Padang, Padangkita.com – Menggunakan sedikit kata pujian, Sumatera Barat (Sumbar) itu indah bak permata. Laut, pantai, gunung, bukit, danau dan sungai, adalah kecantikan Sumbar yang sebetulnya sulit diwakili kata. Tapi, di sisi lain Sumbar juga menyimpan potensi bencana. Ya, bencana yang setiap saat mengintai wilayah dan masyarakat di sumbar.

Apakah begitu takdirnya?

Sepanjang November-Desember 2019 ini, bencana demi bencana silih berganti terjadi di Sumbar. Hampir meliputi seluruh kabupaten/kota. Banjir, banjir bandang, tanah longsor, seperti meneror. Sedikitnya, banjir pada akhir tahun ini telah menelan empat korban jiwa. Dua orang tewas ketika banjir beberapa hari melanda Solok Selatan (Solsel), sejak Sabtu (7/12/2019) hingga Jumat (13/12/2019). Satu korban lagi terperosok masuk lubang ketika banjir menerjang Bukittinggi, Kamis (19/12/2019).

Di Limapuluh Kota, banjir seperti betah mampir, dan sulit diusir. Setiap hujan deras, sejumlah kawasan, otomatis terendam. Di kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Riau ini, ratusan hektare lahan pertanian rusak, dan ratusan warga sempat dievakuasi untuk mengungsi. Bahkan, seperti langganan, jalan negara yang menghubungkan Sumbar-Riau di daerah ini, selalu “putus-nyambung”. Hujan deras, sisi perbukitan longsor menutup jalan. Bahkan, terakhir sebagian badan jalan ada yang amblas.

Kabupaten Dharmasraya, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan (Pessel), Pasaman, dan Pasaman Barat, juga tak kalah gawat. Sungai-sungai besar yang membelah daerah itu seperti mengamuk, “memuntahkan” lumpur, bebatuan, pohon dan material keras lainnya.

Sebetulnya, bencana besar sudah mulai terjadi November 2019. Persisnya Rabu (20/21/2019), banjir bandang atau galodo menerjang permukiman warga di Jorong Galapuang, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Belasan rumah rusak berat, dan 48 warga kehilangan tempat tinggal. Bersamaan dengan galodo ini, hujan deras ketika itu juga menyebabkan seorang warga tewas, setelah tergelincir jatuh ke Danau Maninjau.

Terbaru, hujan deras mengguyur Kota Padang, Selasa (24/12/2019). Di pusat kota, sejumlah pohon tumbang, dan beberapa kawasan perumahan pun terendam banjir. Di pinggiran kota, persisnya pada ruas jalan Padang-Painan-Bengkulu, di Bukit Lampu, bongkahan batu besar terjun dari puncak bukit. Nahasnya, batu itu menimpa sebuah mobil yang melintas. Tiga orang yang berada dalam mobil pikap itu sempat kritis dan dilarikan ke rumah sakit.

Tetap Waspada

Sejak pagi hingga tengah malam tadi (25/12/2019), cuaca membaik. Seakan-akan memberi kesempatan kepada warga yang rumahnya terendam banjir, untuk bersih-bersih. Meski ada beberapa gumpalan awan terlihat di langit, namun cuaca pada umumnya cerah. Setidaknya begitu pantauan cuaca di Kota Padang.

Lalu apakah bencana sudah usai? Tunggu dulu!

Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan dengan intensitas tinggi ternyata belum akan berhenti. Setidaknya, hingga Februari 2020 mendatang. Menyikapi hal itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno telah menetapkan Sumbar dengan Status Siaga Darurat Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor. Penetapan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumbar No. 360-975-2019.

Status siaga itu meliputi seluruh kabupaten/kota di Sumbar, tanpa terkecuali. Masa siaga darurat terhadap banjir, banjir bandang dan tanah longsor itu terhitung 20 Desember 2019 hingga 28 Februari 2020.

Baca juga:

Tindak lanjut dari surat keputusan gubernur itu, bupati/wali kota se-Sumbar agar melakukan inventarisasi daerah rawan bencana dan menyosialisasikannya kepada masyarakat. Lalu, mengaktifkan pos siaga di daerah rawan bencana untuk percepatan penanganan, menginventarisir dan memastikan kondisi peralatan kebencanaan di masing-masing daerah berfungsi dengan baik.

