pkmkofficial98@gmail.com - Manajemen Bencana Kesehatan

Tak Semua Bisa Suntik Vaksin Covid-19, Ini Penyakit Penyerta yang Belum Layak Vaksinasi

PIKIRAN RAKYAT- Upaya pasti Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 memang patut diapresiasi, karena tak main-main melalui program vaksinasi Covid-19 secara gratis akan dilakukan awal tahun 2021.

Tentunya dengan pemberian vaksin Covid-19 kedepannya diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi pandemi virus Covid-19.

Menindaklanjuti program vaksinasi yang baru bisa dilakukan kepada usia 18 hingga 59 tahun ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) menyebut ada sederet daftar jenis penyakit penyerta yang belum dan tidak layak untuk mendapatkan vaksin.

Berdasarkan surat rekomendasi PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit dalam Indonesia) Senin, 28 Desember 2020, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman PMJNews, berikut sejumlah penyakit penyerta yang belum dan tidak layak untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Sama dengan orang dengan penyakit autoimun, orang yang mempunyai penyakit Hiper IgE disebut belum layak divaksin. Pasien Hiper IgE tidak dianjurkan untuk diberikan vaksinasi Covid sampai hasil penelitian yang lebih jelas telah dipublikasi.

3. Orang dengan infeksi akut

Disebutkan sebagai golongan orang yang tidak layak divaksin, yakni pasien dengan kondisi penyakit infeksi akut yang ditandai dengan demam menjadi kontraindikasi vaksinasi.

4. PGK non dialysis

Menurut PAPDI saat ini pemberian vaksin belum direkomendasikan pada pasien PGK non dialisis, PGK dialisis, resipien transplantasi, dan sindroma nefrotik yang menerima imunosupresan atau kortikosteroid.

5. PGK dialysis

PGK dialysis (hemodialisis dan dialysis peritoneal) sama seperti yang non PGK dialysis maka orang dengan penyakit penyerta ini juga belum layak divaksin.

Pemberian vaksin belum direkomendasikan terhadap pasien PGK non dialisis, PGK dialisis, resipien transplantasi dan sindroma nefrotik yang menerima imunosupresan/ kortikosteroid.

6. Transplantasi Ginjal

Pemberian vaksin Covid-19 pada orang yang pernah melakukan transplantasi ginjal belum direkomendasikan pada pasien PGK non dialisis, PGK dialisis, resipien transplantasi dan sindroma nefrotik yang menerima imunosupresan/ kortikosteroid.

7. Hipertensi

Beberapa uji klinis dari sejumlah vaksin Covid telah menginklusi pasien dengan hipertensi belum direkomendasikan layak divaksin, karena belum ada rekomendasi dari tim uji klinis vaksin yang dilakukan di Indonesia, dan masih menunggu hasil uji klinis di Bandung.

8. Gagal jantung

Bagi yang memiliki Riwayat gagal jantung vaksinasi ini belum layak, mengingat belum ada data mengenai keamanan vaksin Covid pada kondisi ini.

selengkapnya

Vaksin Covid-19 Siap Didistribusikan, Juru Bicara Satgas Ungkap Kesiapan Logistik Sudah Baik

TRIBUNNEWSMAKER.COM – Pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi vaksin Covid-19 berjalan dengan lancar.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan secara umum kesiapan daerah sudah cukup baik.

Untuk distribusi vaksin akan dilakukan secara bertahap dan diutamakan pada populasi dan wilayah yang berisiko tinggi pada tingkat penularan yang tinggi.

Lalu, terkait uji klinis vaksin Sinovac, tengah berlangsung dilakukan Universitas Padjajaran dan PT Bio Farma.

Uji klinis ini dilakukan untuk melihat dosis yang aman dan efek samping yang mungkin terjadi.

Hasil uji klinis akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebagai syarat untuk dikeluarkannya ermergency use of authorization (EUA).

Sementara terkait vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman, adalah kandidat vaksin yang akan digunakan mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Ditargetkan, setelah lulus uji klinis dan praklinis, diharapkan izin edar dapat dikeluarkan tahun 2021.

“Bibit vaksin Merah Putih berpotensi akan diserahkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman kepada PT Bio Farma pada triwulan pertama tahun 2021,” jelas Wiku melalui keterangannya, Sabtu (26/12/2020).

Pemerintah saat ini tengah gencar mengedukasi masyarakat akan pentingnya Vaksinasi dalam mengatasi pandemi Covid-19 agar kekebalan komunitas atau herd Immunity semakin mudah tercapai.

“Pemerintah juga memastikan bahwa vaksin yang nanti digunakan aman, berkhasiat minim efek samping dan tentunya halal,” katanya.

Untuk masyarakat yang menolak, pemerintah daerah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi.

“Agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi, agar tercapai herd immunity,” kata Wiku.

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan protokol kesehatan 3M yaitu Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak.

Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Makanya, pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.

Data BNPB Sepanjang 2020: Banjir, Bencana Alam Paling Banyak Terjadi

Merdeka.com – Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, banjir merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi selama periode 1 Januari hingga 27 Desember 2020. Jumlah kasusnya 1.064 kejadian.

Data BNPB yang diterima di Jakarta, Minggu (27/12), secara kumulatif terdapat 2.921 kejadian bencana alam yang tersebar di sejumlah provinsi di Tanah Air.

Rinciannya ada 16 gempa bumi, tujuh erupsi gunung api, 326 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan 29 kejadian, 570 peristiwa tanah longsor, 872 puting beliung, gelombang pasang atau abrasi 32 kejadian dan satu bencana nonalam yakni pandemi Covid-19.

