ASEAN Institute on Disaster Health Management (AIDHM) merupakan wadah jejaring negara-negara regio ASEAN dalam bidang manajemen bencana kesehatan. AIDHM berada di bawah koordinasi dari ASEAN Health Cluster 2 (AHC 2) yang mana di bawah komando dari Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) dan ASEAN Health Ministers’ Meeting (AHMM). AIDHM bertugas memfasilitasi dan mendukung ASEAN Academic Network on Disaster Health Management, mengelola kegiatan akademik untuk memperkuat kapasitas manajemen bencana, memberikan konsultasi dan bantuan terkait kegiatan manajemen bencana, dan mengkoordinasi serta mendukung pendirian regional disaster health training centers
Setiap 5 Desember diperingati sebagai hari relawan internasional oleh United Nations atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Peringatan tersebut dideklarasikan pada 1985, sehingga pada 2022 ini adalah peringatan hari relawan internasional sudah yang ke-37. Hari ini dibentuk untuk memperingati dan menghormati para sukarelawan di dunia yang merupakan salah satu mekanisme untuk transformasi sosial, lingkungan dan ekonomi. Gerakan ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran sosial untuk seluruh masyarakat di dunia, dimana menjadi relawan adalah memberi, berbagi, mendukung orang lain dan meningkatkan kepedulian. Namun demikian, meskipun tujuan peringatan Hari Relawan Internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang dunia kerelawanan dan mengajak semua lapisan untuk terlibat langsung membantu daerah terdampak bencana, dan peringatan ini dibuat sebagai upaya mendorong pemerintah dan para relawan serta mengakui kontribusi relawan. Sudah saatnya, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, peringatan hari relawan tidak sekedar mengajak saja, tapi juga membangun sistim relawan yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga sasaran pembangunan dan system Kesehatan itu sendiri dapat terwujud.
Pembaca website sekalian, melalui laman ini kami mencoba membagikan informasi mengenai penanganan bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia saat ini. Laman ini harapannya dapat menjadi dokumentasi kegiatan tim ataupun berbagai data informasi resmi yang sangat berguna sebagai media pembelajaran kebencanaan kita bersama.
Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjadi pada Sabtu, 4 Desember 2021 pukul 15.00 WIB. Berdasarkan data sementara BPBD Provinsi Jawa Timur, awan panas guguran Gunung Semeru mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, luka berat sebanyak 69 orang dan luka ringan 100 orang (06/12/2021). Total korban terdampak di Kabupaten Lumajang sebanyak 5.205 orang. Relawan kesehatan khususnya tenaga medis sudah banyak dikirim ke lokasi dan sementara cukup menangani korban bencana. Pokja Bencana FK-KMK UGM dan AHS UGM turut berpartisipasi dalam penanganan bencana Gunung Semeru. Pokja Bencana FK-KMK UGM dan AHS UGM berkoordinasi dengan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk mendapatkan informasi awal terkait updape kondisi dan kebutuhan penanganan bencana Gunung Semeru. Dari hasil diskusi tersebut, pemerintah daerah membutuhkan relawan yang dapat membantu Dinas Kesehatan Kab. Lumajang dalam hal manajemen penanganan bencana. Manajemen penanganan bencana yang dimaksud adalah melakukan pemetaan respon tanggap darurat, manajemen relawan kesehatan dan sistem pelaporan penanganan. Pokja Bencana FK-KMK UGM dan AHS UGM siap menugaskan per 6 Desember 2021 relawan manajemen bencana kesehatan ke Lumajang, Jawa Timur. Informasi terkait berita/artikel Bencana Gunung Semeru, Laporan Kegiatan Tim serta Live Report dapat dibaca berikut :
Hospital disaster plan diamanatkan dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang salah satu bunyinya: Rumah sakit mempunyai kewajiban memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. Namun, penyusunan hospital disaster plan (HDP) yang terkendala di rumah sakit akan menyebabkan sulitkan operasionalisasi manajemen penanganan bencana mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM menyelenggarakan Pelatihan dan Pendampingan HDP pada Mei hingga Juli 2022. Kegiatan ini intensif dilakukan secara online dengan biaya 5 juta Rupiah per instansi (5 orang/ instansi).
