Author: [email protected]

“Program Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM” Outlook Kebijakan Kesehatan “Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia: Prospek dan Tantangan”

Pengantar website mengawali Februari 2023, divisi manajemen bencana akan menyampaikan gambaran besar rencana program divisi tahun ini yang sudah dipaparkan pada kegiatan Outlook Kebijakan Kesehatan. Rencana kegiatan yang disusun tentunya mendukung dan bersinergi dengan transformasi sistem kesehatan Indonesia. Visi pelatihan program penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan (rencana kontijensi/renkon) di rumah sakit, puskesmas dan dinas kesehatan adalah bagaimana dokumen ini operasional untuk digunakan saat terjadi bencana. Divisi Manajemen Bencana bekerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kemenkes untuk mengembangkan pelatihan renkon bidang kesehatan dan formasi pembimbingan pelatihan cadangan tenaga kesehatan, dan pegembangan penyusunan modul rencana kontijensi bidang kesehatan. Mengawali 2023 Divisi Manajemen Bencana Kesehatan bersama PKK Kemenkes akan mempresentasikan secara oral 5 kegiatan divisi bencana di Kongres World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM) pada Mei 2023. Tim akan meneruskan pengembangan pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen disaster plan sektor kesehatan dan tentunya akan selalu melibatkan pihak-pihak terkait.

PKK Kemenkes merespon dengan baik seluruh rencana program divisi 2023 dan konsisten akan mendukung penuh kegiatan. Apalagi setelah dikaji lebih lanjut banyak sekali potensi yang akan mengancam negara kita. Kondisi di Indonesia informasi surveillance belum real time, jaringan laboratorium belum terintegrasi, screening di pintu masuk belum optimal, tenaga relawan belum terkoordinasi dengan baik, respon tanggap darurat belum optimal, pemenuhan logistik belum mencukupi. Untuk menghadapi kondisi tersebut tentunya dibutuhkan integrasi, koordinasi dan kolaborasi pentahelix. Hal baru sekarang yang sedang disusun adalah pedoman sistem ketahanan kesehatan yang berketahanan iklim. Kebijakan adaptasi perubahan iklim sangat luas. Ini dapat dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan guideline.

Selengkapnya

Educational Programmes in Health Emergency and Disaster Management

Program edukasi manajemen bencana sebagai bentuk kegiatan mitigasi bencana di Indonesia sering diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah. Kegiatan ini rutin dilakukan khususnya di sekolah-sekolah rawan bencana. Namun sejauh ini, pengetahuan terkait bencana belum masuk dalam program kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Di beberapa universitas, pembelajaran terkait kebencanaan sudah masuk dalam kurikulum perkuliahan.Pengetahuan terkait kebencanaan ini sangatlah luas, dapat dikaji dari sisi kesehatan, geografi, ekonomi, sosial dan sebagainya. Artikel berikut mengidentifikasi program edukasi health emergency and disaster management di Eropa dan panduan untuk membantu meningkatkan kurikulum terkait kebencanaan sektor kesehatan. Diidentifikasi terdapat 34 program edukasi dimana sebagian besar berlokasi di Spanyol, Inggris, atau Prancis. Hampir semua program menggunakan ruang kelas universitas virtual, yang ketiga menawarkan konten dan guru manajemen bencana multidisiplin, dan setengahnya menggunakan simulasi situasional. Kualitas program pendidikan Eropa dalam kedaruratan kesehatan dan manajemen bencana telah meningkat, terutama dalam hal penggunaan metodologi pengajaran yang lebih praktis dan interaktif dan dalam penyertaan topik yang relevan seperti komunikasi, pendekatan psikologis dan evaluasi intervensi. Penggunaan metode ini bisa diadaptasi dan dikembangkan di Indonesia.

