Category: Arsip Pengantar

---

Dalam minggu ini kami ingin berbagi informasi terkait lowongan di bidang bencana kesehatan. Untuk pembaca website yang berminat, silakan simak di bawah ini:

IFRC Lombok DRR dan Delegate Resiliensi

Posisi ini akan menjadi perwakilan utama dari pelaksanaan kegiatan PRB di tingkat lapangan dan melapor kepada Koordinator Lapangan.

Intinya, delegasi PRB akan mendukung Palang Merah Indonesia (PMI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan cabang (6) dalam mengimplementasikan kegiatan PRB di bawah Banding Tsunami dan Gempa Bumi Indonesia. Rencana tindakan banding darurat akan membantu NS dengan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat untuk menanggapi bencana dengan cara yang efektif dan efisien serta mengurangi dampak pada masyarakat yang paling berisiko melalui pencegahan dan mitigasi. Selain itu, delegasi PRB akan mendukung setiap NS dengan pengembangan dan / atau peningkatan strategi dan rencana respons mereka dan selaras dengan inisiatif PRB nasional yang ada.

Selengkapnya >>

Manajer Program – Tanggap Darurat

Manajer Program akan mengawasi, Ketua Tim respons Lombok dan Sulawesi Tengah yang bekerja di lapangan dan anggota tim utama selama pelaksanaan respons, dan memberikan pembaruan serta input rutin untuk laporan donor dan produk komunikasi. Ia akan menghadiri pertemuan dan acara koordinasi rutin dengan para pemangku kepentingan, berkontribusi pada upaya penggalangan dana internasional dan memimpin dukungan penggalangan dana lokal di Indonesia. Dia akan memberikan saran tentang struktur tim dan manajemen respons dan memberikan dukungan pada penyelesaian laporan dan dokumentasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan MC internal.

Selengkapnya >>

Manajer Palang Merah Amerika – Manajemen Bencana (DM) untuk Proyek Kesiapan Gempa Indonesia

Manajer DM akan bekerja di bawah pengawasan Koordinator Manajemen Bencana dalam kemitraan dengan PMI dan kolega AmCross masing – masing di headquarter (HQ), tingkat regional dan negara dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek. Dia akan membantu secara signifikan dalam meningkatkan kapasitas PMI untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang risiko gempa bumi mereka sendiri dan langkah – langkah kesiapsiagaan yang diperlukan mengarah pada perubahan perilaku yang menerapkan pendekatan Keterlibatan dan Akuntabilitas Komunitas Palang Merah. Ia juga akan membantu PMI dalam membangun kemitraan multi – pemangku kepentingan yang lebih kuat yang berfokus pada sektor swasta.

Selengkapnya >>

Masyarakat merupakan orang terdampak dan penolong pertama (first responder) dalam situasi krisis kesehatan secara mandiri. Beberapa kegiatan yang merupakan bentuk upaya pemberdayaan masyarakat adalah membentuk desa siaga bencana/ desa tangguh bencana, RW/ RT siaga bencana, forum masyarakat siaga bencana, sekolah siaga bencana dan sebagainya. Program tersebut dapat diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dengan dinas – dinas dan LSM terkait. Dalam artikel berikut dijelaskan bahwa untuk membangun masyarakat yang tahan bencana, pertama – tama mereka harus diberdayakan sehingga anggota masyarakat dapat mengatasi dampak buruk dari bahaya alam. Hal tersebut merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mencapai keberlanjutan dalam menangani risiko bencana alam. Pemberdayaan masyarakat untuk manajemen risiko bencana menuntut partisipasi mereka dalam penilaian risiko, perencanaan mitigasi, pengembangan kapasitas, partisipasi dalam implementasi dan pengembangan sistem untuk pemantauan dengan memastikan kepentingan mereka.