PKMK FK-KMK UGM Documentation: ASEAN Senior Officer Health Division welcomed by Vice Dean for Cooperation, Alumni, and Community Service FK-KMK UGM, Director for Health Policy and Management Department UGM, Chairman of Disaster Working Group, and AIDHM Team
AIDHM-Yogyakarta. ASEAN Senior Officer Health Division Socio-Culture Community Department, Jim P. Catampongan visiting to AIDHM Secretariat was welcomed by Dr. dr. Sudadi Sp.An., KNA., KAR Vice Dean for Cooperation, Alumni, and Community Service FK-KMK UGM, Dr dr Andreasta Meliala M.Kes, MAS, DPH Director of Health Policy and Management Department UGM, Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep Chairman of the Disaster Working Group, apt. Gde Yulian, M.Epid Disaster Working Group Consultant and AIDHM team.
PKMK FK-KMK UGM Documentation: Brief Discussion regarding the upcoming ARDEX, ARCH PROJECT for ASEAN AAC, Looking forward facility of AIDHM Secretariat
Jim P. Catampongan expressed his gratitude for being able to visit Indonesia, especially at the AIDHM secretariat. This visit was made to explore and familiarize with the purposed AIDHM secretariat. Jim added that actually AIDHM will conduct a lot of learning education aspects (training, research, conference, workshop) outside the secretariat and we don’t use another space. As he said, AIDHM secretariat will be used for coordination and meetings. Further, apt. Gde Yulian, M.Epid added that the industrial era 4.0 will use a lot of digitalization technology. The AIDHM Secretariat has implemented digitization such as server rooms, teleconference devices, and monitors in support of Indonesia’s National Focal Point (NFP) coordination.
Brief discussion on the involvement of the ASEAN Institute Disaster Health Management (AIDHM) in ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX). Jim, added that in the future there will be further discussions regarding the legal documents and TOR of the AIDHM process. In addition, Jim said the ARCH Project team will hold a coordination meeting in April in preparation for the ASEAN Regional Academic Conference (AAC) which will be held in Yogyakarta in October 2023. This meeting preparation was made as a follow-up to the ASEAN Academic Network on Disaster Health Management (AANDHM) meeting on 30 January 2023 in Bangkok, Thailand. Indonesia was chosen to be host the 2nd ASEAN Regional Academic Conference (AAC).
The Health Crisis Center of the Indonesian Ministry of Health has collaborated with FK-KMK UGM in develop the AAC committee which can be downloaded at the following link.
Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, sejak 2 Januari 2023 hingga Kamis, 9 Februari 2023 pukul 14:00 WIB, telah terjadi 1.072 gempa bumi di wilayah sekitar Kota Jayapura dengan 128 kejadian diantaranya dirasakan oleh masyarakat. BPBD dan Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan terjadinya gempa dan sudah berkoordinasi dalam penanganan gempa. Dinas Kesehatan Provinsi Papua sudah mulai memetakan kebutuhan penanganan gempa.
Kejadian rangkaian kejadian gempa bumi di Provinsi Papua ini bersamaan dengan pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana penanggulangan bencana dan kontingensi sektor kesehatan selama Januari hingga Maret 2023 ini oleh Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan PKMK FK-KMK UGM dan UNICEF. Oleh karena itu, dokumen rencana kontingensi seakan langsung teruji dengan adanya aktivitas koordinasi penanganan gempa bumi ini. Banyak aktivitas yang sudah dilakukan oleh sektor kesehatan baik untuk penyusunan rencana kontingensi sekaligus penanganan gempa bumi dan ancaman cuaca ekstrim yang aktual sedang terjadi saat ini, diantaranya: aktivitas koordinasi antar sub klaster kesehatan, mengirimkan tim RHA ke lokasi gempa, menyediakan alur pengiriman laporan tim RHA, menyiapkan tanda pengenal tim yang dikirimkan dan sebagainya.
Sebagai upaya pendokumentasian aksi penanganan bencana dan krisis kesehatan, maka PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan BPBD dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyelenggarakan live report penanganan gempa bumi ini.