Dilansir Antara, akibat kejadian bencana alam tersebut, sebanyak 6.423.072 jiwa terpaksa mengungsi yang tersebar di sejumlah daerah di Tanah Air. Tidak hanya itu, BNPB juga melaporkan sebanyak 370 orang meninggal dunia, hilang 39 orang serta luka-luka 356 jiwa.

Bencana yang terjadi sepanjang 2020 juga membawa kerugian materi dengan total rumah rusak atau terdata sebanyak 42.430 unit dengan rincian rusak berat 10.109, rusak sedang 6.161 unit rumah, dan rusak ringan 26.160 unit.

BNPB juga melaporkan sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan dengan total 1.543 unit dengan rincian 672 fasilitas pendidikan, 728 unit rumah ibadah dan 143 fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, juga dilaporkan sebanyak 134 gedung perkantoran rusak serta 441 unit jembatan rusak yang tersebar di sejumlah provinsi.

Terkait dampak bencana nonalam yakni pandemi COVID-19 yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional pada 13 April 2020, hingga kini BNPB melaporkan 713.365 jiwa terkonfirmasi COVID-19.

Selanjutnya, 21.237 jiwa dinyatakan meninggal dunia dan 583.676 jiwa berhasil sembuh atau pulih.

Terakhir, jika melihat sebaran peta kejadian bencana alam, Pulau Sumatera mendominasi dibanding pulau lainnya. Diikuti Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan serta beberapa kejadian di Papua. [noe]

Banjir di Lemah Abang Cirebon, BMKG Sebut Akibat Curah Hujan Sangat Lebat

BANDUNG – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, banjir yang yang terjadi di Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (27/12/2020) akibat curah hujan yang cukup lebat.

Kepala BMKG Bandung Tony Agus Wijaya mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Lemah Abang, Cirebon dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Data curah hujan maksimum yang tercatat pada AAWS Lemah Abang sebesar 48.9 mm.

“Curah hujan tersebut termasuk kategori hujan lebat hingga sangat lebat, terjadi antara pukul 15.00 sampai 17.00 WIB. Berdasarkan pantauan citra satelit di sekitar lokasi kejadian tampak terdapat pertumbuhan awan hujan yang signifikan pada sore hari, yaitu pukul 14.50 hingga 17.30 WIB,” kata dia, Minggu (27/12/2020).

Menurut dia, kondisi hujan tersebut memicu terjadinya luapan air sungai dan mengakibatkan banjir limpasan di sekitar daerah aliran sungai.

Proses pertumbuhan awan hujan tersebut didukung oleh adanya daerah pertemuan angin yang melewati wilayah Jawa Barat, sehingga berpotensi terhadap suplai uap air di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan citra satelit himawari tanggal 26 Desember 2020 pukul 14.50 WIB terpantau sel awan konvektif yang tumbuh dengan cepat dan intensif di sekitar Lemah Abang Cirebon.

Awan tersebut semakin berkembang membentuk multi sel dalam durasi yang cukup lama hingga pukul 17.30 WIB.

6 Provinsi Ini Diminta Waspada, BMKG Prediksi Akan Ada Banjir di Awal Tahun

PORTAL SULUT – Hujan terus terjadi di akhir tahun 2020 ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan akan terus terjadi hingga Maret 2021.

Masyarakat pun diminta mewaspadai dampak dari hujan tersebut.

Dikutip dari jurnalpresisi.com dalam judul Siaga Satu! BMKG Peringatkan Banjir Besar Akan Melanda Wilayah Ini di Awal Tahun 2021, Peringatan akan terjadinya banjir dengan intensitas yang tinggi tersebut berdasarkan prediksi curah hujan yang dilakukan BMKG, berkisar antara 200-500 mililiter per bulannya.

“(Curah hujan) cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 lalu,” terang Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dikutip dari PMJ News pada Jumat, 25 Desember 2020.

Dwikorita juga menjelaskan bahwa tingginya curah hujan ini dapat mengakibatkan banjir di sejumlah tempat.

Beberapa diantaranya adalah daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua.

Dari pemantauan yang dilakukan BMKG terhadap perkembangan musim hujan, hingga akhir Desember 2020 terlihat bahwa ada sebanyak 85 persen zona musim di Indonesia sudah memasuki musim hujan. Apalagi musim hujan di Indonesia diwarnai oleh La Nina.

“Musim hujan tahun 2020/2021 diwarnai oleh latar belakang fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak awal Oktober 2020 dan diprediksi hingga Mei 2021 dengan intensitas La Nina Moderat menjadi La Nina Lemah pada Maret 2021,” ujarnya.

Berdasarkan analisis dinamika atmoster serta prakiraan curah hujan bulanan, kondisi hujan yang terjadi awal tahun hingga Maret 2021 akan cenderung lebih basah dari biasanya. (Avilia Primaturin/jurnalpresisi.com).***

Reportase: Seminar Progress Hasil Literature Review SDM Kesehatan dalam Adaptasi Sistem Kesehatan Nasional Menghadapi Bencana dan Krisis Kesehatan

Reportase

Zoom Meeting
Seminar Progress Hasil Literature Review SDM Kesehatan dalam Adaptasi Sistem Kesehatan Nasional Menghadapi Bencana dan Krisis Kesehatan

Senin, 21 Desember 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan seminar progress literature review SDM Kesehatan oleh Madelina Ariani, MPH”

Seminar ini bertujuan untuk menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara kajian literatur terkait pilar SDM Kesehatan (SDMK) dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Harapannya melalui seminar ini didapatkan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan hasil kajian litertur. Seminar diselenggarakan melalui zoom meeting, dimana peserta yang mengikuti sekitar 115 orang. Terdapat 4 narasumber untuk menyampaikan dan membahas kajian literatur yaitu Madelina Ariani, MPH; Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS; dr. Bella Donna, M.Kes dan Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc.

