Online Aktivasi Hospital Disaster Plan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 memasuki minggu III. Pada minggu ini, peserta mengikuti sesi Workshop Logistik Dalam Incident Command System (ICS) Penanganan Covid-19 Di Rumah Sakit. Workshop ini bertujuan untuk menguatkan aspek logistik dalam ICS pada Penanganan COVID-19 di rumah sakit. Narasumber pada hari ini adalah Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt dan Sri Purwaningsih, S.Kep. Ners, M.Sc dari Komite PPI RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan moderator Happy R Pangaribuan SKM, MPH. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt menyampaikan materi Implementasi Logistik dalam ICS di RS untuk Respon Pandemik Covid 19. Narasumber kedua, Sri Purwaningsih, S.Kep. Ners, M.Sc menjelaskan materi Pemakaian APD dan zonasi resiko infeksius.

Sebelum pemaparan materi, moderator menyampaikan informasi bahwa sampai dengan hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 pukul 21.00 WIB ada 12 RS yang sudah menyampaikan survey awal yang akan dibahas pada sesi berikutnya dan mengingatkan kembali ke peserta untuk mengisi evaluasi kickpatrick.

Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt menyampaikan bahwa logistic merupakan salah satu bidang yang mendukung ICS. Bidang logistic ini termasuk dalam dukungan supaya bisa memberikan dukungan yang efektif dalam layanan. Di Luar negeri sudah bisa memperhitungkan batas ambang kapasitas pelayanan kesehatan sehingga mudah untuk memperkirakan jika terjadi surge capacity sedangkan di Indonesia juga sudah ada dimana data dari RS dikirim ke Dirjen Yankes untuk bisa diperhitungkan kebutuhan. Leader ICS harus mempunyai sense of crisis untuk bisa menterjemahkan data sehingga bisa dipergunakan untuk menghitung kebutuhan.

Masuk diskusi pertama mengenai “Bagaimana alur perencanaan logistic di RS”. RS Sari Mulia diwakili oleh dr. Widodo menyampaikan bahwa RS Sari Mulya sebelum pandemic ada 2 alur yaitu alkes dan non alkes setelah ada pandemic menjadi satu dibawah komando Manajer Pelayanan Medik. Jadi semua kebutuhan yang ada di internal, logistic alkes akan dikoordinasikan dengan manajer Pelayanan Medik. Semua perencanaan, permintaan, evaluasi dan controlling dibuat oleh logistik Kesehatan dan kemudian dilaporkan ke Manajer Pelayanan Medik sebagai komando dan akhirnya menjadi pertimbangan apakah perlu atau tidak dilakukan pembelian, pengeluaran, dan evaluasi. Namun sekarang mengalami kesulitan pengadaan BHP ataupun APD karena harus memesan ke pulau Jawa selain itu juga karena waktu dan tempat dan pertimbangan faktor keamanan karena harus selektif dalam memilih perusahaan yang akan mensupply agar tidak mangkir.

Narasumber memberikan tanggapan kepada RS Sari Mulia bahwa yang terjadi saat ini merupakan lesson learned yang sangat berharga buat kita karena RS akan lebih serius lagi dalam mengimplementasikan ICS, sedangkan untuk quality control akan dibahas sesi berikutnya mulai dari barang datang maupun dari distributornya.

Narasumber melanjutnya pemaparan materi yaitu bagaimana memahami dasar – dasar logistic dalam struktur ICS di RS terkait dengan Penanganan Covid-19. Narasumber menjelaskan bahwa logistik ini bertanggung jawab dalam menyediakan medical suppies, non medical supplies, safety security dan communication. Saat keadaan RS dimana jumlah pasien covid banyak sedangkan pasien umum sedikit bisa dialih fungsikan untuk ruang isolasi ini lah termasuk tanggung jawab dari logistik. Bahkan sampai menyimpan sampel makanan yang didapat dari donasi, menyediakan makanan untuk staf, mencatat APD yang diperoleh dari donasi termasuk pembiayaan. Narasumber mengingatkan kembali pentingnya memiliki juklak baik dalam perencanaan kebutuhan maupun penerimaan dari kebutuhan itu sendiri. Dalam penerimaan bantuan harus ada berita acara serah terima yang didalamnya meliputi tanda tangan kedua belah pihak, spesifikasi, maupun nominal harga. Dan ini harus dicek termasuk kualitasnya oleh bagian logistic karena ini ada hubungannya dengan administrasi nantinya dikemudian hari. SOP ini nantinya menjadi lampiran dalam HDP.

Memasuki diskusi 2 mengenai “SOP yang ada di RS” berdasarkan hasil penugasan sudah ada 3 RS yang mempunyai SOP diantaranya RS Sari Mulia, RS Sis Al Jufri dan RSUD Sultan Imanudin. RS Sis Al Jufri diwakili dr Fara Yuniar mengatakan bahwa RS Sis Al Jufri mempunyai kendala dimana APD terbatas, harga APD naik 30% sehingga terjadi pembengkaan biaya logistik, RS Sis Al Jufri sudah mempunyai SOP donasi, SOP, penyediaan rapid test dan SOP pemakaian APD. Narasumber memberikan tanggapan bahwa memang inilah kendala di daerah mengenai transportasi jadi bisa dicoba ke Dinas Kesehatan atau menggunakan media social untuk mendapatkan bantuan sumber daya dan memperluas jaringan agar bantuan ini tidak hanya satu kali aja melainkan bisa sustainability, sehingga ini merupakan solusi untuk memenuhi APD kemudian bisa dituangkan dalam SOP bagaimana untuk mendapatkan bantuan.

Sesi selanjutnya penyampaian pemakaian APD dan Zona resiko infeksi oleh Sri Purwaningsih, S.Kep. Ners, M.Sc. Beliau menyampaikan bahwa alangkah baiknya RS sudah melakukan simulasi penanganan covid jika terjadi lonjakan kasus sehingga ini bisa untuk membuat proyeksi kebutuhan APD secara standard dan tepat. Jika terjadi kekurangan atau ada pemakaian APD yang tidak sesuai inilah peran dari komite PPI sangat penting. Yang harus diwaspadai dalam covid ini adalah droplet, kontak dan airbone, ini harus diingat karena berkaitan dengan penataan alur zona resiko infeksi. Tujuan RS membuat zonasi ini untuk memutus mata rantai (pasien, petugas dan pengunjung) dan pemakaian APD sesuai kebutuhan.

APD menjadi isu global terkait kebutuhan APD maka diperlukan penghitungan kebutuhan APD dengan menghitung tenaga yang harus ada dengan melihat system penugasan. Untuk menghemat pemakaian APD maka tidak harus DPJP memegang pasien. Prinsip PPI yang harus dipegang seminimal mungkin kontak dengan pasien misalnya monitoring pasien bisa menggunakan CCTV. Pemakaian APD ini berdasarkan analisis resiko. Perhitungan kebutuhan ini nantinya yang akan digunakan oleh IPCN sehingga pemakaiannya bisa menggunakan base efisiensi.

Sesi selanjutnya diskusi diawali dari RSI Pati bagaimana jika RS tidak bisa memisahkan jalur pasien ke laboratorium dan radiologi. Narasumber memberikan tanggapan bahwa manakala poliklinik covid itu dilengkapi fasilitas untuk pengambilan darah jadi nanti spesimennya yang dibawa ke laboratorium sedangkan jika radiologi tidak mempunyai yang mobile paling tidak sudah ada minimalisir pasien untuk ke laboratorium.

Pertanyaan kedua dari RSUD Tarakan menanyakan terkait ketika mendapatkan donasi APD bagaimana pencatatannya apakah harganya juga dicantumkan, logistic itu harus menyediakan makanan untuk staf sedangkan staf RS ada 1000an apakah yang diberikan makan staf yang terlibat saja atau semua staf. Narasumber menanggapi bahwa donasi harus dicatat, penerima donasi itu sudah ditetapkan dan dicatat besarnya, jumlah, jenis dan harganya, dan itu nantinya akan dipublikasikan dan diserahkan bagian gudang dan di bagian gudang juga akan dicatat.

Pertanyaan ketiga dari RS Abdul Moeloek Lampung diwakili dr. Khadafi menanyakan dalam ICS bisa tidak memberikan masukan terkait insentif petugas, terkait zona di UGD sekarang UGD sudah masuk zona merah, bagaimana dalam menghadapi dilemma petugas yang menginginkan APD level 3. Narasumber menanggapi pertanyaan tersebut dengan menjelaskan bahwa di UGD memang sekarang termasuk zona merah sedangkan OKA tidak semua masuk zona merah jadi perlu direview kembali OKA mana yang untuk menangani pasien covid dan yang menangani pasien umum. Untuk nakes yang panik minta APD level 3 maka inilah peran PPI. Jadi PPI melakukan pengaturan pemakaian APD. Terkait masukan intensif ini ICS akan mengantisipasi supaya tidak terjadi kesenjangan.

Pertanyaan keempat dari RS Sari Mulya yang diwakili oleh dr. Widodo menanyakan bagaimana dengan laporan pencatatan rekapan tidak per unit melainkan menyeluruh dan menjadi masukan bagi RS untuk membuat rekapan perunit. Narasumber memberikan tanggapan bahwa perincian tersebut hanya gambaran dari unit kecil saja untuk kompilasi bisa digabung dari unit lain. Bagian logistik RS punya data dari unit-unit RS.

Workshop hari pertama Logistik Dalam Incident Command System (ICS) Penanganan Covid-19 Di Rumah Sakit ditutup dengan moderator menyampaikan untuk penugasan dimulai hari kedua dan hari ketiga akan membahas tentang penugasan tersebut.

Reporter:

1. Indrawati Wurdianing
2. Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

{/sliders}

{tab title=”Pertemuan 2″ class=”info”}

Interoperabilitas ICS di Rumah Sakit dengan Sistem Klaster Nasional/Daerah dan antar-Klaster

 

---

Tujuan Pembelajaran Umum : Memahami Komunikasi jejaring untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS (resource mobilization)

Narasumber  : Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt

Moderator     : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami platform koordinasi dan kolaborasi sumber daya di luar RS (Sistem Klaster Nasional) pada COVID-19	Memahami platform koordinasi dan kolaborasi sumber daya di luar RS (system Klaster) pada COVID-19 : System klaster nasional Identifikasi sistem koordinasi Identifikasi kolaborasi di luar RS Pemetaan kordinasi dan kolaborasi	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS pada COVID-19	Memahami alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS pada COVID-19 : Alur komunikasi permintaan kebutuhan keluar RS Tugas dan tanggung jawab dalam inisiasi permintaan sumber daya keluar RS Mekanisme permintaan sumber daya keluar RS

 

MATERI

Materi II – Interopability ICS dengan Klaster Logistik

ESFT V2

 

---

PENUGASAN

---

Penugasan Pertemuan 2

Kirim penugasan di sini

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

 {/sliders}

 

{tab title=”Pertemuan 3″ class=”success”}

Presentasi Penugasan Peserta

 

---

Narasumber     : 1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
                       2. Tim PPI RS

Moderator        : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
	Presentasi oleh peserta Tanggapan dan masukan oleh pembicara	Presentasi Tanya jawab Diskusi
Kesimpulan
Penutup

 

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

 {/sliders}

 

{tab title=”Rundown” class=”yellow”}

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
10.30 – 10.40	Pembukaan:	Prof. Dr. Laksono Trisnantoro
10.40 – 11.00	Materi Logistik dalam ICS Rumah Sakit pada COVID-19	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
11.00 – 11.20	Diskusi	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
11.20 – 11.40	Materi Memproyeksikan dan Memastikan Kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat	Tim PPI RS
11.40 – 12.00	Diskusi Lanjutan	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
10.30 – 11.00	Interoperabiliti ICS dengan Sistem Klaster Nasional/Daerah dan antar-Klaster	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
11.00 – 11.40	Diskusi	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
11.40 – 11.50	Penugasan untuk hari Kamis	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
10.30 – 11.15	Presentasi Penugasan dari beberapa Peserta
11.15 – 11.45	Tanggapan dan Masukan dari Narasumber	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt Tim PPI Tim SONJO
11.45 – 12.00	Kesimpulan dan Penutup

 

{/tabs}

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK – KMK UGM
menyelenggarakan

Free Online Workshop

Logistik dalam Incident Command System (ICS)
Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit

Selasa-Kamis, 21-23 April 2020

---

Pengantar

Penanganan COVID-19 merupakan hal baru bagi rumah sakit. Sekarang ini penanganan COVID-19 tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19. Melihat pengalaman rumah sakit yang bukan rujukan juga menerima dan melayani ODP dan PDP. Maka mau tidak mau semua rumah sakit harus gerak cepat untuk menilai kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi penanganan COVID-19. Kapasitas yang dimaksud dalam hal ini termasuk sistem komando, fasilitas, SDM, dan logistik.

Rumah sakit sudah mengaktifkan tim atau satuan tugas untuk penanganan COVID-19. Tim tersebut terbentuk dalam satu struktur organisasi sistem komando berbasis Incident Command System (ICS) yang mencakup komandan, bidang operasional, logistik, perencanaan dan keuangan/administrasi. Dalam struktur organisasi tersebut telah disertakan alur komunikasi antar bidang (internal) dan komunikasi eksternal. Namun, hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masing – masing bidang ini bisa memenuhi kebutuhan mereka selama bertugas? Bagaimana RS dapat menjamin kesinambungan pelayanan kesehatannya secara komprehensif yang dapat dicapai dengan menggunakan sistem komando seperti ICS?. Menggunakan pendekatan sistem insiden komando diharapkan RS dapat memanfaatkan struktur yang ada dan komunikasi yang efektif antar bidang, sehingga bidang logistik dapat memenuhi kebutuhan bidang operasional melalui perencanaan yang optimal. Lebih jauh lagi bagaimana RS dapat melakukan identifikasi dan pemetaan sumber daya, baik di dalam maupun di luar RS menggunakan jejaring potensial, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah seperti relawan dan lembaga swadaya masyarakat.

Seyogyanya masing – masing bidang akan melaporkan permasalahan dan list kebutuhan kepada komandan, kemudian komandan berkoordinasi dengan bidang logistik. Kondisi dan permasalahan yang ada perlu didokumentasikan dan dipetakan untuk dicari jalan keluarnya segera. Situasi ini juga perlu dikomunikasikan dengan baik ke stakeholder lokal maupun nasional sehingga sumber daya dapat terdistribusi dengan baik dan permasalahan kesehatan dapat tertanggulangi. Dengan demikian, tidak hanya rumah sakit, namun stake holder dan masyarakat dengan mudah mengetahui kapasitas dan kebutuhan layanan kesehatan yang dapat diberikan selama penanganan COVID-19.

 

Tujuan Workshop

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan akan mengadakan Workshop Logistik dalam ICS pada Penanganan COVID-19 di rumah sakit, workshop ini akan membahas dasar – dasar aspek logistik dalam ICS, alur identifikasi kebutuhan dan perencanaan sumber daya, SOP –SOP terkait logistik dan alat/platform komunikasi informasi untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisinensi permintaan kebutuhan logistic. Workshop ini bertujuan untuk menguatkan aspek logistik dalam ICS pada Penanganan COVID-19 di rumah sakit

 

Output

• Peserta memahami alur, tugas dan fungsi perencanaan kebutuhan dalam ICS,
• Peserta memahami bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan pasokan sumber daya di dalam dan sekitar rumah sakit,
• Peserta memiliki SOP permintaan kebutuhan logistik,

 

Peserta dan Persyaratan

Peserta workshop adalah peserta yang telah mengikuti workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System (ICS) dan workshop Komunikasi dalam ICS. Diikuti oleh 3 orang yang tergabung dalam ICS RS dalam Penanganan COVID-19

 

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa – Kamis/ 21 – 23 April 2020

Pukul : 10.30 – 12.00 WIB

Agenda Kegiatan

Persiapan Workshop

1. Seluruh peserta dipastikan masuk ke grup WA Logistik dalam ICS Angkatan II
2. Seluruh peserta mengerjakan Kirkpatrick SEBELUM KLIK https://forms.gle/D528oGwaoF6FcLG79
3. Seluruh rumah sakit yang terdaftar mengikuti workshop akan diberikan sertifikat sebagai peserta workshop (participant certificate) dan rumah sakit juga akan mendapatkan sertifikat telah menyelesaikan workshop (accomplishment certificate) dengan memenuhi syarat dibawah ini:
   • mengerjakan Kirkpatrick evaluation sebelum dan sesudah workshop
   • kehadiran online diskusi
   • pengerjakan penugasan 1

 

{tab title=”Pertemuan 1″ class=”danger”}

1. Logistik dalam ICS Rumah Sakit pada COVID-19
2. Memproyeksikan dan Memastikan Kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat pada COVID-19

Selasa, 21 April 2020

---

Tujuan Pembelajaran Umum : Memahami kegiatan logistic dalam ICS

Narasumber  :

1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
2. Tim PPI RS

Moderator : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami dasar-dasar Logistik dalam struktur ICS pada COVID -19	Memahami dasar – dasar logistik dalam struktur ICS pada COVID-19 : Identifikasi kebutuhan Pemetaan kebutuhan Alur kebutuhan	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistic dalam struktur ICS pada COVID -19	Memahami tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistic dalam struktur ICS pada COVID-19 : Struktur Organisasi Logistik dalam ICS Tugas dan tanggung jawab
Memahami juklak dalam perencanaan kebutuhan pada COVID -19	Memahami juklak dalam perencanaan kebutuhan pada COVID -19 : Identifikasi perencanaan kebutuhan. Pemetaan perencanaan kebutuhan
Memproyeksikan dan memastikan kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat pada COVID -19	Memproyeksikan dan Memastikan Kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat pada COVID -19 : Teknik pengecekan bantuan logistik (APD) di RS SOP pemeriksaan bantuan logistik (APD) di Rumah Sakit

MATERI

Materi I – Logistik dalam ICS

Penghitungan kabutuhan APD

Pemakaian APD  & Zona  Risiko Infeksi

 

REFERENSI 

ASHP Statement on the Role of Health-System Pharmacists in Emergency Preparedness

Comodity package presentation COVID-19

COVID-EFST_v1.1_Shared2_final -Yogyakarta

FIP Statement of Policy

Georgia Dept.of Health – NIMS ICS HICS_2014

Hashikura,M – Stockpile of PPE in Hospital Settings PIP 2009

HICS_Guidebook (log 45x hal 63), 2014

ICS organizational structure and elements, hal 8, 2018

INO COVID_Estimation_Scenario_5_10_20_DCP_V7 (250320)

Kepmenkes-059-tahun-2011-Pedoman-Pengelolaan-Obat-dan-Perbekalan-Kesehatan-Pada-Penanggulangan-Bencana

Logistic Chain in Emergency

Major-Incident-Medical-Management-and-Support-Third-Edition

Perka BNPB no 6 tahun 2009 ttg Pedoman Pergudangan

UJPH – Expanding the Pharmacist’s Role in Public Health

VanVactor-HCLogindisasterplanning

WHO PAHO – HumanitarianSupply, 2001

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Workshop “Logistik Dalam Incident Command System (ICS) Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit. Workshop ini digelar melalui zoom meeting pada Selasa (21/04) pukul 10.30-12.00 WIB.