Bupati/wali kota mesti berkoordinasi dengan perangkat daerah, TNI, Polri, dan relawan, serta mengaktifkan rencana kontijensi sebagai rencana aksi penanggulangan bencana.

Luas Hutan Berkurang

Untuk meminimalisir dampak bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor, tak cukup hanya dengan penetapan status siaga darurat bencana. Sebab, tindakan itu hanya berguna pada jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, perlu langkah strategis penyelamatan hutan.

Pasalnya, menurut Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor disebabkan makin berkurangnya luas hutan di Sumbar.

KKI Warsi mencatat, ada 23.352 hektare hutan di Sumbar hilang atau ada yang berubah fungsi. Itu hanya pada rentang 2017-2019 saja.

“Penyebabnya (berkurangnya luas hutan) ada tiga, illegal logging, illegal mining, dan pembukaan lahan untuk penanaman komoditas. Daerah tertinggi di Sumbar yang lahan hutannya berkurang sangat masif, ada di empat kabupaten,” kata Direktur Eksekutif KKI Warsi, Rudi Syaf, Senin (23/12), sebagaimana dikutip kumparan.

Empat kabupaten itu, kata Rudi adalah Solok Selatan, Kabupaten Solok, Dharmasraya, dan Sijunjung.

Warsi tak tinggal diam. Rudi mengaku sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah mendorong peningkatan perluasan kewenangan masyarakat mengelola hutan, dengan skema perhutanan sosial.

“Total ada 200 ribuan masyarakat Sumbar yang diberi hak untuk mengelola hutan,” jelasnya.

Dibanding provinsi lain, kerusakan hutan di Sumbar memang tidak terlalu tinggi. Namun, hutan itu berada di perbukitan, sehingga kalau rusak atau berkurang sangat rentan menimbulkan bencana.

Secara umum, kawasan hutan Sumbar mencapai 56,3 persen dari total luas provinsi ini yang 4.229.730 hektare. Wilayah Sumbar didominasi oleh perbukitan, yang sekitar 39,08 persen wilayahnya berada pada kemiringan lebih dari 40 persen. Oleh sebab itu, sebagian besar kawasan hutan di Sumbar berstatus hutan lindung. Terdapat 606 sungai besar dan kecil, di antaranya 27 sungai lintas provinsi, 81 sungai lintas kabupaten/kota, dan 238 danau/embung dan telaga.

Selain pantai, kondisi alam itulah yang membuat Sumbar indah dikagumi hingga mancanegara. Namun, jika tak dijaga kelestariannya, alam sebetulnya tidak murka. Ia hanya memberi pertanda berupa bencana, bahwa ada yang tidak beres di hulunya. (*/pk-01)

Hari ini 15 tahun lalu, gempa dan tsunami menghujam pesisir Aceh. Ratusan ribu nyawa melayang. Hampir setengah juta rumah penduduk hancur dilanda bencana terbesar pada awal abad 21 itu. Bancana mahadahsyat ini terdampak hingga di 14 negara.

Minggu, 26 Desember 2004 pagi, gempa berkekuatan magnitudo 9,1 mengguncang laut Samudra Hindia. Pusatnya berada di 160 kilometer arah barat, Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Beberapa lembaga dunia berbeda pendapat soal kekuatan gempa mulai dari 9,1 hingga 9,3. Namun, sejumlah lembaga internasional sepakat menggunakan angka 9,1—9,2 untuk mengukur kekuatan guncangan itu.

Lindu ikut dirasakan sejumlah negara lain, di antaranya Malaysia, Thailand, Singapura, India, Sri Lanka hingga Burma. Gempa ini, menurut sejumlah studi, berlangsung beberapa kali selama 10 menit.

Sekitar 15 menit berselang, gelombang besar setinggi 10 meter—20 meter menerjang pesisir Aceh. Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, hingga Kabupaten Aceh Barat mengalami dampak paling parah. Daerah lain seperti Pidie, Bireuen, dan Lhokseumawe ikut terimbas.