Tujuan
Melaporkan update penanganan Gempa Papua
Proses Kegiatan
Kegiatan ini berlangsung secara online dan terbuka untuk umum. Moderator akan menanyakan terkait update penanganan gempa Papua dan reporter yaitu BPBD dan Tim Bencana Dinkes Provinsi Papua akan melaporkan secara langsung dari lokasi bencana.
Waktu Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Februari 2023 Pukul : 10.00-11.00 WIT / 08.00-09.00 WIB Link Kegiatan :
Madelina Ariani, MPH dari PKMK FK-KMK UGM bertugas untuk memandu live report. Sesi live report ini diawali oleh Paminto dari BPBD Provinsi Papua yang melaporkan bahwa sejak Januari 2023 terjadi 292 gempa di Papua dimana 93 gempa dirasakan oleh masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan sekarang bagaimana kesiapan bangunan kita menghadapi gempa, kejadian terakhir 5,4 SR. Gempa yang terjadi mengakibatkan banyak bangunan rusak termasuk gedung kantor, gedung sekolah dan rumah warga dan tercatat sampai sekarang ada sekitar 2783 warga sudah mengungsi, korban meninggal 4 orang dan ada warga luka-luka.
Informasi dampak gempa bagi kesehatan lebih spesifik disampaikan oleh dr. Aaron Rumainum dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Gempa yang terjadi berdampak pada kerusakan fasilitas kesehatan termasuk Dinkes, rumah sakit dan puskesmas. Beberapa puskesmas seperti Puskesmas Tuano, Puskesmas Abepura, Puskesmas Yoka berpotensi akan mengalami kerusakan berat jika terjadi lagi gempa. Penilaian terhadap kerusakan gedung ini harus diasesmen oleh ahli bangunan (seperti sarjana teknik) supaya kelaikan penggunaan gedung lebih valid. Artinya hasil assessment ini jangan ditentukan oleh orang kesehatan, sebaiknya instansi yang memang ahli dalam melakukan assessment fisik bangunan fasilitas kesehatan.
Dari segi komando dan koordinasi dalam penanganan gempa, dr. Aaron menjelaskan awalnya Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengira sub Bidang Krisis Kesehatan di Dinkes yang bertugas untuk penangaan bencana dan krisis kesehatan. Jadi ketika terjadi bencana maka itu menjadi tugas Sub Bidang Krisis Kesehatan dan jika terjadi KLB menjadi tugas bidang P2P. Namun, urusan bencana dan krisis kesehatan akhirnya disadari merupakan urusan bersama. dr. Aaron memberikan apresiasi kepada PKMK FK-KMK UGM dan UNICEF karena sudah memberikan pelatihan terkait ilmu manajemen penanganan bencana sektor kesehatan. Sehingga setelah mendapatkan pelatihan tersebut, Dinas Kesehatan memahami bahwa jika terjadi bencana maka yang dipandang adalah tim bencana Dinas Kesehatan yakni ada komandan, sekretaris, logistik, bidang operasional (sub klaster kesehatan), dan perencanaan. Sehingga ketika terjadi gempa pada 9, Aaron mengundang tim internal dinkes untuk melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Komandan Bencana. Kemudian yang menjadi tantangan Dinas Kesehatan Provinsi Papua sekarang ini adalah pembiayaan, kerusakan bangunan Labkesda, ketakutan tenaga kesehatan untuk bekerja dalam gedung. Menyikapi hal tersebut, Dinkes provinsi akan terus melakukan advokasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi sudah berjalan.
Selanjutnya terkait dengan SK Tanggap Darurat, Paminto menyampaikan bagaimana akhirnya SK ini diterbitkan. Pos koordinasi di tingkat Kota dan Provinsi dibentuk terlebih dahulu sbelum memutuskan ada siaga darurat. Gubernur juga menerbitkan surat edaran tentang dampak gempa pada kerusakan gedung dan kesehatan. Setelah terjadinya gempa pada 9 Februari sudah dilakukan rentan kendali mulai dari pencarian, penolongan dan evakuasi korban, respon sudah sangat baik. Dalam waktu singkat langsung ditetapkan status tanggap darurat Kota Jayapura selama 21 hari oleh Walikota. Waktu rapat koordinasi sudah ditentukan setiap hari pukul 19.00 WIT pada rapat ini akan dibahas masalah, kebutuhan pengungsi dan hasil kajian yang ada. Sehingga penanganan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan target setiap sektor, baik dari segi bangunan dan kesehatan.