Selengkapnya

Penanggulangan Bencana di Indonesia: Tantangan Kompleks dari Sistem Peringatan Dini Ganda

Indonesia adalah salah satu daerah paling rawan bencana di dunia dan manajemen risiko bencana telah dipraktikkan dengan cara yang spesifik secara lokal selama ratusan tahun. Sistem peringatan dini (early warning system/EWS) yang baru-baru ini digariskan dalam peraturan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dan memiliki kerumitan besar mulai dari alokasi anggaran hingga koordinasi pemerintah. Bagaimana cara terbaik bagi negara untuk menavigasi jalannya melalui kedua sistem manajemen bencana? Artikel ini dipublikasikan pada 2022.

Selengkapnya

Reportase Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku

PKMK–Maluku. Provinsi kedua yang menjadi sasaran tindak lanjut UNICEF yang bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM dalam menyusun modul Operasionalisasi Klaster Kesehatan pada 2022 adalah Provinsi Maluku. PKMK FK-KMK UGM memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dalam menyusun dan merevisi rencana penanggulangan bencana dan operasionalisasi HEOC-health emergency operation center sebagai bagian dari klaster kesehatan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Ambon ini dilangsungkan selama lima hari yaitu 16-20 Januari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas menyusun rencana penanganan bencana dan krisis kesehatan serta cara mengoperasionalisasikan klaster kesehatan.

Selengkapnya

Reportase Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua

Reportase

Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua

{tab title=”Hari 1″ class=”red”}

Hari Pertama: Senin, 6 Maret 2023 | Hote Suni Garden Lake Hotel, Sentani – Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi pembahasan bab analisis dampak sebagai bagian dari finalisasi rencana kontingensi sector kesehatan di Provinsi Papua

Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, kebali melakukan pendampingan kepada tim penyusun dinkes disaster plan Provinsi Papua untuk menyelesaikan dokumen dinkes disaster plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan semenjak workshop yang pertama telah dilakukan pendampingan online via grup WhatsApp sehingga 75% dari dokumen sudah berhasil disusun. Pada workshop yang kedua ini dimaksudkan untuk menyelesaikan 25% bagian dokumen yang perlu dilengkapi maupun yang kurang konsisten dengan skenario maupun regulasi yang ada. Ada beberapa nama baru yang berbeda dari workshop pertama, yaitu Angganitha Mandowen, SKM. Teriben Kogoya, S.Si., dari perwakilan krisis kesehatan regional Papua menggantikan dr. Berry I.S. Wopari, kemudian Happyarr Waramori, A.Md.Kep., dari pelayanan kesehatan rujukan, dan Ellen Kipaw, SKM., M.Kes., M.Si., dan Intan Agustina, A.Md.Keb., dari bidang kesmas menggantikan drg. Christine Siregar, M.Kes., melengkapi peserta dari yang sebelumnya sudah mengkuti workshop pertama seperti Kabid Yankes dr. Yokelyn Ch Suebu, M.Kes., dan Evelna Fransina, S.Gz., MPH., penanggung jawab gudang farmasi provinsi, apt. Dra. Lusia Ang. Dari lintas program Yunita Yakomina Rakhel Mirino, SKM., M.Ked.Trop perwakilan Balitbangkes dan Theresia Iriana Endrawati, S.K.M., dan juga dari lintas sektor Paminto Widodo, SKM., masih mendampngi dinas kesehatan provinsi untuk membersamai penyusunan dokumen ini.

Mengawali kegiatan, fasilitator dari PKMK, Madelina Ariani, SKM., MPH., dan apt. Gde Yulian, M.Epid., mengajak peserta untuk mengkaji lebih dalam di skenario dan asumsi dampak. Kemudian dr. Bella Donna, M.Kes., memberikan pendalaman bagaimana kemudian scenario ini menjawab alur dan mekanisme pelaporan dan pemanfaatan form-form terkait yang digunakan oleh HEOC, pengelolaan relawan dan penyampaian informasi terkait sub-subklaster. Setelah mengkaji langsung form RHA dan kemanfaatan PHSA-public health situation analysis atau infografis bencana maka kebutuhan SOP pengelolaan data sangat esensial untuk dimasukkan ke dalam dokumen dinkes disaster plan termasuk penyediaan papan informasi di pos koordinasi klaster kesehatan atau HEOC dan memberikan sedikit gambaran mengenai hal yang sebaiknya dilakukan pada saat rapat internal dinas kesehatan provinsi dan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan subklaster yang telah disusun berdasarkan kebijakan dan strategi program terkait sesuai dengan skenaro yang disusun. Acara kemudian ditutup dengan finalisasi strategi dan kebijakan apa yang dibutuhkan terkait dengan peran dinas kesehatan provinsi terutama dalam membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam soliditas informasi awal bencana hingga ke mobilisasi sumber daya. Direncanakan kegiatan esok hari untuk menyelesaikan penugasan terkait informasi kunci dari dokumen disaster plan, yaitu standar minimal pelayanan kesehatan sesuai dengan sub-sub klaster dan fungsi monitoring provinsi ke kabupaten/kota terdampak. PKMK FK-KMK UGM akan terus mendampingi dan mengadvokasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk memiliki SK Klaster Kesehatan dan dokumen yang 99% lengkap.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Hari 2″ ” class=”blue”}

