Category: Arsip Pengantar

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) merupakan lembaga pemerintahan yang berperan di bidang pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR). Saat bencana SAR memiliki peran penting dalam pencarian yang dilanjutkan dengan kegiatan pertolongan terhadap korban dalam suatu penanganan bencana. Operasi SAR merupakan salah satu rangkaian dari siklus penanganan kedaruratan penanggulan bencana alam. Siklus tersebut terdiri dari pencegahan (mitigasi), kesiagaan (preparedness), tanggap darurat (response) dan pemulihan (recovery), dimana operasi SAR merupakan bagian dari tindakan dalam tanggap darurat. Operasi SAR saat bencana tidak mudah, tentu ada beberapa kendala yang menyulitkan evakuasi dan penyelamatan korban. Misalnya belajar dari pengalaman di bencana Sulawesi Tengah, kendala yang dihadapi tim SAR adalah listrik padam, akses komunikasi terganggu dan ketersediaan alat berat terbatas.

Penguatan koordinasi antar sektor terkait sangat penting dalam operasi SAR. Unsur – unsur yang terlibat dalam operasi SAR dari berbagai instansi harus dapat terkelola dengan baik. Tahap penyelenggaraan Operasi SAR terdiri dari 5 tahap : (1) Tahap menyadari yaitu tahap mengetahui keadaan yang berpotensi menimbulkan musibah atau bencana; (2) Tahap tindak awal yaitu tindakan pendahuluan dan mengumpulkan informasi yang lengkap tentang musibah atau bencana; (3) Tahap perencanaan yaitu tahap penyusunan rencana operasi SAR yang efektif dan efisien; (4) Tahap operasi yaitu tahap fasilitas SAR bergerak menuju lokasi musibah atau bencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan korban; (5) Tahap pengakhiran yaitu tahap dimana seluruh unsur SAR dikembalikan ke instansi/organisasi masing – masing. Pedoman Operasi SAR selengkapnya KLIK DISINI

 “Kearifan Lokal dalam Siaga Bencana”

Selamat berjumpa kembali para pembaca website bencana kesehatan. Pengantar website kali ini akan membahas 2 artikel tentang budaya pengurangan risiko bencana dipadukan dengan kearifan lokal. Pada artikel pertama disebutkan bahwa kearifan lokal bisa digunakan untuk membangun kesadaran masyarakat masa kini terkait risiko bencana. Budaya pengurangan risiko bencana sudah lama diterapkan masyarakat Indonesia dalam wujud cerita dan legenda. Misalnya, pesan waspada bencana dalam tembang macapat (puisi bahasa jawa) “sebelum ada gempa, berhati – hatilah dan waspada diikat jangan sampai rubuh selalu siap siaga…” Selanjutnya dalam bahasa Kaili Sulawesi Tengah ada dikenal dengan istilah Nalodo (ambles atau dihisap lumpur) dan Nalonjo (berawa atau berlumpur), yang berlokasi di Petobo, Balaroa dan Jono Oge. Sehingga sebelum 1980 tidak ada masyarakat Kaili yang berani membangun hunian dan berkebun di daerah tersebut. Legenda, mitos atau cerita yang ada di masyarakat bisa diteliti untuk mendapatkan pesan soal siaga bencana.

Selengkapnya

Artikel kedua mengkaji upaya mitigasi bencana alam dengan memadukan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat sehingga menjadi tangguh menghadapi bencana. Peneliti mengkaji dari parameter kondisi geologi, bangunan rumah, problem psikologi masyarakat di daerah rawan bencana gempa bumi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bangunan rumah tradisional Joglo dan gotong royong merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Yogyakarta, Bantul dan sekitarnya yang dapat diberdayakan sebagai modal masyarakat untuk tangguh menghadapi bencana gempa bumi

Selengkapnya

Sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian khusus dalam pelayanan krisis kesehatan akibat bencana. Daerah harus mengenali potensi bencana yang ada dan kelompok rentan akibat dampak bencana. Selama ini program pemerintah daerah banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur dan biasanya khusus untuk pelayanan  kesehatan adalah menangani masalah kesehatan ibu dan anak.