Selengkapnya Klik Disini

Penjelasan yang sama juga tercantum dalam buku pedoman pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan oleh Pusat Krisis Kemenkes Indonesia. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi efektif yang berbasis community development dalam manajemen risiko bencana. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan adalah masyarakat sebagai pelaku utama, masyarakat terlibat dan bermitra dengan fasilitator (pemerintah, LSM) dalam rangka membangun kemandirian masyarakat. Pemberdayaan ini dilakukan melalui Upaya Kegiatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang ada. Kegiatan UKBM dilakukan sejak saat sebelum, saat dan pasca krisis kesehatan

Selengkapnya Klik Disini

---

 

Selamat berjumpa kembali pembaca website bencana kesehatan. Pada 11 Maret 2019 artikel bencana kesehatan “When Disaster Strikes” terbit dalam website Indonesia at Melbourne. Dalam artikel ini membahas secara ringkas kejadian bencana yang terjadi secara  beruntun di Indonesia, bagaimana penanganan bencana, apa yang menjadi kendala dan apa saja yang perlu diperbaiki. Kesiapsiagaan bencana dalam sektor kesehatan di Indonesia masih berada pada peringkat “rendah ke sedang” menurut World Health Organisation’s Hospital Safety Index.  Baru sedikit dinas kesehatan yang menyiapkan dokumen rencana kontijensi bencana kesehatan. Demikian juga halnya pada RS dan puskesmas, beberapa rumah sakit dan puskesmas menyiapkan dokumen perencanaan penanggulangan bencana hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi.

Selengkapnya Klik Disini

Fasilitas kesehatan yang sudah memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana, seyogyanya melaksanakan kegiatan Table Top Exercise (TTX) untuk menguji keterampilan mereka sesuai dengan perencanaan tersebut. Pada pengantar website minggu lalu telah dibahas tentang SOP terkait kebencanaan, kegiatan TTX juga disesuaikan dengan SOP yang berlaku. Kegiatan TTX adalah simulasi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan pemangku kebijakan dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Namun kegiatan ini belum mendapat perhatian khusus dari fasilitas kesehatan. Pokja bencana PKMK FK – KMK UGM sudah banyak mendampingi fasilitas kesehatan  untuk melaksanakan kegiatan TTX.

Kegiatan TTX dalam artikel berikut melibatkan tiga sektor yaitu pemerintahan, militer  dan kepolisian dari berbagai negara. Kegiatan TTX membantu meningkatkan dan memperbaiki SOP yang akan digunakan tim nasional untuk mempersiapkan, merespon dan pulih dari bencana. Selama latihan, tim nasional memanfaatkan rencana kontijensi bencana yang dikembangkan dengan baik dan SOP. Dengan demikian melalui kegiatan TTX dapat diidentifikasi masalah dan potensi yang ada untuk memperbaiki kebijakan, prosedur dan best practices dalam kesiapsiagaan bencana.

Selengkapnya Klik Disini

Dalam minggu ini kami ingin berbagi informasi terkait lowongan di bidang bencana kesehatan. Untuk pembaca website yang berminat, silakan simak di bawah ini:

IFRC Lombok DRR dan Delegate Resiliensi

Posisi ini akan menjadi perwakilan utama dari pelaksanaan kegiatan PRB di tingkat lapangan dan melapor kepada Koordinator Lapangan.

Intinya, delegasi PRB akan mendukung Palang Merah Indonesia (PMI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan cabang (6) dalam mengimplementasikan kegiatan PRB di bawah Banding Tsunami dan Gempa Bumi Indonesia. Rencana tindakan banding darurat akan membantu NS dengan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat untuk menanggapi bencana dengan cara yang efektif dan efisien serta mengurangi dampak pada masyarakat yang paling berisiko melalui pencegahan dan mitigasi. Selain itu, delegasi PRB akan mendukung setiap NS dengan pengembangan dan / atau peningkatan strategi dan rencana respons mereka dan selaras dengan inisiatif PRB nasional yang ada.