Hari Kedua: Selasa, 7 Maret 2023 | Hotel Suni Garden Lake Hotel, Sentani – Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi penutupan acara finalisasi rencana kontingensi sector kesehatan di Provinsi Papua

Pada hari kedua pendampingan tim penyusun dinkes disaster plan Provinsi Papua dalam rangka finalisasi dokumen dinkes disaster plan, yang diselenggarakan sekitar satu bulan setelah workshop yang pertama telah dilakukan. Fasilitator dari PKMK, Madelina Ariani, SKM., MPH., dan apt. Gde Yulian, M.Epid., mengajak peserta untuk fokus menyelesaikan kebijakan dan strategi dinas kesehatan provinsi yang berorientasi lebih ke koordinasi dan kolaborasi sumber daya yang kemudian dikaitkan dengan skenario serta asumsi dampak. Ditambahkan oleh dr. Bella Donna, M.Kes., terkait pendalaman tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang agar juga lebih diperdalam sesuai dengan strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dan merefleksikan struktur pengorganisasian krisis kesehatan yang sedikit banyak berbeda dengan struktur sehari-hari.

Setelah menyelesaikan kebijakan dan strategi, para peserta kemudian mempertajam dengan menyusun kegiatan yang terkait secara spesifik untuk mendukung strategi pada saat terjadi bencana. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian lembar kerja berikutnya yaitu menginterpolasikan kegiatan-kegiatan dengan standard minimal yang harus diupayakan oleh daerah mulai dari kabupaten/kota dan provinsi dan penganggarannya. Acara kemudian ditutup dengan penyerahterimaan draft dokumen yang sudah sekitar 90% lengkap kepada perwakilan dinas kesehatan Provinsi Papua yakni apt. Dra. Lusi Ang, dengan sebelumnya melakukan sesi rencana tindak lanjut untuk menggali komitment institusi untuk sosialisasi internal dinkes dan penyelesaian SK Klaster Kesehatan dan peningkatan kapasitas terkait dengan dokumen dinkes disaster plan ini.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab Hari 3}

{/tabs}

BRIN Kaji Kebijakan Ketangguhan Bencana Gempa dan Tsunami di Indonesia Timur

Surabaya- Humas BRIN. Indonesia bagian timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman tsunami, baik yang dipicu oleh gempa bumi maupun erupsi gunung api. Para ahli telah melakukan berbagai penelitian gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Maluku. Sebagian besar penelitian dilakukan atas kejadian tsunami yang bersifat lokal, yaitu tsunami yang terjadi dikarenakan gempa bumi yang dekat pada wilayah pesisir terdampak, khususnya yang berasal di Laut Seram dan Laut Banda.

Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Widjo Kongko, menyampaikan bahwa pengetahuan masyarakat lokal dapat menjadi modal penting dalam pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana.

“Namun, pengetahuan masyarakat ini harus terintegrasi secara komprehensif dengan pihak otoritas yang menelurkan dan mengimplementasi kebijakan dan pedoman Pengurangan Risiko Bencana,” ungkap Widjo pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kebijakan dan Panduan Ketangguhan Bencana Gempa dan Tsunami di Indonesia Timur, Kamis (23/2).