Pada sesi akhir, Madelina menyimpulkan ada dua hal yang menjadi perhatian bersama yaitu ketakutan tenaga kesehatan untuk bekerja dalam ruangan dan terkait dengan SOP/format rencana kontingensi. dr. Bella Donna sebagai pakar turut memberikan komentar dan setuju untuk assessment bangunan harus dilakukan oleh tim ahli (teknik bangunan). Terkait renkon terdapat kebutuhan form, SOP, alur, tupoksi yang harus disiapkan untuk memudahkan operasi manajemen penanganan bencana baik itu di dinkes maupun BPBD. Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid juga sebagai pakar menambahkan yang paling fundamental adalah terdapat ekosistem kerja yang sangat kondusif, sudah muncul tanggungjawab dalam hal ini leadership dan ini sudah terlihat di Papua.
Reportase oleh : Faiz Pratama dan Happy Pangaribuan
Jakarta, CNN Indonesia — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 terjadi di Papua Barat pada Senin (13/2) dini hari.
Imbas gempa tersebut, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat tak ada potensi tsunami.
BMKG mencatat gempa itu terjadi pukul 00.38 WIB atau 03.38 WIT. Pusat gempa atau episentrumnya berada sekitar 1 kilometer tenggara Ransiki Papua Barat dan 70 kilometer tenggara Manokwari, Papua Barat.
Hiposentrum atau kedalaman gempa itu adalah 20 kilometer.
Atas gempa tersebut, CNNIndonesia.com belum dapat mengonfirmasi perihal dugaan korban dan kerusakan yang mungkin terjadi.
Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sempat menyinggung gempa di Jayapura, Papua, merupakan black swan earthquakes. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menjelaskan lebih jauh terkait gempa tersebut.
“Sebenarnya black swan itu teori,” kata Daryono saat dihubungi, Minggu (12/2/2023).
Daryono mengatakan Black Swan atau Angsa Hitam merupakan teori yang merujuk pada peristiwa langka, sulit diprediksi, dan di luar perkiraan biasa. Dia menyebut peristiwa yang digambarkan dengan Black Swan juga berdampak besar.
“Teori Angsa Hitam merujuk pada peristiwa langka yang berdampak besar, sulit diprediksi dan di luar perkiraan biasa. Teori ini dideskripsikan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan tahun 2007,” ucapnya.
Dia menyebut ada kriteria tersendiri suatu peristiwa disebut Black Swan atau angsa hitam. Menurutnya, peristiwa itu harus datang secara mengejutkan dan berpengaruh besar.
“Kriteria untuk mengidentifikasi peristiwa black swan adalah muncul secara mengejutkan berpengaruh besar,” ucapnya.
Lebih lanjut, Daryono lalu mengaitkan teori itu dengan temuan berkaitan dengan gempa yang terjadi di Jayapura, Papua. Dia menyebut di Jayapura, Papua, belum ada aktivitas gempa yang sebanyak seperti sekarang dan ini baru kali ini terjadi.
“Belum ada aktivitas sebanyak itu. Tidak begitu, gempa tipe seperti ini ya baru kali ini,” ujarnya.
Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Selama ini, terdapat banyak pengalaman penanganan bencana alam, tetapi masih belum banyak pengalaman penanganan bencana non alam. Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia yang akan akan dimulai setelah 2025. Rencana pembangunan ini tentunya menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi bencana nuklir.
Bencana nuklir dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Perubahan status kesehatan secara langsung maupun tidak langsung dapat terjadi kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu, upaya evakuasi masyarakat menuju zona aman pun memerlukan strategi khusus agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Kesiapsiagaan yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan upaya proses penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan yang baik juga diharapkan dapat menekan dampak yang terjadi ketika bencana. Kerjasama antar pihak menjadi kunci utama dalam keberhasilan upaya peningkatan kesiapsiagaan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana nuklir meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), institusi pendidikan baik dalam aspek kependidikan dan pusat studi penelitian, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Organisasi Riset Tenaga Nuklir-Badan Riset Inovasi Nasional. Oleh karena itu, urusan krisis kesehatan menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak dengan pengorganisasian yang terencana, terintegrasi dengan organisasi terkait dan siap digunakan pada saat terjadi situasi krisis. Peran tiap pihak yang terlibat menjadi sangat penting untuk peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana nuklir.