Selengkapnya >>

 

Manajer Program – Tanggap Darurat

Manajer Program akan mengawasi, Ketua Tim respons Lombok dan Sulawesi Tengah yang bekerja di lapangan dan anggota tim utama selama pelaksanaan respons, dan memberikan pembaruan serta input rutin untuk laporan donor dan produk komunikasi. Ia akan menghadiri pertemuan dan acara koordinasi rutin dengan para pemangku kepentingan, berkontribusi pada upaya penggalangan dana internasional dan memimpin dukungan penggalangan dana lokal di Indonesia. Dia akan memberikan saran tentang struktur tim dan manajemen respons dan memberikan dukungan pada penyelesaian laporan dan dokumentasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan MC internal.

Selengkapnya >>

 

Manajer Palang Merah Amerika – Manajemen Bencana (DM) untuk Proyek Kesiapan Gempa Indonesia

Manajer DM akan bekerja di bawah pengawasan Koordinator Manajemen Bencana dalam kemitraan dengan PMI dan kolega AmCross masing – masing di headquarter (HQ), tingkat regional dan negara dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek. Dia akan membantu secara signifikan dalam meningkatkan kapasitas PMI untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang risiko gempa bumi mereka sendiri dan langkah – langkah kesiapsiagaan yang diperlukan mengarah pada perubahan perilaku yang menerapkan pendekatan Keterlibatan dan Akuntabilitas Komunitas Palang Merah. Ia juga akan membantu PMI dalam membangun kemitraan multi – pemangku kepentingan yang lebih kuat yang berfokus pada sektor swasta.

Selengkapnya >>

Standard Operatonal Procedure (SOP) penanggulangan bencana merupakan salah satu dokumen kesiapsiagaan bencana. SOP memenuhi standar-standar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. SOP ini akan berbeda di setiap daerah, tergantung pada kebutuhan dan potensi yang bencana di masing-masing bencana. Dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas seyogyanya sudah memiliki SOP dalam penanggulangan bencana. Artikel berikut membahas tentang sistem informasi berbasis web membantu pengambilan keputusan ketika terjadi peristiwa massal di rumah sakit. SOP merupakan salah satu elemen penting yang ditampilkan dalam sistem informasi tersebut. Rumah sakit mengembangkan protokol terperinci untuk SOP, daftar prosedur dan urutan operasi jika terjadi peristiwa massal. Beberapa SOP yang ditampilkan dalam sistem tersebut adalah SOP konvensional, SOP radiasi, SOP toksiologis dan SOP skenario bencana alam seperti gempa bumi dan kasus luar biasa. 

Selengkapnya Klik Disini

Pergub DIY 108 Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk inisiasi Pokja Bencana FK – KMK UGM sebagai bakti pada wilayah DIY. Pergub ini mengatur SOP penanggulangan masalah kesehatan dalam situasi bencana. Peraturan ini terbit salah satunya karena pertimbangan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi dan dilayani pemerintah dalam situasi bencana. Sejumlah aspek yang diatur dalam layanan reproduksi di situasi bencana ialah KIA, keluarga berencana, Infeksi menular seksual, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi usia lanjut, kasus kekerasan seksual dan penyediaan PPAM. Sumber pendanaan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi ini berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pergub ini juga memuat lampiran peran SKPD, instansi di daerah, akademisi, organisasi profesi, ormas, lembaga usaha, lembaga internasional dan media massa.

Selengkapnya Klik Disini

Selanjutnya dalam Pergub DIY No 11 Tahun 2016 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pencarian, pertolongan dan penyelamatan sektor kesehatan pada situasi bencana. SOP ini berisi 16 halaman yang mengatur sejumlah hal yang terkait dengan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan sektor kesehatan pada situasi bencana di DIY. Pokja Bencana FK – KMK UGM membantu menyusun SOP ini mulai dari perencanaan hingga disahkan menjadi Peraturan Gubernur pada 2016 lalu. Harapannya SOP ini akan mempermudah koordinasi dan kerja masing-masing lembaga dan pihak yang membantu dalam upata evakuasi korban.