Madelina Ariani dalam paparannya menyebutkan SDMK ini merupakan salah satu pilar sistem kesehatan nasional. Masalah strategis SDMK yang dihadapi di masa depan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang SKN ada dalam pengembangan dan pemberdayaan SDMK, perencanaan kebijakan dan program SDM kesehatan, pemerataan SDM Kesehatan, dan dalam pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan. Hipotesis dari kajian literatur ini adalah SKN belum berwawasan manajemen risiko bencana dan krisis kesehatan. Manajemen risiko ini terkait dengan kapasitas dan kompetensi SDM Keseahtan saat bencana dan krisis kesehatan. Terdapat 4 poin menjadi hasil sementara dari kajian literatur yaitu : (1) Lemahnya koordinasi SDMK saat bencana dan krisis kesehatan; (2) Pendidikan terkait bencana dan krisis kesehatan masih lemah; (3) performa tenaga kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis keseahtan masih lemah dan (4) pentingnya review kurikulum bencana kesehatan di perguruan tinggi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Tantangan SDMK di situasi pra bencana dan krisis kesehatan dalam pelaksanaan SKN”

Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS menekankan kembali bahwa pendekatan sistem kesehatan sangat penting untuk meminimalisir risiko dan dampak akibat bencana dan krisis kesehatan. Pada era sistem kesehatan, SDMK tidak bisa dilihat lagi secara individu tetapi attached dengan fasyankes. Penanganan SDMK tidak bisa disendirikan hanya pada saat bencana namun di masa pra bencana juga perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan apakah ada kejelasan tim penanggulangan bencana saat pra bencana, SDM kesehatan dipersiapkan untuk bencana yang mana, apakah penugasan SDMK berbasis individu atau tim. Beberapa sekolah sudah mempersiapkan kurikulum dan mengadakan training terkait bencana namun masih belum spesifik. Dalam isu keselamatan, beban kerja dan asuransi, Staff Shortages akan terjadi jika bencana yang terjadi banyak mengakibatkan kematian SDMK. Misalnya dalam pandemi COVID-19 sudah ribuan SDMK gugur dalam bertugas. Artinya proteksi kepada SDMK kesehatan tidak cukup memadai. Model aktivasi SDMK dalam bentuk tim lebih efektif dengan catatan tim ini bukan baru terbentuk tetapi sudah dipersiapkan jauh jauh hari mulai dari legalitas, training APD, insentif asuransi dan rumah singgah. Dalam aktivasi saat bencana berbicara juga terkait kualitas dan kuantintas. Kuantitas terkait ketersediaan dan distribusi sementara jualitas terkait dengan kompetensi dan kinerja. Intinya dalam pra bencana tidak banyak yang dilakukan paling jauh pada pendidikan dan pelatihan yang sporadik. Artinya belum spesifik pada becana tertentu.

dr Bella Donna, MPH menunjukkan data bahwa hingga Mei 2020, ada 1.296 terjadi bencana di Indonesia dan 1 diataranya bencana non alam. Namun faktanya 728 puskesmas di Indonesia masih kekurangan dokter, tenaga kesehatan masih terbatas. Dalam situasi normal faskes harus ditopang dengan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana. Sementara dalam SDM yang disiapkan adalah kompetensi, jumlah, jenis dan safety. Pada saat respon yang penting dalam manajemen kebencanaan, salah satunya adalah sistem komando. BNPB sudah membuat sistem komando. Dalam sistem komando tersebut ada kegiatan terkait dengan klaster kesehatan. Bagaimana dengan pencatatan dari tim SDMK saat bencana di masing – masing daerah sudah terdata dengan baik. Beban layanan kesehatan saat tanggap darurat melebihi kapasitas kesehatan yang tersedia. Artinya saat bencana, dibutuhkan SDMK yang mempunyai kemampuan lebih yang bisa menopang sistem komando, surge capacity dan SPM bencana.

Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc dari Bappenas juga menampikan data bahwa dalam 16 tahun terakhir terdapat 5 penyakit menular baru. Belajar dari penanganan pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam memperkuat SKN. Faktanya dari sistem pembiayaan saja, SDMK masih mengeluhkan kesusahan dalam penganggaran dana. Sistem yang dipakai sepertu situasi normal sementara dalam kondisi pandemi ini seharusnya lebih mudah. Temuan sementara pada studi cepat kesejahteraan tanaga medis dan tenaga kesehatan di FKRTL pada masa Pandemi COVID-19 disebutkan proporsi tenaga medis yang mengalamai kesejahteraan rendah sebanyak 35,4%. Salah satu major project RKP 2021 adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Memperkuat sistem untuk kesiapan menghadapi pandemi, recovery dan penyelesaian masalah kesehatan, penguatan promotive preventif dan peningkatan anggaran kesehatan pemerintah.