TUJUAN
Membahas peran dan kesiapan masing-masing pihak dalam kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi bencana non alam (nuklir).
METODE PELAKSANAAN
Seminar dilaksanakan melalui hybrid, didahului dengan sesi panel oleh pembicara dari Hiroshima University. Setelah itu, sesi selanjutnya merupakan diskusi panel dengan pembicara dari berbagai pihak meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pusat Studi Bencana. Adapun sesi panel selanjutnya akan diisi oleh pihak Dinas Kesehatan DIY, Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN dan RSUP Dr. Sardjito.
OUTPUT
Peserta mengetahui bagaimana upaya kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi bencana non alam (nuklir).
PESERTA
Target peserta berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, pengelola program kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan Kementerian Kesehatan (KKP, balai besar, pusat pelatihan), BPBD, perguruan tinggi kesehatan, peneliti, mahasiswa dan pemerhati bencana kesehatan termasuk masyarakat umum lainnya.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Gadjah Mada
08.40 – 08.45 WIB
Sambutan Ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM /Keperawatan
Sutono, SKp., M.Kep., MSc
08.45 – 08.50 WIB
Sambutan Dekan F-KMK UGM
dr. Yodi Mahendradhata, MSc, Ph.D, FRSPH
Sesi Panel 1
08.50-09.10 WIB
(10.50-11.10 JST)
Lesson Learned from Japan’s Radiation Disaster
Prof Nobuyuki Hirohashi
(Hiroshima University)
09.10-09.20 WIB
(11.10-11.20 JST)
Diskusi
Moderator : Ns. Maryami Yuliana, S.Kep., M.Kep., PhD
09.20-09.40 WIB
Rencana kesiapsiagaan DIY dalam menghadapi bencana non alam
BPBD DIY
09.40-10.00 WIB
Peran Universitas dalam Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana non alam
Syahirul Alim, S.Kp., M.Sc.PhD
(Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi FKKMK UGM)
10.00-10.20 WIB
Diskusi Sesi Panel 1
Moderator : Ns. Maryami Yuliana, S.Kep., M.Kep., PhD
Sesi Panel 2
10.20-10.40 WIB
Peran pemerintah lokal di sektor kesehatan dalam kesiapan meghadapi bencana non alam (nuklir)
Dinas Kesehatan DIY
10.40-11.00 WIB
Peran dan kesiapan Organisasi Riset Tenaga Nuklir dalam menghadapi bencana nuklir sektor kesehatan
Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional
11.00-11.20 WIB
Kesiapan rumah Sakit dalam Mengantisipasi Bencana Non Alam (Nuklir) RSUP dr Sardjito
RSUP Dr. Sardjito
11.20-11.50 WIB
Diskusi Sesi Panel 2
Moderator : Madelina Ariani, SKM, MPH
11.50-12.00 WIB
Penutup
PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Seminar ASM Pokja Bencana FK-KMK UGM mengenai Kesiapsiagaan Sector Kesehatan dalam Menghadapi Bencana Non-Alam (Nuklir). Kami berharap melalui kegiatan ini instansi terkait tergerak untuk mengembangkan penanganan bencana mulai dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana non-alam. Sebagai lembaga riset dan konsultasi, Pokja Bencana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (PKMK FK-KMK) UGM, akan memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan di bidang kesehatan dan Manajemen Bencana dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana.
{tab title=”Reportase Sesi 1” class=”red” align=”justify”}
Kegiatan Annual Scientific Meeting diselenggarakan oleh PKMK UGM, Pokja Bencana FK-KMK UGM, dan Departemen Keperawatan melalui zoom seminar dan live streaming. Rangkaian acara dimulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WIB. Kegiatan dibagi menjadi dua sesi, pada sesi panel 1 mengangkat topik Pembelajaran Mengenai Kebencanaan dari Jepang, Rencana Kesiapsiagaan DIY dalam menghadapi bencana non alam, dan Peran Universitas dalam Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Non Alam. Sesi panel 1 dimoderatori oleh Ns. Maryami Yuliana Kosim, S.Kep., M.Kep., PhD dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi, FK-KMK UGM.