Studi United State Geological Survey (USGS) melalui sejumlah dimulasi animasi menyebutkan bahwa gelombang besar tersebut juga menghantam daratan Sri Lanka dan India. Dampak lainnya juga dialami Burma dan sebagian negara di timur Afrika.

Dari 14 negara terdampak, korban jiwa akibat bencana itu diperkirakan 230.000—280.000 jiwa. Dari total tersebut, sekitar 170.000 korban berasal dari Provinsi Aceh.

Riset The Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS) hanya menyebut “hampir 300.000 jiwa” meninggal dunia, sedangkan American Association for the Advancement of Science (AAAS) mencatat setidaknya 283.000 orang kehilangan nyawa.

Pun data ini berbeda. Namun, para ilmuan menyepakati gempa tersebut merupakan yang terbesar dalam 40 tahun terakhir (pada saat 2004) atau 55 tahun hingga 2019. Gempa terbesar sebelumnya terjadi di Alaska pada 1964 dengan magnitudo 9,2.

Gempa besar di Sumatra—Andaman pada 2004 ini juga bukan gempa pertama. Studi IRIS menyebutkan bahwa gempa terakhir yang terjadi di lautan itu berlangsung pada 1833. Namun, tak dijabarkan dampak dari bencana tersebut.

Bencana alam terbesar ini pada akhirnya menyimpan duka dan luka khususnya bagi sebagian besar masyarakat Aceh. Ratusan ribu korban terdampak kehilangan harta, benda, dan sanak saudara.

Monumen Thanks To The World di Banda Aceh merekam, setidaknya 167.000 orang meninggal atau hilang saat bencana itu, 3.000 kilometer jalan hancur, 120 jembatan rusak dan 500.000 orang memilih pindah dari Aceh.

Monumen Thanks To The World di Banda Aceh./Bisnis-Sukirno

BANTUAN DONOR

Selang beberapa hari pascabencana, bantuan dari negara asing masuk ke Indonesia. Puluhan negara menyumbangkan bantuan kemanusiaan untuk daerah itu. Selain uang, negara donor turut menerjunkan para relawan hingga personel militer untuk merekonstruksi wilayah itu.

Usai bencana, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias mengelola setidaknya US$1,20 miliar. Dengan kurs Rp9.400 per dolar AS saat itu, badan tersebut mengelola keuangan mencapai Rp11,20 triliun.

Dana ini berasal dari sejumlah pihak. Perinciannya berdasarkan data Bappenas, US$600 juta dari Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Internasional, US$250 juta dari Pemerintah Amerika Serikat, dan US$245 juta dari multidonor trust fund (MDTF).

Bantuan itu digunakan untuk beberapa sektor seperti pembangunan rumah, jalan, rumah sakit, dan penanaman pohon bakau di pesisir. Ada pula bantuan juga diberikan untuk rehabilitasi Aceh pascabencana. Termasuk pula membangun escape building atau bangunan penyelamatan dari tsunami yang dibangun Jepang.

Selain itu, bantuan berasal dari perusahaan internasional di Tanah Air seperti Intel, Microsoft, British Airways, dan Cisco. Dana ini mencapai US$30 juta.

Di sisi lain, pemerintah pusat dan DPR sepakat memberikan bantuan dana rekonstruksi Aceh senilai Rp8,20 triliun. Dana tersebut disepakati pada tahun anggaran 2005. Dana tersebut berasal dari hibah, pinjaman bilateral, dan moratorium utang.

Secara keseluruhan setidaknya 53 negara ikut memberikan bantuan kepada Aceh. Bukti ini dapat dilihat dari tugu Thanks To The World yang terlihat di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh hingga saat ini. Tugu tersebut dibangun sebagai bentuk ucapan terima kasih masyarakat Aceh atas dukungan tersebut.

Kalimat ‘Terima kasih dan Damai’ disampaikan dalam prasasti berbentuk lambung depan kapal. Ucapan itu disesuaikan dengan bahasa tiap-tiap negara donor.

Musibah itu menjadi pemantik kesadaran tanggap bencana bagi masyarakat Aceh. Saban tahun, sebagian warga melakukan simulasi mitigasi bencana khususnya di wilayah pesisir.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh juga telah membangun setidaknya 268 rambu evakuasi pada 2014 dan 44 titik pada 2013 di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga meluncurkan program Keluarga Tangguh Bencana (Katana). Program ini diresmikan di Pasie Jantang, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Agenda ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat tentang tanggap pada risiko bencana.

