Satgas Karhutla Babel Gencarkan Edukasi Cegah Kebakaran Hutan

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG — Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang upaya mencegah serta meminimalisasi karhutla daerah itu.

“Kegiatan sosialisasi ini sangat penting, mengingat sekitar 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan ulah manusia,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Rabu (23/8/2023).

Satgas Penanggulangan Karhutla merupakan gabungan dari instansi dan organisasi kemasyarakatan, seperti TNI, Polri, Dinas Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD kabupaten dan kota, masyarakat peduli api dan instansi terkait lainnya.

Ia menjelaskan satgas itu melakukan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi kepada masyarakat kota hingga pelosok desa, agar warga tidak membakar lahan selama musim kemarau yang tahun ini juga terdampak El Nino. “Kegiatan ini akan dilakukan hingga titik terbawah yaitu kelurahan, desa, RT/RW, agar masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan membakar,” katanya.

 
Dia menjelaskan kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Babel akibat ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. “Kebakaran lahan yang disengaja ini, seperti membuka lahan pertanian dengan membakar, sementara tidak sengaja seperti membuang puntung rokok sembarangan,” ujarnya.

Selama musim kemarau tahun ini, BPBD telah menangani kebakaran hutan dan lahan seluas 100 hektare lebih dan kebakaran hutan terbanyak di Bangka Tengah, Belitung, dan Bangka Barat. “Kebakaran hutan dan lahan ini karena adanya oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab membakar lahan kering dan akhirnya api tersebut menyebar ke hutan,” ujarnya. 

Tim verifikasi BNPB mengecek kerusakan dampak bencana 2023 di Bima

Mataram (ANTARA) – Tim verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pengecekan kerusakan dampak bencana alam tahun 2023 di wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Ini merupakan tahapan verifikasi lapangan penanganan infrastruktur darurat di sejumlah kecamatan terdampak bencana alam di Kabupaten Bima,” kata Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Isyrah, Rabu.

Ia mengatakan, tahap verifikasi lapangan tersebut merupakan umpan balik proposal permohonan dana siap pakai (DSP) perbaikan infrastruktur darurat di Kabupaten Bima.

“BNPB berkomitmen mengucurkan dukungan anggaran untuk penanganan 35 lokasi prioritas terdampak bencana,” katanya.

Ia mengatakan, penanganan infrastruktur darurat bencana alam hidrometeorologi tersebut diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur darurat bidang pengairan, bidang bina marga dan bidang cipta karya yang tersebar pada 10 kecamatan.

Adapun 10 kecamatan tersebut yakni di Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Madapangga, Lambitu, Ambalawi, Wera, Sape, Wawo dan Langgudu.

“Dampak bencana yang akan diperbaiki itu tersebar di 10 kecamatan,” katanya.

Sementara itu, Tim Verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rudy Supriadi mengatakan, pihaknya melakukan tahapan verifikasi lapangan penanganan infrastruktur darurat di sejumlah kecamatan terdampak bencana alam 2023 di Kabupaten Bima.

“Kami melakukan verifikasi data dampak bencana yang terjadi di 2023,” katanya.

Proyek Ketangguhan Bencana: BNPB Gelar ToT Fasilitator Tingkat Kabupaten

TANGERANG – Intensitas kejadian bencana yang terus meningkat tiap tahunnya memerlukan tata kelola risiko bencana yang baik. Untuk itu pemerintah melalui BNPB menjalin kerjasama dengan Bank Dunia untuk mendukung proyek investasi strategis peningkatan tata kelola risiko bencana di Indonesia dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman tsunami melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project atau IDRIP. 

Salah satu program IDRIP yang dilakukan BNPB adalah dengan menggelar Training of Trainers (ToT) Fasilitator untuk Tingkat Kabupaten yang diampu oleh Kedeputian Bidang Pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan, Prasinta Dewi dalam sambutan pembukaan kegiatan pada Selasa (22/8), mengatakan IDRIP berupaya mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat desa/kelurahan sebagai pelaku utama penanggulangan bencana dan menjadi kelompok pertama yang menerima dan merespon kejadian bencana. 

“Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, dibutuhkan fasilitator yang dapat menjadi “perpanjangan tangan” dari pemerintah untuk mendukung program-program peningkatan ketangguhan,” jelas Prasinta.

Fasilitator merupakan orang-orang terpilih untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan. Fasilitator harus memiliki kepercayaan diri dan fokus pada visi serta tujuan mulia semata hanya untuk membantu masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi bencana.

Prasinta menambahkan, BNPB memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi para fasilitator atas kontribusi nyata membantu masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana juga pengurangan risiko bencana.

Kegiatan ToT dihadiri oleh 52 orang fasilitator dari 4 provini yaitu Provinsi Banten, Benglu, Lampung, dan Sumatra Berat. Pada kesempatan ini diberikan beberapa materi di antaranya peran dan tugas fasilitator, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, pengantar dan prakti penyusunan peta risiko, penyusunan rencana mitigasi, penyusunan latihan penanaganan darurat, dan materi lainnya yang berhubungan dengan upaya penanggulangan bencana yang disampaikan dalam kurun waktu 1 minggu mulai 22 hingga 28 Agustus 2023.

Diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat selalu melibatkan fasilitator sebagai aset daerah yang telah dibekali dalam kerja-kerja Penanggulangan Bencana di setiap program pengurangan risiko bencna yang dilakukan di daerah. Sekecil apapun upaya yang dilakukan akan membawa dampak penting bagi masyarakat.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

BNPB Gelar Semiloka untuk Penyempurnaan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

POS-KUPANG.COM, BORONG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Kesiapsiagaan melaksanakan kegiatan Semiloka Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana dan Tsunami Tingkat Kabupaten Manggarai Timur. 

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Manggarai Timur, Selasa 22 Agustus 2023.

Hadir dalam kegiatan itu, urusan dari BNPB, Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Timur Petrus Subin bersama Staf, BMKG Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega Ruteng, TNI/Polri, Perangkat Daerah terkait di Manggarai Timur, BPS, UPT SPAM, PMI Kabupaten Manggarai Timur, akademisi dan media serta undangan lainya. 

Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Timur, Petrus Subin, menerangkan, kegiatan Semiloka ini untuk penyempurnaan dokumen Renkon Bencana Gempa Bumi dan Tsunami.

Melalui Semiloka ini diminta masukan, saran dan pendapat untuk perbaikan demi penyempurnaan dokumen Renkon tersebut agar dapat digunakan dalam penanganan ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami.

Dikatan Subin, nantinya hasil Renkon ini akan ditindaklanjuti dengan terbitnya berupa Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) sehingga dokumen Renkon ini bisa digunakan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat Manggarai Timur untuk penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami. 

Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Pembangunan Setda Manggarai Timur, Drs Aufridus Jahang, dalam kesempatan itu, menyampaikan terimkasih kepada BNPB, BPBD dan Tim penyusun Renkon yang telah menyusun dokumen tersebut agar digunakan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat Manggarai Timur untuk penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami. 

Meski demikian, Ausfridus meminta kepada BNPB untuk membantu memperhatikan dukungan logistik dalam penanganan bencana nantinya, sebab logistik seperti kendaraan tangki air saat ini baru satu unit yang ada di BPBD. Apalagi kendaraan pemadam kebakaran hingga saat ini belum sama sekali. 