Topik kegiatan hari ini adalah “Implementasi Logistik dalam ICS di Rumah Sakit untuk Respond Pandemi COVID-19” disampaikan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt (Divisi Manajemen Bencana PKMK FK – KMK UGM). Gde menyampaikan implementasi logistik dalam ICS merupakan upaya untuk memahami tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistik, alur identifikasi kebutuhan, pemetaan kebutuhan, SOP terkait logistik dan alat/platform komunikasi informasi untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi permintaan kebutuhan logistik dalam struktur ICS pada COVID-19, dan memahami pentingnya petunjuk pelaksanaan dalam perencanaan kebutuhan pada COVID-19.

Pada logistik emergency, bagian logistik menyediakan semua kebutuhan dukungan insiden termasuk memperoleh sumber daya dari sumber internal dan eksternal, menggunakan prosedur standar maupun darurat serta permintaan ke rumah sakit lain, mitra perusahaan, dan posko/satgas ad-hoc atau dinas kesehatan setempat. Setiap permintaan sumber daya dari suatu area di rumah sakit harus dilaporkan ke Bagian Logistik menggunakan prosedur juklak yang diuraikan dalam rencana operasi rumah sakit. Apabila di luar rumah sakit, bagian logistik harus menentukan dengan tepat apa yang dibutuhkan

Workshop kali ini juga menghadirkan narasumber Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, Sri Purwaningsih, dengan topik “Bijak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Kewaspadaan Pandemi Covid-19”. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan pandemi Covid-19 telah ditetapkan menjadi bencana nasional, namun keterbatasan APD menjadi salah satu isu kunci di tengah pandemi. Keterbatasan APD merupakan barrier untuk meminimalisir risiko penularan khususnya bagi petugas yang bertugas di Rumah Sakit. Dalam rangka menjaga ketersediaan APD ditengah kelangkaan penyedia, pihak manajemen RSUP DR Sardjito melakukan penyusunan bijak penerapan pencegahan dan pemilihan APD berdasarkan dasar – dasar ilmiah, bukti praktik klinik penecegahan infeksi yang reliable.

Sri mengungkapkan mengenai pengaturan alat pelindung diri berdasarkan pekerjaan dan area zonasi yang terbagi tiga zona yang bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 melalui pasien, petugas dan pengunjung, serta agar pemakaian APD sesuai kebutuhan. Zona merah adalah area perawatan pasien COVID-19 dimana pada area ini akses terbatas, petugas harus memakai APD seperti yang telah ditetapkan dan melarang pengunjung untuk memasuki zona ini. Zona kuning adalah area perawatan risiko sedang karena adanya kemungkinan dilakukan tindakan aerosol yang membutuhkan APD khusus saat tindakan tersebut. Terakhir, zona hijau adalah area non COVID-19 dimana area ini untuk perawatan pasien non COVID-19, dan menjadi area bebas APD atau dengan APD minimal seperti masker bedah. Selain itu, pihaknya juga memaparkan simulasi kebutuhan APD dengan estimasi kebutuhan untuk 40 pasien rawat jalan dan 10 pasien rawat inap dalam sebulan membutuhkan 900 masker, dan 1.660 sarung tangan. Kebutuhan ini mempertimbangkan kebutuhan masker petugas yang bekerja dan terlibat dalam jejaring pasien serta petugas kesehatan yang non stop bekerja 8 jam dalam satu shift.

Pertanyaan:

1. Naomi dari RSPAU:
   Alur perencanaan kebutuhan logistik di RS melibatkan IC dan bidang terkait di RSPAU adalah kebutuhan logistik dikoordinasikan oleh direktur penunjangan. Alurnya kebutuhan direkap dan didata. Kebutuhan disesuaikan dengan bantuan dari luar yang ada di posko COVID-19 RSPAU yang kemudian disalurkan ke ruangan – ruangan perawatan pasien COVID-19.

2. Kendala paling mendasar dalam ICS Logistik Rumah sakit?
   Gde: Kendala paling mendasar dalam ICS logistik di RS adalah mulai dari komunikasi tim, dan juga pencatatan spesifikasi teknis logistik yang dibutuhkan

Apakah juklak yang ada sudah mengakomodasi sumber daya internal maupun eksternal?

3. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar.

Jumlah pasti logistik di RS kita belum tahu, tapi ada donasi dari LSM dan sebagainya. Juklak sudah jalan, sekarang masih di perbaiki.

Reporter: Candra (PKMK UGM)

{/sliders}

{tab title=”Pertemuan 2″ class=”info”}

Interoperabilitas ICS di Rumah Sakit dengan Sistem Klaster Nasional/Daerah dan antar-Klaster

Rabu, 22 April 2020

---

Tujuan Pembelajaran Umum : Memahami Komunikasi jejaring untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS (resource mobilization)

Narasumber  : 1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt

Moderator     : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami platform koordinasi dan kolaborasi sumber daya di luar RS (Sistem Klaster Nasional) pada COVID-19	Memahami platform koordinasi dan kolaborasi sumber daya di luar RS (system Klaster) pada COVID-19 : System klaster nasional Identifikasi sistem koordinasi Identifikasi kolaborasi di luar RS Pemetaan kordinasi dan kolaborasi	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS pada COVID-19	Memahami alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS pada COVID-19 : Alur komunikasi permintaan kebutuhan keluar RS Tugas dan tanggung jawab dalam inisiasi permintaan sumber daya keluar RS Mekanisme permintaan sumber daya keluar RS

 

 

MATERI

Materi II – Interopability ICS dengan Klaster Logistik

COVID-EFST_v1.2_updated-DIY

 

---

PENUGASAN

---

Penugasan Pertemuan 2

Kirim penugasan di sini

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Workshop “Logistik Dalam Incident Command System (ICS) Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit. Workshop ini digelar melalui webinar pada Rabu (22/04) pukul 11.00-12.00 WIB. Topik kegiatan hari ini adalah “Interoperabilitas ICS di Rumah Sakit dengan Sistem Klaster Nasional/Daerah dan Antar-Klaster” yang disampaikan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt. Gde menyampaikan dalam sistem klaster, yang paling penting di bidang kesehatan adalah klaster kesehatan, klaster logistik dan klaster water and sanitation. Indonesia sudah menerapkan sistem klaster nasional berdasarkan keputusan kepala BNPB tahun 2014 dimana ketika terjadi bencana pada level provinsi dan kabupaten maka pengampu dari kluster kesehatan adalah kementerian kesehatan, logistik diampuh oleh kementrian sosial dan BNPB sebagai koordinator. Sistem klaster saat ini diaktifkan menjadi gugus tugas, dan dibawah gugus tugas ada Incident Command System (ICS).

Lebih lanjut, Gde memaparkan bahwa rumah sakit perlu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi sumber daya kesehatan bersama komponen – komponen kluster kesehatan antara lain lintas aktor, lintas program, lintas sektor, pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha. Lembaga ini sebaiknya dikoordinir oleh dinas kesehatan atau satgas COVID-19. Alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya keluar rumah sakit pada COVID-19yaitu alur komunikasi dimulai dari end user, bidang operasi / manajer medis untuk menyampaikan ke IC, kemudian IC menginstruksikan ke bidang logistik untuk memenuhi kebutuhan melalui jalur normal, jika tidak bisa (habis), maka IC meminta petugas penghubung untuk menghubungi jalur komando di luar RS, dan mengusahakan sumber daya tambahan/surge, sumber daya tambahan yang diadakan di luar jalur normal harus didokumentasikan dan dijamin kualitasnya sebelum digunakan oleh end user yang dalam hal ini bidang operasi/ manajer medis. Pada interoperabilitas antara ICS di rumah sakit. Ketua medical support berkoordinasi dengan ketua manajemen support kemudian melaporkan ke IC, IC meminta ke Dinas Kesehatan DIY. Ini ICS dalam HDP rumah sakit sudah terintegrasi dengan rencana operasi Dinas Kesehatan setempat. Ini perlu dituliskan dalam juklak juknis di rumah sakit.

Di akhir sesi, Gde menyampaikan materi “WHO COVID-19 Essential supplies Forecasting Tools (COVID-ESFT) v1.2” yang dikembangkan oleh WHO untuk memperkirakan kebutuhan APD bagi Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit. Tools ini sudah digunakan oleh Kementerian Kesehatan, dan juga RSUP Dr. Sardjito dengan versi berbeda. Tools ini terdapat 5 steps yaitu 1) menginput angka populasi; 2) paket obat yang dibutuhkan; 3) APD yang dibutuhkan; 4) Health care worker and Summary; dan 5) Pasien dan Tipe kasus.

Diskusi I:

• Apakah rumah sakit anda termasuk menjadi bagian dari potensi kesehatan (kabupaten/kota/provinsi) dalam dokumen rencana kontijensi daerah?
• Apakah sumber daya kesehatan di daerah anda terpetakan dengan baik, PMI, LSM, institusi akademik, BUMN, BUMD, swasta dalam rencana kontijensi BPBD/rencana kontijensi kesehatan daerah tersebut?

Jawab:

1. Rumah Sakit Mata Siantar

• Rumah Sakit Mata Siantar tidak termasuk dalam RS penanganan COVID-19, namun kami melakukan tindakan operasi mata. Prosedur sebelum operasi, petugas melakukan tindakan screening. Dalam screening, apabila skornya 3, tenaga medis akan melakukan tindakan operasi dengan menggunakan APD level 2. Tapi apabila skor di atas 3 (dicurigai resiko tinggi COVID-19), tenaga medis tidak melakukan pemeriksaan selanjutnya. Jika skornya 3 ke atas, prosedurnya pemeriksaan ronsen dan rapid test, dan kami tidak ada Tapi rapid test itu opsional bisa dilakukan. Kira – kira setelah melalui ICS, apa tindakan selanjutnya yang dilakukan untuk mendapatkan rapid test bantuan dari pemerintah?

• Gde: Berdasarkan teori, hal ini merupakan bagian dari analisis resiko. Secara dilematis bisa dikatakan kalau tidak ada rapid test, kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan. Jika bisa ditunda maka lebih baik ditunda karena dalam ICS yang terpenting selain sistem komando yang jelas dan terstruktur, juga keamanan dan keselamatan dari tenaga yang melakukan asuhan. Dengan pertimbangan life saving, bila keselamatan tenaga kesehatan tidak bisa dijamin, lebih baik dirujuk atau menunda pelayanan.

• Bella Donna (Divisi Manajemen Bencana PKMK): jadi memang pemberian rapid test dari dinas kesehatan tidak diberikan ke semua RS kecuali RS yang menjadi rujukan COVID-19. Khususnya pada rumah sakit mata, pasti dinas kesehatan tidak akan memberikan rapid test, hanya saja apabila rumah sakit mata memiliki kasus yang harusnya dilakukan operasi, emergensi tetapi ternyata situasinya berisiko tinggi, itu bisa dilaporkan ke dinas kesehatan dan dinkes bisa memberikan rapid test.

Apakah rumah sakit anda termasuk menjadi bagian dari potensi kesehatan (kabupaten/kota/provinsi) dalam dokumen rencana kontijensi daerah?

Gde: Kalau misalnya daerah tersebut (misal Kota Siantar) sudah memiliki kontigensi daerah kemudian diubahnya rencana kontigensi ini menjadi rencana operasi, yang kita harapkan dari Dinas Kesehatan adalah memiliki peta operasi. Peta operasi atau peta respon akan menempatkan Rumah Sakit Mata Siantar, dimana rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas COVID-19. Disinilah fungsi ICS dalam sistem rujukan ini.

Diskusi Ke II

1. Bagaimana rumah sakit anda mmetakan potensi sumber daya diluar RS, apakah disebutkan di dokumen HDP RS anda mengenai caranya?
2. Apakah ada MOU dengan potensi sumber daya diluar RS?
3. Apakah ada mekanisme pendokumentasian sumberdaya yang diberikan disebut di HDP RS anda?

Jawaban/Komentar:

1. RSUP Fatmawati:

Di RSUP Fatmawati, HDP – nya sudah ada, untuk kasus wabah sudah dipetakan, namun kasus ini cukup luar biasa. Koordinasi dengan Pemerintah daerah telah dilakukan karena kebijakan daerah yang akan coba dipakai di rumah sakit kami. Kebijakan yang dikelurkan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi RSUP Fatmawati sehingga dapat RS dapat mendukung program daerah. RSUP Fatmawati juga menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Saat ini kami sudah cukup banyak menyediakan ruangan penanganan COVID-19 dan akan menambahkan lagi karena diperkirakan bulan depan akan ada peningkatan jumlah kasus. Selain koordinasi dengan pemda, RSUP Fatmawati juga berkoordinasi dengan institusi pendidikan karena statusnya sebagai rumah sakit pendidikan untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini juga dalam rangka menjaring SDM, logistik. Perhitungan untuk kasus covid ini fokusnya pada APD, jadi kita masih mencari. Jadi, struktur ICS yang disampaikan PKMK UGM menjadi panduan kami untuk membuat lebih sempurna.

Jawab:

Gde: Kalau kita pantau setiap hari, even based surveilance dari media, pemerintah daerah sudah memberlakukan PSBB untuk menghambat laju penyebaran virusnya, dan juga kapasitas rumah sakit tidak terlalu terganggu. Kondisi RSUP Fatmawati bisa menjadi lesson learn buat rumah sakit lain, sudah ada bangunan yang disiapkan, HDP sudah jalan, ada perencanaan mengenai surge capacity ke FK UIN Syarif Hidayatullah.

2. Rumah Sakit Charly

Kami sudah mempersiapkan untuk APD – nya. Sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Charly mendapatkan bantuan dari organisasi profesi lain. Saat ini Rumah Sakit Charly belum banyak menerima pasien COVID-19. Jadi persediaanya belum terlalu banyak.

Jawab:

Gde: Kita persiapkan sebaik mungkin baik dari bidang logistik maupun bidang perencenaan agar jangan sampai terjadi lonjakan kasus. Tapi sebagai kesehatan harus selalu siap.

3. Joko Prayitno, Rumah Sakit dr. Soedjono

Kalau dari Rumah sakit belum disebutkan mana saja yang akan kerjasama untuk menjadi tenaga bantuan SDM, hanya ada pos relawan di HDP untuk menampung relawan dari berbagai kompetnsi. Untuk MoU dengan institusi lain belum ada, namun setelah mengetahui dan mengikuti acara workshop ini, akan kami tambahkan rencana MoU dengan institusi fakultas ilmu kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya serta ke satuan TNI tetangga yang background kesehatan.  MoU dengan rumah sakit jejaring dan PMI sudah ada serta ke BPBD juga sudah ada.

4. Lousa Endang Budiarti dari Rumah Sakit Bethesda.

Rumah sakit Bethesda, RS swasta di Jogja ditunjuk sebagai rujukan COVID-19. Kita RS juga mempunyai dukungan LSM dan dari Gereja. Selain itu RS Bethesda juga sebagai rumah sakit pendidikan sehingga melakukan pemetaaan yang eksistingnya berdasarkan logistik surge capacity. Dukungan baik dari gereja pendukung, dari universitas, LSM dan warga Jogja sehingga kita selalu ada komunikasi sehingga bisa memenuhi logistiknya melalui jalur sendiri yang storage – nya juga khusus sehingga mudah dikelola. Hal ini melibatkan IT dan Auditor untuk memudahkan. Kita perlu memang memperbaiki berita acara tapi tidak lengkap seperti yang ditunjukkan berita acara dalam pelatihan ini terutama perkiraan finansialnya..

Reporter: Candra, SKM.,MPH

 {/sliders}

 

{tab title=”Pertemuan 3″ class=”success”}

Presentasi Penugasan Peserta

Kamis, 23 April 2020

---

Narasumber     : 1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
                       2. Tim PPI RS

Moderator        : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
	Presentasi oleh peserta Tanggapan dan masukan oleh pembicara	Presentasi Tanya jawab Diskusi
Kesimpulan
Penutup

 

Hasil Penugasan

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

 

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pelatihan Kepemimpinan Dinas Kesehatan dalam Mengelola Bencana Kesehatan”

Hari III: Sabtu, 25 April 2020

Diskusi Kasus untuk Memicu Pemahaman dan Ide dari Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengelolaan Bencana Kesehatan

Materi ini disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes serta Putu Eka Putri Andayani, SKM, M.Kes dari PKMK FK – KMK UGM dan dr. Sulung Mulia Putra, MPH dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Surge capacity merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan dalam kondisi situasi darurat seperti pandemi COVID-19 saat ini. Komponen surge capacity meliputi 4S yaitu system, structure, staff dan stuff. System yaitu mengelola regulasi/ kebijakan terkait dengan gugus tugas, peraturan dan sistem komando kemudian mengevaluasi jenis surge yang dibutuhkan oleh masing – masing daerah atau dinas kesehatan. Structure yaitu tersedianya fasilitas peluang yang menyesuaikan ruangan, lokasi dekat dengan pusat pelayanan dan dapat meminimalkan anggaran berupa bangunan non medis dan rumah karantina. Staff yaitu pemenuhan kebutuhan SDM dan perlu diperhatikan terkait dengan adanya relawan, kemampuan dari SDM dalam menangani COVID-19, perlindungan SDM, dan salary dari SDM tersebut. Stuff yaitu melakukan perencanaan pemenuhan peralatan seperti APD, obat – obatan dan lainnya. Keberhasilan surge capacity dapat dicapai dengan melakukan perencanaan dari awal, adanya komando serta koordinasi, manajemen sumber daya, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang jelas, perawatan yang berkualitas, dan mengontrol serta memonitor hubungan rumah sakit dengan rumah karantina.