Diskusi :

Pada sesi diskusi ini diantaranya membahas bagaimana meningkatkan inisiatif akademisi lain/universitas lain untuk bergabung dalam upaya menyeragamkan materi/kurikulum pendidikan bencana; bagaimana perlindungan kerja dan life insurance untuk tenaga kesehatan (ber-STR maupun tidak); dan bagaimana fasilitas kesehatan beroperasi dengan tingkat absensi 25% atau lebih. Dalam meningkatkan kurikulum terkait kebencanaan harus bekerja sama dengan semua universitas untuk menyeragamkan kurikulum terkait materi ini. Ini kaitannya dengan continuity alam menghadapi bencana. Intinya adalah konsistensi di – sounding di level nasional kalau pendidikan terkait bencana ini penting. Bagaimana kita bisa menyiapkan pendidikan ini sejak pendidikan dini. Melihat Indonesia ini rentan bencana, memang bencana ini harus menjadi bagian dari kurikulum. Materi terkait bencan ini tidak hanya sebatas kurikulum namun dalam penerapan sehari hari juga. Misalnya puskesmas ada pedoman terkait bencana, bagimana puskesmas mampu rutin merefresh pedoman penanganan bencana tersebut, karena bencana ini dinamis artinya kita harus tetap konsisten untuk menyiapkan.

Dalam perlindungan petugas kesehatan di lapangan, hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan tim dengan tugasnya saat bencana. Sehingga pada saat harus terjun ke lapangan maka admin/sekretaris tim sudah langsung mengurus asuransi tim agar selama bekerja jika terjadi sesuatu sangat terbantu. Dalam penugasan tim juga, logistik disiapkan tidak hanya untuk personal tetapi untuk tim dan operasional sehingga tim selama bekerja bisa nyaman bekerja. Artinya jauh – jauh hari sudah disiapkan tugas dan fungsi dari masing – masing tim . Harapannya termasuk untuk pandemi ini, seharusnya sudah disiapkan minimal dari daerah yang mengirimkan tim ke lapangan, apapun bencananya. Oleh karena itu sangat penting ada pencatatan tim di masing -masing daerah sehingga pengiriman atau mobilisasi tim lebih tersistem.

Salah satu tujuan faskes harus punya rencana penanggulangan bencana adalah untuk mengatasi masalah fasilitas kesehatan yang beroperasi dengan tingkat absensi 25% atau lebih. Salah satunya rencana kontiensi dan/atau rencana operasi pada saat respon, di sana dilakukan analisis risiko, analisis kapasitas, hasilnya nanti akan ketahuan bagaimana situasi faskes. Jika memang yang bisa hadir atau memberikan layanan sangat rendah, maka itu menjadi tanda untuk membuka kebutuhan relawan misalnya, atau kebijakan lainnya misalnya sistem shift, penyediaan APD dan jaminan lainnya.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Bio Farma: Laporan Sementara Vaksin Covid-19 Sinovac Diterbitkan Desember 2020

TEMPO.CO, Bandung – PT Bio Farma (Persero) memastikan laporan sementara vaksin Covid-19 dari Sinovac yang digunakan pemerintah Indonesia akan diterbitkan akhir Desember 2020 ini. Laporan sementara ini akan menjadi patokan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia.

“Setelah pengecekan antibodi enam bulan dari penyuntikan kedua, laporan lengkap akan disusun dan dikirim. Kira-kira April 2021. Sedangkan, pada Desember 2020, kami juga mengirim laporan interim atau laporan sementara,” ucap Juru Bicara Tim Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran (Unpad) Rodman Tarigan, Minggu, 20 Desember 2020.

Dia menyebutkan tahapan uji klinis vaksin Sinovac-Bio Farma yang dilakukan relawan terangkai cukup panjang dan sangat ketat. Pemantauan atas relawan uji klinis vaksin fase tiga Covid-19 Sinovac dilakukan melalui enam kunjungan penelitian.

Alurnya, pada kunjungan pertama atau Visit 0 (V0), relawan mendapatkan penjelasan mengenai alur uji klinis dan swab test. Jika hasil tes negatif, relawan melakukan kunjungan kedua atau Visit (V1).

Dalam V1, relawan menjalani penyuntikan pertama. Sedangkan penyuntikan kedua dilakukan 14 hari setelah penyuntikan pertama pada kunjungan ketiga atau Visit 2 (V2).

Setelahnya, relawan melakukan tiga kali pengambilan darah pada kunjungan keempat atau Visit 3 (V3) yang dilakukan 14 hari setelah penyuntikan kedua, kunjungan kelima atau Visit 3A (V3A) yang dilaksanakan tiga bulan dari penyuntikan kedua, dan kunjungan keenam atau Visit 4 (V4) yang dilakukan enam bulan setelah penyuntikan kedua.

Rodman menjelaskan, pengecekan darah enam bulan setelah penyuntikan dilakukan untuk melihat konsistensi antibodi. “Untuk mengetahui berapa lama kekebalan atau antibodi yang terbentuk pada relawan yang mendapatkan vaksin,” kata dia.

Dia juga menegaskan, dalam uji klinis vaksin Covid-19, ada relawan yang mendapatkan suntik vaksin, dan ada relawan yang mendapatkan suntik plasebo.

Plasebo adalah metode memberikan obat kosong sebagai kontrol standar dari sebagian besar uji klinis. Sebagian relawan diberi suntik ‘palsu’ ini untuk membuat penilaian tentang kemanjuran obat atau perawatan medis. Plasebo sendiri zat tidak aktif yang terlihat seperti obat, vaksin, atau pengobatan yang sedang diuji.

Ini Daftar Orang-orang yang Tidak Boleh Divaksin COVID-19

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah memutuskan akan menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi disebut jadi salah satu cara efektif untuk mengakhiri pandemi dengan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia dijadwalkan akan berlangsung awal tahun depan. Saat ini pemerintah Indonesia disebut telah mengamankan jutaan dosis vaksin COVID-19.

Namun tak semua orang bisa divaksin COVID-19. Dijelaskan oleh Ahli Alergi dan Imunologi Profesor Iris Rengganis, orang dengan kondisi tertentu tak boleh divaksinasi.