“Kita harapkan ada perhatian serius dari pemerintah pusat melalui BNPB, karena boleh kita buat dokumen Renkon tapi kalau tidak didukung dengan logistik, tentu tidak akan berhasil,” Ujarnya. (rob) 

Reportase Functional Exercise Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/ PHE) di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros

gde yulian PHEOC 1

Reportase

Functional Exercise Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/ PHE)

di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros

{tab title=”Hari 1″ class=”blue”}

Hari Pertama: Selasa, 22 Agustus 2023


PKMK – PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Center for Disease Control (CDC) di bawah program INSPIRASI mengadakan “Functional Exercise Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/ PHE) di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros” bertempat di Four Points Hotel, Makassar selama 4 hari sejak 22 – 25 Agustus 2023.

gde yulian PHEOC 1

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Situasi kelas saat berdiskusi mematangkan rencana operasi exercise dan persiapan logistik

Kegiatan ini dibagi dalam 4 hari, dimulai dari hari pertama merupakan persiapan Functional Exercise, hari kedua academic session dan briefing, hari ketiga pelaksanaan functional exercise, dan hari keempat merupakan kegiatan evaluasi dan revisi dokumen perencanaan sesuai dengan hasil temuan functional exercise hari ketiga.

Pada hari pertama, PKMK khusus melakukan persiapan dengan panitia lokal. Panitia lokal terdiri dari perwakilan masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Panitia ini sudah dibentuk sejak awal 2023 dan bertugas untuk menyusun skenario, jadwal kegiatan, rencana operasi gladi hingga logistik yang dibutuhkan bersama dengan mentor dari PKMK UGM, yakni Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. dan Madelina Ariani, SKM., MPH.

PHEOC 1 1

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Panitia lokal berlatih sebagai narator membacakan skenario dan inject untuk functional exercise hari pertama

Dalam koordinasi, dilakukan pengecekan SOP dan Dinas Kesehatan Disaster Plan yang telah dimiliki oleh ketiga dinkes. SOP yang telah ada kemudian disesuaikan dengan skenario yang telah disusun, juga dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya di masyarakat Sulawesi Selatan. Panitia berharap simulasi yang dilakukan dapat digunakan untuk menguji standar operasional dengan bentuk latihan operasional, tanpa harus menggunakan perlengkapan secara penuh. Tujuan utama pelatihan adalah untuk dapat memahamkan konsep Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat kepada para peserta simulasi yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, BPBD, Dinas Peternakan, KKP, RS, Puskesmas, BBLK, dan lintas sektor lainnya.

Reporter

dr. Alif Indira dan Madelina Ariani, MPH

 

{tab title=”Hari 2″ class=”red”}

Hari Kedua: Rabu, 23 Agustus 2023


PKMK – Hari kedua Functional Exercise menjadi momen pertama kali seluruh komponen pelatihan bertemu. Setelah melakukan persiapan akhir bersama panitia lokal, kali ini, agenda utamanya adalah penyampaian materi dan gladi bersih simulasi bersama para peserta, evaluator, dan observer kegiatan.

pheoc d2 1

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Pembukaan Kegiatan Functional Exercise hari kedua

Kegiatan diawali dengan pembukaan acara dan sambutan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni dr. Erwan Sulistyo, M. Kes. Erwan menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dan mengharapkan luaran yang baik sehingga Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih siap dalam melakukan upaya penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, dari INSPIRASI dan PKMK FK-KMK UGM diwakili oleh dr. M. Hardantyo P., MPH, PhD., mengungkapkan rasa syukur bahwa rangkaian acara functional exercise dapat dibuka dan diselenggarakan bersama berbagai pihak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini, meski bukan akhir, tetapi merupakan tahap akhir dalam penyempurnaan dokumen perencanaan penanggulangan bencana, krisis kesehatan, dan kedaruratan kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, dan Kota Makassar. Masih ada lanjutan setelahnya, yakni after action review dan diseminasi.