Salah satu tujuan kegiatan FGD tersebut adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan panduan pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami, dari level pusat hingga daerah (khususnya Indonesia timur).

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana.

Berdasarkan urgensi masalah tersebut, BRIN bersama Brunel University London juga menjalin kerja sama riset dan mendapatkan anggaran hibah bernama Challenge-led project CHL\R1\180173. Riset yang telah berjalan sejak tahun 2021 ini bertemakan Membangun Ketangguhan Masyakarat terhadap Gempa Bumi dan Tsunami di Indonesia Timur.

Kerja sama riset yang terjalin meliputi empat Working Package (WP). Kelompok riset PRTH melaksanakan kegiatan WP4 dengan topik Kajian Kebijakan dan Pedoman Resiliensi terhadap Gempa Bumi dan Tsunami. WP4 tersebut juga melibatkan BPBD Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura untuk mengkaji kebijakan dan pedoman pengurangan risiko bencana dari masa ke masa, analisis risiko, analisis gap, dan diseminasinya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Brunel University London, BPBD Provinsi Maluku, dan Universitas Patimura atas kerja sama dan kolaborasi riset dengan BRIN selama ini. Saya harapkan FGD ini bukan merupakan pertemuan akhir melainkan menjadi pertemuan awal proses sinergi dan orkestrasi antar semua stakeholder untuk mensukseskan pembangunan nasional,” tutur Widjo. (sao/ ed : aps)

Rusia Mundur dari Perjanjian Pengendalian Nuklir, Menteri Retno: Bencana Hanya soal Waktu

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mendesak agar negara-negara di dunia melakukan aksi nyata mendorong pelucutan senjata nuklir. Desakan tersebut disampaikan di pertemuan Conference in Disarmament di Jenewa, Swiss. Menteri Retno memperingatkan bahwa bencana nuklir hanya akan menunggu waktu jika pelucutan senjata nuklir tidak segera dilakukan. Risiko tersebut semakin besar dengan sikap Rusia yang mundur dari perjanjian pengendalian nuklir.

“Dunia tanpa senjata nuklir masih jauh dari realita,” kata Menteri Retno dalam keterangan tertulis dikutip Tempo pada Kamis, 2 Februari 2023.

Menurut Menteri Retno, mandeknya upaya pelucutan senjata nuklir disebabkan oleh tidak adanya kemauan politik, situasi keamanan global, serta mentalitas perang dingin yang masih ada. DI tengah situasi ini, negara-negara pemilik senjata nuklir terus memodernisasi persenjataan dan bersikukuh dengan nuclear deference dalam doktrin militer mereka.

“Tanpa aksi nyata yang tegas, saya sampaikan bahwa bencana nuklir hanya soal waktu dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar,” jelas Retno.

Presiden Rusia, Vladimir Putin menangguhkan partisipasinya dalam Traktat Pengurangan Senjata Nuklir dengan Amerika Serikat yang disebut The New START. Ini menjadi salah satu concern yang dibahas dalam pertemuan Conference in Disarmament.

Mundurnya Rusia dari perjanjian nuklir New START Treaty menjadi keprihatinan banyak negara karena dinilai akan semakin meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklir. Oleh sebab itu, menurut Menteri Retno, guna mendorong kemajuan pelucutan senjata nuklir, ada tiga aksi nyata yang perlu dilakukan.

Pertama adalah membangkitkan kembali kemauan politik untuk memastikan adanya aksi nyata guna mencapai pelucutan senjata nuklir. Fokus utamanya adalah tercapainya Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum. NSA merupakan jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir.

Selanjutnya adalah memperkuat arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi dengan mendorong ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Indonesia, kata Retno, saat ini tengah dalam proses ratifikasi traktat tersebut. Ia berharap, negara-negara lain juga dapat melakukan hal yang sama.

“Selain itu, penggunaan nuklir untuk tujuan damai harus betul-betul dijaga agar tidak diselewengkan menjadi senjata,” ujarnya.

Ketiga adalah memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir. Menurutnya, zona bebas senjata nuklir merupakan elemen penting dalam mewujudkan perlucutan senjata nuklir global.