Pada kelompok ini, vaksin bisa memberikan reaksi berbeda. Dalam sejumlah kasus, vaksin juga bisa menjadi tidak efektif.

Berikut kriteria orang yang tidak boleh divaksin COVID-19.

1. Orang yang sedang sakit

Prof Iris menegaskan vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Orang yang sedang sakit, tidak boleh menjalani vaksinasi. Jika sedang sakit, peserta harus sembuh terlebih dahulu sebelum divaksin.

“Vaksin hanya untuk orang sehat. Demam sedikit tidak boleh divaksin,” ujarnya dikutip dari CNNIndonesia, Senin (21/12/2020).

2. Memiliki penyakit penyerta

Orang dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes atau hipertensi disarankan tidak menerima vaksin. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan vaksinasi, semua orang akan dicek kondisi tubuhnya terlebih dahulu.

Mereka yang memiliki penyakit komorbid harus dalam kondisi terkontrol untuk mendapat persetujuan vaksinasi dari dokter yang merawat.

3. Tidak sesuai usia

Sesuai anjuran pemerintah, orang yang mendapat vaksin COVID-19 adalah kelompok usia 18-59 tahun. Artinya, mereka yang diluar kelompok tersebut seperti lansia dan anak-anak, belum boleh menerima vaksin.

“Pada vaksin yang saat ini sedang diuji, tidak boleh untuk anak-anak karena belum ada penelitian pada anak-anak,” ujar Prof Iris.

4. Memiliki riwayat autoimun

Secara khusus, Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia (PP Peralmuni), tidak merekomendasikan pemberian vaksin COVID-19 pada orang dengan autoimun seperi SLE atau vaskulitis.

“Pasien autoimun tidak dianjurkan untuk vaksinasi Covid-19 sampai hasil penelitian yang lebih jelas telah dipublikasi,” demikian bunyi rekomendasi dari PP Peralmuni.

Seminar Progress Hasil Literature Review SDM Kesehatan dalam Adaptasi Sistem Kesehatan Nasional Menghadapi Bencana dan Krisis Kesehatan

Zoom Meeting
Seminar Progress Hasil Literature Review

SDM Kesehatan dalam Adaptasi Sistem Kesehatan Nasional
Menghadapi Bencana dan Krisis Kesehatan

Senin, 21 Desember 2020 | 10.00 – 12.00 WIB

{tab title=”KAK” class=”blue”}

PENGANTAR

Sistem kesehatan diharapkan menjadi unsur yang penting dalam situasi apapun, baik situasi normal maupun merespon situasi bencana dan krisis kesehatan bagi sebuah negara. Seperti halnya, pandemi global COVID-19 tahun ini telah menguji sistem kesehatan nasional dan daerah. Apakah sistem kesehatan yang telah terbangun mampu berdaptasi dalam situasi kegawatdaruratan dan respon bencana menjadi sebuah pertanyaan yang menarik saat ini. Padahal, reformasi kesehatan harusnya mampu memberikan perhatian penuh terhadap isu pemerataan, pengembangan pelayanan kesehatan, pembiayaan, kepemimpinan, dan organisasi sistem kesehatan yang ada. Untuk itulah, krisis kesehatan yang hadir saat dan pasca pandemi COVID-19 ini menjadi momentum bersama untuk perbaikan sistem kesehatan di Indonesia yang ternyata masih belum berdaptasi dengan tingginya ancaman ketahanan kesehatan baik karena dampak bencana alam maupun non-alam.

Tantangan terbesar dalam penguatan kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan adalah kesadaran yang rendah untuk mengadaptasi program kesehatan yang berwawasan manajemen risiko karena kita tinggal di negara yang tinggi risiko bencana alam serta ancaman penularan penyakit akibat tingginya lalu lintas global di negara ini, juga jenis ancaman terorisme dan konflik yang terus mengancam ketahanan kesehatan. Tidak hanya itu, apakah wawasan risiko telah menjadi budaya dan prinsip dalam tatanan pelaksanaan sistem kesehatan nasional dan daerah? Jika iya, apakah semua program telah menganggarkan dan siapsiaga menghadapi dampak bencana alam dan pandemi seperti saat ini? Atau upaya penanggulangan bencana dan krisis kesehatan hanya menjadi tanggungjawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau hanya tanggung jawab satu dua orang di dinas kesehatan yang selama ini ditugaskan untuk mengelola sub kegiatan krisis kesehatan di bawah bidang Layanan Kesehatan atau di bawah seksi rujukan/ wabah? Semua hal ini berhubungan dengan kemampuan SDM kesehatan dalam merencanakan dan merespon situasi bencana.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM) didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI), sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia dan Australia yang mendukung perumusan kebijakan berbasis pengetahuan dan kajian yang semakin berkualitas, dalam beberapa tahun ini berkomitmen mendampingi pemerintah dan masyarakat adalam agenda – agenda kebijakan kesehatan melalui hasil kajian dan advokasi isu terkait, diantaranya manajemen bencana, krisis kesehatan, pembiayaan dan masalah kesehatan masyarakat lainnya. Tahun ini, di bawah konsorsium LIPI, PKMK FK – KMK UGM diamanatkan untuk menganalisis dan mengembangkan adaptasi pilar SDM dalam SKN yang adaptif menghadapi situasi bencana dan krisis kesehatan ke depannya.

Dugaan penelitian atau hipotesis sementara adalah SKN yang ada belum berwawasan manajemen risiko bencana dan krisis kesehatan, akibatnya SDM kesehatan bingung dalam merespon situasi bencana dan krisis kesehatan. Pembuktian ini akan dilakukan melalui kegiatan kajian literatur, penelitian dokumentasi dan penelitian evaluasi terkait SDM kesehatan. Harapannya, kajian – kajian ini dapat menjadi dasar rumusan draft rekomendasi kebijakan untuk memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu prinsip dan nilai dasar pelaksanaan SKN ke depannya.