Pada setiap latihan, diharuskan ada sesi akademiknya juga sebagai rangkaian proses pembelajaran. Oleh karena itu, setelah rangkaian pembukaan, sesi diisi dengan materi refreshment tentang PHEOC (Public Health Emergency Operation Center) dan perannya pada setiap tahapan kebencanaan mulai dari pra, saat, dan setelah kejadian oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Terdapat 4 poin penting dalam materi tersebut. Pertama, bahwa kegiatan penanggulangan bencana difokuskan pada kegiatan klaster. Maka, pembentukan klaster kesehatan harus dilakukan sejak pra-bencana. Kedua, setelah pembentukan klaster kesehatan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kontijensi untuk Health Emergency Operation Center (HEOC) dan PHEOC yang juga dilakukan saat pra-bencana. Ketiga, pengelolaan situasi bencana saat Tanggap Darurat dilaksanakan oleh HEOC. Terakhir, bahwa di bawah HEOC, semua sub klaster dijalankan sesuai jenis bencana yang terjadi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Peserta kegiatan menanggapi materi yang disampaikan

Materi kedua, “Pengenalan Functional Exercise”, disampaikan oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Materi yang disampaikan mulai dari latar belakang diadakannya functional exercise, alur yang akan digunakan, daftar pemain, dan teknis kegiatan di hari ketiga dimana seluruh peserta dan panitia akan menjalani simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan kasus yang sudah disiapkan. Harapannya, di sesi ini semua peserta dan panitia memiliki pemahaman yang sama tentang jenis exercise yang dipilih, kasus yang digunakan, hingga luaran yang akan dihasilkan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Para peserta melaksanakan gladi dan tour ke ruang-ruang yang akan digunakan saat simulasi

Sesi selanjutnya adalah refreshment dan sosialisasi dokumen perencanaan atau Dinas Kesehatan Disaster Plan Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk SOP-SOP dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana. Di sini, Madelina Ariani, SKM., MPH., hanya kembali mengajak para pemain simulasi untuk lebih memahami dokumen perencanaan dan SOP yang sudah ada, karena semua kegiatan functional exercise pada 24 Agustus 2023 merupakan uji coba untuk seluruh dokumen tersebut.

Pada sesi siang, peserta melakukan gladi dengan berkeliling ke ruang-ruang yang akan digunakan keesokan harinya. Gladi ini menjadi momen penting agar setiap peserta memiliki persepsi yang sama dan siap mengaktifkan suasana seperti dalam masa bencana.

Reportase

dr. Alif Indira dan Madelina Ariani, MPH

{tab title=”Hari 3 – Press Release” class=”gray”}

Press Release

UGM dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Gelar Latihan Bersama Penanggulangan Wabah Penyakit

pheoc press release

Makassar, 24 Agustus 2023 – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Four Points Hotel Kota Makassar, Kamis (24/08).

Latihan ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan bencana non-alam seperti COVID-19, flu burung dan wabah lainnya. Kegiatan ini difasilitasi oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Centers for Disease Prevention and Control (CDC USA). Latihan diperlukan dalam melihat respon terhadap wabah, menilai prosedur, meningkatkan koordinasi lintas sektor, mengidentifikasi kesenjangan, dan menguji sistem dalam serealistis mungkin.

dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D dalam pembukaannya menyatakan bahwa “semua pihak yang terlibat dalam bencana di daerah harus memiliki pemahaman, keterampilan, dan kesiapan yang sama dalam menghadapi berbagai kemungkinan skenario kedaruratan atau wabah”

Pelatihan ini dirancang untuk mencerminkan kondisi wabah dan memberikan kesempatan untuk mempraktikkan pemecahan masalah dan menilai koordinasi antar lembaga. Dalam kegiatan ini PKMK FK-KMK UGM menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros untuk berpartisipasi langsung sebagai panitia serta pemain latihan yang akan mensimulasikan prosedur daerah dalam menghadapi situasi kebencanaan.

