Salah satu respon tanggap darurat pada bencana alam adalah berupa evakuasi, transportasi dan pengungsian. Berbeda dengan respon tanggap darurat saat pandemi, massa tidak boleh berkumpul dan harus tetap menjaga jarak fisik dan isolasi di rumah. Bagaimana respon tanggap darurat bencana alam selama pandemi? Tentu penanganan yang dilakukan tidak terlepas dari protokol pencegahan COVID-19. Dalam artikel berikut disebutkan setelah Gempa Jepang, korban yang selamat, tinggal di pusat evakuai dalam kondisi tidak sehat yang mengarah ke wabah penyakit menular. Tinggal di tempat penampungan selama pandemic COVID-19 kemungkinan besar akan rentan terjadi penularan karena kurangnya jarak fisik dan ketidakmampuan memakai masker. Mengembangkan rencana/tanggapan kesiapsiagaan bencana dengan menggunakan pendekatan multidisiplin One Health sangat dibutuhkan sebagai bagian dari perencanaan pandemi. Konsep tiga dimensi yaitu lingkungan, sistem pangan dan obat – obatan/intervensi masuk ke dalam pendekatan One Health dalam COVID-19. Mengidentifikasi inang perantara SARS-CoV-2, penularan lintas spesimen dan penularan zoonosis merupakan salah satu pendekatan One Health dari dimensi lingkungan. Dimensi sitem pangan menetapkan sistem pangan alternatif dalam hal bahan bioaktif, keamanan, dan keberlanjutan pangan. Pada dimensi intervensi mengembangkan sistem pengawasan SARS-CoV-2 pada manusia, hewan dan lingkungan.
Proses rekonstruksi setelah gempa bumi memerlukan perkiraan biaya perbaikan untuk memutuskan apakah akan memperbaiki atau membangun kembali. Ini membutuhkan alat estimasi biaya pasca gempa yang akurat. Saat ini, belum ada model estimasi kerugian pasca gempa untuk memperkirakan biaya perbaikan secara akurat. Alat penilai kerugian yang tersedia yaitu HAZUS, alat perhitungan penilaian kinerja (PACT), alat penilai kinerja dan kerugian seismik (SLAT) dan alat prediksi kinerja seismik, yang belum secara khusus digunakan untuk estimasi biaya perbaikan pasca gempa. Makalah ini bertujuan untuk fokus pada identifikasi faktor – faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan upgrade alat-alat tersebut untuk estimasi biaya perbaikan pasca gempa. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal Emerald Insight
Dampak WASH pada bencana gempa Sulawesi Tengah belum terdokumentasikan sistematis baik dalam laporan dan penelitian hingga saat ini, termasuk WASH inklusi padahal terdapat lebih dari 1300 kegiatan penyediaan air bersih, jamban darurat, dan penyaluran hygiene kit yang dilakukan oleh lebih dari 21 anggota sub klaster WASH. Sementara intervensi WASH pada situasi bencana sangat penting untuk menurunkan risiko dan penyebaran penyakit, serta menekan angka kematian akibat situasi lingkungan dan sanitasi yang menurun. WASH merupakan hak setiap orang tetapi keadaan dan keterbatasan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya dalam situasi bencana cenderung terpinggirkan dengan alasan penanganan yang cepat dan efisiensi menggunakan standar umum. Dalam situasi pra bencana, 20 persen masyarakat miskin membutuhkan akses WASH dan hal ini semakin meningkat pada situasi bencana.
Meningkatnya risiko banjir pesisir telah mendorong berkembangnya kota-kota yang mengadopsi perangkat pengurangan risiko dan adaptasi. Artikel ini membahas tentang jenis perangkat apa yang cenderung diadopsi oleh pemerintah daerah untuk mengelola risiko banjir pesisir dan factor – faktor yang mungkin memengaruhi pilihan tersebut; khususnya, factor – faktor yang terkait dengan kerentanan bahaya dan kapasitas kelembagaan. Berfokus pada 40 komunitas pesisir yang beragam di wilayah studi di Kanada, studi ini memanfaatkan data dari Rencana Komunitas Resmi komunitas untuk mengkarakterisasi pendekatan mereka dalam mengelola risiko banjir pesisir dalam hal peraturan penggunaan lahan, spesifikasi konstruksi, dan / atau alat proteksi banjir struktural . Data menunjukkan keragaman yang cukup besar dalam portofolio alat yang telah diadopsi oleh masyarakat. Adopsi alat ditemukan berkorelasi kuat dengan kerentanan bahaya; artinya, masyarakat dengan kondisi kerentanan fisik dan sosial ekonomi yang serupa cenderung melakukan tindakan adaptasi yang serupa. Misalnya, komunitas mapan dengan garis pantai yang sangat urban cenderung mengandalkan perlindungan banjir struktural sementara komunitas pinggiran kota dengan garis pantai setengah berkembang sebagian besar menggunakan peraturan penggunaan lahan. Faktor kelembagaan seperti ketersediaan sumber daya dan kepemimpinan lokal, yang dioperasionalkan dengan menggunakan data survei, secara mengejutkan menunjukkan sedikit korelasi dengan jenis alat yang diadopsi oleh masyarakat. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di Journal of Flood Risk Management