Kesiapsiagaan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam menghadapi COVID-19 dapat dijadikan pembelajaran untuk dinas kesehatan lain. Dinkes DKI telah melaksanakan rencana pra krisis dan rencana krisis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tim gugus tugas COVID-19 yang dibentuk hingga ke tingkat RW. Kajian epidemiologis dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan pemenuhan kebutuhan (SDM, logistik dan lain-lain), peningkatan kapasitas dan hal lainnya. Kajian epidemiologis tersebut seperti melakukan perhitungan prediksi kasus dengan membandingkan perhitungan menggunakan teori Ferguson dan kasus real. Pengembangan skenario dilakukan untuk berbagai jumlah kasus setiap bulan. Dinkes DKI membuat berbagai SPO dan juga membuat berbagai himbauan. Terdapat levelling RS yaitu RS rujukan dari Kemenkes sebagai top referral, RS rujukan sesuai dengan PerGub sebagai second line, dan RS jejaring pelayanan non rujukan sesuai dengan surat Kepala Dinkes DKI sebagai third line. Pada level third line, hanya terbatas pada RS dengan jumlah ketersediaan tempat tidur lebih dari 10 sedangkan RS lainnya boleh memberikan pelayanan yang bersifat sementara. Pembagian levelling RS pelayanan COVID-19 ini disesuaikan dengan kemampuan RS dalam memberikan perawatan kepada pasien. Dinkes DKI juga melakukan pendataan eksisting dan pengembangan tempat tidur di RS pelayanan COVID-19 tersebut. Terdapat perluasan jejaring laboratorium ke laboratorium swasta maupun laboratorium di RS lain sesuai dengan persyaratan dan tetap dibawah kendali DinKes DKI. Terdapat 3 sistem pelaporan COVID-19 di DKI Jakarta yaitu DKItanggapcovid.id oleh Pemerintah Provinsi, RS Online oleh Kemenkes, dan Executive Information System (EIS) oleh Dinkes DKI. Dinkes DKI juga mengembangkan sistem informasi pelaporan penyelidikan epidemiologi (PE). Pada tatalaksana pemakaman jenazah COVID-19, Dinkes DKI bekerja sama dengan Dinas Pemakaman DKI Jakarta. Dinkes DKI membentuk tim untuk menangani kematian terduga COVID-19 di rumah. Dinkes DKI telah menyiapkan tempat tinggal sementara untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

 

Diskusi :

1. Sistem ini mengidentifikasi struktur rujukan rumah sakit, regulasi atau pedoman kebijakan di daerah untuk mengatasi puncak pandemi dan sistem pendanaan dari alokasi dana APBN/APBD, donasi ataupun filantropi. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menjelaskan bagaimana respon pandemi saat ini yaitu diperlukan kekuatan dalam memutus mata rantai penularan dan menurunkan angka kematian. Di Jawa Tengah memiliki 887 puskesmas yang menjadi kekuatan untuk memutus mata rantai dan dapat dibantu dari mitra bidan desa dan kader kesehatan. Selain itu dapat melibatkan sektor lain seperti Linmas dan Kepala Desa. Sistem rujukan RS di Jawa Tengah saat ini terdapat 13 RS Lini 1 menjadi RS Top Refferal, RS Lini 2 dan 141 RS Lini 3. Selain itu diperlukan evaluasi manajemen public health dan manajemen klinis. Alokasi pembiayaan saat ini terjadi refocusing ke pandemi COVID-19, di Jawa Tengah sudah ada donasi dana dan APD ke provinsi maupun kabupaten/kota. Sistem informasi data sangat penting dengan menampilkan data yang benar ke masyarkat.
2. Struktur ini terkait dengan fasilitas pendukung yang dibutuhkan daerah di masa pandemi ini. Dinas Kesehatan NTB menjelaskan saat ini mempunyai 4 RS Rujukan utama dan 14 RS Daerah dan RS Swasta menjadi RS Second Line rujukan. Dinas Kesehatan NTB berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan ventilator mengantisipasi lonjakan pasien.  Kebijakan yang dilaksanakan di NTB untuk semua pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala maupun tanpa gejala harus dirawat di RS karena akan memudahkan mengontrol perilaku pasien. Sarana pendukung eksternal seperti masker N-95 dan swab, ekstraksi RNA saat ini sangat sulit untuk didapatkan.
   Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan melihat perubahan gugus tugas dan harus disesuaikan dengan struktur tugas tim medis dari pusat hingga ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan. Kalimatan selatan saat ini sedang menangani 132 kasus dan upaya yang dilakukan yaitu dari tingkat puskesmas melakukan tracing pada kelompok cluster. Selanjutnya kelompok ini menjalani pemeriksaan swab dan dikarantina khusus.
3. SDM (Sumber Daya Manusia) yang diperhatikan saat ini yaitu untuk menangani pasien meninggal. Antisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang sangat besar di bulan Mei, harus dilakukan efisiensi tenaga kesehatan. Seluruh dinas kesehatan diharapkan untuk bekerja sama dengan dinas sosial untuk pemakaman sehingga konsentrasi tenaga kesehatan ada di pelayanan kesehatan. Selain itu perlu perhitungan estimasi jumlah kantung jenazah dan pengadaannya dilakukan sendiri atau ke pusat. Pusat Kritis akan memfasilitasi kebutuhan APD bagi dinas sosial saat melakukan pemakaman.
   Dinas Kesehatan Jawa Tengah sudah melakukan koordinasi dengan IDI Jawa Tengah, koordinator FK Jawa Tengah dan komunitas ini dibagi per wilayah untuk menggerakkan mahasiswa sampai dokter muda membantu pemantauan ODP di karantina dan pemeriksaan perjalanan bagi pemudik. Anggota IDI di kantor cabang yang tinggal di desa wilayah untuk bertanggung jawab dan memantau kondisi di wilayah tersebut.
   Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelaskan upaya untuk memaksimalkan potensi SDM di RS yang tidak secara langsung menangani kasus COVID-19. Dibuka rekrutmen relawan dengan pola insentif yang disejutui Kemenkeu dan Kemenkes bersama dengan BKD.
4. Stuff yaitu untuk peralatan bukan hanya kebutuhan namun juga perencanaan logistik. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pembiayaan dari alokasi dana terutama APBD, gugus tugas nasional dan donasi. Melakukan kolaborasi dengan biro daerah dalam memenuhi APD yang langsung didistribusikan ke dinas kesehatan. Kendala yang dihadapi saat ini yaitu sulitnya memenuhi kebutuhan alat kesehatan berbahan luar negeri seperti masker N-95.

  

Reporter: Sita Putri Naditya dan Putu Citta Wicakyani

MMR FK-KMK UGM

{/sliders}

{tab title=”Rundown” class=”yellow”}

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
Selasa, 21 April 2020
10.30 – 10.40	Pembukaan:	Prof. Dr. Laksono Trisnantoro
10.40 – 11.00	Materi Logistik dalam ICS Rumah Sakit pada COVID-19	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
11.00 – 11.20	Diskusi	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
11.20 – 11.40	Materi Memproyeksikan dan Memastikan Kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat	Tim PPI RS
11.40 – 12.00	Diskusi Lanjutan	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
Rabu, 22 April 2020
10.30 – 11.00	Interoperabiliti ICS dengan Sistem Klaster Nasional/Daerah dan antar-Klaster	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
11.00 – 11.40	Diskusi	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
11.40 – 11.50	Penugasan untuk hari Kamis	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
Kamis, 23 April 2020
10.30 – 11.15	Presentasi Penugasan dari beberapa Peserta
11.15 – 11.45	Tanggapan dan Masukan dari Narasumber	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt Tim PPI Tim SONJO
11.45 – 12.00	Kesimpulan dan Penutup

 

{/tabs}

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

bekerja sama dengan Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan

menyelenggarakan

Free Online Workshop

Logistik dalam Incident Command System (ICS)
Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit

Selasa – Kamis/ 28 – 30 April 2020

---

Pengantar

Penanganan COVID-19 merupakan hal baru bagi rumah sakit. Sekarang ini penanganan COVID-19 tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19. Melihat pengalaman rumah sakit yang bukan rujukan juga menerima dan melayani ODP dan PDP. Maka mau tidak mau semua rumah sakit harus gerak cepat untuk menilai kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi penanganan COVID-19. Kapasitas yang dimaksud dalam hal ini termasuk sistem komando, fasilitas, SDM, dan logistik.

Rumah sakit sudah mengaktifkan tim atau satuan tugas untuk penanganan COVID-19. Tim tersebut terbentuk dalam satu struktur organisasi sistem komando berbasis Incident Command System (ICS) yang mencakup komandan, bidang operasional, logistik, perencanaan dan keuangan/administrasi. Dalam struktur organisasi tersebut telah disertakan alur komunikasi antar bidang (internal) dan komunikasi eksternal. Namun, hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masing – masing bidang ini bisa memenuhi kebutuhan mereka selama bertugas? Bagaimana RS dapat menjamin kesinambungan pelayanan kesehatannya secara komprehensif yang dapat dicapai dengan menggunakan sistem komando seperti ICS?. Menggunakan pendekatan sistem insiden komando diharapkan RS dapat memanfaatkan struktur yang ada dan komunikasi yang efektif antar bidang, sehingga bidang logistik dapat memenuhi kebutuhan bidang operasional melalui perencanaan yang optimal. Lebih jauh lagi bagaimana RS dapat melakukan identifikasi dan pemetaan sumber daya, baik di dalam maupun di luar RS menggunakan jejaring potensial, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah seperti relawan dan lembaga swadaya masyarakat.

Seyogyanya masing – masing bidang akan melaporkan permasalahan dan list kebutuhan kepada komandan, kemudian komandan berkoordinasi dengan bidang logistik. Kondisi dan permasalahan yang ada perlu didokumentasikan dan dipetakan untuk dicari jalan keluarnya segera. Situasi ini juga perlu dikomunikasikan dengan baik ke stakeholder lokal maupun nasional sehingga sumber daya dapat terdistribusi dengan baik dan permasalahan kesehatan dapat tertanggulangi. Dengan demikian, tidak hanya rumah sakit, namun stake holder dan masyarakat dengan mudah mengetahui kapasitas dan kebutuhan layanan kesehatan yang dapat diberikan selama penanganan COVID-19.

 

Tujuan Workshop

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan akan mengadakan Workshop Logistik dalam ICS pada Penanganan COVID-19 di rumah sakit, workshop ini akan membahas dasar – dasar aspek logistik dalam ICS, alur identifikasi kebutuhan dan perencanaan sumber daya, SOP –SOP terkait logistik dan alat/platform komunikasi informasi untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisinensi permintaan kebutuhan logistic. Workshop ini bertujuan untuk menguatkan aspek logistik dalam ICS pada Penanganan COVID-19 di rumah sakit

 

Output

• Peserta memahami alur, tugas dan fungsi perencanaan kebutuhan dalam ICS,
• Peserta memahami bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan pasokan sumber daya di dalam dan sekitar rumah sakit,
• Peserta memiliki SOP permintaan kebutuhan logistik,

 

Peserta dan Persyaratan

Peserta workshop adalah peserta yang telah mengikuti workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System (ICS) dan workshop Komunikasi dalam ICS. Diikuti oleh 3 orang yang tergabung dalam ICS RS dalam Penanganan COVID-19

 

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal  : Selasa – Kamis/ 28 – 30 April 2020

Pukul             : 10.30 – 12.00 WIB

Agenda Kegiatan

Persiapan Workshop

1. Seluruh peserta dipastikan masuk ke grup WA Logistik dalam ICS Angkatan III
2. Seluruh peserta mengerjakan Kirkpatrick, silahkan klik link berikut https://forms.gle/EeugWGRpMbkdY3bS6 
3. Seluruh rumah sakit yang terdaftar mengikuti workshop akan diberikan sertifikat sebagai peserta workshop (participant certificate) dan rumah sakit juga akan mendapatkan sertifikat telah menyelesaikan workshop (accomplishment certificate) dengan memenuhi syarat dibawah ini:
   • mengerjakan Kirkpatrick evaluation sebelum dan sesudah workshop
   • kehadiran online diskusi
   • pengerjakan penugasan 1

 

{tab title=”Pertemuan 1″ class=”danger”}

1. Logistik dalam ICS Rumah Sakit pada COVID-19
2. Memproyeksikan dan Memastikan Kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat pada COVID-19

Selasa, 28 April 2020

---

Tujuan Pembelajaran Umum : Memahami kegiatan logistic dalam ICS

Narasumber  :

1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
2. Tim PPI RS

Moderator : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami dasar-dasar Logistik dalam struktur ICS pada COVID -19	Memahami dasar – dasar logistik dalam struktur ICS pada COVID-19 : Identifikasi kebutuhan Pemetaan kebutuhan Alur kebutuhan	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistic dalam struktur ICS pada COVID -19	Memahami tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistic dalam struktur ICS pada COVID-19 : Struktur Organisasi Logistik dalam ICS Tugas dan tanggung jawab
Memahami juklak dalam perencanaan kebutuhan pada COVID -19	Memahami juklak dalam perencanaan kebutuhan pada COVID -19 : Identifikasi perencanaan kebutuhan. Pemetaan perencanaan kebutuhan
Memproyeksikan dan memastikan kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat pada COVID -19	Memproyeksikan dan Memastikan Kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat pada COVID -19 : Teknik pengecekan bantuan logistik (APD) di RS SOP pemeriksaan bantuan logistik (APD) di Rumah Sakit

MATERI

Materi I – Logistik dalam ICS

Penghitungan kabutuhan APD

Pemakaian APD  & Zona  Risiko Infeksi

 

REFERENSI 

ASHP Statement on the Role of Health-System Pharmacists in Emergency Preparedness

Comodity package presentation COVID-19

COVID-EFST_v1.1_Shared2_final -Yogyakarta

FIP Statement of Policy

Georgia Dept.of Health – NIMS ICS HICS_2014

Hashikura,M – Stockpile of PPE in Hospital Settings PIP 2009

HICS_Guidebook (log 45x hal 63), 2014

ICS organizational structure and elements, hal 8, 2018

INO COVID_Estimation_Scenario_5_10_20_DCP_V7 (250320)

Kepmenkes-059-tahun-2011-Pedoman-Pengelolaan-Obat-dan-Perbekalan-Kesehatan-Pada-Penanggulangan-Bencana

Logistic Chain in Emergency

Major-Incident-Medical-Management-and-Support-Third-Edition

Perka BNPB no 6 tahun 2009 ttg Pedoman Pergudangan

UJPH – Expanding the Pharmacist’s Role in Public Health

VanVactor-HCLogindisasterplanning

WHO PAHO – HumanitarianSupply, 2001

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

{/sliders}

{tab title=”Pertemuan 2″ class=”info”}

Interoperabilitas ICS di Rumah Sakit dengan Sistem Klaster Nasional/Daerah dan antar-Klaster

Rabu, 29 April 2020

---

Tujuan Pembelajaran Umum : Memahami Komunikasi jejaring untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS (resource mobilization)

Narasumber  : Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt

Moderator     : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami platform koordinasi dan kolaborasi sumber daya di luar RS (Sistem Klaster Nasional) pada COVID-19	Memahami platform koordinasi dan kolaborasi sumber daya di luar RS (system Klaster) pada COVID-19 : System klaster nasional Identifikasi sistem koordinasi Identifikasi kolaborasi di luar RS Pemetaan kordinasi dan kolaborasi	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS pada COVID-19	Memahami alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS pada COVID-19 : Alur komunikasi permintaan kebutuhan keluar RS Tugas dan tanggung jawab dalam inisiasi permintaan sumber daya keluar RS Mekanisme permintaan sumber daya keluar RS

 

MATERI

Materi II – Interopability ICS dengan Klaster Logistik

COVID-EFST_v1.2_updated-DIY

 

---

PENUGASAN

---

Penugasan Pertemuan 2

Kirim penugasan di sini

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, UGM bekerja sama dengan Kementrian Kesehatan RI kembali menggelar workshoponline dengan tema Manajemen Logistik dalam Incident Command System (ICS). Adapun workshop ini merupakan angkatan ketiga dari rangkaian workshop untuk manajemen COVID-19 di rumah sakit yang telah diselenggarakan oleh PKMK sejak bulan Maret yang lalu. Tujuan dari pertemuan kali ini untuk membahas interoperabilitas ICS di rumah sakit dengan sistem klaster nasional/daerah dan antar – klaster dan juga membahas tentang proyeksi kebutuhan APD dengan standar yang tepat.

Figure 1 Narasumber dan Peserta Kursus Online Angkatan Ketiga

Moderator kursus adalah Happy Panggaribuan, MPH dengan dua orang narasumber yaitu:

1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt

Konsultan di Divisi Manajemen Bencana PKMK FKKMK UGM

1. Sri Purwaningsih, Skep, NERS, Msc

Komite PPI RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Gde Yulian menyampaikan materi pertama mengenai interoperabilitas ICS di rumah sakit dengan sistem klaster. Banyak sekali rumah sakit yang sudah memulai inisiatif untuk mendapatkan bantuan karena susahnya mendapatkan bantuan secara resmi. Di media sosial banyak tersebar poster dari rumah sakit yang menuliskan permintaan bantuan mereka, baik itu kebutuhan APD, ventilator, maupun relawan. Hanya saja, sistem seperti ini jika tidak diorganisir dengan baik akan mengakibatkan penumpukan bantuan di beberapa tempat dan tempat lain yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

Oleh karena itu penting untuk memetakan bantuan melalui sistem klaster baik itu di tingkat daerah, nasional maupun antar klaster. Sistem klaster dibuat agar memudahkan saat penanganan bencana baik itu becana alam dan bencana non alam, karena sudah ada skema untuk potensi bantuan yang bisa didapat dari dalam rumah sakit, lingkungan sekitar RS, pemda, bantuan swasta sampai ke bantuan luar negeri. Potensi – potensi ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh RS. Misalnya untuk pemakaman jenazah, bisa bekerja sama dengan BPPD, seperti di Yogyakarta, dimana BPPD akan menghubungi SAR daerah. Dalam hal crowdfunding, bantuan sosial sampai ke relawan, faktanya negara Indonesia termasuk loyal dalam berkontribusi/ berdonasi.

Saat ini, bantuan makanan maupun Alat Perlindungan Diri (APD) banyak disediakan oleh masyarakat. Bagaimana RS memanfaatkan hal ini? Idealnya di setiap daerah memiliki klaster kesehatan atau gugus tugas. Dimana mereka yang akan mendata kebutuhan dan bantuan yang masuk. Bertindak sebagai katalisator sehingga bantuan dapat didistribusikan secara merata. Sehingga ini menjadi tugas kita untuk membicarakan hal tersebut ke pemerintah daerah untuk dapat membangun sistem pemetaan bantuan. Saat ICS ini diaktifkan tiga komponen, yaitu tata kelola, komunikasi dan logistic, sudah masuk dalam rencana kontingensi daerah. RS sudah tau apa yang harus di lakukan, apa yang dibutuhkandan ke mana meminta bantuan. Untuk skala nasional Indonesia ada website untuk pemetaan bantuan yaitu: https://bit.ly/inventoriCOVID19, yang merupakan kolaborasi multi pihak untuk bersama melawan COVID-19.

Selanjutnya ada pertanyaan dari peserta mengenai hambatan dalam pengelolaan logistik yang selama ini dialami, karena sering terjadi tumpang tindih bantuan akibat tidak berkoordinasi sebelumnya. Hal ini kemudian dijawab oleh narasumber bahwa kejadian seperti itu sering terjadi jika kemampuan manajemen dari pemimpin itu kurang mumpuni. Dalam penganggulangan bencana, biasanya ada dua jalur permintaan bantuan, yaitu jalur resmi dan jalur inisiatif. Untuk jalur resmi yaitu melalui pemerintah daerah, rumah sakit menghitung dulu kebutuhan logistik seperti yan telah dibahas oleh di Kursus ini di minggu sebelumnya. Kemudian perhitungan tersebut dikomunikasikan ke Incident Commander (IC) rumah sakit yang akan melaporkan ke dinas kesehatan setempat atau ke gugus tugas. Selanjutnya IC daerah yang akan melakukan koordinasi dan prioritas bantuan.