Berdasarkan pengantar di atas, PKMK FK – KMK UGM menyelenggarakan seminar progress hasil literature review mengenai SDM kesehatan dalam adaptasi SKN menghadapi bencana dan krisis kesehatan.

TUJUAN KEGIATAN

Seminar ini bertujuan untuk:

Menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara kajian literatur terkait pilar SDM kesehatan dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan
Mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan hasil kajian litertur

WAKTU, TEMPAT DAN AGENDA KEGIATAN

Hari/ Tanggal      : Senin / 21 Desember 2020
Waktu               : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat             : Di tempat masing – masing menggunakan platform online

Jam	Kegiatan	Keterangan
10.00 – 10.10 WIB	Pengantar dan pembukaan	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD Ketua Departemen HPM FKKMK UGM Moderator : Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, M.Kes Konsultan/ Kepala Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK-KMK UGM
10.10 – 10.30 WIB	Presentasi progres kajian literatur: SDM kesehatan dalam adaptasi SKN menghadapi bencana dan krisis kesehatan	Tim Penulis : Madelina Ariani, SKM, MPH Peneliti Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM Materi
10.30 – 10.50 WIB	Diskusi 1: Tantangan SDM kesehatan disituasi pra bencana dan krisis kesehatan dalam pelaksanaan SKN	Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS Ketua PKMK FK – KMK UGM/ Senior Lecturer of Health Poilcy and Management FK-KMK UGM Materi
10.50 – 11.10 WIB	Diskusi 2: Tantangan SDM kesehatan dalam merespon bencana dan krisis kesehatan serta penerapan SPM layanan kesehatan dan pelaksanaan SKN	dr. Bella Donna, M.Kes Konsultan/ praktisi bencana kesehatan/ Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM Materi
11.10 – 11.30 WIB	Diskusi 3: Reformasi SKN untuk negara rawan bencana dan krisis kesehatan, serta tantangan ketahanan kesehatan global	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Bappnenas Materi
11.30 – 11.55 WIB	Diskusi umum	Moderator
11.55 – 12.00 WIB	Kesimpulan dan penutup	Moderator

KEPESERTAAN

Seminar ini terbuka untuk umum, PKMK FK – KMK UGM sebagai host akan mempublikasikan infografis seminar beserta link pendaftaran Zoom
Presentasi akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dan tidak disediakan penerjemah bahasa isyarat.
PKMK FK – KMK UGM akan mempublikasikan reportase hasil kegiatan di website bencana-kesehatan.net

Narahubung:

Happy Pangaribuan
0853 5872 7172
[email protected]

{tab title=”Reportase” class=”green”}

Reportase

Zoom Meeting
Seminar Progress Hasil Literature Review SDM Kesehatan dalam Adaptasi Sistem Kesehatan Nasional Menghadapi Bencana dan Krisis Kesehatan

Senin, 21 Desember 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan seminar progress literature review SDM Kesehatan oleh Madelina Ariani, MPH”

Seminar ini bertujuan untuk menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara kajian literatur terkait pilar SDM Kesehatan (SDMK) dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Harapannya melalui seminar ini didapatkan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan hasil kajian litertur. Seminar diselenggarakan melalui zoom meeting, dimana peserta yang mengikuti sekitar 115 orang. Terdapat 4 narasumber untuk menyampaikan dan membahas kajian literatur yaitu Madelina Ariani, MPH; Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS; dr. Bella Donna, M.Kes dan Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc.

Madelina Ariani dalam paparannya menyebutkan SDMK ini merupakan salah satu pilar sistem kesehatan nasional. Masalah strategis SDMK yang dihadapi di masa depan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang SKN ada dalam pengembangan dan pemberdayaan SDMK, perencanaan kebijakan dan program SDM kesehatan, pemerataan SDM Kesehatan, dan dalam pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan. Hipotesis dari kajian literatur ini adalah SKN belum berwawasan manajemen risiko bencana dan krisis kesehatan. Manajemen risiko ini terkait dengan kapasitas dan kompetensi SDM Keseahtan saat bencana dan krisis kesehatan. Terdapat 4 poin menjadi hasil sementara dari kajian literatur yaitu : (1) Lemahnya koordinasi SDMK saat bencana dan krisis kesehatan; (2) Pendidikan terkait bencana dan krisis kesehatan masih lemah; (3) performa tenaga kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis keseahtan masih lemah dan (4) pentingnya review kurikulum bencana kesehatan di perguruan tinggi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Tantangan SDMK di situasi pra bencana dan krisis kesehatan dalam pelaksanaan SKN”

Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS menekankan kembali bahwa pendekatan sistem kesehatan sangat penting untuk meminimalisir risiko dan dampak akibat bencana dan krisis kesehatan. Pada era sistem kesehatan, SDMK tidak bisa dilihat lagi secara individu tetapi attached dengan fasyankes. Penanganan SDMK tidak bisa disendirikan hanya pada saat bencana namun di masa pra bencana juga perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan apakah ada kejelasan tim penanggulangan bencana saat pra bencana, SDM kesehatan dipersiapkan untuk bencana yang mana, apakah penugasan SDMK berbasis individu atau tim. Beberapa sekolah sudah mempersiapkan kurikulum dan mengadakan training terkait bencana namun masih belum spesifik. Dalam isu keselamatan, beban kerja dan asuransi, Staff Shortages akan terjadi jika bencana yang terjadi banyak mengakibatkan kematian SDMK. Misalnya dalam pandemi COVID-19 sudah ribuan SDMK gugur dalam bertugas. Artinya proteksi kepada SDMK kesehatan tidak cukup memadai. Model aktivasi SDMK dalam bentuk tim lebih efektif dengan catatan tim ini bukan baru terbentuk tetapi sudah dipersiapkan jauh jauh hari mulai dari legalitas, training APD, insentif asuransi dan rumah singgah. Dalam aktivasi saat bencana berbicara juga terkait kualitas dan kuantintas. Kuantitas terkait ketersediaan dan distribusi sementara jualitas terkait dengan kompetensi dan kinerja. Intinya dalam pra bencana tidak banyak yang dilakukan paling jauh pada pendidikan dan pelatihan yang sporadik. Artinya belum spesifik pada becana tertentu.