Pemateri pada sesi panel 1 meliputi Prof. Nobuyuki Hirohashi dari Hiroshima University, Drs. Biwara Yuswantana, MSi selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, dan Sutono, S.Kp, MSc., M.Kep dari Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi, FK-KMK UGM.
Prof Nobuyuki Hirohashi menjelaskan mengenai “Lesson Learned from Japanese Radiation Disaster”. Pada awal sesi, Prof Hirohashi menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari pengalaman bencana yang sudah dialami sebelumnya agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kondisi tak terduga di masa depan. Selain bom nuklir pada masa Perang Dunia, di Jepang sendiri kejadian kecelakaan radiasi nuklir terjadi di Tokaimura pada 1999 dan bencana Fukushima pada 2011. Kecelakaan radiasi nuklir di Tokaimura menjadi titik balik munculnya peraturan yang mengatur mengenai kesiapsiagaan kejadian nuklir di Jepang. Pada bencana nuklir di Fukushima, kesulitan terjadi pada saat evakuasi karena kondisi musim dingin dan kurangnya support medis pada saat evakuasi. Sehingga, diperlukan perencanaan yang baik dalam penanganan potensi bencana nuklir yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah pembagian zonasi.
Beberapa pertimbangan dalam evakuasi:
1. Distribusi RS dan fasilitas perawatan
2. Jumlah pasien di area tersebut
3. Kendaraan yang tersedia
Selain itu, evakuasi juga menghadapi stigma karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai evakuasi ke tempat aman dari radiasi. Kurangnya pengetahuan dapat menimbulkan diskriminasi. Diperlukan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
Materi kedua disampaikan mengenai Rencana Kesiapsiagaan DIY dalam menghadapi Potensi Bencana Non Alam (Kegagalan Teknologi) yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY. Di DIY, potensi bencana non alam kegagalan teknologi dapat terjadi pada reaktor nuklir BATAN di Babarsari, Sleman. Kegagalan bencana kegagalan teknologi dapat terjadi karena ikutan bencana alam, kesalahan prosedur, dan lain-lain. Upaya penanganan pengurangan bencana kegagalan teknologi dapat dilakukan beberapa tahap meliputi perencanaan, peningkatan standar keselamatan, sosialisasi rencana penyelamatan, peningkatan fungsi deteksi dan peringatan dini dan penyusunan prosedur operasi penyelamatan dan rencana evakuasi penduduk sekitar. Kajian Indeks Risiko Bencana DIY pada kejadian kegagalan teknologi berada pada kelas bahaya dan kerentanan yang rendah, sedangkan kapasitas sedang, sehingga kesimpulan kelas risiko rendah.
BATAN Yogyakarta sudah memiliki rencana tindak darurat (rencana kontigensi). Adapun upaya kesiapsiagaan meliputi setiap 2 tahun sekali dengan skala internal, pelatihan SDM TRC dalalm penanganan darurat nuklir/limbah beracun. Tantangan ke depan meliputi: potensi kegagalan teknologi pada reaktor nuklir BATAN, kepadatan penduduk, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya nuklir, penyusunan SOP penanganan bencana nuklir.
Materi ketiga pada sesi 1 disampaikan oleh Sutono, S.Kp., MSc., M.Kep mengenai Peran Universitas dalam Kesiapsiagaan Bencana Non Alam. Beberapa bencana (man-made hazard) yang pernah terjadi: radiological hazard (kerusakan berat teaktor nuklir akibat gempa dan tsunami 2011), menimbulkan paparan radioaktif yang menyebabkan lebih dari 100.000 orang dievakuasi, insiden kapal tanker Bangladesh yang menyebabkan minyak tumpah di laut, kebakaran depo pertamina plumpang, dan sebagainya. Keterlibatan akademisi dalam disaster risk reduction antara lain: 1) penerapan data ilmiah untuk pengambilan kebijakan dan keputusan, 2) Partisipasi civitas akademika dalam proses diskusi, 3) Implementasi teknologi sebagai hilirisasi dari penelitian. Akademisi juga dapat terlibat secara aktif pada Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI).