Figure 2 Siklus Komunikasi untuk Logistik

Pembahasan selanjutnya adalah memahami alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS pada COVID-19. Gambar dua menunjukkan bahwa alur komunikasi yang sudah dibahas pada minggu sebelumnya yang dimulai dari manajer medis lalu ke IC dan seterusnya. Dalam pertemuan kali ini penting sekali untuk menyiapkan berita.

Bagaimana mengkomunikasikan bantuan. Ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Pertemuan kali ini menekankan akan pentingnya rumah sakit untuk menyiapkan BAST Berita Acara Serah Terima (BAST). Hal ini selain untuk dokumentasi bantuan yang masuk ke rumah sakit, juga sebagai dokumen resmi yang berguna saat audit rumah sakit. Selain itu, protokol dalam penerimaan bantuan pun harus diperhatikan. Dalam mempelajari ICS ini, selain komunikasi yang efektif juga sebagai jaminan keamanan untuk pendistribusian bantuan. Supaya jangan sampai relawan ini menjadi celah untuk COVID-19 ini masuk.

Selanjutnya RS Dewi Sri membagikan pengalaman mereka bahwa untuk pemetaan bantuan dari luar rumah sakit belum ada. Juga belum mengenakan BAST. Sejauh ini pencatatan bantuan yang masuk itu dilakukan di bagian logistik (farmasi). RS Dewi Sri sendiri telah banyak menerima bantuan sejak pandemi COVID-19 ini baik itu dari dinkes, komunitas ojek online, partai politik, maupun bantuan internal karyawan rumah sakit berupa kiriman makanan.

Figure 3 Penggunaan APD Berdasarkan Zonasi

Selanjutnya Sri Purwaningsih selaku Komite PPI RSUP DR Sardjito memaparkan penggunaan APD yang tepat dalam pandemi COVID-19 ini. Sri memulainya dengan mengingatkan kembali tentang transmisi virus Corona yang bisa melalui droplet, kontak dan airborne bila terdapat tindakan/prosedur medis yang menghasilkan aerosol seperti suction, intubasi, nebulisasi dan bronkoskopi. Kewaspadaan standar bukan hanya tentang APD. Implementasi hygiene juga harus diperhitungkan, seperti cuci tangan yang benar dan juga etika batuk.

Pengaturan APD sendiri dilakukan berdasarkan zonasi. Tujuan zonasi adalah mencegah penularan dan pemakaian APD sesuai kebutuhan. Terdapat tiga macam zona warna berdasarkan resiko penularan. Zona merah yaitu area yang langsung berhadapan dengan pelayanan pasien COVID-19, dimana aksesnya sangat terbatas. Petugas yang bertugas atau melalui zona merah ini APD – nya menyesuaikan berdasarkan dimana dia bertugas misalnya APD untuk ruang asesen poli COVID-19. APD yang harus dikenakan adalah kimono/ hacinco khusus poli, penutup kepala, pelindung wajah (google/visor), masker bedah, masker N95 digunakan bisa melakukan tindakan beresiko aerosol, sepatu tertutup dan sarung tangan medis. Jangan lupa pasang papan/tulisan pengumuman, sebagai peringatan supaya orang tidak melewati area tersebut. Sedangkan untuk zona kuning, yaitu area transisi dengan resiko sedang, misalnya di triage IGD, APD yang digunakan adalah kimono atau hacinco khusus IGD, penutup kepala, masker bedah, sepatu tertutup, goggle/faceshield. Serta harus selali menjaga jarak kontak minimal 1 meter. Untuk zona hijau yaitu resiko rendah, APD yang dipakai sangat minimal sekali.

Perlu dibuat peta untuk masing – masing bangsal dan poli, dimana ruangan pemakaian dan pencopotan APD, letak lemari, alur keluar masuk dokter dan pasien. Petugas yang menata ini, mendapatkan penjadwalan yang lebih pendek. Dekontaminasi, melepas APD dengan cara yang tepat dan benar, lalu petugas mandi. Penting juga untuk sediakan cermin dan poster dari panduan cara memakai dan melepas APD.

Pembahasan selanjutnya adalah perhitungan APD layanan COVID-19 yang bisa menggunakan rekomendasi Kemenkes. Perhitungan berdasarkan zonasi dan level APD yang dibutuhkan. Untuk non rawat jalan, dihitung dalam setiap shift jaga, berdasarkan tingkat ketergantungan pasien, jenis tindakan dan jumlah staf yang bertugas. Hal ini untuk memastikan segala kebutuhan dapat terekam dan tercukupi dengan baik.

Materi lanjutan workshop ini bisa dilihat di: www. bencana-kesehatan.net

Reporter: Sandra Frans (PKMK UGM)

 {/sliders}

 

{tab title=”Pertemuan 3″ class=”success”}

Presentasi Penugasan Peserta

Kamis, 30 April 2020

---

Narasumber     : 1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
                       2. Tim PPI RS

Moderator        : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
	Presentasi oleh peserta Tanggapan dan masukan oleh pembicara	Presentasi Tanya jawab Diskusi
Kesimpulan
Penutup

 

MATERI

Materi II – Interopability ICS dengan Klaster Logistik 

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

 

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

 {/sliders}

 

{tab title=”Rundown” class=”yellow”}

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
Selasa, 21 April 2020
10.30 – 10.40	Pembukaan:	Prof. Dr. Laksono Trisnantoro
10.40 – 11.00	Materi Logistik dalam ICS Rumah Sakit pada COVID-19	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
11.00 – 11.20	Diskusi	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
11.20 – 11.40	Materi Memproyeksikan dan Memastikan Kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat	Tim PPI RS
11.40 – 12.00	Diskusi Lanjutan	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
Rabu, 22 April 2020
10.30 – 11.00	Interoperabiliti ICS dengan Sistem Klaster Nasional/Daerah dan antar-Klaster	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
11.00 – 11.40	Diskusi	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
11.40 – 11.50	Penugasan untuk hari Kamis	Happy R Pangaribuan SKM, MPH
Kamis, 23 April 2020
10.30 – 11.15	Presentasi Penugasan dari beberapa Peserta
11.15 – 11.45	Tanggapan dan Masukan dari Narasumber	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt Tim PPI Tim SONJO
11.45 – 12.00	Kesimpulan dan Penutup

 

{/tabs}

Angkatan IV
Free Serial Workshop Online

Serial Workshop Online
Aktivasi Hospital Disaster Plan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

12 Mei – 2 Juni 2020

Kerjasama Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan dan
Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM

    

---

Pengantar

Seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun, karena nilai untuk HDP hanya 20 persen dan bisa lolos tanpa membuat perencanaan, tidak jarang rumah sakit hanya membuat dokumen dan tidak mensosialisasikannya ke seluruh staf. Lebih lanjut, RS sering tidak menjadikan ancaman bencana sebagai budaya yang harus dikenal dan diantisipasi oleh rumah sakit. Oleh karena itu, jika terjadi bencana internal atau pun kedatangan korban eksternal, atau mengirimkan tim ke daerah bencana atau mengalami bencana alam, rumah sakit mengalami kesulitan dalam aplikasi HDP.

Hal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa, bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana berkomunikasi dengan dinas kesehatan untuk rujukan pasien, bagaimana menanamkan pemahaman pada seluruh staf bahwa mereka harus mengikuti alur yang telah dibuat saat aktivasi tim bencana, dan sebagainya.

Situasi tersebut lebih berat terjadi pada bencana non alam seperti saat ini, pandemi global COVID-19. Walaupun pada dasarnya konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana, namun terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Pandemik saat ini disebabkan virus yang sangat menular. Bukan bencana yang bersifat trauma tidak menular. Oleh karena itu, penangananya menjadi lebih sulit karena masalahnya jauh lebih kompleks. Semua rumah sakit yang pernah kami dampingi Hospital Disaster Plan-nya belum ada yang memasukkan pandemi global sebagai ancaman bencana yang mungkin terjadi, yang ada hanya sebatas KLB DBD dan malaria.

Mengingat peran rumah sakit sangat penting pada saat ini baik dalam pelayanan dan manajemen sistem kesehatan di masing-masing daerah maka Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK-KMK UGM menggagas kursus refreshing dalam bentuk workshop online. Kegiatan ini terdiri dari rangkaian workshop yang ditujukan untuk menghadapi pandemic covid-19 sebagai berikut:

1. Workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System
2. Workshop Komunikasi dalam Incident Command System
3. Workshop Logistic dalam Incident Command System
4. Simulasi Manajemen Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit

Rangkaian workshop ini memilki tujuan masing-masing tetapi saling terhubung hingga pelaksanaan simulasi. Pertama, bagi rumah sakit yang satgas covid-19/ ICSnya sudah berjalan akan dibantu mengevaluasi sistem pembagian tugas, alur komunikasi dan perencanaannya. Sedangkan rumah sakit yang belum membentuk satgas covid-19 atau belum memiliki HDP dan ICS dapat segera membentuk. Di workshop pertama ini akan membahas tugas fungsi dan alur pelaporan harian di luar dari situasi normal atau birokrasi sehari-hari. Kedua, rumah sakit diajak untuk mengaplikasikan alur komunikasi dari ICSnya. Akan dibahas protap/SOP/alur yang digunakan bagi masing-masing rumah sakit. Diberikan juga inovasi penggunaan applikasi Slack yang lebih teratur dari pada media komunikasi yang telah banyak digunakan seperti grup WA dan email. Ketiga, berdasarkan skenario yang ada di wilayah kerja masing-masing rumah sakit, rumah sakit diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, dan mengkomunikasikan kebutuhan logistik sesuai kapasitasnya. Keempat. setelah melalui tiga workshop, rumah sakit akan diajak untuk melakukan simulasi online berdasarkan perhitungan dan rencana operasi yang sudah disepakati bersama.

Diharapkan melalui workshop ini, PPSDM Kementerian Kesehatan dan Divisi PKMK FK- KMK UGM dapat mendukung fungsi manajemen rumah sakit, termasuk menfasilitasi rumah sakit dalam mengoperasikan dokumen rencana penanggulangan bencana ataupun rencana penanganan covid-19. Sedangkan, bagi rumah sakit yang belum memiliki dokumen HDP dapat segara menyusunnya langkah strategis sesuai dengan kebutuhan penanganan COVID-19

Tujuan

1. refreshing pengetahuan Hospital Disaster Plan/ perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit
2. refreshing pengetahuan dan aplikasi Incident Command System dalam menghadapi covid-19 di rumah sakit
3. refreshing dan diskusi mengenai SOP/protap/alur komunikasi yang sudah ada dalam hospital disaster plan, serta penambahan SOP untuk menghadapi pandemi covid-19 di rumah sakit
4. refreshing dan diskusi tentang perencanaan logistik di rumah sakit dalam menghadapi pandemi covid-19
5. mendiskusikan permasalahan manajemen dalam menghadapi pandemi covid-19 di rumah sakit
6. ujicoba sistem komando untuk covid-19 di rumah sakit

Output

1. rumah sakit kembali memahami dokumen rencana penanggulangan bencana di rumah sakitnya/ Hospital Disaster Plan (ICS, SOP/Protap/Alur Komunikasi, Logistik, Fasilitas, dan Perencanaan)
2. rumah sakit memiliki dan mengaktifkan tim bencana untuk menghadapi COVID-19
3. rumah sakit mempunyai dokumen HDP/ perencanaan yang diperbaharui karena adanya COVID-19 (ICS, SOP/protap/alur komunikasi, perencanaan logistic, surge hospital planning)

Peserta dan persyaratan

Diikuti oleh 3 sampai 5 orang setiap rumah sakit yang terdiri dari :

• tim HDP rumah sakit,
• pimpinan dan manajemen rumah sakit,
• staf lainnya yang memilik tugas berkaitan dengan pelaksanaan HDP, atau
• satgas covid-19 di rumah sakit dari komandan/ketua, wakil, sekertaris dan ketua bidang-bidang dalam struktur tersebut.

Rumah sakit menjawab survey pendahuluan terkait:

• Hospital disaster plan
• pengetahuan mengenai materi yang akan diberikan/ evaluasi kirkpatrick

Rumah sakit berkomitmen mengikuti rangkaian kegiatan:

• online diskusi
• menjawab penugasan harian sesuai dengan situasi di rumah sakit

 

Agenda Kegiatan

Minggu 1: Workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Hari          : 4 kali pertemuan/ Selasa – Jumat, 12-15 Mei 2020

Waktu      : 09.00 – 10.30 WIB 

SELENGKAPNYA

 

Minggu 2: Workshop Komunikasi dalam Incident Command System Penanganan Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit

Hari          : 2 kali pertemuan/ Senin dan Rabu, 18 dan 20 Mei 2020

Waktu      : 09.00 – 10.30 WIB

SELENGKAPNYA

 

Minggu 3: Workshop Logistic dalam Incident Command System Penanganan Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit

Hari          : 3 kali pertemuan/ Rabu- Jumat, 27-29 Mei 2020

Waktu      : 10.30 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

 

Minggu 4: Simulasi Manajemen Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit

Hari          : 1 kali pertemuan/ Selasa, 2 Juni 2020

Waktu      : 10.30 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Angkatan IV
Free Serial Workshop Online

Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Selasa – Jumat, 12-15 Mei 2020

oleh

Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK-KMK UGM

    

---

Pengantar

Seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun, karena nilai untuk HDP hanya 20 persen dan bisa lolos tanpa membuat perencanaan, tidak jarang rumah sakit hanya membuat dokumen dan tidak mensosialisasikannya ke seluruh staf. Lebih lanjut, RS sering tidak menjadikan ancaman bencana sebagai budaya yang harus dikenal dan diantisipasi oleh rumah sakit. Oleh karena itu, jika terjadi bencana internal atau pun kedatangan korban eksternal, atau mengirimkan tim ke daerah bencana atau mengalami bencana alam, rumah sakit mengalami kesulitan dalam aplikasi HDP.

Hal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa, bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana berkomunikasi dengan dinas kesehatan untuk rujukan pasien, bagaimana menanamkan pemahaman pada seluruh staf bahwa mereka harus mengikuti alur yang telah dibuat saat aktivasi tim bencana, dan sebagainya.

Situasi tersebut lebih berat terjadi pada bencana non alam seperti saat ini, pandemi global COVID-19. Walaupun pada dasarnya konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana, namun terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Pandemik saat ini disebabkan virus yang sangat menular. Bukan bencana yang bersifat trauma tidak menular. Oleh karena itu, penangananya menjadi lebih sulit karena masalahnya jauh lebih kompleks. Semua rumah sakit yang pernah kami dampingi Hospital Disaster Plan-nya belum ada yang memasukkan pandemi global sebagai ancaman bencana yang mungkin terjadi, yang ada hanya sebatas KLB DBD dan malaria.

Mengingat peran rumah sakit sangat penting pada saat ini baik dalam pelayanan dan manajemen sistem kesehatan di masing-masing daerah maka Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK-KMK UGM menggagas kursus refreshing dalam bentuk workshop online. Kegiatan ini terdiri dari rangkaian workshop yang ditujukan untuk menghadapi pandemic covid-19 sebagai berikut:

1. Workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System
2. Workshop Komunikasi dalam Incident Command System
3. Workshop Logistic dalam Incident Command System
4. Simulasi Manajemen Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit

Rangkaian workshop ini memilki tujuan masing-masing tetapi saling terhubung hingga pelaksanaan simulasi. Pertama, bagi rumah sakit yang satgas covid-19/ ICSnya sudah berjalan akan dibantu mengevaluasi sistem pembagian tugas, alur komunikasi dan perencanaannya. Sedangkan rumah sakit yang belum membentuk satgas covid-19 atau belum memiliki HDP dan ICS dapat segera membentuk. Di workshop pertama ini akan membahas tugas fungsi dan alur pelaporan harian di luar dari situasi normal atau birokrasi sehari-hari. Kedua, rumah sakit diajak untuk mengaplikasikan alur komunikasi dari ICSnya. Akan dibahas protap/SOP/alur yang digunakan bagi masing-masing rumah sakit. Diberikan juga inovasi penggunaan applikasi Slack yang lebih teratur dari pada media komunikasi yang telah banyak digunakan seperti grup WA dan email. Ketiga, berdasarkan skenario yang ada di wilayah kerja masing-masing rumah sakit, rumah sakit diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, dan mengkomunikasikan kebutuhan logistik sesuai kapasitasnya. Keempat. setelah melalui tiga workshop, rumah sakit akan diajak untuk melakukan simulasi online berdasarkan perhitungan dan rencana operasi yang sudah disepakati bersama.

Diharapkan melalui workshop 1. Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System, PPSDM Kementerian Kesehatan dan Divisi PKMK FK- KMK UGM dapat mendukung fungsi manajemen rumah sakit, termasuk menfasilitasi rumah sakit dalam mengoperasikan dokumen rencana penanggulangan bencana ataupun rencana penanganan covid-19. Sedangkan, bagi rumah sakit yang belum memiliki dokumen HDP dapat segara menyusunnya langkah strategis sesuai dengan kebutuhan penanganan COVID-19.

Tujuan

• refreshing pengetahuan Hospital Disaster Plan/ perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit
• refreshing pengetahuan dan aplikasi Incident Command System di rumah sakit dalam kerangkan Hospital Disaster Plan menghadapi covid-19
• mendiskusikan permasalahan manajemen dalam menghadapi pandemic covid-19 di rumah sakit

Output

• peserta memahami aktivasi ICS di rumah sakit
• rumah sakit memiliki dan mengaktifkan tim bencana untuk menghadapi COVID-19
• rumah sakit mempunyai dokumen HDP yang diperbaharui karena adanya COVID-19

Peserta dan persyaratan

Diikuti oleh 3 sampai 5 orang setiap rumah sakit yang terdiri dari :

• tim HDP rumah sakit,
• pimpinan dan manajemen rumah sakit,
• staf lainnya yang memilik tugas berkaitan dengan pelaksanaan HDP, atau
• satgas covid-19 di rumah sakit dari komandan/ketua, wakil, sekertaris dan ketua bidang-bidang dalam struktur tersebut.