Terus bangkit dan kuat, Aceh!

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data bencana alam di Indonesia sepanjang tahun 2019. Data ini diperbaharui per tanggal 23 Desember 2019 pukul 10.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Agus Wibowo mengatakan jumlah kejadian bencana alam di Indonesia tercatat 3.721 peristiwa. Jumlah itu meningkat dari sebelumnya, hingga 15 Desember 2019, terjadi 3622 bencana alam. “3721, terdiri atas 1.339 kali puting beliung, 746 kebakaran hutan, 757 kali banjir, 702 kali tanah longsor, 123 kali kekeringan, 29 kali gempa bumi, 18 kali gelombang pasang atau abrasi dan 7 kali letusan gunung api.” Agus menyampaikannya melalui keterangan tertulis pada Senin 23 Desember 2019.

Dari 8 bencana itu, jumlah korban akibat bencana tercatat ada 477 orang meninggal dunia, 109 orang hilang, dan 3.415 orang luka-luka. “6.111.901 orang menderita dan mengungsi.”

Kerusakan rumah yang ditimbulkan akibat bencana tercatat 72.992 unit rumah. Jumlah itu terdiri dari 15.747 unit rumah rusak berat, 14.519 unit rumah rusak sedang, dan 42.726 unit rumah rusak ringan.

Bencana juga merusak fasilitas umum. BNPB mencatat adanya 2.011 unit yang rusak. Terdiri dari 1.119 fasilitas pendidikan, 681 fasilitas peribadatan dan 211 fasilitas kesehatan. “Kerusakan kantor akibat bencana sebanyak 270 unit dan jembatan sebanyak 437 unit,” ujarnya.

Secara keseluruhan, kejadian bencana paling banyak terjadi di Jawa tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan. Kabupaten yang paling banyak terjadi gempa adalah Bogor, Semarang, Magelang, Majalengka dan Sukabumi. “Jawa memang banyak bencana,” ujar Agus.

Pekanbaru (ANTARA) – Enam warga meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Provinsi Riau pada akhir tahun 2019.

“Ada enam korban jiwa,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger di Pekanbaru, Jumat, dalam rapat penetapan status siaga darurat banjir dan longsor di Riau.

Menurut BPBD Riau, ada dua warga yang meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tanah dan tiga warga yang meninggal dunia akibat banjir di Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, ada satu warga di Kabupaten Kuantan Singingi yang meninggal dunia akibat bencana banjir.

Edwar menjelaskan bahwa akhir tahun ini banjir melanda enam kabupaten di Riau, yakni Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hilir.

Pemerintah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Indragiri Hulu sudah menetapkan status siaga darurat banjir dan tanah longsor. 

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan status siaga darurat banjir dan longsor mulai 20 hingga 31 Desember 2019.

BPBD Riau dan instansi terkait lain di daerah banjir sudah menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan, mendirikan tenda dapur umum, dan mengevakuasi warga yang rumahnya kebanjiran.

“Keseluruhan ada 8.798 rumah yang terdampak banjir. Banjir yang menggenangi rumah sifatnya fluktuatif, ada yang sudah surut, dan warga sudah kembali ke rumah masing-masing,” kata Edwar.

Menurut data BPBD, banjir yang melanda 216 desa/kelurahan di enam kabupaten di wilayah Provinsi Riau berdampak pada sedikitnya 25.133 keluarga atau sekitar 62.630 orang.

Korban banjir paling banyak ada di Kabupaten Kuantan Singingi (9.065 keluarga) disusul Kampar (8.350 keluarga), Rokan Hulu (3.041 keluarga), Pelalawan (389 keluarga), Indragiri Hulu (2.509 keluarga), dan Rokan Hilir (1.780 keluarga).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Arus lalu lintas dari arah Medan, Sumatra Utara menuju Padang, Sumatra Barat lumpuh akibat banjir di Bukittinggi, Kamis malam (19/12).

“Memang dilaporkan banjir menyebabkan jalan digenangi air sehingga menghambat akses kendaraan dari arah Medan menuju Padang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bukittinggi Ibentaro Samudra, Jumat dini hari (20/12).