Latihan juga turut melibatkan berbagai instansi lintas sektor, termasuk RSUD Daya Kota Makassar, RSAL Jala Ammari, RSAU dr. Dody Sardjoto, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, hingga akademisi dari universitas yang ada di Kota Makassar. Rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak beberapa hari sebelumnya, meliputi kegiatan persiapan pada 22 Agustus 2023, persiapan peran pada 23 Agustus 2023. Hingga terakhir, kegiatan akan ditutup dengan sesi debriefing, evaluasi dan penutupan pada 25 Agustus 2023.

Sinergi berbagai instansi dalam penanggulangan wabah ini akan didokumentasikan dengan baik untuk menjadi contoh bagi Dinas Kesehatan provinsi lainnya sebagai bahan pelatihan rutin ke depan, serta bahan perbaikan prosedur terkait bencana kesehatan.

Press release disampaikan oleh Rahmat Jaya SKM M.Kes Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

{tab title=”Hari 3″ class=”blue”}

PKMK – Hari ketiga adalah puncak kegiatan dimana functional exercise dilaksanakan. Kegiatan ini berlangsung pukul 09.00 hingga 16.00 WITA dengan jumlah total peserta kegiatan sebanyak 80 orang, terdiri dari pemain, pengendali, dan observer.

pheoc d3 1

Dok. PKMK FK-KMK UGM: Situasi di tengah functional exercise, Dinkes Kota Makassar menjawab dan mengkoordinasikan setiap inject yang diberikan

Kegiatan diawali dengan persiapan seluruh peserta, pengendali, dan observer. Persiapan meliputi pembagian perlengkapan permainan (ban lengan, naskah skenario, lembar evaluasi dan penilaian, kumpulan inject untuk tiap ruang, dan lain-lain), pengenalan area permainan dan properti di dalamnya, penjelasan aturan permainan, serta penempatan peserta ke masing-masing ruang sesuai alur permainan.

  • Ruangan 1 merupakan ruang lapangan, dimana berisi pelaku perjalanan, KKP bandara dan pelabuhan, dan Rumah Sakit.
  • Ruangan 2 merupakan ruang koordinasi dinas kesehatan kabupaten Maros dan Kota Makassar.
  • Ruangan 3 merupakan ruang koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
  • Ruangan 4 berisi lintas sektor, mulai dari BPBD Kota Makassar, BPBD Kabupaten Maros, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, BBLK Kota Makassar, BTKL Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan.

pheoc d3 2

Dok. PKMK FK-KMK UGM: Tim surveilans Dinkes Provinsi Sul-Sel melakukan pencarian data dan informasi ke lintas sektor pada tahap penemuan kasus awal

Skenario mulai berjalan pada pukul 09.00 WITA. Pelaku perjalanan diceritakan baru saja datang dari perjalanan via darat dan laut, mengalami gejala penyakit yang dicurigai penyakit menular berbahaya. Lalu koordinasi dan prosedur deteksi dini berjalan, dan berlanjut sesuai SOP yang telah disusun masing-masing Dinas. Skenario terbagi menjadi beberapa sesi.

  • Sesi 0 adalah pre-deployment, mulai dari masuknya pelaku perjalanan sampai adanya berita yang merebak di berbagai negara sebelumnya.
  • Sesi 1 adalah Initial Case Finding, yang mengawali dengan temuan kasus dan atensi dari KKP hingga pencegahan kepanikan di masyarakat.
  • Sesi 2 adalah Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota, dimana kasus yang ditemukan harus ditindaklanjuti hingga perkembangan kasus menjadi pandemi yang harus memutuskan sikap daerah dalam menghadapi ancaman tersebut. Kegiatan kemudian dijeda dengan istirahat.
  • Sesi 3 yang merupakan Koordinasi di tingkat Provinsi dan Lintas Sektor yang membahas bagaimana koordinasi relawan, bantuan logistik, laporan harian, hingga deaktivasi tim saat masa pandemi dikatakan teratasi dan selesai.

pheoc d3 3

Dok. PKMK FK-KMK UGM: Situasi functional exercise, persiapan rapat koordinasi dengan lintas sektor di HEOC Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel

Selesai melaksanakan simulasi, peserta lalu dikumpulkan ke ruang 2 untuk melaksanakan evaluasi singkat oleh para observer dan evaluasi umum kegiatan dengan permainan interaktif. Masukan-masukan tersebut akan ditindaklanjuti pada hari keempat.