Rumah sakit menjawab survey pendahuluan terkait:

• Hospital disaster plan
• pengetahuan mengenai materi yang akan diberikan/ evaluasi kirkpatrick

Rumah sakit berkomitmen mengikuti rangkaian kegiatan:

• online diskusi
• menjawab penugasan harian sesuai dengan situasi di rumah sakit

 

Agenda Kegiatan

Hari	Materi/bahasan	Penugasan/ survei
0		Survei Hospital Disaster Plan Kirkpatrick evaluation
1	Hospital Disaster Plan Pembahasan hasil survei Hospital Disaster Plan Diskusi	Penugasan 1: Self-Assessment mengenai kapasitas sistem komando di RS berdasarkan Hospital Safety Index (HIS) dan gambaran HDP.
2	Pembahasan penugasan 1 Incident Command System berdasarkan HICS dan MIMMS untuk menghadapi covid-19 Diskusi	Penugasan 2: ICS di RS untuk menghadapi covid-19
3	Pembahasan penugasan 2 Networking rumah sakit dalam menghadapi covid-19 Diskusi	Penugasan 3: Kelengkapan fungsi ICS dan perencanaan rumah sakit menghadapi covid-19, persiapan presentasi
4	Presentasi RS Diskusi dan pendalaman materi untuk implementasi	Kirkpatrick evaluation

 

Persiapan Workshop

1. Seluruh peserta dipastikan masuk ke grup WA Angkatan IV
2. Seluruh peserta mengerjakan survei pendahuluan sebagai berikut:
   • Survei Awal KLIK DISINI
   • Kirkpatrick  silahkan KLIK DISINI
3. Seluruh rumah sakit yang terdaftar mengikuti workshop akan diberikan sertifikat sebagai peserta workshop (participant certificate) dan rumah sakit juga akan mendapatkan sertifikat telah menyelesaikan workshop (accomplishment certificate) dengan memenuhi syarat dibawah ini:
   • mengirimkan survei Hospital Disaster Plan
   • mengerjakan Kirkpatrick evaluation sebelum dan sesudah workshop
   • kehadiran online diskusi
   • pengerjakan tugas hari 1, 2 dan 3

{tab Pertemuan 1}

HDP dalam SNARS dan Penugasan

Selasa, Pukul 09.00 -10.30 WIB

Tujuan Umum Pembelajaran: Memahami Rencana Penanggulangan Bencana di RS atau Hospital Disaster Plan (HDP) sesuai SNARS

Pembicara : Dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Rasa Arbakti,SKM,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• Agustina Catur Setyaningrum,S.Si.T,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami regulasi manajemen bencana	Memahami Regulasi Manajemen Bencana: Kebijakan Struktur organisasi Peran dan tanggung jawab staf SDM alternatif Fasilitas alternatif Komunikasi	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami mengidentifikasi bencana internal dan bencana eksternal	Memahami mengidentifikasi Bencana Internal dan Bencana Eksternal : Analisis risiko (bencana non alam) Skenario (COVID-19)
Memahami melakukan self-assessment RS	Memahami melakukan self-assessment RS : Indikator Kesiapsiagaan self-assessment

 

MATERI

ICS dan HDP dalam SNARS – dr Bella

 

---

PENUGASAN

---

Bahan penugasan di sini

Kirim penugasan di sini

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Dok. PKMK FK-KMK UGm “Pembukaan oleh Kepala PPSDM Kemenkes”

Workshop online dengan tema Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System (ICS) diselenggarakan oleh Badan PPSDM Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan FK- KMK (Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang meliputi 4 tahap yaitu:

1. Workshop HDP berbasis ICS dalam Menangani Pandemi COVID-19
2. Workshop Komunikasi dalam ICS Penanganan Pandemi COVID-19 di Rumah Sakit;
3. Workshop Logistik dalam ICS Penanganan Pandemi COVID-19 di Rumah Sakit;
4. Simulasi Manajemen Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit.

Workshop ini dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, dr. Achmad Soebagio Tancarino, MARS dimana pihaknya menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk Rumah Sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun karena nilai untuk HDP hanya 20% saja, maka seringkali RS hanya sekedar membuat dokumen dan tidak sempat mensosialisasikannya ke seluruh staf dan tidak menjadikannya sebagai budaya yang harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini juga yang menyebabkan Rumah Sakit kewalahan, karena belum menerapkan dokumen perencanaannya. Bagaimana analisis risiko rumah sakit apabila menghadapi lonjakan kasus, bagaimana berkomunikasi dengan dinas kesehatan untuk rujukan pasien, bagaimana menanamkan pemahaman pada seluruh staf bahwa mereka harus mengikuti alur yang telah dibuat saat aktivasi tim bencana, dan sebagainya. Oleh karena itu RS harus menghidupkan kembali HDP dan mensosialisasikan.

Bencana non alam seperti COVID-19 pada dasarnya memiliki konsep penanganan bencana yang hampir sama dengan bencana alam, tetapi memiliki permasalahan yang lebih kompleks dalam hal penanganannya karena virus tersebut sangat menular. RS harus membuat dokumen perencanaan untuk mengatasi bencana non alam agar situasi ini tidak menjadi lebih berat lagi. Peran RS sangat penting terutama bagi pasien COVID19 agar dapat memberikan pelayanan lebih canggih untuk kesembuhan pasien dan juga mempersiapkan apabila ada lonjakan pasien.

Adapun tujuan dari rangkaian workshop ini adalah: pertama, bagi rumah sakit yang satgas COVID-19/ ICSnya sudah berjalan akan dibantu mengevaluasi sistem pembagian tugas, alur komunikasi dan perencanaannya. Sedangkan rumah sakit yang belum membentuk satgas COVID-19 atau belum memiliki HDP dan ICS dapat segera membentuk. Kedua, rumah sakit diajak untuk mengaplikasikan alur komunikasi dari ICS–nya. Ketiga, berdasarkan skenario yang ada di wilayah kerja masing-masing rumah sakit, rumah sakit diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, dan mengkomunikasikan kebutuhan logistik sesuai kapasitasnya. Keempat. rumah sakit akan diajak untuk melakukan simulasi online berdasarkan perhitungan dan rencana operasi yang sudah disepakati Bersama. Badan PPSDM siap memfasilitasi pelatihan-pelatihan terkait covid dengan menggunakan media online.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi HDP dalam Akreditasi SNARS”

Sesi kedua adalah sesi pemaparan materi HDP dalam Akreditasi SNARS (Menilai Kesiapan RS saat ini) yang disampaikan oleh dr. Bella Dona, M.Kes. Pada sesi ini ditegaskan lagi bahwa workshop ini bukan untuk melatih menyusun HDP melainkan mereview HDP dimana saat ini mengalami bencana non alam yang mengakibatkan terjadi pandemic, karena banyak pasien sehingga terjadi lonjakan pasien harapannya RS yang sudah mempunyai HDP bisa diaktifkan untuk menilai kesiapan RS.

Memahami regulasi manajemen disaster, memahami mengidentifikasi bencana internal dan eksternal, memahami self assessment ini sangat diperlukan untuk menilai kesiapan yang ada saat ini di RS. Dalam MFK 6 itu ada 4’S’ yang meliputi system, staff, stuff dan structure yang perlu disiapkan dalam kapasitas lonjakan. Ada sistem yang dibangun RS dalam HDP ini siapa yang memimpin (komando), siapa pelaku (operasional), apa yang diperlukan (perencanaan), logistic harus bisa dipenuhi dan keuangan.

Peran RS sebagai rujukan maupun non rujukan harus menyiapkan SOP yang dibutuhkan saat ini untuk membuat skenario baik itu bencana alam, bencana non alam (COVID- 19) maupun sosial. Menurut WHO, RS tidak punya kasus minimal menyiapkan fasilitas kesehatan COVID-19 dan mengatur sistem skrining dan triase. RS juga harus bisa melakukan self assessment dan ini harus dilakukan benar-benar untuk mengetahui kapasitas RS.

Kesimpulannya adalah rencana kesiapsiagaan RS COVID-19 efektif bila merujuk Peraturan Pemerintah, Kemenkes, Asosiasi RS, sesuai standar Akreditasi, sudah melatih staf terkait covid-19, mencegah penyebaran COVID-19 di dalam fasilitas, mengidentifikasi dan mengisolasi pasien dengan kemungkinan COVID-19 dan menginformasikan staf ruangan yang benar dan otoritas kesehatan masyarakat, perawatan untuk sejumlah pasien dengan COVID-19 yang dikonfirmasi atau suspek, menjadi bagian dari operasi rutin, berpotensi merawat lebih banyak pasien dalam konteks peningkatan wabah sambil mempertahankan perawatan yang memadai untuk pasien lain, memantau dan mengelola tenaga kesehatan yang mungkin terpapar COVID-19, berkomunikasi secara efektif dalam internal dan rencana untuk komunikasi eksternal yang sesuai terkait dengan COVID-19.

Sesi berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab baik secara langsung maupun melalui chat zoom yang disampaikan oleh peserta dan dijawab secara langsung oleh Narasumber diantaranya :

1. dr. Ridma Irsyam Septiadi (RS Sari Mulia Banjarmasin):

Instalasi gawat darurat telah mempunyai ruang dekontaminasi sesuai dengan butir 1 – 6 pada maksud dan tujuan (D,O,W). Apakah ruang dekontaminasi ini masih berlaku?

Jawaban Narasumber:

Ruang dekontaminasi masih dipakai karena termasuk dalam Hazard , tetapi khusus untuk COVID-19 belum masuk dalam akreditasi SNARS. Sebaiknya konsentrasi bagaimana menangani COVID-19 secara terencana dan tertulis. Hal ini dapat dijadikan untuk penilaian akreditasi yang akan datang

2. Ns. Eko Harsono, S.Kep (RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung):

Di IGD RSUD Dr. H. Abdul Moeloek lampung dan ruang isolasinya harus melewati ruang-ruang yang lain, saat ini dibuat alur tersendiri untuk COVID-19, apakah dibenarkan?

Jawaban Narasumber:

Memang harus dibedakan jalur UGD untuk pasien umum dan jalur UGD khusus untuk pasien COVID-19 dimana hal tersebut untuk meminimalisir transmisi.

3. dr.Resi Lystianto Putra Perdana (RSNU Jombang):

Apakah diperlukan ruang triase khusus airbone di UGD, melihat pasien corona bisa berubah sifatnya dari droplet ke aerosol, dimana ruang airbone dikhususkan apabila pasien mau direncanakan tindakan yang beresiko menimbulkan Aerosol?

Jawaban Narasumber:

Melakukan prosedur triase untuk menentukan apakah pasien akan diarahkan ke UGD umum atau UGD khusus COVID-19. Untuk petugas sendiri sudah menggunakan APD. UGD umum / biasa menggunakan APD level 1, Triase menggunakan APD level 2, untuk UGD COVID-19 menggunakan APD level 3 atau 4.

4. dr. Nur Iffah (RSI Pati):

Apakah tim HDP ini harus dibuat baku untuk 3 macam bencana ataukah disiapkan untuk masing2 jenis bencana? kemudian untuk signasi merah, kuning, hijau berlaku juga untuk COVID-19 sedangkan RS tidak memiliki IGD khusus COVID-19? Untuk ruang dekontaminasi COVID-19 apakah harus dibuat khusus untuk mendisinfeksi pasien ODP/OTG/PDP? Terakhir, apakah ruang triase khusus covid boleh dilakukan diluar ruang IGD dengan design Udara terbuka?

Jawaban Narasumber:

Di RS, HDP hanya ada 1 tim besar tetapi untuk operasionalnya dapat dibagi tim – tim kecil untuk mengatasi bencana (terutama apabila ada 2 kejadian bencana yang terjadi bersamaan). RS harus memiliki networking, maka apabila ada bencana dan tidak dapat diatasi sendiri oleh RS, maka dapat meminta bantuan SDM dari instansi di luar RS. Hal tersebut juga dapat dipersiapkan sebelum terjadinya bencana.

5.Anggi setiawan (RSUM Metro Lampung):

Saat ini banyak pasien yang berbohong dengan riwayat penyakitnya. RS sudah menyiapkan ruang dekontaminasi dan triase sendiri untuk curiga covid hanya saja terkendala banyak pasien yang lolos masuk ke UGD/triase umum. Bagaimana cara skrining yang tepat agar meminimal kan pasien-pasien curiga covid tidak tembus ke ruang triase umum dengan minimnya SDM?

Jawaban Narasumber:

Skrining terhadap pasien sudah dilakukan diawal dengan cek lab (darah lengkap, thorax, lebih baik lagi rapid test), sehingga harapannya pasien dapat diputuskan apakah akan ditempatkan di UGD umum atau UGD Covid-19. Demikian juga di poli umum, sebaiknya dilakukan skrining yang lebih tegas terhadap semua pasien yang berobat. Untuk mencegahnya, dilakukan skrining awal yang lebih tegas. Apabila dimungkinkan diberikan tambahan form yang di tandatangani oleh pasien terkait kejujuran yang dapat diberikan sanksi apabila melanggar.

6.Gede Wardana (Bapelkes Bali):

Apa beda HDP dengan BCP (Bussines Continuity Plan) ,atau HDP bagian dari BCP?

Jawaban Narasumber:

BCP adalah bagian dari HDP dan hal tersebut dibuat setelah masuk recovery dimana kurva penyebaran penyakit sudah landai.

7.Sahruna Majid, S.Kep (RSUD haji Makassar):

Bagaimana dengan mitigasi bencana, Kita terlalu lengah sehingga tidak preparedness. Misalnya RS sebagai penyangga, Sebagian besar pasien yang datang adalah pasien umum. Apabila Ada 1 pasien yg OTG, hasil testnya 5 hari kemudian. Antisipasi apa yang harus dilakukan ?

Jawaban Narasumber:
Pada saat presiden sudah menyatakan darurat covid pada pertengahan Februari kemudian kasus Covid-19 pertama terjadi awal Maret, seharusnya kita sudah proses preparedness. Persiapan sebelum tanggap darurat adalah Budaya HDP. Apabila sudah memiliki HDP, begitu mendengar ada kasus, maka sdh mulai diaktifkan tim HDP. RS yang bukan RS rujukan mengatur sistem skrining dan triase. Apabila di RS ada OTG yang lolos, baru ketahuan 5 hari kemudian, maka harus di lakukang tracing dan di karantina selama 14 hari.

Kegiatan Sesi Workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 ditutup oleh moderator dengan mengingatkan kepada semua peserta untuk menyelesaikan tugas yang harus dikumpulkan maksimal jam 15.00 WIB pada hari ini dimana besok akan dibahas oleh narasumber dan fasilitator.

 

Reporter:

1. Indrawati Wurdianing
2. Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

{/sliders}

 

{tab Pertemuan 2}

Incident Command System berdasarkan HICS dan MIMMS untuk menghadapi covid-19

Rabu, Pukul 09.00 -10.30 WIB

Tujuan Umum Pembelajaran : Memahami Sistem Komando di RS

Pembicara :

1. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD
2. dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Rasa Arbakti,SKM,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• Agustina Catur Setyaningrum,S.Si.T,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami sistem pengorganisasian dalam rumah sakit berdasarkan HICS dan MIMMS	Memahami sistem pengorganisasian dalam rumah sakit berdasarkan HICS dan MIMMS untuk covid-19: Definisi HICS dan MIMMS Prinsip HICS dan MIMMS Komponen dalam HICS dan MIMMS Keuntungan menggunakan HICS dan MIMMS	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami sistem pengorganisasian di rumah sakit pada saat bencana COVID-19	Sistem pengorganisasian di rumahsakit untuk covid-19: Organisasi tentang penanganan bencana (organisasi fungsi) Standar SDM (leadership) dalam organisasi penanggulangan bencana Penjelasan tentang tugas pusat pengendalian, keuangan, logistik, dan operasional

MATERI

Materi 2 – ICS & HDP Covid19 – dr Hendro

 

---

PENUGASAN

---

Bahan penugasan di sini

Kirim penugasan di sini

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Hari kedua workshop online tahap Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dengan materi ‘’Incident Command System dalam Hospital Disaster Plan’’ menghadirkan narasumber yaitu dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD dengan moderator Madelina Ariani SKM,MPH.

Sebelum materi dimulai moderator menyampaikan tentang hasil analisis dari tugas 1 Self-Assessment mengenai kapasitas sistem komando di RS berdasarkan Hospital Safety Index (HSI) dan gambaran HDP, dimana dari 40 RS peserta pelatihan ada 19 RS yang sudah mengirimkan tugasnya melalui email pada 12 Mei 2020. Rumah Sakit yang sudah mengirimkan laporannya diantaranya adalah: RSI Unisma Malang, RSNU Tuban, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung, RSUP Dr. Tadjudin Chalid Makassar, Klinik TMC Nu Situbondo, RSUD Haji Makassar, RSI Jakarta Cempaka Putih, RSUD Undata, RSU Sis Al Jufri, RS NU Jombang, RS NU Banyuwangi, RSI Mabarrot MWC NU Bungah Kab. Gresik, RSUD Pandan Tapanuli Tengah, RSUD Uangaran, RS Sari Mulia, RS Islam Pati, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, RSUD Wonosari Kab. Gunung Kidul, dan RS Awal Bros Bekasi. Dari hasil analisis diketahui bahwa sebagian besar RS termasuk siaga sedang berdasarkan HSI.

Dalam pemaparannya narasumber menyampaikan bahwa Incident Command System (ICS) merupakan suatu sistem yang meliputi petugas, aturan, prosedur, fasilitas dan peralatan, yang diintegrasikan dalam suatu struktur organisasi yang dibuat untuk memperbaiki respon terhadap keadaan darurat dalam bentuk apapun. Organisasi ICS itu fleksibel, dapat ditingkatkan/eskalasikan, mengakomodir petugas dari berbagai instansi untuk bekerja sama secara efektif dan ada standard prosedur yang memungkinkan komunikasi antar unit berjalan sehingga peran ICS itu supaya HDP berjalan optimal. Komandan dalam ICS adalah orang mampu memahami dan menghadapi masalah bencana, mempunyai tugas menghadapi bencana sampai bisa teratasi, atau digantikan orang lain yang lebih kompeten, atau sampai ditunjuk orang lain sebagai komandan.

Keuntungan dari ICS itu bisa membagi tugas pada setiap personil sampai habis, adanya kejelasan alur komando dan komunikasi diantara satuan kerja dan memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan. Hal yang menjadi fokus saat COVID-19 ini surge capacity, unified command, data informasi terpadu dan networking. Surge capacity meliputi pengelolaan resource dan keilmuan. WHO menyebutkan saat kejadian COVID-19 ini sebagai pandemi karena asalnya belum diketahui, tempatnya itu dimana dan transmisinya belum jelas sehingga ini dibutuhkan keilmuan. Selain itu juga dibutuhkan networking dimana RS itu harus ada kerjasama dengan pihak luar karena belum semua RS sudah bisa melakukan pemeriksaan covid.

Manajemen kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan darurat. Business Continuity Plan (BCP) dapat didefiniskan sebagai rencana dalam merespon keadaan darurat , operasi backup dan pemulihan pasca bencana dimana memungkinkan mengembalikan sistem ke kondisi normal dengan cepat setelah terjadinya bencana yang mengganggu keberlangsungan perasional perusahaan / RS.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi sharing dan diskusi narasumber dengan RS Sari Mulya Banjarmasin”

Sesi berikutnya adalah sesi sharing dan diskusi antara perwakilan RS dan Narasumber baik secara langsung ataupun melalui zoom chat diantaranya :

1.RSUD Pandan, Tapanuli Tengah:

RSUD Pandan, Tapanuli Tengah merupakan RSUD darurat. RSUD Pandan Tapanuli Tengah langsung menyiapkan gedung (UGD COVID-19) dan tenaga dengan menggunakan APD level 3 begitu ada pandemic. Sebelumnya ada kasus 4 pasien dengan status PDP, 3 orang dunia sudah dilakukan rapid test tetapi belum sempat dilakukan swab. Dari hasil rapid test diketahui 1 orang reaktif sehingga dilakukan tracing, orang yang kontak erat dengan pasien melakukan isolasi mandiri. 1 orang yang hidup sudah dirujuk dan dirawat di RS rujukan dan masih menunggu hasil swab. RS Tapanuli Tengah belum mempunyai HDP, pada saat terjadi pandemi, RS langsung membuat tim Satuan Tugas tapi belum berjalan secara optimal.