Indonesia, sebagai Ketua ASEAN tahun ini akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara melalui penandatanganan Bangkok Treaty oleh negara pemilik senjata nuklir.

Desa di Kalbar Didorong Memperkuat Mitigasi Bencana

PONTIANAK, KOMPAS — Desa-desa di Kalimantan Barat terutama yang rawan bencana banjir didorong memperkuat mitigasi bencana. Hal itu penting dilakukan mengingat potensi bencana masih ada.

Ketua Satgas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat Daniel, Kamis (2/3/2023), menyatakan telah mengimbau masyarakat yang berada di daerah berpotensi banjir agar memastikan drainase, parit, dan sungai tidak tersumbat. Pihaknya juga meminta kepada pemerintah desa agar memfasilitasi dan mengoordinasikan masyarakat untuk gotong royong.

Reportase Webinar & Musyawarah Nasional Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia/ MUNAS KREKI II-2023

Sabtu, 25 Februari 2023

Dokumentasi FK-KMK UGM: Sambutan Webinar & Munas KREKI-II 2023 oleh Ketua Umum KREKI dan Ketua Panitia

Webinar dan Musyawarah Nasional Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia (KREKI) dengan tema “Bangga menjadi relawan kesehatan, garda terdepan tenaga cadangan kesehatan”. Kegiatan ini diawali dengan pelantikan dan pengukuhan trainer Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan pertolongan pertama dalam gawat darurat sehari-hari oleh Ketua Umum KREKI, Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS. Dalam arahan dan sambutannya bahwa KREKI telah melakukan berbagai macam aktivitas dan kegiatan seperti pelatihan dalam bidang gawat darurat dalam kehidupan sehari-hari. KREKI telah melakukan kerja sama dengan instansi dan beberapa komponen daerah dengan harapan pemahaman masyarakat dalam membantu keadaan gawat darurat bantuan hidup dasar sebelum tenaga medis datang di lokasi kejadian. Kolaborasi dengan organisasi lain untuk melaksanakan pelatihan dalam diseminasi dan himbauan untuk membuat database bagi trainer pada aplikasi Help119.

SESI 1: Teknik Pertolongan Bantuan Hidup Dasar

Materi pertama disampaikan oleh dr. Widi Nugraha Hadian, SpJP selaku dokter di Rumah Sakit Al-Islam (RSAI) Bandung dengan materi mengenai Teknik Pertolongan Bantuan Hidup Dasar (BHD). Bantuan hidup dasar atau basic life support merupakan serangkaian pertolongan pertama yang dilakukan untuk membantu orang yang sedang mengalami kondisi henti napas dan henti jantung. Prinsip pada bantuan ini didasarkan pada rantai kelangsungan hidup (chain of survival) dengan mendeteksi segera kondisi korban dan memanggil/meminta pertolongan (early access). Selain itu, bantuan ini menekankan pentingnya pertahanan sirkulasi dengan segera menjaga jalan napas, pernafasan dan dukungan sirkulasi tanpa menggunakan peralatan selain alat pelindung, serta penggunaan defibrillator eksternal otomatis (AED). Resusitasi jantung paru (RJP) mencakup pelayanan kesehatan yang mengembalikan kesadaran, resusitasi, atau pertahanan hidup seseorang yang mengalami henti jantung atau nafas. Sesi diskusi beberapa peserta menanyakan penanganan bantuan hidup dasar yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum dengan identifikasi awal dengan melakukan pemeriksaan denyut nadi jantung. dr. Widi memberikan saran kepada masyarakat untuk melatih menilai denyut nadi dengan melakukan pemeriksaan dengan merasakan denyut nadi di leher/area jakun pada laki-laki. Selain itu, pertolongan bantuan dasar diberhentikan jika kondisi tidak aman, telah tersedia bantuan yang advance, penolong yang kelelahan (tidak ada konsensus, biasanya 20-30 menit), dan tidak ada respons dari kematian batang otak dengan beberapa teknik pemeriksaan.