dr Bella Donna, MPH menunjukkan data bahwa hingga Mei 2020, ada 1.296 terjadi bencana di Indonesia dan 1 diataranya bencana non alam. Namun faktanya 728 puskesmas di Indonesia masih kekurangan dokter, tenaga kesehatan masih terbatas. Dalam situasi normal faskes harus ditopang dengan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana. Sementara dalam SDM yang disiapkan adalah kompetensi, jumlah, jenis dan safety. Pada saat respon yang penting dalam manajemen kebencanaan, salah satunya adalah sistem komando. BNPB sudah membuat sistem komando. Dalam sistem komando tersebut ada kegiatan terkait dengan klaster kesehatan. Bagaimana dengan pencatatan dari tim SDMK saat bencana di masing – masing daerah sudah terdata dengan baik. Beban layanan kesehatan saat tanggap darurat melebihi kapasitas kesehatan yang tersedia. Artinya saat bencana, dibutuhkan SDMK yang mempunyai kemampuan lebih yang bisa menopang sistem komando, surge capacity dan SPM bencana.

Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc dari Bappenas juga menampikan data bahwa dalam 16 tahun terakhir terdapat 5 penyakit menular baru. Belajar dari penanganan pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam memperkuat SKN. Faktanya dari sistem pembiayaan saja, SDMK masih mengeluhkan kesusahan dalam penganggaran dana. Sistem yang dipakai sepertu situasi normal sementara dalam kondisi pandemi ini seharusnya lebih mudah. Temuan sementara pada studi cepat kesejahteraan tanaga medis dan tenaga kesehatan di FKRTL pada masa Pandemi COVID-19 disebutkan proporsi tenaga medis yang mengalamai kesejahteraan rendah sebanyak 35,4%. Salah satu major project RKP 2021 adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Memperkuat sistem untuk kesiapan menghadapi pandemi, recovery dan penyelesaian masalah kesehatan, penguatan promotive preventif dan peningkatan anggaran kesehatan pemerintah.

Diskusi :

Pada sesi diskusi ini diantaranya membahas bagaimana meningkatkan inisiatif akademisi lain/universitas lain untuk bergabung dalam upaya menyeragamkan materi/kurikulum pendidikan bencana; bagaimana perlindungan kerja dan life insurance untuk tenaga kesehatan (ber-STR maupun tidak); dan bagaimana fasilitas kesehatan beroperasi dengan tingkat absensi 25% atau lebih. Dalam meningkatkan kurikulum terkait kebencanaan harus bekerja sama dengan semua universitas untuk menyeragamkan kurikulum terkait materi ini. Ini kaitannya dengan continuity alam menghadapi bencana. Intinya adalah konsistensi di – sounding di level nasional kalau pendidikan terkait bencana ini penting. Bagaimana kita bisa menyiapkan pendidikan ini sejak pendidikan dini. Melihat Indonesia ini rentan bencana, memang bencana ini harus menjadi bagian dari kurikulum. Materi terkait bencan ini tidak hanya sebatas kurikulum namun dalam penerapan sehari hari juga. Misalnya puskesmas ada pedoman terkait bencana, bagimana puskesmas mampu rutin merefresh pedoman penanganan bencana tersebut, karena bencana ini dinamis artinya kita harus tetap konsisten untuk menyiapkan.

Dalam perlindungan petugas kesehatan di lapangan, hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan tim dengan tugasnya saat bencana. Sehingga pada saat harus terjun ke lapangan maka admin/sekretaris tim sudah langsung mengurus asuransi tim agar selama bekerja jika terjadi sesuatu sangat terbantu. Dalam penugasan tim juga, logistik disiapkan tidak hanya untuk personal tetapi untuk tim dan operasional sehingga tim selama bekerja bisa nyaman bekerja. Artinya jauh – jauh hari sudah disiapkan tugas dan fungsi dari masing – masing tim . Harapannya termasuk untuk pandemi ini, seharusnya sudah disiapkan minimal dari daerah yang mengirimkan tim ke lapangan, apapun bencananya. Oleh karena itu sangat penting ada pencatatan tim di masing -masing daerah sehingga pengiriman atau mobilisasi tim lebih tersistem.

Salah satu tujuan faskes harus punya rencana penanggulangan bencana adalah untuk mengatasi masalah fasilitas kesehatan yang beroperasi dengan tingkat absensi 25% atau lebih. Salah satunya rencana kontiensi dan/atau rencana operasi pada saat respon, di sana dilakukan analisis risiko, analisis kapasitas, hasilnya nanti akan ketahuan bagaimana situasi faskes. Jika memang yang bisa hadir atau memberikan layanan sangat rendah, maka itu menjadi tanda untuk membuka kebutuhan relawan misalnya, atau kebijakan lainnya misalnya sistem shift, penyediaan APD dan jaminan lainnya.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

Vaksin Sinovac Tiba, Indonesia Kebut Izin Darurat BPOM & Fatwa MUI

tirto.id – Tak kurang dari 1,2 juta vaksin virus Corona atau COVID-19 dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia pada Minggu (6/11/2020) malam. Vaksin yang diangkut Pesawat Garuda Boeing 777-300 itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30.