Tanggapan Narasumber :

Dengan adanya pasien yang meninggal dan hasil rapid test menunjukkan reaktif, bisa jadi yang ada di RS banyak yang menjadi ODP dan harus dilakukan tracing yang kontak erat dengan pasien. Belum adanya HDP tetapi satgas sudah dibentuk tidak menjadi masalah yang terpenting jalan dulu untuk penanganan COVID-19. Setelah Penanganan COVID-19 selesai bisa segera dibentuk HDP.

2.RSUD Haji Makasar:

RSUD Haji Makasar termasuk RS darurat. Di Makassar terdapat 3 RS Rujukan untuk menangani kasus ringan dan sedang, 2 RS untuk rujukan kasus berat. RS Haji Makassar melakukan skrining pasien dengan status ODP. Apabila status pasien ODP naik menjadi PDP, maka dilanjutkan pemeriksaan PCR. Apabila pemeriksaan PCR positif, maka akan dirujuk ke RS Rujukan. Untuk kasus OTG, di Makassar disediakan hotel yang digunakan untuk isolasi.

Tanggapan Narasumber:

Bagaimana dengan sistem rujukan, siapakah yang mengkoordinir? Dengan menggunakan aplikasi SISRUTE, apabila ada masalah langsung diambil alih oleh satgas dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan, TNI dan semua stakeholder terkait.

3.RS Sari Mulya Banjarmasin:

RS Sari Mulya merupakan RS tipe C dan bukan RS rujukan ataupun RS darurat tetapi menerima pasien rujukan dari puskesmas dan pasien mandiri. Sudah dimaksimalkan untuk pelayanan pasien ODP dan PDP ringan. Pemeriksaan skrining dilakukan di UGD. PDP dilihat dari hasil pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium dan rontgent. Apabila menagarah ke COVID-19, maka dirujuk. RS tidak merawat pasien PDP yang dicurigai Positif COVID-19. Pemeriksaan skrining pasien yang tidak mengarah ke COVID-19 yang membutuhkan rawat inap, maka dimasukkan ke bangsal rawat inap biasa. Tetapi, apabila di kemudian hari ada ciri-ciri yang mengarah ke COVID-19, maka langsung dipindah ke ruang isolasi. Apabila dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif, maka langsung dirujuk. Cukup sulit untuk mendapatkan rapid test. RS selalu melaporkan hasil pemeriksaan pasien, meskipun belum maksimal dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan untuk dilakukan tracing. Untuk APD selalu disiapkan. Dimaksimalkan APD level 2 dan level 3 untuk ruang isolasi, UGD dan Ruang Tindakan. Pengambilan sample dilakukan di ruang isolasi dengan APD level 2. Sudah membentuk SK dengan nama SK Penanganan Kasus Covid tapi dengan struktur organisasi tidak selengkap HDP.

Tanggapan Narasumber:

Untuk tracing harus diawasi. Memisahkan poli umum dan poli COVID-19. Jangan sampai melepas HDP, karena HDP adalah Tim yang besar, kemudian didalamnya ada tim COVID-19 dan K3. K3 seharusnya bagian dari HDP bukan sebaliknya.

4.RS NU Banyuwangi:

RS NU Banyuwangi tidak masuk RS rujukan hanya RS transit saja. Sampai saat ini belum merawat PDP hanya ODP yang perlu rawat inap. Jika perlu dirujuk maka akan dirujuk. APD level 1 digunakan untuk Rekam Medik, IT dan Gizi. APD Minimal level 2 apabila bersinggunggan dengan pasien. APD level 3 di ruang Tindakan yang menimbulkan aerosol, poli gigi. Skrining dilakukan di awal. Apabila ada batuk, pilek, demam , sesak nafas masuk ke UGD isolasi, tetapi apabila tidak ada gejala-gejala tersebut maka bisa masuk ugd umum. Begitu pula yang berlaku di poliklinik. Tim Satgas sudah disusun tetapi secara struktur berbeda dengan HDP, hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

Tanggapan Narasumber:

Untuk struktur Tim Satgas apabila belum sempurna bisa diperbaiki yang terpenting prinsip – prinsip terpenuhi, bagaimana membagi tugas (who doing what), kejelasan alur komando (communication) dan pengembangan operasi apabila diperlukan (what if). Jika ketiga hal tersebut sudah jalan artinya ICS di rumah sakit sudah aktif.

5.RSI Pati :

Bagaimana cara menyusun BCP setelah pandemic mereda sedangkan di seluruh dunia kita tau bahwa setelah pandemic pelayanan kesehatan tidak akan sama lagi. Apakah gambaran BCP – nya bisa disamakan seperti dulu setelah swine flu mereda sedangkan kita tidak tahu bagaimana implikasinya lebih jauh terkait regulasi pelayanan, stakeholder asuransi dll.

Bapelkes Bali :

BCP belum menjadi salah satu standar dari akreditasi RS. Di negara maju, BCP sudah menjadi bagian dari syarat akreditasi.

Tanggapan Narasumber:

BCP tidak pernah dibicarakan karena selama ini sangat pendek waktu tanggap daruratnya. Setelah adanya COVID-19 ini dan tanggap darurat Panjang, maka BCP harus mulai dipertimbangkan mulai sekarang. Cara menyusunnya masih dipelajari. Saat status pra bencana maka sudah disusun HDP, saat status bencana apabila ada satgas COVID-19 maka dimasukan dalam HDP dab diaktifkan dan saat status pasca bencana dapat disusun BCP apabila sudah mulai normal Kembali.

Reporter:

1. Indrawati Wurdianing
2. Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

 

{/sliders}

 

 

{tab Pertemuan 3}

Networking Rumah Sakit dalam Menghadapi Covid-19

Kamis, Pukul 09.00 -10.30 WIB

Tujuan Umum Pembelajaran  : Memahami Jejaring antar rumah sakit di daerah dalam penanganan covid-19

Pembicara :

1. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD
2. dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Rasa Arbakti,SKM,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• Agustina Catur Setyaningrum,S.Si.T,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami konsep rujukan dalam penanganan covid-19	Memahami konsep rujukan dalam penanganan covid-19: Tingkat kesiapsiagaan rumah sakit Klasifikasi rumah sakit untuk covid-19	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami sistem rujukan di daerah dalam penanganan covid-19	Memahami sistem rujukan di daerah dalam penanganan covid-19: Sistem rujukan sehari-hari sistem rujukan covid-19

 

MATERI

Rumah Sakit dan Puskesmas dalam Sistem Rujukan Penanggulangan Covid-19

 

---

PENUGASAN

---

Bahan penugasan di sini

Kirim penugasan di sini

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Hasil Penugasan dari RS Sari Mulia”

Hari ketiga workshop online tahap Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dengan materi ‘Networking Rumah Sakit Dalam Menghadapi COVID-19’’ menghadirkan Narasumber yaitu dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD dengan moderator Madelina Ariani SKM,MPH.

Sebelum materi dimulai, moderator menyampaikan hasil analisis dari penugasan 2 yaitu: menyusun struktur pengorganisasian untuk penanganan COVID-19 atau merevisi yang sudah ada; membuat rincian tugas dan pengalihan wewenang. Sebanyak 18 RS sudah mengirimkan penugasan hingga14 Mei 2020 pukul 06.00 WIB. Review dari hasil penugasan tersebut antara lain:

1.RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung:

RS Abdul Moeloek Lampung memiliki Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19. Pembagiaan tugas sudah dibagi habis dan ada penugasan yang jelas. Ketua Umum sebagai Komandan, Wakil ketua Umum sebagai LO, Tim II berfungsi sebagai perencanaan, Tim IV berfungsi sebagai Safety Officer, Tim V berfungsi sebagai logistic, Tim VIII berfungsi sebagai keuangan. Executive Agency yang membawahi ketua pelaksana dan 9 tim yang masing-masing tim ada sekretaris. Koordinator berfungsi sebagai Medical Staff Ahli dimana uraian tugasnya antara lain membuat kebijakan tata laksana klinis, membuat SOP, memberikan pertimbangan, memberikan masukan teknis maupun non teknis, melaksanakan Tindakan – tindakan klinis. Alur komunikasi sudah terlihat dan ada pelaporan. Salah satu contoh yaitu sekretaris melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pelaksana Satgas COVID-19. Dalam tim satgas sudah ada pengalihan fungsi wewenang/ cadangan.

2.RSUD Wonosari Kab. Gunung Kidul:

RSUD Wonosari memiliki Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Ketua sebagai komandan, sekretaris, koordinator bidang pelayanan anggota dan koordinator bidang sarana prasarana anggota sebagai operasional, Humas, Keuangan, logistik. Pembagian tugas tidak melampirkan tupoksi dan belum ada alur komunikasi serta pengalihan fungsi wewenang / cadangan.

3.RS Sari Mulia Banjarmasin:

RS Sari Mulia sudah memiliki Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Ketua sebagai komandan, Wakil sebagai LO, sekretaris, anggota tim dokter dan tim keperawatan sebagai operasional, PPI dan K3 sebagai Safety, Tim juru bicara sebagai humas, tim manajemen sebagai keuangan, perencanaan dan logistik. Dari hasil penugasan belum ada pembagian tugas, alur komunikasi. Pengalihan fungsi wewenang/ cadangan terdiri dari 2 orang wakil.

4.RSUD Tarakan :

RSUD Tarakan memiliki Tim Penanggulangan Emerging Diseases. Ketua sebagai Komandan, Wakil Ketua sebagai LO, Sekretaris, PJ rawat inpa, PJ IGD dan Rawat Jalan sebagai Operasional, PJ Farmasi, PJ Pendaftaran, PJ Perlengkapan, PJ Security sebagai Logistik.Pembagian tugas dan Alur komunikasi sudah dilengkapi. Sudah ada pengalihan fungsi wewenang/cadangan.

 

5.RS Samaritan Palu:

RS Samaritan Palu memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19. Pembagian tugas sudah dilengkapi. Alur Komunikasi sudah dilengkapi, sudah ada pengalihan fungsi wewenang/cadangan. Revisi yang dibuat sudah sesuai, yakni menambahkan tugas/ bidang perencanaan

6.RS NU Tuban:

RS Nu Tuban sudah memiliki Tim Penanganan Covid-19, namun belum ada pembagian tugas dan alur komunikasi. Dalam tim sudah ada pengalihan fungsi wewenang/cadangan. Revisi yang dibuat sudah sesuai yaitu Incident Commander, LO, seksi operasional dan pelayanan medis masih dihandle oleh satu orang yang sama.

7.RS NU Banyuwangi:

RS NU Banyuwangi memiliki Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 dan sudah menyusun pembagian tugas dan alur komunikasi. Pengalihan fungsi wewenang / cadangan belum disiapkan.

8.RSUD Pandan Tapanuli Tengah:

RSUD Pandan memiliki Tim Gugus Cepat Pengendalian Bencana COVID-19. RSUD Pandan juga sudah menyusun pembagian tugas, alur komunikasi dan pengalihan fungsi wewenang/cadangan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi terkait alur rujukan dan rujuk balik”

Setelah sesi review oleh moderator selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Narasumber menyampaikan bahwa masalah yang ada saat ini antara lain belum adanya kelas RS, belum adanya sistem rujukan dan belum adanya sistem manajemen untuk data dan informasi. Pasien bisa masuk dari Puskesmas, RS Triase atau RS Rujukan Penyangga. Pasien PDP suspect dan pasien positif diarahkan ke RS Rujukan Pusat, apabila tddak dapat tertampung maka ke RS Rujukan Penyangga. Rujukan balik dari RS Rujukan Pusat dan RS Rujukan Penyangga adalah ke RS COVID atau Puskesmas untuk surveillance lebih lanjut. RS Rujukan Pusat adalah RS yang mempunyai kemampuan merawat pasien COVID-19 dengan gejala sedang sampai dengan kritis, memiliki ruang rawat isolasi dengan tekanan negatif, memiliki tenaga pelaksana dengan dilengkapi APD level 1-3 dalam jumlah cukup. Di Provinsi DIY yang menjadi RS Rujukan Pusat adalah RS Sardjito. Sedangkan RS Rujukan Penyangga antara lain: RS Hardjo Lukito, RSUD Jogja, RSU PKU Bantul, RS UII, Rs Bethesda, RS panti Rapih, RS PKU Kota, RSUD Wonosari, RS Nyi Ageng Serang.

Untuk mengatur sistem rujukan bisa menggunakan SISRUTE dan adanya Call Center untuk mengetahui update data ketersediaan tempat untuk pasien PDP kritis, berat dan sedang yang dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi. Call Center inilah yang akan mengarahkan rujukan pasien ke RS Rujukan Pusat dan RS Rujukan Penyangga. Yang paling penting RS harus rajin mengupdate data pasien ke Call Center. Bagaimana perawatan pasien OTG dan pasien dengan gejala ringan tanpa komplikasi yaitu dengan isolasi mandiri. Isolasi mandiri bisa dilakukan dirumah atau di puskesmas dengan menggunakan APD level 1.

Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi antara peserta dengan narasumber, antara lain :

1.RSI Pati:

Ketika komandan hanya bertugas pada saat jam dinas saja, bagaimana dengan pengalihan tugas komandan di luar jam kerja ? karena di RSI Pati yang bertugas sebagai komandan di luar jam kerja bertugas sebagai dokter jaga di IGD.

Tanggapan Narasumber:

Siapapun bisa menjadi komandan pada saat pertama kali terjadi bencana.

Apabila terdiri dari banyak orang maka sebaiknya tidak merangkap di dua level supaya tidak terlalu banyak beban kerjanya, tetapi apabila sedikit orang maka boleh merangkap. Yang boleh merangkap adalah orangnya, tetapi bukan kotaknya. Tidak boleh digabung antara tim logistik dan operasional karena berbeda tanggung jawabnya.

Apabila komandan merangkap sebagai dokter jaga tidak masalah, tetapi pada saat yang tidak bersamaan. Dokter pengganti yang bertugas sebagai komandan harus masuk ke dalam tim juga supaya paham terhadap permasalahan dan tugas-tugasnya.

2.RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung:

Ada 1 staf ahli (mantan Direktur RS) yang ditunjuk dengan terbitnya SK dari Gubernur. Tim operasional terdiri dari Tim I (preventif dan promotif) dan Tim II (diagnostik dan kuratif). Dari biro hukum keluar pola jabatan dengan struktur tersebut.

Tanggapan Narasumber:

Sistem komando bersifat fleksibel disesuaikan dengan ekskalasi yang ada. Struktur yang saling berhubungan dapat digabung menjadi 1 tim, yaitu tim 1 (promotive dan preventif) dan tim 2 (diagnostic dan kuratif) digabung menjadi Tim Operasional, tim 3 (supporting) dan tim 5 (donasi dan logistik) digabung menjadi Tim Logistik, tim IV (PPI) menjadi Tim Planning, tim 8 (klaim dan insentif) menjadi tim keuangan, untuk relawan bisa dimasukkan dalam tim LO atau sekretariat. Komandan adalah ketua pelaksana yang membawahi LO, humas, tim pakar dan safety. Komandan sebaiknya yang bisa 24 jam melaksanakan tugas dan bisa bergantian.

3.RS Samaritan Palu:

RS Samaritan Palu memiliki staf terbatas dan struktur organisasi yang sederhana. Melayani pasien – pasien dengan status ODP.

Tanggapan Narasumber :

Dengan kondisi staf yang terbatas maka tugas bisa dirangkap asalkan jelas. Misalnya, komandan apabila seorang dokter maka bisa merangkap ke tim operasional. Apabila komandan bukan seorang dokter, bisa merangkap ke tim administrasi atau perencanaan atau keuangan. Intinya untuk pembuatan struktur disesuaikan dengan situasi setempat.

Permasalahan COVID-19 ini biasanya terkait dengan minimnya APD dimana skrining dilakukan tanpa APD. Kemampuan suatu Pusat Pelayanan Kesehatan dalam melayani pasien Covid-19 dapat dilihat dari seberapa kemampuan RS tersebut untuk menyediakan APD. Apabila RS tidak memiliki APD yang memadai, maka sebaiknya tidak menjadi RS Rujukan, karena akan membahayakan tenaga Kesehatan, pasien dan masyarakat.

4.RSU Sis Al Jufri Palu:

RSU Sis Al Jufri menerima pasien PDP dan meninggal di UGD tetapi belum mempunyai protokol pemulasaran jenazah. Bagaimana untuk solusinya?

Tanggapan Narasumber :

Apabila bukan RS Rujukan dan tidak memiliki kemampuan dalam hal penanganan COVID-19, sebaiknya dirujuk ke RS Rujukan. Apabila ada pasien PDP yang meninggal dunia, maka RS Rujukan yang akan mengambil pasien tersebut menggunakan ADP dan yang melakukan pemulasaran.

5.RSUD Undata Palu:

Gubernur sudah mengeluarkan SK alur rujukan dan RS juga sudah menerima tetapi sosialisasi SK tersebut kurang. Dikarenakan kapasitas RS terbatas dan call center juga belum ada akibatnya RSUD Undata mengalami overload pasien.

Tanggapan Narasumber :

Seharusnya dibuat skenario untuk menambah RS Rujukan dimana hal tersebut untuk mengantisipasi jika RS Rujukan mengalami overload pasien. Perkiraan puncak COVID-19 sampai sekarang belum diketahui jadi dengan adanya skenario maka sebelum terjadi lonjakan sudah ditunjuk RS Rujukan tambahan.

6.RS Sari Mulia Banjarmasin:

Saat ini kondisi di Banjarmasi ada 2 RS Rujukan dan sudah penuh sehingga tidak bisa lagi menerima pasien rujukan COVID-19. Hal ini menyebabkan RS swasta seperti RS Sari Mulia merasa was-was. Saat ini RS Sari Mulya hanya menerima dan merawat pasien OTG atau ODP. Belum ada arahan dari Gubernur untuk merawat pasien PDP. Mohon sarannya apabila ada pasien PDP datang ke RS kami sedangkan peralatan belum maksimal?

Tanggapan Narasumber :

Melihat dulu kapasitas RS untuk bisa menerima atau menolak pasien COVID-19. Apabila memang RS belum memiliki kapasitas untuk merawat pasien harus berani menolak karena ini bisa membahayakan pasien, masyarakat dan tenaga kesehatan. Sebaiknya meminta ke Gubernur untuk menambah RS Rujukan dengan komitmen melengkapi peralatan dan APD.