SESI 2: Teknik Pertolongan Kegawatdaruratan Medis dalam Kehidupan Sehari-hari

Materi kedua disampaikan oleh dr. Fitriardi Sejati dr.,Sp.B FInaCS selaku staf pengajar ilmu bedah FK Unjani dan dokter di RS Karisma Cimare Bandung Barat mengangkat topik pembahasan “Teknik Pertolongan Kegawatdaruratan Medis dalam Kehidupan Sehari-hari”. Pertolongan pertama (first aid) sehari-hari adalah pemberian pertolongan segera kepada korban sakit atau cedera/kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Kasus yang membutuhkan first aid sering terjadi pada aktivitas rumah tangga seperti pendarahan, tersedak, terkilir dan luka bakar. Hal-hal yang harus dilakukan pada kejadian cedera dengan menentukan terlebih dahulu tingkat keparahannya. Jika cedera ringan lakukan pemantauan dalam 24 jam dan jika muncul gelaja yang semakin berat segera membawa ke rumah sakit dengan tujuan untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan yang lebih intens seperti CT-Scan dan foto rongent. Selanjutnya, Fitriardi menjelaskan mengenai cedera pada leher, cedera kepala dan memberikan teknik dasar dalam memberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan sehari-hari sesuai dengan prosedur dan sop first aid.

Sesi 3: Peran Relawan Kesehatan dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Data tingkat resiko bencana dan kapasitas kesehatan di 34 provinsi.

Narasumber 3 yaitu Mudjiharto, S.KM,MM selaku konsultan manajemen kesehatan dan Assesor Kompetensi Konsultan Manajemen dengan topik peran relawan kesehatan dalam penanggulangan kedaruratan/bencana bidang kesehatan. Kondisi emergensi tidak memerlukan bantuan yang besar maka dapat ditangani oleh sumber daya lokal, berbeda dengan disaster atau situasi bencana memerlukan support atau bantuan dari luar karena kapasitas lokal yang tersedia tidak mencukupi atau terbatas untuk melakukan penanganan. Peran relawan dalam penanggulangan bencana dan manajemen risiko kesehatan adalah mengelola risiko kesehatan dan membutuhkan persiapan diri. Pada situasi normal (belum terjadi bencana) relawan berperan dalam pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana untuk siaga menghadapi bencana. Beberapa bentuk kesiapsiagaan adalah dapat memperkirakan akan terjadi bencana, mengetahui tindakan atau respon awal yang harus dilakukan, mengetahui terkait koordinasi dan komunikasi, serta kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas yang aman. Saat terjadi bencana, relawan harus siap ditugaskan sesuai dnegan bidangnya masing-masing dan sesuai dengan prosedur atau kode etik yang berlaku. Selanjutnya Mudjhito menjelaskan peta bencana terkait tingkat risiko bencana dan kapasitas kesehatan di 34 provinsi, dimana melalui peta tersebut ditekankan bahwa kapasitas dan fasilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana sangat perlu ditingkatkan.

ARSIP VIDEO

Buku pedoman bantuan hidup dasar dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan sehari-hari dapat diakses melalui : DOWNLOAD DOKUMEN

Reporter pembukaan dan sesi 1 : Gusti Sultan Arifin, S.Tr.T., S.S (FK-KMK UGM)

Reporter sesi 2 dan sesi 3 : Faiz Pratama (PKMK FK-KMK UGM)

Editor : Happy Pangaribuan dan Wiwid

Reportase Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua

PKMK – Papua. Sebagai rencana tindak lanjut UNICEF yang bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM dalam menyusun modul Operasionalisasi Klaster Kesehatan pada 2022, di awal tahun ini kembali mempercayakan PKMK FK-KMK UGM untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dalam menyusun dan merevisi rencana penanggulangan bencana dan operasionalisasi klaster kesehatan. Kegiatan di – Hotel Horison, Kotaraja Papua, Abepura yang akan dilangsungkan selama lima hari yaitu 9-13 Januari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas menyusun rencana penanganan bencana dan krisis kesehatan serta cara mengoperasionalisasikan klaster kesehatan

Selengkapnya