Menurut dia, kendaraan terhenti di Simpang Mandi Angin karena tidak bisa menembus genangan air. Simpang tersebut merupakan akses penghubung dari arah Medan menuju Padang, Medan-Pekanbaru, dan sebaliknya.

“Untuk Pekanbaru-Padang masih bisa lewat karena ada jalur alternatif lain,” kata Ibentaro Samudra.

Pada Simpang Mandi Angin tersebut puncak genangan ketinggian air mencapai satu meter. Hingga pukul 00.00 WIB, hujan mulai reda dan air surut. Beberapa kendaraan sudah mulai melintas.

Sebelumnya, banjir terjadi akibat hujan yang mengguyur daerah setempat sejak Kamis sekitar pukul 19.15 WIB. Data sementara, BPBD mencatat banjir terdampak pada sejumlah titik di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mandi Angin Koto Selayan, Aur Birugo Tigo Baleh, dan Guguk Panjang.

Ketinggian genangan air di sejumlah titik dilaporkan mulai dari setengah meter hingga dua meter. Hingga pukul 23.50 WIB, BPBD mencatat sekitar 100 kepala keluarga (KK) terdampak banjir.

Sebanyak 30 KK di antaranya dievakuasi oleh petugas karena kondisi genangan air cukup tinggi. “Kami menurunkan dua unit perahu karet untuk evakuasi,” kata Ibentaro.

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah provinsi, kabupaten kota yang wilayahnya rawan bencana banjir longsor untuk segera menetapkan status siaga darurat. Penetapan status siaga darurat ini dilakukan sebelum bencana terjadi. Hal ini penting untuk mengurangi potensi dan risiko.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak mengantisipasi bencana hidrometeorologi tersebut, BNPB pun menggelar rapat koordinasi yang dihadiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Basarnas serta pihak terkait lainnya di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan, saat ini sudah ada peringatan dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrem. Oleh karena itu BNPB, TNI, Polri menyusun program kesiapsiagaan di seluruh provinsi, kabupaten, kota.

“Bentuk kesiapsiagaan itu berupa personel, dukungan perlengkapan, transportasi, logistik, fasilitas medis, penyelamatan atau bahkan pengungsian,” kata Doni.

Doni juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang rawan bencana seperti aliran sungai, daerah rendah atau bukit yang rawan longsor. Selain itu untuk antisipasi bencana hidrometeorologi seperti puting beliung, perlu memangkas beberapa cabang dan ranting pohon sehingga bisa mengurangi beban pohon.

“Ingat pohon hanya dipangkas rantingnya bukan ditebang. Supaya ketika ada puting beliung pohon tidak roboh,” ucapnya.

Selain itu juga perlu dicek anak-anak sungai apakah ada sumbatan air yang mengalir ke hulu. Sebab jika terhambat seperti kayu pohon besar dan bantuan dikhawatirkan bisa menjadi banjir bandang ketika terjadi hujan ekstrem. Menurutnya, banjir bandang bisa menelan banyak korban ibarat tsunami kecil. Karena banjir bisa membawa aliran bantuan besar dan kayu atau pohon.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo mengungkapkan, prediksi BMKG bisa digunakan sebagai acuan penetapan status siaga darurat bencana. Dalam prakiraan musim hujan BMKG diperlihatkan potensi hujan ringan hingga ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dari bulan Desember 2019 hingga Maret 2020. Diperkirakan untuk wilayah Jawa puncak musim hujan di bulan Februari-Maret.

“Pemda sebaiknya segera menetapkan status siaga darurat banjir longsor. BNPB akan siap membantu,” kata Agus.

Dalam upaya penanganan pra dan pascabencana BNPB punya dana siap pakai sekitar Rp 4 triliun per tahun. Jumlah ini bisa berubah sesuai kebutuhan. Seperti untuk tahun 2019, dana siap pakai BNPB mencapai Rp 7 triliun. Jumlah dana siap pakai tersebut bertambah karena ada dana untuk pemulihan pascagempa Lombok dan gempa serta tsunami Palu serta sejumlah bencana lainnya yang menimbulkan kerusakan parah.