Kegiatan workshop ditutup oleh moderator dengan menjelaskan penugasan hari ini yaitu menceritakan atau memberikan gambaran skenario COVID-19 di daerah peserta dan bagaimana rencana RS dalam menghadapi skenario tersebut yang akan dipresentasikan oleh peserta besok pada

15 Mei 2020.

Reporter:

1.Indrawati Wurdianing

2.Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

 

 {/sliders}

{tab Pertemuan 4}

Presentasi dan Evaluasi

Jumat, Pukul 09.00 -10.30 WIB

Tujuan Pembelajaran Umum  : memahami penerapan dan aktivasi ICS untuk covid-19

Pembicara :

1. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD
2. dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Rasa Arbakti,SKM,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• Agustina Catur Setyaningrum,S.Si.T,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami menyusun struktur pengorganisasian, jadwal, dan rencana kegiatan tim selama tanggap darurat, termasuk sistem rujukan	Presentasi oleh peserta Komentar dan masukan dari pembicara	Presentasi Tanya jawab Diskusi
Kesimpulan
Penutupan

 

Kirkpatrick SETELAH mengikuti Workshop HDP berbasis ICS

Rekap penugasan hari 1 – Angkatan 4

Review survei dan penugasan hari 2

 

File file presentasi peserta

RSUD Pandan – Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana RS

RSUD Sultan Imanuddin – Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana RS

RS Sari Mulia – Penugasan hari 3 – Paparan dan rencana

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek – Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana RS

RSUD Undata – Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana RS

TUGAS RSU SIS ALDJUFRIE PALU- Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Moderator memandu proses presentasi dari perwakilan RS”

Memasuki hari terakhir pertemuan minggu pertama pada workshop online tahap Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 ‘Presentasi dan Evaluasi’ menghadirkan Narasumber yaitu dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD dan dr. Bella Donna, M.Kes dengan moderator Madelina Ariani SKM,MPH.

Tujuan sesi ini untuk melihat penerapan aktivasi HDP berbasis ICS untuk menghadapi COVID-19 dan lebih ditekankan pada bagaimana alur komunikasi, skenario daerah dalam menghadapi COVID-19 dan perencanaan rumah sakit untuk COVID-19. Ada beberapa RS yang mempresentasikan penugasan tersebut, diantaranya :

1.RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung:

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung memiliki alur komunikasi rujukan dengan menggunakan Sarana komunikasi rujukan yaitu SISRUTE dan WA Grup PIE Lampung yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang digunakan untuk berkoordinasi dengan dinas Kkesehatan dan RS di seluruh Lampung. Sedangkan sarana komunikasi internal RS dengan menggunakan telepon, WA Grup Satgas COVID-19 RS dan phone. Adapun skenario daerah dalam menghadapi covid 19 antara lain kemenkes sudah menetapkan 4 RS rujukan COVID-19 termasuk salah satunya RS Dr. H. Abdul Moeloek. Gubernur menetapkan 26 RS lainnya sebagai RS penyangga rujukan dan membentuk Satgas COVID-19 Provinsi sampai dengan tingkat desa yang diketuai oleh Gubernur. RS bandar Negara Husada ditetapkan sebagai RS Darurat COVID-19. RS sudah menyusun perencanaan untuk menetapkan tim satgas COVID-19, menginventarisasi sumber daya yang ada dan melakukan simulasi penanganan COVID-19 bekerjasama dengan dinas kesehatan provinsi dan KKP. Dalam penyusunan rencana contigensi RS menetapkan zonasi /peta resiko, mempersiapkan ruang isolasi tekanan negatif, menyiapkan ruang isolasi tambahan dengan menyatukan beberapa ruangan tidak menular ke dalam zona hijau, menetapkan 6 ruang isolasi dengan total 39 tempat tidur, mengurangi jam pelayanan instalasi rawat jalan, membuat ruang pelayanan COVID-19 terpadu di gedung tersendiri, mempersiapkan kamar operasi khusus COVID-19, mempersiapkan penunjang diagnostik, melengkapi alat – alat kedokteran, melengkapi APD dan penyusunan SOP.

2.RSI Jakarta Cempaka Putih

RSI Jakarta Cempaka Putih memiliki Tim Penanggulangan COVID-19 yang sudah dibentuk 5 Maret 2020 melalui WAG dan kemudian disahkan 17 Maret 2020. Sarana komunikasi rujukan pasien COVID-19 menggunakan SISRUTE, SPGDT IGD, grup manajemen, WAG tiap pavilion dan penunjang. Sedangkan alur komunikasi merujuk pasien COVID-19 :

• Pasien dikaji DPJP
• Membuat data lengkap dan kirim data via WA Wisma Atlit
• Melapor data pasien dengan petugas di RS yang akan dirujuk
• Pasien yang dikirim dengan perbaikan tidak terpasang alat bantu pernapasan apapun, didaftarakan untuk ambulans dengan dilengkapi data KTP, tinggi badan dan berat badan
• Untuk form PE ada di IGD jika ada yang positif maka dilaporkan ke dokter spesialis paru.

3.RSUD Tarakan Jakarta:

Alur komunikasi di RSUD Tarakan Jakarta dibagi menjadi alur komunikasi internal dan eksternal. Alur komunikasi internal menggunakan telpon, handy talkie, WAG dan video conference, sedangkan untuk rujukan eksternal menggunakan Dashboard DKI Tanggap COVID-19, RS Online, Gugus Tugas, Telepon, SPGDT, Handy Talkie, Video Conference, dan SISRUTE. Skenario daerah dalam menghadapi COVID-19 dengan penunjukan 11 RS sebagai RS Rujukan, Berlakunya PSBB dan Pembentukan Satgas COVID-19. Perencanaan RS menghadapi Covid-19 adalah (a) Kebijakan : pembentukan SK Gubernur tentang RSUD Tarakan menjadi RS Rujukan, pembuatan SK Penanggulangan Emerging Dissease; (b) Persiapan : fasilitas, SOP, Alur dan panduan klinik COVID-19, telemedicine untuk pasien rawat jalan, Persiapan lab PCR di RSUD Tarakan; (c) Pemetaan : tenaga SDM dan penambahan tenaga kesehatan atau relawan, kebutuhan APD, swab, rapid test dan logistic lain; dan (d) Networking : kerjasama pemeriksaan PCR, koordinasi dengan lintas sektor

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Presentasi Hasil Penugasan dari RSUD Ungaran”

4.RSUD Ungaran:

Alur komunikasi menggunakan WAG untuk komunikasi internal, menggunakan jaringan telepon seluler maupun telepon lokal untuk komunikasi antar RS maupun lintas sectoral. Dalam rujukan pasien RS menggunakan SISRUTE PDP. Alat komunikasi lainnya adalah walkie talkie dalam kondisi kekhusususan didalam RS. Untuk pelaporan setiap pukul 16.00 WIB secara online dengan sistem yang sudah dibuat oleh dinas kesehatan. Skenario daerah dalam menghadapi COVID-19 antara lain menunda dan/ atau membatasi kegiatan yang menghadirkan banyak orang pada tempat – tempat umum. Daerah juga sudah membentuk posko informasi di masing – masing instansi dan membuat layanan pengaduan dan penanganan COVID-19 dengan menghubungi Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Kebijakan lainnya adalah siswa sekolah belajar di rumah dan masyarakat diminta untuk menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

5.RSUD Undata:

Alur komunikasi di RSUD Undata terdiri dari alur komunikasi eksternal dan alur komunikasi internal. Alur komunikasi eksternal antara lain grup WA (tim Covid-19 dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit), telepon (jalur telepon PSC untuk rujukan dalam kota), SISRUTE (alur rujukan antar kab/kota). Sedangkan alur komunikasi internal antara lain Grup WA (tim COVID-19 RS dan direksi), intercom internal RS, HT. Skenario daerah dalam menghadapi COVID-19 adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu SE tentang Pencegahan dan antisipasi penyebaran COVID-19, SE tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN , Surat Instruksi kepada Bupati dan Walikota untuk mengambil Langkah strategis, Surat Keputusan tentang Penyiapan Gedung Cadangan untuk Penanganan Penderita COVID-19 Menetapkan Pembatasan Pergerakan Arus Barang dan Penumpang dan Menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana COVID-19 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Perencanaan RS dalam menghadapi COVID-19 salah satunya adalah dengan mengurangi kunjungan pasien. RS juga sedang melengkapi ketersediaan APD dan menambah kapasitas ruang isolasi. Hal lain yang menjadi perhatian RS dengan menyiapkan pelayanan satu atap/ Gedung terintegrasi untuk perawatan isolasi COVID-19 (IGD, klinik, ICU, dan ruang perawatan) serta mobilisasi dan menambah prasarana untuk pelayanan COVID-19 (ventilator, mobile x-ray, hepafilter)

6.RSU SIS Aldjufrie Palu :

Alur komunikasi di RS Sis Aldjufrie Palu terbagi menjadi 3 fase kasus yaitu (a)Pra Kasus : penyiapan tim Satgas COVID-19, Penyiapan materi komunikasi , sosialisasi di seluruh unit terkait, stakeholder communications; (b) Kasus : Persiapan tenaga tim skrining, update data Rajal / ranap,Penyiapan bahan data untuk pelaporan, penyiapan fasilitas media; dan (c) Pasca kasus : Pemberian edukasi kepada pasien, memberikan pemahaman dan membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan RS, membuat sarana informasi dengan menggunakan social media. Dalam kegiatan perencanaan RS meningkatkan ketersediaan APD, sarana dan prasarana dalam menghadapi COVID-19. Alur peta skrining sudah dibuat dan bidang logistik memastikan kebutuhan logistik terpenuhi. RS juga mengurangi / membatasi jam besuk pasien. Sementara untuk keselamatan tenaga kesehatan RS melakukan pemantauan absensi pegawai / nakes yang tidak hadir dan melakukan sosialisasi resiko penularan infeksi Covid-19 beserta upaya pencegahan dan pengendalian unit kerja masing-masing. Semua kegiatan yang dilakukan di RS berkoordinasi dengan dinkes kota/ provinsi dan instansi Kesehatan lainnya.

7.RSNU Banyuwangi:

Skenario daerah dalam menghadapi COVID-19 berdasarkan SE Bupati Banyuwangi berupa pembatasan kegiatan. Pemda menunjuk 1 RS Rujukan dan mempersiapkan 5 RS Rujukan bila terjadi lonjakan pasien covid dan menyediakan ruang isolasi mandiri bagi pemudik. Sama dengan daerah lainnya Pemda juga menghimbau untuk stay at home, CTPS dan memakai masker. Untuk RS sendiri, dalam perencanaan RS melakukan pembatasan jumlah pasien poli, penambahan ruang isolasi, melakukan pelayanan rapid test dan memaksimalkan penggunaan APD. Dalam penanganan rujukan pasien RS berkooordinasi dengan RS Rujukan, Dinkes dan gugus tugas daerah. RS juga telah membuat alur tersendiri bagi pasien curiga COVID-19

Dari hasil pemaparan rumah sakit di atas narasumber memaparkan beberapa hal sebagai feedback dari penugasan RS. ICS itu merupakan model tetapi aplikasinya didaerah boleh berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi RS. HDP harus tetap ada dan terdokumentasi, apabila terjadi bencana maka tim dapat berubah-ubah. Proses kegiatan dapat dilanjut berdasarkan skenario dengan memberi ruang jika terjadi adanya perubahan/perkembangan dan dengan dilakukan komunikasi yang kontinyu antara unit-unit kerja bisa melalui WhatsApp, dan sebagainya. Saat ini kegiatan difokuskan terlebih dahulu untuk penanganan COVID-19 dan yang terpenting mencatat semua kegiatan yang dilakukan sehingga nantinya itu yang akan menjadi panduan. Semua RS , IGD harus tetap melakukan protokol – protokol sesuai alur. Memisahkan antara IGD umum dan IGD COVID-19.Sebaiknya setiap RS memahami dan melakukan sendiri proses dekontaminasi ambulans setelah mengantar pasien COVID-19 ataupun jenazah.

Kegiatan workshop diakhiri oleh moderator dengan menjelaskan kegiatan workshop untuk minggu kedua yaitu Komunikasi dalam Incident Command System (ICS) Penanganan COVID-19 di rumah sakit.

Reporter:

1. Indrawati Wurdianing
2. Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

{/sliders}

{/tabs}

 

Angkatan III
Free Serial Workshop Online

Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Selasa – Jumat | 14-17 April 2020

oleh

Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK-KMK UGM

    

---

Pengantar

Seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun, karena nilai untuk HDP hanya 20 persen dan bisa lolos tanpa membuat perencanaan, tidak jarang rumah sakit hanya membuat dokumen dan tidak mensosialisasikannya ke seluruh staf. Lebih lanjut, RS sering tidak menjadikan ancaman bencana sebagai budaya yang harus dikenal dan diantisipasi oleh rumah sakit. Oleh karena itu, jika terjadi bencana internal atau pun kedatangan korban eksternal, atau mengirimkan tim ke daerah bencana atau mengalami bencana alam, rumah sakit mengalami kesulitan dalam aplikasi HDP.

Hal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa, bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana berkomunikasi dengan dinas kesehatan untuk rujukan pasien, bagaimana menanamkan pemahaman pada seluruh staf bahwa mereka harus mengikuti alur yang telah dibuat saat aktivasi tim bencana, dan sebagainya.

Situasi tersebut lebih berat terjadi pada bencana non alam seperti saat ini, pandemi global COVID-19. Walaupun pada dasarnya konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana, namun terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Pandemik saat ini disebabkan virus yang sangat menular. Bukan bencana yang bersifat trauma tidak menular. Oleh karena itu, penangananya menjadi lebih sulit karena masalahnya jauh lebih kompleks. Semua rumah sakit yang pernah kami dampingi Hospital Disaster Plan-nya belum ada yang memasukkan pandemi global sebagai ancaman bencana yang mungkin terjadi, yang ada hanya sebatas KLB DBD dan malaria.

Mengingat peran rumah sakit sangat penting pada saat ini baik dalam pelayanan dan manajemen sistem kesehatan di masing-masing daerah maka Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK-KMK UGM menggagas kursus refreshing dalam bentuk workshop online. Kegiatan ini terdiri dari rangkaian workshop yang ditujukan untuk menghadapi pandemic covid-19 sebagai berikut:

1. Workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System
2. Workshop Komunikasi dalam Incident Command System
3. Workshop Logistic dalam Incident Command System
4. Simulasi Manajemen Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit

Rangkaian workshop ini memilki tujuan masing-masing tetapi saling terhubung hingga pelaksanaan simulasi. Pertama, bagi rumah sakit yang satgas covid-19/ ICSnya sudah berjalan akan dibantu mengevaluasi sistem pembagian tugas, alur komunikasi dan perencanaannya. Sedangkan rumah sakit yang belum membentuk satgas covid-19 atau belum memiliki HDP dan ICS dapat segera membentuk. Di workshop pertama ini akan membahas tugas fungsi dan alur pelaporan harian di luar dari situasi normal atau birokrasi sehari-hari. Kedua, rumah sakit diajak untuk mengaplikasikan alur komunikasi dari ICSnya. Akan dibahas protap/SOP/alur yang digunakan bagi masing-masing rumah sakit. Diberikan juga inovasi penggunaan applikasi Slack yang lebih teratur dari pada media komunikasi yang telah banyak digunakan seperti grup WA dan email. Ketiga, berdasarkan skenario yang ada di wilayah kerja masing-masing rumah sakit, rumah sakit diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, dan mengkomunikasikan kebutuhan logistik sesuai kapasitasnya. Keempat. setelah melalui tiga workshop, rumah sakit akan diajak untuk melakukan simulasi online berdasarkan perhitungan dan rencana operasi yang sudah disepakati bersama.

Diharapkan melalui workshop 1. Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System, PPSDM Kementerian Kesehatan dan Divisi PKMK FK- KMK UGM dapat mendukung fungsi manajemen rumah sakit, termasuk menfasilitasi rumah sakit dalam mengoperasikan dokumen rencana penanggulangan bencana ataupun rencana penanganan covid-19. Sedangkan, bagi rumah sakit yang belum memiliki dokumen HDP dapat segara menyusunnya langkah strategis sesuai dengan kebutuhan penanganan COVID-19.

Tujuan

• refreshing pengetahuan Hospital Disaster Plan/ perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit
• refreshing pengetahuan dan aplikasi Incident Command System di rumah sakit dalam kerangkan Hospital Disaster Plan menghadapi covid-19
• mendiskusikan permasalahan manajemen dalam menghadapi pandemic covid-19 di rumah sakit

Output

• peserta memahami aktivasi ICS di rumah sakit
• rumah sakit memiliki dan mengaktifkan tim bencana untuk menghadapi COVID-19
• rumah sakit mempunyai dokumen HDP yang diperbaharui karena adanya COVID-19

Peserta dan persyaratan

Diikuti oleh 3 sampai 5 orang setiap rumah sakit yang terdiri dari :

• tim HDP rumah sakit,
• pimpinan dan manajemen rumah sakit,
• staf lainnya yang memilik tugas berkaitan dengan pelaksanaan HDP, atau
• satgas covid-19 di rumah sakit dari komandan/ketua, wakil, sekertaris dan ketua bidang-bidang dalam struktur tersebut.

Rumah sakit menjawab survey pendahuluan terkait:

• Hospital disaster plan
• pengetahuan mengenai materi yang akan diberikan/ evaluasi kirkpatrick

Rumah sakit berkomitmen mengikuti rangkaian kegiatan:

• online diskusi
• menjawab penugasan harian sesuai dengan situasi di rumah sakit

 

Agenda Kegiatan

Hari	Materi/bahasan	Penugasan/ survei
0		Survei Hospital Disaster Plan Kirkpatrick evaluation
1	Hospital Disaster Plan Pembahasan hasil survei Hospital Disaster Plan Diskusi	Penugasan 1: Self-Assessment mengenai kapasitas sistem komando di RS berdasarkan Hospital Safety Index (HIS) dan gambaran HDP.
2	Pembahasan penugasan 1 Incident Command System berdasarkan HICS dan MIMMS untuk menghadapi covid-19 Diskusi	Penugasan 2: ICS di RS untuk menghadapi covid-19
3	Pembahasan penugasan 2 Networking rumah sakit dalam menghadapi covid-19 Diskusi	Penugasan 3: Kelengkapan fungsi ICS dan perencanaan rumah sakit menghadapi covid-19, persiapan presentasi
4	Presentasi RS Diskusi dan pendalaman materi untuk implementasi	Kirkpatrick evaluation

 

Persiapan Workshop

1. Seluruh peserta dipastikan masuk ke grup WA Angkatan III
2. Seluruh peserta mengerjakan survei pendahuluan sebagai berikut:
   • Survei Hospital Disaster Plan Klik Disini
   • Kirkpatrick evaluation Klik Disini
3. Seluruh rumah sakit yang terdaftar mengikuti workshop akan diberikan sertifikat sebagai peserta workshop (participant certificate) dan rumah sakit juga akan mendapatkan sertifikat telah menyelesaikan workshop (accomplishment certificate) dengan memenuhi syarat dibawah ini:
   • mengirimkan survei Hospital Disaster Plan
   • mengerjakan Kirkpatrick evaluation sebelum dan sesudah workshop
   • kehadiran online diskusi
   • pengerjakan tugas hari 1, 2 dan 3

{tab Pertemuan 1}

HDP dalam SNARS dan Penugasan

Selasa, Pukul 08.30 -10.00 WIB

Tujuan Umum Pembelajaran: Memahami Rencana Penanggulangan Bencana di RS atau Hospital Disaster Plan (HDP) sesuai SNARS

Pembicara : Dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• dr. Wulandari Indri Hapsari, MPH (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• dr. Nine Luthansa, MPH (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami regulasi manajemen bencana	Memahami Regulasi Manajemen Bencana: Kebijakan Struktur organisasi Peran dan tanggung jawab staf SDM alternatif Fasilitas alternatif Komunikasi	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami mengidentifikasi bencana internal dan bencana eksternal	Memahami mengidentifikasi Bencana Internal dan Bencana Eksternal : Analisis risiko (bencana non alam) Skenario (COVID-19)
Memahami melakukan self-assessment RS	Memahami melakukan self-assessment RS : Indikator Kesiapsiagaan self-assessment

 

MATERI

HDP Dalam Snars – dr Bella

Materi 1a – cek list COvid-19 – dr Bella

 

---

PENUGASAN

---

Bahan penugasan di sini

Kirim penugasan di sini

Rekap penugasan hari 1 Angkatan 3

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Workshop”

Badan PPSDM Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan FKKMK (Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan workshop secara daring dengan tema Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command Sistem. Workshop dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu 1) HDP berbasis ICS; 2) komunikasi dalam ICS; 3) logistik dalam ICS; 4) kertas kerja dan diskusi.