Reportase

dr. Alif Indira

{tab title=”Hari 4″ class=”red”}

PKMK – Sebuah kegiatan bisa dikatakan kurang sempurna jika kita tidak membuat forum evaluasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kualitas, serta wahana introspeksi atas sesuatu yang telah terjadi. Begitu pula dengan functional exercise penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang telah terlaksana pada 24 Agustus 2023 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di hari keempat ini, khusus diadakan kegiatan After Action Review Functional Exercise kemarin.

pheoc d4 1

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Salah satu evaluator sedang menyampaikan hasil penilaian dan masukan perbaikan

Di awal sesi, dipimpin oleh Apt Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., 20 peserta kunci beserta seluruh evaluator, observer, dan pengendali menyampaikan hasil penilaian, kritik, saran, dan masukan kepada pelaksana berdasarkan tiap skenario dan inject yang diujikan. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan time series sesuai dengan tahapan fase dalam inject skenario functional exercise kemarin. Harapannya dapat teridentifikasi SOP yang terlewat, SOP baru yang dibutuhkan, serta tahapan SOP yang sudah ada dan perlu diperbaiki. Selanjutnya, peserta juga memberikan tanggapan dan koreksi dari setiap evaluasi yang disampaikan. Beberapa poin yang bisa digarisbawahi dari simulasi adalah bahwa belum terbentuknya SOP Koordinasi Internal Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar, serta SOP Koordinasi Eksternal yang mengatur urusan dengan lintas sektor. Selain itu, ketiga dinas kesehatan juga perlu untuk mengembangkan SOP Komunikasi Risiko yang menjadi kunci dari penanggulangan kedaruratan sebelum terjadi wabah dan bahkan bencana kesehatan.

pheoc d4 2

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Pemain kunci dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan tanggapan dari hasil penilaian

Perwakilan peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Annur Hikmah Basri mengatakan, bahwa dirinya sempat kaget karena yang diujikan justru kasus bencana non alam. Hal ini dikarenakan SOP yang telah disiapkan melalui Dinkes Disaster Plan Kabupaten Maros utamanya adalah untuk bencana alam banjir, sesuai dengan hasil kajian risiko bencana Kabupaten Maros. Tapi akhirnya membuka mata bahwa meski sudah memiliki Dinkes Disaster Plan, ternyata dokumen tersebut belum sempurna dan masih memerlukan ruang untuk perbaikan. Melalui simulasi ini, Annur berterima kasih sehingga nampak apa yang kurang dan dapat ditambahkan untuk dokumen dan turunannya (SOP).

pheoc d4 3

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Pemain kunci Dinas Kabupaten Maros sedang mendiskusikan hasil penilaian dan rencana tindak lanjut pasca simulasi

Dari simulasi ini juga tergambar bahwa ternyata Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota masih belum memahami alur permintaan relawan melalui sistematika Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) yang diatur oleh Pusat Krisis Kemenkes RI. Di sisi lain, keterlibatan lintas sektor dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat juga menjadi poin penting lain yang dievaluasi dari simulasi ini. Para peserta menyayangkan ketiadaan peran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada Functional Exercise kemarin (baca: berhalangan hadir), yang padahal memegang peranan kunci dalam proses penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasca simulasi, para peserta yang terdiri dari komponen Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi berencana akan memperbaiki dokumen SOP dan Disaster Plan yang disusun. Sudut pandang yang beragam, yakni karena adanya keterlibatan komponen Dinkes menjadi peserta, panitia, observer, dan evaluator, akan memudahkan perbaikan dokumen-dokumen tersebut.