Selengkapnya Klik Disini

Pengantar website bencana kesehatan minggu lalu membahas tentang peta respon, minggu ini akan membahas tentang klaster kesehatan. Kedua hal tersebut saling berkaitan, pasalnya peta respon wajib ada dalam klaster kesehatan. Wilayah Indonesia yang rentan bencana dan meningkatnya kejadian bencana selama satu tahun terakhir ini, memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi penanganan bencana pada fase tanggap darurat. Salah satu strategi untuk kecepatan dan ketepatan koordinasi tersebut adalah dengan membentuk klaster kesehatan pada fase tanggap darurat bencana. Fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya belum mengetahui sistem klaster kesehatan ketika terjadi bencana. Klaster kesehatan seyogyanya dibentuk dan dikoordinir oleh dinas kesehatan. Pengalaman dari kejadian bencana di Palu, kepala Dinkes Provinsi Palu menyatakan bahwa pembentukan klaster kesehatan menolong mereka dalam membangun koordinasi dengan tim relawan yang datang. Mereka dibantu oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan relawan manajemen bencana dari akademisi untuk menjalankan sistem klaster kesehatan tersebut. Sementara sebelum terjadi bencana mereka belum mengetahui tentang klaster kesehatan. Hal yang sama juga terjadi pada bencana tsunami di Selat Sunda provinsi Lampung.

Dalam sistem klaster kesehatan akan terbangun koordinasi, kolaborasi kapasitas dan integrasi sistem antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Aktivasi klaster kesehatan terbagi menjadi 6 sub klaster yaitu (1) sub klaster pelayanan kesehatan; (2) sub klaster pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan penyiapan air bersih; (3) sub klaster kesehatan reproduksi; (4) sub klaster kesehatan jiwa; (5) sub klaster disaster victim identification /DVI ; dan (6) sub klaster gizi. Buku panduan terkait mekanisme klaster kesehatan ini masih sulit ditemukan di Indonesia. Sistem klaster kesehatan umumnya dikenalkan oleh pusat krisis kesehatan kemenkes, WHO, pokja bencana universitas dan NGO/LSM kebencanaan dalam pelatihan – pelatihan terkait penanggulangan bencana pada sektor kesehatan. Namun terdapat Undang Undang kebencanaan yang menjadi dasar yang kuat untuk pengaktifan sistem klaster. Misalnya dalam UU 36 Tahun 2009 pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.

Inter-Agency Standing Committee (IASC) telah menyusun modul sistem koordinasi klaster dalam level internasional. Modul tersebut menjelaskan diantaranya tentang klaster dan sistem koordinasi, aktivasi klaster, fungsi dan peran klaster, pengaturan manajemen klaster, monitoring klaster dan sebagainya. Pada fase tanggap darurat ketika kapasitas koordinasi pemerintah terbatas dan mengalami kekacauan, maka pengaktifan klaster sangat diperlukan. Selanjutnya ketika sudah memasuki fase pemulihan atau recovery , klaster tidak diaktifkan dan sistem pelayanan dikembalikan seperti semula sebelum terjadi bencana.

Selengkapnya Klik Disini

Selamat bertemu kembali pembaca website bencana kesehatan. Pengantar website minggu ini akan membahas sedikit tentang peta respon. Peta respon level daerah umumnya bisa kita temukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD menyusun peta respon daerah-daerah yang rawan bencana. Peta respon merupakan gambaran bahaya, kapasitas dan kerentanan yang dituangkan dalam sebuah media, sebagai acuan bagi pelayan kesehatan ketika tanggap darurat untuk menjalankan klaster kesehatan. Selama ini pada peta respon yang sudah digambarkan oleh BPBD umumnya belum meliputi kerentanan dan kapasitas yang dimiliki daerah. Peta respon masih sekedar menggambarkan tingkat bahaya atau potensi bencana di beberapa titik desa di kabupaten. Pembuatan peta respon dalam sektor kesehatan membutuhkan koordinasi antara dinas kesehatan dengan BPBD. Peta respon yang disusun oleh BPBD bisa menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan untuk menyusun peta respon yang lebih lengkap. Dalam peta respon respon tersebut akan dimasukkan kapasitas tenaga kesehatan yang dimiliki oleh puskesmas, rumah sakit, NGO/LSM dan dinas kesehatan. Selanjutnya memetakan kelompok-kelompok yang rentan terhadap bencana. Penyusunan peta respon yang akurat dapat mempermudah perencanaan dalam kondisi darurat tanggap bencana.