Kegiatan dibuka pada 14 April 2020 oleh Kepala Badan PPSDM Kemenkes Prof.dr. Abdul Kadir, Sp.THT(K). Dalam sambutan pembukaan Kepala Badan menyambut baik kerjasama ini dan berharap pelatihan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan dengan kenyataan bahwa belum semua RS yang sudah membuat HDP paham terhadap HDP, karena pada umumnya HDP hanya sebatas dokumen dan belum disosialisasikan sehingga belum semua petugas RS paham terhadap HDP. Tidak jarang RS yang sudah punya HDP belum membuat jaringan dengan RS lain disekitarnya termasuk dengan Dinas Kesehatan setempat. Dalam akhir sambutannya kepala badan menyampaikan kesiapan Badan PPSDM dalam mendukung dan melaksanakan pelatihan berbasis online .

Dalam survey pendahuluan terhadap peserta pelatihan yang diikuti oleh 32 RS, hanya 18 RS yang memberikan jawaban terhadap survei yang dilakukan, dimana hanya ada 12 RS yang menyatakan telah membuat HDP sedangkan 6 RS belum punya HDP. dari 18 RS yang punya HDP, hanya 8 RS yang mengaktifkan ICS dan hanya 4 RS yang menyesuaikan HDP dengan pandemi Covid19. dari 18 RS yang menjawab survey , 16 diantaranya merupakan RS Rujukan namun hanya 12 RS yang menangani pasien kritis Covid19.

Setelah pembukaan disampaikan materi pertama oleh dr Bella Donna, MKes tentang Hospital Disaster Plan dengan moderator Madelina SKM,MPH. Materi ini membahas tentang kesiapan RS dalam menghadapi bencana. Ada 3 hal penting yang dibahas yaitu 1) memahami regulasi manajemen disaster; 2) memahami mengidentifikasi bencana internal dan eksternal serta 3) melakukan self assessment RS. Program Manajemen disaster sangat penting utk dipahami dan dikembangkan oleh RS untuk menghadapi bencana alam maupun bencana non alam yang memiliki potensi terjadi di masyarakat. Dalam manajemen bencana RS harus memahami dan menentukan a) jenis bahaya; b) struktural yang terlibat saat bencana; c) peran RS; d) strategi komunikasi; e) sumber daya dan sumber alternatif; f) tempat pelayanan alternatuf; g) peran dan tanggungjawab staf; h) mengelola konflik antara tanggungjawab pribadi staf dan tugas di RS.

Rumah sakit diharapkan mampu mengidentifikasi bencana internal dan bencana eksternal setperti keadaan darurat di masyarakat, bencana alam dan bencana lainnya serta wabah besar yang menyebabkan resiko signifikan seperti covid19 saat ini. Rumah Sakit harus punya kemapuan untuk melakukan self assessment dalam menghadapi bencana dengan menggunakan hospital safety index dari WHO. HDP yang dibuat oleh RS seyogyanya tidak hanya digunakan untuk lingkungan RS namun juga dapat disinkronkan dengan tim bencana daerah dan juga kluster kesehatan di wilayah tersebut.    

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi”

Dalam paparan materi yang disampaikan oleh dr Bella Donna ada umpan balik yang disampaikan oleh peserta pelatihan diaantaranya adalah:

1. RSUD Kartini Jepara yang pada awalnya belum memahami ICS dengan baik, namun setelah mendapat materi menjadi paham tentang ICS. Disampaikan juga bahwa RS kartini merupakan RS Rujukan level 2 , dimana pasien covid19 yang berat akan dirujuk ke RSUD Kudus
2. RSUD Kota Bogor telah merawat 103 pasien covid19, meski belum ditetapkan sebagai RS rujukan di Kota Bogor namun, pertemuan dengan 21 RS yang ada di kota Bogor berharap agar RSUD Kota Bogor ditunjuk sebagai RS Rujukan di Kota Bogor.
3. RS Kota Tangerang baru bergabung dan meminta untuk dikirimkan form survey agar bisa mengisi dan mendiskusikannya dengan para fasilitator
4. RS Lombok menanyakan tentang perbedaan MIMS dan HICS yang dijawab oleh narasumber bahwa MIMS singkatan dari major Incident medical Support dan HICS adalah Hospital Incident Command System, keduanya merupakan sistem yang bisa dipilih salah satu oleh RS untuk dipadukan dengan Incident Command System (ICS)
5. RS Karawang menanyakan tentang bentuk Job ansence dan dijelaskan oleh narasumber bahwa bentuknya tidak baku, disesuaikan dengan kebutuhan RS sendiri ada yang bebentuk kartu ada pula yang berbentuk lembaran2 yang diklip. pada dasarnya kebutuhannya adalah agar setiap petugas memahami tugas dan gangungjawabnya masing-masing
6. RS Muntilan membuat tim Covid19 berbeda dengan tim HDP, namun setelah mendapatkan materi menjadi paham akan manyesuaikan kembali
7. RSUD Sidoarjo, telah menyesuaikan HDP dengan bencana covid19, bahkan RSUD sidorjo merupakan percontohan bagi tim narasumber FKKMP UGM dalam pembuatan HDP berbasis ICS.
8. Kepala bapelkes Batam, memohon kepada panitia untuk menambahkan 2 RS dari batam untuk ikut dalam pelatihan ini karena menganggap bahwa pelatihan ini sangat penting bagi RS.

Sesi Materi ditutup oleh moderator dengan mengingatkan kepada semua peserta untuk menyelesaikan tugas yang harus dikumpulkan besok untiuk dibahas oleh narasumber dan fasilitator.

Reporter : Primus Radixto Prabowo, SKM M.Kes

Bapelkes Semarang

{/sliders}

 

{tab Pertemuan 2}

Incident Command System berdasarkan HICS dan MIMMS untuk menghadapi covid-19

Rabu, Pukul 08.30 -10.00 WIB

Tujuan Umum Pembelajaran : Memahami Sistem Komando di RS

Pembicara : 1. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD

                 2. dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• dr. Wulandari Indri Hapsari, MPH (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• dr. Nine Luthansa, MPH (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami sistem pengorganisasian dalam rumah sakit berdasarkan HICS dan MIMMS	Memahami sistem pengorganisasian dalam rumah sakit berdasarkan HICS dan MIMMS untuk covid-19: Definisi HICS dan MIMMS Prinsip HICS dan MIMMS Komponen dalam HICS dan MIMMS Keuntungan menggunakan HICS dan MIMMS	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami sistem pengorganisasian di rumah sakit pada saat bencana COVID-19	Sistem pengorganisasian di rumahsakit untuk covid-19: Organisasi tentang penanganan bencana (organisasi fungsi) Standar SDM (leadership) dalam organisasi penanggulangan bencana Penjelasan tentang tugas pusat pengendalian, keuangan, logistik, dan operasional

MATERI

Materi 2 – ICS & HDP Covid19 – dr Hendro

 

---

PENUGASAN

---

Bahan penugasan di sini

Kirim penugasan di sini

Rekap penugasan hari 1 dan 2 Angkatan 3 edit

Progress penugasan hari 2 -Workshop ICS HDP Angkatan 3

 

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

 

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Hospital Disaster Plan berbasis ICS”

Badan PPSDM Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan FKKMK (Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan workshop secara daring dengan tema Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System (ICS). Workshop dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu 1) HDP berbasis ICS; 2) komunikasi dalam ICS; 3) logistik dalam ICS; 4) kertas kerja dan diskusi. Pada pelatihan sesi pertama akan dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada 14 sd 16 April 2020

Materi hari ke 2 tanggal 15 April 2020 tentang Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System disampaikan oleh dr Hendro Wartatmo dengan moderator Madelina Ariani SKM,MPH. Materi ini membahas tentang: 1) apakah yang dimaksud HDP; 2) ICS dalam HDP; 3) HICS dan MIMMS; 4) satgas covid 19 di RS dan HDP serta 5)hal khusus HDP sehubungan dengan Covid 19.

Sebelum materi dimulai disampaikan tentang hasil analisis dari tugas 1 Self-Assessment mengenai kapasitas sistem komando di RS berdasarkan Hospital Safety Index (HIS) dan gambaran HDP, dimana dari 32 RS peserta pelatihan ada 15 RS yang sudah mengirimkan tugasnya melalui email sampai pada pukul 15.00 tanggal 14 April 2018. Tugas yang dikirimkan setelah pukul 15.00 belum bisa dianalisis oleh narasumber dan fasilitator. Rumah Sakit yang sudah mengirimkan laporannya diantaranya adalah RSUD Kabupaten Bekasi, RSUD Waled Cirebon, RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang, RSUD Mursid Indramayu, RS Awal Bros Batam, RSUD Dewi Sri Karawang, RSUD Tangerang, RSUD Kabupaten Sanggau, RSUD Sidoarjo, RSUD Kota Bogor, RSUD Kota Yogyakarta , RSUD Bendan Pekalongan, RSUD Kabupaten Jombang dan RSUD Kota Depok. Dari hasil analisis diketahui bahwa sebagian besar RS termasuk siaga sedang berdasarkan HIS.

Dalam pemaparannya narasumber menyatakan bahwa tujuan utama dibuatnya Hospital disaster plan (HDP) adalah supaya rumah sakit pasca bencana tetap beroperasional dan kembali berfungsi normal, serta secara optimal pasien atau korban gempa bisa ditangani secara individu dan berkelanjutan. Adakalanya suatu perencanaan kebencanaan sudah disusun sesuai dengan jenis bencana bencana yang akan dihadapi, namun ternyata bencana yang dihadapi berbeda, oleh karena itu perlu HDP yang bisa merespon semua jenis bencana yang mempunyai sifat fleksibel, ringkas, komprehensif, compatible (bisa digunakan untuk segala macam bencana), mempunyai garis komando yang jelas, bisa beradaptasi, bersifat antisipasif, predictable, sederhana dan bisa terintegrasi dengan Regional Disater Plan.

Incident Command System (ICS) adalah sistem yang meliputi petugas aturan, prosedur , fasilitas dan peralatan , berintegrasi dalam struktur organisasi yang dibuat untuk memperbaiki respon terhadap keadaan darurat dalam bentuk apapun . ICS dalam HDP harus mempunyai sifat yang fleksibel, dapat ditingkatkan atau diperluas serta mampu mengakomodir sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu maupun instansi untuk bekerjasama secara efektif dan efisien dengan Rumah Sakit lain, Dinas Kesehatan, maupun Pemda. ICS juga memuat standar prosedur yang memungkinkan komunikasi berjalan lancar. Komandan dalam ICS adalah orang mampu memahami dan menghadapi masalah bencana, mempunyai tugas menghadapi bencana sampai bisa teratasi, atau digantikan orang lain yang lebih kompeten, atau sampai ditunjuk orang lain sebagai komandan .

Ada 2 struktur organisasi dalam penanganan bencana di Rumah sakit yang bisa dipadukan dengan yaitu HICS dan MIMMS. HICS adalah Hospital Incident Commad System, sedangkan MIMMS adalah Major Incident Medical management and Support. keduanya punya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah a) struktur organisasi ini mampu menghimpun semua sumber daya RS; b) bersifat flexble, scalable framework; c) mempunyai satu komando. Perbedaannya adalah di HICS mempunyai kekuatan membentuk jejaring (networking) sedangkan MIMMS strukturnya mempunyai urutan proses yang yang jelas.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, perlu ada satgas COVID-19. Satgas COVID-19 merupakan bagian dari Hospital Disaster Plan (HDP) tidak berdiri sendiri. HDP bersifat umum, berisi program- program untuk semua jenis bahaya. Didalam HDP harus ada rencana kegiatan yang spesific terhadap jenis- jenis bencana seperti gempa bumi, banjir gunung meletus , kerusuhan massa, covid19 dsb.

Hal hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 antara lain adalah mempersiapkan/membentuk seksi operasional, seksi medis, menyiapkan ruang isolasi, menyiapkan APD, mekanisme triase dan level rujukan RS serta menyediakan data yang terintegrasi dan bersifat dinamis, terutama data mengenai pasien dan sarana penunjang serta membuat skenario dalam memprediksi perkembangan pandemi COVID-19.

Dalam paparan materi yang disampaikan oleh dr Hendro wartatmo, ada umpan balik yang disampaikan oleh peserta pelatihan diantaranya adalah:

1. RSUD Bekasi, yang menyampaikan bahwa RSUD bekasi pada awalnya merupakan RS rujukan level 2, sehingga ketika menerima pasien PDP berat langsung dirujuk ke RS di Jakarta. Namun seiring perjalanan waktu dengan bertambahnya kasus, kemampuan SDM, kesiapan ruangan isolasi dan pemenuhan APD baik dari pusat dan pemda, sekarang RSUD Bekasi sudah menjadi RS rujukan level 3.
2. RSUD Kota Bogor, menyampaikan pada awalnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan MIMMS dan HICS, apa perbedaan dan persamaannya serta apa hubungannya dengan HDP dan ICS. Namun setelah mendapat penjelasan narasumber menjadi lebih jelas. RSUD Kota Bogor juga menanyakan apakah satgasCOVID-19 akan tetap dipertahankan jika pandemi sudah selesai? Narasumber memberikan jawaban bahwa satgas bisa dibubarkan jika bencana sudah selesai namun HDP tetap ada.
3. RS Kota Tangerang pada awalnya tidak paham tentang maksud level RS dalam COVID-19seperti RS tersier, RS sekunder dan RS primer, namun menjadi paham setelah mendapat paparan dari narasumber

Ada diskusi tentang penggunaan CT Scan sebagai alat diagnosis COVID-19, yang dalam pembahasannya disampaikan bahwa bisa dipergunakan namun bukan sebagai gold standart.

1. RSUD Karawang menanyakan tentang perbedaan MIMS dan HICS yang dijawab oleh narasumber bahwa MIMMS singkatan dari major Incident medical Support dan HICS adalah Hospital Incident Command System, keduanya merupakan sistem yang bisa dipilih salah satu oleh RS untuk dipadukan dengan Incident Command System (ICS).
2. RS Unair Surabaya, menanyakan peran Persi dan Puskesmas dalam COVID-19. Dijelaskan oleh narasumber bahwa dalam struktur klaster kesehatan biasanya kepala dinas kesehatan sebagai kepala wilayah menjadi ketua didampingi oleh beberapa wakil diantara direktur RS, kepala Persi setempat dan kepala IDI setempat. Struktur seperti ini dipergunakan di Provinsi DIY. Menjawab peran puskesmas dalam c COVID-19 adalah sebagai Triase atau layanan level 1 serta melakukan surveilans.
3. RSUD Jombang, menanyakan tentang siapa yang biasanya ditunjuk sebagai komandan dan apa fungsi emergency operating center? Narasumber menjelaskan bahwa keputusan menentukan komandan biasanya ditetapkan oleh direktur, biasanya adalah kepada IGD atau dokter IGD atau perawat IGD sedangkan emergency operating center adalah kantor bagi komandan dan staf untuk mengendalikan tim, melakukan rapat dan pertemuan dengan staf. letaknya harus mudah dijangkau, ada alat komunikasi yang bisa dipergunakan 24 jam.

Sesi Materi ditutup oleh moderator dengan mengingatkan kepada semua peserta untuk menyelesaikan tugas hari ke 2 yang harus dikumpulkan sore ini untuk dibahas oleh narasumber dan fasilitator.

Reporter : Primus Radixto Prabowo, SKM M.Kes

Bapelkes Semarang

{/sliders}

 

 

{tab Pertemuan 3}

Networking Rumah Sakit dalam Menghadapi Covid-19

Kamis, Pukul 08.30 -10.00 WIB

Tujuan Umum Pembelajaran  : Memahami Jejaring antar rumah sakit di daerah dalam penanganan covid-19

Pembicara : 1. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD

                 2. dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• dr. Wulandari Indri Hapsari, MPH (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• dr. Nine Luthansa, MPH (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami konsep rujukan dalam penanganan covid-19	Memahami konsep rujukan dalam penanganan covid-19: Tingkat kesiapsiagaan rumah sakit Klasifikasi rumah sakit untuk covid-19	Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan
Memahami sistem rujukan di daerah dalam penanganan covid-19	Memahami sistem rujukan di daerah dalam penanganan covid-19: Sistem rujukan sehari-hari sistem rujukan covid-19

 

MATERI

Jejaring-RujukanCovid19 – dr Hendro

 

---

PENUGASAN

---

Bahan penugasan di sini

Kirim penugasan di sini

Rekap penugasan hari 1 – 3 Angkatan 3 edit

 

ARSIP VIDEO

{tab Pertemuan 4}

Presentasi dan Evaluasi

Jumat, Pukul 08.30 -10.00 WIB

Tujuan Pembelajaran Umum  : memahami penerapan dan aktivasi ICS untuk covid-19

Pembicara : 1. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD

                 2. dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• dr. Wulandari Indri Hapsari, MPH (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• dr. Nine Luthansa, MPH (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode
Memahami menyusun struktur pengorganisasian, jadwal, dan rencana kegiatan tim selama tanggap darurat, termasuk sistem rujukan	Presentasi oleh peserta Komentar dan masukan dari pembicara	Presentasi Tanya jawab Diskusi
Kesimpulan
Penutupan

 

Kirkpatrick SETELAH mengikuti Workshop HDP berbasis ICS

 

MATERI PRESENTASI PESERTA

 RSUD Jombang – Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana RS new

RSUD Kab Bekasi – penugasan 3

RSUD Kota Bogor – Penugasan 3 – HDP

RSUD Muntilan Kab. Magelang – penugasan hari 3

 

{/tabs}