Kejadian bencana beruntun selama lima tahun belakangan ini menuntut pemerintah daerah merencanakan program kesiapsiagaan bencana. Pelaksanaan program tersebut didorong dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selengkapnya KLIK DISINI. Kebijakan SPM kesehatan mencakup SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM daerah kesehatan kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Artinya penguatan sistem penanganan bencana di daerah berpusat pada provinsi. Dinas kesehatan provinsi sebagai leading sector kesehatan menguatkan pelayanan dasar penanganan bencana dengan menyusun rencana kontijensi pada saat pra bencana, bencana dan pasca bencana. Rencana kontijensi tersebut tersinkronisasi dengan rencana kontijensi BPBD. Dimana selanjutnya dinas kesehatan provinsi mampu menfasilitasi dinas kesehatan kabupaten, rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan primer untuk menyusun rencana penanggulangan bencana sehingga terbangun satu sistem penanggulangan bencana yang sinkron antar fasilitas kesehatan.

Selengkapnya

Bagaimana penyandang disabilitas menghadapi bencana? Penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok rentan saat bencana terjadi. Mereka tidak bisa sepenuhnya bertindak cepat dalam penyelamatan diri.  Indonesia sudah mempunyai peraturan untuk penyandang disabilitas, antara lain UU Nomor 8 Tahun 2016 dan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Namun pelaksanaan program persiapan bencana yang ramah penyandang disabilitas masih minim. Melihat Indonesia yang sangat rawan bencana, pemerintah harus berupaya membangun manajemen yang baik bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah ketersediaan infrastruktur yang ramah difabel dan edukasi bencana.

Artikel berikut menjelaskan bahwa perbaikan akses kebutuhan fungsional dan edukasi kebencanaan merupakan bentuk perencanaan dan respon yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas. Perencanaan yang terkoordinasi dan penyaluran sumber daya untuk memenuhi kebutuhan lokal memperkuat kapasitas kesiapsiagaan bencana dan mengurangi dampak bencana bagi penyandang disabilitas.

Selengkapnya Klik Disini

Artikel ini juga membahas bagaimana perhatian untuk anak – anak disabilitas di daerah terpencil dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan bencana bagi keluarga dengan anak yang membutuhan perawatan kesehatan khusus masih rendah. Dukungan sosial, kemandirian dan ketahanan keluarga perlu dipertimbangkan dalam mendesign program kesiapsiagaan bencana, dengan mengkhususkan anak anak disabilitas dalam mengidentifikasi solusi untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.

Selengkapnya Klik Disini

Meningkatnya angka kesakitan dan kematian pada situasi bencana tidak hanya disebabkan oleh dampak langsung bencana tetapi juga penyertanya seperti menurunnya kualitas lingkungan, perubahan kesehatan lingkungan dan keterbatasan akses air bersih. Kepadatan populasi di pengungsian juga semakin memicu meningkatnya penyebaran penyakit menular yang dapat berpotensi wabah setelah bencana; diantaranya peningkatan kasus diare, leptospirosis, DBD, dan penyakit kulit. Artikel ini membahas bagaimana dampak program Water Sanitation and Hygiene (WASH) dalam pengendalian penyakit menular saat bencana. Dalam artikel, terdapat delapan program WASH yang di – review saat bencana yaitu meliputi perbaikan akses air bersih, pengolahan sumber airm pengolahan air rumah tangga, promosi pola hidup bersih sehat (PHBS), distribusi hygiene kit, kebersihan lingkungan, pemasangan fasilitas sanitasi dan distribusi alternatif jamban.

Selengkapnya Klik Disini 

Pengaturan ketersediaan air bersih dan hygiene ini juga sudah diatur dalam peraturan BNPB RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang penggunaan dana siap pakai. Dana siap pakai bisa digunakan saat tanggap darurat untuk kebutuhan air bersih, sanitasi dan hygiene. Penyediaan air bersih mencakup pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, sumur bor, dan pengawasan kualitas air bersih. Pengadaan sarana sanitasi dan hygiene mencakup pengadaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar. Monitoring dan surveilans terhadap ketersediaan air bersih, sanitasi dan hygiene (WASH) bagi masyarakat terdampak penting untuk diperhatikan untuk menghindari bencana sekunder.

Cara untuk menanggulangi asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) adalah hujan, baik itu secara alami maupun buatan. Karhutla terjadi pada saat musim kemarau sehingga solusi yang memungkinkan untuk mengurangi asap kebakaran dengan membuat hujan buatan dan water bombing (WB). Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pembuatan hujan buatan ini sudah dilakukan di beberapa titik lokasi karhutlah. Upaya hujan buatan ini berhasil menurunkan sebaran api karhutlah.