Artikel berikut membahas tentang kondisi perubahan iklim bersamaan dengan pertumbuhan populasi penduduk  yang menuntut perkembangan perencanaan bencana dan penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana dengan prioritas kegiatan mitigasi. Pengembangan model simulasi penanggulangan bencana dalam kegiatan mitigasi dilakukan untuk menilai daerah-daerah yang dapat bertahan bencana yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim. Model ketahanan dirancang berupa peta untuk mengintegrasikan kapasitas yang ada di daerah dari segi fisik, ekonomi, kesehatan dan dampak sosial dari perubahan iklim. Artikel ini menyajikan metodologi untuk menyediakan informasi spasial dan temporal tentang dampak kesehatan perubahan iklim untuk digunakan dalam simulator ketahanan bencana. Data populasi dasar, beban penyakit dan kondisi fisik terintegrasi dalam pengembangan peta respon. Selanjutnya melalui peta tersebut akan memberikan pandangan yang lebih terintegrasi tentang kesehatan dalam pengurangan risiko bencana di daerah.

Selengkapnya Klik Disini

Artikel ini menyerukan untuk memikirkan kembali sumber pengetahuan dan pembelajaran untuk pencegahan bencana. Ini berfokus pada praktisi yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana di tingkat lokal, menyajikan program penelitian tindakan yang didedikasikan untuk memperkuat pengetahuan dan belajar dari praktik.

Ini adalah sifat dari “industri” pencegahan bencana dan industri pengembangan yang lebih luas dimana ia bersandar bahwa banyak pembelajaran bersifat “top down”, berdasarkan pada studi dan kerangka kerja formal dan kelembagaan seperti kerangka kerja Sendai untuk tindakan pada pengurangan risiko bencana (UNISDR, 2015a). Ini cenderung berfokus pada acara intensif berskala besar; namun, pencegahan bencana berkaitan dengan spektrum bahaya yang luas dan bukti menunjukkan bahwa banyak bencana yang berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian adalah “bencana harian” berskala kecil dan berulang. Program “Garis Depan” GNDR (2017) mengumpulkan bukti dari lebih dari 14.000 responden tingkat lokal yang menunjukkan prevalensi beragam, “ancaman” skala kecil dan konsekuensinya, diperiksa di Gibson dan Wisner (2016). GAR UNISDR 2013 dan 2015 juga menyoroti dampak substansial dari “bencana luas” yang atrisi pada kehidupan dan mata pencaharian (UNISDR, 2013, 2015b).

Selengkapnya Klik Disini

Akhir Desember 2018 lalu, 4 kabupaten di pesisir Lampung mengalami dampak bencana Tsunami. Kejadian ini menimbulkan korban jiwa, luka, kerugian harta benda serta menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Faktanya, Lampung termasuk dalam lebih dari 75 persen wilayah Indonesia memang berada pada Indeks Risiko bencana tinggi (IRBI, 2013). Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai leading sector di kesehatan sudah mulai mempersiapkan kapasitas dalam menghadapinya.

Dinas kesehatan sebagai koordinator di daerah harus memiliki rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen yang di dalamnya tertuang perhitungan risiko jenis tantangan krisis kesehatan yang akan dihadapi, kebijakan-kebijakan di daerah, sistem kegawatdaruratan dan komunikasi, SDM, logistik, penentuan fasilitas, penganggaran hingga rencana berjejaring dengan lintas sektor di daerah. Dinkes Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pokja Bencana Kesehatan FK – KMK UGM melaksanakan Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinkes Provinsi Lampung (Dinkes Disaster Plan) pada Rabu – Jumat, 6-8 Februari 2019 di Lampung. Peserta workshop ini adalah perwakilan dari 4 dinas kesehatan kabupaten yaitu Dinkes Kab, Lampung Selatan, Dinkes Kab. Mesuji, Dinkes Kab. Pesisis Barat, Dinkes Kab. Pesawaran. Klik Disini untuk menyimak laporan workshop tersebut.