Di akhir acara, dilakukan pula penilaian melalui skala kualitatif terhadap teknis pelaksanaan kegiatan simulasi. Dapat disimpulkan, bahwa seluruh peserta mengaku puas dengan pelaksanaan simulasi. Mayoritas bahkan menginginkan adanya field exercise agar dapat melakukan simulasi dengan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan. Sehingga konsep dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan dapat lebih terbentuk, disiapkan, dan dipahami oleh seluruh komponen terkait.

Reportase

dr. Alif Indira

{/tabs}

Reportase: Seminar Awal Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta

rencana penanggulangan bencana 3

rencana penanggulangan bencana 3Pada Selasa (1/8/2023) BPBD Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan seminar bertajuk “Seminar Awal Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta” bertempat di Hotel Tjokro Style pada pukul 08.30-12.30 WIB. Seminar dihadiri oleh pemangku kebijakan dan jejaring penanggulangan bencana mulai dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinar P3AP2, Dinas Perdagangan, Dinas Dukcapil, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, PDAM, PMI, Polres dan Kodim, Kwarcab, BMKG, BPPTKG, PDM dan PCNU, BPKAD, Satpol PP, ORARI dan RAPI, serta akademisi dari berbagai universitas. FK-KMK UGM turut hadir dalam acara tersebut, diwakili oleh Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM dan Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK-KMK UGM.

Selengkapnya

Kunjungan Davao Medical School Philippine : Ingin Belajar Kegiatan dan Kurikulum Bencana Kesehatan di FK-KMK UGM

kunjungan davao medical school

kunjungan davao medical schoolPada Sabtu, 29 Juli 2023, Dekanat Fakultas Kedokteran, bagian kurikulum dan Tim Pokja Bencana FK-KMK UGM menerima kunjungan dari perwakilan Davao Medical School Philippine di Ruang Diskusi Lantai 2 Gedung Tahir Foundation, FK-KMK UGM. Tujuan utama kunjungan untuk studi banding kurikulum kebencanaan bagi mahasiswa program S1. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh perwakilan dekanat, yakni dr. Ahmad Hamim Sadewa, Ph.D yang menyebutkan tentang kesamaan letak geografis dan profil risiko bencana alam antara Indonesia dan Filipina. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari perwakilan Davao Medical School Philippine, Dr. Ma Victoria Lim yang menuturkan tujuan kedatangan sekaligus menyampaikan terima kasih atas perkenanan FK-KMK UGM menerima kunjungan.

Selengkapnya

Desain dan Ketahanan Bencana: Menuju Peran Desain dalam Mitigasi dan Pemulihan Bencana

Makalah ini mengkaji bagaimana wacana dan praktik desain dapat diterapkan untuk mengurangi dampak merusak dari bencana alam (tidak) dan memandu pemulihan pasca bencana yang tangguh. Terintegrasi dengan analisis sistem, desain dapat memberikan jendela inovatif untuk memahami kompleksitas pengurangan dan pemulihan risiko bencana, serta jembatan konseptual untuk cara baru membangun ketahanan sosial-ekonomi dan fisik di masyarakat yang terkena dampak bencana. Namun, keterampilan pemikir sistem dan desain utama, seperti arsitek, perencana kota, dan arsitek lanskap, jarang digunakan, meskipun kapasitas mereka ditujukkan untuk bekerja dengan masyarakat yang rentan atau terkena dampak bencana untuk mengembangkan respons spasial terpadu untuk memandu pengurangan risiko bencana dan pembangunan kembali jangka panjang setelah bencana. Makalah ini membahas kelalaian dalam manajemen bencana dan pendidikan desain melalui tinjauan penelitian tentang kontribusi desain untuk masalah bencana dan memberikan studi kasus kurikulum dan pendekatan pedagogis yang tepat untuk membangun kapasitas untuk meningkatkan kontribusi ini. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal MDPI