Meski telah tiba di Indonesia, bukan berarti vaksin ini langsung bisa dipakai begitu saja. Ketua Komite Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto bilang vaksin “masih harus melewati tahapan evaluasi dari Badan POM untuk memastikan aspek mutu keamanan dan efektivitasnya,” juga “menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya.”

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan pada umumnya suatu vaksin dapat diberikan izin edar jika efikasinya mencapai 70 persen. Namun karena alasan kedaruratan, efikasi vaksin ini ditetapkan “hanya cukup 50 persen.”

Dalam diskusi daring, Senin (7/12/2020), dia bilang jika sudah terpenuhi, mereka akan mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) alias izin darurat.

Untuk memastikan aspek keamanan, khasiat, dan efektivitas inilah mereka mengobservasi jalannya uji klinis fase 3. Analisis melibatkan para ahli.

Dia juga bilang BPOM bersama Majelis Ulama Indonesia, PT Bio Farma, dan Kementerian Kesehatan telah melakukan inspeksi langsung ke negara produsen. Hasilnya, “kalau di aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik, tidak ada efek samping yang kritikal.” “Dari aspek keamanan sudah baik, sekarang aspek efektivitas dan khasiat yang kita tunggu,” katanya.

Dalam uji klinis, para ilmuwan mengambil sampel darah para relawan dan dianalisis di laboratorium. Ini untuk melihat seberapa besar vaksin itu memberikan peningkatan antibodi pada manusia. Kemudian hasilnya disimpan di ruang dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan dalam periode waktu satu bulan, tiga bulan, kemudian enam bulan.

“Hasil dari uji klinis nanti akan dilakukan evaluasi. Tidak hanya [BPOM] sendiri, tapi akan dilakukan dengan komite nasional penilai obat, dan para pakar di bidang vaksin,” katanya.

Setelah itu masuk ke tahap perizinan. Dalam menerbitkan perizinan, BPOM akan mengikuti standar internasional berdasarkan referensi dari Wolrd Health Organization (WHO) dan merujuk Food and Drug Administration (FDA) atau regulator di negara lain yang bagus.

Kerja BPOM tak berhenti sampai situ saja. Mereka akan terus melakukan pengawasan. “Jika ada laporan efek samping, apabila itu dirasa memberikan risiko yang besar [maka ditarik],” katanya.

Sementara MUI mengaku saat ini terus berkoordinasi dengan Sinovac dan Bio Farma untuk melanjutkan kajian aspek kehalalan vaksin COVID-19. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan tim audit dari MUI telah memberikan beberapa catatan yang perlu didalami informasinya kepada pihak perusahaan terkait.

“Kami berharap segera mendapat informasi tersebut sehingga pembahasannya dapat dilakukan Komisi Fatwa MUI,” kata dia kepada reporter Tirto, Senin (7/12/2020). Rekomendasi dari BPOM terkait izin penggunaan vaksin menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan fatwa.

Patut dicatat, tak semua orang dapat langsung menikmati vaksin setelah semua syarat tersedia. Bagaimanapun ini adalah komoditas yang terbatas. Presiden Joko Widodo mengatakan tenaga kesehatanlah yang akan diprioritaskan.

Dalam hal ini, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah menyatakan siap. “Kami sudah melakukan survei, dan 84 persen bersedia divaksin,” kata Harif kepada reporter Tirto, Senin.

Saat ini jumlah perawat lebih dari 1 juta orang. Harif bilang vaksinasi diprioritaskan untuk mereka yang benar-benar ada di garda terdepan.

Meski begitu tetap ada sejumlah catatan dari Harif. Pertama, agar otoritas terkait benar-benar serius dan tidak gegabah dalam melakukan uji efektivitas hingga mengeluarkan izin. Kedua, dia mau semuanya tersedia gratis. “Kalau rumah sakit pemerintah dan swasta yang menjadi rujukan mungkin gratis, kalau yang di luar itu gimana? Itu yang belum jelas,” katanya.

Senada dengan PPNI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun bersedia apabila pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan untuk divaksin. “Kalau memang sudah dijamin aman dan efektif oleh BPOM, kami bersedia divaksinasi,” kata Ketua Satgas COVID-19 IDI Zubairi Djoerban kepada reporter Tirto, Selasa (8/12/2020).

Jangan Senang Dulu

Pakar epidemologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono meminta masyarakat tidak senang berlebihan terhadap kehadiran vaksin ini sebab tingkat efikasi yang dibutuhkan hanya 50 persen. Ini berbeda dengan vaksin Pfizer dan Moderna yang diklaim memberi perlindungan di atas 90 persen.

“Saya rasa tenaga kesehatan juga belum tentu mau semua kalau efikasinya tidak tinggi,” katanya.

Pandu Riono yang juga mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini lalu menyinggung Jokowi yang pernah bilang bersedia menjadi orang pertama untuk divaksin. “Siap-siap saja,” katanya.

Jika di kemudian hari terjadi efek samping, ia meminta pemerintah tak ragu menghentikan distribusi dan menarik yang sudah ada, seberapa pun besarnya uang yang telah mereka keluarkan untuk produk yang satu ini.

“Pemerintah haru mengawal. Kalau ada efek samping segera evaluasi,” pungkasnya.

(tirto.id – Kesehatan)

Author: [email protected]