Hujan buatan ini menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Bagaimana cara kerja hujan buatan ini? Hujan buatan tergantung keberadaan awan, arah angin bergerak, serta kecepatannya. Syarat utama hujan buatan ini adalah ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang berpotensi hujan sampai dengan 70% ini yang mampu disemai. BPPT bekerja untuk menemukan awan tersebut dan menginformasikan arah serta kecepatan angin. Jika sudah ditemukan, maka BPPT menerbangkan pesawat khusus yang membawa garam, atau NaCl (Natrium Klorida). Proses “menaburkan” awan dengan garam ini disebut penyemaian awan, tujuannya untuk membuat awan “matang” sehingga bisa menurunkan hujan. Posisi pesawat selalu berada diantara arah angin dan awan hujan target. Hujan buatan ini berhasil dilakukan dan mampu mengurangi kabut asap per 15 Sepetmber 2019.

Selengkapnya Klik Disini

Selamat berjumpa kembali penggiat website bencana kesehatan. Pengantar website minggu ini masih membahas terkait dampak asap kebakaran hutan. Pada Sabtu, 21 September kemarin dilaporkan hujan turun di Palangkaraya serta sebagian Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sementara di Riau, hujan buatan terus dilakukan mengingat provinsi ini mengalami dampak asap karhutla dari provinsi tetangga (Jambi dan Sumatera Selatan). Selain modifikasi cuaca, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga berupaya mengurangi asap dengan bom air di area yang belum tersentuh hujan. Bagi warga terdampak kabut asap, masih terus disarankan untuk menggunakan masker.

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) membagikan buku pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan. Buku ini diharapkan dapat membantu penanganan dalam penanggulangan dampak asap kebakaran hutan. Buku ini berisi tentang dampak asap kebakaran hutan, prinsip pencegahan dan penanganannya. Dampak yang dijelaskan adalah dampak efek akut (jangka pendek) dan efek jangka panjang. Upaya pencegahan dibagi menjadi tiga upaya yaitu upaya primer untuk mencegah orang – orang tersensitisasi menjadi sakit, upaya sekunder untuk deteksi/pengobatan dini masalah kesehatan yang muncul, dan upaya tersier untuk mencegah komplikasi/kematian pada populasi yang sudah menderita. Hal – hal khusus lainnya yang dijelaskan adalah terkait penggunaan masker, penggunaan air purifier/air cleaner, evakuasi dan penggunaan oksigen.

Selengkapnya Klik Disini

Indonesia setiap tahun dilanda kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Pada 2015, Indonesia pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) yang dinilai sangat parah dimana jumlah hutan dan lahan yang terbakar luasnya sebesar 2.089.911 hektar dan kerugian mencapai 20 Triliun rupiah. Informasi terkini dari beberapa sumber berita, Indonesia kembali dilanda oleh kabut asap. Bahkan kabut asap semakin memburuk di beberapa wilayah terdampak karhutlah seperti Kalimantan Barat, Pekan Baru dan Palembang. Dampak asap juga merembes ke Kuala Lumpur Malaysia. Akibatkan aktivitas warga jadi terganggu. Pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk mengurangi dampak bencana kabut asap, seperti  mengeluarkan surat edaran libur sementara belajar mengajar di sekolah. Beberapa maskapai juga membatalkan penerbangan rute domestic karena kabut asap mengakibatkan jarak pandang pendek tidak memenuhi syarat keselamatan penerbangan.

Karhutlah bisa terjadi secara alami dan disebabkan karena aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran secara disengaja kebanyakan dipicu untuk membuka lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Kejadian tersebut membutuhkan penanganan khusus terlebih perlindungan dari aspek hukum. Selanjutnya kabut asap ini berdampak langsung bagi kesehatan, khususnya pada gangguan pernapasan seperti ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik dan iritasi mata. Mengurangi atau menghindari aktivitas di luar rumah/gedung merupakan salah satu upaya melindungi diri dari bencana asap. Jika terpaksa keluar rumah/gedung sebaiknya menggunakan masker. Kandungan kimia pada asap memicu dampak buruk bagi masyarakat. Banyak pihak mengkampanyekan PHBS saat bencana asap diantaranya makan bergizi, jangan merokok, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, mencuci sayuran dan buah buahan sebelum dikonsumsi dan sebagainya. Upaya melindungi diri dari bencana asap.

Selengkapnya Klik Disini