Selengkapnya

Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan 2023

Pengantar website minggu ini membagikan buku Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Buku ini berisi bagaimana konsep dan aktivasi klaster kesehatan dan Health Emergency Operation Center (HEOC),  tenaga cadangan, logistik kesehatan, standar pelayanan minimal klaster kesehatan, kaji kebutuhan pasca bencana, sistem informasi, antisipasi insiden korban massal, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pengelolaan krisis kesehatan melalui tiga tahapan saat pra krisis kesehatan, saat darurat kesehatan dan pasca krisis kesehatan dimana menitikberatkan kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan. Konsep tenaga cadangan sudah diregistrasi berbasis aplikasi website dan melalui tahap kredensialing, kemudian diberikan pembinaan tenaga cadangan. Ketika terjadi darurat krisis kesehatan, tenaga cadangan akan mendapatkan notifikasi dan penetapan mobilisasi di daerah terdampak. Pengelolaan logistik saat krisis kesehatan diperlukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan,pengendalian, pencatatan dan pelaporan sampai dengan penghapusan. Standar Pelayanan Minimal Klaster Kesehatan membahas jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap penduduk secara minimal dalam kondisi darurat kesehatan.

Selengkapnya

Triase Saat Bencana

Triase dilaksanakan untuk mengetahui pasien yang menjadi prioritas utama untuk cepat ditangani, memilah pasien berdasarkan kondisi kegawatan pasien (gawat darurat, gawat, tidak gawat dan meninggal). Triase dilakukan ketika menghadapi korban massal pasien dimana dalam kondisi bencana dikenal dengan “triase bencana”. Keputusan untuk menerapkan triase bencana melibatkan komponen tambahan alokasi sumber daya, karena dengan kondisi bencana kemungkinan besar kebutuhan untuk melakukan triase lebih besar daripada kapasitas sumber daya yang ada. Membuat transisi ke triase bencana, mengalihkan fokus ke populasi terdampak dan menerapkan proses alokasi sumber daya memerlukan persetujuan dan tata kelola yang tepat.  Terlepas dari jenis bencananya, triase harus menangani semua sumber permintaan untuk perawatan kritis, tidak hanya permintaan yang terkait dengan peristiwa lonjakan itu sendiri. Misalnya, setelah bencana alam atau serangan terorisme yang menyebabkan masuknya pasien trauma, sistem triase juga harus mampu mengalokasikan sumber daya perawatan kritis secara adil kepada pasien dengan kondisi medis yang tidak terkait dengan insiden tersebut, seperti gagal napas akibat sindrom gangguan pernapasan akut karena sepsis atau wanita dengan perdarahan pasca persalinan. Ada beberapa pertimbangan utama saat merencanakan dan memberikan triase. Pertimbangan ini termasuk keputusan penting tentang siapa yang harus dipilih untuk melakukan triase, apakah triase harus dilakukan oleh individu atau tim, apakah mereka harus mengikuti protokol atau bertindak berdasarkan intuisi klinis mereka, dan terakhir, jika menggunakan protokol, berdasarkan apa protokol tersebut. Artikel berikut membahas apa itu triase saat bencana, siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya dan kapan harus dilakukan triase. Klasifikasi triase yang paling umum didasarkan pada lokasi dan tingkat perawatan dimana triase dilakukan.  Triase primer terjadi di lapangan dengan tujuan menentukan prioritas penanganan di tempat kejadian dan transportasi pasien ke rumah sakit. Tujuan dari triase sekunder bervariasi tergantung pada sifat insiden tersebut. Triase tersier terjadi di dalam rumah sakit dengan tujuan memprioritaskan pasien, dan jika diperlukan mengalokasikan sumber daya, untuk perawatan definitif (operasi atau prosedur radiologi intervensi) dan perawatan intensif (terapi penunjang kehidupan).

Selengkapnya