Reporter: Hersinta Retno Martani (Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi)
{tab title=”Reportase Sesi 2″ class=”blue” align=”justify”}
Seminar kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi bencana non alam (nuklir) diselenggarakan pada Kamis (30/3/2023) oleh Pokja Bencana FK-KMK UGM, Departemen Keperawatan FK-KMK UGM dan PKMK UGM. Kegiatan ini merupakan salah satu seminar yang diadakan dalam rangka Annual Scientific Meeting. Pada sesi kedua seminar menghadirkan tiga pemateri dan dimoderatori oleh Madelina Ariani, MPH peneliti dari Pokja Bencana FK-KMK UGM. Materi pertama terkait Peran pemerintah lokal di sektor kesehatan dalam kesiapan meghadapi bencana non alam (nuklir) oleh Kudiana SKM, M.Sc dari Dinkes Provinsi DIY. Upaya yang wajib dilakukan dan terus dilakukan oleh pemerintah adalah penguatan kesiapsiagaan termasuk penguatan perencanaan dan organisasi. Kesiapsiagaan tersebut akan mengakomodir rencana yang harus disiapkan, SOP, alur koordinasi, manajemen komunikasi dan regulasi. Upaya selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas SDM kesehatan sehingga sewaktu-waktu bisa ditugaskan dalam penanganan bencana. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Sektor Kesehatan di DIY adalah penerbitan regulasi di daerah, sosialisasi penduduk yang terdampak krisis kesehatan, pembentukan HEOC/ klaster kesehatan, penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan, pelatihan/gladi dan monitoring evaluasi.
Materi kedua terkait Peran dan Kesiapan Organisasi Riset Tenaga Nuklir dalam menghadapi bencana nuklir sektor kesehatan disampaikan oleh Dr.Rer.Biol.Hum.Heru Prasetio, MSi Kepala Pusat Riset Tek. Keselamatan, Metrologi dan Mutu Nuklir. Heru menampilkan bagaimana bahaya paparan radiasi bagi lingkungan dan hal-hal yang harus disiapkan oleh rumah sakit. Jika paparan radiasi terkontaminasi ke lingkungan tentunya akan memberikan dampak risiko pada tubuh manusia. Penanganan kontaminasi dimulai dengan skrining awal untuk mengidentifikasi sejauh mana potensi radiasi yang terkontaminasi. Prosedur tindakan di RS harus menyiapkan ruang dekontaminasi, bahan/alat dan ruang triase. Menyambung materi kedua, dr. Hanif Afkari Sp. KN -TM. RSUP Sardjito menyampaikan tentang Kesiapan Rumah Sakit dalam Mengantisipasi Bencana Non-Alam (Nuklir) RSUP dr Sardjito. RSUP Sardjito sudah melakukan mitigasi hazard mapping potensi bahaya nuklir. Kemenkes menetapkan RSUP Sardjito sebagai RS Rujukan Nasional untuk penanganan bencana Nuklir. RSUP sudah memiliki Hospital Disaster Plan sebagai panduan yang operasional dalam penanganan bencana termasuk bencana nuklir, pengaturan ruang dekontaminasi dan ruang triase. Alat-alat proteksi radiasi wajib ada di RS Rujukan Nasional penanganan bencana nuklir: perangkat kit kontaminasi, personal dosimetry, APD radiasi, dan alat pemantau radiasi . RSUP Sardjito sudah pernah melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana nuklir pada 2016 dan 2022. RSUP Sardjito secara teknis sarana pendukung dan kesiapan SDM sudah siap sebagai RS Rujukan Bencana Nuklir.
Pada sesi diskusi dibahas kembali bagaimana bentuk kesiapsiagaan manajemen RS dalam menghadapi bencana nuklir, manajemen penanganan korban dan perimeter diameter standar aman area radiasi nuklir. Idealnya manajemen pelayanan kebencanaan pada setiap RS harus mempunyai Hospital Disaster Plan sebagai petunjuk yang operasional untuk menangani semua jenis bencana. Prinsip penanganan awal untuk korban radiasi, harus dilakukan dekontaminasi terlebih dahulu kepada korban kemudian melanjutkan penanganan sesuai dengan dampak yang diakibatkan pada tubuh pasien.
